PT Blue Bird Tbk (Bluebird) mencatatkan pendapatan sebesar Rp 3,66 triliun, meningkat 13% secara Year-on-Year (YoY) hingga kuartal III-2024. Nilai pendapatan ini ditopang pendapatan pada Q3 sebesar Rp 1,3 triliun, naik 11% secara quarter-on-quarter (QoQ) dan 17% secara YoY.

Sementara itu, perseroan mencatatkan laba sebesar Rp 442 miliar dengan pertumbuhan 20% YoY. Pada basis kuartalan (QoQ), laba juga menunjukkan peningkatan signifikan, yakni Rp 176 miliar, naik 69% dibandingkan Q3 2023 dan 18% dibandingkan Q2 2024.

Layanan taksi mencatat pertumbuhan 11% secara YoY. Pertumbuhan tersebut didukung oleh pertumbuhan pengguna aplikasi MyBluebird yang melonjak lebih dari 4 kali lipat sejak 2020, mendukung transformasi digital perusahaan. Selain Jakarta, kota-kota operasional seperti Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya juga menunjukkan perkembangan yang signifikan.

"Pencapaian yang kami raih menunjukkan konsistensi Bluebird dalam menjaga pertumbuhan bisnis. Dengan fokus pada inovasi layanan dan ekspansi yang relevan dengan kebutuhan konsumen, kami yakin dapat terus memberikan solusi mobilitas yang relevan dan inklusif guna memberikan layanan yang nyaman dan mendukung keberlanjutan," kata Direktur Utama PT Blue Bird Tbk, Adrianto Djokosoetono, dalam keterangan resminya, Selasa (5/11/2024).

Sementara itu segmen rental, shuttle, dan layanan lainnya meningkat 20,7% secara YoY. Di Q3 2024, aktivitas bisnis Bluebird ditandai oleh ekspansi dan diversifikasi layanan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat. Layanan Bluebird, Goldenbird, dan Cititrans hadir di Balikpapan dan Samarinda seiring dengan meningkatnya kebutuhan mobilitas di kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN).

Perseroan juga melakukan diversifikasi bisnis pada layanan taksi yang menawarkan reservasi layanan sewa berbasis jam (hourly) untuk taksi. Selain itu, Perseroan juga memperkuat identitas sebagai brand Ikonik Indonesia melalui kampanye TrueBlue dan TrueBlue-Sky. Kampanye ini berisikan komitmen dan fokus Bluebird pada layanan sesuai Standar Nyaman Indonesia (SNI) dan mendukung keberlanjutan.

Bluebird secara konsisten memberikan update fitur aplikasi MyBluebird, dimana pelanggan dapat melihat kontribusi langsung dalam mengurangi emisi karbon. Sebagai pionir mobilitas berkelanjutan, sejak 2018 Bluebird berhasil mengurangi lebih dari 188.000 ton emisi karbon hingga kuartal ketiga 2024.

Komitmen Bluebird lebih dari penerapan armada ramah lingkungan, Perseroan membangun ekosistem mobilitas berkelanjutan untuk mendukung operasional lebih dari 3.500 armada ramah lingkungan berbasis EV dan CNG. Hasil ini juga membawa saham perseroan masuk ke indeks ESGQ 45 IDX KEHATI dan ESG SL IDX KEHATI, indeks saham berbasis ESG sejak Juni 2024.

Sumber: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Masyarakat yang terdaftar sebagai penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sudah menantikan pencairan bantuan tahap enam per November 2024. Program bantuan ini akan disalurkan mulai awal November hingga Desember 2024, menjadi penyaluran terakhir dalam tahun anggaran 2024.

Kementerian Sosial akan mengumumkan setiap perkembangan terbaru terkait penyaluran BPNT dan memastikan pencairan tahap akhir ini dapat selesai sesuai target sebelum tutup tahun.

Informasi lebih lanjut mengenai jadwal pencairan BPNT tahap enam dan pengecekan penerima dapat diakses melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id.

Pada periode sebelumnya, BPNT tahap lima telah dicairkan pada September hingga Oktober 2024.

Proses penyaluran tahap keenam akan dilakukan bertahap dan diawali dengan pengecekan serta verifikasi data calon penerima, guna memastikan akurasi data dan kelayakan bantuan.

Pemerintah menargetkan seluruh proses verifikasi dan administrasi selesai pada awal November, sehingga pencairan dapat dimulai sesuai jadwal yang ditentukan.

Tahap pencairan ini direncanakan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang akhir tahun.

Jadwal Penyaluran BPNT Tahun 2024

BPNT tahun 2024 telah dibagi dalam enam tahap pencairan, dengan masing-masing tahap berlangsung dua bulan. Berikut rincian jadwal pencairan BPNT untuk setiap tahap di tahun ini:

• Tahap 1: Januari - Februari
• Tahap 2: Maret - April
• Tahap 3: Mei - Juni
• Tahap 4: Juli - Agustus
• Tahap 5: September - Oktober
• Tahap 6: November - Desember

Bantuan yang diperkirakan telah memasuki tahapan terakhir ini, seperti tahap sebelumnya akan disalurkan pada awal hingga pertengahan bulan, yang berarti November 2024.

Namun, tanggal pencairan dapat berubah bergantung pada kelancaran proses administrasi dan kesiapan teknis penyaluran.

Cara Cek Status Penerima BPNT 2024

Masyarakat yang ingin mengetahui apakah mereka tercatat sebagai penerima BPNT dapat melakukan pengecekan secara online melalui situs resmi Kementerian Sosial. Berikut langkah-langkah pengecekan status penerima BPNT:

1. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id.
2. Pilih wilayah sesuai tempat tinggal (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa).
3. Masukkan nama sesuai dengan KTP penerima manfaat.
4. Isi kode captcha yang muncul di layar.
5. Klik tombol “Cari Data” untuk melihat hasil pencarian.

Tonton:Total Bantuan Rp 600.000, Ini Jadwal Pencairan Bansos BPNT September-Oktober 2024

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv, berjudul: Info Bansos BPNT Tahap 6 untuk November 2024 Sudah Dicairkan? Cek Daftar Penerima di Link Ini

Bisnis.com, JAKARTA -- Penetapan eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi importasi gula berujung polemik.

Muncul tudingan tentang kriminalisasi meskipun pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan penetapan Tom Lembong sebagai tersangka murni proses penegakan hukum.

Polemik semakin kencang pasca penyidik Kejagung mengakui belum menemukan aliran uang korupsi impor gula ke kantong Tom Lembong. Kendati demikian, pihak Kejagung menegaskan bahwa korupsi tidak melulu terkait aliran uang, apalagi jika kasusnya terkait dengan kebijakan.

"Apakah harus ada aliran dana dulu, baru disebut sebagai tindak pidana korupsi?" ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar.

Di sisi lain, Bisnis pernah mencatat bahwa, indikasi kejanggalan dalam proses penerbitan izin importasi gula sejatinya telah menjadi sorotan sejak tahun 2017 lalu.

Pada waktu itu, Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK dalam pemeriksaan Semeter 1/2017 menemukan sejumlah kejanggalan baik itu untuk importasi gula kristal putih alias GKP maupun gula kristal mentah atau GKM.

Pertama, jumlah alokasi impor untuk komoditas gula kristal putih tahun 2015-semester 1 2017 yang ditetapkan dalam persetujuan impor tidak sesuai dengan data kebutuhan dan produksi dalam negeri.

Kedua, persetujuan impor terhadap 1,69 juta ton selama tahun 2015-semester 1/2017 tidak melalui rapat koordinasi. Ketiga, penerbitan gula kristal mentah alias GKM kepada PT AG dalam rangka uji coba kegiatan industri sebanyak 108.000 ton tidak didukung data analisis kebutuhan.

Perbesar

Sementara itu, pihak Kejagung menyebut perkara Tom Lembong terkait dengan pemberian izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 350.000 ton pada 2015. Padahal, saat itu Indonesia sedang mengalami surplus gula. Hasil rapat koordinasi antara kementerian pada 12 Mei 2015 silam menyimpulkan Indonesia surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor dari luar negeri.

Akan tetapi, Tom Lembong yang saat itu menjabat Mendag pada 2015-2016 justru memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta. Di sisi lain, peraturan yang ada yakni Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No.257/2004 mengatur bahwa impor gula kristal hanya boleh diimpor oleh BUMN. Namun, pada izin persetujuan yang dikeluarkan oleh Tom, impor itu dilakukan oleh swasta PT AP.

"Dan impor gula kristal tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri.”

Selanjutnya, pada 28 Desember 2015. kementerian-kementerian di bawah Kemenko Perekonomian menggelar rapat ihwal Indonesia yang disebut bakal mengalami kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton di 2016. Pemerintah pun menggelar rapat untuk membahas stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional.

Pada rentang waktu November-Desember 2015, tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI memerintahkan P, selaku Staf Senior Manajer Bahan Pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Padahal, menurut versi Kejagung, impor yang boleh dilakukan untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga seharusnya gula impor putih, dan hanya boleh dilakukan oleh BUMN. Tidak hanya itu, izin industri 8 perusahaan swasta yang mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih itu sebenarnya adalah produsen gula kristal rafinasi untuk industri makanan, minuman dan farmasi.

Setelah impor dilakukan oleh kedelapan perusahaan, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal, Kejagung menduga senyatanya gula itu dijual oleh perusahaan swasta ke pasaran atau masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengannya.

Harga yang dipatok untuk gula itu yakni Rp16.000 per kg, atau lebih tinggi dari HET saat itu Rp13.000 per kg dan tidak dilakukan operasi pasar. Alhasil, PT PPI berhasil mendapatkan fee sebesar Rp105 per kg dari delapan perusahaan yang melakukan importasi dan pengolahan gula kristal mentah ke gula putih tersebut. Dugaan kerugian negara lebih dari Rp400 miliar.

“Ada dua alat bukti lalu apa yang menjelaskan itu tentunya sudah disampaikan ada 90 orang saksi disitu sudah diperiksa. Kemudian ada surat ya ada keterangan ahli yang semuanya itu nanti tentu akan dibuka di persidangan," tegasnya.

Dukungan & Perlawanan Tom Lembong

Sementara itu, kubu Tom Lembong menyiapkan langkah untuk melawan Kejagung. Mereka bakal mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel atas kasus importasi gula hari ini, Selasa (5/11/2024).

"Iya, hari ini jam 10.00 WIB [mengajukan praperadilan] di PN Jakarta Selatan," ujar Ari kepada wartawan, Selasa (5/11/2024).

Ari mengaku bahwa dirinya sudah mengantongi banyak bukti ihwal tidak sahnya penetapan mantan Mendag 2015-2016 itu sebagai tersangka. "Sudah banyak [bukti soal tidak sahnya penetapan sebagai tersangka]," ungkapnya.

Perbesar

Disisi lain, dukungan terhadap Tom Lembong mengalir dari para koleganya. Politikus Anies Baswedan menyinggung tentang negara kekuasaan saat merespons penetapan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai tersangka korupsi importasi gula.

Anies semula menyebut tentang kedudukan Indonesia dalam UUD 1945. Dia ingin melihat apakah negara ini masih menerapkan prinsip negara hukum (rechtsstaat) atau negara berdasarkan kekuasaan (machtstaat).

"Kami ingin negeri ini membuktikan bahwa yang tertulis di Penjelasan UUD 1945 masih valid," ujar Anies dalam cuitan di akun X resminya, Rabu lalu.

Anies dan Tom Lembong memiliki hubungan dekat. Tom merupakan figur penting di tim kampanye pada Pilpres 2024. Anies sangat terkejut ketika mendengar kabar Tom Lembong menjadi tersangka. Kendati demikian, sebagai warga negara dia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

"Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalankan proses secara transparan dan adil. Kami juga tetap akan memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom," tutur Anies.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sedih mendengar penetapan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016.

Thomas atau Tom Lembong memiliki hubungan dekat dengan Cak Imin. Dia adalah bagian dari Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) saat Pilpres 2024 lalu. "Ya saya turut bersedih sebenarnya. Semoga Pak Tom sabar, mudah-mudahan kuat," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Komunikasi Kepresidenan mengungkap alokasi anggaran yang akan digunakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan di 2028-2029.

Swasembada pangan sendiri merupakan salah satu program strategis Prabowo Subianto untuk memastikan ketahanan pangan demi kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit yakni sebesar Rp146,25 triliun.

“Dengan alokasi anggaran yang sudah ditentukan ini, mari kita bangun optimisme dalam mencapai target, memperkuat kemandirian pangan nasional, dan mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera,” tulis Kantor Komunikasi Kepresidenan dalam unggahannya di instagram @pco.ri, dikutip Selasa (5/11/2024).

Dalam infografis yang dibagikan Kantor Komunikasi Kepresidenan, total anggaran senilai Rp146,25 triliun itu akan dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional dan program pendukung lainnya.

Secara terperinci, anggaran senilai Rp15 triliun dialokasikan untuk program cetak sawah. Kemudian, Rp16,25 triliun diperuntukan untuk ketahanan pangan dari Dana Desa.

Untuk penyediaan pupuk untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp44 triliun, sedangkan untuk Badan Gizi Nasional Prabowo menggelontorkan sebesar Rp71 triliun.

Total anggaran yang disampaikan oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan nyatanya sedikit berbeda dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Dalam catatan Bisnis, Zulhas mengungkap bahwa pemerintah memerlukan anggaran senilai Rp139,4 triliun pada 2025 untuk mencapai swasembada pangan. Anggaran ini tersebar di setiap instansi yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yakni Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga kementerian/lembaga lainnya.

“Ternyata anggaran cukup besar di ketahanan pangan pada 2025 itu Rp139,4 triliun totalnya, tetapi tersebar,” kata Zulhas seusai rapat koordinasi bidang pangan di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Dia menuturkan, dari total Rp139,4 triliun, sebesar Rp44 triliun akan digunakan untuk Pupuk Indonesia Holding Company dan Rp16,25 triliun untuk dana desa.

Anggaran juga diperuntukkan untuk membuat bendungan dan irigasi hingga penelitian bibit di Badan Riset dan Inovasi (BRIN). Kendati begitu, dia tidak menjabarkan nominal yang akan dialokasikan untuk program tersebut.

Dengan anggaran yang jumbo ini, Zulhas menyebut bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi untuk mencapai swasembada pangan.

“Harus betul-betul bisa terintegrasi, terarah, sehingga target yang kita ingin capai, swasembada pangan itu betul-betul bisa kita realisasikan,” pungkasnya.

Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun lagi hingga akhir sesi I hari ini. Selasa (5/11), IHSG melemah 0,27% atau 19,91 poin ke 7.459,59 hingga akhir perdagangan sesi I di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tujuh indeks sektoral menyeret IHSG ke zona merah. Sektor properti dan real estat tumbang 0,88%. Sektor infrastruktur terpangkas 0,78%. Sektor perindustrian melemah 0,77%. Sektor kesehatan tergerus 0,59%. Sektor teknologi terkoreksi 0,48%. Sektor barangkonsumsi nonprimer turun 0,44%. Sektor barang baku melemah 0,12%.

Hanya empat sektor yang masih mampu menguat. Sektor energi menanjak 0,43%. Sektor barang konsumsi primer terangkat 0,28%. Sektor keuangan naik 0,13%. Sektor transportasi dan logistik menguat tipis 0,06%.

Top gainers LQ45 hingga siang ini adalah:

• PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) 4,58%
• PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) 4,23%
• PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) 2,20%

Top losers LQ45 terdiri dari:

• PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) -2,50%
• PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) -2,48%
• PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) -1,64%

Total volume transaksi bursa mencapai 10,62 miliar saham dengan nilai transaksi Rp 5,67 triliun. Sebanyak 350 saham turun harga. Ada 215 saham yang menguat dan 217 saham flat.

IHSG tercatat melemah 1,93% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 2,57%.

Sekadar informasi, IHSG turun sembilan dari 10 perdagangan terakhir sejak 23 Oktober 2025. Penguatan tipis hanya terjadi sekali pada 31 Oktober 2024.

Tonton:IHSG Jeblok ke Bawah 7.500, Tapi Asing Net Buy, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) 2024 dilaksanakan pada hari ini, Selasa (5/11).

Namun ternyata tak hanya Donald Trump dan Kamala Harris, Pilpres AS juga memiliki kandidat lain dari Partai Hijau.

Ia adalah Jill Stein yan merupakan dokter lulusan Harvard yang juga dikenal sebagai aktivis lingkungan. Dirinya aktif menyuarakan isu lingkungan dan hak asasi manusia (HAM).

Capres ketiga itu dinilai sebagai sosok "menyegarkan" dalam pusaran kontestasi politik yang panas di AS.

Salah satu kampanyenya yang paling keras adalah membela pendudukan Israel atas Palestina. Padahal Jill adalah seorang Yahudi.

Melansir dari Quds News Network, Jill terus menyerukan adanya penghentikan serangan Israel yang dibantu oleh dolar AS.

Bantuan AS untuk Israel tersebut dikritisi oleh Jill dan penyokongnya, lantaran mereka yakin uang tersebut diambil dari pajak masyarakat.

Di tengah perdebatan mana yang lebih baik antara Trump dan Harris, Jill mendapat dukungan penuh dari masyarakat muslim dan mereka yang pro dengan Palestina.

Quds News Network memberitakan jajak pendapat yang dilakukan oleh Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR), di mana hasilnya terdapat kesamaan statistik antara Stein dan Harris, dengan 42% pemilih Muslim mendukung Stein dan 41% mendukung Harris.

Profil Jill Stein

Mengutip Britannia, Jill Stein lahir di Chicago, Iliinois, AS, pada 14 mei 1950. Dirinya adalah seorang mantan dokter praktik dan aktivis lingkungan yang mencalonkan diri sebagai kandidat Partai Hijau.

Dirinya merupakan lulusan magna cum laude dari Universitas Harvard dengan gelar sarjana di bidang psikologi, sosiologi, dan antropologi.

Kemudian pada 1979, dirinya menyelesaikan pendidikan dari Harvard Medical School. Di mana saat itu ia kemudian menjabat sebagai instruktur penyakit dalam.

Selain itu, dia melakukan praktik kedokteran di klinik kesehatan di wilayah Boston selama sekitar 25 tahun.

Berkecimpung di dunia sains, Jill kemudian merambah politik pada 2002. Saat itu dirinya langsung bergabung dengan Partai Hijau Masschusetts.

Sebelumnya ia merasa kekecewa terhadap Partai Demokrat Massachusetts. Bersama Partai Hijau, ia kemudian mencalonkan diri sebagai gubernur.

Dia menempati posisi ketiga yang sangat jauh, dengan 3,4% suara, di belakang Mitt dari Partai Republik. Romney (49,2 %) dan Demokrat Shannon O'Brien (44,4%).

Dua tahun kemudian, Jill memutuskan untuk mencalonkan diri di Dewan Perwakilan Rakyat negara bagian dan menempati posisi kedua, dengan 21% suara—jauh di belakang kandidat Partai Demokrat (60 %) namun mengungguli kandidat Partai Republik (19%).

Pada tahun 2005 dia terpilih menjadi anggota dewan kota setempat, Pertemuan Kota Lexington dan terpilih kembali pada tahun 2008.

Gagal dalam pemilihan Gubernur sebanyak dua kali, Jill justru tergerak untuk maju mencalonkan diri sebagai calon presiden Amerika Serikat pada tahun 2012 sebagai kandidat dari Partai Hijau nasional.

Meskipun ia menempati posisi keempat, dengan hanya 0,4%suara, jumlah suara yang diterimanya, hampir 470.000, merupakan yang terbesar yang dimenangkan oleh calon presiden perempuan mana pun dalam sejarah AS.

Stein kembali mencalonkan diri sebagai presiden sebagai kandidat Partai Hijau pada pemilihan presiden AS tahun 2016, kembali menempati posisi keempat tetapi kali ini dengan lebih dari 1,4 juta suara.

2024 menjadi kali ketiga Jill mencalonkan diri menjadi capres. ⁠

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan meminta BBN Airlines untuk memberikan semua haknya kepada pelanggan, termasuk dana pengembalian tiket (refund) secara penuh.

Hal itu menyusul BBN Airlines yang menghentikan layanan penerbangannya dari Jakarta (CGK) ke Balikpapan (BPN).

“Kami mengimbau kepada BBN Airlines Indonesia agar dapat memberikan informasi yang jelas kepada penumpang dan memastikan hak penumpang terpenuhi dengan mengembalikan uang tiket secara penuh (100 persen) kepada penumpang, dan tidak melakukan penjualan kembali. Tindakan ini mencerminkan perhatian maskapai terhadap kepuasan dan kepercayaan pelanggan,” ujar Plt.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam siaran persnya, Selasa (5/11/2024).

Selaku regulator, Ditjen Hubud terus mendorong BUAU untuk menyesuaikan layanan mereka sesuai dengan permintaan pasar.

Lukman menuturkan bahwa keputusan yang diambil oleh BBN Airlines Indonesia dengan menghentikan rute penerbangan yang rendah load factornya merupakan hal yang wajar sesuai dinamika pasar, asalkan tidak merugikan calon penumpang.

Kehadiran maskapai BBN Airlines Indonesia diharapkan dapat memberikan akses dan pilihan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara serta menunjukkan kemajuan positif sektor penerbangan di Indonesia.

Lebih lanjut, Lukman menyampaikan akan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh setiap maskapai dalam menghadirkan penerbangan niaga berjadwal di Indonesia, dan berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam menjaga kualitas layanan penerbangan serta terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Keputusan yang bijak dalam manajemen rute dan respons terhadap pasar adalah kunci keberhasilan industri penerbangan nasional. Tak lupa, aspek penting dalam penerbangan yaitu keselamatan, keamanan, dan kenyamanan adalah nomor satu,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pada Oktober 2024 lalu, BBN Airlines Indonesia selaku Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) telah melaksanakan penerbangan niaga berjadwal dengan rute penerbangan perdana Jakarta (CGK) – Denpasar (DPS), diikuti dengan rute Jakarta (CGK) – Surabaya (SUB) dan Jakarta (CGK) – Balikpapan (BPN).

Secara umum, rute tersebut dilayani hampir setiap hari dalam seminggu.

Masih terdapat satu rute lagi, Jakarta (CGK) - Pontianak (PNK), yang direncanakan terbang perdana pada tanggal 15 November 2024.

Namun, untuk rute (CGK) – (BPN), sesuai data produksi, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan permintaan pasar (demand) yang kurang dengan load factor rata-rata 20-25 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan meminta BBN Airlines untuk memberikan semua haknya kepada pelanggan, termasuk dana pengembalian tiket (refund) secara penuh.

Hal itu menyusul BBN Airlines yang menghentikan layanan penerbangannya dari Jakarta (CGK) ke Balikpapan (BPN).

“Kami mengimbau kepada BBN Airlines Indonesia agar dapat memberikan informasi yang jelas kepada penumpang dan memastikan hak penumpang terpenuhi dengan mengembalikan uang tiket secara penuh (100 persen) kepada penumpang, dan tidak melakukan penjualan kembali. Tindakan ini mencerminkan perhatian maskapai terhadap kepuasan dan kepercayaan pelanggan,” ujar Plt.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam siaran persnya, Selasa (5/11/2024).

Selaku regulator, Ditjen Hubud terus mendorong BUAU untuk menyesuaikan layanan mereka sesuai dengan permintaan pasar.

Lukman menuturkan bahwa keputusan yang diambil oleh BBN Airlines Indonesia dengan menghentikan rute penerbangan yang rendah load factornya merupakan hal yang wajar sesuai dinamika pasar, asalkan tidak merugikan calon penumpang.

Kehadiran maskapai BBN Airlines Indonesia diharapkan dapat memberikan akses dan pilihan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara serta menunjukkan kemajuan positif sektor penerbangan di Indonesia.

Lebih lanjut, Lukman menyampaikan akan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh setiap maskapai dalam menghadirkan penerbangan niaga berjadwal di Indonesia, dan berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam menjaga kualitas layanan penerbangan serta terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Keputusan yang bijak dalam manajemen rute dan respons terhadap pasar adalah kunci keberhasilan industri penerbangan nasional. Tak lupa, aspek penting dalam penerbangan yaitu keselamatan, keamanan, dan kenyamanan adalah nomor satu,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pada Oktober 2024 lalu, BBN Airlines Indonesia selaku Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) telah melaksanakan penerbangan niaga berjadwal dengan rute penerbangan perdana Jakarta (CGK) – Denpasar (DPS), diikuti dengan rute Jakarta (CGK) – Surabaya (SUB) dan Jakarta (CGK) – Balikpapan (BPN).

Secara umum, rute tersebut dilayani hampir setiap hari dalam seminggu.

Masih terdapat satu rute lagi, Jakarta (CGK) - Pontianak (PNK), yang direncanakan terbang perdana pada tanggal 15 November 2024.

Namun, untuk rute (CGK) – (BPN), sesuai data produksi, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan permintaan pasar (demand) yang kurang dengan load factor rata-rata 20-25 persen.

IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III-2024 berdasarkan produk domestik bruto (PDB) sebesar 4,95 persen (yoy).

Pertumbuhan ini melambat bila dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 5,05 persen (YoY). Meski demikian, BPS mencatat seluruh lapangan usaha tumbuh positif secara year on year (yoy) di Kuartal III-2024.

Lapangan usaha utama yang memberi kontribusi besar terhadap PDB adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan perdagangan.

"Total share ke-5 usaha ini adalah sebesar 64,94 persen terhadap PDB," kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Selasa (5/11/2024).

Amalia merinci, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yakni 0,96 persen. Kemudian, konstruksi yang memberikan kontribusi sebesar 0,71 persen, perdagangan memberikan kontribusi sebesar 0,63 persen, serta informasi dan komunikasi memberi kontribusi sebesar 0,45 persen.

Pada kesempatan yang sama, Amalia merinci lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu transportasi dan pergudangan yang sejalan dengan meningkatnya jumlah penumpang seluruh moda angkutan dan peningkatan pengiriman barang.

Kemudian, akomodasi & makanan minuman yang didorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, kegiatan MICE maupun event berskala nasional dan internasional, seperti Moto GP Mandalika, Pon XXI, dan International Sustainable Forum.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu, beserta enam orang anggota Dewan Ekonomi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Dengan pelantikan tersebut, maka saat ini susunan pengurus Dewan Ekonomi Nasional telah lengkap setelah sebelumnya Presiden Prabowo baru melantik Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa, pelantikan Wakil Ketua dan anggota Dewan Ekonomi Nasional tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 150P Tahun 2024

Tantang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional yang diteken Prabowo pada 4 November 2024.

Mereka yang dilantik yakni sebagai berikut:

Mari Elka Pangestu sebagai Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Kemudian, enam orang anggota Dewan Ekonomi Nasional masing-masing yakni:

1. Muhammad Chatib Basri

2. Arief Anshory Yusuf

3. Haryanto Adikoesoemo

4. Heriyanto Irawan

5. Septian Hario Seto

6. Firman Hidayat

Tentang Dewan Ekonomi Nasional

Sebagaimana diketahui, Dewan Ekonomi Nasional sebenarnya bukan instansi baru.

Lembaga ini sebelumnya sudah dikenalkan tahun 1999 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 144 Tahun 1999, yang ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Mengacu Keppres tersebut, dituliskan bahwa Dewan Ekonomi Nasional berfungsi memberikan nasihat kepada Presiden di bidang ekonomi, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan menanggapi dinamika globalisasi.

Dalam hal ini, Dewan Ekonomi Nasional bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangannya pada 21 Oktober 2024 lalu mengatakan, lembaga yang dipimpinnya akan menjadi institusi think tank di bidang ekonomi yang diisi para pakar ekonomi.

"Lembaga ini akan bertugas utk memberikan saran dan rekomendasi agar program program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik. Terlebih Presiden @prabowo ingin adanya percepatan dalam koordinasi dan implementasinya," ujar Luhut dilansir unggahan di akun Instagram resminya yang terverifikasi, @luhut.pandjaitan.

"Nantinya Dewan Ekonomi Nasional yang dibentuk oleh Presiden Prabowo akan berperan sebagai economic think tank yang akan diisi oleh para pakar ekonomi," katanya.

Luhut menjelaskan, tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia tidak mudah.

Antara lain karena tantangan ketahanan pangan, transisi energi, perkembangan teknologi termasuk artificial intelligent (AI), perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang kian kompleks ada di depan mata.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Dewan Ekonomi Nasional yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan akan memberikan masukan-masukan yang sifatnya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Airlangga juga memastikan bahwa Dewan Ekonomi Nasional tidak membawahi Kementerian Koordinator di bidang ekonomi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu, beserta enam orang anggota Dewan Ekonomi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Dengan pelantikan tersebut, maka saat ini susunan pengurus Dewan Ekonomi Nasional telah lengkap setelah sebelumnya Presiden Prabowo baru melantik Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa, pelantikan Wakil Ketua dan anggota Dewan Ekonomi Nasional tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 150P Tahun 2024

Tantang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional yang diteken Prabowo pada 4 November 2024.

Mereka yang dilantik yakni sebagai berikut:

Mari Elka Pangestu sebagai Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Kemudian, enam orang anggota Dewan Ekonomi Nasional masing-masing yakni:

1. Muhammad Chatib Basri

2. Arief Anshory Yusuf

3. Haryanto Adikoesoemo

4. Heriyanto Irawan

5. Septian Hario Seto

6. Firman Hidayat

Tentang Dewan Ekonomi Nasional

Sebagaimana diketahui, Dewan Ekonomi Nasional sebenarnya bukan instansi baru.

Lembaga ini sebelumnya sudah dikenalkan tahun 1999 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 144 Tahun 1999, yang ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Mengacu Keppres tersebut, dituliskan bahwa Dewan Ekonomi Nasional berfungsi memberikan nasihat kepada Presiden di bidang ekonomi, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan menanggapi dinamika globalisasi.

Dalam hal ini, Dewan Ekonomi Nasional bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangannya pada 21 Oktober 2024 lalu mengatakan, lembaga yang dipimpinnya akan menjadi institusi think tank di bidang ekonomi yang diisi para pakar ekonomi.

"Lembaga ini akan bertugas utk memberikan saran dan rekomendasi agar program program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik. Terlebih Presiden @prabowo ingin adanya percepatan dalam koordinasi dan implementasinya," ujar Luhut dilansir unggahan di akun Instagram resminya yang terverifikasi, @luhut.pandjaitan.

"Nantinya Dewan Ekonomi Nasional yang dibentuk oleh Presiden Prabowo akan berperan sebagai economic think tank yang akan diisi oleh para pakar ekonomi," katanya.

KOMPAS.com - Bagi masyarakat Indonesia yang ingin bepergian ke luar negeri, paspor adalah dokumen wajib yang harus dimiliki.

Saat ini, terdapat dua jenis paspor yang bisa dipilih di Kantor Imigrasi Yogyakarta, yaitu paspor biasa dan paspor elektronik.

Perbedaan paspor biasa dan paspor elektronik

Berikut adalah perbedaan utama antara kedua jenis paspor ini:

1. Paspor Biasa

Tidak ada chip biometrik

Paspor biasa tidak dilengkapi dengan chip biometrik yang menyimpan data pemilik paspor secara elektronik.

Tidak tersedia fasilitas bebas visa wisata ke Jepang

Paspor biasa tidak memiliki kemudahan bebas visa untuk kunjungan wisata ke Jepang.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

Penggunaan autogate terbatas

Pemegang paspor biasa hanya bisa menggunakan fasilitas autogate di bandara yang ada di Indonesia.

Biaya permohonan

Biaya pengurusan paspor biasa adalah Rp 350.000 (akan naik mulai Desember 2024)

2. Paspor elektronik (e-Paspor)

Dilengkapi chip biometrik

Paspor elektronik dilengkapi dengan chip yang berisi data biometrik pemiliknya, sehingga lebih aman dan canggih.

Fasilitas bebas visa wisata ke Jepang

Pemegang paspor elektronik bisa menikmati kemudahan bebas visa untuk kunjungan wisata ke Jepang.

DOK. Shutterstock/scorpeow Ilustrasi paspor. Cara bayar paspor melalui Livin' by Mandiri dan ATM Mandiri dengan mudah.

Penggunaan autogate di bandara internasional

Paspor elektronik dapat digunakan untuk fasilitas autogate di bandara, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Biaya permohonan

Biaya pengurusan paspor elektronik adalah Rp 650.000 (akan naik mulai Desember 2024).

Adapun paspor elektronik tetap memiliki bentuk fisik seperti paspor biasa, hanya saja terdapat chip tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data biometrik.

Tarif pembuatan paspor akan naik Desember 2024

Sebagai info, dilansir dari Kompas.com (25/10/2024), tarif pembuatan paspor, baik biasa maupun elektronik, akan naik.

Kenaikan tarif itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

PP telah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) dua hari sebelum lengser, yaitu pada 18 Oktober 2024.

iStockphoto/Cindhy Ade Hapsari Syarat, biaya, dan cara mengurus paspor masa berlsku 10 tahun.

Pasal itu berbunyi, "Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 hari terhitung sejak tanggal diundangkan."

60 hari setelah 18 Oktober 2024 (yaitu tanggal PP Nomor 45/2024 ditandatangani), adalah 18 Desember 2024.

Berikut rincian biaya bikin paspor menurut PP Nomor 45 Tahun 2024:

• Paspor biasa non-elektronik masa berlaku paling lama 5 tahun: Rp 350.000
• Paspor biasa non-elektronik masa berlaku paling lama 10 tahun: Rp 650.000
• Paspor biasa elektronik masa berlaku paling lama 5 tahun: Rp 650.000
• Paspor biasa elektronik masa berlaku paling lama 10 tahun: Rp 950.000
• Surat perjalanan laksana paspor untuk Warga Negara Indonesia: Rp 100.000
• Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing: Rp 150.000
• Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama: Rp 1.000.000