Reporter: Akmalal Hamdhi | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat penerbitan surat utang korporasi nasional mencapai Rp 94,9 triliun per kuartal III 2024. Dari jumlah tersebut, penerbitan obligasi korporasi & sukuk tercatat sebesar Rp93,4 triliun, naik dibandingkan Rp89,3 triliun periode yang sama tahun lalu.

Untuk penerbitan Medium Term Notes (MTN) pada periode Januari – September 2024 menunjukkan penurunan yaitu mencapai Rp1,0 triliun dibandingkan Rp1,7 triliun periode yang sama tahun sebelumnya. Penerbitan efek utang lainnya (perpetual dan SBK) juga mencatat penurunan menjadi Rp 0,5 triliun. Sementara itu, sekuritisasi belum ada penerbitan hingga kuartal III 2024.

Kepala Divisi Pemeringkatan Non Jasa Keuangan-1 Pefindo, Martin Pandiangan menjelaskan, dari total keseluruhan penerbitan surat utang nasional, tujuan penggunaan dana sebagian besar adalah untuk kebutuhan modal kerja sekitar 65,4%. Selain itu, korporasi juga menerbitkan surat utang untuk kebutuhan refinancing sekitar 24,5%.

Ke depannya, Martin melihat, kebutuhan refinancing masih akan cukup tinggi pada kuartal IV-2024. Hal ini terindikasi dari nilai surat utang yang jatuh tempo mencapai Rp42,37 triliun pada periode tersebut.

Peluang penebitan obligasi korporasi di kuartal terakhir tahun ini bakal didukung aktivitas sektor riil yang masih solid, serta permintaan tetap kuat dan stabil. Pilkada serentak juga akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perusahaan mungkin akan lebih berani menerbitkan surat utang karena kondisi wait and see yang relatif mereda pasca Pilpres.

"Siklus kebijakan moneter yang telah memasuki fase pelonggaran, diperkirakan turut akan menjadi sentimen positif dan memantapkan rencana perusahaan untuk melakukan refinancing," ungkap Martin dalam konferensi pers Pefindo, Kamis (24/10).

Namun, Martin menyebutkan, perlu diwaspadai beberapa risiko yang bisa menghambat korporasi menerbitkan surat utang. Diantaranya risiko geopolitik masih tinggi, potensi pelemahan konsumsi dan investasi akibat suku bunga tinggi, serta prospek suku bunga yang akan lebih rendah ke depan bisa saja membuat emiten cenderung menunda penerbitannya atau melakukan downsizing terlebih dahulu.

Di samping itu, emiten berperingkat rendah (sekitar BBB) mungkin cenderung lebih hati-hati untuk menerbitkan surat utang. Sebab, premi yang diminta oleh investor terhadap surat utang berperingkat rendah cenderung lebih tinggi karena dianggap lebih berisiko.

Martin menambahkan, investor kemungkinan juga beralih ke instrumen yang memiliki karakteristik hampir serupa, bahkan cenderung risk-free, dan menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi seperti SRBI.

Adapun Pefindo memegang mandat pemeringkatan surat utang senilai Rp 41,67 triliun per akhir September 2024. Mandat tersebut berasal dari 32 perusahaan, baik berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun non BUMN.

Pefindo mencatatkan rencana penerbitan obligasi korporasi per September 2024, berasal dari 18 perusahaan non BUMN sebesar Rp 29,47 triliun. Sedangkan, 14 perusahaan BUMN menerbitkan surat utang sebesar Rp 12,21 triliun.

Martin memerinci, perusahaan dari sektor industri bubur kertas dan tisu memiliki rencana emisi terbesar yaitu Rp 9,91 triliun. Disusul sektor pertambangan Rp 6 triliun, sektor perbankan Rp 5,91 triliun, sektor multifinance Rp 4,75 triliun, serta perusahaan induk sebesar Rp 4 triliun.

Dari jenis penerbitan surat utang, Pefindo memeringkatkan jenis penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi sebesar Rp 24,01 triliun, PUB obligasi Rp 5,75 triliun dan Obligasi Rp 5,4 triliun.

Adapun pemeringkatan yang dilakukan Pefindo sejak awal tahun ini sekitar 85,6% dari jumlah surat utang korporasi secara nasional. Pefindo telah membantu penerbitan surat utang korporasi sebesar Rp 81.3 triliun selama Januari – September 2024.

JAKARTA, investor.id – Prospek pasar surat utang Indonesia hingga akhir 2024 diproyeksikan masih penuh dengan peluang didorong oleh tingginya kebutuhan korporasi untuk menerbitkan surat kembali (refinancing). 

Kebutuhan refinancing itu, menurut Analis PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Martin Pandiangan, berkaitan dengan nilai surat utang jatuh tempo sampai kuartal IV-2024 yang diperkirakan mencapai Rp 42,4 triliun.

Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan korporasi untuk melakukan refinancing masih cukup tinggi. “Jadi, peluangnya masih besar sehingga refinancing korporasi sampai akhir tahun ini memberikan prospek menarik bagi penerbitan surat utang," jelas Martin di acara Media Update Pefindo, Kamis (24/10/2024).

Sentimen lain yang membuat prospek surat utang menarik, datang dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 4,8-5,2% dengan inflasi terkendali antara 2-3,5%. 

Martin menambahkan, kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung pada tahun ini juga bisa menjadi driver utama bagi aktivitas ekonomi, memperkuat sentimen pasar, sekaligus meningkatkan kepercayaan perusahaan untuk melakukan refinancing.

Termasuk, siklus kebijakan moneter yang mulai memasuki fase pelonggaran, Martin prediksi, bakal membawa sentimen positif bagi pasar surat utang.

“Dengan penurunan suku bunga yang sudah mulai terjadi, risiko keuangan perusahaan berpeluang menurun. Hal ini akan berdampak positif, terutama dalam menurunkan beban leverage perusahaan. Kondisi wait and see yang sempat mendominasi pasar mulai mereda, terutama setelah pemilu usai dan pelaku pasar menantikan formasi kabinet baru,” papar Martin.

Kendati demikian bukan berarti pasar surat utang tanpa tantangan. Risiko geopolitik yang tinggi masih menjadi faktor yang menjaga volatilitas pasar, dan dampaknya dapat memengaruhi kondisi ekonomi global dan domestik.

Belum lagi, dampak dari suku bunga tinggi yang dipertahankan dalam jangka waktu lama sebelumnya bisa melemahkan konsumsi dan investasi. Emiten-emiten dengan peringkat rendah cenderung lebih berhati-hati dalam menerbitkan surat utang, terutama dengan adanya substitusi instrumen lain seperti SRBI yang menawarkan imbal hasil lebih menarik dengan risiko lebih rendah.

“Beberapa emiten bahkan memilih menunda penerbitan atau mengecilkan jumlah obligasi yang diterbitkan, mengingat prospek suku bunga yang lebih rendah di masa mendatang. Tantangan lainnya, pengetatan likuiditas lembaga keuangan akibat peningkatan penyaluran kredit, yang membuat perusahaan harus mencari alternatif pembiayaan termasuk melalui penerbitan obligasi korporasi,” tutup Martin.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan surat utang korporasi pada era 10 tahun pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mencatatkan peningkatan pesat. Lantas, bagaimana proyeksi penerbitan surat utang korporasi pada era pemerintahan baru Presiden RI Prabowo Subianto?

Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto mengatakan penerbitan surat utang era Jokowi mengalami peningkatan pesat, terutama pada 2016 saat proyek strategis nasional untuk pembangunan infrastruktur masif dijalankan.

"Pemenuhan proyek infrastruktur yang masif juga mendorong perusahaan menerbitkan surat utang," ujar Suhindarto dalam konferensi pers pada Kamis (24/10/2024).

Menurut Suhindarto, penerbitan surat utang sebelum 2016 tidak lebih dari tiga digit atau tidak lebih dari Rp100 triliun. Sementara, berdasarkan laporan Pefindo, nilai penerbitan surat utang korporasi pada 2016 mencapai Rp114 triliun, melonjak 81,81% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan tahun sebelumnya Rp62,7 triliun.

Nilai penerbitan surat utang korporasi pada tahun-tahun setelahnya kemudian mencapai lebih dari Rp100 juta tiap tahunnya. "Dari 2016 sampai 2024 juga banyak penerbitan surat utang dari BUMN, ini untuk pendanaan mereka juga," tutur Suhindarto.

Penerbitan surat utang korporasi mengalami pelambatan pada saat pandemi Covid-19 2020, yakni Rp88 triliun. Kemudian, pada Januari 2024 hingga September 2024, nilai penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp93,4 triliun.

Adapun, di era pemerintahan baru Prabowo, dia memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi masih tetap masif. Salah satu faktor pendorong penerbitan surat utang korporasi pada era Prabowo adalah tren jatuh tempo utang yang cukup besar dalam dua atau tiga tahun ke depan.

Selain itu, ke depan mulai terjadi tren kebijakan longgar suku bunga acuan. "Suku bunga prospeknya mengalami penurunan, dan masih terus terjadi ke depannya. Bank Indonesia juga akan terus pangkas [suku bunga] ikuti polanya The Fed," ujar Suhindarto.

Analis Pefindo, Martin Pandiangan juga mengatakan siklus kebijakan moneter yang telah memasuki fase pelonggaran diperkirakan akan menjadi sentimen positif dan memantapkan rencana perusahaan untuk melakukan refinancing.

Premi risiko juga berpeluang menurun seiring siklus suku bunga yang mulai melonggar. Kondisi tersebut menurunkan leverage keuangan korporasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan surat utang korporasi pada era 10 tahun pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mencatatkan peningkatan pesat. Lantas, bagaimana proyeksi penerbitan surat utang korporasi pada era pemerintahan baru Presiden RI Prabowo Subianto?

Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto mengatakan penerbitan surat utang era Jokowi mengalami peningkatan pesat, terutama pada 2016 saat proyek strategis nasional untuk pembangunan infrastruktur masif dijalankan.

"Pemenuhan proyek infrastruktur yang masif juga mendorong perusahaan menerbitkan surat utang," ujar Suhindarto dalam konferensi pers pada Kamis (24/10/2024).

Menurut Suhindarto, penerbitan surat utang sebelum 2016 tidak lebih dari tiga digit atau tidak lebih dari Rp100 triliun. Sementara, berdasarkan laporan Pefindo, nilai penerbitan surat utang korporasi pada 2016 mencapai Rp114 triliun, melonjak 81,81% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan tahun sebelumnya Rp62,7 triliun.

Nilai penerbitan surat utang korporasi pada tahun-tahun setelahnya kemudian mencapai lebih dari Rp100 juta tiap tahunnya. "Dari 2016 sampai 2024 juga banyak penerbitan surat utang dari BUMN, ini untuk pendanaan mereka juga," tutur Suhindarto.

Penerbitan surat utang korporasi mengalami pelambatan pada saat pandemi Covid-19 2020, yakni Rp88 triliun. Kemudian, pada Januari 2024 hingga September 2024, nilai penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp93,4 triliun.

Adapun, di era pemerintahan baru Prabowo, dia memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi masih tetap masif. Salah satu faktor pendorong penerbitan surat utang korporasi pada era Prabowo adalah tren jatuh tempo utang yang cukup besar dalam dua atau tiga tahun ke depan.

Selain itu, ke depan mulai terjadi tren kebijakan longgar suku bunga acuan. "Suku bunga prospeknya mengalami penurunan, dan masih terus terjadi ke depannya. Bank Indonesia juga akan terus pangkas [suku bunga] ikuti polanya The Fed," ujar Suhindarto.

Analis Pefindo, Martin Pandiangan juga mengatakan siklus kebijakan moneter yang telah memasuki fase pelonggaran diperkirakan akan menjadi sentimen positif dan memantapkan rencana perusahaan untuk melakukan refinancing.

Premi risiko juga berpeluang menurun seiring siklus suku bunga yang mulai melonggar. Kondisi tersebut menurunkan leverage keuangan korporasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan surat utang korporasi pada era 10 tahun pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mencatatkan peningkatan pesat. Lantas, bagaimana proyeksi penerbitan surat utang korporasi pada era pemerintahan baru Presiden RI Prabowo Subianto?

Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto mengatakan penerbitan surat utang era Jokowi mengalami peningkatan pesat, terutama pada 2016 saat proyek strategis nasional untuk pembangunan infrastruktur masif dijalankan.

"Pemenuhan proyek infrastruktur yang masif juga mendorong perusahaan menerbitkan surat utang," ujar Suhindarto dalam konferensi pers pada Kamis (24/10/2024).

Menurut Suhindarto, penerbitan surat utang sebelum 2016 tidak lebih dari tiga digit atau tidak lebih dari Rp100 triliun. Sementara, berdasarkan laporan Pefindo, nilai penerbitan surat utang korporasi pada 2016 mencapai Rp114 triliun, melonjak 81,81% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan tahun sebelumnya Rp62,7 triliun.

Nilai penerbitan surat utang korporasi pada tahun-tahun setelahnya kemudian mencapai lebih dari Rp100 juta tiap tahunnya. "Dari 2016 sampai 2024 juga banyak penerbitan surat utang dari BUMN, ini untuk pendanaan mereka juga," tutur Suhindarto.

Penerbitan surat utang korporasi mengalami pelambatan pada saat pandemi Covid-19 2020, yakni Rp88 triliun. Kemudian, pada Januari 2024 hingga September 2024, nilai penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp93,4 triliun.

Adapun, di era pemerintahan baru Prabowo, dia memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi masih tetap masif. Salah satu faktor pendorong penerbitan surat utang korporasi pada era Prabowo adalah tren jatuh tempo utang yang cukup besar dalam dua atau tiga tahun ke depan.

Selain itu, ke depan mulai terjadi tren kebijakan longgar suku bunga acuan. "Suku bunga prospeknya mengalami penurunan, dan masih terus terjadi ke depannya. Bank Indonesia juga akan terus pangkas [suku bunga] ikuti polanya The Fed," ujar Suhindarto.

Analis Pefindo, Martin Pandiangan juga mengatakan siklus kebijakan moneter yang telah memasuki fase pelonggaran diperkirakan akan menjadi sentimen positif dan memantapkan rencana perusahaan untuk melakukan refinancing.

Premi risiko juga berpeluang menurun seiring siklus suku bunga yang mulai melonggar. Kondisi tersebut menurunkan leverage keuangan korporasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan surat utang korporasi secara keseluruhan pada periode Januari 2024 hingga September 2024 telah mencapai Rp94,9 triliun. Tren penurunan suku bunga dinilai Pefindo sebagai katalis emisi surat utang korporasi.

Dalam laporannya, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat penerbitan surat utang korporasi hingga kuartal III/2024 itu paling banyak berasal dari penerbitan obligasi korporasi dan sukuk dengan nilai mencapai Rp93,4 triliun, naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp89,3 triliun.

Kemudian, penerbitan surat utang atau obligasi jangka menengah (medium term note/MTN) hingga kuartal III/2024 menunjukkan penurunan menjadi Rp1 triliun dibandingkan Rp1,7 triliun periode yang sama tahun sebelumnya.

Penerbitan efek utang lainnya seperti perpetual dan surat berharga komersial juga menunjukkan penurunan menjadi Rp500 miliar, dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp800 miliar.

Pefindo sendiri melakukan pemeringkatan pada 85,6% surat utang korporasi yang diterbitkan selama periode Januari 2024 sampai September 2024. Dari proses pemeringkatan itu, terlihat bahwa tujuan penggunaan dana dari hasil penerbitan surat utang sebagian besar 65,4% untuk modal kerja dan 24,5% untuk refinancing.

Analis Pefindo, Martin Pandiangan mengatakan penerbitan surat utang korporasi pada akhir tahun ini berpeluang ramai terdorong sejumlah faktor.

"Peluangnya masih sangat besar karena ada kebutuhan refinancing yang masih cukup tinggi pada kuartal IV/2024, terindikasi dari nilai surat utang yang jatuh tempo mencapai Rp42,37 triliun," ujarnya dalam konferensi pers pada Kamis (24/10/2024).

Peluang penerbitan surat utang juga datang dari tren penurunan suku bunga acuan. Martin menambahkan siklus kebijakan moneter yang telah memasuki fase pelonggaran, diperkirakan akan menjadi sentimen positif dan memantapkan rencana perusahaan untuk melakukan refinancing.

Premi risiko juga berpeluang menurun seiring siklus suku bunga yang mulai melonggar. Kondisi tersebut menurunkan leverage keuangan perusahaan.

Kemudian, aktivitas sektor riil masih solid mendorong permintaan yang tetap kuat dan stabil. Lalu, Pilkada serentak dinilai akan menjadi faktor pendorong utama.

Kondisi wait and see relatif mereda seiring dengan kontestasi Pemilu yang usai. Pasar pun saat ini sedang menantikan rencana implementasi program dari pemerintahan baru.

Selain itu, likuiditas lembaga keuangan yang semakin ketat seiring meningkatnya penyaluran kredit, mendorong pencarian alternatif pendanaan lain seperti melalui obligasi korporasi.

Tantangan Emisi Obligasi Akhir 2024

Akan tetapi, terdapat tantangan dalam penerbitan surat utang korporasi pada akhir tahun ini. Tantangan yang muncul di antaranya risiko geopolitik yang masih tinggi, potensi pelemahan konsumsi dan investasi, hingga risiko substitusi dari instrumen yang memiliki karakteristik hampir serupa atau bahkan cenderung risk-free serta menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi.

Kepala Divisi Riset Ekonomi Pefindo, Suhindarto memproyeksikan sampai akhir tahun ini, titik tengah dari penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp132 triliun. Dia pun menilai terdapat sejumlah tantangan yang menghinggapi penerbitan surat utang korporasi pada tahun ini.

Tantangan yang dia singgungm misalnya, terkait dengan risiko substitusi. Kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk stabilisasi mata uang rupiah mendorong BI secara agresif menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Dengan suku bunga dan kupon yang lebih tinggi di SRBI mendorong persaingan ketat dalam penggalangan dana.

"Itu menarik investor taruh dana ke sana [SRBI]. Jadi banyak penerbitan surat utang korporasi downsize dahulu," ujar Suhindarto.

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) mengumumkan rencana penerbitan surat utang (notes) dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya US$ 500 juta.

Aksi ini akan dilakukan melalui penawaran internasional kepada lembaga atau investor-investor lain di luar wilayah Indonesia secara terbatas, yang akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura (SGX-ST).

Sebagai gambaran saja, nilai penerbitan notes itu setara dengan Rp 7,81 triliun jika dikonversi memakai kurs saat ini sebesar Rp 15.620 per dolar Amerika Serikat (AS).

Nilai tersebut lebih dari 50% ekuitas POWR, sehingga termasuk transaksi material yang membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang akan dilaksanakan pada Jumat, 22 November 2024.

Notes ini direncanakan akan jatuh tempo selambat-lambatnya tahun ke-10 sejak surat utang diterbitkan, dengan suku bunga tetap maksimal 7% per tahun, yang akan dibayarkan setiap enam bulan. Notes yang akan diterbitkan ini tidak akan dijamin dengan suatu jaminan tertentu.

Dana yang diperoleh akan dipergunakan untuk pelunasan sebagian atau keseluruhan atas Notes 2026, termasuk bunga dan biaya lainnya. Notes 2026 memiliki suku bunga tetap sejumlah 4,95% yang dibayarkan dua kali dalam setahun pada 14 Maret dan 14 September setiap tahunnya, dan jatuh tempo pada tanggal 14 September 2026.

"Rencana transaksi dilaksanakan untuk meningkatkan likuiditas Perseroan dan mendukung kebutuhan pembiayaan umum. Peningkatan likuiditas tersebut akan digunakan untuk pelunasan sebagian atau keseluruhan atas Surat Utang 2026," ungkap manajemen POWR dalam keterbukaan informasi Kamis (9/10).

Jumlah pokok Notes 2026 pada tanggal keterbukaan informasi ini adalah US$ 500 juta. Sebagai informasi, anak perusahaan POWR, Listrindo Capital B.V. selaku penerbit dari Notes 2026 telah mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya atas surat utang tersebut kepada POWR pada 25 September 2019.

Adapun, penerbitan Notes dan pelunasan Notes 2026 akan tergantung pada kondisi pasar. Dengan rencana transaksi tersebut, POWR akan mendapatkan manfaat dari Notes dengan jangka waktu jatuh tempo yang lebih panjang.

"Perseroan meyakini bahwa dengan memperpanjang periode jatuh tempo utang, maka Perseroan dapat melakukan pengembangan usaha lainnya," kata Manajemen POWR.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memastikan kemampuan membayar utang korporasi dan rumah tangga tetap terjaga hingga semester pertama 2024 di tengah ketidakpastian global.

BI menyebutkan bahwa depresiasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga mempengaruhi kinerja dan kemampuan bayar korporasi. Hal ini tecermin dari event analysis data 2010-2024, bahwa kinerja penjualan dan belanja modal (capital expenditure/capex) korporasi mengalami perlambatan pada periode terjadinya depresiasi nilai tukar dan kenaikan suku bunga.

Perlambatan penjualan pada periode tersebut menyebabkan penurunan profit margin yang menurunkan kemampuan bayar korporasi, sebagaimana ditunjukkan oleh indikator interest coverage ratio (ICR) yang menurun.

Namun demikian, BI menyatakan bahwa kemampuan bayar korporasi pada semester I/2024 relatif lebih kuat dibandingkan dengan periode pelemahan nilai tukar dan kenaikan suku bunga pada periode 2013-2015 dan 2018-2019.

Kondisi ini pun tecemin dari penurunan nilai ICR yang lebih landai dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

“Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan korporasi dalam memitigasi dampak pelemahan nilai tukar dan kenaikan suku bunga semakin baik dari waktu ke waktu,” tulis BI dalam Buku Kajian Stabilitas Keuangan No. 43, dikutip Minggu (6/10/2024).

BI mencatat risiko kredit dari korporasi tanpa ekspor atau ekspor rendah dan impor tinggi masih juga terjaga di tengah pelemahan nilai tukar dan kenaikan suku bunga.

Sejalan dengan itu, dampak dari kenaikan suku bunga juga relatif terbatas terhadap kemampuan bayar rumah tangga.

Berdasarkan analisis data historis BI, kenaikan BI Rate dari 4,50% menjadi 6,50% pada periode terjadinya Taper Tantrum, menyebabkan kenaikan suku bunga kredit baru rumah tangga, serta peningkatan debt service ratio (DSR) rumah tangga.

Kondisi perekonomian domestik yang relatif stabil dinilai membantu memoderasi dampak kenaikan suku bunga terhadap penurunan kemampuan bayar rumah tangga.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bank Mandiri Tbk memberikan fasilitas kredit pinjaman sebesar Rp 19,24 triliun atau US$ 1,27 miliar (Kurs Rp 15.131,27 per USD) PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP).

Pemberian kredit oleh Bank Mandiri ini bertujuan untuk kebutuhan refinancing dan memperkuat operasional HBAP sebagai penyedia listrik terstandarisasi global, serta mendukung pemerataan dan pemenuhan kebutuhan listrik nasional.

Kerjasama ini diwujudkan melalui kerjasama jangka panjang yang berfokus pada pengembangan sektor kelistrikan di Indonesia, khususnya dalam mendukung operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumsel-8 di Desa Tanjung Lalang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.

Kesepakatan antara Bank Mandiri dan HBAP ini dituangkan dalam Perjanjian Fasilitas Kredit yang resmi ditandatangani di Auditorium Plaza Mandiri, Jakarta, pada Senin (30/9).

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, sebagai bank yang fokus pada bisnis wholesale, Bank Mandiri berkomitmen untuk menjadi mitra keuangan terpercaya bagi seluruh pelaku industri. Kolaborasi ini diharapkan dapat menunjang kebutuhan listrik nasional, sejalan dengan rencana kerja dan pengembangan yang dilakukan oleh PLN.

“Kami berupaya memberikan solusi perbankan terbaik untuk mendukung pertumbuhan HBAP dalam mencapai visi menjadi perusahaan penyedia listrik kelas dunia yang berorientasi pada nilai-nilai keberlanjutan,” terang Darmawan dalam siaran pers, Senin (30/9).

Selain dukungan finansial, Bank Mandiri juga berkomitmen untuk memberikan layanan yang Adaptif dan Solutif berbasis digital, antara lain lewat Kopra by Mandiri yang hadir sebagai platform terintegrasi yang mendukung ekosistem bisnis nasabah korporasi. Melalui platform digital ini, Bank Mandiri menyediakan berbagai fitur seperti manajemen cash flow yang lebih efisien, akses pembiayaan, dan layanan perbankan digital lainnya, sehingga mempercepat proses transaksi bisnis.

“Melalui sinergi antara Bank Mandiri dan HBAP, kami berharap dapat berkontribusi pada pengembangan industri kelistrikan yang lebih maju dan terintegrasi di Indonesia. Ini bukan hanya sebuah kerjasama bisnis, tetapi juga bentuk komitmen kami dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan nilai tambah yang signifikan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Penandatanganan ini turut dihadiri oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, beserta jajaran manajemen Bank Mandiri, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Arsal Ismail, bersama perwakilan manajemen PTBA, serta Vice President China Huadian Overseas Investment , Zhou Qingke.

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar surat utang korporasi di paruh pertama 2024 menunjukkan tren unik yang membedakannya dari tahun-tahun sebelumnya, memberikan gambaran baru tentang strategi keuangan perusahaan di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak.

Data dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mengungkapkan bahwa emisi efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) meningkat 33% secara tahunan (YoY), meskipun suku bunga sedang tinggi-tingginya.

Bisnis, JAKARTA — Pasar surat utang korporasi di paruh pertama 2024 menunjukkan tren unik yang membedakannya dari tahun-tahun sebelumnya, memberikan gambaran baru tentang strategi keuangan perusahaan di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak.

Data dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mengungkapkan bahwa emisi efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) meningkat 33% secara tahunan (YoY), meskipun suku bunga sedang tinggi-tingginya.