Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi wacana pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta yang akan menelan biaya Rp 14 triliun.

Erick menjelaskan bahwa setelah pengkajian, pembangunan terminal tersebut dirasa tidak perlu.

"Airport yang di Jakarta itu kemarin sempat ada usulan sebelumnya, ada pembangunan terminal 4 yang memakan biaya hampir Rp 14 triliun," kata Erick Thohir dalam rapat dengan Komisi VI, Jakarta, Senin (3/11/2024).

"Tetapi setelah kita review di kepemimpinan kami, semua ada di sini, ternyata tidak diperlukan terminal 4," katanya.

Ia menuturkan, bahwa Bandara Soetta kebutuhan hanya butuh Rp 1 triliun untuk perbaikan terminal 1, 2 dan 3.

Erick mengatakan, dengan pengembangan tersebut, maka Bandara Soekarno-Hatta bisa menampung lonjakan penumpang. Menteri BUMN tersebut menegaskan bahwa hal itu merupakan efisiensi luar biasa.

"Hanya memerlukan dana Rp 1 triliun untuk perbaikan daripada terminal 1, 2, 3 sehingga kita bisa lonjakan yang angkanya hampir 80-100 juta, itu efisiensi yang luar biasa," ujar Erick.

Wacana Terminal 4

Adapun wacana pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta telah bergulir sejak tahun 2023. Melansir berbagai sumber, kala itu Angkasa Pura II selaku operator bandara menyampaikan rencana pembangunan terminal baru maupun eksisting untuk menambah kapasitas dari bandara tersebut.

Pada Sabtu (28/10) Direktur Utama Angkasa Pura (AP) II Muhammad Awaluddin mengatakan bahwa kapasitas Bandara Soetta belum ideal. Pihaknya tengah memiliki dua opsi yakni pembangunan terminal baru ataupun revitalisasi.

____________

Artikel ini telah tayang di detikFinance

(wkn/wkn)

Jakarta -

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo buka-bukaan soal nasib wacana pengubahan Kementerian BUMN menjadi sebuah badan superholding. Wacana ini banyak dibahas oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Prabowo Subianto kini sudah resmi jadi Presiden, lantas apakah wacana superholding BUMN jadi dilakukan?

Kartika mengatakan sampai saat ini wacana tersebut masih terus dikaji internal kementerian. Pria yang akrab disapa Tiko itu juga menyinggung untuk realisasi superholding BUMN pihaknya perlu melakukan perubahan undang-undang.

Tiko yang telah menjabat Wakil Menteri BUMN sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu mengatakan persiapan peninjauan undang-undang untuk wacana superholding sedang disiapkan.

"Itu (superholding BUMN) sedang dikaji. Sedang dikaji. Sambil berjalan perundang-undangannya harus kita siapkan dulu," ungkap Tiko ditemui usai pelantikan wakil menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Pada intinya, Tiko mengatakan Kementerian BUMN pasti akan menyesuaikan rencana kerja sesuai dengan arah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto. Beberapa perubahan nantinya bisa jadi dilakukan.

"Belum-belum, kita menyesuaikan dengan pak Prabowo Gibran nanti," ujar Tiko.

Superholding sendiri merupakan wacana menjadikan Kementerian BUMN menjadi sebuah unit usaha besar. Nantinya BUMN akan benar-benar menjadi perusahaan swasta milik negara tanpa menjadi sebuah instansi kementerian.

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran pernah bicara terkait dengan rencana perombakan Kementerian BUMN menjadi superholding berbentuk Badan BUMN. Wakil Komandan TKN Fanta Anggawira mengatakan proses diskusi yang dilakukan menyangkut rencana perombakan tersebut berjalan cukup alot.

Kabarnya, dia mengatakan masih ada kemungkinan bahwa bentuk superholding nantinya masih tetap kementerian, sama seperti saat ini.

"Terakhir yang saya update kan memang ada tarik-menarik juga, walaupun memang dari awal kan sebenarnya ingin bergesernya ke superholding ya," kata Anggawira, ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Secara garis besar, pihaknya berharap agar nantinya perubahan dalam bentuk apapun di lingkup BUMN ini akan menjadikannya lebih efisien, tidak bertabrakan dengan pihak swasta. Hal ini berkaitan dengan konsepnya sebagai Indonesia Incorporated, BUMN harus masuk ke wilayah-wilayah yang pengusaha swasta belum bisa masuk.

"Jangan pengusaha swasta udah bisa masuk, BUMN-nya juga masuk juga. Jadi kan kita akan kalah bersaing dengan BUMN, karena BUMN kan walaupun bagaimana, uang negara, risiko dia kecil, dan juga ukuran-ukuran penilaian untuk para direksi BUMN, harusnya juga tidak semata-mata secara komersial, tapi juga ada penilaian lain dari PSO dan lain sebagainya," terangnya.

Di samping itu, rencana perombakan Kementerian BUMN sebagai superholding ini disebut juga akan turut mengubah mekanisme pembagian dividen BUMN kepada negara. Anggawira mengatakan, skema pembagian dividen ini akan bergantung pada desain final perombakannya. Bentuk superholding sendiri nantinya diharapkan kan membuat fokus perusahaan pelat merah menjadi dua bagian, yaitu pelayanan umum (public service obligation/PSO) dan mencari keuntungan.

(hal/kil)

Jakarta -

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak kunjung melakukan pengaturan pembelian BBM subsidi. Padahal, wacana pengaturan BBM subsidi ini sudah berjalan cukup lama.

Lantas, apakah kebijakan pengaturan BBM subsidi ini akan dijalankan pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto?

Terkait hal tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, aturan terkait BBM subsidi sedang dimatangkan. Ia menegaskan, tak ingin terburu-buru mengambil kebijakan.

"Aturannya sampai sekarang kita masih matangkan. Kan tidak boleh terlalu terburu-buru," kata Bahlil di Monas Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Dia mengatakan, pihaknya ingin melihat dampak pengaturan BBM subsidi ini. Oleh karena itu, uji coba terus dilakukan.

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan, aturan tersebut sudah hampir final. Kemudian, penerapan dari pengaturan BBM subsidi ini hanya persoalan waktu.

"Karena kita harus tahu dampak ketika diimplementasikan di tingkat nelayan, petani Kita lagi uji coba- uji coba terus. Aturannya sudah hampir final. Tapi apakah nanti di zamannya Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu cuma persoalan waktu saja," paparnya.

Simak Video: Bahlil Tegaskan Belum Ada Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

[Gambas:Video 20detik]

(acd/rrd)

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Delta Giri Wacana (DGW Group) turut mendorong penguatan sektor pangan nasional, terutama di tengah tantangan krisis pangan global yang semakin mendesak.

Ketidakstabilan pasokan pangan, yang dipicu oleh perubahan iklim, ketergantungan pada impor, serta konflik geopolitik, semakin mengancam ketersediaan pangan di berbagai negara.

Data terbaru dari World Bank menunjukkan bahwa hingga September 2024, sebanyak 16 negara telah menerapkan 22 larangan ekspor pangan, dan 8 negara lainnya menerapkan tindakan pembatasan ekspor.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah kebutuhan bahan baku pestisida dan pupuk yang tinggi. Laporan Euromonitor mencatat bahwa nilai impor bahan baku pestisida di Indonesia meningkat sebesar 2,8%, mencapai Rp 8 triliun pada tahun 2023.

Kenaikan harga bahan baku ini disebabkan oleh gangguan rantai pasok dan peningkatan biaya produksi pasca pandemi Covid-19.

Sementara itu, impor bahan baku pupuk tumbuh sebesar 7,4% dengan nilai mencapai Rp 30,2 triliun pada tahun yang sama, juga terpengaruh oleh situasi global dan permintaan yang belum pulih sepenuhnya.

Dalam menghadapi tantangan ini, DGW Group telah mengambil langkah strategis untuk memperkuat posisi industri agro input nasional. Perusahaan ini membangun pabrik karbamasi dengan kapasitas awal produksi 3.300 ton per tahun, yang direncanakan meningkat menjadi 7.000 ton per tahun.

"Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor dan memenuhi kebutuhan pasar domestik, serta membuka peluang untuk ekspor," tulis DGW Group dalam siaran pers seperti dikutip Senin (7/10).

Selain itu, dukungan pemerintah juga terlihat dalam upaya mengurangi ketergantungan pada produk impor. Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik amonium nitrat untuk mengurangi ketergantungan impor yang mencapai 21 persen dari total kebutuhan industri.

DGW Group juga berkomitmen untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam produk-produk agro inputnya.

IDXChannel - Pemerintah akan melakukan pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Wacana ini awalnya direncanakan pada 1 September 2024, kini bergeser menjadi 1 Oktober 2024.

Meski tengah dibahas ihwal penerapan pembatasan BBM subsidi tersebut, masyarakat khususnya ojek online (ojol) mengeluhkan wacana itu.

Salah satunya, pengemudi ojol di bilangan Pondok Gede, Bayu (26) mengatakan wacana pembatasan BBM bersubsidi tersebut, memberatkan pendapatannya.

Bayu yang sudah menjadi ojol sejak 2017 itu mengulas, pendapatannya saat ini menurun dibandingkan tujuh tahun sebelumnya.

"Pendapatan saya sekarang pahit, pahit sekali. Sudah potongannya besar, BBM mau dibatasin lagi. Dulu sehari bisa dapat Rp300-Rp500ribu, sekarang Rp200 ribu saja sulit," kata Bayu, Minggu (1/9/2024).

Bayu menambahkabn, dirinya baru mengetahui adanya wacana pembatasan BBM subsidi tersebut. Meski demikian, dia menegaskan kebijakan tersebut seakan-akan pemerintah tidak berbelas kasihan dengan para ojol.

"Jangan sampai terjadi lah, pemerintah harus kasihan dengan para ojol. Kita sudah berat sekarang (pendapatannya), pengeluaran buat bensin Pertalite sehari bisa Rp60 ribu untuk dua kali isi," kata dia.

"Kalau beneran diterapin itu pembatasan BBM, kita ojol ini semua mau dapat apa? Berat sekali itu, yang ada narik (ojol) sekarang cuma dapat panas-panasan saja," lanjut Bayu.

Senada dengan Bayu, Ghani (23) yang sudah menjadi ojol sejak 2019 pun mengaku keberatan atas wacana pembatasan BBM tersebut.

Ghani mengatakan, dengan bekerja sebagai Ojol, dirinya dapat membiayai kuliah dan mencicil pembelian sepeda motornya saat ini. Saat ini, dia juga sering mengalami kesulitan mencari ketersediaan BBM bersubsidi di setiap pom pengisian BBM.

"Kemarin saya juga sempat mencari BBM Pertalite, sekarang mulai langka di pom bensin. Biasanya di Pom bensin Nomor 31 kan ada, tetapi sudah sulit," kata Ghani.

Ghani menambahgkan, jika memang pemerintah hendak membatasi ketersediaan BBM bersubsidi, setidaknya mempertimbangkan untuk kebutuhan para ojol.

"Kalau memang mau dibatasi (oleh pemerintah), setidaknya harga maupun ketersediaan BBM subsidi itu diberikan juga hak istimewa buat para ojol. Soalnya sehari, saya isi bensin itu bisa Rp30-40 ribu, kalau sebulan bisa jutaan. Tolong kebijakan dibuat tepat sasaran lah," kata Ghani.

Meski demikian, Ghani mengatakan dirinya mendukung wacana pembatasan BBM bersubsidi oleh pemerintah, agar tidak diakses oleh kalangan kelas ekonomi mampu. Untuk itu, dia berharap wacana kebijakan tersebut dapat memberikan alternatif bagi para ojol.

"Pokoknya kami keberatan, jadi biar tepat sasaran, pemerintah juga mendata ojol untuk kebutuhan BBM bersubsidi, bukan kalangan kelas atas," kata Ghani.

Diketahui, Bocoran pembatasan BBM subsidi seperti pertalite dan solar subsidi mulai 1 Oktober 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, rencana pembatasan BBM subsidi masih dalam proses sosialisasi ke masyarakat. Sebelum memberlakukannya, pemerintah juga bakal melihat terlebih dahulu kondisi di lapangan seperti apa.

"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi. kita akan melihat di lapangan seperti apa," kata Jokowi di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).

Jokowi menambahkan, perlunya pembatasan BBM bersubsidi dengan pertimbangan pertama adalah berkaitan dengan polusi udara yang banyak terjadi di kota besar terutama Jakarta. Pertimbangan yang kedua adalah pemerintah ingin ada efisiensi anggaran terutama di tahun 2025.

"Yang pertama ini terkait dengan polusi terutama di Jakarta. Dan yang kedua, kita juga ingin ada efisiensi anggaran terutama di tahun 2025," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta: Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menegaskan tak ada aturan pengalihan anggaran pendidikan ke dana desa. Sehingga, wacana tersebut dinilai tak bisa dilakukan.

“Sebenarnya itu meletakkan di sana itu juga tidak tepat, dasar hukumnya juga enggak ada itu. Kenapa dana pendidikan dimasukkan di dana desa. Kan itu dua hal yang berbeda, nomenklaturnya berbeda,” kata Trubus kepada Medcom.id, Sabtu, 6 Juli 2024.

Trubus menduga pengalihan anggaran itu bukan untuk memastikan desa bisa menerima dana. Diyakini, pemerintah punya maksud lain dari wacana tersebut.
“Jadi ini memang ada seperti kesannya seperti ada penyelundupan peruntukan, jadi, dana pendidikan ini diselundupkan ke sana, dana desa,” ujar Trubus.

Baca juga: Mohammad Nuh Soroti Ada 'Dana Desa' di Anggaran Pendidikan: Jujur, Ini untuk Apa?

Pendanaan itu juga dinilai menjadi alasan kepala desa ngotot jabatannya ditambah. Mereka dinilai sedang merebutkan dana yang digemborkan pemerintah.

“Saya mencurigai bahwa kenapa kepala desa pada ngotot minta jabatannya jadi sembilan tahun kan itu, itu karena ini penggunaan dana desa yang jor-joran itu yang ternyata itu uang dari dana pendidikan itu, ngakali di situ,” ucap Trubus.

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) 2009-2014, Mohammad Nuh menyoroti keberadaan alokasi Dana Desa di dalam anggaran pendidikan. Sebanyak 20 persen APBN TA 2024 atau Rp 665 triliun dialokasikan untuk anggaran fungsi pendidikan 2024, namun Rp 356,5 triliun atau lebih dari setengahnya (52% persen) digunakan untuk Transfer ke Daerah, dan sebagian untuk Dana Desa (TKDD).

Hal ini dipertanyakan menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini saat diundang Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR, 2 Juli 2024. Menurut Nuh, ini merupakan waktu yang tepat untuk mereview kebijakan dasar anggaran pendidikan, baik alokasi maupun implementasinya.

"Rp665 triliun itu terdistribusi macam-macam, tapi mulai kapan masuk Dana Desa di dalam anggaran pendidikan?" kata Nuh dalam RDPU dengan Komisi X, 2 Juli, 2024.

(ABK)