Bisnis.com, BANDUNG—Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat menunggu petunjuk pemerintah pusat mengenai kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2025.

Disnakertrans Provinsi Jawa Barat memastikan pembahasan ini nantinya akan menunggu terlebih dahulu aturan dari pemerintah pusat, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi UU nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"Kami menunggu surat edaran (SE). Termasuk pengaplikasian dari SE. Cuma putusan MK ini nantinya akan ada pembahasan dengan seluruh kabupaten dan kota, nanti tinggal nunggu SE (dari pemerintah pusat)," ujar Plh Kepala Disnakertrans Jawa Barat Arief Nadjemudin dikutip Rabu (6/11/2024).

Terkait kemungkinan akan menggunakan peraturan lain untuk menentukan upah buruh, Arief memastikan, Pemprov Jabar akan tetap mengikuti semua keputusan pemerintah pusat, termasuk hasil putusan MK mengenai UU Ciptaker.

"Kami menunggu surat edaran dari pusat. Pasti menyesuaikan dengan putusan MK," ucapnya.

Setelah SE keluar, Disnakertrans akan langsung membahas UMP dan UMK bersama dengan unsur terkait lainnya. Artinya, pertemuan dengan serikat buruh turut digelar untuk membahas dan menindaklanjuti arahan pusat.

"Kami menyesuaikan saja dengan aturan nanti dengan Tripartit juga nanti setelah ada surat edaran kita bahas di dewan pengupahan," katanya.

Menurutnya Kemnaker akan segera menerbitkan SE mengenai formulasi penetapan UMP 2025 dalam waktu dekat ini. Sebab, batas akhirnya penetapan UMP 2025 yakni, 21 November 2024 sedangkan UMK pada 30 November 2024.

"Di awal November 2024 ini, jadi masih ada waktu sebelum 21 November 2024, artinya segera dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan," kata Arif.

Bisnis.com, BATAM - Rapat pembahasan upah minimum Kota Batam 2025 semakin dekat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Mangara Simarmata mengatakan penghitungan upah minimum kota (UMK) masih menggunakan formula lama, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51/2023 tentang Pengupahan.

"Penetapan UMK ini sesuai dengan perintah dari kementerian terkait, yakni menggunakan PP 51. Saat ini kami masih menunggu surat dari pusat terkait penetapan upah minimum," katanya, Senin (4/11/2024).

Ia menjelaskan batas penetapan UMK Batam yakni tanggal 30 November tiap tahunnya. "Kalau suratnya sudah ada, bisa dilakukan pembahasan. Waktunya juga masih ada hingga tiga minggu lagi," ucapnya.

Berdasarkan PP 51, maka rumus penetapan UMK berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Mangara sendiri belum berani berspekulasi berapa besar kenaikan UMK tahun depan.

"Soal itu nanti dibahas Dewan Pengupahan dalam rapat. Intinya kenaikan atau penurunan upah itu sudah ada rumusnya yakni inflasi dan pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Sebelumnya, buruh menuntut kenaikan 30,6% untuk UMK Batam 2025. Sedangkan pengusaha hanya bisa menyanggupi kenaikan 2,2-4,6%. Dengan nilai tersebut, maka nilai UMK Batam akan menjadi Rp 4.900.562 jika mengikuti usulan 4,6% dari pengusaha.

Sedangkan jika mengakomodir keinginan buruh, maka nilai UMK menjadi Rp 6.119.467. Untuk saat ini UMK di Batam sebesar Rp 4.685.050.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam Rafki Rasyid mengimbau agar semua pihak mematuhi regulasi yang berlaku yakni PP 51.

"Jadi dengan kenaikan 2% saja misalnya, akan menambah beban pengusaha. Saat ini untuk perusahaan padat karya banyak yang melakukan pengurangan karyawan. Bahkan ada yang tutup, contohnya PT BBA karena order ekspor yang terus menurun. Pengurangan karyawan dan tutupnya perusahaan di Batam ini akan mempengaruhi tingkat pengangguran," paparnya.

Pihaknya meminta pemerintah bisa bersikap tegas dalam memutuskan kebijakkan UMK tahun 2025. Jangan sampai pemutusan UMK dijadikan ajang kampanye bahkan membebani pengusaha.(K65)

Bisnis.com, BANDUNG--Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah menjaga kondusivitas terkait perumusan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2025.

Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan Mendagri juga mengingatkan bahwa perumusan nilai UMK yang dilakukan rapat dewan pengupahan harus merujuk pada aturan main dan payung hukum yang sudah ada.

"Kita punya PP 51 (Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan) dan harus sesuai dengan aturan main jadi dan juga kan ada rapat dewan pengupahan nantinya jadi semua terwakili disitu jadi sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan di rapat," katanya di Aryaduta, Bandung, Kamis (31/10/2024).

Selain soal aturan main dalam perumusan UMK, menurutnya Mendagri Tito menekankan pentingnya para kepala daerah untuk menjaga situasi tetap kondusif mengingat saat ini isu PHK mulai menghangat di kalangan buruh.

"Ya, jaga kondisi agar kondusif, jadi lakukan pendekatan-pendekatan, lakukan pengertian, pemahaman, apalagi sekarang kan tidak sedikit juga PHK kan, jadi artinya pada sekarang sangat penting untuk stabilisasi itu," tuturnya.

Terkait adanya permintaan kenaikan UMK 2025 sebesar 10% oleh kalangan buruh, Bey memastikan usulan tersebut akan dibahas di Dewan Pengupahan. "Ya nanti di dalam Dewan Pengupahan kan akan dibahas," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menyarankan agar pengusaha dan pekerja duduk bersama mencari kesepakatan yang saling menguntungkan dalam penentuan upah minimum 2025.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menilai perlu adanya titik tengah agar upah minimum provinsi (UMP) pada 2025 menguntungkan kedua belah pihak.

"Kita harus cari titik. Nah titiknya inilah yang harus dicari, kita saling membutuhkan antara pengusaha dan pekerja, harus ada [titik temu]," kata Arsjad saat ditemui di kawasan FX Sudirman, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Menurutnya, pengusaha harus memberikan upah yang layak untuk pekerja. Sejalan dengan pemberian upah, para pengusaha juga dinilai perlu memastikan produktivitas para pekerja.

Arsjad menilai bahwa para pengusaha bisa memberikan program pelatihan, baik upskilling dan reskilling untuk meningkatkan keterampilan pekerja. Dengan begitu, baik pengusaha maupun pekerja tidak ada lagi konflik terkait UMP.

"Masa setiap tahun kita ribut. Kita cari titik temu dong, kita cari bagaimana ininya. Nah ini yang menjadi penting. Contoh Jepang majunya waktu itu pekerja dan buruh bersama-sama komitmen untuk bisa membangun bersama," ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah mulai membahas besaran upah minimum 2025 dengan menggunakan rumus yang sama seperti perhitungan upah minimum 2024. Adapun pada tahun lalu, upah minimum hanya naik rata-rata 2%—4%.

Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa siklus pembahasan upah minimum berlangsung setiap Oktober—November tahun berjalan.

Nantinya, pemerintah akan tetap melakukan perhitungan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Perhitungan yang mengacu pada PP 51/2023 akan terjadi kenaikan upah minimum pada 2025, tetapi belum dapat dipastikan berapa besarannya.

Menurut Susi, Menteri Ketenagakerjaan akan menyampaikan perhitungan berdasarkan PP 51/2023 kepada para gubernur. Nantinya, Dewan Pengupahan Daerah yang akan menentukan berapa besaran kenaikan upah di setiap wilayah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai membahas besaran upah minimum 2025 dengan menggunakan rumus yang sama seperti perhitungan upah minimum 2024. Tahun lalu, upah minimum hanya naik rata-rata 2%—4%.

Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa siklus pembahasan upah minimum berlangsung setiap Oktober—November tahun berjalan. Saat ini, pemerintah akan menentukan besaran upah minimum 2025.

Susi menegaskan bahwa pemerintah akan tetap melakukan perhitungan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Pehitungan yang mengacu pada PP 51/2023 berarti akan terjadi kenaikan upah minimum pada 2025, tetapi belum dapat dipastikan berapa besarannya.

Yang jelas, pemerintah ingin agar penetapan upah minimum 2025 tidak menimbulkan gejolak apapun.

"Kita paham sudah ada regulasi, PP-nya, semuanya, tapi juga realitasnya kita paham kebutuhan teman-teman pekerja, buruh, sehingga kita akan mencari jalan keluarnya, bagaimana dari sisi regulasi, tata kelolanya tetap kita bisa comply, tetapi di sisi yang lain kebutuhan riil yang kira-kira dibutuhkan untuk naik berapa itu bisa kita potret," ujar Susi di Kemenko Perekonomian, Rabu (2/10/2024).

Menurut Susi, Menteri Ketenagakerjaan akan menyampaikan perhitungan berdasarkan PP 51/2023 kepada para gubernur. Nantinya, Dewan Pengupahan Daerah yang akan menentukan berapa besaran kenaikan upah di wilayahnya.

Perlu dicatat bahwa saat ini bos dari Susi, yakni Airlangga Hartarto menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Ketenagakerjaan, karena Ida Fauziyah mundur dari posisi tersebut setelah terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Artinya, Airlangga selaku Menko Perekonomian sekaligus Plt. Menteri Ketenagakerjaan turut andil dalam pembahasan upah minimum 2025.

Susi pun menjelaskan bahwa Airlangga ingin ada pembahasan yang komprehensif atas aturan eksisting dan perhitungan upah minimum tahun depan, terutama untuk memacu perekonomian.

"Karena kan pemerintah juga butuh para pekerja, kelas menengah itu juga punya daya beli, [dengan kenaikan upah] supaya spending-nya tinggi, growth-nya kan dari situ. Kalau persennya [kenaikan upah minimum 2025] kan kita masih akan hitung betul," ujar Susi.

Menurutnya, pemerintah akan mencermati ata pertumbuhan ekonomi kuartal III/2024 sebagai salah satu variabel penting dalam penentuan upah minimum 2025.

"Kami paham kan ada kepentingan pengusaha, ada kepentingan pekerja, ya ini harus kita balance. Pemerintah sangat berkepentingan dua-duanya, apa yang diterima pekerja itu kan dominan untuk spending juga, untuk pertumbuhan ekonomi juga," kata Susi.

Rumus Perhitungan Upah Minimum 2025

Berdasarkan PP 51/2023, terdapat tiga variabel dalam perhitungan kenaikan upah minimum, yakni:

• Inflasi
• Pertumbuhan ekonomi
• Indeks tertentu

Rumus perhitungan upah minimum adalah:

UM(t+1) = UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1)

UM(t+1) merupakan upah minimum yang akan ditetapkan. UM(t) adalah upah minimum tahun berjalan.

Adapun, nilai penyesuaian upah minimum dihitung dengan rumus (Inflasi + Pertumbuhan Ekonomi x α) x UM(t)

Simbol α atau aplha merupakan variabel di rentang nilai 0,10 sampai 0,30.

Nantinya, upah minimum akan ditentukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja, rata-rata atau median upah, hingga faktor-faktor lain terkait kondisi ketenagakerjaan.