Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kondisi terkini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 atau di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.Sri Mulyani mengatakan APBN 2024 per Oktober mengalami defisit Rp 309,2 triliun setara dengan 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit sampai akhir Oktober tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37% terhadap PDB. Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama DPR yakni 2,29% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 97,1 triliun.

Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Oktober 2024 terkumpul Rp 2.247,5 triliun atau naik tipis 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 2.556,7 triliun atau melonjak 14,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi itu setara dengan 76,9% dari pagu, terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

"Pertumbuhan belanja negara ini sangat tinggi sebenarnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 14,1% year on year. Ini memberikan dampak perekonomian yang cukup baik," tutur Sri Mulyani.

Pemerintah Tarik Utang Rp 438 T

Untuk menutup defisit APBN 2024, pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober. Jumlah itu setara dengan 67,6% dari target penarikan utang tahun ini sebesar Rp 648,1 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," kata Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam kesempatan yang sama.

Dari total jumlah penarikan utang tersebut, mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto mencapai Rp 394,9 triliun. Realisasi itu setara dengan 59,3% dari target 2024.

Kemudian, pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp 43,2 triliun. Sementara pembiayaan non utang terealisasi minus Rp 53,2 triliun.

"Ini masih tetap on track dengan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran," tutur Thomas.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu memastikan pembiayaan anggaran dilakukan secara prudent dengan mempertimbangkan defisit APBN 2024 dan kondisi likuiditas pemerintah.

"Secara keseluruhan langkah-langkah pembiayaan ini telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN, di mana pembiayaan 2024 dikelola secara terukur dan antisipatif mempertimbangkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mewanti-wanti rencana pemerintah melakukan penarikan utang di awal (prefunding) untuk membiayai APBN 2025 atau anggaran tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Josua menjelaskan prefunding kemungkinan akan berdampak kepada peningkatan yield karena adanya tekanan tambahan penawaran. Apalagi, sambungnya, jika permintaan dari investor ternyata tidak seimbang.

Oleh sebab itu, dia mengingatkan agar pemerintah mengelola prefunding dengan baik agar dampaknya negatifnya bisa dimitigasi. Terkhusus, waktu penerbitan prefunding harus dilakukan saat likuiditas pasar sedang kuat dan terdapat permintaan cukup.

"Selain itu, pengelolaan timing penerbitan yang hati-hati untuk menghindari periode yang biasanya volatile, seperti akhir tahun, bisa membantu menstabilkan pasar," ujar Josua kepada Bisnis, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Dia menjelaskan kemampuan pasar untuk menyerap surat utang pemerintah nantinya sangat tergantung pada kondisi likuiditas pasar, tingkat suku bunga global dan domestik, serta sentimen investor.

Menurutnya, pasar dapat menyerap penerbitan obligasi prefunding tersebut apabila suku bunga di Indonesia tetap berada pada level rendah atau moderat, sejalan dengan potensi penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia dan The Fed

"Di sisi lain, jika terdapat kompetisi ketat antara instrumen seperti SRBI dan SBN, ada kemungkinan prefunding bisa menimbulkan tekanan likuiditas, yang berpotensi mengurangi kapasitas pasar untuk menyerap surat utang dalam jumlah besar pada akhir tahun," ucap Josua.

Dia pun menyarankan agar pemerintah tidak menerbitkan global bond dalam bentuk dollar Amerika Serikat (AS). Bagaimanapun, lanjutnya, dollar AS sedang dalam tren pelemahanan.

Josua berpendapat, global bond dalam bentuk yen atau rupiah akan lebih menarik. Terkait yen, dia tidak menampik bahwa biaya pinjamannya akan cenderung mahal namun potensi rupiah menguat relatif tinggi di jangka panjang dan penguatan inflasi di Jepang diyakini cenderung bersifat temporer.

"Untuk menarik minat investor dengan kupon yang menarik, yen mungkin dapat menjadi mata uang yang relatif menarik untuk pembiayaan. Sementara itu, penerbitan rupiah sebagai pengganti global bond berpotensi lebih menarik investor asing, sejalan dengan prospek ekonomi yang relatif stabil, serta potensi penguatan nilai tukar rupiah," jelasnya.

Rencana Prefunding Pemerintahan Prabowo

Sebelumnya, wacana pemerintah melakukan prefunding APBN 2025 diungkapkan oleh Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Riko Amir.

“Jadi, sampai akhir tahun tidak akan lagi menerbitkan SBN valas, kecuali untuk prefunding APBN 2025, yakni pembiayaan yang dilakukan tahun ini untuk 2025,” jelas Riko dalam Media Gathering APBN 2025, dikutip Jumat (27/9/2024).

Dia menjelaskan, sesuai ketentuan yang berlaku, prefunding hanya boleh dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan atau pada kuartal IV. Misalnya, prefunding 2025 dilakukan pada kuartal IV/2024 atau sepanjang Oktober hingga Desember 2024.

Alasan lainnya, kata dia, pemerintah memilih melakukan prefunding karena melihat kondisi pasar keuangan yang positif sejalan dengan suku bunga yang sudah mulai turun.

“Opportunity [kesempatan] menarik utang lagi bagus, oke kita gas pol untuk tahun depan dimungkinkan,” lanjutnya.

Riko menekankan bahwa penarikan utang sebelum tahun anggaran berjalan ini juga bertujuan untuk menurunkan biaya utang itu sendiri.

Meski demikian, Riko menyebutkan pemerintah masih belum menentukan rencana prefunding SBN, apakah melalui valas atau domestik. Ketentuan tersebut akan sangat bergantung pada perekonomian dan kondisi pasar.

“Ini sifatnya lebih fleksibel. Ke depan diharapkan perekonomian kita baik dan kondisi market lebih menarik, memenuhi pembiayaan jatuh tempo,” ungkapnya.

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal melakukan penarikan utang di awal (pre funding) pada akhir 2024 untuk pembiayaan APBN 2025, yang merupakan tahun anggaran pertama kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Riko Amir, mengatakan pre-funding dilakukan karena pemerintah kemungkinan tidak akan menerbitkan surat berharga negara (SBN) valuta asing (valas) di sisa 2024.

"Kita punya kesempatan menarik utang dalam hal pemenuhan tahun ini sudah selesai, kita juga bisa melakukan pre funding atau penerbitan utang tahun ini untuk pembiayaan tahun depan," kata Riko dalam media gathering APBN 2025 di Anyer, Kamis (26/9/2024).

Namun, Kemenkeu masih belum menentukan apakah akan melakukan pre funding dengan menerbitkan SBN valas atau SBN domestik. Hal itu akan tergantung dengan permintaan pasar.

"Ini sifatnya lebih fleksibel. Ke depan diharapkan perekonomian kita baik dan kondisi market lebih menarik, memenuhi pembiayaan jatuh tempo," ujarnya.

Sebagai informasi, pembiayaan utang pada 2025 dipatok pemerintah sebesar Rp775,9 triliun. Besaran tersebut tercatat naik Rp222,8 triliun atau 40,27 persen jika dibandingkan dengan outlook pembiayaan utang 2024 sebesar Rp553,1 triliun.

Adapun realisasi pembayaran bunga utang mencapai Rp315,6 triliun per Agustus 2024. Realisasi ini setara 63,25 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp499 triliun, atau kurang dari Rp183 triliun untuk mencapai target.

Sedangkan pembiayaan utang melalui pinjaman pada 2025 direncanakan sebesar Rp133,3 triliun. Angka ini naik 31,6 persen dibandingkan outlook pinjaman 2024 yang sebesar Rp101,3 triliun.

Secara lebih rinci, pinjaman tersebut akan dipenuhi melalui pinjaman dalam negeri sebesar Rp5,2 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp128,1 triliun.

(NIA DEVIYANA)