ekBis#1

Hilirisasi Komoditas Sektor Kelautan di Bali Kurang

Bisnis.com, DENPASAR - Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra ingin agar Rapat Koordinasi Daerah Kajian Hilirisasi Investasi Strategis Sektor Perkebunan, Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024 menghasilkan rumusan solusi hilirisasi komoditas laut.

“Kami berharap ini dapat menghasilkan rumusan kebijakan hilirisasi investasi strategis, khususnya pada sektor perikanan dan kelautan yang dapat digunakan bagi pemerintah dalam pengembangan sektor perikanan dan kelautan," kata dia.

Dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Jumat (5/7/2024), Dewa Indra mengatakan solusi ini penting mengingat Bali mempunyai potensi di sektor kelautan, namun selama ini gerakan hilirisasinya masih kurang.

Pemprov Bali melihat hilirisasi di sektor kelautan dan perikanan sangat strategis, sebab Pulau Dewata memiliki kekayaan di komoditas udang dan tuna dengan tambak yang banyak dan ekspor yang tinggi, selain itu rumput laut dan garam juga punya peluang di sana.

“Potensi yang besar tersebut, sebagian besar diekspor dalam bentuk utuh beku dan segar, sedangkan dalam bentuk olahan masih relatif sedikit,” ujarnya.

“Selain besarnya ekspor dalam bentuk ikan utuh juga rantai pasok di hulu belum berjalan dengan baik, sehingga banyak tangkapan nelayan tidak dapat sampai ke industri pengolahan dengan mutu yang baik,” kata birokrat nomor 1 di Pemprov Bali itu.

Untuk itu, ia berharap ada hasil pertemuan yang nantinya dapat dilakukan pemerintah dalam mengakselerasi sektor kelautan dan perikanan secara maksimal.

Nantinya, kebijakan hilirisasi pada sektor perikanan dan kelautan harus dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan dampak positif melalui peningkatan harga produk, pengembangan industri pengolahan, penyerapan tenaga kerja, dan adopsi teknologi serta mendukung ketahanan pangan.

Staf Khusus Bidang Hubungan Komunikasi Kelembagaan Kementerian Investasi Arnanto Nurprabowo yang hadir dalam rapat koordinasi daerah tersebut mengatakan pertemuan ini merupakan bagian dari program kementerian.

Kementerian Investasi melakukan beberapa rapat koordinasi dengan tujuan menyusun kajian terkait program hilirisasi tahun 2024.

"Program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah diharapkan menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan lapangan kerja yang meningkat. Kami telah menyusun peta jalan hilirisasi strategis yang memuat 28 komoditas di berbagai sektor," ujarnya.

Kemenperin Dorong Industri Tekstil dan Produk Tekstil Bangkit dari Keterpurukan

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya membangkitkan kembali kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri di tengah berbagai tantangan.

Meskipun industri TPT menghadapi tantangan seperti pelemahan rupiah, daya beli masyarakat yang lemah, dan regulasi yang kurang probisnis, Kemenperin optimis industri ini dapat kembali bangkit.

Pada triwulan I tahun 2024, industri TPT memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, dengan menyumbang 5,84% PDB sektor manufaktur dan menghasilkan ekspor senilai US$ 11,6 miliar dengan surplus US$ 3,2 miliar.

Selain itu, industri TPT juga menjadi sektor padat karya yang menyerap lebih dari 3,98 juta tenaga kerja, atau 19,47% dari total tenaga kerja di sektor manufaktur pada tahun 2023.

Menyadari pentingnya tenaga kerja terampil untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri TPT, Kemenperin melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) menyelenggarakan Diklat 3in1.

Diklat ini bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja siap pakai yang sesuai dengan kebutuhan industri TPT. Salah satu BDI yang menyelenggarakan Diklat 3in1 adalah BDI Jakarta, yang telah bekerja sama dengan PT Globalindo Intimates, produsen pakaian dalam wanita ternama.

“Diklat ini diharapkan dapat membantu para peserta untuk mendapatkan pekerjaan di industri TPT dan meningkatkan produktivitas industri,” ujar Kepala BPSDMI Kemenperin, Masrokhan.

PT Globalindo Intimates sendiri telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kompetensi karyawannya dengan berpartisipasi aktif dalam Diklat 3in1.

Pada angkatan VI Diklat Operator Sewing, perusahaan ini menerima 50 peserta dari masyarakat sekitar.

“Diklat ini merupakan bagian dari komitmen PT Globalindo untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme karyawannya,” ujar Kepala BDI Jakarta, Ali Khomaini.

Kemenperin mengajak seluruh pelaku industri untuk bersama-sama berkomitmen dalam upaya pengembangan SDM industri yang unggul.

“Menyambut era bonus demografi, diklat ini menjadi semakin penting untuk menyiapkan SDM yang terampil dan kompeten,” jelas Masrokhan.

Direktur Operasional (COO) PT. Globalindo Intimates Teti Yani Hartono menyampaikan harapannya agar industri tekstil di Indonesia dapat kembali bangkit dan berkembang.

Perusahaan ini juga berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produknya, serta berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekspor.

“Kami terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi karyawannya melalui berbagai program pelatihan seperti Diklat ini,” imbuhnya.

Hari Bank Indonesia Diperingati Tiap 5 Juli, Simak Fakta dan Sejarahnya

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap tahunnya, pada 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Namun hal ini ternyata berbeda dengan sejarah pendirian Bank Indonesia (BI) yang dirayakan tiap 1 Juli. Lalu bagaimana kebenarannya?

Usut punya usut, Hari Bank Indonesia yang dirayakan pada 5 Juli ini berkaitan dengan sejarah berdirinya Bank Negara Indonesia (BNI). Dilansir dari laman resminya, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (selanjutnya disebut BNI) pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral dengan nama “Bank Negara Indonesia” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946.

Pada perkembangannya, diterbitkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968 yang membuat BNI ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946” dan statusnya berubah menjadi Bank umum milik negara. Sementara itu, hari jadi atau perayaan ulang tahun milik Bank sentral Indonesia BI dimulai sejarahnya sejak 1 Juli 1953.

Sejarah Pendirian Bank Indonesia

Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, pada 1951, muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah memutuskan untuk membentuk Panitia Nasionalisasi DJB.

Selanjutnya, pada 1 Juli 1953 Pemerintah RI menerbitkan UU No.11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia, yang menggantikan DJB Wet Tahun 1922 dan sejak saat itu Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Berdasarkan UU No.11 Tahun 1953, tugas BI tidak hanya sebagai bank sirkulasi, melainkan sebagai bank komersial melalui pemberian kredit.

Pada perkembangannya, Pemerintah RI mengeluarkan UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini mengembalikan tugas BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan menghentikan status BI sebagai BNI Unit I. Pada 1999, pemerintah juga menerbitkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menetapkan BI sebagai Bank Sentral yang bersifat independen.

DPR RI kemudian mengesahkan UU No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. UU ini berisi tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang, dan penataan fungsi pengawasan BI.

Beberapa tahun setelahnya, DPR kembali mengesahkan UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK.