JAKARTA, investor.id - Konstruksi fisik pembangunan Tol Jogja-Bawen terus menunjukkan progres dari waktu ke waktu. Hingga 4 Oktober 2024, konstruksi Seksi 1 Sleman-Banyurejo sepanjang 8,80 Km telah mencapai 67,23% dan ditargetkan rampung pada kuartal II-2026.

Tol yang membentang di antara provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah (Jateng) dalam rangkaian jaringan Tol Joglosemar ini diyakini akan dapat menghasilkan efek berganda (multiplier effect) berupa dampak ekonomi, pariwisata, dan industri.

Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB) A.J. Dwi Winarsa menyatakan, ketika seluruh Tol Jogja-Bawen tersambung, maka pergerakan trafik akan semakin lancar. “Di samping itu, juga pasti ada pengembangan dari wilayah yang dilalui jalan tol. Tentunya, ini akan berdampak kepada ekonomi, wisata, dan industri,” ucap Dwi saat berdiskusi di kegiatan Press Tour yang diinisiasi Kementerian PUPR, Kamis (10/10/2024).

Sebab, Tol Jogja-Bawen dengan total panjang 75,12 Km itu menghubungkan Semarang-Solo yang kini sudah beroperasi dengan Jogja dari sisi Kartasura dan Jogja dari sisi Bawen. Sebelum ada Kartasura-Klaten, Dwi menuturkan, jarak tempuh Jogja-Solo hampir sama seperti Solo-Surabaya. Kini, dengan beroperasinya sebagian dari Tol Jogja-Solo, manfaatnya sudah mulai terasa.

“Kalau melewati jalan eksisting nasional antara Semarang-Jogja itu kurang lebih memakan waktu tempuh tiga jam. Tapi, kalau konstruksi Jogja-Bawen sudah tersambung pada 2028, diharapkan waktu tempuhnya jadi 1 atau 1,5 jam sudah bisa dilalui 75 Km dari Semarang sampai Jogja. Itu secara travel time,” terang Dwi.

Secara keseluruhan, Tol Jogja-Bawen mempunyai sebanyak enam seksi. Seksi 1 Sleman-Banyurejo sepanjang 8,80 Km senilai Rp 1,5 triliun. Kemudian, Seksi 2 Banyurejo-Borobudur sepanjang 15,20 Km senilai Rp 1,83 triliun. Seksi 3 Borobudur-Magelang sepanjang 8,10 Km senilai Rp 1,22 triliun, Seksi 4 Magelang-Temanggung sepanjang 16,65 Km senilai Rp 983 miliar, Seksi 5 Temanggung-Ambarawa sepanjang 22,39 Km senilai Rp 2,64 triliun, dan Seksi 6 Ambarawa-Bawen sepanjang 4,98 Km senilai Rp 1,41 triliun.

Selain Seksi 1, PT JJB selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang mengelola Tol Jogja Bawen juga tengah mengerjakan Seksi 6 Ambarawa-Bawen dengan progres konstruksi fisik per 4 Oktober 2024 mencapai 35,07%. PT JJB menargetkan, konstruksi Seksi 6 selesai pada kuartal IV-2025.

Menurut Dwi, progres Seksi 6 agak lambat dari rencana lantaran ada beberapa titik yang belum bisa dikerjakan, sehingga mengganggu proses pekerjaan di lapangan. “Jadi, ada beberapa titik yang ternyata lahan sengketa dan membutuhkan proses khusus yaitu konsinyasi, di mana perlu waktu untuk melakukan proses itu. Sedangkan, di lahan itu adalah struktur atau pile slab,” ujar dia.

Kendati progres Seksi 6 relatif lambat, Dwi memperkirakan, progres Seksi 6 pada akhir 2024 akan bisa mencapai 50%. Sementara untuk seksi-seksi lainnya, seperti Seksi 2, dirinya menyampaikan, Seksi 2 sampai sekarang masih dalam tahap pembebasan lahan yang diharapkan tuntas pada kuartal IV-2024 dan selesai konstruksi pada kuartal II-2027.

Kemudian, tahap pembebasan lahan Seksi 3 ditargetkan selesai pada kuartal IV-2025 dan beroperasi pada kuartal IV-2027. Lalu pembebasan lahan Seksi 4 ditargetkan selesai pada kuartal IV-2025 dan beroperasi pada kuartal Iv-2027. Selanjutnya, untuk pembebasan lahan Seksi 5A diharapkan selesai pada kuartal II-2026 dan beroperasi pada kuartal IV-2028. Adapun, Seksi 5B diekspektasikan pembebasan lahannya tuntas pada kuartal IV-2025 dan beroperasi pada kuartal III-2027.

Sebagai informasi, PT JJB merupakan BUJT dari konsorsium BUMN yang terdiri dari PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dengan kepemilikan saham mayoritas sebesar 74,09%, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) sebesar 15,44%, PT PP Tbk (PTPP) sebesar 6,03%, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) sebesar 2,68%, dan PT Brantas Abipraya sebesar 1,76%. 

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Ramai-ramai emiten BUMN menggapai perjanjian restrukturisasi induk (Master Restructuring Agreement/MRA) pada kuartal III-2024. Capaian ini sejalan dengan target Kementerian BUMN sekaligus menjadi warisan (legacy) Menteri BUMN Erick Thohir menjelang transisi pemerintahan baru.

Beberapa perusahaan pelat merah yang sudah mencapai kesepakatan MRA yaitu PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), dan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS). Perusahaan BUMN lain yang dijadwalkan segera menyusul menandatangani MRA adalah Holding Bio Farma terkait restrukturisasi PT Indofarma Tbk (INAF).

Khusus Waskita, penandatanganan MRA berlangsung pada Jumat (6/9/2024) kemarin di Menara Danareksa, Jakarta. Anggota BUMN Karya itu meneken MRA bersama 21 kreditur perbankan dengan total nilai outstanding  sebesar Rp 26,3 triliun.

Kreditur perbankan yang menyetujui usulan restrukturisasi Waskita di antaranya PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank DKI, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR), Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), dan PT Bank BTPN Tbk (BTPN).

Bukan cuma itu, emiten bersandi saham WSKT tersebut juga meraih persetujuan terkait pokok perubahan perjanjian fasilitas kredit modal kerja penjaminan (KMKP) dari lima kreditur perbankan senilai Rp 5,2 triliun. Jadi, total utang yang direstrukturisasi dalam penandatanganan MRA Jumat kemarin mencapai Rp 31,5 triliun.

Nilai yang fantastis, sehingga tak heran, penandatanganan MRA tersebut dihadiri para pesohor Kementerian BUMN mulai dari Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan pejabat Kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR, serta seluruh kreditur bank Himbara dan bank swasta, termasuk Direksi Waskita Karya.

Perlu diketahui, MRA yang ditandatangani pada Jumat itu merupakan penyempurnaan dari MRA yang sudah diteken Waskita bersama para kreditur pada 2021 dengan total nilai keseluruhan Rp 29,25 triliun, menurut laporan keuangan konsolidasian Waskita per 30 Juni 2024. Artinya, dalam kurun waktu tiga tahun, WSKT mampu menutup sebesar Rp 3 triliun dari total utang yang direstrukturisasi.

Dalam pernyataannya, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, restrukturisasi merupakan upaya perbaikan kinerja Waskita. “Saya mau ucapkan terima kasih kepada bank yang mendukung. Kami bisa lihat, bukan hanya bank BUMN dan swasta, bahkan internasional masih percaya kinerja kami di Kementerian BUMN lebih baik,” ucap Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jumat (6/9/2024).

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menambahkan, dengan tercapainya restrukturisasi Waskita bersama kreditur perbankan, pemegang obligasi (obligor) diharapkan dapat mengikuti.

Bila sedikit ditelaah, pernyataan pria yang akrab disapa Tiko ini sepertinya mengarah pada pemegang obligasi yang belum sepakat untuk restrukturisasi. Pasalnya, dari empat seri obligasi yang perlu direstrukturisasi, Waskita baru deal restrukturisasi untuk tiga seri senilai Rp 3 triliun. Tersisa satu seri senilai Rp 1,3 triliun yang masih dalam proses, sebagaimana diungkapkan Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho.

Karena itu, Tiko menekankan, penyehatan Waskita akan dapat berkelanjutan ditopang dengan rencana kerja yang bisa memastikan bisnis dan manajemen risiko perseroan ke depan semakin membaik. “Termasuk, dengan para kreditur dan Kementerian Keuangan dalam konteks KMKP, kami optimistis, restrukturisasi bisa berjalan sesuai rencana yang ditandatangani,” ujar dia.

Kembali ke Bisnis Inti

Keyakinan Tiko terkait masa depan bisnis Waskita didasarkan pada strategi yang sudah disiapkan. Salah satunya, Waskita akan tetap mengerjakan proyek-proyek pemerintah dibuktikan dengan raihan kontrak baru Waskita yang terus berjalan hingga sekarang. Lewat dukungan perbankan, kata dia, akan membuat Waskita bisa menjalankan proyek-proyek baru dengan kontrak yang lebih sehat.

“Yang penting dan memang, mereka (Waskita) tidak akan mengambil proyek jalan tol lagi. Dulu kan memang mereka kenanya di jalan tol. Nah, ke depan mereka tidak akan ambil tol baru. Untuk tol, penugasan, semua ada di Hutama Karya,” tegas Tiko.

Hanya saja untuk saat ini, Waskita akan tetap menyelesaikan beberapa proyek jalan tol seperti Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), kemudian penambahan di Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, dan penyelesaian Tol Cibitung-Cimanggis(CCT). Selanjutnya, secara bertahap, jalan-jalan tol tersebut akan didivestasi sehingga dapat mengurangi jumlah utang Waskita.

Berdasarkan catatan Investor Daily, strategi Kementerian BUMN mendivestasi aset jalan tol ini sekaligus dalam upaya untuk mengembalikan Waskita kepada bisnis intinya (core business) yaitu menggarap proyek-proyek infrastruktur air, jalan dan jembatan, serta proyek bandara.

Suspensi Saham WSKT

Paralel dengan tercapainya MRA, Hanugroho menuturkan, langkah Waskita selanjutnya akan mengarah pada pembukaan suspensi saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). “Karena bagaimanapun suspensi itu harus klir terkait dengan restrukturisasinya. Artinya dengan MRA ini bisa menjadi sinyal positif,” ujar pria yang dekat dipanggil Oho itu.

Equity Analyst PT Mirae Asset Sekuritas Mohamad Adityo Nugroho berpandangan, nasib suspensi saham WSKT tentunya hanya otoritas bursa yang mengetahui. Tapi paling tidak, dengan keberhasilan Waskita meraih MRA, dalam waktu dekat akan berdampak kepada berkurangnya beban keuangan perseroan.

Apalagi, suku bunga akan menurun dan tenor juga diperpanjang. “Jadi, paling tidak, MRA Waskita ini akan sedikit mengurangi beban keuangannya,” ujar Adityo kepada Investor Daily, Jumat (6/9/2024) kemarin.

Dirinya belum bisa memprediksi masa depan sektor konstruksi masih akan menjanjikan atau tidak. Sebab, hal tersebut akan sangat bergantung pada fokus pemerintahan baru di bawah presiden terpilih Prabowo Subianto. “Apakah tetap memprioritaskan infrastruktur atau ada prioritas lain,” imbuh Adityo. 

Susul Wijaya Karya

Lompatan Waskita yang berhasil menandatangani MRA ini sekaligus menambah daftar BUMN Karya yang mulai menuju pada perbaikan. Jauh sebelum Waskita, ada PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) yang sudah lebih dulu mencapai MRA bersama total 15 lembaga keuangan pada Februari 2024 dengan nilai outstanding sebesar Rp 20,79 triliun.

Kala itu, Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito menyampaikan, tercapainya kesepakatan tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari lembaga keuangan terhadap WIKA.

“Lembaga keuangan memiliki keyakinan terhadap nilai dan kemanfaatan yang dapat dihadirkan WIKA. Karena itu, tercapainya kesepakatan MRA akan berdampak positif secara signifikan untuk mewujudkan penyehatan perseroan," ujar Agung.

Sementara terkait obligasi, nasib WIKA rupanya sedikit lebih beruntung ketimbang Waskita. WIKA cukup percaya diri dapat melunasi obligasi yang akan jatuh tempo, sehingga perseroan belum merencanakan untuk merestrukturisasi obligasinya. Terbukti, pada 3 Maret 2024 misalnya, WIKA sanggup merealisasikan pembayaran bunga jatuh tempo Obligasi dan Sukuk Mudharabah PUB I Tahap II Tahun 2021 sebesar Rp 69,6 miliar. 

Krakatau Steel

BUMN lain yang juga sudah mencapai MRA adalah PT Krakatau Steel Tbk (KRAS). Pemegang saham emiten baja pelat merah tersebut sebagaimana hasil putusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang berlangsung pada Kamis (5/9/2024), bersepakat melanjutkan restrukturisasi bersama 10 kreditur perbankan/lembaga keuangan senilai US$ 1,4 miliar atau setara Rp 21,55 triliun.

Direktur Utama Krakatau Steel Purwono Widodo mengapresiasi, kesediaan 10 lenders yang mendukung tercapainya restrukturisasi KRAS. Keberhasilan tersebut bukan hanya melegakan bagi KRAS, tetapi juga bagi semua pihak.

“Dengan RUPS ini diketok palu menjadi putusan, maka kami akan duduk bersama lenders untuk membuat perjanjian restrukturisasi. Itu yang akan menjadi pedoman legal. Setelah ini, dengan cepat dokumen legal itu ditandatangani. Jadi, kami enak. Itu merupakan hal penting dari hasil RUPS kali ini yaitu persetujuan terhadap restrukturisasi,” ucap Purwono.

Indofarma

Menyusul selanjutnya yang ditargetkan Kementerian BUMN untuk mencapai MRA adalah Bio Farma selaku holding dari PT Indofarma Tbk (INAF). Sampai sekarang, restrukturisasi INAF masih dalam proses.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang dipublikasi INAF pada 27 Agustus 2024, perseroan mempunyai pekerjaan rumah untuk melunasi utang plus bunga dengan total nilai mencapai Rp 748 miliar. Utang tersebut berasal dari utang perseroan kepada kreditur Tipe A sampai kreditur Tipe E.

Direktur Utama INAF Yeliandriani menjelaskan, perseroan akan melunasi utang terutama kepada kreditur Tipe A sebesar Rp 598 miliar dan Tipe B sebesar Rp 3,44 miliar. Dana yang disiapkan untuk membayar utang bersumber dari hasil penjualan aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai ditaksir mencapai Rp 954,46 miliar.

INAF juga akan memanfaatkan dana dari sisa kas kegiatan operasi terbatas untuk menyelesaikan kewajiban kepada kreditur. “Tidak terdapat opsi restrukturisasi utang perseroan dengan skema konversi utang menjadi saham,” terang Yeliandriani.

Di luar masalah utang, restrukturisasi INAF juga berhubungan dengan terjadinya penipuan (fraud) di tubuh perseroan. Fraud  itu disebut-sebut terindikasi merugikan negara sebesar Rp 371,83 miliar.

Kementerian BUMN pun bertindak cepat dengan melakukan pembenahan besar-besaran secara korporasi melalui restrukturisasi seluruh kewajiban Indofarma lewat Bio Farma selaku holding.

“Kami sedang melakukan proses restrukturisasi (Indofarma) dengan Bio Farma. Harapannya, dengan dukungan Bio Farma, kami bisa menyelesaikan semua kewajiban Indofarma termasuk gaji karyawan sebelum PKPU,” tutup Tiko.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) terancam penghapusan pencatatan saham atau delisting apabila masih dalam suspensi hingga Mei 2025. Emiten BUMN karya ini telah mendapat suspensi dari Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak Mei 2023.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna mengatakan, saat ini WSKT memang tengah dalam pemantauan BEI. Menurutnya, ada sejumlah kriteria yang membuat saham masuk dalam delisting.

Pertama, apabila perdagangan saham dari perseroan sudah dilakukan penghentian dalam waktu yang relatif lama. Kedua, belum ada perubahan signfikan terkait alasan dilakukan suspensi.

“Pada saat menentukan kapan di-delisting perlu memperhatikan berbagai peraturan, seperti peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BEI,” ujar Nyoman kepada wartawan di BEI, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Nyoman melanjutkan, ada hal yang menjadi perhatian BEI dalam melakukan delisting saham satu emiten, yakni investor protection atau perlindungan investor.

Dia berpandangan, jika perusahaan atau pihak yang ditunjuk termasuk pengendali terancam delisting maka wajib melakukan buyback atau pengembalian saham.

“Ujung dari buyback itu adalah bagaimana memastikan ada pihak yang melakukan buyback dan memiliki dana untuk melakukan buyback,” lanjutnya.

Sebagai informasi, BEI memberi peringatan keras kepada 50 emiten yang berpotensi terdepak di lantai pasar modal. Adapun peringatan delisting tersebut mengacu pada Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) (Peraturan I-N).

Salah satu alasan perusahaan terancam delisting karena perusahaan itu mengalami suatu kondisi atau peristiwa yang berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan, baik secara finansial atau secara hukum. Selain itu, perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, Investor.id - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah mengabulkan permohonan penggugat, PT Waskita Karya Tbk (WSKT), terkait penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara, di antaranya Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam pada 28 Mei 2024.

Dengan keputusan itu, Waskita Karya Tbk akan diturunkan dari daftar hitam atau blacklist Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Majelis hakim menetapkan penayangan sanksi daftar hitam Waskita Karya agar diturunkan dari Daftar Hitam Nasional pada laman www.Inaproc.id," ujar pengacara Waskita Karya Hendi Gandasmiri usai sidang di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Dia menambahkan, penetapan permohonan penundaan itu berlaku selama proses persidangan berlangsung sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Majelis hakim juga memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan resmi penetapan ini ke para pihak yang berperkara, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Melalui ketetapan tersebut, Waskita Karya bisa kembali mengikuti tender seluruh proyek pemerintah yang menggunakan dana APBN atau APBD maupun proyek swasta. Ini berdampak positif terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan Waskita Karya.

Dihubungi secara terpisah, Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menjelaskan, perseroan tengah fokus mengerjakan 12 proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Dari jumlah itu, dua telah selesai dibangun, yaitu multiutility tunnel (MUT) 01 atau terowongan multiutilitas di bawah tanah dan Jalan Lingkar Sepaku segmen 4 sepanjang 4,45 kilometer (km).

Pembangunan dua proyek IKN lainnya pun sudah hampir rampung, dengan realisasi di atas 90%. Proyek yang dimaksud adalah gedung Sekretariat Presiden dan Kementerian Koordinator 4. Kedua proyek itu ditargetkan selesai dibangun pada Oktober mendatang.

"Perseroan terus mengejar pembangunan proyek IKN agar bisa selesai tepat waktu," ujar dia dalam keterangan resmi, Senin (5/8/2024).

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News