Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk menyampikan, fluktuasi pada tarif tiket pesawat domestik berpotensi memberikan dampak pada volume permintaan asuransi perjalanan, terutama perjalanan domestik.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengungkapkan bahwa harga tiket pesawat di Indonesia tercatat paling mahal kedua di dunia. Sementara itu, di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara yang memiliki rata-rata harga tiket pesawat paling mahal.

Chief Financial OfficerAsuransi Zurich,Musi Samosir mengatakan, peningkatan tarif tiket pesawat dapat mempengaruhi premi asuransi perjalanan, meski dampaknya memang belum terlihat signifikan sampai saat ini.

"Sebab, penentuan tarif premi asuransi masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya segmentasi pasar, inovasi produk, persaingan industri, serta kerjasama dengan maskapai atau agen perjalanan" ungkap Musi kepada Kontan, Jumat (11/10).

Musi bilang, sampai saat ini perusahaan secara berkala terus mengkaji kondisi industri dengan tetap meningkatkan pelayanan, menawarkan perlindungan yang lebih komprehensif, hingga mendorong kerja sama dengan mitra atau plaftorm perjalanan.

Dengan demikian, Zurich berupaya bisa menjaga biaya premi agar tetap kompetitif sambil menawarkan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Meski tidak menyebut nilainya, pertumbuhan pendapatan premi bruto Zurich dari segmen asuransi perjalanan mencapai lebih dari 50% secara year on year(YoY) hingga Agustus 2024.Sepanjang tahun 2023, asuransi perjalanan dari Zurich Indonesia mengalami pertumbuhan lebih dari 100% secara YoY yang mencapai lebih dari Rp 150 miliar.

"Kami tetap menargetkan untuk tumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya dengan tetap memberikan perlindungan seluas mungkin kepada masyarakat Indonesia," tuturnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan perkembangan terbaru mengenai transfer portofolio bisnis PT Axa Insurance Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyatakan PT Axa Insurance Indonesia telah menyampaikan laporan kepada OJK mengenai penyelesaian pengalihan portofolio unit syariah kepada PT Zurich General Takaful Indonesia, serta mengajukan pengembalian izin unit syariah.

"Saat ini OJK sedang melakukan review untuk memastikan pengalihan portofolio tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Ogi dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (4/10).

Pada September 2023, PT Axa Insurance Indonesia mengumumkan perseroan memilih untuk menutup unit syariah perusahaan. Keputusan tersebut diiringi dengan kebijakan OJK yang mewajibkan perusahaan asuransi melakukan spin off unit syariah paling lambat tahun 2026.

"Dengan ini kami umumkan bahwa PT Axa Insurance Indonesia berencana untuk menutup unit usaha syariah kami," tulis manajemen Axa Insurance, Senin (11/9).

Dalam pengumuman tersebut, perseroan menjelaskan mekanisme peralihan portofolio bisnis Axa Insurance ke perusahaan asuransi syariah penerima transfer yaitu melalui cancel and replace.

OJK juga sudah menyetujui transfer portofolio unit syariah ini melalui Surat OJK No. S-637/NB.21/2023 mengenai persetujuan rencana kerja pemisahan unit syariah PT Axa Insurance Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) menegaskan komitmennya untuk mengelola investasi dengan prinsip kehati-hatian, meskipun terjadi fluktuasi pada suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate).

Seperti diketahui, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke level 6% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 17–18 September 2024.

President Director Zurich Syariah Hilman Simanjuntak menjelaskan sebagai perusahaan asuransi syariah, pihaknya harus mengelola dana dengan sangat hati-hati pasalnya dana tabarru dan dana perusahaan dipisahkan.

"Kami selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana, baik saat suku bunga naik maupun turun, dengan tetap mengikuti tata kelola yang baik," ungkap Hilman dalam acara Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2024 di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Hilman menambahkan, Zurich Syariah sebagian besar berinvestasi pada instrumen sukuk dan obligasi pemerintah, yang disesuaikan dengan profil liabilitas atau beban perusahaan. Menurutnya, pengelolaan investasi lebih berfokus pada penyesuaian dengan liabilitas perusahaan, memastikan kewajiban yang jatuh tempo dapat dipenuhi tepat waktu.

“Liabilitas yang jatuh tempo satu tahun, harus disiapkan dengan aset yang juga jatuh tempo dalam satu tahun. Begitu pula untuk liabilitas jangka panjang, kami sesuaikan dengan aset investasi jangka panjang,” jelas Hilman.

Hilman juga menekankan bahwa tujuan utama Zurich Syariah adalah menjaga tingkat solvabilitas perusahaan, yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban saat jatuh tempo. Fluktuasi suku bunga, menurutnya, bukan hal yang diabaikan, tetapi fokus utama adalah menjaga stabilitas keuangan.

Laporan keuangan Zurich Syariah pada Agustus 2024 mencatat rasio solvabilitas dana tabarru sebesar 733,07% dan dana perusahaan sebesar 1.195,29%, jauh di atas batas minimal yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 120%. Sebagian besar investasi Zurich Syariah ditempatkan pada Surat Berharga Syariah Negara, dengan total nilai Rp1,25 triliun dari total investasi Rp1,45 triliun.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Zurich Asuransi Indonesia mencatatkan pendapatan premi dari lini bisnis asuransi kendaraan bermotor melebihi Rp 500 miliar hingga Juni 2024.

"Hal itu mencerminkan pertumbuhan positif dibanding tahun sebelumnya, walaupun ada dampak kendala pasar otomotif yang juga dirasakan oleh perusahaan pada tahun ini," ujar Chief Financial Officer Zurich Asuransi Indonesia Musi Samosir kepada Kontan, Kamis (8/8).

Lebih lanjut, Musi menerangkan bisnis asuransi kendaraan bermotor perusahaan memang utamanya menyasar sektor ritel. Oleh karena itu, dia bilang tentu saja ada dampak dari kendala yang dihadapi di bisnis otomotif secara keseluruhan.

"Meskipun demikian, kami terus berusaha mengoptimalkan jangkauan kepada nasabah dengan inisiatif-inisiatif bisnis dengan mitra strategis untuk mengatasi kendala tersebut," ungkapnya.

Musi menyampaikan Zurich Asuransi Indonesia optimistis tantangan yang dihadapi industri saat ini akan berlalu. Dia meyakini ke depannya, pertumbuhan asuransi kendaraan bermotor secara keseluruhan tetap kuat sebagai salah satu lini bisnis terbesar di industri.

Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), pendapatan premi kendaraan pada kuartal I-2024 sebesar Rp 5,91 triliun. Nilai itu meningkat 13,65%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 5,2 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) memandang positif aturan perusahaan asuransi yang wajib melakukan pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS) paling lambat 31 Desember 2026.

Zurich Syariah merupakan salah satu perusahaan asuransi yang berhasil melakukan spin off dan lepas dari induknya lebih awal pada September 2021.

Presiden Direktur Zurich Syariah Hilman Simanjuntak mengatakan pihaknya tidak melihat bahwa dengan makin banyaknya perusahaan asuransi syariah sebagai persaingan.

Namun demikian, pihaknya melihat dengan semakin banyaknya perusahaan asuransi syariah, maka ekosistemnya semakin terbentuk.

Dengan demikian, perusahaan dengan beberapa perusahaan asuransi syariah lainnya bisa bertumbuh bersama mengembangkan industri asuransi syariah.

“Memang menurut saya salah satu kuncinya untuk industri asuransi umum syariah ini bisa bertumbuh dan bisa sustainable itu ekosistemnya harus berjalan bersama-sama. Enggak bisa jalan sendiri,” kata Hilman saat ditemui usai Media Briefing kolaborasi Zurich Indonesia dan LiveWell di kawasan Jakarta Selatan pada Kamis (18/7/2024).

Hilman mengatakan peluang industri asuransi syariah masih sangat luas. Terlebih angka penetrasi asuransi syariah masih sangat rendah jauh di bawah 5%, di sisi lain mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yang menganut prinsip syariah.

Dengan demikian, pola pikir yang sama untuk mengembangkan industri asuransi syariah diperlukan. Menurutnya perusahaan asuransi harus mampu melihat peluang tersebut dan berani berinvestasi terhadap pangsa pasar syariah tersebut, salah satunya dengan mendirikan perusahaan asuransi syariahnya sendiri dan lepas dari induk.

“Memang harus mau dan harus berani investasi. Jadi kalau bicara spin off, melakukan spin off itu adalah salah satu start yang dibutuhkan. Sehingga kita tahu bahwa pemegang saham memang punya fokus kesana,” ungkapnya.

HIlman mengatakan banyak yang harus diinvestasikan untuk mendirikan perusahaan asuransi syariah. Salah satunya adalah permodalan, di mana untuk mendirikan perusahaan asuransi syariah modal yang harus dimiliki minimum sebanyak Rp100 miliar.

Selain modal, menurutnya perusahaan juga harus berinvestasi terhadap Sumber Daya Manusia (SDM), sistem, hingga produk-produk yang lebih inovatif dan memenuhi kebutuhan nasabah.

“Dan juga tentunya kita harus memikirkan bagaimana proposisi industri asuransi syariah ini. Supaya bisa semakin meningkatkan inklusi dan penetrasi,” ungkapnya.

Pada kuartal I/2024, Zurich Syariah berhasil mencatatkan laba bersih sebanyak Rp20,09 miliar yang mana meningkat sekitar 137% secara tahunan (year on year/yoy) apabila dibandingkan dengan laba pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp8,48 miliar.

Dari sisi kesehatan keuangan dilihat dari rasio solvabilitas dana tabarru dan dana perusahaan juga masih tinggi yakni masing-masin 689,4% dan 9.394%. Angka tersebut masih berada di atas ambang batas yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni 120%.

Perkembangan Spin Off UUS Perusahaan Asuransi

Sebelumnya, OJK mencatat sudah ada 30 perusahaan yang akan melakukan spin off unit syariah dengan cara mendirikan perusahaan baru. Hal tersebut berdasarkan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS) yang telah diserahkan pada Desember silam.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan dari 30 perusahaan tersebut, terdapat dua perusahaan yang akan mendirikan perusahaan asuransi syariah baru pada 2024.

Dari dua perusahaan tersebut, lanjut Ogi, ada satu perusahaan yang telah mengajukan permohonan izin usaha asuransi syariah baru kepada OJK. Perusahaan tersebut ditargetkan untuk menyelesaikan spin off pada akhir tahun ini. Namun demikian, Ogi tidak menyebut detail perusahaan tersebut.

Sementara satu perusahaan lainnya akan mengajukan permohonan izin usaha pada Desember 2024. Untuk itu, proses spin off baru akan diselesaikan pada 2025.

Perusahaan asuransi juga dapat melakukan spin off dengan pengalihan portofolio ke perusahaan asuransi syariah lainnya. Ogi menyebut ada 11 perusahaan yang memilih opsi tersebut.

“Dari 11 perusahaan tersebut, terdapat satu perusahaan yang mengalihkan portofolio pada akhir 2023 dan tiga perusahaan yang akan melakukan pengalihan portofolio pada 2024,” katanya.

Ogi mengatakan bahwa satu perusahaan yang mulai melakukan pengalihan portofolio pada akhir 2023, saat ini telah menyelesaikan pengalihan portofolio dan OJK sedang melakukan analisis untuk memastikan pengalihan portofolio tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara untuk tiga perusahaan yang akan mengalihkan portofolio pada 2024, akan mengalihkannya pada semester II/2024. Dua perusahaan akan mulai mengalihkan portofolio pada triwulan III/2024. Sementara satu perusahaan lainnya akan mengalihkan portofolio pada triwulan IV/2024.

“Sesuai dengan RKPUS, untuk tiga perusahaan yang akan mengalihkan portofolio unit syariah pada semester II/2024 tersebut ditargetkan pengalihan portofolio akan diselesaikan pada semester 1/ 2025,” kata Ogi.

Berdasarkan data statistik OJK pada Mei 2024, aset industri asuransi jiwa syariah mencapai Rp33,18 triliun. Angka tersebut terus meningkat dibandingkan Rp32,79 triliun pada Januari 2024.

Sementara itu, jumlah ekuitas dananya mencapai Rp23,5 triliun yang mana juga meningkat dibandingkan Rp23,97 pada Januari 2024. Sementara asuransi umum syariah, mencatatkan aset sebanyak Rp9,24 triliun per Mei 2024 yang mana naik dari posisi Januari 2024 yakni Rp8,68 triliun. Dari sisi ekuitas dan mencapai Rp4,55 triliun, naik dari posisi Rp4,3 triliun pada Januari 2023.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun aturan terkait program asuransi wajib, termasuk asuransi kendaraan. Adapun regulator akan menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebelum dikeluarkannya aturan asuransi wajib.

Mengenai hal itu, PT Zurich Asuransi Indonesia menyambut baik adanya program asuransi wajib tersebut.

Wakil Presiden Direktur Zurich Asuransi Indonesia Heriyanto Agung Putra mengatakan, adanya asuransi wajib untuk kendaraan merupakan kesempatan yang baik bagi Zurich. Artinya, dia bilang bisa untuk perkembangan bisnis dan eksistensi perusahaan di dunia asuransi.

"Sebab, penting sekali bagi kami bisa memberikan kontribusi buat masyarakat terkait dengan proteksi, khususnya untuk kendaraan bermotor," ungkapnya saat menghadiri konferensi pers, Kamis (18/7).

Heriyanto menyampaikan Zurich akan mempersiapkan segala aspek dan mendukung implementasi asuransi wajib tersebut. Dengan demikian, pihaknya hanya tinggal menerapkan ketika aturan tersebut sudah dijalankan nantinya.

Mengenai tarif premi yang dikenakan terkait asuransi wajib, Heriyanto menyebut Zurich akan menunggu keluarnya PP terlebih dahulu.

Selain itu, Heriyanto tak memungkiri bahwa sempat ada pertemuan antara asosiasi dengan OJK membahas asuransi wajib kendaraan. Namun, sampai saat ini, dia mengaku belum mengetahui lebih jauh terkait ketentuan asuransi wajib yang akan diimplementasikan nantinya.

Sebagai informasi, saat ini, OJK sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menyusun program asuransi wajib. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Salah satunya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. menyambut baik rencana pemerintah terkait kewajiban pemilik motor dan mobil memiliki tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liability (TPL) atau asuransi kendaraan mulai 2025.

Wakil Direktur Utama ZAI Heriyanto Agung Putra mengungkap bahwa dengan rencana tersebut tentunya baik untuk industri asuransi.

“Hal seperti ini menurut Zurich adalah kesempatan yang baik. Artinya untuk perkembangan bisnis dan juga eksistensi kita di dunia asuransi ya. Karena penting sekali bahwa bagaimana kita bisa memberikan kontribusi buat masyarakat terkait dengan proteksi khususnya untuk kendaraan bermotor,” kata Heriyanto ditemui usai Media Briefing Kolaborasi Zurich Indonesia dan LiveWell di Graha Zurich, Jakarta Selatan pada Kamis (18/7/2024).

Heriyanto pun memastikan pihaknya akan mempersiapkan diri untuk mendukung implementasi asuransi wajib tersebut. Terlebih pihaknya juga melihat potensi nasabah baru khususnya bisnis TPL dapat meningkat, karena semua pemilik kendaraan akan diwajibkan menggunakan asuransi tersebut.

Dalam mempersiapkan diri, Heriyanto mengatakan selain Sumber Daya Manusia (SDM), perusahaan juga harus meningkatkan infrastruktur.

“Itu adalah salah satu yang menjadi concern kita, jangan sampai nanti kita tidak siap. Zurich adalah perusahaan yang punya komitmen kuat untuk itu. Bahwa kita tentunya waktu masuk sudah ready,” jelasnya.

Diketahui, pemerintah sedang menyiapkan aturan yang mengatur program asuransi wajib TPL bagi pemilik kendaraan bermotor.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono mengatakan program asuransi wajib ini, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP). PP tersebut akan menjadi payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan asuransi wajib tersebut, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program.

Diketahui, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya adalah mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga alias TPL terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

"Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai program asuransi wajib yang dibutuhkan," kata Ogi dalam pernyataan tertulis, Kamis (18/7).

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program asuransi wajib tersebut akan diatur dengan PP setelah mendapat persetujuan dari DPR.

Dalam UU P2SK dinyatakan bahwa setiap amanat UU P2SK, diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lama 2 tahun sejak UU P2SK diundangkan.UU P2SK diteken Presiden Jokowi pada 2023. Dengan demikian program asuransi wajib ini berlaku mulai 2025.

"Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap program asuransi wajib tersebut," kata Ogi.

Ogi menjelaskan program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan."Dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik," ungkapnya.

Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, OJK berharap masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman, serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Jakarta: ETH Zurich membuka pendaftaran beasiswa ESOP (Excellence Scholarship and Opportunity Programme) bagi kamu yang ingin menempuh studi gelar master.
Universitas yang unggul dalam bidang sains dan teknologi itu menjadi kampus nomor satu di Swiss dan menempati posisi ketujuh kampus terbaik di dunia versi QS World University Ranking 2025.

ESOP merupakan beasiswa penuh yang ditawarkan oleh ETH Zurich mencakup biaya studi dan biaya hidup sebesar CHF12.000 (Rp217 juta) per semesternya serta bebas biaya kuliah selama program master. Tentunya, penerima beasiswa mendapatkan supervisi khusus dari pihak kampus.

Melansir Instagram @titiknolenglish, pendaftaran beasiswa akan dibuka pada 1 November hingga 30 November 2024 pukul 12.00 Waktu Eropa Tengah (CET) (GMT+1) atau pukul 6.00 WIB. Beasiswa diserahkan saat memulai program master reguler, yakni tiga atau empat semester.
Berikut rincian persyaratan, dokumen yang diperlukan, dan benefit yang ditawarkan:

Persyaratan umum:

1. Beasiswa terbuka untuk mahasiswa berprestasi, baik dari ETH atau universitas lain (nasional/internasional) yang ingin meraih gelar master di ETH Zurich
2. Memiliki prestasi akademik yang sangat memuaskan saat di program sarjana (10 persen terbaik di program sarjana = grade A)
3. Nomor telepon yang ditentukan bisa dijangkau (proses seleksi termasuk wawancara via Skype pada bulan Februari)

Dokumen:

1. Formulir aplikasi
2. ESOP letter of motivation (1-2 halaman)
3. Pra-proposal tesis master
4. CV
5. Dua surat rekomendasi dari profesor

Benefit:

1. Bantuan biaya uang kuliah penuh
2. Bantuan biaya hidup diberikan setiap semester
3. Bantuan biaya studi diberikan setiap semester.

Bagi Sobat Medcom yang berminat, yuk siapkan dokumen yang diperlukan dan daftarkan dirimu secara online melalui tautan bit.ly/eApply-ETHZurich. (Theresia Vania Somawidjaja)

Baca juga: Ingin Kuliah di Kanada? Intip Beasiswa Brock University, Kampus yang Utamakan Life Balance

(REN)