REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu tanda-tanda besar Hari Kiamat adalah munculnya asap (ad-dukhan). Pencantuman ad-Dukhan sebagai nama surah ke-44 dalam Alquran mengindikasikan seriusnya pertanda tersebut. Allah SWT berfirman, artinya, "Maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih" (QS ad-Dukhan: 10-11).

Imam Thabrani menyebutkan, peringatan Nabi Muhammad SAW tentang ad-dukhan tersebut bersanding dengan bahaya Dabbah (binatang melata yang keluar dari perut bumi dan memangsa manusia) dan Dajjal. Tanda-tanda ini merupakan tanda besar Hari Kiamat.

Hal ini termaktub dalam sabda Rasulullah SAW, "Sungguh Rabb-mu telah memperingatkanmu akan tiga hal, ad-dukhan (asap) yang akan mengakibatkan orang Mukmin demam dan orang kafir melepuh sehingga keluar asap dari telinganya. Kedua adalah Dabbah, dan ketiga adalah Dajjal" (HR Thabrani).

Penyebutan hadis secara urut ini mengindikasikan tahapan-tahapan dari tiga tanda-tanda kiamat kubra (besar) tersebut. Diawali dengan ad-dukhan, kemudian Dabbah, selanjutnya Dajjal.

Ada beberapa penafsiran ulama tentang makna dari ad-dukhan. Ibnu Mas'ud RA menafsirkan, ad-dukhan bisa dimaknai dengan kesempitan hidup yang melanda kaum Quraisy pada zaman Nabi Muhammad SAW.

Saat itu, Rasul SAW mendoakan kaum kafir Quraisy yang menolak dakwah Islam agar mendapat kesempitan hidup. Semenjak itu, sengsaralah kehidupan orang-orang musyrikin itu. Banyak di antara mereka yang sampai memakan bangkai dan tulang-belulang.

Ibnu Jarir ath-Thabari yang juga sepaham dengan pendapat Ibnu Mas'ud mengatakan, kesengsaraan yang dialami kafir Quraisy tersebut diibaratkan seperti asap yang menyelimuti bumi. Firman Allah SWT, artinya, "Tetapi, mereka bermain-main dalam keragu-raguan. Maka, tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata" (QS ad-Dukhan: 9-10). Menurut Ibnu Jarir, ayat ini tertuju kepada kaum kafir Quraisy pada zaman Rasulullah SAW.

Pendapat lainnya mengatakan, ad-dukhan adalah tanda besar Kiamat yang akan datang pada akhir zaman nanti. Ibnu Abbas yang meyakini pendapat ini menyebutkan, ad-dukhan berasal dari sebuah meteor dari bintang "Dzu Dzanbin" yang jatuh ke bumi. Akibat dari meteor ini menimbulkan asap yang menyebabkan demam bagi orang beriman dan melepuhkan kulit orang-orang kafir.

Melihat kepada lafaz ayat, fartaqib (maka tunggulah) menunjukkan sesuatu yang belum terjadi, tapi mengindikasikan sangat dekat kedatangannya karena ada kata perintah untuk menunggu. Pendapat ini banyak dipakai sejarawan Islam yang meneliti tanda-tanda Hari Kiamat.

Ada pula yang mengaitkan ad-dukhan dengan perang nuklir yang meracuni udara dengan gas kimia berbahaya. Hal ini diprediksikan bisa terjadi dalam Perang Armagedon (perang besar di akhir zaman) dan menjadi tanda besar Hari Kiamat.

Al-Qurthubi dalam tafsirnya (16/130) menggabungkan dua pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ini. Menurut al-Qurtubi, bisa jadi asap yang dimaksudkan ada dua sesi. Sesi pertama telah turun pada zaman Nabi SAW untuk mengazab orang kafir Quraisy. Sedangkan, sesi kedua menjadi tanda besar akan datangnya Hari Kiamat, yakni hantaman meteor ke muka bumi yang menyebabkan asap. Demikian seperti dipaparkan dalam 'Asyarathus Saa'ah (10 tanda besar Hari Kiamat, hal 383-388).

Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah ad-Dukhan mengutip perkataan Ibnu Abi Hatim yang ia terima dari Ali bin Abu Thalib. Menurutnya, hantaman meteor mengakibatkan kabut asap dan peningkatan suhu bumi. Orang beriman dilindungi dari mara bahaya tersebut. Kalaupun mereka terkena dampaknya, hanya berupa flu dan demam saja. Adapun dampak bagi orang kafir akan melepuhkan kulitnya sehingga dari telinganya pun mengeluarkan asap.

Beberapa kalangan mendeskripsikan ad-dukhan menyelimuti bumi selama 40 hari. Manusia yang merasakan ad-dukhan tersebut seperti digambarkan dalam istilah nuclear winter. Makhluk hidup, tidak hanya manusia, akan merasakan kesengsaraan. Tak terkecuali orang beriman pun akan merasakan dampaknya walau hanya sebatas demam dan flu biasa.

Segala musibah yang diturunkan Allah kepada manusia ditujukan sebagai peringatan agar mereka kembali kepada Allah. Sabda Nabi SAW, "Jika timbul maksiat pada umatku maka Allah SWT akan menyebarkan azab dan siksa kepada mereka."

Ummu Salamah RA (istri Nabi SAW) bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah waktu itu tidak ada orang saleh?"

Beliau menjawab, "Ada."

Ummu Salamah bertanya, "Apakah yang akan Allah perbuat kepada mereka?"

Rasulullah SAW bersabda, "Allah akan menimpakan kepada mereka azab sebagaimana ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Kemudian mereka akan mendapatkan keampunan dan keridhaan dari Rabbnya" (HR Ahmad).

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) memutuskan untuk tak membagikan dividen. Perseroan akan menggunakan laba bersih senilai Rp6,3 miliar untuk memperkuat struktur permodalan usaha dan fundamental keuangan.

Vice President of Corporate Secretary WSBP, Fandy Dewanto mengungkapkan bahwa dalam RUPST ini, 99,65% pemegang saham yang hadir secara luring dan daring menyetujui seluruh laba bersih digunakan sebagai penguatan modal, sejalan dengan program transformasi bisnis WSBP yaitu memperkuat fundamental keuangan dan struktur modal perusahaan.

"Kami percaya bahwa keberlanjutan adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Oleh karena itu, WSBP akan terus berupaya untuk menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan, bertanggung jawab sosial, dan dikelola dengan Tata Kelola yang Baik," ujarnya, dilansir Sabtu (6/7/2024).

Tercatat, perseroan melaporkan nilai kontrak baru sepanjang tahun 2023 sebesar Rp1,74 triliun. Fandy menjelaskan nilai tersebut meningkat 15,23% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Rp1,51 triliun. Sebanyak 81% dari Nilai Kontrak Baru ini berasal dari pelanggan eksternal.

"Keberhasilan WSBP dalam menyelesaikan berbagai proyek di tahun 2023 menjadi bukti bahwa WSBP mampu menjadi partner terpercaya dalam Industri Beton Terintegrasi, Konstruksi dan Modular di Indonesia. Kami berterima kasih kepada para pemegang saham atas dukungan dan kepercayaan yang terus diberikan," ujar Fandy

Fandi membeberkan, di tahun 2023 pendapatan usaha WSBP bersumber dari 3 lini bisnis yaitu penjualan produk Readymix dan Quarry sebesar Rp580 miliar, pendapatan dari penjualan Precast sebesar Rp540 miliar, dan pendapatan atas usaha jasa konstruksi sebesar Rp367 miliar.

Segmen Readymix dan Quarry memberikan kontribusi usaha terbesar dan meningkat 41% dari tahun lalu yang bernilai Rp411 miliar. Hal ini didukung oleh peningkatan permintaan atas produk Readymix khususnya untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Sepanjang tahun 2023, WSBP fokus dalam penyelesaian proyek yang memiliki kemampuan atau kecukupan finansial yang baik. WSBP selektif dalam mengambil dan mengerjakan proyek dalam rangka mitigasi risiko finansial seperti piutang tidak tertagih," tutup Fandy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Baru-baru ini masyarakat Indonesia digemparkan dengan kasus asusila yang menjerat seorang mantan pejabat negara.

Dalam suatu kesempatan ia pernah menyampaikan khutbah yang mengajak pada kebaikan. Namun, sayangnya, ia melakukan hal yang bertentangan dengan ajakannya.

Terkait hal ini, Imam Bukhari dalalm salah satu haditsnya pernah meriwayatkan tentang tiga ciri orang munafik. Berikut isinya.

آيَة الْمُنَافِق ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ

“Tanda-tanda orang munafik ada tiga, yaitu ketika berbicara ia dusta, ketika berjanji ia mengingkari, dan ketika ia diberi amanat ia berkhianat".

Dari hadits tersebut kita juga bisa melakukan introspeksi diri dengan melihat apakah ada tiga sifat ini dalam diri kita. Apakah jika berbicara, kita sering melakukan kedustaan? Apakah jika kita berjanji kita sering mengingkarinya? Apakah saat kita diberi amanat, kita kerap mengkhianatinya?

Selain hadits di atas, ada beberapa hadis lain yang juga menggambarkan sifat atau ciri orang munafik. Disebutkan, kaum munafik yang kerap kali mengharu-biru umat ini juga pandai bicara dan bersilat lidah, dan itulah yang ditakuti Nabi.

"Yang paling aku takuti atas kamu sesudah aku tiada ialah orang munafik yang pandai bersilat lidah." (HR Ahmad dan Thabarani).

Tidak hanya itu, dalam sebuah hadits ciri orang munafik juga digambarkan dengan cara sholat mereka. Rasulullah SAW bersabda:

“Itulah sholat orang munafik. Itulah sholat orang munafik. Itulah sholat orang munafik. (Yaitu) ia menunggu matahari sampai hampir terbenam kemudian ia berdiri (untuk sholat Asar), lalu mempercepat (tanpa ada rasa khusyuk sedikit pun) empat rakaat, tanpa mengingat Allah di dalamnya kecuali sedikit sekali.” (HR Muslim).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sprint raceMotoGP Jerman 2024 yang digelar di Sirkuit Sachsenring diyakini tidak akan kalah seru dari seri-seri sebelumnya. Aprilia akan melawan dominasi Ducati.

Pebalap Aprilia memiliki potensi yang cukup baik, mulai Maverick Vinales, Miguel Oliveira, hingga Raul Fernandez. Sayangnya, Aleix Espargaro harus absen karena cedera yang dialaminya pada seri sebelumnya.

Sedangkan dari kubu Ducati, pebalap yang memiliki performa untuk bertahan di barisan depan lebih banyak lagi. Selain Francesco Bagnaia dan Jorge Martin, ada juga Alex Marquez, Marc Marquez, Franco Morbidelli, hingga Fabio Di Giannantonio.

Namun, untuk Marc dan Diggia, kondisinya masih belum prima setelah mengalami kecelakaan pada sesi latihan Practice. Meski demikian, keduanya dinyatakan cukup sehat untuk bisa mengikuti balapan.

Persaingan dalam memperebutkan posisi puncak klasemen sementara MotoGP 2024 juga semakin sengit. Saat ini, Martin hanya unggul 10 poin dari Bagnaia.

Sprint race MotoGP Jerman 2024 akan ditayangkan pada Sabtu (6/7/2024) pukul 20.00 WIB. Sedangkan balapan utama, akan ditayangkan pada Minggu (7/7/2024) pukul 19.00 WIB.

Untuk stasiun TV nasional, bisa menonton MotoGP di saluran Trans 7. Selain itu, para pecinta MotoGP juga bisa mengikuti jalannya balapan dengan membuka link live streaming MotoGP Jerman 2024 berikut ini:
Link 1 (MotoGP)
Link 2 (Trans7)
Link 3 (Fox Sport via Vidio.com)
Link 4 (UseeTV)

Jakarta: Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menegaskan tak ada aturan pengalihan anggaran pendidikan ke dana desa. Sehingga, wacana tersebut dinilai tak bisa dilakukan.

“Sebenarnya itu meletakkan di sana itu juga tidak tepat, dasar hukumnya juga enggak ada itu. Kenapa dana pendidikan dimasukkan di dana desa. Kan itu dua hal yang berbeda, nomenklaturnya berbeda,” kata Trubus kepada Medcom.id, Sabtu, 6 Juli 2024.

Trubus menduga pengalihan anggaran itu bukan untuk memastikan desa bisa menerima dana. Diyakini, pemerintah punya maksud lain dari wacana tersebut.
“Jadi ini memang ada seperti kesannya seperti ada penyelundupan peruntukan, jadi, dana pendidikan ini diselundupkan ke sana, dana desa,” ujar Trubus.

Baca juga: Mohammad Nuh Soroti Ada 'Dana Desa' di Anggaran Pendidikan: Jujur, Ini untuk Apa?

Pendanaan itu juga dinilai menjadi alasan kepala desa ngotot jabatannya ditambah. Mereka dinilai sedang merebutkan dana yang digemborkan pemerintah.

“Saya mencurigai bahwa kenapa kepala desa pada ngotot minta jabatannya jadi sembilan tahun kan itu, itu karena ini penggunaan dana desa yang jor-joran itu yang ternyata itu uang dari dana pendidikan itu, ngakali di situ,” ucap Trubus.

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) 2009-2014, Mohammad Nuh menyoroti keberadaan alokasi Dana Desa di dalam anggaran pendidikan. Sebanyak 20 persen APBN TA 2024 atau Rp 665 triliun dialokasikan untuk anggaran fungsi pendidikan 2024, namun Rp 356,5 triliun atau lebih dari setengahnya (52% persen) digunakan untuk Transfer ke Daerah, dan sebagian untuk Dana Desa (TKDD).

Hal ini dipertanyakan menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini saat diundang Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR, 2 Juli 2024. Menurut Nuh, ini merupakan waktu yang tepat untuk mereview kebijakan dasar anggaran pendidikan, baik alokasi maupun implementasinya.

"Rp665 triliun itu terdistribusi macam-macam, tapi mulai kapan masuk Dana Desa di dalam anggaran pendidikan?" kata Nuh dalam RDPU dengan Komisi X, 2 Juli, 2024.

(ABK)

Universitas Indo Global Mandiri (IGM) melaksanakan Wisuda XIX dalam sidang senat terbuka Universitas IGM, Sabtu 6 Juli 2024. Dipusatkan di Aula Graha IGM, Burlian Palembang, sebanyak 322 wisudawan dikukuhkan kelulusannya di hadapan anggota senat serta disaksikan ribuan anggota keluarga wisudawan. Rektor Universitas IGM, Marzuki Alie berharap, lulusan Universitas IGM harus memiliki karakter yang unggul dan bermoral serta mengedepankan sopan santun. Ia juga mengucapkan selamat baik secara pribadi dan civitas akademika UIGM menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta wisuda yang telah berhasil menyelesaikan perkualiahan di UIGM baik pada tingkat S1 maupun S2. Ia menyebut jika wisuda yang telah dilalui hari ini, bukan akhir dari proses belajar. Namun awal dari perjalanan dalam menjalani kehidupan ke depan, menata masa depan yang lebih baik, sukses mewujudkan mimpi. "Ilmu yang diperoleh melalui perkuliahan selama ini merupakan modal dasar dalam menjalani kehidupan di luar kampus. Tantangan dunia di luar kampus jauh lebih beragam dengan kualitas dan kuantitas serta tingkat kesulitannya, " kata dia. Selain itu, eks Ketua DPR periode 2009-2014 itu juga berharap lulusan dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama menempuh pendidikan di kampus. Menurutnya, lulusan Universitas IGM selain memiliki kemampuan pendidikan, juga harus memiliki karakter yang memperkuat ilmu yang didapatnya. "Kami berpesan kepada seluruh Alumni IGM untuk memperkuat kemampuan berkomunikasi. Mengingat ini merupakan softskill yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan," ujarnya. Tak hanya itu, dalam setiap pekerjaan di masyarakat nantinya, tetap mengedepankan kerjasama tim, mampu beradaptasi dimanapun berada. "Kemudian harus mampu memanajemen waktu serta tahan banting dan jangan mudah menyerah. Jangan pernah takut gagal, karena kegagalan itu merupakan kunci keberhasilan," kata dia. Ia juga berpesan, jika kesuksesan itu ditentukan oleh sejumlah faktor, mulai dari karakter yang positif, bangun jaringan persahabatan, serta bagaimana cara mengantisipasi perubahan yang begitu cepat. "Kampus akan terus terbuka bagi alumni. Jangan segan segan untuk kembali kekampus," pungkasnya.

Bisnis, PRAYA – Mandalika Grand Prix Association menampik perizinan yang berbelit dalam penyelenggaraan ajang balap MotoGP di Sirkuit Internasional Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat.

Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria mengatakan perizinan penyelenggaraan balap MotoGP di yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui.

“Tahapan-tahapan perizinan MotoGP saat ini normal yang harus dilakukan. Mau disederhanakan seperti apa, bisa disederhanakan tanpa mengorbankan yang pentingnya, tanpa mengorbankan hal-hal yang memang prinsip,” ujarnya, Sabtu (6/7/2024).

Menurutnya, simplifikasi atau penyederhanaan izin sebetulnya bisa saja dilakukan. Namun, izin-izin atau surat rekomendasi yang penting tersebut tidak bisa dihilangkan karena menyangkut masalah keselamatan dan keamanan.

Dia mencontohkan terkait kebutuhan perizinan dan koordinasi dengan rumah sakit di Mandalika dan sekitarnya. Hal ini untuk berjaga-jaga jika peserta event membutuhkan penanganan medis lebih lanjut di rumah sakit.

Selain itu, juga diperlukan koordinasi dengan desa di sekitaran Sirkuit Internasional Mandalika untuk menjamin kelancaran dan keamanan lalu lintas.

“Maksudnya kami pamit ke desa di depan ya memang harus. Karena desa di depan yang punya rumah di sini, jangan juga kami adakan acara di depan, dia hajatan, tutup jalan kan jadi kendala, makanya disatukan,” katanya.

Oleh karena itu memang ada beberapa hal yang pada prinsipnya tidak bisa disimplifikasi. Pasalnya, dalam sebuah event mesti dilakukan koordinasi seperti tim medical beserta lokasi spot, helikopter, warga sekitar, alur keluar masuk dan lain sebagainya sehingga tidak bisa dilakukan secara diam-diam saja.

“Tahapan-tahapan normal yang harus dilakukan ya. Mau di-simplify seperti apa, bisa di-simplify tanpa mengorbankan yang pentingnya, tanpa mengorbankan hal-hal yang memang prinsip. Apakah yang simpel itu justru malah aman?,” ucap Priandhi.

Adapun sepanjang tahun ini terdapat 200 hari penyelenggaraan acara di Sirkuit International Mandalika. Pada tahun lalu yang merupakan tahun kedua beroperasinya Sirkuit Mandalika terdapat 138 hari.

MotoGP Mandalika 2024 sendiri akan digelar pada 27 hingga 29 September di Sirkuit Internasional Mandalika. MGPA sendiri terus mematangkan semua persiapan untuk menyukseskan hajatan tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam acara peresmian Peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event di Gedung Tribrata Dhamawangsa, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2024) mengeluhkan berlapisnya birokrasi perizinan yang menyulitkan pelaku acara dalam menyelenggarakan event di Tanah Air.

Dia mencontohkan, dalam pelaksanaan ajang MotoGP di Mandalika yang memberikan dampak ekonomi hingga Rp4,3 triliun. Panitia kesulitan mendapatkan izin lantaran harus mengurus 13 lapis proses perizinan.

“Begitu saya tanya, bagaimana mengenai perizinan, lemes saya. Ternyata terdapat 13 izin yang harus diurus. Namun, namanya bukan perizinan, namanya surat rekomendasi. Sebetulnya sama saja, perizinan itu cuma diganti nama saja, dihaluskan menjadi surat rekomendasi,” ujarnya.

Dia pun menjabarkan proses perizinan apabila penyelenggara ingin melaksanakan agenda besar, mulai dari surat persetujuan desa, surat rekomendasi dari Polsek, surat rekomendasi dari Polres, surat rekomendasi dari Polda NTB, dan surat rekomendasi dari Mabes Polri.

Bahkan, orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa memang sulit berkecimpung sebagai penyelenggara event di Indonesia. Padahal event di Tanah Air mencapai 4.000 agenda setiap tahunnya, meskipun setelah pandemi sedikit mengalami penurunan di 3.700 agenda.

“Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemes dulu sebelum bertanding event-nya. Mungkin masih ada tambahan lagi ini izin yang sudah saya sebut mungkin ada tambahan lagi. Atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum event-nya terjadi. Ini fakta,” katanya.

Dia berharap permasalahan perizinan yang rumit di Indonesia dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, Indonesia bisa menarik lebih banyak wisatawan mancanegara, dan bisa mengalahkan negara-negara lain di Asean seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Pariwisata Indonesia masih tertinggal dari sejumlah negara di Asean meski Indeks Kinerja Pariwisata atau Travel and Tourism Development Index (TTDI) meningkat. Dalam indeks kinerja pariwisata pada Mei 2024 yang diterbitkan Forum Ekonomi Dunia menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat 22 dunia, dari sebelumnya 32.

Pariwisata Tanah Air berada naik urutan kelima negara Asean namun masih tertinggal dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Menurutnya, Indonesia dari sisi objek pariwisata sebetulnya lebih unggul bila dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Untuk mendatangkan wisatawan mancanegara dalam jumlah besar ke Indonesia perlu dilakukan sejumlah upaya. Salah satunya dengan menggelar kegiatan-kegiatan internasional, baik itu konser musik, summit meeting, hingga olahraga.

Indonesia menerima devisa hingga triliunan rupiah dari penyelenggaraan agenda pertemuan dan konser musik baik internasional maupun nasional. Jokowi mencontohkan agenda Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) yang diselenggarakan di Indonesia memberikan keuntungan signifikan bagi pemasukan negara.

“Kita punya event-event besar, meeting misalnya, yang baru saja world water forum itu dikunjungi oleh peserta itu lebih dari 50.000. Kemudian waktu sebelumnya juga, World Bank dan IMF annual meeting yang datang ke Indonesia kurang lebih 30.000 peserta,” ucapnya.

Agenda lainnya seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November lalu mampu mendatangkan 21.000 peserta yang turut merogoh kocek untuk berbelanja di Tanah Air dengan kisaran Rp30 juta per orang.

“Tinggal kalikan saja total jadi berapa ratus miliar atau berapa triliun. Inilah event meeting, sehingga sekarang ini banyak orang rebutan mengadakan event-event dunia,” tuturnya.

Selain itu, agenda internasional lainnya seperti ajang MotoGP di Mandalika yang memberikan dampak ekonomi hingga Rp4,3 triliun.

“Saya berikan contoh saja, MotoGP di Mandalika. Saya cek ke panitia, ini efeknya luar biasa, dampak ekonominya Rp4,3 triliun. Bisa menyerap melibatkan tenaga kerja 8.000, dan UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000,” ujar Jokowi.

Bisnis, PRAYA – Mandalika Grand Prix Association menampik perizinan yang berbelit dalam penyelenggaraan ajang balap MotoGP di Sirkuit Internasional Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat.

Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria mengatakan perizinan penyelenggaraan balap MotoGP di yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui.

“Tahapan-tahapan perizinan MotoGP saat ini normal yang harus dilakukan. Mau disederhanakan seperti apa, bisa disederhanakan tanpa mengorbankan yang pentingnya, tanpa mengorbankan hal-hal yang memang prinsip,” ujarnya, Sabtu (6/7/2024).

Menurutnya, simplifikasi atau penyederhanaan izin sebetulnya bisa saja dilakukan. Namun, izin-izin atau surat rekomendasi yang penting tersebut tidak bisa dihilangkan karena menyangkut masalah keselamatan dan keamanan.

Dia mencontohkan terkait kebutuhan perizinan dan koordinasi dengan rumah sakit di Mandalika dan sekitarnya. Hal ini untuk berjaga-jaga jika peserta event membutuhkan penanganan medis lebih lanjut di rumah sakit.

Selain itu, juga diperlukan koordinasi dengan desa di sekitaran Sirkuit Internasional Mandalika untuk menjamin kelancaran dan keamanan lalu lintas.

“Maksudnya kami pamit ke desa di depan ya memang harus. Karena desa di depan yang punya rumah di sini, jangan juga kami adakan acara di depan, dia hajatan, tutup jalan kan jadi kendala, makanya disatukan,” katanya.

Oleh karena itu memang ada beberapa hal yang pada prinsipnya tidak bisa disimplifikasi. Pasalnya, dalam sebuah event mesti dilakukan koordinasi seperti tim medical beserta lokasi spot, helikopter, warga sekitar, alur keluar masuk dan lain sebagainya sehingga tidak bisa dilakukan secara diam-diam saja.

“Tahapan-tahapan normal yang harus dilakukan ya. Mau di-simplify seperti apa, bisa di-simplify tanpa mengorbankan yang pentingnya, tanpa mengorbankan hal-hal yang memang prinsip. Apakah yang simpel itu justru malah aman?,” ucap Priandhi.

Adapun sepanjang tahun ini terdapat 200 hari penyelenggaraan acara di Sirkuit International Mandalika. Pada tahun lalu yang merupakan tahun kedua beroperasinya Sirkuit Mandalika terdapat 138 hari.

MotoGP Mandalika 2024 sendiri akan digelar pada 27 hingga 29 September di Sirkuit Internasional Mandalika. MGPA sendiri terus mematangkan semua persiapan untuk menyukseskan hajatan tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam acara peresmian Peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event di Gedung Tribrata Dhamawangsa, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2024) mengeluhkan berlapisnya birokrasi perizinan yang menyulitkan pelaku acara dalam menyelenggarakan event di Tanah Air.

Dia mencontohkan, dalam pelaksanaan ajang MotoGP di Mandalika yang memberikan dampak ekonomi hingga Rp4,3 triliun. Panitia kesulitan mendapatkan izin lantaran harus mengurus 13 lapis proses perizinan.

“Begitu saya tanya, bagaimana mengenai perizinan, lemes saya. Ternyata terdapat 13 izin yang harus diurus. Namun, namanya bukan perizinan, namanya surat rekomendasi. Sebetulnya sama saja, perizinan itu cuma diganti nama saja, dihaluskan menjadi surat rekomendasi,” ujarnya.

Dia pun menjabarkan proses perizinan apabila penyelenggara ingin melaksanakan agenda besar, mulai dari surat persetujuan desa, surat rekomendasi dari Polsek, surat rekomendasi dari Polres, surat rekomendasi dari Polda NTB, dan surat rekomendasi dari Mabes Polri.

Bahkan, orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa memang sulit berkecimpung sebagai penyelenggara event di Indonesia. Padahal event di Tanah Air mencapai 4.000 agenda setiap tahunnya, meskipun setelah pandemi sedikit mengalami penurunan di 3.700 agenda.

“Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemes dulu sebelum bertanding event-nya. Mungkin masih ada tambahan lagi ini izin yang sudah saya sebut mungkin ada tambahan lagi. Atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum event-nya terjadi. Ini fakta,” katanya.

Dia berharap permasalahan perizinan yang rumit di Indonesia dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, Indonesia bisa menarik lebih banyak wisatawan mancanegara, dan bisa mengalahkan negara-negara lain di Asean seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Pariwisata Indonesia masih tertinggal dari sejumlah negara di Asean meski Indeks Kinerja Pariwisata atau Travel and Tourism Development Index (TTDI) meningkat. Dalam indeks kinerja pariwisata pada Mei 2024 yang diterbitkan Forum Ekonomi Dunia menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat 22 dunia, dari sebelumnya 32.

Pariwisata Tanah Air berada naik urutan kelima negara Asean namun masih tertinggal dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Menurutnya, Indonesia dari sisi objek pariwisata sebetulnya lebih unggul bila dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Untuk mendatangkan wisatawan mancanegara dalam jumlah besar ke Indonesia perlu dilakukan sejumlah upaya. Salah satunya dengan menggelar kegiatan-kegiatan internasional, baik itu konser musik, summit meeting, hingga olahraga.

Indonesia menerima devisa hingga triliunan rupiah dari penyelenggaraan agenda pertemuan dan konser musik baik internasional maupun nasional. Jokowi mencontohkan agenda Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) yang diselenggarakan di Indonesia memberikan keuntungan signifikan bagi pemasukan negara.

“Kita punya event-event besar, meeting misalnya, yang baru saja world water forum itu dikunjungi oleh peserta itu lebih dari 50.000. Kemudian waktu sebelumnya juga, World Bank dan IMF annual meeting yang datang ke Indonesia kurang lebih 30.000 peserta,” ucapnya.

Agenda lainnya seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November lalu mampu mendatangkan 21.000 peserta yang turut merogoh kocek untuk berbelanja di Tanah Air dengan kisaran Rp30 juta per orang.

“Tinggal kalikan saja total jadi berapa ratus miliar atau berapa triliun. Inilah event meeting, sehingga sekarang ini banyak orang rebutan mengadakan event-event dunia,” tuturnya.

Selain itu, agenda internasional lainnya seperti ajang MotoGP di Mandalika yang memberikan dampak ekonomi hingga Rp4,3 triliun.

“Saya berikan contoh saja, MotoGP di Mandalika. Saya cek ke panitia, ini efeknya luar biasa, dampak ekonominya Rp4,3 triliun. Bisa menyerap melibatkan tenaga kerja 8.000, dan UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000,” ujar Jokowi.

Jakarta -

PT Pupuk Indonesia (Persero) mendukung program Pemerintah dalam menggenjot peningkatan produktivitas padi di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Dukungan ini diberikan Pupuk Indonesia melalui kesiapan stok dan kemudahan bagi petani dalam penebusan pupuk bersubsidi di Sulsel.

Untuk mengoptimalkan program peningkatan produktivitas padi di Sulsel dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi secara nasional alokasi pupuk subsidi telah ditambahkan.

"Pemerintah telah menambah alokasi pupuk bersubsidi di tahun 2024 dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian dalam menjaga ketahanan pangan nasional, Pupuk Indonesia memastikan stok pupuk bersubsidi di berbagai daerah aman sesuai regulasi, selain itu kemudahan petani dalam menebus pupuk bersubsidi," ujar Rahmad dalam keterangannya, Sabtu (6/7/2024).

Saat ini, tambahnya, petani yang telah terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi cukup datang ke kios dengan membawa KTP, sudah bisa melakukan penebusan. Kemudahan ini setelah Pupuk Indonesia menerapkan aplikasi i-Pubers di 27.000 kios yang telah tersebar di Indonesia.

Rahmad juga menjelaskan, Pupuk Indonesia terus memperketat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi sehingga tepat sasaran. Petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus memenuhi kriteria yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024, yaitu wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), menggarap lahan maksimal dua hektare.

Selain itu, komoditas strategis yang berhak menerima subsidi pupuk dibatasi sembilan komoditas saja. Antara lain padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao.

Saat ini Pupuk Indonesia menyediakan stok pupuk bersubsidi secara nasional sebesar 1.209.509 ton yang terdiri dari urea sebesar 688.936 ton dan NPK sebesar 520.573 ton termasuk NPK Formula Khusus.

Dari stok nasional ini, ketersediaan yang berada di Sulsel tercatat sebanyak 819.803 ton. Rinciannya, pupuk Urea bersubsidi 170.116 ton, NPK Phonska 126.346 ton dan NPK Kakao 3.180 ton.

Adapun stok yang saat ini disiapkan Pupuk Indonesia untuk petani di Sulsel sebanyak 79.777 ton. Persediaan tersebut terdiri dari Urea bersubsidi sebanyak 39.764 ton, dimana kuantum ini sekitar 244 persen dari stok minimum yang diatur Pemerintah, yaitu 16.300 ton.

Stok berikutnya yaitu NPK Phonska sebesar 36.436 ton atau 246 persen dari ketentuan minimum sebesar 14.808 ton, dan NPK Kakao sebanyak 3.577 ton atau 212 persen dari ketentuan minimum yang disyaratkan Pemerintah sebesar 1.865 ton.

Semua stok per tanggal 2 Juli 2024 tersebut saat ini berada di gudang Lini III atau tingkat kabupaten/kota, sehingga aman untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani di Sulsel selama 14 hari ke depan.

Untuk menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Sulsel, Pupuk Indonesia juga menyiapkan sejumlah fasilitas penunjang. Antara lain 4 gudang Lini II dan 43 gudang Lini III. Kemudian 53 Distributor, 1.105 Kios serta sebanyak 30 Petugas Lapang yang akan memastikan semua petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan regulasi.

"Kami berharap stok dan alokasi pupuk bersubsidi ini dapat dioptimalkan petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani serta dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional," ujar Rahmad.

Keterangan tersebut bersamaan saat Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat mengunjungi kawasan pertanian di Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Jumat (5/7/2024).

Dalam kesempatan itu Jokowi mengungkapkan bahwa, petani Bantaeng selama ini hanya bisa menanam padi dalam setahun, karena sulitnya air. Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian memberikan bantuan 80 pompa untuk irigasi sehingga dalam setahun petani bisa menanam padi hingga tiga kali.

"Saya menuju ke Kabupaten Bantaeng untuk melihat pemasangan pompanisasi. Petani menyampaikan di sini hanya panen sekali, karena airnya tidak ada. Dengan adanya pompa ini, ini sudah tanam yang kedua. Kita harapkan nanti bisa masuk pada penanaman yang ketiga. Ini akan meningkatkan produktivitas beras kita secara nasional," ujar Jokowi.

(ada/eds)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) akan terus mengedukasi pemahaman masyarakat terhadap besaran persentase dan mekanisme tabungan Tapera secara bertahap.

“Masih ada kesalahpahaman oleh sebagian besar masyarakat, tidak sesederhana itu, dan harus diluruskan,” tegas Heru dilansir dari rilis, Rabu (3/7/2024).

Heru mengilustrasikan pada contoh skema perhitungan tabungan peserta besaran 3 persen dari penghasilan Rp 4 juta yaitu senilai Rp 120.000 per bulan.

Untuk mendapatkan rumah nominal Rp 120.000 tersebut tidak serta-merta dihitung secara sederhana dengan mengalikan nilai Rp 120.000 dalam satu tahun, kemudian dikalikan bulan dan tahun berjalan.

Apabila perhitungan sederhana tersebut diterapkan, hingga masa kepesertaan Tapera berakhir atau pensiun pastinya tidak akan pernah masuk perhitungan untuk mengajukan Rumah Tapera.

“Kalau dengan perhitungan matematika sederhana, nilai tabungan Rp 120.000 per bulan tersebut katakanlah hingga 20 tahun mendatang akumulasi tabungannya jelaslah tidak akan sampai untuk mendapatkan nilai harga rumah, karena hanya senilai Rp 28,8 juta," kata dia.

Nilai ini bukan untuk mendapatkan rumah, tapi untuk memastikan peserta memperoleh fasilitas pembiayaan rumah jangka panjang.

Untuk itu, Heru meminta masyarakat memahami tabungan peserta ini menjadi salah satu pemenuhan kelayakan peserta dalam mengajukan bantuan pembiayaan Rumah Tapera.

Apabila Peserta Tapera dinilai eligible (memenuhi syarat) setelah menabung selama 1 tahun secara rutin tiap bulan dalam satu tahun tersebut, maka akan dapat mempermudah persyaratan dan proses pengajuan kepada pihak perbankan.

Sebab, peserta ini dianggap mampu untuk menyisihkan penghasilan tiap bulannya.

"Untuk itu, di sinilah peran pemerintah hadir dengan menekan nilai angsuran bulanan dengan suku bunga flat 5 persen hingga lunas," ucap Heru.

Ini juga sekaligus dengan memperoleh manfaat pengembalian pokok tabungan peserta berikut dengan imbal hasil yang diterima.

Melanjutkan ilustrasi di atas, apabila harga rumah tapak senilai Rp 175 juta, beserta uang muka 1 persen, maka beban angsuran yang diterima oleh peserta dalam waktu 20 tahun dengan suku bunga flat 5 persen senilai Rp 1.143.373.

Ini disertakan dengan tabungan bulanan sebesar Rp 120.000 sehingga menjadi Rp 1.263.373.

"Perhitungan ini jauh lebih murah apabila menggunakan skema KPR kormesial, suku bunga di atas 10 persen dan bersifat floating," tambahnya.

Untuk akhir pelunasan Rumah Tapera pada 20 tahun mendatang, nantinya peserta juga akan memperoleh pengembalian tabungan senilai Rp 28,8 juta ditambah imbal hasil dengan estimasi sebesar 4 persen per tahun, maka peserta akan memperoleh tambahan sebesar Rp 12.799.721.

Besaran nilai estimasi 4 persen tersebut di atas bunga tabungan atau setara dengan deposito bank Himbara (counter rate).

Selain itu, dana pengelolaan tabungan peserta adalah terpisah dari dana penyaluran manfaat pembiayaan perumahan.

“Nominal tabungan para peserta tidak diganggu gugat, justru memperoleh manfaat dari pengembangan tabungannya,” pungkas Heru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Maskapai AirAsia Indonesia akan melakukan perbaikan pada sistem reservasi dan pengelolaan penumpang selama 10 Juli pukul 18.00 WIB sampai 11 Juli pukul 02.00 WIB mendatang untuk meningkatkan efisiensi pemesanan.

Untuk itu, maskapai asal Malaysia itu mengimbau penumpang untuk melakukan check-in mandiri sebelum keberangkatan dan melakukan perjalanan ke bandara lebih awal.

"Perbaikan sistem secara teratur tentunya harus dilakukan demi kelancaran pelayanan serta memenuhi kebutuhan para penumpang yang terus berkembang," ujar Head of Indonesia Affairs and Policy Indonesia AirAsia Eddy Krismeidi dalam keterangan tertulis, Jumat (5/7/2024).

Eddy mengatakan, semua penumpang yang akan melakukan perjalanan pada 10 dan 11 Juli 2024 disarankan untuk melakukan check-in mandiri melalui aplikasi AirAsia MOVE.

Selain itu, penumpang juga bisa mengunduh e-boarding pass dari aplikasi AirAsia MOVE untuk memudahkan proses boarding tanpa perlu mencetak ulang tiket di bandara.

Para penumpang terutama yang memiliki pemesanan grup, mobilitas terbatas, dan berkebutuhan khusus, diharapkan tiba di bandara setidaknya tiga jam lebih awal dari waktu keberangkatan yang telah dijadwalkan untuk menyelesaikan seluruh perjalanan.

"Layanan check-in di konter dan kios, serta penyerahan bagasi di seluruh bandara tempat AirAsia beroperasi, akan terpengaruh oleh peningkatan sistem ini," ungkapnya.

Dia juga mengingatkan, sejumlah layanan tidak tersedia selama masa perbaikan sistem ini, yaitu pemesanan penerbangan AirAsia, pengelolaan pemesanan, web check-in, pemesanan penerbangan dan hotel, penerbitan dan penukaran poin AirAsia Rewards, pembayaran untuk pemesanan yang sudah ada, serta pembelian paket tambahan termasuk online duty-free.

"Sementara itu, semua layanan lain di aplikasi AirAsia MOVE (dahulu AirAsia Superapp) dan airasia.com, seperti layanan yang tidak terkait dengan penerbangan AirAsia, tidak akan terpengaruh," tuturnya.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M. Fanshurullah Asa, mengungkapkan keberadaan jaringan gas (jargas) kota bisa menjadi solusi terbaik untuk menggantikan subsidi dan biaya dikeluarkan pemerintah untuk mendistribusikan gas LPG yang mencapai Rp 830 triliun.

KPPU melihat kebijakan saat ini tidak memberikan perubahan yang signifikan dalam kebijakan jargas, sementara subsidi LPG akan terus membebani anggaran pemerintah ke depan.

Pengembangan jargas termasuk dalam Program Strategis Nasional (PSN), namun sayangnya realisasi jargas sampai dengan tahun 2024 hanya mencapai 20 persen dari target APBN. Hal ini dapat disebabkan oleh kebijakan monopoli kepada PT Pertamina Gas Negara Tbk yang tidak membuka dan berhasil melibatkan BUMD dan swasta untuk melakukan investasi di jargas kota.

Keterbatasan jaringan pipa gas mengakibatkan konsumen bergantung pada LPG khususnya kemasan 3g. Data menunjukkan bahwa konsumsi LPG 3 kg terus meningkat tiap tahun, sementara LPG (nonsubsidi) stagnan dan cenderung turun dan terindikasi beralih ke LPG bersubsidi. Tanpa ada perubahan signifikan dalam kebijakan jargas, subsidi LPG akan terus membebani anggaran pemerintah ke depannya.

Ketua KPPU berpendapat, skema jargas dapat dikembalikan lagi ke skema APBN yang pernah dilaksanakan sejak tahun 2011-2019 dan berhasil mencapai sekitar 600 ribu SR, serta menyetop penggunaan APBN untuk pembangunan pipa transmisi yang tidak ekonomis secara sisi permintaan, seperti Cisem, Dumai-Semangke, atau ruas lainnya.

“Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan berani dalam mengambil langkah strategis untuk mengganti subsidi gas LPG menjadi perluasan jaringan gas kota demi menghemat APBN, karena penggunaan subsidi saat ini tidak tepat sasaran," tegas pria yang akrab disapa Ifan dalam keterangannya, Sabtu (6/7).

Untuk menunjang adopsi penggunaan jargas tersebut, diperlukan kebijakan alokasi gas dari sisi hulu sampai ke distribusi yang transparan oleh Kementerian ESDM. Dengan kebijakan yang transparan, risiko ketidakpastian pasokan bagi pelaku usaha niaga gas akan berkurang dan pengembangan sektor hilir migas akan makin pesat.

“Ruas-ruas tersebut berdekatan dengan industri, antara lain Kawasan Industri Kendal, Kilang Batang, Kilang Balongan, dan Kilang Patimban, sehingga dipastikan akan menarik banyak minat investasi BUMN, BUMD, atau swasta untuk pembiayaan pembangunannya. Jadi APBN dapat digunakan pada proyek strategis nasional yang lebih tepat untuk mewujudkan energi berkeadilan,” jelas Ifan.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan insentif fiskal bagi badan usaha yang berminat mengembangkan jaringan pipa gas ke konsumen dengan memberikan prioritas kepada badan usaha niaga gas dan LPG yang telah ada.