Jakarta -

Peredaran rokok ilegal disebut semakin menjamur jika kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek diterapkan. Rencana kebijakan itu tercantum dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Karena menurut Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat mempersulit pengawasan peredaran rokok di Tanah Air.

Trubus mengatakan penyeragaman kemasan rokok tanpa merek ini berpotensi mempermudah para pembuat rokok ilegal untuk meniru kemasan rokok-rokok legal jika semua seragam dan tidak menunjukkan merek tertentu.

"Ya kalau (penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek) dilakukan malah nanti subur itu, tubuhnya rokok selundupan (ilegal)," terang Trubus kepada detikcom, ditulis lagi, Minggu (3/11/2024).

Menurutnya pihak berwenang maupun masyarakat akan semakin sulit dalam membedakan mana rokok legal dan mana yang ilegal. Belum lagi rokok ilegal sendiri belum tentu memenuhi standar-standar industri hasil tembakau (IHT) sesuai aturan yang berlaku. Hal ini tentu malah dapat membahayakan para konsumen.

"Nanti pengawasannya kan susah, kalau polos kan susah (membedakan rokok legal dan ilegal). Nanti orang menyelundupkan gitu, kalau polos kan nggak ada mereknya, nggak ada apa-apanya, akhirnya nanti banyak orang membuat tiruan-tiruan dan itu malah membahayakan," ucapnya lagi.

Ia menyebut maraknya rokok ilegal ini tidak hanya membahayakan konsumen, tapi juga berpengaruh langsung terhadap jumlah penerimaan negara. Dengan menjamurnya rokok ilegal, pangsa pasar rokok formal atau legal akan semakin tergerus. Padahal perusahaan-perusahaan rokok inilah yang selama ini membayar pajak pendapatan dan cukai, sedangkan penjual rokok ilegal tidak.

"Yang jelas kalau rokok nggak ada kemasannya ya pengaruhnya pada Cukai. Nanti cukainya makin sedikit kan, susah juga untuk pengawasannya," pungkasnya.

Perlu diketahui, RPMK yang masih dalam tahap penyusunan ini merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan).

Di mana dalam Pasal 435 PP 28/2024 menyebut seluruh kemasan rokok yang beredar di Indonesia harus memenuhi ketentuan standardisasi atas desain dan tulisan produk.

"Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan," tulis aturan itu.

Nah standardisasi yang kemudian diusulkan dalam RPMK inilah yang ingin membuat penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Padahal rencana ini dinilai mempersulit pengawasan karena sulit untuk membedakan mana rokok legal dan yang ilegal.

(ada/das)

Jakarta: Langkah pemerintah menunda pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi awal Oktober dianggap tepat. Kebijakan tersebut dinilai mengantisipasi kontraksi di tengah masyarakat di tengah situasi ekonomi yang belum stabil.

“Memang langkah yang terbaik menurut kacamata publik, karena itu kalau sampai dinaikkan di tengah situasi harga-harga sudah naik, itu akan terjadi kontraksi arahnya gerakan politik,” ucap Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Trubus Rahadiansyah, melalui keterangan tertulis, Rabu, 2 Oktober 2024.

Trubus mengingatkan kementerian tentang pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Negara melarang anak buahnya mengeluarkan kebijakan yang merugikan masyarakat.
“Karena itu, presiden kan waktu itu mengatakan kementerian dan lembaga dilarang mengeluarkan kebijakan yang ekstrem salah satunya ini agar membatalkan BBM subsidi ini,” ungap dia.

Baca juga: Jaga Daya Beli, Penundaan Pembatasan BBM Bersubsidi Didukung

Menurutnya, wacana kebijakan pembatasan BBM subsidi lantaran banyaknya penyalahgunaan. Sebab, banyak masyarakat kelas menengah atas yang menggunakan BBM subsidi.

“Ada unsur kesengajaan karena masyarakat yang mampu menggunakan subsidi itu, masalahnya sumber itu,” sebut dia.

Ia memberikan solusi agar harga BBM subsidi di bawah Rp10 ribu, namun dalam aplikasinya harus menggunakan KTP ketika membeli BBM. Sehingga, angkutan umum, masyarakat penghasilan rendah, bisa menggunakan BBM Subsidi secara tepat sasaran.

“Kalau dari NIK-nya dia memang enggak mampu yaudah kalau bisa pemerintah berikan separuh harga saja. Jadi alternatif. Kalau naik kereta ada yang eksekutif, ada yang ekonomi, itu bisa diterapkan, lewat sistem itu, tapi pengawasannya harus diperketat,” ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

Jakarta: Sejumlah artikel di kanal Nasional Medcom.id banyak dikunjungi selama Sabtu, 28 Juli 2024. Bahkan, beberapa di antaranya berstatus terpopuler.

Berita pertama yang paling banyak dikunjungi yaitu soal lapangan kerja yang disinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melepas ekspor 16 ribu sepatu ke Amerika Serikat. Ekspor ini dinilai sebagai pertanda lapangan pekerjaan di sektor industri akan terbuka lebar.

"Investasi Lai Yih Group di KIT Batang ini senilai Rp1,7 triliun merupakan investasi padat karya pertama di KIT Batang yang mampu nantinya akan menyerap kurang lebih 13 ribu pekerja atau karyawan, termasuk tenaga kerja konstruksi," ujar Presiden Jokowi, dikutip dari keterangan pers Sekretariat Presiden.

Presiden juga mengungkapkan bahwa opersional pabrik Yih Quan Footwear Indonesia di KIT Batang merupakan langkah penting bagi Lai Yih Group setelah 20 tahun berinvestasi di Vietnam. Ia berharap industri alas kaki Indonesia dapat semakin berkembang.

Lepas Ekspor Sepatu Ke Amerika, Presiden Singgung Lapangan Kerja Terbuka Lebar

Berita kedua yang banyak dikunjungi yaitu soal revisi Undang-Undang (UU) TNI dan Polri. PDI Perjuangan meningatkan mengingatkan jangan sampai revisi UU itu justru membawa bangsa ke rezim otoriter seperti Orde Baru (Orba).
"Jangan sampai ya perubahan di undang-undang TNI dan Polri itu kembali lagi ke sistem pemerintahan yang otoriter. Nanti jangan-jangan itu menjadi neo orba ya," ujar Djarot di kantor DPP PDIP, Sabtu 27 Juli 2024 .

Djarot mengaku tak setuju dengan pemberian kekuasaan dan wewenang berlebihan terhadap suatu alat kenegaraan. Sebab, hal tersebut berpotensi menimbulkan kekacauan dalam sistem demokrasi dan alam reformasi.

Meski tetap setuju dengan rencana revisi, namun mantan gubernur Jakarta ini tetap akan bersikap kritis terhadap pelaksanaan revisi undang-undang tersebut. Ia menilai fungsi atas TNI dan Polri telah diatur secara jelas.

"Jadi itu beda fungsi sebetulnya. Polri itu menegakkan hukum, kemudian mengamankan dan melayani masyarakat, serta menjaga keamanan gitu ya. Sedangkan TNI menjaga kedaulatan setiap jengkal wilayah negara kekuasaan Indonesia," ujarnya.

PDIP Ingatkan Revisi UU TNI dan Polri Tak Memunculkan Neo Orba

Berita ketiga yang masuk jajaran terpopuler di kanal Nasional Medcom.id yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) didorong mengawal polemik pengawet roti, yang dianggap tak sesuai. Badan pengawas itu mesti memanggil stakeholder atau pihak terkait, guna meminta penjelasan.

"BPOM harus memanggil stakeholder dan membuat regulasi terkait untuk segera diumumkan," kata pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah saat dikonfirmasi, Sabtu, 27 Juli 2024.

Hal tersebut diungkap Trubus, dalam menyikapi isu pengawet yang menimpa dua merek roti, yakni Aoka dan Okko. Hasil uji BPOM menunjukkan roti Aoka relatif aman, sementara Okko ditemukan senyawa natrium dehidroasetat.

Polemik Pengawet Roti, BPOM Diminta Panggil Stakeholder

(ABK)

Jakarta: Wacana pengalihan dana desa dalam anggaran pendidikan dinilai tidak menjamin mutu sekolah di kampung meningkat. Justru, wacana tersebut rawan praktik korupsi.

“Enggak bisa, sulit itu, karena kan dikorupsinya itu, kepala desa enggak mungkin, itu malah jadi bancakan kepala desa, perangkat desa,” kata pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah kepada Medcom.id, Sabtu, 6 Juli 2024.

Trubus menyampaikan praktik korupsi di perangkat desa bakal semakin masif. Menurut Trubus, sudah banyak contoh korupsi di desa.
“Dan termasuk di dalamnya dari ini, karena ke camat juga, penghasilnya dari mana? Nanti bagi-bagi semua itu, camat, termasuk, semuanya itu,” ucap Trubus.

Baca juga: Pengamat: Tak Ada Aturan Anggaran Pendidikan Dialihkan ke Dana Desa

Masyarakat dinilai cuma bakal kebagian status korban. Sebab, pengalokasian dana yang sudah direbutkan hanya tersisa sedikit.

“Jadi, dana desa yang ada muncul ke bawah itu paling dari taruh lah Rp1 miliar paling yang turun itu separuh,” kata Trubus.

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) 2009-2014, Mohammad Nuh menyoroti keberadaan alokasi Dana Desa di dalam anggaran pendidikan. Sebanyak 20 persen APBN TA 2024 atau Rp 665 triliun dialokasikan untuk anggaran fungsi pendidikan 2024, namun Rp 356,5 triliun atau lebih dari setengahnya (52% persen) digunakan untuk Transfer ke Daerah, dan sebagian untuk Dana Desa (TKDD).

Hal ini dipertanyakan menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini saat diundang Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR, 2 Juli 2024. Menurut Nuh, ini merupakan waktu yang tepat untuk mereview kebijakan dasar anggaran pendidikan, baik alokasi maupun implementasinya.

"Rp665 triliun itu terdistribusi macam-macam, tapi mulai kapan masuk Dana Desa di dalam anggaran pendidikan?" kata Nuh dalam RDPU dengan Komisi X, 2 Juli, 2024.

(ABK)

Jakarta: Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menegaskan tak ada aturan pengalihan anggaran pendidikan ke dana desa. Sehingga, wacana tersebut dinilai tak bisa dilakukan.

“Sebenarnya itu meletakkan di sana itu juga tidak tepat, dasar hukumnya juga enggak ada itu. Kenapa dana pendidikan dimasukkan di dana desa. Kan itu dua hal yang berbeda, nomenklaturnya berbeda,” kata Trubus kepada Medcom.id, Sabtu, 6 Juli 2024.

Trubus menduga pengalihan anggaran itu bukan untuk memastikan desa bisa menerima dana. Diyakini, pemerintah punya maksud lain dari wacana tersebut.
“Jadi ini memang ada seperti kesannya seperti ada penyelundupan peruntukan, jadi, dana pendidikan ini diselundupkan ke sana, dana desa,” ujar Trubus.

Baca juga: Mohammad Nuh Soroti Ada 'Dana Desa' di Anggaran Pendidikan: Jujur, Ini untuk Apa?

Pendanaan itu juga dinilai menjadi alasan kepala desa ngotot jabatannya ditambah. Mereka dinilai sedang merebutkan dana yang digemborkan pemerintah.

“Saya mencurigai bahwa kenapa kepala desa pada ngotot minta jabatannya jadi sembilan tahun kan itu, itu karena ini penggunaan dana desa yang jor-joran itu yang ternyata itu uang dari dana pendidikan itu, ngakali di situ,” ucap Trubus.

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) 2009-2014, Mohammad Nuh menyoroti keberadaan alokasi Dana Desa di dalam anggaran pendidikan. Sebanyak 20 persen APBN TA 2024 atau Rp 665 triliun dialokasikan untuk anggaran fungsi pendidikan 2024, namun Rp 356,5 triliun atau lebih dari setengahnya (52% persen) digunakan untuk Transfer ke Daerah, dan sebagian untuk Dana Desa (TKDD).

Hal ini dipertanyakan menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini saat diundang Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR, 2 Juli 2024. Menurut Nuh, ini merupakan waktu yang tepat untuk mereview kebijakan dasar anggaran pendidikan, baik alokasi maupun implementasinya.

"Rp665 triliun itu terdistribusi macam-macam, tapi mulai kapan masuk Dana Desa di dalam anggaran pendidikan?" kata Nuh dalam RDPU dengan Komisi X, 2 Juli, 2024.

(ABK)