JAKARTA, investor.id – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) mendukung Presiden RI Prabowo Subianto dengan meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 13 kabupaten/kota yaitu Bogor, Jakarta Timur, Bekasi, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Banjarmasin, Pekanbaru, dan Palembang.

Program yang uji cobanya berjalan sejak 20 Mei 2024 ini telah menjangkau 31 sekolah dengan lebih dari 10.000 siswa penerima manfaat. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) ini ditargetkan dapat menyalurkan sekitar 3 juta porsi makan bergizi gratis.

Direktur Utama PT Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) Patrick Walujo menjelaskan program ini diselenggarakan melalui swadaya perusahaan yang dilakukan dengan memberdayakan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), mitra pengemudi dan dompet digital yang merupakan bagian dari ekosistem GoTo.

“Kami menyelenggarakan program ini untuk menindaklanjuti arahan yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Program ini merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen GoTo Group sebagai karya anak bangsa yang berjuang untuk Indonesia yang senantiasa berjalan beriringan dengan pemerintah dalam berbagai inisiatif pembangunan ekonomi Indonesia,” kata Patrick dalam keterangan rilisnya dikutip Kamis (7/11/2024).

UMKM yang terlibat juga telah dipastikan memenuhi standar higienitas dan keamanan yang disertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dipantau Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat.

“Selain itu, melalui operasional program ini kami juga memperoleh kesempatan untuk mengukur dampak ekonomi atau multiplier effect, mendapat masukan mengenai variasi menu, ketepatan waktu penyediaan dan pengantaran makanan, serta harga produksi dari makanan yang diberikan kepada siswa-siswa penerima manfaat, hingga upaya untuk meminimalisir sampah sisa makanan,” paparnya.

Terkait dengan dampak ekonomi, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melakukan riset terhadap Program MBG CSR GoTo untuk mengukur potensi dari efek pengganda ekonomi program makan bergizi gratis melalui model pemberdayaan UMKM.

Hasil riset Indef menyatakan Program MBG CSR GoTo terbukti menambah rata-rata tiga tenaga kerja pada UMKM yang terlibat dan peningkatan pendapatan bersih UMKM sebesar 33,7% per bulan dibandingkan sebelum mengikuti uji coba. Mitra pengemudi yang terlibat dalam program ini juga menerima peningkatan pendapatan bersih sebesar 17%.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi salah satu pihak yang paling aktif dalam memberdayakan kelompok ultra mikro melalui pembiayaan hingga pemberdayaan lainnya seperti pelatihan.

Hal itu terungkap dalam Road to CNBC Awards 2024 Best Banking and Financial Services yang digelar CNBC Indonesia sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja perbankan dan jasa keuangan.

Mereka dinilai berperan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Untuk kategori Best Ultra Micro Finance for Empowering Women In Business, Road to CNBC Awards 2024 Best Banking and Financial Services diberikan kepada PT Permodalan Nasional Madani. Adapun penghargaan ini diserahkan langsung kepada Direktur Operasional PNM Sunar Basuki.

"Terima kasih kepada dewan juri atas award yang diberikan kepada PNM. Tentu ini kebanggaan bagi seluruh insan PNM. Ini memotivasi seluruh tim PNM untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat luas terutama perempuan prasejahtera," ucap Sunar dalam ajang Road to CNBC Awards 2024 Best Banking and Financial Services, di Jakarta, Rabu (30/10).

Direktur Operasional PNM Sunar Basuki menjelaskan PNM memberdayakan perempuan sebagai pelaku usaha ultra mikro yang memegang peran penting dalam menggerakan perekonomian lokal.

Sebanyak 20,1 juta nasabah ultra mikro sudah terlayani di PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera).

Ia melanjutkan program PNM Mekaar secara khusus berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan dari keluarga prasejahtera melalui penyediaan akses pembiayaan mikro dan pendampingan usaha. Program ini dirancang untuk memberdayakan perempuan yang menjalankan usaha mikro agar bisa mandiri secara ekonomi.

"Sampai Agustus 2024, PNM Mekaar menyalurkan pembiayaan dengan outstanding sebesar Rp43,6 triliun. PNM Mekaar juga mampu meningkatkan kelas perekonomian yang terbukti terdapat 1,74 juta nasabah PNM Mekaar yang naik kelas dan berlanjut ke Bank BRI atau Pegadaian," pungkas Sunar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai potensi penerimaan negara dari kegiatan ekonomi bawah tanah (underground economy) memang besar. Namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah.

Awalil menjelaskan, masih banyak kegiatan underground economy yang tidak masuk dalam hitungan produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan luput dari pendapatan negara berupa pajak maupun pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Beberapa contoh underground economy antara lain seperti judi online, prostitusi, hingga hiburan malam.

Meski demikian, Awalil mengingatkan, underground economy juga tidak melulu berkaitan dengan kegiatan yang melanggar hukum, salah satunya seperti kegiatan usaha mikro.

"Jadi perilaku ekonomi yang kecil yang tidak masuk dalam perhitungan PDB itu banyak, entah itu usaha mikro, transaksi mikro. Dari sisi itu, pengertian underground tidak harus selalu sifatnya melanggar hukum," ujarnya dalam sebuah webinar, Selasa (29/10/2024).

Menurutnya, jika kegiatan usaha mikro dalam underground economy yang dipajaki, justru dapat membuat peredaran uang menjadi menyusut.

"Yang lebih penting bukan berapa banyaknya (bisa berkontribusi ke penerimaan negara), justru peredaran uang itu menjadi lebih sedikit," kata dia.

Usaha-usaha mikro tersebut selama ini menjadi penopang ketahanan ekonomi Indonesia.

"Kalau misalnya transaksi-transaksi yang tidak melanggar hukum itu kemudian diusahakan untuk dipajaki, itu menurut saya salah karena itu yang membuat daya tahan ekonomi Indonesia itu kuat," ungkapnya.

Di sisi lain, kegiatan ilegal seperti judi online bisa menjadi sumber pendapatan negara yang besar jika dikenakan pajak dan bisa memberikan efek berganda yang besar ke perekonomian.

Hanya saja pemerintah harus melegalisasi aktivitas-aktivitas tersebut yang selama ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral dan melanggar hukum.

Pemerintah juga harus siap apabila nantinya para pemilik kegiatan ilegal tersebut meminta pelayanan dan fasilitas yang lebih baik dari negara karena telah membayar pajak dan PNBP.

"Jadi saya menyarankan kepada Pak Anggito, bagaimana potensi pendapatan yang hilang dari perpajakan tadi? Berapa potensi yang hilang dari PNBP? Tentu akan ada aksi dan reaksi dari pemodal besarnya. Itu kan namanya negosiasi sebagai negara, masa enggak bisa negosiasi?" tukasnya.

Pemerintah lirik judi online jadi sumber penerimaan negara

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan, ada potensi penerimaan negara yang sangat besar dari judi online.

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut, nilai transaksi judi online mencapai Rp 174 triliun sepanjang semester I 2024.

Sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut nilai transaksi judi online yang menggunakan dompet digital (e-wallet) mencapai Rp 5,6 triliun.

"Mengenai maraknya judi online, sudah ada angkanya. Saya kemarin merinding angka yang disampaikan oleh Kominfo itu waduh jumlahnya sudah banyak sekali," ujarnya dalam acara Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Dia menyayangkan para pelaku judi online ini bisa memenangkan sejumlah besar uang, namun lolos dari kewajiban membayar pajak.

Padahal dia yakin, jika uang dari hasil judi online ini dipunguti pajak, maka penerimaan negara dari pajak penghasilan (PPh) sangat besar.

"Sudah enggak bayar, enggak kena denda, dianggap tidak haram, enggak bayar pajak lagi, padahal kan dia menang. Kalau dia dapat winning, itu kan nambah PPh mestinya," ucapnya.

Meski demikian dia tidak secara gamblang menyebut pemerintah akan menerapkan tarif pajak untuk penghasilan yang didapat dari judi online.

Mengingat hal ini akan sulit diterapkan lantaran judi online masih menjadi kegiatan ilegal di Indonesia sehingga para pelaku judi online tidak mungkin berani melaporkan penghasilannya tersebut ke pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai potensi penerimaan negara dari kegiatan ekonomi bawah tanah (underground economy) memang besar. Namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah.

Awalil menjelaskan, masih banyak kegiatan underground economy yang tidak masuk dalam hitungan produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan luput dari pendapatan negara berupa pajak maupun pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Beberapa contoh underground economy antara lain seperti judi online, prostitusi, hingga hiburan malam.

Meski demikian, Awalil mengingatkan, underground economy juga tidak melulu berkaitan dengan kegiatan yang melanggar hukum, salah satunya seperti kegiatan usaha mikro.

"Jadi perilaku ekonomi yang kecil yang tidak masuk dalam perhitungan PDB itu banyak, entah itu usaha mikro, transaksi mikro. Dari sisi itu, pengertian underground tidak harus selalu sifatnya melanggar hukum," ujarnya dalam sebuah webinar, Selasa (29/10/2024).

Menurutnya, jika kegiatan usaha mikro dalam underground economy yang dipajaki, justru dapat membuat peredaran uang menjadi menyusut.

"Yang lebih penting bukan berapa banyaknya (bisa berkontribusi ke penerimaan negara), justru peredaran uang itu menjadi lebih sedikit," kata dia.

Usaha-usaha mikro tersebut selama ini menjadi penopang ketahanan ekonomi Indonesia.

"Kalau misalnya transaksi-transaksi yang tidak melanggar hukum itu kemudian diusahakan untuk dipajaki, itu menurut saya salah karena itu yang membuat daya tahan ekonomi Indonesia itu kuat," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai potensi penerimaan negara dari kegiatan ekonomi bawah tanah (underground economy) memang besar. Namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah.

Awalil menjelaskan, masih banyak kegiatan underground economy yang tidak masuk dalam hitungan produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan luput dari pendapatan negara berupa pajak maupun pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Beberapa contoh underground economy antara lain seperti judi online, prostitusi, hingga hiburan malam.

Meski demikian, Awalil mengingatkan, underground economy juga tidak melulu berkaitan dengan kegiatan yang melanggar hukum, salah satunya seperti kegiatan usaha mikro.

"Jadi perilaku ekonomi yang kecil yang tidak masuk dalam perhitungan PDB itu banyak, entah itu usaha mikro, transaksi mikro. Dari sisi itu, pengertian underground tidak harus selalu sifatnya melanggar hukum," ujarnya dalam sebuah webinar, Selasa (29/10/2024).

Menurutnya, jika kegiatan usaha mikro dalam underground economy yang dipajaki, justru dapat membuat peredaran uang menjadi menyusut.

"Yang lebih penting bukan berapa banyaknya (bisa berkontribusi ke penerimaan negara), justru peredaran uang itu menjadi lebih sedikit," kata dia.

Usaha-usaha mikro tersebut selama ini menjadi penopang ketahanan ekonomi Indonesia.

"Kalau misalnya transaksi-transaksi yang tidak melanggar hukum itu kemudian diusahakan untuk dipajaki, itu menurut saya salah karena itu yang membuat daya tahan ekonomi Indonesia itu kuat," ungkapnya.

Di sisi lain, kegiatan ilegal seperti judi online bisa menjadi sumber pendapatan negara yang besar jika dikenakan pajak dan bisa memberikan efek berganda yang besar ke perekonomian.

Hanya saja pemerintah harus melegalisasi aktivitas-aktivitas tersebut yang selama ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral dan melanggar hukum.

Pemerintah juga harus siap apabila nantinya para pemilik kegiatan ilegal tersebut meminta pelayanan dan fasilitas yang lebih baik dari negara karena telah membayar pajak dan PNBP.

"Jadi saya menyarankan kepada Pak Anggito, bagaimana potensi pendapatan yang hilang dari perpajakan tadi? Berapa potensi yang hilang dari PNBP? Tentu akan ada aksi dan reaksi dari pemodal besarnya. Itu kan namanya negosiasi sebagai negara, masa enggak bisa negosiasi?" tukasnya.

Pemerintah lirik judi online jadi sumber penerimaan negara

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan, ada potensi penerimaan negara yang sangat besar dari judi online.

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut, nilai transaksi judi online mencapai Rp 174 triliun sepanjang semester I 2024.

Sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut nilai transaksi judi online yang menggunakan dompet digital (e-wallet) mencapai Rp 5,6 triliun.

"Mengenai maraknya judi online, sudah ada angkanya. Saya kemarin merinding angka yang disampaikan oleh Kominfo itu waduh jumlahnya sudah banyak sekali," ujarnya dalam acara Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Dia menyayangkan para pelaku judi online ini bisa memenangkan sejumlah besar uang, namun lolos dari kewajiban membayar pajak.

Padahal dia yakin, jika uang dari hasil judi online ini dipunguti pajak, maka penerimaan negara dari pajak penghasilan (PPh) sangat besar.

"Sudah enggak bayar, enggak kena denda, dianggap tidak haram, enggak bayar pajak lagi, padahal kan dia menang. Kalau dia dapat winning, itu kan nambah PPh mestinya," ucapnya.

Meski demikian dia tidak secara gamblang menyebut pemerintah akan menerapkan tarif pajak untuk penghasilan yang didapat dari judi online.

Mengingat hal ini akan sulit diterapkan lantaran judi online masih menjadi kegiatan ilegal di Indonesia sehingga para pelaku judi online tidak mungkin berani melaporkan penghasilannya tersebut ke pemerintah.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memperkenalkan fitur baru, Multi Settlement, untuk mempermudah pelaku usaha mikro (UMi) perorangan dalam mencairkan dana transaksi QRIS melalui aplikasi Merchant BCA.

Fitur ini memungkinkan pencairan dana dari transaksi QRIS statis dan dinamis lebih cepat dan lebih sering.

Berdasarkan informasi dari laman resmi BCA, seperti dikutip, Selasa (22/10), pelaku usaha mikro dapat mencairkan dana hingga empat kali sehari.

Hal ini membuat mereka dapat menerima hasil transaksi pada hari yang sama, sehingga membantu memenuhi kebutuhan bisnis secara lebih efisien.

Fitur ini juga memudahkan para merchant untuk menentukan waktu pencairan dana sesuai dengan jadwal yang tersedia.

Dana akan masuk ke rekening merchant dalam waktu 1-2 jam setelah settlement dilakukan.

Berikut jadwal pencairan dana berdasarkan jenis transaksi QRIS:

QRIS Dinamis:
- Pukul 08.10 WIB untuk transaksi pukul 04.00-07.59 WIB.
- Pukul 14.10 WIB untuk transaksi pukul 08.00-13.59 WIB.
- Pukul 19.10 WIB untuk transaksi pukul 14.00-18.59 WIB.
- Pukul 04.10 WIB (H+1) untuk transaksi pukul 19.00-03.59 WIB.

QRIS Statis:
- Pukul 08.10 WIB untuk settle sebelum pukul 08.00 WIB.
- Pukul 14.10 WIB untuk settle sebelum pukul 14.00 WIB.
- Pukul 19.10 WIB untuk settle sebelum pukul 19.00 WIB.
- Pukul 04.10 WIB untuk settle sebelum pukul 04.00 WIB.

Dengan fitur Multi Settlement ini, BCA berupaya memberikan kemudahan lebih bagi para pelaku usaha mikro untuk mengelola keuangan bisnis mereka secara cepat dan tepat waktu.

JAKARTA - Ebi Sulastri, seorang pelaku UMKM dari komunitas pengusaha Ikan Asap dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, berhasil memikat selera dengan cita rasa autentik dari pesisir. Proses pengasapan tradisional yang diwariskan turun-temurun, menjadikan ikan ini bukan hanya sekadar makanan, tetapi juga warisan budaya yang sarat makna.

Didirikan sejak 1999, usaha ikan asapnya kini dikenal luas, bahkan hingga ke mancanegara. Ebi mengenang awal usahanya yang penuh tantangan bersama komunitas ikan asap lainnya, terutama dalam hal pengenalan produk.

Pada mulanya, ia dan komunitas ikan asap lainnya mengandalkan pemasaran dari mulut ke mulut, melalui keluarga dan kerabat. Namun, dengan perkembangan teknologi dan kemajuan dunia modern, ia mulai memanfaatkan media sosial sebagai alat pemasaran yang efektif. Berkat inovasi ini, produknya semakin dikenal luas dan diminati.

Ebi mengungkapkan bahwa keunggulan produk ikan asap milikinya dan komunitas ikan asap lainnya adalah selalu menekankan kualitas dan kuantitas produknya, dengan memastikan bahan baku yang digunakan selalu segar, langsung diambil dari nelayan, bukan dari pelelangan. Selain itu, proses pengasapan ikan yang memakan waktu kurang lebih tiga jam juga menjadi salah satu kunci kualitas produknya.

?Momen yang paling menantang itu pada saat banyaknya orderan, terus proses pengiriman, itu juga yang menjadi kendala karena produk kami ini kan rentan sekali, yang namanya ikan ya pasti rentan. Jadi itu salah satu strategi kami bagaimana cara bekerjasama dengan pihak pengiriman, dengan dinas perikanan juga,? tuturnya.

Menjadi nasabah BRI sejak tahun 2009, Ebi bersama komunitas ikan asap Bulukumba merasakan banyak manfaat dari pemberdayaan yang dilakukan BRI. BRI telah menjadi mitra yang penting dalam mendukung komunitas ikan asap Bulukumba, terutama dalam hal penyediaan modal usaha.

Menurutnya, BRI selalu memberikan kemudahan mendapatkan modal usaha dan pelatihan untuk komunitas UMKM ikan asap Bulukumba, tanpa dipersulit. Hal ini sangat membantu dalam mengembangkan usahanya dan menjaga kualitas produk.

?Saat kita sudah menjadi mitra, tidak ada lagi istilah dipersulit. Semua dipermudah, terutama dalam peminjaman modal usaha," kata Ebi dengan penuh rasa syukur.

Tidak hanya itu, BRI juga memberikan pelatihan yang membantu Ibu Ebi dalam memasarkan produknya di era digital. Dengan bimbingan BRI, ia mulai memanfaatkan media sosial bersama dengan komunitas ikan asap Bulukumba sebagai alat pemasaran utama, menjadikan produknya lebih dikenal hingga ke luar negeri.

Ebi berharap kemitraannya dengan BRI akan terus berlanjut dan semakin memperkuat usahanya. Dengan dukungan yang terus diberikan oleh BRI, ia optimis usahanya akan terus berkembang dan semakin dikenal, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di pasar internasional.

Dalam menghadapi tantangan di masa depan, Ebi tetap berpegang teguh pada kualitas produk dan pelayanan yang memuaskan konsumennya. Dengan dedikasi dan kerja keras, ia yakin usaha ikan asap Bulukumba bersama dengan komunitasnya akan terus tumbuh dan memberikan inspirasi bagi pelaku UMKM lainnya di Indonesia.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Bisnis Mikro Supari menjelaskan bahwa BRI akan terus menjalankan berbagai program pemberdayaan untuk mendorong UMKM Indonesia naik kelas.

"Melalui berbagai program pemberdayaan yang terintegrasi, BRI berupaya memberikan one stop solution kepada pelaku usaha mikro, tidak hanya bidang keuangan, tetapi juga non keuangan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (SMMA) merasakan kinerja pembiayaan yang disalurkan untuk segmen menengah mengalami kenaikan, sementara untuk segmen usaha mikro mengalami penurunan.

Hal tersebut sejalan dengan industri, di mana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan multifinance terhadap usaha menengah mengalami penguatan menjadiRp67,01 triliun pada Agustus 2024, tumbuh dari Rp49,25 triliun Agustus 2023.

Ini membuat pembiayaan usaha menengah merangsek ke posisi kedua outstanding terbesar di bawah pembiayaan usaha besar, sedangkan pembiayaan usaha mikro turun dari Rp53,18 triliun pada Agustus 2023 menjadi Rp51,08 triliun.

Direktur SMMA Felix mengungkap perusahaan mencatat pembiayaan untuk segmen menengah pada akhir September 2024 mengalami peningkatan sebesar 69,36% dari Rp6,7 miliar menjadi Rp11,3 miliar jika dibandingkan dengan outstanding pembiayaan per September 2023.

“Sejalan dengan statistik OJK per Agustus 2024, tren penurunan pembiayaan untuk usaha mikro juga turut dirasakan oleh perseroan, di mana terdapat penurunan outstanding pembiayaan sebesar 52,78% jika dibandingkan dengan nilai per September 2023 yaitu dari Rp1,52 triliun menjadi Rp717 miliar,” kata Felix kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Terkait dengan peningkatan pembiayaan pada usaha menengah, Felix mengungkap pihaknya melihat adanya tren ekspansi yang positif di segmen ini.

Hal tersebut didorong oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan peningkatan kebutuhan modal kerja untuk memperluas kapasitas produksi dan distribusi.

Di sisi lain, lanjut Felix,penurunan pembiayaan usaha mikro tidak serta-merta menunjukkan bahwa segmen ini mengalami kesulitan besar.

Menurutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi, termasuk perubahan preferensi pengusaha mikro yang mulai memanfaatkan sumber pembiayaan alternatif atau fokus pada pendanaan mandiri.

“Sebagai bagian dari strategi Sinarmas Multiartha, kami berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan di semua segmen, baik mikro, menengah, maupun besar. Kami mengidentifikasi kebutuhan unik di setiap sektor dan berusaha menyediakan solusi pembiayaan yang tepat sasaran,” tandasnya.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa pembiayaan ke kategori usaha mikro dan kategori kecil kompak turun secara tahunan. Hal ini menunjukkan adanya pelemahan daya beli masyarakat.

Untuk diketahui, pembiayaan multifinance untuk kategori usaha kecil pada Agustus 2024 sebesar Rp 64,03 triliun. Angka ini turun 1% secara year-on-year (YoY) dibandingkan Rp 64,68 triliun pada Agustus 2023. Sedangkan untuk kategori usaha mikro sebesar Rp 51,08 triliun. Angka ini juga turun 3,94% secara YoY dibanding Rp 53,18 triliun pada Agustus 2023.

Sedangkan per Agustus 2024, OJK mencatat pembiayaan multifinance terhadap usaha menengah mengalami penguatan, pembiayaan tercatat Rp 67,01 triliun lebih tinggi ketimbang Rp 49,25 triliun pada Agustus 2023. Ini membuat pembiayaan usaha menengah ke posisi kedua outstanding terbesar di bawah pembiayaan usaha besar.

Lantas bagaimana dengan kondisi penyaluran pembiayaan untuk segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tiap perusahaan multifinance hingga saat ini?

Menanggapi hal ini, perusahaan pembiayaan PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) menilai penurunan pembiayaan multifinance ke UMKM dimungkinkan selaras dengan kondisi makro seperti biaya kredit yang sebelumnya tinggi karena beban bunga. Namun, berbanding terbalik dengan kondisi industri, penyaluran pembiayaan kepada UMKM di CNAF mengalami kenaikan.

"CNAF melihat ekspansi bisnis UMKM mulai membaik sampai dengan akhir triwulan III tahun 2024, dan optimistis akan berlanjut sampai dengan akhir tahun 2024," kata Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman, kepada Kontan.co.id, Rabu (16/10)

Ristiawan mengatakan bahwa sampai dengan September 2024, total penyaluran pembiayaan baru untuk segmen UMKM atau produktif di CNAF mencapai Rp 865 miliar atau tumbuh 167% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 324 miliar.

Selain itu, dia melihat bahwa peluang akan penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM masih sangat luas. Di mana, prospek pembiayaan UMKM menjadi peluang bagi multifinance untuk mendorong dan memperluas pembiayaan meski masih dibutuhkan penguatan regulasi.

"CNAF tetap konsisten mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor UMKM," kata dia.

Adapun sampai dengan bulan September tahun 2024, Ristiawan bilang, Non Perfoming Loan (NPF) untuk penyaluran pembiayaan UMKM atau produktif di CNAF tercatat 0,14%, angka tersebut terbilang sangat kecil jika dilihat dari total aset kelolaan pembiayaan UMKM atau produktif yang mencapai Rp 1,51 triliun.

Selaras dengan hal ini, perusahaan pembiayaan PT Mandiri Utama Finance (MUF) mengklaim tetap menunjukkan performa pembiayaan yang solid, khususnya di segmen UMKM di tengah tantangan ekonomi yang disebabkan oleh penurunan populasi kelas menengah dan pelemahan daya beli masyarakat.

Direktur Mandiri Utama Finance, Rully Setiawan mengatakan kinerja MUF dalam pembiayaan sektor UMKM tetap tumbuh signifikan, meskipun tren pembiayaan di industri keuangan secara keseluruhan cenderung mengalami penurunan.

“Pembiayaan MUF untuk segmen UMKM melalui sektor produktif hingga September 2024, mencapai Rp 2,7 triliun. Angka ini tumbuh 22,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” kata Rully kepada Kontan.co.id, Rabu (16/10).

Rully menilai bahwa penurunan pembiayaan di segmen usaha mikro di industri secara luas tak terlepas dari dinamika populasi kelas menengah Indonesia yang berkurang, serta melemahnya daya beli masyarakat. Kondisi ini berdampak langsung pada permintaan akan pembiayaan, termasuk di sektor UMKM.

Namun, dia mengatakan, pihaknya tetap optimistis bahwa kebijakan pemerintah untuk menstimulasi pembiayaan UMKM serta upaya meningkatkan daya beli masyarakat bisa menjadi katalis positif untuk memperbaiki situasi.

"Kami memandang bahwa kinerja penyaluran pembiayaan untuk segmen UMKM dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya kebijakan pemerintah untuk menstimulasi penyaluran pembiayaan UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk permintaan layanan pembiayaan untuk UMKM yang juga akan meningkat,” kata Rully.

Dalam menjaga pertumbuhan pembiayaan di segmen UMKM, Rully menuturkan bahwa MUF telah menerapkan sejumlah strategi. Salah satunya yaitu, dengan fokus pada diversifikasi sektor pembiayaan, yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar UMKM yang dinamis.

“Kami menawarkan pembiayaan untuk sektor modal kerja dan investasi. Ini bertujuan menjangkau segmen pasar yang lebih luas, sehingga kebutuhan finansial para pelaku UMKM bisa terpenuhi secara lebih spesifik,” imbuhnya.

Selain diversifikasi, Rully mengatakan pentingnya penguatan analisis kredit dan manajemen risiko untuk memastikan pembiayaan yang disalurkan tetap sehat. Dalam dunia pembiayaan, risiko kredit adalah hal yang tidak bisa diabaikan dan MUF berkomitmen untuk terus memperbaiki proses penilaian risiko agar lebih akurat dan menyeluruh.

Tak hanya itu, Rully bilang, investasi dalam teknologi juga menjadi pilar penting dalam strategi MUF. Ia menyebutkan bahwa MUF telah mengadopsi platform digital untuk mempermudah proses pengajuan dan pencairan dana bagi nasabah.

"Kami juga berinvestasi dalam inovasi teknologi dengan mengadopsi platform digital, hal ini bertujuan untuk proses pengajuan dan pencairan dana. Dengan kombinasi strategi ini, kami optimistis ke depan menjaga dan meningkatkan penyaluran pembiayaan ke UMKM secara berkelanjutan,” tandasnya.

Sementara itu, pada September 2024, NPL untuk pembiayaan UMKM di MUF adalah sebesar 1,46%, turun dari Agustus 2024 yang sebesar 1,46%

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa pembiayaan ke kategori usaha mikro dan kategori kecil kompak turun secara tahunan. Hal ini menunjukkan adanya pelemahan daya beli masyarakat .

Untuk diketahui, pembiayaan multifinance untuk kategori usaha kecil pada Agustus 2024 sebesar Rp 64,03 triliun. Angka ini turun 1% secara year-on-year(YoY) dibandingkan Rp 64,68 triliun pada Agustus 2023.

Sedangkan untuk kategori usaha mikro sebesar Rp 51,08 triliun. Angka ini juga turun 3,94% secara YoY dibanding Rp 53,18 triliun pada Agustus 2023.

Menanggapi hal ini, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai bahwa pola dari penyaluran pembiayaan multifinance untuk usaha mikro dan kecil semakin melambat dibandingkan dengan tahun lalu.

“Memang terlebih usaha mikro yang sudah mengalami pertumbuhan penyaluran pembiayaan minus mulai dari Maret 2024. Paling parah di bulan Juni 2024 yang minus hingga 19,6%. Sedangkan untuk usaha kecil saya rasa masih bisa dibilang baik kondisinya, karena baru Februari dan Agustus 2024 yang pertumbuhan pembiayaan minus," kata Nailul kepada KONTAN, Selasa (15/10).

Huda mengatakan, dengan situasi ekonomi seperti saat ini, ditambah daya beli yang masih lesu, perusahaan pembiayaan akan sangat selektif dalam mengucur dana ke segmen mikro kecil karena memiliki risiko yang tinggi.

“Dengan demikian, perusahaan pembiayaan akan berpikir dua kali ketika memberikan pembiayaan ke usaha mikro,” imbuhnya.

Sementara itu, pembiayaan kepada segmen usaha menengah justru mengalami kenaikan saat segmen mikro dan kecil kompak lesu.

Sebagai informasi, pembiayaan ke sektor usaha menengah mengalami penguatan secara tahunan, yakni per Agustus 2024 sebesar Rp 67,01 triliun. Angka ini nakl 36,04% (YoY) dibanding Rp 49,25 triliun pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Ini membuat pembiayaan usaha menengah merangsek ke posisi kedua outstanding terbesar di bawah pembiayaan sektor usaha besar.

“Jadi untuk usaha menengah memang tumbuh ekspansif, saya rasa ini berkaitan dengan pola penyaluran perusahaan pembiayaan. Tahun 2023, pertumbuhan pembiayaan usaha menengah tumbuh minimal. Namun, memasuki Desember 2023 hingga saat ini, pertumbuhan pembiayaan usaha menengah cukup eksponensial," ungkap Nailul.

Nailul memprediksi, dengan faktor perusahaan pembiayaan yang semakin ketat dalam mendanai sektor usaha mikro kecil karena daya beli turun, ditambah kebutuhan pembiayaan terus naik, maka tren pertumbuhan ke sektor usaha menengah akan terus naik ke depannya.

“Saya melihat kebutuhan pendanaan memang semakin tinggi, menyusul memburuknya perekonomian. Mereka butuh mungkin bukan untuk ekspansi, tetapi untuk bisa bertahan," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk meningkatkan batas atas nilai transaksi QRIS yang bebas dari biaya transaksi, atau merchant discount rate (MDR), khusus bagi pelaku usaha mikro.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengumumkan bahwa mulai 1 Desember 2024, batas atas nilai transaksi yang bebas MDR bagi pelaku usaha mikro akan dinaikkan dari Rp 100.000 menjadi Rp 500.000.

"Guna menopang daya beli masyarakat kelas menengah bawah," kata Perry dalam konferensi pers di Kompleks Perkantoran BI, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menambahkan bahwa sistem pembayaran QRIS saat ini sudah menjadi andalan masyarakat dan berperan penting dalam mendukung daya beli.

Tingginya minat masyarakat terhadap QRIS tecermin dari jumlah transaksi yang melonjak 209,61 persen secara tahunan (year on year/yoy), mencapai 4,08 miliar hingga triwulan III-2024.

"Dan ini sudah 163,6 persen dari target. Target tahun 2024 itu 2,5 miliar, sekarang sudah menjadi 4 miliar," ujarnya.

Selain itu, nilai transaksi QRIS juga mengalami pertumbuhan signifikan, mencapai Rp 183,6 triliun, dengan jumlah merchant yang telah mencapai 34,2 juta.

"Oleh karena itu, kita melihat bahwa kanal pembayaran QRIS bisa menopang daya beli masyarakat, khususnya untuk kelas menengah bawah," tutur Filianingsih.

Dengan peningkatan batas atas nilai transaksi bebas biaya MDR ini, BI percaya bahwa penghematan yang diperoleh pelaku usaha mikro dapat digunakan untuk meningkatkan belanja barang, yang diharapkan akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) dalam perekonomian.

"Jadi kita yakin penghematan bisa digunakan untuk peningkatan belanja barang yang nanti ada multiplier effect-nya," ucap Filianingsih.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk meningkatkan batas atas nilai transaksi QRIS yang bebas dari biaya transaksi, atau merchant discount rate (MDR), khusus bagi pelaku usaha mikro.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengumumkan bahwa mulai 1 Desember 2024, batas atas nilai transaksi yang bebas MDR bagi pelaku usaha mikro akan dinaikkan dari Rp 100.000 menjadi Rp 500.000.

"Guna menopang daya beli masyarakat kelas menengah bawah," kata Perry dalam konferensi pers di Kompleks Perkantoran BI, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menambahkan bahwa sistem pembayaran QRIS saat ini sudah menjadi andalan masyarakat dan berperan penting dalam mendukung daya beli.

Tingginya minat masyarakat terhadap QRIS tecermin dari jumlah transaksi yang melonjak 209,61 persen secara tahunan (year on year/yoy), mencapai 4,08 miliar hingga triwulan III-2024.

"Dan ini sudah 163,6 persen dari target. Target tahun 2024 itu 2,5 miliar, sekarang sudah menjadi 4 miliar," ujarnya.

Selain itu, nilai transaksi QRIS juga mengalami pertumbuhan signifikan, mencapai Rp 183,6 triliun, dengan jumlah merchant yang telah mencapai 34,2 juta.

"Oleh karena itu, kita melihat bahwa kanal pembayaran QRIS bisa menopang daya beli masyarakat, khususnya untuk kelas menengah bawah," tutur Filianingsih.

Dengan peningkatan batas atas nilai transaksi bebas biaya MDR ini, BI percaya bahwa penghematan yang diperoleh pelaku usaha mikro dapat digunakan untuk meningkatkan belanja barang, yang diharapkan akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) dalam perekonomian.

"Jadi kita yakin penghematan bisa digunakan untuk peningkatan belanja barang yang nanti ada multiplier effect-nya," ucap Filianingsih.