JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menegaskan tidak semua Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) mendapat penghapusan piutang melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan, penghapusan piutang macet ini hanya berlaku bagi UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, yang memang sudah ada dalam daftar penghapusbukuan oleh himpunan bank-bank milik negara (Himbara).

"Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM. Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, ya tidak dihentikan," kata Maman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Maman menuturkan, PP ini dibuat agar pihak bank memiliki legitimasi maupun payung hukum untuk menghapus piutang yang tidak perform.

Harapannya, UMKM yang terdampak dalam penghapusan bisa mengajukan pinjaman kembali.

"Jadi ini sebetulnya sudah terdaftar ini dalam penghapusbukuan di bank masing-masing. Nah, itu yang mau coba kita pulihkan supaya nanti kurang lebih 1 juta pelaku UMKM mereka bisa sehat lagi bisa mengajukan kembali proses piutang, supaya mereka bisa berusaha lagi ke depannya," tutur Maman.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data, ada 1 juta UMKM yang terdaftar dalam penghapusbukuan bank.

Rerata jumlah piutang yang dihapus berjumlah maksimal Rp 500 juta untuk badan usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan dengan tenor 10 tahun.

Penghapusbukuan ini pun hanya berlaku bagi UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, maupun perkebunan yang terkena beberapa permasalahan, yaitu gempa bumi, bencana alam, dan Covid-19.

"Jadi tidak semua pelaku UMKM kita hapuskan utang piutangnya, ini memang betul-betul tidak bisa tertolong kembali. Ini juga para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar dan sudah jatuh tempo yang itu sudah diproses penghapusan bukunya di Bank Himbara kita," jelasnya.

Ia memastikan, penghapusan piutang tidak memakai APBN.

Adapun realisasinya bakal dilakukan secepatnya usai PP terbit, mengingat daftar penghapusan piutang sudah dimiliki perbankan.

Pemerintah kata dia, akan berkoordinasi untuk mendetailkan dan memverifikasi daftar tersebut dengan Bank Himbara.

"Kurang lebih nanti estimasi ya, mungkin kalau dilihat ada sekitar 1 jutaan (UMKM), kurang lebih nanti ada plus minus sekitar Rp 10 triliun. Jadi ini enggak ada sama sekali melalui APBN kita penghapusbukuan piutang di bank," jelas Maman.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo meneken aturan untuk menghapus piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada tanggal 5 November 2024.

Ia menuturkan, kebijakan ini mempertimbangkan saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia.

Dia berharap, penghapusan piutang macet dapat membantu para petani, nelayan, hingga UMKM lain dalam meneruskan usaha-usahanya.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka," ucap Prabowo di Istana Merdeka, Selasa.

TANJUNGBALAI, iNews.id – Tim Satuan Polisi Air Polres Kota Tanjungbalai menyergap perahu nelayan yang kedapatan membawa 30 kg sabu. Namun, pemilik perahu tersebut berhasil lolos dari kejaran petugas.

Kapolres Tanjungbalai, AKBP Yon Edi Winara mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan isi dalam perahu tersebut ditemykan dua karung goni yang disembunyikan ditumpukan jaring.

“Setelah dibongkar, isi dalam karung ditemukan sebanyak tiga puluh bungkus kemasan teh yang diduga sabu dengan taksiran berat 30 kg,” katanya, Selasa (5/11/2024).

Dia mengatakan, penyidik masih menyelidiki temuan 30 kg sabu termasuk pemilik perahu tersebut.

“Kita masih kejar pemilik perahu yang membawa 30 kg sabu ini. Untuk sementara, barang bukti 30 kg sabu kita amankan di Mapolres,” katanya.

Editor: Kastolani Marzuki

MAGELANG, KOMPAS.com - Video viral di media sosial memperlihatkan kecelakaan fatal yang melibatkan dua mobil di Johor, Malaysia, pada akhir Oktober 2024.

Video tersebut menjadi viral di Indonesia karena korbannya merupakan warga negara Indonesia, Agung Nugroho Darmawan (42), bersama anaknya yang berusia 4 tahun.

Agung diketahui sebagai dokter asal Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang telah tinggal di Malaysia sejak 2012, mengikuti istrinya yang merupakan warga negara Malaysia.

View this post on Instagram

A post shared by Arif Noor (@ariefnoors)

Dalam kecelakaan tersebut, mobil yang dikemudikan Agung ditabrak dari sisi samping. Dalam video yang beredar, terlihat bagian samping mobil yang remuk di pintu depan dan belakang.

Kejadian ini menimbulkan pertanyaan mengenai uji tabrak pada mobil baru. Sebelum diluncurkan, sebuah produk mobil harus terlebih dahulu lolos serangkaian uji coba.

Secara umum, ada empat jenis uji coba yang harus dilalui mobil agar layak dipasarkan, yaitu uji tabrak bagian depan, samping, tes benturan kepala, dan tes tabrak objek boneka.

Foto: IIHS Ilustrasi tes tabrak samping versi IIHS

Setelah mobil dijual untuk umum, biasanya dilakukan uji tabrak lagi oleh lembaga independen, seperti ASEAN NCAP, Euro NCAP, dan IIHS, yang memberikan penilaian keselamatan pada mobil yang beredar di pasaran.

Dikutip dari Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), tes tabrak samping menggunakan kendaraan uji atau mobil yang diam dan kemudian dihantam kereta uji dari sisi pengemudi.

Kereta uji ini memiliki bobot 1.500 kg dan menghantam mobil dengan kecepatan 50 km/jam. Desain kereta uji memungkinkan benturan terjadi pada sudut 90 derajat terhadap sisi pengemudi.

Foto: IIHS Ilustrasi tes tabrak samping versi IIHS

Lebih spesifik, dampak benturan samping tiap mobil bervariasi tergantung pada jarak sumbu roda (wheelbase), karena ada mobil dengan wheelbase yang panjang dan ada pula yang pendek.

Dampak benturan samping yang dilakukan oleh kereta uji bergantung pada jarak referensi benturan (impact reference distance atau IRD).

Secara rinci, kalkulasinya ialah:

• Jika jarak sumbu roda < 250 cm, maka IRD = 144,8 cm
• Jika 250 cm ≤ jarak sumbu roda ≤ 290 cm, maka IRD = (jarak sumbu roda ÷ 2) + 19,8 cm
• Jika jarak sumbu roda > 290 cm, maka IRD = 164,8 cm

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal III/2024 sebesar 4,95% secara tahunan atau lebih lambat dari kuartal sebelumnya yang sebesar 5,05%.

Melihat dari sisi lapangan usaha, sebanyak 10 dari 17 sektor ekonomi juga mengalami perlambatan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

Meski melambat, Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menegaskan bahwa lapangan usaha tersebut tetap mencatatkan pertumbuhan dan bukan berarti tidak tumbuh.

Sementara itu, lima lapangan usaha mencatatkan kontribusi terbesar terhadap ekonomi, yakni Industri Pengolahan, Pertanian, Perdagangan, Konstruksi, dan Pertambangan menunjukkan pertumbuhan positif.

“Total share kelima lapangan usaha ini adalah sebesar 64,94% terhadap PDB,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (5/11/2024).

Melihat data distribusi dan pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha, sektor pertanian mengalami perlambatan pertumbuhan PDB dari 3,25% pada kuartal II/2024 menjadi 1,69% pada kuartal III/2024.

Lapangan usaha dengan pertumbuhan tinggi, namun melambat dari 9,56% pada kuartal II/2024 menjadi 8,64%, yakni Transportasi & Pergudangan sejalan dengan peningkatan jumlah penumpang seluruh moda angkutan dan peningkatan pengiriman barang.

Akomodasi & Makan Minum juga tetap tumpuh meski melambat karena didorong oleh peningkatan jumlah kunjungan wisman, kegiatan MICE maupun event berskala nasional dan internasional, seperti Moto GP Mandalika, PON XXI, dan International Sustainability Forum.

Perlambatan terdalam berasal dari sektor Jasa Keuangan yang sebelumnya tumbuh 7,9% pada kuartal II/2024 menjadi 5,49% pada kuartal III/2024.

Meski demikian, Amalia menekankan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut lapangan usaha pada periode tersebut memang masih ditopang oleh industri pengolahan.

“Jika dilihat dari sumber pertumbuhan, maka pada kuartal III/2024 industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar yang sebesar 0,96% [terhadap pertumbuhan ekonomi 4,95%],” ujarnya.

Berikut Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha secara Tahunan YoY

Bisnis.com, SURABAYA - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat ekonomi provinsi ini pada triwulan III-2024 mampu tumbuh mencapai 4,91% secara tahunan (year-on-year/yoy) atau 1,72% secara kuartalan (quartal-to-quartal/qtq).

“Dengan demikian secara kumulatif ekonomi Jawa Timur tumbuh 4,9 persen,” kata Kepala BPS Jawa Timur Zulkipli di Surabaya, Selasa (5/11/2024).

Zulkipli menjelaskan, perekonomian Jawa Timur triwulan III-2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp808,53 triliun sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp492,43 triliun.

Ekonomi Jawa Timur triwulan III-2024 terhadap triwulan II-2024 yang mengalami pertumbuhan sebesar 1,72% (q-to-q) apabila dilihat dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yang tumbuh sebesar 8,24%.

Sementara apabila dilihat dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 4,62%.

Kemudian, ekonomi Jawa Timur triwulan III-2024 terhadap triwulan III-2023 meningkat sebesar 4,91% (y-on-y) apabila dilihat sisi produksi tercatat pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yaitu sebesar 9,85%.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) yaitu tumbuh sebesar 10,95%.

Selanjutnya sampai triwulan III-2024, ekonomi Jatim yang mengalami pertumbuhan 4,9% terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 10,39% sedangkan pertumbuhan terbesar dari sisi pengeluaran terjadi pada komponen Lembaga Non Profit sebesar 13,58%.

Secara struktur, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Timur pada triwulan III-2024 dengan kontribusi sebesar 30,54% sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 59,78%.

Presiden Prabowo Subianto resmi meneken aturan penghapusan utang UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan. Kebijakan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang memenuhi syarat tertentu.

Kebijakan penghapusan utang ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan, kebijakan ini hanya akan menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu. Pertama, masyarakat yang terdampak bencana.

"Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya gempa bumi bencana alam dan Covid," kata Maman, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," ujarnya.

Dengan demikian, Maman menekankan, tidak semua pelaku UMKM mendapatkan keringanan tersebut. Pemerintah hanya menghapuskan utang dari pihak-pihak yang sudah betul-betul tidak tertolong lagi.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," kata dia.

Secara keseluruhan, Maman memperkirakan 1 juta pihak yang dihapuskan utangnya. Untuk besaran utang yang dihapuskan, ditetapkan maksimal Rp 500 juta untuk usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan.

Sedangkan untuk anggarannya, diperkirakan penghapusan utang ini mencapai Rp 10 triliun. Namun, ia menekankan dana ini tidak melalui APBN, tetapi langsung dengan penghapusan buku piutang di perbankan.

"PP ini dibuat agar pihak bank memiliki ruang payung hukum untuk bisa menghapus. Jadi ini sebetulnya sudah terdaftar ini dalam penghapusbukuan di bank masing-masing dan itu yang mau coba kita buktikan supaya nanti kurang lebih 1 juta pelaku UMKM mereka bisa sehat lagi, bisa mengajukan kembali proses piutang, supaya mereka bisa berusaha lagi ke depannya," terang Maman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid buka suara soal konflik lahan Hotel Sultan.

Nusron menegaskan, saat ini perkara Hotel Sultan masih berada di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

"Kira-kira begini lah, Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Kementerian Sekretariat Negara, dulunya Hak Guna Bangunan (HGB) atas pengelola PT Indobuildco," ucap Nusron saat ditemui usai menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Selasa (5/11/2024).

Nusron menegaskan, Kementerian ATR/BPN akan mengacu kepada keputusan hukum untuk menindaklanjuti konflik lahan tersebut.

Sebagai informasi, perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco, selaku pengelola Hotel Sultan bersikeras mempertahankan kepemilikan mereka atas properti yang terletak di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta tersebut.

Dilansir dari laman resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Indobuildco mengajukan kasasi atas perkara nomor 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst kepada Mahkamah Agung pada 20 September 2024.

Ada pun gugatan yang sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima tersebut dilayangkan kepada empat pihak, yakni Menteri Sekretaris Negara, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK), Menteri ATR/Kepala BPN, dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

"Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)," bunyi amar putusan gugatan.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva mengatakan, gugatan tersebut tidak diterima karena hakim meminta penggugat melibatkan Menteri Keuangan yang dijabat oleh Sri Mulyani Indrawati.

Hamdan menegaskan bahwa berdasarkan putusan provisi tersebut, pihak tergugat yang dalam hal ini adalah pemerintah, dilarang untuk mengganggu posisi Hotel Sultan.

"Tidak boleh, juga dipagari tidak boleh. Kami sedang minta bahwa itu dilaksanakan. Tidak boleh digusur, tidak boleh juga dipagari, tidak boleh ditembok-tembok," ujar Hamdan saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (20/9/2024).

Konflik ini bermula setelah habisnya HGB Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora yang dipegang oleh Indobuildco sebagai alas hukum penguasaan kawasan Hotel Sultan pada awal tahun 2023.

Pengelolaan lahan selanjutnya dikuasakan kepada Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan HPL 1/Gelora Tahun 1989 yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN.

Namun demikian, Indobuildco yakin bahwa mereka memegang alas hak yang sah karena telah mengajukan perpanjangan HGB yang hingga saat ini belum ada pernyataan penolakan atau masih dikaji oleh BPN.

Kemudian, serangkaian upaya pengosongan lahan dilakukan oleh PPK GBK, seperti pemasangan spanduk, portal, hingga tembok beton. Hal tersebut yang lalu menjadi alasan Indobuildco melayangkan sederet gugatan.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah akan kembali merevisi aturan devisa hasil ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA).

Revisi aturan ini akan mencakup perpanjangan jangka waktu kewajiban para eksportir dalam menyimpan DHE SDA.

Dalam aturan yang berlaku saat ini, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023, para eksportir diwajibkan menyimpan DHE SDA paling sedikit 30% dari sistem keuangan Indonesia dengan jangka waktu minimal tiga bulan.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga tengah menyiapkan gula-gula atau insentif tambahan agar eksportir mau memarkirkan DHE di sistem keungan Indonesia.

"Pemerintah kan selalu menerbitkan sebuah kebijakan, tentu insentifnya disiapkan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada awak media di Jakarta, Selasa (5/11).

Sayangnya, Airlangga tidak menjelaskan secara detail insentif apa yang akan disiapkan oleh pemerintah.

"Nanti kita lihat," katanya.

Diberitakan KONTAN sebelumnya, pemerintah telah memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) kepada para eksportir yang memarkirkan dolarnya di perbankan dalam negeri.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Atas Penghasilan Dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) pada Instrumen Moneter dan Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia.

Dalam aturan tersebut, pemerintah memberikan insentif PPh kepada para eksportir yang memarkirkan dolarnya di perbankan dalam negeri.

Adapun mengacu pada pasal 4 ayat 1 dalam aturan tersebut, insentif PPh yang bersifat final untuk eksportir dihitung dengan cara mengalikan tarif PPh final dengan dasar pengenaan pajak.

Insentif ini diberikan kepada eksportir yang menempatkan DHE SDA dalam bentuk valuta asing maupun yang sudah dikonversi ke rupiah, dikenai PPh yang bersifat final di antaranya:

1. Tarif sebesar 0%, untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan lebih dari 6 bulan.

2. Tarif sebesar 2,5% untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan 6 bulan.

3. Tarif sebesar 7,5% untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan 3 bulan sampai dengan kurang dari 6 bulan, atau

4. Tarif sebesar l0% untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan 1 (satu) bulan sampai dengan kurang dari 3 bulan.

Sementara itu, untuk instrumen keuangan tertentu yang dananya dikonversi dari valuta asing ke mata uang rupiah, dikenai PPh yang bersifat final dengan:

1. Tarif sebesar 0%, untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan 6 bulan atau lebih dari 6 bulan.

2. Tarif sebesar 2,5%, untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan 3 bulan sampai dengan kurang dari 6 (enam) bulan; atau

3. Tarif sebesar 5%, untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan 1 bulan sampai dengan kurang dari 3 bulan.

Bisnis.com, JAKARTA - Plt CEO Lion Air dan direktur keuangan PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) digadang-gadang menjadi calon kuat Direktur Utama GIAA.

Melansir pemberitaan Bloomberg, Pelaksana tugas CEO di Lion Air Wamildan Tsani Panjaitan dikabarkan menjadi kandidat utama menggantikan Irfan Setiaputra. Kandidat potensial lainnya adalah Chief Financial Officer Garuda, Prasetio.

Sumber Bloomberg menyebutkan penunjukan direktur utama GIAA akan dilaksanakan pada pertengahan November 2024. Perwakilan Lion Air juga menolak untuk memberikan komentar.

Seorang pejabat Garuda mengatakan bahwa penunjukan anggota dewan merupakan prerogatif Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Pergantian posisi disebut merupakan upaya pemerintah baru untuk meningkatkan profitabilitas maskapai dan mendukung ekspansinya.

Seperti yang diketahui, Kementerian BUMN berencana untuk kembali merombak susunan pengurus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada November 2024.

Pihak direksi Garuda Indonesia menyatakan bahwa RUPSLB tersebut akan dilaksanakan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada tanggal 15 November 2024. Agenda tunggal dalam rapat ini adalah perubahan susunan pengurus GIAA.

“Agenda ini merupakan usulan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara [BUMN] Republik Indonesia sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna, sesuai dengan surat nomor: SR-463/MBU/09/2024 tertanggal 24 September 2024,” demikian pernyataan direksi GIAA dalam keterbukaan informasi, dikutip Jumat (25/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Plt CEO Lion Air dan direktur keuangan PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) digadang-gadang menjadi calon kuat Direktur Utama GIAA.

Melansir pemberitaan Bloomberg, Pelaksana tugas CEO di Lion Air Wamildan Tsani Panjaitan dikabarkan menjadi kandidat utama menggantikan Irfan Setiaputra. Kandidat potensial lainnya adalah Chief Financial Officer Garuda, Prasetio.

Sumber Bloomberg menyebutkan penunjukan direktur utama GIAA akan dilaksanakan pada pertengahan November 2024. Perwakilan Lion Air juga menolak untuk memberikan komentar.

Seorang pejabat Garuda mengatakan bahwa penunjukan anggota dewan merupakan prerogatif Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Pergantian posisi disebut merupakan upaya pemerintah baru untuk meningkatkan profitabilitas maskapai dan mendukung ekspansinya.

Seperti yang diketahui, Kementerian BUMN berencana untuk kembali merombak susunan pengurus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada November 2024.

Pihak direksi Garuda Indonesia menyatakan bahwa RUPSLB tersebut akan dilaksanakan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada tanggal 15 November 2024. Agenda tunggal dalam rapat ini adalah perubahan susunan pengurus GIAA.

“Agenda ini merupakan usulan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara [BUMN] Republik Indonesia sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna, sesuai dengan surat nomor: SR-463/MBU/09/2024 tertanggal 24 September 2024,” demikian pernyataan direksi GIAA dalam keterbukaan informasi, dikutip Jumat (25/10/2024).

Perum Bulog mencatat 2,9 juta ton beras impor telah masuk ke Indonesia per Oktober 2024. Beras impor berasal dari Kamboja, Myanmar, Pakistan, Thailand, dan Vietnam.

"Beras impor kami ambil dari berbagai negara dan melalui proses tender," kata Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (5/11).

Wahyu merinci beras impor dari Kamboja sebanyak 22.500 ton, Myanmar 451.468 ton, Pakistan 388.675 ton, Thailand 1,04 juta ton, dan Vietnam 1,02 juta ton.

Ia menjelaskan beras impor 2,9 juta ton beras impor itu merupakan gabungan dari 3,6 juta ton penugasan tahun ini dan carry over tahun lalu.

Sementara sisanya, sambung Wahyu, akan ada sekitar 1 juta ton beras impor yang akan masuk hingga akhir tahun ini. Hal itu senada dengan pernyataan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

"Impor termasuk carry over tahun lalu. (1 juta bakal masuk) termasuk carry over. Sekarang sedang proses, harus masuk di Desember pertengahan," imbuhnya.

Sebelumnya, Zulhas mengatakan akan ada 1 juta ton beras impor yang akan masuk. Rinciannya 150 ribu ton akan tiba di Indonesia dalam waktu dekat, sedangkan 850 ribu ton akan coba dikejar sampai akhir tahun ini.

Beras impor akan digunakan untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ditargetkan sebanyak 2 juta ton akhir tahun ini.

"Ya memang sekarang sekurang-kurangnya 2 juta ton (di akhir tahun 2024), yang belum itu 850 ribu ton. Ya tentu ini akan dikejar, kalau bisa tahun ini selesai, 850 ribu ton itu bisa masuk semua," kata Zulhas saat melakukan peninjauan di gudang beras Bulog Sunter Timur, Jakarta Utara, dikutip CNBC, Senin (4/11).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meyakini Indonesia dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam lima tahun masa pemerintahannya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% tersebut ditetapkan untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor.

"Target 8% tentu dipersiapkan untuk memacu seluruh sektor dan juga mengembangkan sektor yang bisa mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih besar," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (5/11).

Airlangga menambahkan, fokus pemerintah adalah sektor swasembada pangan dan energi yang diharapkan dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Sektor-sektor itu arahan bapak presiden kan swasembada pangan dan swasembada energi. Dari kedua itu diharapkan bisa menjadi pengungkit untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik," katanya.

Selain itu, upaya untuk memperbaiki angka Incremantal Capital Output Ratio (ICOR) akan menjadi prioritas agar dapat meningkatkan tambahan pertumbuhan ekonomi 1% hingga 2%.

"Jadi kalau ICORE kita diturunkan itu juga salah satu yang bisa menaikkan 1% sampai 2% dari pertumbuhan ekonomi," imbuh Airlangga.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal III-2024 mencapai 4,95% year on year (YoY). Pertumbuhan ini melambat bila dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,05% YoY.