BEIJING,investor.id – Sejumlah pengusaha besar Indonesia turut berada di China, bersamaan dengan kunjungan kerja Presiden Indonesia, Prabowo Subianto bertemu Presiden China, Xi Jinping di Beijing, China.

Para konglomerat asal Indonesia tersebut, antara lain Prajogo Pangestu (Grup Barito Pacific), Franky Oesman Widjaja (Grup Sinarmas), Garibaldi 'Boy' Thohir (Grup Adaro), Arsjad Rasjid (Grup Indika), dan Anindya Bakrie (Grup Bakrie).

Mereka tampak ditemani Hashim Djojohadikusumo – adik dari Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Hashim Djojohadikusumo merupakan pemilik Grup Arsari.

“Suatu kehormatan bergabung dengan para pemimpin bisnis Indonesia di jamuan kenegaraan, Great Hall of People, Beijing, Republik Rakyat Tiongkok,” tulis Arsjad Rasjid melalui akun resminya di Instagram, yang dikutip pada Minggu (10/11/2024).

Menurut Arsjad, para pemimpin bisnis Indonesia berkomitmen untuk memperdalam kolaborasi di berbagai sektor, termasuk perdagangan dan investasi untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia.

“Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, kolaborasi perusahaan Tiongkok dan Indonesia sangat penting dan harus saling menguntungkan serta memajukan kedua pihak,” tutur dia.

Kontrak Jumbo Rp 156 Triliun 

Seperti diberitakan, perusahaan Indonesia dan China menandatangani kontrak bernilai fantastis lebih dari US$ 10 miliar atau sekitar Rp 156,5 triliun.

“Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengadakan acara dimana akan ada kontrak-kontrak di bidang sains antara perusahaan-perusahaan China dan perusahaan-perusahaan Indonesia yang jumlahnya lebih dari US$ 10 miliar,” kata Prabowo Subianto, Sabtu (9/11/2024).

Presiden Prabowo menyampaikan hal itu dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) China, Li Qiang di Balai Besar Rakyat, Beijing, China. Agenda ini tergabung dalam rangkaian lawatan Prabowo Subianto ke China, di samping agenda pertemuan dengan Presiden China, Xi Jinping dan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China (NPC) Zhao Leji.

“Saya berterima kasih atas pernyataan PM Li bahwa kita perlu mengambil langkah-langkah praktis dan saya kira kita bergerak sangat cepat dengan langkah-langkah praktis,” ucap Prabowo.

Menurut Prabowo, investasi dari perusahaan-perusahaan China ke Indonesia saat ini jumlahnya sangat besar. “Jadi, saya kira ini menunjukkan kolaborasi dan meningkatnya partisipasi perusahaan-perusahaan China dengan perusahaan-perusahaan Indonesia demi keuntungan kedua negara,” ujarnya.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet konglomerat Tanah Air seperti Prajogo Pangestu, Anindya Bakrie hingga bos Adaro Grup, Garibaldi Thohir ikut menyertai lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke China akhir pekan ini. Para taipan tersebut diketahui memiliki perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berikut rincian kinerjananya.

Sebelumnya, lewat unggahan akun instagram Arsjad Rasjid pada Sabtu (9/11/2024) malam, terlihat Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk. (INDY) itu berfoto bersama dengan para taipan lainnya seperti, Prajogo Pangestu, Tomy Winata, Franky Oesman Widjaja, Garibaldi 'Boy' Thohir, Anindya Bakrie hingga adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

Foto mereka diambil di depan gedung Great Hall of the People, Tiananmen Square, Bejing.

"Merupakan suatu kehormatan untuk bergabung dengan para pemimpin bisnis Indonesia di Jamuan Kenegaraan, Great Hall of People, Beijing, Republik Rakyat Tiongkok," kata Arsjad, dikutip dari akun instagramnya, Minggu (10/11/2024).

Sejumlah konglomerat itu mewakili beberapa afiliasi bisnis serta perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Misalkan Prajogo Pangestu, orang terkaya di Indonesia itu mengendalikan secara langsung beberapa emiten kelas kakap di antaranya PT Barito Pacific Tbk (BRPT), PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), PT Petrindo Jaya Kreasi (CUAN), PT. Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) hingga PT Petrosea Tbk. (PTRO).

Sebagian besar emiten Prajogo Pangestu itu bergerak di pembangkit energi baru terbarukan (EBT) serta tambang batu bara dan mineral logam.

Selanjutnya, Tomy Winata bersama dengan Sugianto Kusuma alias Aguan memiliki PT Jakarta International Hotels & Development (JIHD) yang mengelola Hotel Borobudur.

JIHD melantai di bursa pada 1984, menjadi salah satu dari 24 perusahaan pertama yang terdaftar di BEI. Tomy Winata memegang 13,15% saham di JIHD.

Selain itu, Tomy Winata bersama dengan Aguan turut menjadi penerima manfaat akhir dari Bank Artha Graha Internasional (INPC), keduanya menjabat sebagai wakil komisaris utama di perusahan tersebut.

Sementara itu, Franky Oesman Widjaja adalah bos dari Grup Sinarmas. Saat ini, Sinar Mas miliknya merambah bisnis kertas, real estat, jasa keuangan, agribisnis, dan telekomunikasi.

Beberapa emiten terafiliasi grup Sinar Mas itu di antaranya PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA), PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), PT Tjiwi Kimia (TKIM), PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR), PT Bank Sinarmas Tbk (BSIM), PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS).

Franky Widjaja menjalankan perusahaan raksasa minyak kelapa sawit Golden Agri-Resources,sementara putranya Oei Hong Leong mengelola investasinya sendiri dari Singapura.

Selain itu, Franky Widjaja turut memegang saham terbesar BUMI urutan ke-11, yang menguasai 1,64 miliar saham atau setara 0,44 persen pada 2022. Franky Widjaja menguasai saham BUMI lewat PT BCA Sekuritas.

Selanjutnya, Boy Thohir, bos Grup Adaro, mengendalikan 8 emiten yang terdaftar di BEI di antaranya PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO), PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (TRIM), PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOMF), PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN), PT Adi Sarana Pratama Tbk. (ASSA), PT ESSA Industries Indonesia Tbk. (ESSA), PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) dan PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA).

Anindya Bakrie terafiliasi dengan emiten Grup Bakrie seperti PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS).

Selain itu, Anindya Bakrie turut memiliki afiliasi dengan beberapa emiten lainnya seperti PT Visi Media Asia Tbk. (VIVA), PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR), PT Intermedia Capital Tbk. (MDIA), PT Bakrie Telecom Tbk. (BTEL), PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR) dan PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. (UNSP)

Sementara itu, Hashim S. Djojohadikusumo adalah pemilik Arsari Group yang belakangan menjalin kerja sama dengan PT Jaringan Infra Andalan, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Surge.

Terakhir, Arsjad Rasjid memiliki afiliasi dengan emiten batu bara, PT Indika Energy Tbk. (INDY). Selain INDY, Arsjad Rasjid juga menduduki posisi komisaris di emiten perminyakan, PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) milik Happy Hapsoro.

Tak hanya itu, Arsjad tercatat menjadi pemegang saham emiten perhotelan PT Red Planet Indonesia Tbk. (PSKT) sebesar 23% atau 2,32 miliar lembar.

Meski begitu, saham PSKT masuk papan pemantauan khusus karena memiliki kriteria harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir kurang dari Rp51.

Kinerja Emiten Taipan yang Ikut Lawatan Prabowo ke China per 10 November 2024:

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah konglomerat Indonesia seperti Prajogo Pangestu, Tomy Winata hingga Franky Widjaja terpantau ikut menyertai lawatan perdana Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke negara China akhir pekan ini.

Dalam unggahan akun instagram Arsjad Rasjid @arsjadrasijid pada Sabtu, (9/11/2024) malam, nampak Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk. (INDY) itu berfoto di depan gedung Great Hall of the People, Tiananmen Square, Beijing, ditemani para taipan lainnya seperti, Prajogo Pangestu, Tomy Winata, Franky Oesman Widjaja, Garibaldi 'Boy' Thohir, Anindya Bakrie hingga adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

"Merupakan suatu kehormatan untuk bergabung dengan para pemimpin bisnis Indonesia di Jamuan Kenegaraan, Great Hall of People, Beijing, Republik Rakyat Tiongkok," kata Arsjad, dikutip dari akun instagramnya, Minggu (10/11/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Arsjad berkomitmen untuk memperdalam kolaborasi dengan perusahan-perusahan China di berbagai sektor, termasuk perdagangan dan investasi demi meningkatkan kesejahteraan Indonesia.⁣
⁣
"Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, kolaborasi perusahaan Tiongkok dan Indonesia sangat penting, dan harus saling menguntungkan serta memajukan kedua belah pihak," pungkasnya.

Perbesar

Sementara itu, Anindya Bakrie dalam unggahannya di akun instagram miliknya mengaku senang turut hadir dan menjadi saksi dalam acara makan malam kenegaraan dua pemimpin bangsa besar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Rakyat China Xi Jinping.

"Dalam alunan lagu-lagu kedua negara, salah satunya lagu Rasa Sayange dari Indonesia, kedua pemimpin menyampaikan komitmen kerjasama saling menguntungkan kedua negara. Berkolaborasi mengelola potensi yang ada untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama," kata Anindya.

Anindya menyebut, selain dengan Presiden Xi Jinping, Presiden Prabowo juga bertemu dengan dengan pimpinan Kongres Rakyat China Zhou Leji dan Perdana Menteri RRT Mulia Li Qiang.

"Kami dari dunia usaha juga telah bertemu dan menjajaki kerjasama dengan lembaga dan perusahaan China dari bidang perumahan, perikanan, sampai pertanian. Sebagai dukungan untuk realisasi program Pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen dengan program-program pro rakyat," tambahnya.

Anindya berharap pertemuan dengan para pemimpin China ini dapat mempererat hubungan kedua negara, serta membawa dampak kemajuan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membeberkan sejumlah kontrak bisnis antara perusahaan China dan Indonesia bakal diteken dengan nilai investasi lebih dari US$10 miliar atau Rp155,7 triliun.

Rencanannya, kontrak bisnis itu bakal diteken Kamar Dagang dan Industri (Kadin) kedua negara pada Minggu malam (10/11/2024).

Sejumlah kontrak bisnis itu disampaikan Prabowo saat membuka pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Li Qiang pada Sabtu (9/11/2024) di Great Hall of the People Beijing.

Pertemuan bilateral itu sekaligus menjadi kunjungan kenegaraan perdana Prabowo ke China sebagai presiden terpilih usai dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.

“Saya pikir ini menunjukkan kolaborasi yang erat dan juga partisipasi serta integrasi yang meningkat antara perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan perusahaan-perusahaan Indonesia,” kata Prabowo dikutip dari kanal youtube Sekretariat Presiden.

Investasi ini diharapkan memperkuat kolaborasi antar korporasi kedua negara, serta mendorong keterlibatan antara masyarakat Indonesia dan China.

Dalam pengantarnya, Prabowo mengapresiasi sambutan dari pemerintah China. Dia menekankan kunjungan ini bukan hanya mencerminkan hubungan diplomatik, namun juga persahabatan antara kedua negara.

"Saya ingin menekankan sekali lagi bahwa Indonesia menganggap Tiongkok sebagai teman yang sangat penting dan mitra berharga, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk masa depan," tuturnya.

Selain aspek ekonomi, Prabowo juga menyampaikan minat Indonesia untuk belajar dari pengalaman China dalam memberantas kemiskinan.

"Kita akan meningkatkan upaya kita untuk memberantas kemiskinan, dan saya kira kita ingin belajar lebih banyak dari pengalaman Tiongkok juga," kata dia.

Sedangkan di bidang pendidikan, Prabowo menyatakan keinginan Indonesia untuk mengirim lebih banyak pelajar ke institusi pendidikan tinggi di China.

Ada sejumlah merek air minum dalam kemasan ternama di Indonesia, salah satunya Pristine yang menawarkan pH tinggi mencapai 8,6. Air minum ini populer karena diyakini dapat menetralkan makanan dan minuman yang cenderung asam.

Pristine merupakan produk dari PT Super Wahana Tehno. Meski merek ini populer, tahukah detikers siapa pemilik Pristine? Simak artikel ini untuk mengetahui siapa pemegang saham Pristine, sosok pendiri Pristine, serta sejarahnya.

Siapa Pemilik Pristine?

Pristine adalah milik PT Super Wahana Tehno yang merupakan perusahaan patungan (joint venture) antara Nihon Trim dan perusahaan raksasa Indonesia Sinar Mas. Sahamnya saat ini dimiliki oleh dua perusahaan tersebut yang sama-sama memiliki 50% saham.

Nihon Trim Co, Ltd adalah perusahaan asal Jepang yang bergerak dalam teknologi elektrolisasi air yang dapat mengubah pH-nya menjadi basa. Pristine 8.6+ diproduksi dengan sistem air antioksidan Nihon Trim.

Sedangkan Sinar Mas adalah perusahaan yang didirikan mendiang Eka Tjipta Widjaja. Sinar Mas yang kini dikelola keluarga Widjaja telah mengembangkan sayap di berbagai bidang, mulai dari properti, makanan, minuman, pertanian, hingga keuangan.

Dalam perusahaan produsen Pristine ini, Sinar Mas mengakuisisi kepemilikan lewat PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) yang bergerak di bidang pertanian. Selain Pristine, beberapa produknya seperti minyak goreng Kunci Mas, Filma, dan sejumlah minuman ringan.

Sosok di Balik Pristine

Sebelum beralih ke PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, saham PT Super Wahana Tehno dimiliki oleh PT Sinarmas Multiartha Tbk (SMMA). Bersama Nihon Trim, kedua perusahaan ini mulai meluncurkan Pristine pada 2006.

Salah satu nama yang ada di balik Pristine adalah Fuganto Widjaja. Berdasarkan biografi singkatnya di situs Sinarmas Multiartha, dia menjabat sebagai Presiden Direktur PT Super Wahana Tehno selama 2005-2006.

Fuganto adalah cucu dari Eka Tjipta Widjaja. Ayahnya adalah Indra Widjaja yang menjabat sebagai Komisaris Utama di sejumlah perusahaan di Sinar Mas Group, seperti PT Sinar Mas Multifinance, PT Sinartama Gunita, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, dan PT Asuransi Sinarmas.

Sebelumnya dia berpengalaman sebagai Investment Analyst UBS Bank Singapura (2003), kemudian dia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Borneo Indobara (2006-2011), dan Presiden Direktur PT Golden Energy Mines Tbk (2016-2022). Fuganto juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sinarmas Multiartha periode 2021-2024.

Sejarah Pemilik Pristine

Seperti dijelaskan di atas, Pristine adalah produk dari PT Super Wahana Tehno. Berdasarkan artikel SMILE Magazine milik Sinar Mas (terbit 6 Agustus 2016), Pristine diperkenalkan ke publik sejak 22 November 2006. Sebelumnya, perusahaan ini terlebih dahulu memperkenalkan mesin ionisasi air Simbio TI-9000.

Saat itu, saham perusahaan masih dimiliki oleh Nihon Trim sebesar 50% dan PT Sinarmas Multiartha sebesar 35,19%. Pada Juni 2013, saham PT Sinarmas Multiartha dilepas, kemudian PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk mengakuisisi saham perusahaan sebesar 50%.

Di PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, terdapat beberapa nama keluarga Widjaja, yakni Franky Oesman Widjaja sebagai Komisaris Utama dan Muktar Widjaja sebagai Wakil Komisaris Utama.

Nah, itulah tadi informasi mengenai pemilik Pristine. Produsen air minum kemasan ini dimiliki oleh perusahaan Nihon Trim asal Jepang dan Sinar Mas Group yang dimiliki oleh keluarga konglomerat Eka Tjipta Widjaja.

Pilu Warga Gaza Berebut Air Minum: Satu Liter Dibagi untuk 16 Orang

Pilu Warga Gaza Berebut Air Minum: Satu Liter Dibagi untuk 16 Orang

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menjebloskan Ibu Terpidana Ronald Tannur, Meirizka Widjaja (MW), ke Rutan Kelas 1 Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan penahanan terhadap Meirizka dilakukan selama 20 hari mulai dari 4 sampai 20 November 2024.

"Terhadap Tersangka MW dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Cabang Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur," ujarnya di Kejagung, Selasa (5/10/2024) malam.

Dia menambahkan penahanan MW dilakukan untuk kebutuhan penyidikan dalam membuat terang kasus yang melibatkan tiga oknum hakim PN Surabaya.

Adapun, MW ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga telah meminta pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR) untuk mengurus perkara di PN Surabaya.

Selanjutnya, MW kemudian dikenalkan dengan oknum pejabat di PN Surabaya berinisial R untuk meminta majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tannur.

Singkatnya, terkait biaya yang diperlukan terkait dengan sidang Ronald Tannur akan ditanggung oleh MW. Total biaya yang telah dikeluarkan dari ibu Ronald Tannur itu mencapai Rp1,5 miliar.

Selain itu, Tersangka LR juga telah menalangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan total biaya seluruhnya adalah Rp3,5 miliar.

Uang miliaran itu diduga telah disebar ke tiga oknum PN Surabaya yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul.

"Uang sebesar Rp3,5 miliar tersebut telah diberikan oleh Tersangka LR kepada 3 (tiga) oknum Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yaitu Tersangka ED, Tersangka HH, dan Tersangka M," pungkas Abdul.

Atas perbuatannya, Meirizka diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal 6 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang untuk memeriksa ayah terdakwa Ronald Tannur, yakni Edward Tannur dalam kasus dugaan suap vonis bebas kepada hakim Pengadilan NegeriSurabaya.

Hal itu disampaikan ketika awak media bertanya apakah penyidik akan memeriksa Edward Tannur usai ibu Ronald Tannur yang berinisial MW, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam vonis bebas Ronald.

“Jadi, MW sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kemudian, nanti akan didalami lagi apakah ada pihak lain yang terlibat. Saya sampaikan sekali lagi, siapa pun yang terkait dengan perkara korupsi ini nanti akan dimintai keterangan,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar dikutip dari Antara, Senin (4/11/2024).

Dia mengatakan bahwa dalam pendalaman itu, pihaknya akan menelisik sejauh mana keterlibatan pihak-pihak yang diduga terkait, termasuk Edward Tannur.

“Tidak menutup kemungkinan dalam perkara ini nanti, sepanjang cukup alat bukti, orang yang ikut melakukan perbuatan pidana akan kami mintai pertanggungjawaban,” ucapnya.

Qohar mengungkapkan bahwa Edward Tannur yang merupakan anggota DPR nonaktif, mengetahui perbuatan suap yang dilakukan istrinya bersama dengan pengacara Ronald Tannur yang berinisial LR.

“Berdasarkan keterangan sampai saat ini, dia [Edward Tannur] mengetahui kalau istrinya berkomunikasi, berhubungan, minta tolong terkait Ronald Tannur kepada pengacara LR,” kata dia.

Akan tetapi, lanjutnya, Edward Tannur tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan istrinya kepada LR.

“Dia tidak tahu jumlahnya karena memang sepertinya yang bersangkutan seorang pengusaha. Jarang di Surabaya,” kata dia.

Sebelumnya, ibu Ronald Tannur, MW, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap atau gratifikasi dalam vonis bebas terkait kasus penganiayaan berat terhadap Dini Sera Afriyanti yang menjerat putranya.

Pada mulanya, tersangka MW meminta LR untuk menjadi penasehat hukum bagi putranya.

Qohar mengatakan bahwa MW telah lama kenal dengan LR lantaran anak mereka dalam satu sekolah yang sama. Kemudian, MW menemui LR sebanyak dua kali untuk membicarakan kasus putranya.

“LR menyampaikan ke tersangka MW bahwa ada hal-hal yang perlu dibiayai dalam pengurusan kasus Ronald dan langkah-langkah yang ditempuh,” ucapnya.

Selanjutnya, LR meminta kepada tersangka Zarof Ricar (ZR) agar diperkenalkan kepada seorang pejabat di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tannur.

Kemudian, LR juga bersepakat dengan tersangka MW bahwa biaya pengurusan perkara Ronald berasal dari MW dan apabila ada biaya yang dikeluarkan oleh LR terlebih dahulu dalam pengurusan perkara, maka MW akan menggantinya di kemudian hari.

“Di dalam permintaan setiap dana, LR selalu minta persetujuan tersangka MW dan LR meyakinkan MW untuk menyiapkan sejumlah uang guna pengurusan perkara Ronald Tannur agar perkara Ronald Tannur tersebut dibebaskan oleh majelis hakim,” kata dia.

Selama perkara berproses di PN Surabaya, kata Qohar, MW sudah menyerahkan uang kepada LR sejumlah Rp1,5 miliar yang diberikan secara bertahap.

Selain itu, LR juga menalangi sebagian biaya perkara sampai putusan PN Surabaya sebesar Rp2 miliar, sehingga totalnya Rp3,5 miliar.

“Terhadap uang sebesar Rp3,5 miliar tersebut, menurut keterangan LR, diberikan kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut,” ujarnya.

Tiga hakim itu adalah ED (Erintuah Damanik), HH (Heru Hanindyo), dan M (Mangapul) yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini kan diduga menerima suap dari LR.

Atas perbuatannya, tersangka MW disangkakan Pasal 5 Ayat 1 atau Pasal 6 ayat 1, huruf A untuk Pasal ke-18 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Adapun tersangka MW telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan ayah dari terdakwa Ronald Tannur, yakni Edward Tannur, mengetahui bahwa istrinya, MW melakukan suap dengan tujuan pengaturan vonis bebas dengan hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Kejagung telah menetapkan wanita berinisial MW yang merupakan ibu kandung dari Ronald Tannur sebagai tersangka pemberi suap vonis bebas terhadap hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

“Berdasarkan keterangan sampai saat ini, dia [Edward Tannur] mengetahui kalau istrinya berkomunikasi, berhubungan, minta tolong terkait Ronald Tannur kepada pengacara LR,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar dilansir dari Antara, Senin (4/11/2024).

Akan tetapi, lanjutnya, Edward Tannur tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan kepada LR selaku pengacara Ronald Tannur.

“Dia tidak tahu jumlahnya karena memang sepertinya yang bersangkutan seorang pengusaha. Jarang di Surabaya,” kata dia.

Diketahui, ibu Ronald Tannur, MW, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap atau gratifikasi dalam vonis bebas kasus penganiayaan berat terhadap Dini Sera Afriyanti yang menjerat putranya.

Tersangka MW meminta LR untuk menjadi penasehat hukum bagi putranya.

Qohar mengatakan bahwa MW telah lama kenal dengan LR lantaran anak mereka dalam satu sekolah yang sama. Kemudian, MW menemui LR sebanyak dua kali untuk membicarakan kasus putranya.

“LR menyampaikan ke tersangka MW bahwa ada hal-hal yang perlu dibiayai dalam pengurusan kasus Ronald dan langkah-langkah yang ditempuh,” ucapnya.

Selanjutnya, LR meminta kepada Zarof Ricar (ZR) agar diperkenalkan kepada seorang pejabat di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tannur.

Kemudian, LR juga bersepakat dengan tersangka MW bahwa biaya pengurusan perkara Ronald berasal dari MW dan apabila ada biaya yang dikeluarkan oleh LR terlebih dahulu dalam pengurusan perkara, maka MW akan menggantinya di kemudian hari.

“Dalam permintaan setiap dana, LR selalu minta persetujuan tersangka MW dan LR meyakinkan MW untuk menyiapkan sejumlah uang guna pengurusan perkara Ronald Tannur agar perkara Ronald Tannur tersebut dibebaskan oleh majelis hakim,” kata dia.

Selama perkara berproses di PN Surabaya, kata Qohar, MW sudah menyerahkan uang kepada LR sejumlah Rp1,5 miliar yang diberikan secara bertahap.

Selain itu, LR juga menalangi sebagian biaya perkara sampai putusan PN Surabaya sebesar Rp2 miliar, sehingga totalnya Rp3,5 miliar.

“Terhadap uang sebesar Rp3,5 miliar tersebut, menurut keterangan LR, diberikan kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut,” ujarnya.

Atas perbuatannya, tersangka MW disangkakan Pasal 5 Ayat 1 atau Pasal 6 ayat 1, huruf A untuk Pasal ke-18 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi untuk Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Adapun tersangka MW telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut bahwa ibu Ronald Tanur Meirizka Widjaja (MW) telah mengucurkan suap kepada hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sebesar Rp 3,5 miliar.

Suap itu diberikan agar Ronald Tannur divonis bebas dalam kasus penyiksaan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, hingga tewas.

"Totalnya Rp 3,5 miliar," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Senin (4/11/2024).

Abdul Qohar mengatakan, selama perkara berproses hingga putusan, MW menyerahkan uang ke Lisa Rahmat (LR), pengacara Ronald Tannur yang juga sudah menjadi tersangka dalam kasus ini.

Awalnya, istri mantan anggota DPR Edward Tannur itu memberikan uang sebesar Rp 1,5 miliar.

Setelah majelis hakim PN Surabaya mengetuk vonis bebas bagi Ronald Tannur, MW kembali memberikan Rp 2 miliar, sehingga totalnya Rp 3,5 miliar.

"Terhadap uang Rp 3,5 miliar itu, LR berikan ke majelis hakim yang menangani perkara. MW saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan," ujar Abdul Qohar.

Sebelumnya, Kejagung resmi menaikkan status dari saksi menjadi tersangka.

Abdul Qohar mengatakan, penetapan MW sebagai tersangka dilakukan usai Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap MW secara maraton.

"Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap MW sebagai saksi, dan penyidik menemukan bukti yang cukup terkait suap/gratifikasi yang dilakukan MW sehigga penyidik meningkatkan status MW, ibu terpidana Ronald Tannur dari status semula yaitu saksi menjadi tersangka," kata Abdul Qohar.

Penetapan ini berdasarkan surat perintah PRINT-53/F.2/fd.2/11/2024 tertanggal 4 November 2024.

Kejagung melakukan penahanan terhadap MW di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

MW disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 6 ayat 1 huruf a jo Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ibu Ronald Tannur Suap Hakim Rp 3,5 Miliar Agar Anaknya Divonis Bebas", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/04/22191641/ibu-ronald-tannur-suap-hakim-rp-35-miliar-agar-anaknya-divonis-bebas.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung menetapkan wanita berinisial MW yang merupakan ibu kandung dari Ronald Tannur sebagai tersangka pemberi suap vonis bebas terhadap hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qohar mengemukakan bahwa tim penyidik telah menemukan cukup bukti untuk menetapkan Meirizka Widjaja jadi tersangka gratitikasi kepada eks pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar.

Merizka langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas I cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

"Kami sudah mendapatkan alat bukti yang cukup kuat untuk menetapkan MW menjadi tersangka," tuturnya di Kejaksaan Agung, Senin (4/11/2024) .

Qohar mengemukakan tersangka Meirizka Widjaja telah mengeluarkan uang sebesar Rp1,5 miliar dan diserahkan ke pengacara Lisa Rahmat untuk mengurus perkara dan mengatur siapa saja hakim yang nantinya mengurus perkara Ronald Tannur di PN Surabaya.

"LR ini bersepakat dengan tersangka MW untuk biaya pengurusan perkara berasal dari tersangka MW. MW mengeluarkan biaya Rp1,5 miliar dan apanila ada biaya lain yang dikeluarkan LR, pakai uang LR dulu," katanya.

Selanjutnya, menurut Qohar, tersangka Lisa Rahmat menalangi uang kepengurusan perkara tersebut sampai putusan di PN Surabaya sebesar Rp2 miliar.

"Jadi total uang yang dikeluarkan adalah Rp3,5 miliar. Terhadap uang Rp3,5 miliar tersebut, menurut tersangka LR diberikan kepada majelis hakim yang menangani perkara itu," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Konglomerat Sabana Prawirawidjaja diam-diam memborong miliaran lembar saham emiten produsen susu Ultrajaya (ULTJ).

Pergerakan saham PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. (ULTJ) melaju dalam tren negatif sebulan terakhir. Banderol Rp1.750 hingga akhir sesi pertama Senin (4/11/2024) mencerminkan koreksi 5,15% sepanjang periode tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Sederet konglomerat Tanah Air diajak untuk gotong royong membantu merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan keterbatasan anggaran negara dan tingginya target pembangunan perumahan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendorong partisipasi swasta atau filantropi untuk ikut menyumbang membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) resmi bertransformasi menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Perubahan ini dibarengi dengan perluasan fungsi badan tersebut yang kini tidak hanya mengelola dana dari komoditas kelapa sawit, tetapi juga kakao dan kelapa.

Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) Rudy Handiwidjaja mendukung perubahan ini. Dengan ini, komoditas kelapa juga turut mendapatkan perhatian lebih layaknya sawit yang selama ini memiliki badan khusus.

Walau begitu, pihaknya berharap nantinya pungutan yang akan dihimpun oleh Badan ini tidak menyasar pada produk turunan yang sudah dikonsumsi.

"Santan, dessicated coconut, minyak goreng kelapa, carnon aktif dan air harapannya tidak dikenakan pungutan ekspor apapun juga," ujarnya pada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

Lebih lanjut, menurutnya produk yang bisa dikenakan pungutan adalah produk setengah jadi seperti arang dan tempurung.

Meski demikian, Rudy menyebut hingga kini memang pihaknya belum mendapatkan informasi lebih terang terkait bagian apa saja dan produk turunan kelapa yang akan dikenai pajak ekspor oleh BPDP.

Pasalnya berbeda dengan sawit, seluruh bagian dari kelapa mulai dari sabut, tempurung hingga airnya memiliki nilai ekonomi.

"Termasuk besarannya," ungkapnya.

Diketahui, perubahan perluasan fungsi BPDPKS menjadi BPDP tercantum dalam Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2024 yang diteken Presiden RI ke-7 Joko Widodo pada 18 Oktober 2024, atau dua hari sebelum lengser.

Dalam beleid ini, penghimpunan dana oleh BPDP akan bersumber dari pelaku usaha perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah. Dana yang bersumber dari pelaku usaha meliputi pungutan ekspor hasil perkebunan dan/atau turunannya serta iuran.

Pungutan atas ekspor komoditas ini wajib dibayar oleh pelaku usaha perkebunan yang melakukan ekspor, pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan, serta eksportir atas hasil perkebunan dan/atau turunannya. Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila pungutan ekspor yang dibayar kurang.

Perpres ini juga menyebut bahwa dana yang dihimpun BPDP akan digunakan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, serta pengembangan sarana dan prasarana perkebunan.