IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi pembiayaan utang atau penarikan utang baru mencapai Rp438,1 triliun hingga akhir Oktober 2024.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan, realisasi ini setara 67,6 persen dari target penarikan utang tahun ini yang sebesar Rp648,1 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," ujar Thomas dalam konferensi pers APBN KiTA, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Secara rinci, dari total tersebut, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp394,9 triliun. Ini mencapai 59,3 persen terhadap APBN atau tumbuh tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp185,42 triliun.

Sementara itu, realisasi utang yang berasal dari pinjaman (neto) mencapai Rp43,2 triliun atau 235,3 persen terhadap APBN. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp16,90 triliun.

"Ini masih tetap on track dengan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran," kata Thomas.

Thomas juga memastikan pembiayaan anggaran dilakukan secara prudent dengan mempertimbangkan defisit APBN 2024 dan kondisi likuiditas pemerintah.

"Secara keseluruhan langkah-langkah pembiayaan ini telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN, di mana pembiayaan 2024 dikelola secara terukur dan antisipatif mempertimbangkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan," kata dia.

Perlu diketahui, kenaikan pembiayaan utang pemerintah ini selaras dengan defisit APBN yang semakin melebar.

Tercatat, defisit APBN hingga Oktober 2024 sebesar Rp309,2 triliun atau setara 1,37 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

(Dhera Arizona)

Prabowo Subianto akan dihadapkan pada utang baru sebesar Rp 775,9 triliun tahun depan. Hal ini telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kementerian Keuangan, Riko Amir menjelaskan, pembiayaan itu utamanya bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

"Rp 775 triliun dengan penerbitan SBN itu sebesar Rp 642,5 triliun, dan penarikan pinjaman itu sebesar Rp 133 triliun," ujar Riko dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Kamis (26/9/2024).

Riko menjelaskan, pinjaman ini bisa diperoleh dari dua sumber, antara lain pinjaman dalam negeri dan luar negeri. Untuk sumber dari pinjaman dalam negeri Rp 5,2 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 128,1 triliun.

Besaran utang ini meningkat cukup signifikan dibandingkan 2024. Pada tahun ini saja, target pembiayaan utang Rp 648,1 triliun.

"Fenomena yang menarik adalah pinjaman yang besar, baik dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri dibandingkan APBN 2024 secara neto. Salah satu alasannya adalah karena ini tahun kelima dari periode 2020-2024," terang Riko.

"Dalam perencanaan pinjaman dari kementerian lembaga memang biasanya tahun-tahun awal mereka slow starter. Tapi kemudian naik penarikannya di tahun ini untuk pinjaman kegiatan, di tahun ketiga, keempat, kelima," sambung Riko.

Lebih lanjut, untuk mencapai target SBN, pihaknya menyiapkan sejumlah strategi. Pertama, penerbitan SBN melalui lelang. Lelang dilakukan dua minggu sekali secara bergantian antara SUN dan SBSN. Sehingga, dalam satu tahun dilakukan lelang masing-masing sebanyak 24 kali.

"Berapa targetnya Pak? Targetnya mengikuti perkembangan. Kita biasa akan tampilkan target dalam triwulan. SUN dalam bentuk SPN dan ON, SPN itu bentuknya jangka pendek, ON itu bentuknya jangka panjang. SBSN dengan SPNS jangka pendek, PBS jangka Panjang," ujarnya.

Berikutnya ada juga dari retail, yang tengah digeber pengembangannya. Riko mengatakan, retail saat ini kira-kira hampir mencapai 15% dari pembiayaan SPN. Kemudian ada SPN Falas, yang untuk tahun 2024 ini penerbitannya sudah selesai.

"Jadi sampai akhir tahun kita tidak menerbitkan lagi SPN Falas kecuali untuk prefunding 2024. Prefunding, pembiayaan yang dilakukan tahun ini untuk dipakai di tahun berikutnya. Prefunding nggak boleh kita terbitkan di awal tahun," kata dia.

Sedangkan dari sisi pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri, ia memastikan bahwa pemerintah terus mewaspadai dampak dari tekanan global dan menjaga pembiayaan di tahun tersebut.

IDXChannel - Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menarik utang baru Rp775,9 triliun. Mayoritas utang nantinya bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan naik dari target pada 2024 senilai Rp648,1 triliun.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Riko Amir mengatakan, utang yang besar tersebut tidak serta merta memberatkan kelas menengah.

"Jadi kalau utang kan yang membiayai bukan kita secara langsung, kan kelas menengah tidak diambil uangnya untuk bayar utang, tapi dari revenue yang dihasilkan dari produk domestik bruto kita," ujar Riko dalam media gathering APBN 2025 di Anyer, Kamis (26/9/2024).

"Jadi kalau dibilang utang memberatkan kelas menengah, mungkin relavansinya perlu kita dudukkan lagi," katanya.

Menurut Riko, Rp775 triliun dengan penerbitan SBN itu sebesar Rp642,5 triliun, dan penarikan pinjamannya sebesar Rp133 triliun.

Riko menyoroti fenomena yang menarik adalah pinjaman yang besar, baik dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri dibandingkan APBN 2024 secara neto.

“Salah satu alasannya karena ini tahun kelima dari periode 2020-2024. Dalam perencanaan pinjaman dari kementerian lembaga memang biasanya tahun-tahun awal mereka slow starter. Tapi kemudian naik penarikannya di tahun ini untuk pinjaman kegiatan, di tahun ketiga, keempat, kelima," ujar Riko.

Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), per akhir Agustus 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di 7,95 tahun.

"Pengelolaan utang pemerintah yang disiplin turut menopang hasil assessment lembaga pemeringkat kredit terhadap sovereign rating Indonesia," kata Kemenkeu.

Secara rinci, utang pemerintah didominasi oleh instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang kontribusinya sebesar 88,07 persen. Hingga akhir Agustus 2024, penerbitan SBN tercatat sebesar Rp7.452,56 triliun dan penerbitan ini juga terbagi menjadi SBN domestik dan SBN valuta asing (valas).

Dalam laporan tersebut, SBN Domestik tercatat sebanyak Rp6.063,41 triliun yang terbagi menjadi Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp4.845,68 triliun serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp1.217,73 triliun.

Sementara itu, SBN Valas yang tercatat adalah sebesar Rp 1.389,14 triliun dengan rincian, SUN sebesar Rp1.025,14 triliun dan SBSN senilai Rp364 triliun.

Kemenkeu juga memaparkan, utang pemerintah tersebut ada kontribusi 11,93 persen dari utang pinjaman pemerintah hingga akhir Agustus 2024 yang sebesar Rp1.009,37 triliun. Pinjaman ini dirincikan dalam dua kategori yakni pinjaman dalam negeri sebanyak Rp39,63 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp969,74 triliun.

Untuk pinjaman luar negeri, rinciannya yakni pinjaman bilateral sebesar Rp264,05 triliun, pinjaman multilateral Rp578,76 triliun, dan pinjaman komersial bank sebesar Rp126,94 triliun.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pembiayaan anggaran atau penarikan utang baru mencapai Rp291,9 triliun hingga 31 Agustus 2024.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, pembiayaan anggaran terdiri dari pembiayaan utang yang realisasi sampai dengan 31 Agustus 2024 adalah Rp347,6 triliun atau 53,6 persen dari target APBN.

Pembiayaan utang tersebut terdiri dari SBN Rp310,4 triliun atau 46,6 persen dari target APBN dan pinjaman (neto) Rp37,2 triliun, serta pembiayaan non utang Rp55,7 triliun.

“Tentu dengan pendanaan APBN yang lebih besar kita merealisasikan Rp310,4 triliun, kita menerima incoming inflow dari pasar SBN, kita lihat incoming flow ke emerging market sudah pulih, kita bisa memperbaiki yields dan biaya utang kita,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KITA Edisi September 2024, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Dengan demikian, kata dia, total pembiayaan anggaran tersebut mencapai Rp291,9 triliun di akhir Agustus 2024.

"Kita terus mengukur supaya pembiayaan 2024 bisa dilakukan secara prudent dan mempertimbangkan outlook defisit APBN serta kondisi likuiditas pemerintah," kata Suahasil.

Adapun ketika nanti memasuki kuartal IV-2024, Kemenkeu akan terus mencermati dinamika pasar serta menyiapkan kewaspadaan untuk pelaksanaan APBN 2025 terutama di kuartal I.

Menurut Suahasil, pemenuhan target pembiayaan akan diupayakan terus berada di jalur yang tepat dengan cost of fund yang terkendali.

(Dhera Arizona)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan realisasi pembiayaan utang hingga akhir Juli 2024 sebesar Rp 266,3 triliun.

“Dari postur pembiayaan utang yang sebesar Rp 648,1 triliun, realisasi baru sebesar Rp 266,3 triliun. Ini berarti 41,1 persen dan ini baru bulan ketujuh,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024, di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Adapun realisasi pembiayaan utang ini melonjak bila dibandingkan realisasi tahun lalu, yakni sebesar 36,6 persen. Meski begitu, Sri Mulyani menilai hal tersebut wajar karena penerimaan negara tahun lalu cukup tinggi karena lonjakan harga komoditas.

“Makanya tahun lalu penerbitan SBN mengalami penurunan luar biasa, dari harusnya Rp 437,8 triliun menjadi hanya Rp 184,1 triliun,” ucap bendahara negara tersebut.

Sedangkan pada tahun ini, menurut Sri Mulyani, realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 253 triliun, atau sekitar 38 persen dari target APBN. “Karena harga semua komoditas sudah kembali, sehingga memang defisit diperkirakan pasti lebih tinggi dari 2023."

Lebih jauh, Menkeu menyatakan peningkatan defisit itu merupakan bagian dari strategi countercyclical, dengan Kemenkeu menerbitkan SBN lebih banyak demi menstabilkan perekonomian yang lesu. Sementara ketika perekonomian tinggi seperti tahun lalu, Kemenkeu menurunkan penerbitan SBN guna mengimbangi efek ledakan harga komoditas.

Sementara itu, Kemenkeu mencatat realisasi pinjaman sebesar Rp 13,3 triliun dan pembiayaan non-utang Rp 49,3 triliun. Dengan begitu, realisasi pembiayaan anggaran hingga 31 Juli 2024 mencapai Rp 217 triliun.

“Tumbuhnya cukup tinggi dibanding tahun lalu, tapi itu relatif on track terhadap postur kita. Tahun lalu itu pengecualian karena penerimaan negara luar biasa baik,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani memastikan Kemenkeu akan terus berupaya mengendalikan defisit dengan memacu penerimaan sekaligus mendisiplinkan belanja agar realisasi tidak terlampau jauh dari postur yang telah ditetapkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menarik utang baru Rp 266,3 triliun sampai 31 Juli 2024. Realisasi itu setara dengan 41,1% dari target penarikan utang tahun ini sebesar Rp 648,1 triliun.

Sri Mulyani mengatakan penarikan utang itu naik 36,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal itu untuk merespons pelemahan ekonomi khususnya dari sisi penerimaan karena harga komoditas yang mulai melandai.

"Realisasinya baru 41,1%, ini sudah bulan ketujuh ya, meskipun tumbuhnya cukup tinggi karena tahun lalu kita dengan penerimaan yang cukup tinggi dari berbagai komoditas boom," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2024).

Lebih rinci dijelaskan, pembiayaan utang sampai Juli 2024 terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 253 triliun. Total penerbitan SBN itu 38% dari target Rp 666,4 triliun dengan pertumbuhan mencapai 37,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kemudian pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman neto sebesar Rp 13,3 triliun. Jumlah itu telah mencapai 72,6% dari target Rp 18,4 triliun dengan pertumbuhan 21,6%.

"Ini sebagai bagian dari countercyclical waktu ekonomi turun, kita menstabilkan dan waktu ekonominya tinggi, kita issuance-nya lebih kecil sehingga itu mengurangi ledakan dari sisi boom tahun lalu," jelas Sri Mulyani.

Adapun untuk total pembiayaan nonutang minus Rp 49,3 triliun atau 39,4% dari target APBN tahun ini yang minus Rp 125,3 triliun, dengan pertumbuhannya sebesar 61,8%.

Dengan demikian, total pembiayaan anggaran per Juli 2024 sebesar Rp 217 triliun, 41,5% dari target Rp 522,8 triliun dengan pertumbuhan 31,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Tumbuhnya cukup tinggi dibandingkan tahun lalu, namun itu masih relatif on track terhadap postur kita," pungkas Sri Mulyani.