JAKARTA, KOMPAS.com - PT Graha Sidang Pratama (PT GSP), investor sekaligus pengelola Jakarta Convention Center (JCC), menggugat Pusat Pengelolaan Kawasan Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Alasannya, PPKGBK dinilai tak mematuhi perjanjian bangun guna serah (build operation transfer/BOT) yang disepakati antara PT GSP (dulu PT Indobuildco) dan PPKGBK (dulu Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan/BPGS) di awal kerja sama.

Mengutip Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, gugatan PT GSP terhadap PPKGBK dilayangkan pada 10 Oktober 2024 dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum.

Kuasa Hukum PT GSP, Amir Syamsudin, mengatakan bahwa perjanjian BOT ditandatangani dan disepakati bersama pada 22 Oktober 1991. Perjanjian kerja sama ini untuk jangka waktu 33 tahun dan berakhir pada 21 Oktober 2024.

Adapun klausul dalam pasal 8 ayat 2 perjanjian kerja sama tersebut menyebutkan bahwa ketika perjanjian berakhir, PT GSP memiliki pilihan pertama untuk memperpanjang perjanjian dengan PPKGBK berdasarkan persyaratan yang akan ditentukan kemudian.

"Dengan adanya sikap PPKGBK yang mengingkari adanya klausul pasal 8 ayat 2 perjanjian tahun 1991 dan untuk melindungi bisnis PT GSP serta memastikan industri MICE tidak mengalami kendala akibat upaya pengakhiran kontrak sepihak yang dilakukan oleh PPKGBK, PT GSP menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ujarnya dalam konferensi pers di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Amir menuturkan, perusahaan memiliki perjalanan panjang selama puluhan tahun membangun dan mengelola JCC. Perintisan balai pertemuan ini bermula ketika pada 1991 PT GSP mendapat mandat dari pemerintah untuk membangun JCC sebagai venue penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) ke-10 yang diikuti oleh sekitar 100 delegasi dan 60 kepala negara pada September 1992.

Kemudian disepakati perjanjian BOT yang salah satu klausulnya adalah PT GSP memiliki pilihan pertama untuk memperpanjang perjanjian.

Amir bilang bahwa klausul itu menjadi salah satu faktor yang meyakinkan perusahaan untuk membantu pemerintah menyiapkan venue untuk menyambut perhelatan KTT Non-Blok ke-10. Dengan klausul ini, PT GSP melihat bahwa pemerintah juga memperhatikan potensi risiko bisnis yang akan dihadapi oleh perusahaan selama kontrak BOT berlangsung 33 tahun ke depan.

Padahal, kata dia, kala itu PT GSP belum mengetahui seluk beluk pengelolaan event dan rencana penggunaan venue setelah KTT selesai. Namun, perusahaan pada akhirnya mampu merintis dan mengembangkan JCC hingga sampai di titik sekarang.

"Jadi, apa yang terjadi di awal rintisan kerja sama seharusnya tetaplah menjadi dasar untuk tidak serta-merta dengan cara yang mudah terkesan disingkirkan atau diabaikan. Karena rintisan yang susah payah dan penuh pengorbanan, inilah hasilnya yang kita rasakan saat ini," ucapnya.

PT GSP ingin perpanjang kontrak.

Amir mengungkapkan bahwa minat PT GSP untuk memperpanjang kerja sama dengan PPKGBK sudah diajukan sejak April 2022. Saat itu, perusahaan mengajukan perpanjangan kontrak pengelolaan JCC kepada PPKGBK, namun tidak pernah ditanggapi.

Menurut dia, permohonan memang sudah disampaikan jauh-jauh hari karena mengingat karakteristik di industri MICE yang butuh perencanaan lebih lama dan juga banyaknya agenda-agenda tahunan yang berulang.

Dengan mengajukan permohonan perpanjangan kontrak lebih awal, Amir bilang bahwa PT GSP berusaha memberikan jaminan dan kepastian terhadap agenda MICE dari berbagai klien yang mayoritas telah menjalin kerja sama selama bertahun-tahun.

Pada awal 2024, PT GSP pun kembali menyampaikan surat terkait permohonan perpanjangan kerja sama pengelolaan JCC, namun surat tersebut baru direspon pada Maret dan Agustus 2024, di mana pihak PPKGBK menolak permohonan PT GSP dan menyatakan akan mengelola JCC secara mandiri.

Keputusan PPKGBK itu pun dirasa tak adil bagi PT GSP, sebab PT GSP merasa memiliki hak untuk memperpanjang kerja sama berdasarkan klausul dalam perjanjian BOT.

Maka dari itu, kata Amir, tujuan dari gugatan tersebut adalah untuk mencari keadilan melalui proses peradilan, yang dianggap sebagai forum tertinggi untuk menyelesaikan sengketa secara adil.

"Sangat kami harapkan bahwa proses perjalanan ini bisa menyadarkan para pihak, meredakan emosi semua pihak untuk bersabar dan mengikuti dengan baik, karena kami berjanji bahwa kami tidak akan melakukan hal-hal di luar daripada yang patut dan dibenarkan oleh undang-undang," sebut dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Graha Sidang Pratama (PT GSP), investor sekaligus pengelola Jakarta Convention Center (JCC), menggugat Pusat Pengelolaan Kawasan Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Alasannya, PPKGBK dinilai tak mematuhi perjanjian bangun guna serah (build operation transfer/BOT) yang disepakati antara PT GSP (dulu PT Indobuildco) dan PPKGBK (dulu Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan/BPGS) di awal kerja sama.

Mengutip Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, gugatan PT GSP terhadap PPKGBK dilayangkan pada 10 Oktober 2024 dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum.

Kuasa Hukum PT GSP, Amir Syamsudin, mengatakan bahwa perjanjian BOT ditandatangani dan disepakati bersama pada 22 Oktober 1991. Perjanjian kerja sama ini untuk jangka waktu 33 tahun dan berakhir pada 21 Oktober 2024.

Adapun klausul dalam pasal 8 ayat 2 perjanjian kerja sama tersebut menyebutkan bahwa ketika perjanjian berakhir, PT GSP memiliki pilihan pertama untuk memperpanjang perjanjian dengan PPKGBK berdasarkan persyaratan yang akan ditentukan kemudian.

"Dengan adanya sikap PPKGBK yang mengingkari adanya klausul pasal 8 ayat 2 perjanjian tahun 1991 dan untuk melindungi bisnis PT GSP serta memastikan industri MICE tidak mengalami kendala akibat upaya pengakhiran kontrak sepihak yang dilakukan oleh PPKGBK, PT GSP menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ujarnya dalam konferensi pers di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Amir menuturkan, perusahaan memiliki perjalanan panjang selama puluhan tahun membangun dan mengelola JCC. Perintisan balai pertemuan ini bermula ketika pada 1991 PT GSP mendapat mandat dari pemerintah untuk membangun JCC sebagai venue penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) ke-10 yang diikuti oleh sekitar 100 delegasi dan 60 kepala negara pada September 1992.

Kemudian disepakati perjanjian BOT yang salah satu klausulnya adalah PT GSP memiliki pilihan pertama untuk memperpanjang perjanjian.

Amir bilang bahwa klausul itu menjadi salah satu faktor yang meyakinkan perusahaan untuk membantu pemerintah menyiapkan venue untuk menyambut perhelatan KTT Non-Blok ke-10. Dengan klausul ini, PT GSP melihat bahwa pemerintah juga memperhatikan potensi risiko bisnis yang akan dihadapi oleh perusahaan selama kontrak BOT berlangsung 33 tahun ke depan.

Padahal, kata dia, kala itu PT GSP belum mengetahui seluk beluk pengelolaan event dan rencana penggunaan venue setelah KTT selesai. Namun, perusahaan pada akhirnya mampu merintis dan mengembangkan JCC hingga sampai di titik sekarang.

"Jadi, apa yang terjadi di awal rintisan kerja sama seharusnya tetaplah menjadi dasar untuk tidak serta-merta dengan cara yang mudah terkesan disingkirkan atau diabaikan. Karena rintisan yang susah payah dan penuh pengorbanan, inilah hasilnya yang kita rasakan saat ini," ucapnya.

PT GSP ingin perpanjang kontrak.

Amir mengungkapkan bahwa minat PT GSP untuk memperpanjang kerja sama dengan PPKGBK sudah diajukan sejak April 2022. Saat itu, perusahaan mengajukan perpanjangan kontrak pengelolaan JCC kepada PPKGBK, namun tidak pernah ditanggapi.

Menurut dia, permohonan memang sudah disampaikan jauh-jauh hari karena mengingat karakteristik di industri MICE yang butuh perencanaan lebih lama dan juga banyaknya agenda-agenda tahunan yang berulang.

Dengan mengajukan permohonan perpanjangan kontrak lebih awal, Amir bilang bahwa PT GSP berusaha memberikan jaminan dan kepastian terhadap agenda MICE dari berbagai klien yang mayoritas telah menjalin kerja sama selama bertahun-tahun.

Pada awal 2024, PT GSP pun kembali menyampaikan surat terkait permohonan perpanjangan kerja sama pengelolaan JCC, namun surat tersebut baru direspon pada Maret dan Agustus 2024, di mana pihak PPKGBK menolak permohonan PT GSP dan menyatakan akan mengelola JCC secara mandiri.

Keputusan PPKGBK itu pun dirasa tak adil bagi PT GSP, sebab PT GSP merasa memiliki hak untuk memperpanjang kerja sama berdasarkan klausul dalam perjanjian BOT.

Maka dari itu, kata Amir, tujuan dari gugatan tersebut adalah untuk mencari keadilan melalui proses peradilan, yang dianggap sebagai forum tertinggi untuk menyelesaikan sengketa secara adil.

"Sangat kami harapkan bahwa proses perjalanan ini bisa menyadarkan para pihak, meredakan emosi semua pihak untuk bersabar dan mengikuti dengan baik, karena kami berjanji bahwa kami tidak akan melakukan hal-hal di luar daripada yang patut dan dibenarkan oleh undang-undang," sebut dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Graha Sidang Pratama (PT GSP), investor sekaligus pengelola Jakarta Convention Center (JCC), menggugat Pusat Pengelolaan Kawasan Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Alasannya, PPKGBK dinilai tak mematuhi perjanjian bangun guna serah (build operation transfer/BOT) yang disepakati antara PT GSP (dulu PT Indobuildco) dan PPKGBK (dulu Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan/BPGS) di awal kerja sama.

Mengutip Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, gugatan PT GSP terhadap PPKGBK dilayangkan pada 10 Oktober 2024 dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum.

Kuasa Hukum PT GSP, Amir Syamsudin, mengatakan bahwa perjanjian BOT ditandatangani dan disepakati bersama pada 22 Oktober 1991. Perjanjian kerja sama ini untuk jangka waktu 33 tahun dan berakhir pada 21 Oktober 2024.

Adapun klausul dalam pasal 8 ayat 2 perjanjian kerja sama tersebut menyebutkan bahwa ketika perjanjian berakhir, PT GSP memiliki pilihan pertama untuk memperpanjang perjanjian dengan PPKGBK berdasarkan persyaratan yang akan ditentukan kemudian.

"Dengan adanya sikap PPKGBK yang mengingkari adanya klausul pasal 8 ayat 2 perjanjian tahun 1991 dan untuk melindungi bisnis PT GSP serta memastikan industri MICE tidak mengalami kendala akibat upaya pengakhiran kontrak sepihak yang dilakukan oleh PPKGBK, PT GSP menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ujarnya dalam konferensi pers di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Amir menuturkan, perusahaan memiliki perjalanan panjang selama puluhan tahun membangun dan mengelola JCC. Perintisan balai pertemuan ini bermula ketika pada 1991 PT GSP mendapat mandat dari pemerintah untuk membangun JCC sebagai venue penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) ke-10 yang diikuti oleh sekitar 100 delegasi dan 60 kepala negara pada September 1992.

Kemudian disepakati perjanjian BOT yang salah satu klausulnya adalah PT GSP memiliki pilihan pertama untuk memperpanjang perjanjian.

Amir bilang bahwa klausul itu menjadi salah satu faktor yang meyakinkan perusahaan untuk membantu pemerintah menyiapkan venue untuk menyambut perhelatan KTT Non-Blok ke-10. Dengan klausul ini, PT GSP melihat bahwa pemerintah juga memperhatikan potensi risiko bisnis yang akan dihadapi oleh perusahaan selama kontrak BOT berlangsung 33 tahun ke depan.

Padahal, kata dia, kala itu PT GSP belum mengetahui seluk beluk pengelolaan event dan rencana penggunaan venue setelah KTT selesai. Namun, perusahaan pada akhirnya mampu merintis dan mengembangkan JCC hingga sampai di titik sekarang.

"Jadi, apa yang terjadi di awal rintisan kerja sama seharusnya tetaplah menjadi dasar untuk tidak serta-merta dengan cara yang mudah terkesan disingkirkan atau diabaikan. Karena rintisan yang susah payah dan penuh pengorbanan, inilah hasilnya yang kita rasakan saat ini," ucapnya.

PT GSP ingin perpanjang kontrak.

Amir mengungkapkan bahwa minat PT GSP untuk memperpanjang kerja sama dengan PPKGBK sudah diajukan sejak April 2022. Saat itu, perusahaan mengajukan perpanjangan kontrak pengelolaan JCC kepada PPKGBK, namun tidak pernah ditanggapi.

Menurut dia, permohonan memang sudah disampaikan jauh-jauh hari karena mengingat karakteristik di industri MICE yang butuh perencanaan lebih lama dan juga banyaknya agenda-agenda tahunan yang berulang.

Dengan mengajukan permohonan perpanjangan kontrak lebih awal, Amir bilang bahwa PT GSP berusaha memberikan jaminan dan kepastian terhadap agenda MICE dari berbagai klien yang mayoritas telah menjalin kerja sama selama bertahun-tahun.

Pada awal 2024, PT GSP pun kembali menyampaikan surat terkait permohonan perpanjangan kerja sama pengelolaan JCC, namun surat tersebut baru direspon pada Maret dan Agustus 2024, di mana pihak PPKGBK menolak permohonan PT GSP dan menyatakan akan mengelola JCC secara mandiri.

Keputusan PPKGBK itu pun dirasa tak adil bagi PT GSP, sebab PT GSP merasa memiliki hak untuk memperpanjang kerja sama berdasarkan klausul dalam perjanjian BOT.

Maka dari itu, kata Amir, tujuan dari gugatan tersebut adalah untuk mencari keadilan melalui proses peradilan, yang dianggap sebagai forum tertinggi untuk menyelesaikan sengketa secara adil.

"Sangat kami harapkan bahwa proses perjalanan ini bisa menyadarkan para pihak, meredakan emosi semua pihak untuk bersabar dan mengikuti dengan baik, karena kami berjanji bahwa kami tidak akan melakukan hal-hal di luar daripada yang patut dan dibenarkan oleh undang-undang," sebut dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Golkar telah resmi mengumumkan susunan baru kepengurusan partai yang dibuat lebih ramping dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Perampingan kepengurusan Partai golkar dari yang sebelumnya berjumlah 250 orang menjadi 150 orang pada periode 2024-2029 membuat kompromi-kompromi tersebut terjadi lebih kuat.

Aroma santer lobi-lobi dalam penyusunan kepengurusan partai tecermin pada nama-nama yang menduduki posisi strategis pada partai berlambang pohon beringin itu.

Dinamika pemilihan kepengurusan Partai Golkar ditunjukkan dengan sejumlah nama menteri yang saat ini menjabat pada Kabinet Merah Putih.

Maman Abdurrahman dan Agus Gumiwang Kartasasmita, Meutya Hafid mengisi posisi kepengurusan partai saat ini.

Selain itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto justru tidak mengisi posisi kepengurusan yang telah dirampingkan itu. Namanya justru digantikan oleh anaknya, Ravindra Airlangga yang menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum Partai Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia semula ingin menyusun kepengurusan yang lebih sedikit. Namun karena antusiasme dan berbagai macam pertimbangan, dia akhirnya memutuskan untuk memasukan sekitar 150 nama dalam kepengurusan Partai Golkar 2023-2024.

Jumlah tersebut menurut Bahlil masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kepengurusan pada periode sebelumnya, yang sekitar 250 nama.

"Sebenarnya kami berencana untuk Paling banyak 100, Tapi saya melihat animo dan kader-kader partai Golkar ini ingin mewakafkan diri di bangsa lewat Partai golkar Maka kami juga harus bijak untuk mengakomodir," jelas Bahlil dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (7/11/2024).

Sebelumnya, Bahlil mengaku bahwa pihaknya akan memakai prinsip miskin struktur kaya fungsi dibandingkan kaya struktur miskin fungsi.

Dalam terjemahan tersebut, maka dari 200 lebih pengurus Partai Golkar akan disesuaikan dengan kurang dari 100 pengurus.

"Maksimum 100 tapi keyakinan saya tidak akan mencapai 100," ucap Bahlil dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (22/8/24)

Pada saat itu, Bahlil juga memiliki keyakinan bahwa para kader tidak mempersoalkan mengenai strukturnya, melainkan berfokus pada fungsi sesungguhnya dan cara mengoptimalkan peran dan kemampuan masing-masing kader partai Golkar.

Pemilihan struktur Dewan Pembina Golkar itu sekaligus menyanggah rumor bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akan menduduki posisi strategis di internal partai beringin tersebut.

"Saya pasti membacakan ini dan semua orang lagi menunggu," ucap Bahlil.

Bahlil usai memaparkan nama struktur DPP Golkar, menegaskan bahwa baik Jokowi ataupun Gibran tak masuk di dalam daftar.

"Kami menyampaikan bahwa nama Presiden yang ketujuh, yaitu Pak Presiden Jokowi, tidak dalam kepengurusan, baik Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, maupun dalam struktur, termasuk Mas Wapres," terangnya dalam konferensi pers tersebut.

Bahlil mengakui bahwa memang aspirasi yang datang soal bergabungnya Jokowi ke dalam partai. Namun menurutnya Mantan Presiden tersebut memiliki banyak pertimbangan.

Terlebih, Bahlil menjelaskan bahwa Partai Golkar terbuka bagi siapapun.

"Karena Golkar ini kan inklusif, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tak mengenal asal dari mana," jelas Bahlil.

Berikut susunan lengkap kepengurusan DPP Partai Golkar Periode 2024–2029:

1. Ketua Umum: Bahlil Lahadalia
2. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir
3. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo
4. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir
5. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia
6. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan: Wihaji
7. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily
8. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan 2: Idrus Marham
9. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meuty Hafid
10. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Emanuel Melkades Laka Lena

Kepartaian
11. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini
12. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin
13. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto

Hubungan Antar Lembaga
14. Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fahd A Rafi
15. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik

Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera
16. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu
17. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama

Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan
18. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin
19. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko
20. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi
21. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin
22. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Polisi (Purn) Rikwanto

Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur
23. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin
24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gede Sumarjaya Linggih
25. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Mohamad Uswanas

Fungsi Elektoral 1
26. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid
27. Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabik Rachman
28. Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla
29. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi: Laode Syaiful Akbar
30. Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Radja
31. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Ario Bimo Nandito Ariotedjo
32. Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung
33. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah

Fungsi Elektoral 2
34. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Iman Ariyadi
35. Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Esty
36. Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Handoko
37. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin
38. Ketua Bidang Kepemudaan: Said Al Idrus
39. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi, Muhammad Misbakhun
40. Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM, Christiani Aryani
41. Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi, Dosmar Banjarnahor
42. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan, Lamhot Sinaga
43. Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan, Mochamad Syafei Kasno
44. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri, Ridwan Kamil
45. Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional, Ali Mochtar Ngabalin
46. Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Andi Sinulingga
47. Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia, Aziz Samual
48. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria, Airin Rachmi Diani
49. Ketua Bidang Kebijakan Industri, Ilham Permana

Kesekjenan
50. Sekretaris Jenderal, Muhammad Sarmuji
51. Wasekjen Kepartaian, Hakim Komarudin
52. Wasekjen Pemenangan Pemilu Sumatera, Riyono Asnan
53. Wasekjen Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan, Dwi Priyo Atmojo
54. Wasekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur, Umar Lessy
55. Wasekjen Fungsi Elektoral 1, Veno Tetelepta
56. Wasekjen Fungsi Kebijakan Publik 1, Ratu Dian Hatifah
57. Wasekjen Fungsi Elektoral 2, Daniel Muttaqien
58. Wasekjen Hubungan Antar Lembaga, Dewi Yulistiana
59. Wasekjen Fungsi Kebijakan Publik 2, M Shoim Haris;
60. Wakil Sekretaris Jenderal, Sosialisman Hidayat Hasibuan

Bendahara Umum
62. Bendahara umum, Sari Yuliati
63. Wakil Bendahara Umum, Doni Akbar
64. Wakil Bendahara Umum, Gavriel Putranto Novanto
65. Wakil Bendahara Umum, Ernawati Tahang
66. Wakil Bendahara Umum, Raymond C Syauta
67. Wakil Bendahara Umum, Ravindra Airlangga
68. Wakil Bendahara Umum, Akbar Buchari
69. Wakil Bendahara Umum, Ahmad Mus

Sekretaris
70. Sekretaris Bidang Organisasi, Derek Loupatty
71. Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan, Tardjo Ragil
72. Sekretaris Bidang Hubungan Ormas, Siti Marhamah
73. Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini, Dara Adinda Kesuma Nasution
74. Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Helmi Jen
75. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara, Karmila Sari
76. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan, Sekarwati
77. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara
78. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono
79. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur, Ahmad Labib
80. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah, Adrianus Asia Sidot
81. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara, Bambang Heri Purnama
82. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil Sulawesi, Haris Andi Surahman
83. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusra: Herman Hayong
84. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Soedeson Tandra
85. Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Khoirul Anam
86. Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial: Febri Hendri
87. Sekretaris Bidang Kewiraswastaan: Fitri Trisnawati Tandjung
88. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Abd Razak Said
89. Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Ahmad Taufan Soedirjo
90. Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan: Dina Hadiyana
91. Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Syafaat Pradana
92. Sekretaris Bidang Kepemudaan: Kemas Ilham Akbar
93. Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih
94. Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Paul Hutajalu
95. Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: --
96. Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoirunnisa;
97. Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: --
98. Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muhammad Satupali
99. Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fajar Zulkarnaen
100. Sekretaris Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Kartasasmita
101. Sekretaris Bidang Pertahanan: Khoirudin Gustam
102. Sekretaris Bidang Kebijakan Industri: Rendra Falentino
103. Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan: Ivan Kuntara
104. Sekretaris Bidang Kebijakan Ekomomi: Abdul Rahman Farisi
105. Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Tati Noviati
106. Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Sirajudin A Wahab
107. Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Mustahudin
108. Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Andi Mulhanan Tombolotutu
109. Departemen Bidang Organisasi: Nurmansyah
110. Departemen Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Wendi Nugraha
111. Departemen Bidang Hubungan Ormas: Herna Dwi Kusumawati
112. Departemen Bidang Media dan Penggalangan Opin: Ahmad Anama
113. Departemen Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Marlina Poernomo
114. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Benny Indra Batubara
115. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Maharani
116. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Deden Nasihin
117. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Andiniya Komalla Parawitha
118. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Miranti Dian Kinasih Laksmono
119. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Ichfani
120. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Kalimantan Timur, Selatan dan Tengah: Sarifah Suraidah
121. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Sulawesi: Andi Fauziah Pujiwatie Hatta
122. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Bali, Nusa: Busfi Arusagara
123. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Maluku, Papua: Avner Kadriatama Raweyai
124. Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Dian Assaafri Nasa'i
125. Departemen Bidang Pengabdian Sosial: Medina Wiranata Kusumah
126. Departemen Bidang Kewiraswataan: Mohammad Al Amin Mustofa
127. Departemen bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Ria Sri Wulandari
128. Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Angelia Dhian Permata Da Silva
129. Departemen bidang Tani dan Nelayan: Hartini Soraya
130. Departemen Bidang Tani dan Nelayan: Abukasim Sangadji
131. Departemen Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Triana Tandjung
132. Departemen Bidang Kepemudaan: Muhammad Omar Syarif
133. Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: dr G Ayu Amelinda Hanjani
134. Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Nadia Zuhra Karla
135. Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Rizka Nindya Intani
136. Departemen Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Dia Ramayana
137. Departemen Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Lintang Idhayu Snadhika
138. Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Saniatul Lativa
139. Departemen Pemberdayaan Perempuan: Dwi Setya Pratiwi
140. Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Syarifah Nadia
141. Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Endah Cahya
142. Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muslim Jaya Butar-Butar
143. Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia: Miranti Amelia P Kono
144. Departemen Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Amriati Amin
145. Departemen Bidang Kebijakan Industri: Meliawati
146. Departemen Bidang Pertahanan: --
147. Departemen Bidang Kebijakan Perdagangan: Almanzo Bonara
148. Departemen Bidang Kebijakan Ekonomi: Fetty Angraenidini
149. Departemen Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Khatibur Rasyadi
150. Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Zigo Rolanda
151. Departemen Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Gania Kartasasmita
152. Departemen Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Denni Panjaitan

Dewan Kehormatan: Aburizal Bakrie
Dewan Pembina: Agus Gumiwang Kartasasmita
Dewan Etik: Muhammad Hatta
Pusat Data dan Transformasi Digital: Maman Abdurrahman
Lembaga Komunikasi dan Informasi: Dave Laksono
Mahkamah Partai: Freedy Latimahina
Badan Penelitian dan Pengembangan: Prof Dr Yudi Krisnandi
Badan Saksi Nasional: Syahmud Ngabalin

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) dengan kredit macet atau TWP90 di atas 5% untuk membuat rencana perbaikan. Regulator mencatat masih ada 22 dari 97 perusahaan P2P lending dengan TWP90 di atas 5% per September 2024.Angka tersebut setara dengan 22,68% pemain, di mana jumlah yang cukup signifikan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman pun menghimbau perusahaan untuk membuat rencana perbaikan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya.

Terlebih regulator melalui Road Map Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023-2028 sudah memberikan pedoman bagi industri. “Dan bagi yang TWP90 melampaui 5% diminta untuk membuat action plan langkah perbaikan,” kata Agusman kepada Bisnis baru-baru ini(6/11/2024).

Agusman sebelumnya memastikan bahwa regulator pun telah memberikan surat peringatan dan tetap melakukan pengawasan terhadap kualitas pendanaan LPBBTI. Pihaknya pun tidak segan untuk memberikan sanksi apabila ada pelanggaran.

“Pemberian sanksi administratif dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan [juga akan dilakukan],” kata Agusman.

Secara umum, OJK mencatat kredit macet industri fintech P2P lending masih terjaga per September 2024. Dilihat dari TWP90 pada periode tersebut, mencapai sebanyak 2,38%.

Angka tersebut juga turun apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yakni 2,82%. Namun demikian, OJK mencatat masih ada 22 dari 97 perusahaan P2P lending dengan TWP90 di atas 5%.

KOLAKA UTARA, iNews.id - Polisi menangkap dua pengedar narkotika jenis sabu di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Sulawesi Tenggara (Sultra). Keduanya berinisial E (48) dan S (40) yang ditangkap dengan barang bukti sabu 29,75 gram, Kamis (7/11/2024) tengah malam.

Humas Polres Kolut Aipda Arif Afandi mengatakan, kedua pengedar narkoba kelas teri ini merupakan warga Kabupaten Kolaka. S berasal dari  Desa Ulukalo, Kecamatan Iwoimendaa dan E dari Desa Iwoimopuro, Kecamatan Wolo.

"Pelaku S ditangkap pertama di Desa Watuliu dengan dua saset sabu siap edar di saku celana seberat 2,67 gram. Satu unit HP Infinix Smart 8 hitam miliknya langsung disita," ujarnya, Jumat (8/11/2024).

Saat interogasi, pelaku S mengaku sabu itu diperoleh dari E yang ada di Kecamatan Wolo. Tim Sat Resnarkoba langsung mendatangi rumah E dan melakukan penggeledahan.

"Delapan saset ditemukan di rumah E seberat 27,08 Gram. Petugas juga menyita satu HP Oppo A3X biru toska dan timbangan digital," katanya.

Dikatakan, kedua pengedar saat ini telah diamankan di sel tahanan Polres Kolut. S dan E dijerat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU-RI Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa pemerintah akan menetapkan tanggal 27 November 2024 sebagai hari libur nasional.

Penetapan ini berkaitan dengan pelaksanaan pencoblosan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang dijadwalkan pada hari tersebut.

"Iya, rencananya begitu (27 November libur nasional)," ujar Prasetyo saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusumah, Jumat (8/11/2024).

Prasetyo menjelaskan, dalam waktu dekat, ia akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Menteri Dalam Negeri Jenderal (Purn) Tito Karnavian.

"Saya berencana memang dalam hari-hari dekat ini akan berkoordinasi dengan teman-teman KPU dan Pak Mendagri," imbuhnya.

Pilkada 2024 akan diselenggarakan di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota

Seluruh masyarakat Indonesia yang telah ditetapkan sebagai pemilih akan memiliki kesempatan untuk mencoblos atau memilih calon wali kota, bupati, dan gubernur pilihan mereka.

Calon yang terpilih akan memimpin pada periode 2024-2029.

Perlu dicatat bahwa penetapan hari libur nasional untuk pelaksanaan Pilkada bukanlah hal baru.

Pada 2020, pemerintah juga menetapkan hari pemungutan suara Pilkada serentak, yang berlangsung pada 9 Desember 2020, sebagai hari libur nasional.

Penetapan tersebut dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) nomor 22 tahun 2020.

Jakarta: Setelah menjalani masa rehabilitasi narkoba, Andrew Andika akhirnya bisa menghirup udara segar. Kuasa Hukum Andrew, Ricci Chandra mengatakan, sebenarnya kliennya tersebut bukan pecandu narkoba.

Ricci menyebut Andrew saat ini telah bersih dari zat-zat terlarang itu. Saat penangkapan yang terjadi pada 26 September 2024 lalu, Andrew hanya ikut-ikutan temannya untuk memakai narkoba.

“Dia hanya kebawa dengan teman-temannya pada saat malam itu, satu malam itu saja ya, satu kali dia pakai obat terlarang itu," kata Ricci di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat.
Setelah menjalani rehabilitasi satu bulan rawat inap, selanjutnya suami Tengku Dewi ini tetap harus menjalani dua bulan rawat jalan, untuk mengontrol kondisinya usai rehabilitasi.

baca juga: Bantah Terlibat Bisnis Narkoba, Ammar Zoni Menangis di Persidangan

“Selama dua minggu sekali harus datang ke tempat panti rehab untuk diperiksa tentang kesehatan Andrew,” ucap Ricci.

Ricci juga mengungkap alasan Andrew hingga bisa menggunakan narkoba malam itu. Katanya, semua itu karena Andrew tidak enak hati menolak ajakan teman-temannya.

"Ya jelas karena dia hanya dikasih salah satu pil ekstasi, itu pun menggunakan sekali, saat malam terjadi sebelum penangkapan," tambahnya.

Sebelumnya Andrew bersama kelima temannya melakukan pesta narkoba. Pihak kepolisian mendapat laporan, kemudian melakukan penelusuran, Andrew ditangkap di kediamannya di Bogor pada Kamis, 26 September 2024.

Kelima teman Andrew juga ditangkap pihak kepolisian di hotel kawasan Jakarta Selatan. Mereka kepergok sedang berpesta narkoba di dalam sebuah kamar hotel. Atas kejadian ini, keenam orang tersebut harus menjalani rehabilitasi narkoba.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ELG)

Jakarta -

PT Trans Retail Indonesia membuka konsep bisnis baru berupa pusat grosir bernama Groserindo dengan gerai pertamanya yang berlokasi di Komp. Billy Moon, Jl. Raya Kalimalang No. 1 Blok D-E, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Gerai pertama Groserindo ini resmi dibuka hari ini, Jumat (8/11/2024) oleh Founder and Chairman CT Corp Chairul Tanjung bersama President Director & CEO PT Trans Retail Indonesia Shafie Shamsuddin, Direktur Groserindo Edo Wikar, serta Ketua Umum Kadin Jakarta Diana Dewi.

Peresmian gerai pertama ini dilakukan secara simbolis melalui pemotongan tumpeng kemudian dilanjutkan dengan potong pita, yang keduanya dilakukan langsung oleh Chairul Tanjung bersama tamu undangan lainnya.

"Ini adalah Groserindo Kalimalang yang pertama kita bangunkan. Ini adalah pusat grosir di mana kita fokus kepada customer-customer khususnya UMKM dan juga customer-customer warung, pemilik laundry, pemilik F&B itu bisa juga belanja di tempat kita Groserindo," kata President Director & CEO PT Trans Retail Indonesia Shafie Shamsuddin.

CT Buka Groserindo di Kalimalang Foto: Ignacio Geordi Oswaldo

Tak lupa Chairul Tanjung juga menyempatkan diri untuk berkeliling gerai pertama Groserindo ini. Sesekali ia terhenti untuk melihat-lihat produk apa saja yang dijual serta berbincang-bincang dengan para staff di sana.

Berbeda dengan pusat grosir lainnya, Shafie menjelaskan Groserindo berinovasi dengan berkolaborasi dan terintegrasi sejumlah layanan e-commerce seperti Grab, Allo Fresh, efishery, dan Bukalapak. Sehingga pusat grosir ini dapat memberi layanan secara online.

Lebih lanjut ia mengatakan Groserindo juga terkoneksi dengan ekosistem usaha Trans Retail lainnya melalui layanan Membership, Points & Coupon (MPC). Melalui layanan keanggotaan itu pelanggan bisa mendapat poin yang tentunya dapat digunakan untuk pembelajaran di ekosistem Trans Retail.

Terakhir, ia meyakinkan bahwa Groserindo merupakan pusat grosir dengan harga kompetitif. Dengan begitu pelanggan bisa mendapatkan keuntungan lebih saat berbelanja di pusat grosir ini.

CT Buka Groserindo Foto: Ignacio Geordi Oswaldo

(fdl/fdl)

Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bertahan menguat hingga akhir sesi I hari ini. Jumat (8/11), IHSG naik 0,94% atau 67,81 poin ke 7.311,67 hingga akhir perdagangan sesi I di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Delapan indeks sektoral menyokong kenaikan IHSG di akhir sesi I hari ini. Sektor barang baku melesat 2,80%. Sektor teknologi terbang 1,93%. Sektor transportasi dan logistik melaju 0,64%. Sektor kesehatan naik 0,43%. Sektor perindustrian menanjak 0,39%. Sektor infrastruktur terangkat 0,28%. sektor energi menguat 0,22%. Sektor barang konsumsi primer naik tipis 0,02%.

Sementara tiga indeks sektoral turun saat IHSG naik. Sektor barang konsumsi nonprimer terjun 0,89%. Sektor keuangan melorot 0,23%. Sektor properti dan real estat terkoreksi 0,11%.

Top gainers LQ45 hingga siang ini adalah:

• PT Barito Pacific Tbk (BRPT) 5,62%
• PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) 3,57%
• PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) 3,28%

Top losers LQ45 terdiri dari:

• PT Indosat Tbk (ISAT) -3,49%
• PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) -2,56%
• PT ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA) -2,27%

Total volume transaksi bursa mencapai 10,32 miliar saham dengan nilai transaksi Rp 5,45 triliun. Sebanyak 258 saham turun harga. Ada 284 saham yang menguat dan 222 saham flat.

IHSG tercatat masih melemah 2,58% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG naik tipis 0,53%.

Tonton:IHSG Turun, CEK 10 Saham LQ45 dengan PER Terendah & Tertinggi 7 November 2024

BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, menekankan pentingnya koordinasi intensif antarintelijen dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Saat menyampaikan paparan pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (7/11/2024), Herindra menyampaikan perlunya sinergi yang lebih kuat dalam mengantisipasi ancaman yang kian kompleks di era digital.

Herindra mengingatkan para aparat intelijen daerah agar tidak bekerja sendiri-sendiri atau menahan informasi yang dimiliki.

Dia menyebut fenomena ini sebagai “penyakit” yang masih terjadi dalam lingkup intelijen di berbagai wilayah.

“Jangan ada informasi di tahan sendiri. Saling sharing. Ini jadi tantangan kita semua,” kata Herindra.

Dia menyampaikan, koordinasi yang efektif memungkinkan deteksi dini terhadap berbagai ancaman yang mungkin muncul selama proses Pilkada.

Herindra menekankan urgensi berbagi informasi secara tepat waktu, terutama di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi di era digital.

Baginya, informasi yang terlambat diteruskan justru kehilangan manfaatnya dalam proses mitigasi ancaman.

“Informasi kalau tidak tepat waktu, enggak ada manfaatnya,” ujar Herindra.

Menurutnya, kolaborasi lintas instansi, khususnya antara BIN, TNI, Polri, dan kejaksaan, sangat krusial dalam menjaga stabilitas selama Pilkada. Ia menyebut kerja intelijen dalam senyap, tetapi meminta aparat agar tetap waspada dan aktif.

BIN juga berupaya memastikan adanya akses informasi yang merata dan terkoneksi antarwilayah, terutama daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur.

Melalui koordinasi lintas sektor, Herindra optimis deteksi dini dan mitigasi ancaman dapat dilakukan lebih efektif, dan akan menciptakan kondisi aman dan kondusif bagi masyarakat dalam menjalani Pilkada 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polres Metro Jakarta Barat menangkap delapan orang yang terlibat dalam praktik jual beli rekening untuk judi online di sebuah rumah di Perum Cengkareng Indah, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.

Para pelaku yang ditangkap terdiri dari RS (31), DAP (27), Y (44), ME (21), RF (28), RH (29), AR (22), dan RD (28).

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi menyatakan bahwa kasus ini terbagi menjadi tiga kluster.

"Kluster pertama yaitu peserta. Dalam hal ini, yang dimaksud peserta adalah orang atau warga yang menjual atau menyewakan rekening miliknya kepada tersangka RS. Dalam kluster ini, ada dua orang ditetapkan sebagai tersangka," kata Syahduddi, Jumat (8/11/2024).

Kluster kedua adalah orang yang merekrut peserta. Mereka mengajak warga untuk membuat rekening yang kemudian dijual atau disewakan untuk digunakan dalam judi online di Kamboja.

"Pada kluster kedua ini, tiga pelaku ditetapkan sebagai tersangka karena menjaring peserta," lanjut Syahduddi.

Sementara itu, kluster ketiga adalah pemilik bisnis jual beli atau sewa rekening. Para pelaku dalam kluster ini mendapatkan keuntungan dengan menyediakan rekening bagi bandar judi di Kamboja.

"Harga per satu rekening telah ditetapkan sekitar Rp 10 juta dengan rincian satu rekening Rp 2 juta, satu unit ponsel Rp 3 juta, serta biaya ongkos kirim dan keamanan sebesar Rp 5 juta," ungkap Syahduddi.

RS, selaku pemilik bisnis, mengirimkan satu unit ponsel yang telah terinstal aplikasi m-banking kepada bandar judi di Kamboja melalui jasa pengiriman di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

"Di sana juga yang menampung adalah warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Kamboja sebagai pengelola situs judi online," pungkas Syahduddi.

Penangkapan bermula saat polisi menciduk empat orang, yaitu RD, AR, ME, dan RH, yang baru saja menyerahkan kartu ATM dan buku tabungan di lokasi tersebut.

Mereka diketahui memperpanjang kontrak nomor rekening, ATM, dan buku tabungan yang akan dipakai untuk transaksi judi online di Kamboja.