Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) membahas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tak sampai 5 persen pada kuartal III 2024.

Dalam rapat itu, Prabowo ingin ada langkah menggenjot perekonomian di kuartal berikutnya. DEN memberi sejumlah masukan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

"Jadi bagaimana supaya di kuartal IV ini kita bisa melakukan langkah-langkah untuk menjaga pertumbuhan di kuartal IV. Lebih membicarakan itu sih," kata Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu seusai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11).

Salah satu saran DEN kepada Prabowo adalah peningkatan daya beli, khususnya untuk kelas menengah. Mari menyebut pelemahan daya beli kelas menengah menjadi pemicu rendahnya pertumbuhan konsumsi Indonesia.

Mari mengatakan pertumbuhan konsumsi di kalangan kelas menengah cuma 4,9 persen. Angka itu merupakan yang terendah dalam 13 tahun terakhir.

"Ada BLT Ini bagaimana mengatasi yang di kelas menengah ini. Itu nanti mungkin sedang dibahas lah, kira-kira programnya seperti apa," ujarnya.

Selain itu, ada dua faktor lainnya yang dibahas dalam rapat di istana. Pertama, belanja pemerintah. DEN menyarankan optimalisasi belanja pemerintah demi memicu pertumbuhan ekonomi.

Faktor kedua adalah investasi. DEN mengusulkan ke Prabowo agar investasi terus digenjot di waktu mendatang.

"Bagaimana meningkatkan memperbaiki iklim investasi karena tentunya untuk tumbuh lebih tinggi kita memerlukan investasi," ujar Mari.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 4,95 persen. Angka itu menurun dari kuartal-kuartal sebelumnya. Secara kumulatif, laju ekonomi Januari-September 5,03 persen.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut jangkauan internet di Indonesia sudah menjangkau 97% daerah. Namun, sebagian koneksi internetnya masih 2G.

Meutya menuturkan, pemerintahan presiden sebelumnya yaitu Joko Widodo (Jokowi) berhasil membuat jangkauan internet di Indonesia mencapai 97%.Akan tetapi, setelah dirinya melakukan pengecekan jaringan, masih banyak daerah yang hanya terjangkau sinyal 2G dan belum sampai 3G.

Jaringan 2G merupakan jaringan seluler generasi kedua yang menggunakan sistem digital untuk melayani komunikasi suara dan teks.

“Periode yang lalu dan sebelumnya kita sudah mencapai jangkauan yaitu 97% konektivitas, tapi ini belum ada artinya kalau memang koneksinya masih sebagian 2G. Jadi artinya masih lambat,” kata Meutya saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

Melihat hal ini, Meutya menegaskan bahwa dalam jangka pendek Komdigi bakal memprioritaskan agar jaringan internet lebih cepat dan terjangkau luas di seluruh daerah.

“Prioritas kami meningkatkan kapasitas sehingga di beberapa daerah koneksi internetnya sudah bisa lebih cepat tidak hanya luas tapi lebih cepat,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Meutya Hafid menekankan terdapat sejumlah prioritas yang bakal dikerjakan oleh instansinya dalam 100 hari masa kerja pertama.

Dia menjabarkan bahwa usai menerima Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan perubahan nama dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) menjadi Menkomdigi. Maka, instansinya juga akan fokus dalam mengawasi perihal digital di Tanah Air.

Oleh sebab itu, dia memerinci bahwa dalam 100 hari masa kerja instansinya bakal fokus dalam perlindungan data pribadi, judi daring atau online, dan pemerataan internet khususnya jaringan 2G.

“Jadi kalau kemarin beberapa temuan yang kami sebagai Komisi I kemarin ya, memang yang paling banyak juga diharapkan masyarakat adalah bagaimana mengamankan data, bagaimana security PDNS kita, TDN kita, kemudian juga bagaimana mengamankan anak-anak muda kita dari hal-hal yang buruk di internet,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa untuk fokus selanjutnya yaitu judi online dan pinjamanonline(pinjol) turut memberikan imbas yang tak terlihat selama ini yaitu kekerasan anak hingga pornografi anak.

Krisis internet ramah anak, kata Meutya, merupakan kerugian tak berwujud yang seringkali tak disadari oleh masyarakat.

“Adatangible lossatau kehilangan-kehilangan yang kita nggak rasakan dari internet yang tidak tertata dengan baik. Kekerasan anak, trafficking anak, pornografi anak. Nah, ini yang kami coba benahi dengan pembobotan baru yaitu memasukkan data digital,” imbuhnya.

Jakarta: Ujian Seleksi Masuk Universitas Indonesia (SIMAK UI) Pascasarjana untuk Semester Genap Tahun Ajaran 2024/2025 digelar secara tatap muka (offline) pada Minggu, 3 november 2024 di Kampus UI Depok. Ini merupakan kali pertama ujian dilaksanakan secara tatap muka sejak pandemi Covid-19.

Pelaksanaan ujian dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pagi yang dimulai pukul 07.30 WIB dan sesi siang pukul 12.30 WIB, untuk menjaga kenyamanan peserta dalam mengikuti ujian berbasis komputer. Sebanyak 2.648 pendaftar turut berpartisipasi dalam ujian kali ini.

Rinciannya, sebanyak 1.256 peserta adalah pendaftar Program Magister, 233 pendaftar Program Profesi, 817 pendaftar Program Spesialis di Fakultas Kedokteran (FK), 155 pendaftar Program Subspesialis di FK, dan 197 pendaftar Program Doktor. “Untuk program studi yang paling diminati kali ini, di antaranya Magister Manajemen dan Magister Kenotariatan,” ujar Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) UI, Amelita Lusia dalam siaran persnya, Selasa, 5 November 2024.
Dalam persiapannya, Universitas Indonesia menyiapkan 1.519 komputer guna mendukung pelaksanaan ujian dengan sistem Computer Based Test (CBT) di berbagai lokasi di Kampus Depok. "Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan pendaftar ujian, SIMAK UI dilaksanakan dalam dua sesi. Kami bersyukur, pelaksanaan ujian berjalan dengan lancar dan tidak terjadi kendala signifikan yang dapat merugikan peserta ujian,” katanya.

Meski ujian CBT di kampus terakhir dilaksanakan pada Maret 2020, pengalaman UI dalam menyelenggarakan UTBK Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) 2024 memberi kesiapan yang baik bagi pelaksanaan ujian kali ini. “Pada kesempatan tersebut, UI telah menyediakan 1.870 komputer dan 241 komputer cadangan, yang menjadi salah satu penunjang kelancaran pelaksanaan ujian CBT SIMAK UI ini,” tutur Amelita.

Selain perangkat komputer, fasilitas serta ruangan ujian pun dipersiapkan secara maksimal. UI menyediakan 24 ruang ujian di 14 lokasi di Kampus Depok, termasuk Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom), Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB), Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Fakultas Psikologi (FPsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Teknik (FT), serta fasilitas lainnya seperti Integrated Laboratory and Research Center (ILRC) dan Information Technology Training Center (ITTC).

Dalam setahun, UI membuka tiga periode pendaftaran (gelombang) untuk program pendidikan pascasarjana. Pada SIMAK UI Pascasarjana gelombang ketiga ini, hasil ujian akan diumumkan pada Kamis, 5 Desember 2024, melalui laman www.penerimaan.ui.ac.id setelah terlebih dahulu mengisi nomor ujian.

Baca juga: Intip Jurusan Paling Diminati di SIMAK UI dan Daya Tampungnya

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Kita semua itu sangat terbuka kepada apa saja. Apalagi kalau itu diproduksi di dalam negeri, karena kita ingin menciptakan lapangan kerja

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan berbicara soal larangan penjualan produk Apple, iPhone 16 di Indonesia.

Menurutnya, Indonesia terbuka terhadap segala peluang penciptaan lapangan kerja baru.

"Kita semua itu sangat terbuka kepada apa saja. Apalagi kalau itu diproduksi di dalam negeri, karena kita ingin menciptakan lapangan kerja," ujar Luhut di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan Indonesia tidak hanya ingin berbicara mengenai teknologi tinggi, namun juga intensif pekerja.

"Jadi seperti garmen yang ada sekarang, konstruksi di Kertajati dan juga yang di dekat Solo sana," jelas Luhut.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa pihaknya siap melakukan penindakan terhadap platform e-commerce jika menjual iPhone seri 16 dan Google Pixel, karena belum ada izin dari pemerintah terkait penjualan telepon pintar tersebut.

"e-commerce kan selalu dievaluasi, ya kalau ada yang melanggar (menjual iPhone seri 16 dan Google Pixel) nanti, tentu kita kasih tahu, jadi kita adakan penindakan dan segala macam," kata Budi ditemui di sela Pelepasan Kontainer Ekspor Mayora Group ke-400.000 dengan tujuan 15 negara di Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melarang platform belanja online atau e-commerce untuk menjual produk iPhone seri 16. Selain itu, e-commerce juga dilarang memfasilitasi penjualan smartphone Google Pixel yang diproduksi oleh Alphabet.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Andi Firdaus
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 yang berhasil lolos tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan melanjutkan proses Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Karenanya informasi seputar kisi-kisi SKB CPNS 2024 menjadi penting untuk diketahui.

Kisi-kisi SKB CPNS 2024 menjadi semakin penting mengingat ini merupakan tahap seleksi akhir yang menjadi penentuan apakah peserta dinyatakan diterima atau tidak menjadi calon abdi negara.

Berdasarkan Surat Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Seleksi CPNS BKN Tahun 2024, proses pengumuman kelulusan SKD CPNS 2024 dijadwalkan pada 17-19 November 2024.

Kemudian untuk pelaksanaan SKB non CAT akan berlangsung pada 20 November-17 Desember 2024, dan pelaksanaan SKB dengan CAT dimulai pada 9-20 Desember 2024.

Kisi-kisi SKB CPNS 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2024 dijelaskan Peserta yang berhak mengikuti tahapan SKB yakni dinyatakan lulus SKD dengan ketentuan berperingkat baik yaitu masuk ranking tiga kali jumlah kebutuhan jabatan dan memenuhi nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar.

Artinya jika jumlah jabatan yang diperlukan 3 orang, maka peserta yang bisa mengikuti tes SKB adalah mereka yang masuk 9 besar dan memenuhi nilai ambang batas SKD. Atau jika jumlah kebutuhan formasi capai 10 orang, maka mereka yang mengikuti SKB CPNS 2024 adalah peserta yang masuk 30 besar, dan sebagainya.

Kemudian dalam Pasal 33 aturan tersebut dijelaskan kisi-kisi SKB CPNS 2024 atau materi yang diujikan disusun oleh instansi pembina JF untuk Jabatan Fungsional dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada CAT BKN.

Sedangkan untuk kisi-kisi SKB CPNS 2024 Jabatan Pelaksana disusun oleh instansi teknis Jabatan Pelaksana atau dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan JF terkait.

Lebih lanjut dalam Pasal 34 tertulis selain Materi SKB dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, materi SKB dapat berupa:

a. psikotes;
b. tes potensi akademik;
c. tes kemampuan bahasa asing;
d. tes kesehatan jiwa;
e. tes kesegaran jasmani/tes kesamaptaan;
f. tes praktek kerja;
g. uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi;
h. wawancara; dan/atau
i. tes lain sesuai persyaratan Jabatan.

"Selain melaksanakan SKB dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pusat dapat melaksanakan SKB tambahan paling banyak 3 jenis/bentuk tes lain pada tiap Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, setelah mendapat persetujuan Menteri," tulis Ayat (2) Pasal 35 aturan tersebut.

Dalam hal Instansi Pusat melaksanakan SKB tambahan selain dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal 35, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. SKB tambahan diberikan bobot kumulatif paling tinggi 50% dari nilai SKB secara keseluruhan; dan

b. dalam hal terdapat jenis/bentuk tes wawancara pada SKB selain dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bobot paling tinggi 10% dari nilai SKB secara keseluruhan.

Begitu juga untuk CPNS 2024 Pemerintah Daerah yang terdapat Jabatan yang bersifat sangat teknis/keahlian khusus, Instansi Daerah dapat melaksanakan SKB tambahan paling banyak nenis/bentuk tes lain. Namun SKB tambahan sebagaimana dimaksud tidak merupakan tes wawancara.

Dalam hal Instansi Daerah melaksanakan SKB tambahan selain dengan CAT BKN berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. SKB dengan CAT BKN merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 60% dari nilai SKB secara keseluruhan; dan

b. SKB tambahan diberikan bobot paling tinggi 40% dari nilai SKB secara keseluruhan.

"Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan SKB tambahan selain dengan CAT BKN menyusun pedoman SKB tambahan," tulis Ayat (1) Pasal 37 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2024.

Pada akhirnya informasi lain terkait kisi-kisi SKB CPNS 2024 akan sangat beragam, bergantung pada masing-masing instansi atau formasi yang dipilih. Untuk itu penting bagi peserta seleksi CPNS 2024 untuk terus memperhatikan seluruh informasi terkait formasi yang dipilihnya.

(fdl/fdl)

TEMPO.CO, Jakarta - Harga tiket pesawat dinilai terlalu mahal, sehingga pemerintahan Presiden Jokowi membentuk Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat. Belum berhasil menurunkan harga tiket, pemerintahan berganti ke Presiden Prabowo.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Penurunan Harga Tiket Pesawat akan tetap ada alias tidak dibubarkan, meski pimpinan satgas saat pembentukan, yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sudah tidak ada lagi.

Airlangga juga menyatakan bahwa satgas melanjutkan program terdahulu, begitu juga dengan Dana Abadi Pariwisata, yang akan terus dibahas bersama Kementerian Keuangan.

“Terkait dengan Satgas itu akan terus berlanjut, terutama terkait dengan tarif penerbangan domestik. Tentu akan dirapatkan dengan Kementerian terkait yang masuk dalam Satgas, yaitu Kementerian Perhubungan juga Pertamina,” kata Airlangga di Jakarta, Minggu, 3 November 2024.

Airlangga mengatakan, akan membahas penurunan harga tiket pesawat domestik dengan Kementerian Perhubungan, salah satu upaya mendorong pariwisata di Indonesia.

"Ini tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina," ujar Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Satgas penurunan harga tiket pesawat penting untuk kemudahan dan nilai ekonomi bagi masyarakat. Menurut dia, jika perekonomian di daerah ingin lebih maju dan tumbuh maka biaya transportasi harus semakin efisien.

AHY juga mengatakan, bahwa biaya transportasi yang terlampau tinggi dapat berpengaruh bukan hanya pada mobilitas, namun, juga produktivitas.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, bahwa dia masih menunggu arahan dari Kemenko Perekonomian mengenai hasil pembahasan satgas penurunan harga tiket pesawat.

Dia berharap hasil pembahasan satgas penurunan harga tiket pesawat tersebut bisa didapatkan sebelum Natal dan Tahun Baru. "Saya berharap sebelum Natal dan Tahun Baru ini kita sudah bisa mendapatkan hasil dari satgas tersebut," kata Dudy dalam konferensi pers di Jakarta, 30 Oktober 2024.

Pemerintahan era Joko Widodo membentuk Satgas Tiket Pesawat pada Juli 2024. Satgas tersebut terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) 2019-2024, Sandiaga Uno, mengatakan Satgas dibentuk untuk mengambil langkah terobosan dalam mengevaluasi harga tiket pesawat. Di antaranya, soal biaya avtur, biaya suku cadang, perizinan, PPn, hingga pajak penumpang.

Saat itu, Sandiaga bahkan menargetkan harga tiket pesawat bisa turun 10 persen sebelum masa jabatan Jokowi habis pada 20 Oktober 2024.

"Kalau semuanya bisa kita lakukan yang quick win, yang cepat perkiraan dua-tiga bulan dan sebelum Oktober, sebelum akhir pemerintahan (Jokowi), bisa (turun harga tiket pesawat)" ujar Sandiaga kepada wartawan di Kemenparekraf, 22 Juli 2024.

Namun, target itu belum terealisasi hingga kekuasaan beralih ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sandiaga memasang target baru, yakni harga tiket pesawat turun pada semester pertama 2025. Meskipun, kata dia, harganya kemungkinan tidak kembali sama seperti sebelum pandemi Covid-19.

“Kami terus melakukan koordinasi setiap bulan untuk bisa melakukan berbagai upaya dari sisi kewenangan kementerian masing-masing,” kata Sandiaga melalui jawaban tertulis yang diterima Tempo, 29 September 2024.

Berikutnya: Penyebab Harga Tiket Mahal Menurut KPPU <!--more-->

Penyebab Harga Tiket Mahal Menurut KPPU

Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Budi Joyo Santoso mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya harga tiket pesat di Indonesia. Faktor-faktor tersebut adalah mahalnya harga bahan bakar pesawat (avtur), distribusi avtur yang masih tertutup atau dimonopoli, komponen pajak, dan perilaku pelaku usaha.

Budi berujar saat ini KPPU telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan harga tiket pesawat tersebut. Di antaranya adalah menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah.

Adapun saran tersebut berupa meminta pemerintah mengevaluasi terhadap adanya konstansa yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 K/10/MEM/2019. Menurut KPPU, konstansa sebesar Rp3.581/liter tersebut, sudah terdapat beberapa komponen yang sudah tidak relevan, misalnya penggunaan acuan harga terjauh bagi pengangkutan dan penyimpanan.

Terkait distribusi, ada Peraturan BPH MIGAS No. 13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang Pengaturan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara mengarah pada monopoli oleh Pertamina. Karena itu, pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke pasar jika tidak bekerja sama dengan Pertamina. KPPU menilai, jika membiarkan avtur dikelola oleh pelaku usaha lain, itu akan dapat menurunkan harga bahan bakar tersebut.

"Dengan avtur sebagai pembentuk sekitar 40 persen dari harga tiket, maka membuka pasar avtur akan dapat menurunkan harga bahan bakar tersebut," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, 21 September 2024.

Selanjutnya, komponen yang membuat harga tiket pesawat mahal adalah biaya pemeliharan pesawat yang mencapai sekitar 15 persen dari harga tiket. Pasalnya, komponen pesawat saat ini masih didatangkan dari luar negeri, sehingga dikenakan bea masuk. Menurut Budi, menurunkan harga komponen juga bisa menjadi solusi yang harus ditempuh.

"Menurunkan biaya komponen juga merupakan solusi yang harus ditempuh. Untuk itu KPPU akan berkoordinasi dengan lintas lembaga untuk melihat kembali berbagai kebijakan yang mendasari pembentukan harga," katanya.

Mahalnya harga tiket juga dapat disebabkan oleh pelaku usaha. Dalam Putusan KPPU terkait kartel tiket yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung, para maskapai Terlapor diwajibkan untuk melaporkan setiap perubahan kebijakannya yang berkaitan dengan persaingan kepada KPPU. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh maskapai.

BPH Migas Bantah Ada Monopoli Avtur

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas, Saleh Abdurrahman, membantah adanya monopoli avtur di dalam negeri.

Ia mengatakan, BPH Migas selalu bekerja sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

“Kami memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, dan sesuai ketentuan Undang-Undang,” kata Saleh melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo pada 1 Oktober 2024.

Saleh mengatakan BPH Migas memiliki peraturan yang membuka akses pasar bagi pelaku usaha lain yang memenuhi persyaratan dalam penyediaan avtur. Regulasi ini tertuang dalam Peraturan BPH Migas Nomor 13/P/BPH Migas/IV/2008.

Menurut dia, peraturan itu menyediakan berbagai kerja sama. “Termasuk di antaranya dalam bentuk co-mingling dan penggunaan fasilitas penyimpanan bersama yang terbuka bagi semua pelaku usaha yang memenuhi syarat,” ujarnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Komisi V DPR RI bersama Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol. (Purn) Suntana serta Penjabat (PJ) Gubernur Banten Al Muktabar meninjau kesiapan fasilitas dan pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Banten. Kunjungan ini turut memantau kesiapan infrastruktur dan operasional penyeberangan khususnya di jalur sibuk Merak-Bakauheni.

PLT Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Djunia Satriawan, memaparkan proyeksi arus kendaraan yang diperkirakan meningkat sekitar 3% dengan v/c ratio sebesar 0,39 di Pelabuhan Merak. “Berdasarkan prediksi, arus penyeberangan saat Nataru masih tergolong lancar. Namun, kami tetap memastikan kesiapan penuh untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan dan penumpang,” ujarnya.

Anggota Komisi V DPR RI, Boyman Harun, mengapresiasi upaya ASDP dan menekankan pentingnya kolaborasi demi kelancaran mobilisasi masyarakat, khususnya di lintasan Merak-Bakauheni yang selalu padat saat liburan. “Kehadiran kami bertujuan untuk mencari solusi dan langkah konkret yang harus diambil demi kenyamanan masyarakat,” ucapnya.

Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol. (Purn) Suntana juga menyampaikan terima kasih atas kunjungan spesifik ini, mengingatkan pentingnya evaluasi berkaca pada angkutan lebaran 2024. “Kami berharap melalui diskusi ini dapat terbaca persoalan-persoalan yang perlu segera ditangani, termasuk antrean kendaraan yang sering terjadi akibat penumpang tanpa tiket,” ungkap Suntana.

Guna mengatasi antrean, ASDP menyediakan kemudahan pemesanan tiket melalui aplikasi Ferizy, yang telah digunakan lebih dari 2,5 juta pengguna hingga September 2024. Tiket juga bisa dipesan via web, minimarket, e-wallet, dan OTA seperti tiket.com, yang memungkinkan pemesanan hingga 60 hari sebelum keberangkatan.

Selain itu, ASDP telah mengintegrasikan Pelabuhan Merak dengan Pelabuhan Indah Kiat untuk meningkatkan kapasitas kendaraan hingga 500 unit tambahan. Perusahaan juga akan melakukan uji coba self-check-in dan mengaktifkan ASDP Operation Control Center (AOCC) untuk meningkatkan koordinasi dan pengambilan keputusan cepat saat periode Nataru 2025.

Pergantian jajaran komisaris dan direksi pada BUMN adalah hal biasa. Saya yakin, Pak Simon bisa meneruskan prestasi yang sudah ditorehkan Bu Nicke

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan menyatakan optimistis Direktur Utama (Dirut) Pertamina Simon Aloysius Mantiri mampu melanjutkan prestasi kinerja BUMN migas tersebut yang telah dibangun pejabat sebelumnya.

Menurut dia, Dirut Pertamina Nicke Widyawati telah membangun pondasi Pertamina yang begitu kuat oleh karena itu Simon Aloysius Mantiri yang menggantikannya akan mampu melanjutkan kinerja tersebut.

"Pergantian jajaran komisaris dan direksi pada BUMN adalah hal biasa. Saya yakin, Pak Simon bisa meneruskan prestasi yang sudah ditorehkan Bu Nicke,” kata Nasim melalui sambungan telepon di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, Simon merupakan pemimpin muda yang sarat pengalaman apalagi sebelumnya pernah menjadi Komisaris Utama Pertamina serta memimpin berbagai perusahaan.

"Sebagai pemimpin muda tentu memiliki banyak terobosan, kami berharap Pak Simon bisa semakin membawa kemajuan. Apalagi, pondasi Pertamina sudah sangat kuat," katanya.

Pada kesempatan itu Nasim juga mengapresiasi Nicke Widyawati yang dinilai mampu membawa banyak kemajuan bagi Pertamina salah satunya yakni kinerja keuangan yang positif pada 2020 mampu mencetak laba Rp14 triliun meski ketika itu menghadapi triple shocks karena pandemi Covid-19.

Kinerja keuangan yang positif tersebut, lanjut Nasim, bahkan terus dipertahankan Pertamina di bawah kepemimpinan Nicke. Termasuk ketika BUMN ini mencetak laba Rp56,66 triliun pada tahun anggaran 2022.

Hal senada dikatakan anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron bahwa Nicke telah berbuat banyak untuk meningkatkan kinerja Pertamina saat ini, meski tantanganya tidak mudah.

"Pertamina juga dapat melewati masa krisis baik karena covid 19 maupun krisis ekonomi global,” katanya.

Oleh karena itulah, lanjutnya, direksi dan komisaris Pertamina yang baru diharapkan dapat menjalankan, meningkatkan, dan melakukan akselerasi capaian Pertamina, khususnya dalam target kedaulatan energi.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (4/11) melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Keputusan RUPS itu tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, yang menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen, dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Budi Gunawan memastikan bakal melakukan konsolidasi, koordinasi, dan sinergi untuk mendukung penegakan profesionalitas Polri.

“Sesuai masa bakti kami, Polri kan perlu banyak didukung, dalam hal profesionalitasnya, anggarannya dan sebagainya. Maka, kami akan mendukung itu sesuai dengan rencana strategis polri, terutama dalam mendukung program prioritas pemerintah,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, Menkopolkam tersebut menjabarkan bahwa konsolidasi yang dimaksudkan adalah dengan memberikan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan arahan kebijakan terhadap Polri.

Tak hanya itu, dia melanjutkan bahwa Kompolnas akan memperkuat kapasitas, kapabilitas, kemampuan, dan profesionalisme Polri.

“Termasuk kemandirian Polri dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya di dalam pemeliharaan stabilitas keamanan ketertiban masyarakat penegakan hukum juga dalam hal pelayanan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat,” pungkas Budi.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional masa jabatan tahun 2024-2028, pada Selasa (5/11/2024) di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada 4 November 2024.

Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional 2024-2028

1.⁠⁠Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, sebagai ketua merangkap anggota;

2.⁠⁠Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sebagai wakil ketua merangkap anggota;

3.⁠⁠Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, sebagai anggota;

4.⁠⁠Arief Wicaksono Sudiutomo, sebagai anggota;

5.⁠⁠Ida Oetari Poernamasasi, sebagai anggota;

6.⁠⁠Supardi Hamid, sebagai anggota;

7.⁠⁠Gufron, sebagai anggota;

8.⁠⁠Mochammad Choirul Anam, sebagai anggota;

9.⁠⁠Yusuf, sebagai anggota.

JAKARTA - Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT) menyediakan dukungan khusus bagi para importir Indonesia yang mengimpor produk pangan Korea , meliputi konsultasi kepabeanan, lokalisasi pelabelan, subsidi biaya registrasi produk makanan ke BPOM Indonesia, dan praregistrasi sertifikasi halal Korea.

Program ini ditujukan untuk para importir luar negeri yang mengimpor produk pangan Korea dan memberikan dukungan komprehensif untuk memperlancar proses lokalisasi serta kepabeanan di berbagai negara.

Program ini mencakup beberapa layanan, yaitu konsultasi tentang kepabeanan, hukum, dan bea masuk, lokalisasi pelabelan dan kemasan, serta dukungan registrasi dan inspeksi impor. Importir dapat menerima konsultasi dan dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Tingkat subsidi mencapai hingga 80% dengan dukungan tahunan maksimum hingga 200 juta KRW per perusahaan.

Khususnya, program ini memberikan fokus pada peningkatan daya adaptasi produk pangan Korea di pasar lokal, seiring dengan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia, melalui dukungan tambahan subsidi biaya registrasi SIHALAL untuk sertifikasi halal Korea (KMF, KHA).

?Program ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing global produk pangan Korea dan secara signifikan mengurangi beban lokalisasi bagi para importir luar negeri. Kami mengundang partisipasi dari importir yang berminat," ujar Chief Representative Korea Agro-Trade Center (aT Center) Jakarta, Lee Seung Hoon.

JAKARTA, iNews.id - Jumlah korban erupsi Gunung Lewatobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) masih terus didata hingga Selasa (5/11/2024). Dalam bencana ini terdapat korban jiwa, luka berat hingga ringan serta ribuan orang mengungsi.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan perkembangan terbaru terkait laporan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.

"Laporan yang kami terima korban meninggal dunia ada 9 orang dan satu kritis," ujar Pratikno, Selasa (5/11/2024).

Menurutnya, data tersebut merujuk dari laporan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB per Selasa (5/11/2024) pukul 07.45 WIB.

"Korban luka berat 31 orang. Kemudian 32 orang luka ringan dan dirawat di Puskemas Boru serta Puskesmas Lewolaga. Tiga orang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah dr Hendrikus Fernandez Larantuka," katanya.

Data lainnya terdapat 10.295 jiwa terdampak erupsi yang tersebar di dua kecamatan. Pertama Kecamatan Wulanggitang dengan total 9.479 jiwa dan Kecamatan Ile Bura sebanyak 816 jiwa.

Petugas mencatat 2.472 jiwa mengungsi di tiga lokasi. Perinciannya di Desa Konga 1.219 jiwa, Desa Bokang 606 orang dan Desa Lewolaga 647 jiwa.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menambahkan, saat ini tim gabungan telah mendirikan lokasi pengungsian dan dua dapur umum untuk melayani kebutuhan para pengungsi. Tim kesehatan juga telah menyiagakan Posko Kesehatan Boru dan Puskesmas Lewolaga untuk korban luka.

"Tim SAR tetap bersiaga untuk mengantisipasi adanya laporan kehilangan dari warga," katanya.

Editor: Donald Karouw

Jakarta -

Basuki Hadimuljono resmi dilantik jadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hari ini. Dia mengungkapkan kata-kata pertama Presiden Prabowo Subianto usai dirinya dilantik jadi Kepala OIKN.

Dia bilang usai dilantik, Prabowo langsung menyalaminya dan langsung bilang segera melaksanakan perintahnya. Basuki pun menjawab siap melakukan perintah.

"Saya kira tadi Presiden waktu salami saya, beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong, laksanakan!' Saya cuma bilang 'Siap perintah!' begitu," kata Basuki ditemui usai pelantikan, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024)

Arahan Prabowo sendiri, Basuki bilang IKN harus bisa selesai dalam 4 tahun ke depan, tepatnya di 2028. Dia diminta untuk menggeber pembangunan fasilitas untuk lembaga yudikatif dan legislatif di IKN.

"Kalau untuk ekosistem KIPP kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap," tegas Basuki.

Lihat Video 'Momen Prabowo Lantik Basuki Hadimuljono Jadi Kepala Otorita IKN':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(hal/fdl)