REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH— Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menyerahkan Taushiyah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut kepada Pemerintah Aceh untuk dapat diterapkan dalam kegiatan nasional tersebut.

"Terima kasih telah diberi masukan pelaksanaan PON, kita terus mengedukasi tamu memberikan pengertian bahwa Aceh ini syariat islam, Islam itu rahmatan lilalamin," kata Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, di Banda Aceh, Sabtu.

Pernyataan itu disampaikan Bustami Hamzah usai menerima Taushiyah Nomor 5 Tahun 2024 tentang pelaksanaan PON dari Ketua MPU Aceh Tgk Faisal Ali alias Lem Faisal, di kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Bustami menyampaikan Taushiyah MPU Aceh tersebut memiliki 12 poin, salah satunya memuat tentang permintaan agar Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sebagai panitia penyelenggara serta masyarakat untuk mewujudkan PON XXI sebagai sarana yang mengangkat martabat kekhususan dan keistimewaan Aceh di bidang syariat Islam.

Dia menegaskan selama perhelatan PON nantinya pada pendatang atau tamu dari luar Aceh akan melihat bagaimana penerapan syariat Islam di Aceh.

Bustami berharap Taushiyah MPU Aceh tentang pelaksanaan PON ini bisa menjadi panduan dalam melangkah ke depan, khususnya dalam aspek-aspek penerapan syariat Islam di Aceh.

"Walaupun ada yang berbeda keyakinan, tapi kita saling menghargai. Saya berharap tamu dengan berbeda keyakinan itu juga bisa dilayani dengan baik," ujar Bustami.

Sementara itu Ketua MPU Aceh Lem Faisal menyatakan Taushiyah tersebut dikeluarkan sebagai sumbangsih MPU Aceh dalam menyukseskan PON XXI, khususnya di Aceh.

Dia menyebutkan Taushiyah itu juga memuat permintaan kepada pemerintah serta pelaku usaha kuliner dapat menjaga transparansi harga, menyediakan makanan halal yang higienis serta memperhatikan prinsip syariat Islam.

"Kalau kita melibatkan pihak swasta dalam bidang konsumsi, kita harapkan untuk menyediakan makanan halal," ucapnya.

Berikut isi 12 poin Taushiyah MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2024 tentang PON XXI Aceh-Sumut 2024.

1. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sebagai panitia penyelenggara serta masyarakat Aceh diminta untuk mewujudkan PON XXI 2024 sebagai sarana yang mengangkat martabat kekhususan dan keistimewaan Aceh di bidang syariat Islam dan peran ulama, pendidikan dan adat Aceh

2. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota diminta untuk menyediakan sarana, fasilitas ibadah (muadzin dan imam), dan sanitasi yang memadai, Islami dan nyaman pada tempat pelaksanaan kegiatan PON XXI 2024

3. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sebagai panitia penyelenggara PON XXI tahun 2024 untuk melibatkan pengusaha lokal dalam menyukseskan PON XXI 2024

4. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat diminta untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta stabilitas sosial sebagai wujud menjaga marwah orang Aceh

5. Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota dan panitia pelaksana PON XXI tahun 2024 agar menempatkan para atlet, tamu, dan penonton sesuai dengan jenis kelamin masing masing (laki-laki dan perempuan) di tempat-tempat pelaksanaan kegiatan dan penginapan

6. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota diminta untuk melakukan penataan fasilitas umum dan objek destinasi wisata lainnya yang bernilai estetika dengan menampilkan atribut dan simbol-simbol syariat Islam dan adat Aceh

7. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dan pelaku usaha kuliner diminta untuk menjaga transparansi harga, menyediakan makanan yang higienis serta memperhatikan prinsip-prinsip syariat Islam

8. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota diminta untuk menciptakan arena PON XXI tahun 2024 yang bersih, indah dan tertib serta ramah anak, perempuan dan penyandang disabilitas

9. Pelaku usaha, jasa dan masyarakat diharapkan untuk menjaga stabilitas harga dan tidak mempermainkan harga barang dan jasa di luar ketentuan yang berlaku

10. Masyarakat diminta agar menghormati dan memberikan pelayanan kepada atlet dan tamu dengan ramah, sopan dan santun sebagaimana kultur orang Aceh peumulia jamee adat geutanyoе (memuliakan tamu adat Aceh)

11. Panitia pelaksana dan peserta PON XXI tahun 2024, serta pengunjung, untuk menjaga ketepatan waktu shalat dan menghargai serta menghormati kearifan lokal Aceh

12. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota agar membuat buku panduan buku yang menyampaikan tentang kekhususan dan kearifan lokal Aceh.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi di provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) demi mendorong produktivitas padi di wilayah tersebut. Para petani juga diberikan kemudahan dalam melakukan penebusan pupuk.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengungkapkan, kuota pupuk subsidi tahun ini sudah ditingkatkan dari semula 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Oleh karena itu, Pupuk Indonesia akan memastikan stok pupuk bersubsidi di berbagai daerah aman sesuai regulasi dan kemudahan petani dalam menebus pupuk bersubsidi.

"Saat ini, petani yang telah terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi cukup datang ke kios dengan membawa KTP. Kemudahan ini setelah Pupuk Indonesia menerapkan aplikasi i-Pubers di 27.000 kios yang telah tersebar di Indonesia,” jelas Rahmad dalam keterangan resminya, Minggu (7/7).

Ia menambahkan, pihkanya akan terus memperketat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi sehingga tepat sasaran. Petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus memenuhi kriteria, yaitu wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), dan menggarap lahan maksimal 2 ha.

Selain itu, komoditas strategis yang berhak menerima subsidi pupuk dibatasi sembilan komoditas saja. Antara lain padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao.

Secara nasional, Pupuk Indonesia menyediakan stok pupuk bersubsidi 1.209.509 ton. Itu terdiri dari urea sebesar 688.936 ton dan NPK sebesar 520.573 ton, termasuk NPK Formula Khusus. Untuk stok di Sulsel disediakan sebanyak 819.803 ton. Rinciannya, pupuk Urea bersubsidi 170.116 ton, NPK Phonska 126.346 ton dan NPK Kakao 3.180 ton.
Sedangkan stok sampai 2 Juli 2024 di Sulsel disediakan sebanyak 79.777 ton. Semua stok tersebut berada di gudang Lini III atau tingkat kabupaten/kota, sehingga aman untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani di Sulsel selama 14 hari ke depannya.
Untuk menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Sulsel, Pupuk Indonesia juga menyiapkan sejumlah fasilitas penunjang. Antara lain 4 gudang Lini II dan 43 gudang Lini III. Kemudian 53 Distributor, 1.105 Kios serta sebanyak 30 Petugas Lapang yang akan memastikan semua petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan regulasi.

"Kami berharap stok dan alokasi pupuk bersubsidi ini dapat dioptimalkan petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani serta dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional," pungkas Rahmad.

Rahmad juga mendampingi Presiden Joko Widodo saat saat melakukan kunjungan ke kawasan pertanian di Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Jumat (5/7). Kunjungan itun dilakukan dalam rangka memastikan pelaksanaan program pompanisasi.

Petani Bantaeng selama ini hanya bisa menanam padi dalam setahun karena sulitnya air. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan 80 pompa untuk irigasi sehingga dalam setahun petani bisa menanam padi hingga tiga kali.

Tangsel: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan, Banten, melaporkan sebanyak enam unit rumah rusak akibat tertimpa atap sekolah Faradisa Islamic School di Pamulang, Minggu, 7 Juli 2024.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sejumlah fasilitas rumah mengalami kerusakan, terutama bagian atapnya.

"Menimpa enam rumah warga, namun tidak ada korban jiwa pada kejadian itu," kata Anggota Pusat Pengendalian Operasional BPBD Kota Tangsel, Malik Kurniawan di Tangerang, Minggu, 7 Juli 2024.
Ia menjelaskan peristiwa itu terjadi di Jalan Gurame 3 No 19 RT/RW 01/01, Kelurahan Bambu Apus, Pamulang. Seluruh atap bangunan sekolah bertingkat itu rusak berat yang diakibatkan oleh hujan lebat disertai angin kencang pada beberapa waktu lalu.

"Ini dampak hujan lebat disertai angin kencang, akibatnya atap gedung sekolah sepanjang 29 meter dan lebar 8,4 meter rusak berat," terangnya.

Ia mengungkapkan atas insiden yang terjadi itu terdapat satu keluarga korban rumah rusak mengungsi ke tempat lebih aman. "Ada Satu kepala keluarga mengungsi," ucapnya.

Satgas BPBD Kota Tangsel telah mengevakuasi material serta bangunan gedung sekolah yang menimpa sejumlah rumah warga sekitar tersebut. Selain itu, pihaknya juga telah menyalurkan bantuan berupa sembako dan makanan siap saji yang diserahkan langsung kepada para korban.

"Pagi tadi kami juga sudah mendistribusikan bangunan makanan siap saji kepada enam kepala keluarga terdampak," kata dia.

(WHS)

Tanggul di bantaran ruas Tol JORR, di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, longsor, pada Sabtu (6/7) siang kemarin.

Salah satu warga sekitar, Fiqri, mengaku sempat mendengar suara kencang saat tanggul longsor.

"Hujan deras tiba-tiba ada suara, pas saya keluar ada yang roboh, untungnya enggak ada yang lalu lalang lewat. Tiba-tiba langsung roboh," katanya saat ditemui kumparan di lokasi sekitar kejadian, Minggu (7/7).

"[Suara] kencang sekali, orang saya di atas [lantai 2 kos]," sambung dia.

Setelah insiden itu, warga dan pihak kelurahan pun langsung berkumpul di lokasi kejadian. "Jadi, warga dulu kumpul, ada pihak kelurahan. Lalu pihak kelurahan baru ngabarin Jasa Marga dan lainnya," ujar Fiqri.

Lebih lanjut, Fiqri mengungkapkan, insiden serupa juga pernah terjadi sebelumnya. Total, ada tiga kali kejadian dengan yang saat ini.

Namun, ia tak mengetahui persis insiden sebelumnya yang sempat terjadi.

"Iya, udah yang ketiga kali, ini tembok terakhir," imbuh dia.

Ia mengaku khawatir dengan tanggul longsor yang menimpa di lokasi sekitar tempat tinggalnya. Fiqri pun berharap kejadian serupa tak terulangi lagi.

"Kekhawatiran ada lah, apalagi di pinggir jalan yang ditakutin itu doang. Mudah-mudahan enggak terjadi lagi," ucapnya.

"Kalau bisa bangunannya lebih kokoh lagi, lebih bagus lagi. Menghindari korban jiwa lah," pungkas dia.

Sebelumnya, Kapolsek Pesanggrahan, Kompol Tedjo Asmoro, mengatakan longsornya tanggul itu disebabkan hujan deras yang melanda.

"Iya (tanggul longsor karena) hujan," kata Tedjo saat dikonfirmasi.

Ia menerangkan, hujan yang terus mengguyur membuat konstruksi tanggul tak kuat menahannya.

Tak ada korban dalam peristiwa ini. Tedjo memastikan, jalan tol juga tetap bisa dilalui dengan normal.

"Enggak ada korban, (longsoran ke) jalan buntu," ungkap dia.

"(Tol) bisa dilalui, aman," katanya.

Saat ini, pihak BPBD DKI Jakarta dan Jasa Marga masih melakukan pengerukan tanah yang menutupi jalan dengan menggunakan alat berat.

Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma tengah mengintensifkan bantuan terintegrasi untuk penanganan kusta di beberapa wilayah di Indonesia. Bantuan itu meliputi pengobatan kusta, pembangunan lumbung sosial, penyediaan instalasi pengolahan air bersih bertenaga surya, hingga pemberian Rumah Sejahtera Terpadu (RST) bagi pengidap kusta.

Dalam kurun waktu Mei hingga Juni 2024, setidaknya bantuan terintegrasi itu sudah tersebar di lima kabupaten di seluruh Indonesia, yaitu di Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

"Banyak saudara-saudara kita yang terkena kusta, kita putuskan membuat program penanganan kusta sebelum terlambat," ucap Risma dalam keterangannya, Minggu (7/7).

Risma mengungkapkan, penanganan kusta bisa berdampak pada masalah ekonomi. Sebab ketika pengidap kusta mengalami disabilitas fisik atau dikucilkan, maka mereka bisa kehilangan produktivitas dan mata pencahariannya.

"Pengidap kusta kita obati sampai tuntas, dan secara bersamaan, anggota keluarga yang lain dipisahkan agar tidak tertular," tutur Risma.

Para penderita kusta bisa dirawat di RST yang memang dibangun untuk memisahkan mereka sementara dari anggota keluarga yang lain untuk mencegah penularan sembari berkegiatan. Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, misalnya, RST yang dibangun persis di depan rumah keluarga pengidap kusta juga dilengkapi bantuan kewirausahaan seperti untuk ternak ayam atau menanam sayur.

"Telur dan sayuran yang dihasilkan kemudian bisa dijual atau dikonsumsi sendiri oleh pengidap kusta untuk menambah gizi mereka," jelas Risma.

Selain RST, Risma juga merancang pembangunan instalasi pengolahan air bersih dan air layak minum bertenaga surya di wilayah-wilayah dengan kasus kusta. Air bersih ini, kata Risma, bisa membantu pencegahan penularan kusta.

Misalnya saja di Kabupaten Barito Kuala yang sebagian besar masyarakatnya masih menggunakan sungai kecil di dekat rumah untuk kebutuhan sehari-hari. Karena digunakan bersama-sama dengan pengidap kusta, aliran sungai tersebut bisa menjadi media penularan.

Selain menyediakan pengolahan air bersih, Risma juga memastikan kebutuhan sehari-hari pengidap kusta bisa terpenuhi. Salah satunya dengan membangun lumbung sosial yang dilengkapi obat-obatan, alat makan, perlengkapan mandi, hingga perlengkapan tidur.

"Biasanya lumbung sosial disiapkan untuk penanganan korban bencana alam. Nah kali ini kita buat untuk penanganan kusta. Jika Bapak Ibu kesulitan mendapatkan sabun, handuk dan perlengkapan lainnya, silakan datang ke lumbung sosial. Kami sediakan,” tutur Risma.

Hingga saat ini, bantuan lumbung sosial khusus penderita kusta sudah dibagikan di sembilan titik; instalasi pengolahan air bersih di enam titik; dan RST di tujuh titik yang tersebar di lima kabupaten berbeda. Seluruh bantuan tersebut saling terintegrasi agar bisa menekan kasus kusta dan menyembuhkan pengidap kusta.

“Jika pengidap kusta sembuh dan bisa produktif kembali, artinya kita sudah bisa mencegah kemiskinan. Itulah yang menjadi prioritas kita bersama,” tutup Risma.

Bisnis.com, JAKARTA – Politisi Anies Rasyid Baswedan mengamini menerima undangan untuk menjadi saksi dari pernikahan putri ke-7 Rizieq Shihab, Syarifah Zahra Syihab, dengan Habib Husein Bin Anies Assegaf.

Hal ini disampaikan Anies Baswedan saat menghadiri pernikahan putri ke-7 Rizieq Shihab, Syarifah Zahra Syihab, dengan Habib Husein Bin Anies Assegaf di Markaz Syariah Petamburan, Jakarta Pusat, Minggu (7/7/2024) pagi.

"Betul, saya menerima undangan. Saya mengucapkan selamat atas pernikahan Syarifah Zahra dengan Sahid Husein semoga pernikahan ini nanti menghadirkan keluarga sakinah," ujar Anies Baswedan kepada wartawan.

Tak hanya itu, Anies juga membenarkan bahwa dirinya turut diminta menjadi saksi oleh pihak keluarga mempelai.

"Tadi saya diminta menjadi saksi," ucapnya.

Menurut pantauan Bisnis, Anies hadir menggunakan baju koko putih dengan peci hitam. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu duduk bersandingan dengan Rizieq Shihab.

Pernikahan putri Rizieq Shihab turut dihadiri politikus PKS Salim Segaf Al-Jufri yang mengenakan pakaian bernuansa putih dan terlihat berada di dekat calon mempelai laki-laki saat prosesi akad nikah dimulai.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap dugaan mark up (penggelembungan harga) dalam impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun.

Penggelembungan harga itu diduga menimbulkan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.

"Nanti kami usulkan dan dorong. Bisa diungkap sejauh mana kebenarannya,” kata Daniel Johan dikutip dari Tribunnews.com, Minggu (7/7/2024).

Menurut dia, pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap terkait dugaan skandal impor beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

Selain itu, kata dia, pembentukan Pansus skandal impor beras diperlukan untuk memperbaiki tata kelola pangan RI.

Daniel Johan menekankan, pembentukan Pansus juga sebagai komitmen dan langkah pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

“Sekaligus perbaiki tata kelola dan memastikan komitmen dan langkah pemerintah dalam wujudkan kedaulatan pangan dan keberpihakan kepada petani dan kemandirian pangan,” tambahnya.

Sebelumnya, Bapanas dan Bulog telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penggelembungan harga beras impor.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto selaku pelapor mengatakan, jumlah beras yang diimpor itu 2,2 juta ton dengan selisih harga mencapai Rp 2,7 triliun.

“Harganya jauh di atas harga penawaran. Ini menunjukkan indikasi terjadinya praktik mark up,” kata Hari saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/6/2024).

Penjelasan Bulog dan Bapanas

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menuturkan, persoalan keterlambatan bongkar muat atau demurrage sudah pernah dijelaskan pihaknya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR beberapa waktu lalu.

Menurutnya, keterlambatan bongkar muat adalah hal yang tidak bisa dihindarkan dan menjadi bagian dari risiko handling komoditas impor.

"Jadi misalnya dijadwalkan 5 hari, menjadi 7 hari. Mungkin karena hujan, arus pelabuhan penuh, buruhnya tidak ada karena hari libur, dan sebagainya. Dalam mitigasi risiko importasi, demurrage itu biaya yang sudah harus diperhitungkan dalam kegiatan ekspor impor, kata Bayu dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

"Adanya biaya demurrage menjadi bagian konsekuensi logis dari kegiatan ekspor impor. Kami selalu berusaha meminimumkan biaya demurrage dan itu sepenuhnya menjadi bagian dari biaya yang masuk dalam perhitungan pembiayaan perusahaan pengimpor atau pengeskpor,” imbuh dia.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Bapanas sesuai tugas dan fungsinya sebagai regulator yang secara teknis tidak masuk ke dalam pelaksanaan importasi yang menjadi kewenangan Bulog.

"Dan Bulog juga sudah mengklarifikasi bahwa terkait perusahaan Vietnam tersebut tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anggota DPR Dorong Pansus Ungkap Dugaan Mark Up Impor Beras"

JAKARTA, investor.id – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi masih ada potensi peningkatan curah hujan secara signifikan di sejumlah wilayah Indonesia. Hujan intensitas sedang hingga lebat diprediksi terjadi sampai 11 Juli 2024.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto mengungkapkan, belakangan ini terjadi hujan lebat di sejumlah wilayah Tanah Air, meski bulan Juli dan Agustus tahun ini masuk dalam periode puncak musim kemarau.

“Betul sebagian besar wilayah Indonesia terjadi di bulan Juli dan Agustus 2024 yaitu sebanyak 77,27%, dimana 63,95% durasi musim kemarau diprediksi terjadi selama 3 hingga 15 dasarian. Meski demikian, bukan berarti dalam periode kemarau tidak ada hujan sama sekali, tetap ada hujan, meski kisaran di bawah 50 mm/dasariannya,” terang Guswanto melalui keterangan resmi, dikutip Minggu (7/7/2024).

Guswanto mengungkapkan, dalam sepekan ke depan, masih terdapat potensi peningkatan curah hujan secara signifikan di sejumlah wilayah Indonesia.

Fenomena ini disebabkan oleh dinamika atmosfer skala regional-global yang cukup signifikan. Diantaranya, termonitornya aktivitas fenomena Madden Julian Oscillation (MJO), Gelombang Kelvin dan Rossby Equatorial di sebagian besar wilayah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Sebagian besar Papua.

Selain itu, suhu muka laut yang hangat pada perairan wilayah sekitar Indonesia memberikan kontribusi dalam menyediakan kondisi yang mendukung pertumbuhan awan hujan signifikan di wilayah Indonesia. “Fenomena atmosfer inilah yang memicu terjadinya dinamika cuaca yang berakibat masih turunnya hujan di sebagian besar wilayah Indonesia,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani memprediksi, kombinasi pengaruh fenomena-fenomena cuaca tersebut akan menimbulkan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau angin kencang di sebagian besar wilayah Indonesia pada tanggal 5 hingga 11 Juli 2024. Wilayah yang dimaksud yaitu, Pulau Sumatra, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau Papua.

Andri mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai terhadap kemungkinan adanya potensi hujan yang dapat mengakibatkan banjir dan longsor. Utamanya masyarakat yang bermukim di wilayah perbukitan, dataran tinggi, juga sepanjang daerah aliran sungai.

“Selagi masih turun hujan, alangkah baiknya dimanfaatkan untuk menabung air. Hemat dan menggunakan air secara bijak, supaya memiliki cadangan air saat puncak musim kemarau melanda wilayah kita nantinya,” pungkas dia.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com – Sarinah, anggota PT Aviasi Pariwisata (Persero) yang dikenal dalam ritel modern, membuka gerai baru mereka di Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu (6/7/2024).

Inisiatif kolaboratif antara Sarinah dan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (PT TWC) bertujuan memberikan pengalaman berbelanja yang istimewa kepada wisatawan.

“Kami melihat bahwa kunjungan ke Candi Prambanan terus meningkat, baik dari wisatawan lokal maupun internasional," kata Direktur Utama PT Sarinah, Fetty Kwartati dalam rilis resmi yang Kompas.com terima Minggu (7/7/2024).

Dengan kehadiran Sarinah, pihaknya ingin memastikan setiap kunjungan wisatawan menjadi pengalaman berbelanja yang berkesan dengan menampilkan berbagai produk UMKM berkualitas.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas Travel (@kompas.travel)

Apa yang dijual di Sarinah Prambanan

Sarinah Prambanan mempersembahkan rangkaian produk unggulan UMKM, termasuk perhiasan perak, aksesori, serta makanan ringan seperti kopi dan jamu.

Sarinah Prambanan juga menghadirkan atmosfer berbelanja yang eksklusif, setara dengan Sarinah Thamrin di Jakarta.

Sarinah telah melakukan seleksi produk secara ketat dari seluruh penjuru Indonesia untuk memastikan keunggulan Sarinah Prambanan.

Dalam pilihan produknya, Sarinah memprioritaskan UMKM Yogyakarta dan sekitarnya, sebagai bagian dari komitmennya untuk mendukung dan mempromosikan potensi lokal kepada wisatawan.

“Merchandise store bukan sekadar tempat belanja, tetapi juga bagian dari identitas destinasi wisata," kata Direktur Pemasaran dan Pengembangan Bisnis InJourney Destination Management Hetty Herawati.

Pihaknya pun memandang Candi Prambanan sebagai pusat peradaban, yang harus menghadirkan yang terbaik dari kerajinan dan kreasi lokal.

Kemitraan antara Sarinah dan InJourney Destination Management diharapkan tidak hanya menguntungkan pariwisata, tetapi juga ekonomi lokal.

Kehadiran Sarinah di Candi Prambanan diharapkan dapat meneguhkan peran Candi Prambanan sebagai cagar budaya dan mendorong pertumbuhan UMKM di sekitarnya.

Sarinah Prambanan buka hadir setiap hari dari pukul 08.00 hingga 17.00 WIB, siap menyambut para pengunjung dengan pengalaman berbelanja yang tak terlupakan di bawah kemegahan Candi Prambanan.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Parulian Paidi Aritonang menyerukan pemerintah untuk memperluas aturan terkait carbon capture storage (CCS) guna menangkap peluang ekonomi, khususnya di sektor ketenagalistrikan.

“Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi permintaan listrik yang meningkat sambil mengurangi jejak karbon. Pemerintah juga harus menjaga agar harga listrik tetap terjangkau bagi konsumen dan dunia usaha,” kata Parulian dalam FGD Pemanfaatan Teknologi CCS, seperti dikutip Minggu (7/7).

FGD ini digelar menyusul terbitnya dua regulasi penting, yakni Perpres No. 14/2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon serta Permen ESDM No. 2/2023 tentang Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Menurut Parulian, teknologi CCS tidak hanya menyimpan emisi karbon dari pembangkit listrik, tetapi juga mendukung percepatan transisi energi di Indonesia.

"Saya berharap FGD ini menghasilkan kajian kelayakan, potensi manfaat, tantangan, serta bagaimana teknologi ini dapat membantu meminimalkan risiko kenaikan tarif listrik," tambahnya.

Haposan Napitupulu, Expert Advisor PT ESSA, menyatakan bahwa implementasi CCS pada bisnis hulu migas tidak mengalami kendala karena biayanya sudah diakomodasi dalam cost recovery.

“Namun, ini berbeda dengan sektor hilir seperti ketenagalistrikan, industri, dan transportasi yang tidak memiliki mekanisme cost recovery,” tegasnya.

Ia menyarankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memetakan wilayah kerja migas yang sudah tidak optimal atau depleted reservoir dan membuka data fasilitas permukaan bagi penghasil karbon untuk dimanfaatkan sebagai penyimpanan karbon.

Saat ini, belum ada landasan hukum khusus untuk CCS di sektor ketenagalistrikan. Perpres No. 14/2024 hanya mengatur skema CCS di sektor hulu, sehingga diperlukan regulasi khusus untuk penanganan emisi CO2 di sektor ketenagalistrikan agar tidak berdampak pada peningkatan BPP.

Ridha Yasser, Asisten Deputi Energi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, menekankan pentingnya CCS dalam mengurangi emisi karbon global. “Pemerintah terus berupaya menyediakan regulasi menyeluruh untuk implementasi CCS. Ini penting untuk bersaing dalam skema karbon global,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Praktisi Hukum Migas dan EBT, Didi Setyadi, menekankan pentingnya memanfaatkan reservoir karbon dalam negeri dan menyoroti tantangan ekonomi dari teknologi baru ini.

"Kita harus mengadopsi teknologi baru, namun perlu dipertimbangkan apakah biaya ini ekonomis dibandingkan harga jual listriknya," jelas Didi.

Nurlely Aman, Senior Executive Vice President Hukum, Kebijakan, dan Kepatuhan PT PLN (Persero), menyampaikan komitmen PLN untuk mendukung penerapan CCS di sektor ketenagalistrikan Indonesia, tetapi mengingatkan perlunya memperhatikan implikasi finansial bagi pihak yang bukan pengelola minyak dan gas.

Menurutnya, monetisasi depleted well/reservoir harus dioptimalkan dan regulasi CCS harus ditempatkan dengan tepat, baik sebagai instrumen penurunan emisi atau tambahan pendapatan negara.

FGD ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru dan masukan berharga bagi pemerintah dalam menyusun regulasi yang mendukung pemanfaatan teknologi CCS untuk mendukung transisi energi di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertama kali berpartisipasi di GIIAS yang akan berlangsung pada pertengahan Juli 2024, BYD akan memperkenalkan satu mobil baru buat pasar Indonesia.

Head of Marketing Communication PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan mengatakan, BYD ingin terus membawa produk yang sesuai dan cocok dengan pasar Indonesia, apalagi dalam bentuk EV dan berteknologi tinggi.

"Di GIIAS ini kami juga akan perkenalkan lagi salah satunya (produk yang cocok dengan pasar Indonesia," kata Luther kepada Kompas.com, Minggu (7/7/2024).

Mengenai model apa yang dibawa, Luther, tidak menjelaskan lebih jauh. Cuma dari banyaknya mobil BYD yang ada di luar, dugaan yang pas buat pasar Indonesia merujuk ke dua model, Denza D9 dan M6.

Denza D9 sudah dibawa BYD saat IIMS 2024. Saat itu pengunjung diberi kesempatan buat mencoba kabin MPV bongsor dan listrik tersebut, bahkan antreannya cukup panjang.

Pada pertengahan Juni 2024, salah satu tenaga penjual BYD menyebutkan kalau Denza D9 sudah bisa dipesan. Harganya memang belum resmi rilis, tapi sudah bisa booking dengan mahar sebanyak Rp 50 juta.

Sedangkan M6, sebenarnya belum diperkenalkan secara global, baru tertangkap kamera sedang dites saja. Cuma informasi yang Kompas.com dapat dari salah satu tenaga penjual, M6 akan masuk Indonesia dan perkiraan harganya Rp 400 juta sampai Rp 500 jutaan.

"Kalau perkiraan saya kemungkinan di Rp 400 juta sampai Rp 500 jutaan. Soal kapan (meluncur) mungkin tunggu GIIAS ya, siapa tahu estimasinya lebih pasti," kata tenaga penjual BYD kepada Kompas.com, Minggu (7/7/2024).

Jadi dugaan saat ini, BYD bisa saja memboyong antara Denza D9 atau M6, bahkan bisa juga keduanya. Jadi mari tunggu saja di GIIAS yang berlangsung kurang dari dua pekan lagi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sejumlah bank jumbo di Indonesia, seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) hingga PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), semakin agresif dalam mengembangkan aplikasi super atau super app mereka. Langkah ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa besar nilai transaksi yang dihasilkan oleh aplikasi-aplikasi tersebut.

Pekan lalu, BNI meluncurkan super app bernama wondr by BNI. Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, menjelaskan bahwa peluncuran wondr by BNI adalah bagian dari transformasi BNI dalam menghadirkan inovasi di bidang aplikasi perbankan.