Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, mengatakan produk impor ilegal yang beredar di Indonesia berimbas pada turunnya okupansi toko-toko yang berada di ritel.

"Banyak peritel tutup toko. Itu mempengaruhi okupansi rata-rata nasional. Ini yang harus dibenahi segera," kata Alphonzus saat media gathering di Sarinah Jakarta, Jumat (5/7).

Pada tahun 2023 ketika menyusun rencana bisnis 2024, APPBI menargetkan okupansi mencapai 90 persen seperti sebelum pandemi COVID-19. Namun dengan maraknya produk impor ilegal, target tersebut terkoreksi menjadi 80 persen, lebih realistis.

"Ketika COVID-19 turun menjadi 70 persen. Tahun 2023 sudah 80 persen. Kami harap tahun 2024 mencapai 90 persen, tapi kami revisi karena banyak sekali gangguan-gangguan yang mengakibatkan peritel ada yang mengurangi pembukaan toko baru," kata Alphonzus.

Menurutnya target 80 persen tersebut lebih realistis karena tahun ini tersisa hanya lima bulan, ditambah musim puncak ketika Lebaran sudah berlalu. Namun bila tren penutupan toko di ritel masih berlanjut, kondisi ritel-ritel bisa lebih buruk dari perkiraan.

"Sekarang sedang musim rendah. Ini sedikit mengkhawatirkan. Mudah-mudahan kami bisa bertahan di 80 persen. Tapi kalau diperkirakan masuk 2025 saya kira 80 persen diragukan, apa bisa bertahan di 80 persen di awal 2025," ujarnya.

Sementara Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah mengatakan produk impor ilegal selain merugikan produk lokal juga merugikan produk impor legal.

Dia mencontohkan dampak lainnya dari peredaran produk impor ilegal di Indonesia ini seperti hengkangnya brand-brand luar negeri yang sudah produksi di Indonesia.

"Global brand bisa enggak mau bikin kalau banyak barang ilegal di Indonesia, biisa dipindahkan produknya ke negara lain. Itu kerugiannya besar skelai. Contoh kita sebut satu merek saja, ada yang USD 500 juta per tahun, order ke pabrik Indonesia tekstil garmen. Itu bisa rugi besar," kata Budi.

Digital Talent Scholarship (DTC) atau yang dikenal Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) di Cikarang akan diubah menjadi ASEAN Korea Digital School. Balai yang saat ini dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tersebut akan diubah menjadi tempat pembelajaran coding dan kecerdasan buatan.

Kepala BPSDM Kominfo, Hary Budiarto, mengatakan BPPTIK di Cikarang dibangun oleh pemerintah Korea Selatan pada 2011.

“Kemudian tahun ini (Pemerintah Korsel) meminta agar DTC Cikarang untuk dijadikan sebagai ASEAN Korea Digital School,” ujar dia dalam acara Ngopi Bareng Kominfo di Press Room Kominfo di Jakarta, Jumat (5/7).

Hary menyampaikan, nantinya Pemerintah Korea Selatan akan memberikan anggaran untuk mengembangkan dua tema pelatihan. Dua pelatihannya akan berfokus pada pembelajaran coding dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

“Modulnya dari mereka, kemudian kami diminta untuk melatih,” ia menambahkan.

Tidak hanya untuk warga Indonesia, Hary mengatakan, sekolah ini ditujukan untuk peserta pelatihan dari negara-negara di Asia Tenggara lain.

Sementara itu, Kominfo juga akan membangun pusat pengembangan talenta digital atau DTC di semua provinsi di Indonesia. Ini sebagai upaya pemenuhan kebutuhan talenta digital Indonesia.

Menurut World Bank (2016), Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital antara 2015 hingga 2030. Sementara hasil kajian Kominfo menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan lebih dari 12 juta tepatnya 12.092.110 talenta digital.

“Sementara jumlah ketersediaan talenta digital pada 2030 hanya 9,3 juta. Berarti butuh (tambahan) sekitar 2,7 juta,” katanya.

Budi mengatakan, pusat pengembangan di setiap provinsi ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, yaitu auditorium, training center, laboratorium startup digital, studio pembuatan konten pelatihan, ruang kelas dan studio pembelajaran online, ruang kantor dan rapat, ruang hijau, ruang kerja untuk startup, asrama, tempat ibadah, dan fasilitas olahraga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-PMegawati Soekarnoputri mengucapkan terima kasih untuk kedatangan media massa yang meliput di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Hal tersebut disampaikan Megawati dalam pidatonya di hadapan kader-kader PDI-P dalam acara pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDI-P masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025.

"Para rekan pers yang saya ucapkan beribu terima kasih. Saya perhatikan kalau ada acara di PDI Perjuangan, selalu kok meriah ya medianya," kata Megawati saat membuka pidatonya.

Setelah itu puluhan kader PDI-P antara lain calon presiden Pilpres 2024, Ganjar Pranowo, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan jajaran DPP PDI-P bertepuk tangan.

Menurut Megawati, ramainya wartawan yang hadir di setiap acara PDI-P membuktikan bahwa partainya masih menjadi magnet pemberitaan.

"Itu artinya apa, kita itu tetap jadi magnet, magnet berita," ujar Presiden Kelima RI ini.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, mengatakan produk impor ilegal yang beredar di Indonesia berimbas pada turunnya okupansi toko-toko yang berada di ritel.

"Banyak peritel tutup toko. Itu mempengaruhi okupansi rata-rata nasional. Ini yang harus dibenahi segera," kata Alphonzus saat media gathering di Sarinah Jakarta, Jumat (5/7).

Pada tahun 2023 ketika menyusun rencana bisnis 2024, APPBI menargetkan okupansi mencapai 90 persen seperti sebelum pandemi COVID-19. Namun dengan maraknya produk impor ilegal, target tersebut terkoreksi menjadi 80 persen, lebih realistis.

"Ketika COVID-19 turun menjadi 70 persen. Tahun 2023 sudah 80 persen. Kami harap tahun 2024 mencapai 90 persen, tapi kami revisi karena banyak sekali gangguan-gangguan yang mengakibatkan peritel ada yang mengurangi pembukaan toko baru," kata Alphonzus.

Menurutnya target 80 persen tersebut lebih realistis karena tahun ini tersisa hanya lima bulan, ditambah musim puncak ketika Lebaran sudah berlalu. Namun bila tren penutupan toko di ritel masih berlanjut, kondisi ritel-ritel bisa lebih buruk dari perkiraan.

"Sekarang sedang musim rendah. Ini sedikit mengkhawatirkan. Mudah-mudahan kami bisa bertahan di 80 persen. Tapi kalau diperkirakan masuk 2025 saya kira 80 persen diragukan, apa bisa bertahan di 80 persen di awal 2025," ujarnya.

Sementara Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah mengatakan produk impor ilegal selain merugikan produk lokal juga merugikan produk impor legal.

Dia mencontohkan dampak lainnya dari peredaran produk impor ilegal di Indonesia ini seperti hengkangnya brand-brand luar negeri yang sudah produksi di Indonesia.

"Global brand bisa enggak mau bikin kalau banyak barang ilegal di Indonesia, biisa dipindahkan produknya ke negara lain. Itu kerugiannya besar skelai. Contoh kita sebut satu merek saja, ada yang USD 500 juta per tahun, order ke pabrik Indonesia tekstil garmen. Itu bisa rugi besar," kata Budi.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) batal menerapkan biaya administrasi sebesar Rp4. 000 untuk tarik tunai Electronic Data Capture (EDC) mulai 5 Juli ini.

"Dengan demikian nasabah masih dapat menikmati layanan 'Tunai BCA' pada merchant ritel, minimarket, dan supermarket Tanpa Dikenakan Biaya Administrasi Merchant," kata EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn dalam keterangan tertulis.

Kendati demikian, BCA belum memastikan kapan biaya administrasi tarik tunai EDC berlaku.

Tarik tunai EDC BCA Rp4.000 awalnya dijadwalkan kena biaya admistrasi mulai hari ini.

Hera menyatakan biaya administrasi dikenakan oleh merchant ritel yang melayani fasilitas 'Tunai BCA' seperti minimarket dan supermarket kepada nasabah. Ia menegaskan bahwa biaya administrasi ini hanya dikenakan untuk transaksi tarik tunai.

"Sedangkan transaksi lainnya, termasuk belanja dengan Kartu Debit BCA melalui EDC BCA, tidak dikenakan biaya apapun," katanya melalui keterangan resmi, Kamis (13/6) lalu.

Fasilitas 'Tunai BCA' menggunakan Debit BCA melalui EDC BCA yang tersedia di berbagai merchant ritel, sambungnya, merupakan salah satu alternatif, selain penarikan uang tunai melalui ATM. Biaya administrasi yang dikenakan masih lebih rendah dibandingkan biaya tarik tunai melalui ATM non-BCA yang sebesar Rp7.500 per transaksi.

Sementara itu, untuk tarik tunai di jaringan ATM BCA dapat dilakukan gratis. Per Maret 2024, BCA telah memiliki 19.055 ATM, dan tercatat masih dalam tren meningkat dari tahun lalu.

Bursa Komoditif dan Derivatif Indonesia (BKDI) atau Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) membuat target jumlah partisipan di bursa minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) bisa menembus 100 pada akhir tahun 2024 nanti.

Berdasarkan penjelasan dari Direktur ICDX, Nursalam, hingga saat ini ada 51 perusahaan yang bergabung dalam bursa CPO di ICDX, akan tetapi, dari total tersebut, ada 16 perusahaan yang terlibat aktif dalam menjalankan perdagangan di bursa ini.

“Untuk itu, kami selalu berusaha untuk menyosialisasikan bursa CPO ini ke masyarakat. Tahun ini targetnya 100. Kami juga harapkan semuanya bisa aktif, buat apa jadi member tapi tidak aktif,” kata Direktur ICDX Nursalam dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Di sisi lain, menurut Nursalam, masih minimnya jumlah partisipasn yang bergabung ke dalam bursa CPO tersebut membuat volume transaksi belum memadai sehingga price discovery belum kredibel.

Maka dari itu, dia berharap perusahaan yang bergabung dengan bursa CPO ke depannya bisa berkembang dan bertambah banyak agar price discovery tersebut bisa menjadi kredibel dan bisa menjadi acuan (price reference).

"Apalagi tujuan dibentuknya bursa CPO agar Indonesia memiliki harga acuannya sendiri. Namun, perlu ditegaskan bahwa peluncuran ini bukan untuk berkompetisi antara bursa CPO di Malaysia ataupun Belanda yang menjadi harga acuan dunia saat ini," jelasnya.

Lebih lanjut, Nursalam juga menjelaskan beberapa mekanisme transaksi untuk bursa CPO antara lain jaminan transaksi atau jaminan dari penjual dan pembeli brupa cash atau surat berharga yang diserahkan ke Lembaga Kliring sebelum bertransaksi.

Bid & Offer pun terjamin karena permintaan pembeli terdiri dari harga dan jumlah lot. Adapun setiap 1 lot berisikan 25 ton CPO dengan tick size Rp5/kilogram.

“Trade allocation atau konfirmasi transaksi sebagai bukti adanya transaksi yang sepadan, yang diterbitkan pada saat penutupan pasar atau T+0, pembayaran yang dilakukan paling lambat T+2, penyerahan CPO yang dilakukan T+15 dengan mutu CPO yang harus diserahkan oleh penjual, yakni FFA maksimal 5% dan M&I maksimal 0,5%, baru kemudian berita acara serah terima (BAST) dan pembayaran oleh lembaga kliring,” ucap Nursalam.

Hingga 10 Juni 2024 lalu, Nursalam menyebut total volume transaksi CPOTR menyentuh angka 13.359 lot. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.595 lot merupakan transaksi yang terjadi sepanjang perdagangan 1 juni hingga 10 Juni 2024.

Anak dari direktur perusahaan yang membawahi sejumlah rumah sakit swasta putuskan mundur dari SMAN 3 Yogyakarta.

"Mungkin karena pertimbangan tumbuh-kembang anak. Ortu (putuskan) mengundurkan diri," kata Kepala Disdikpora DIY Didik Wardaya, melalui sambungan telepon, Jumat (5/7).

Lanjutnya, si anak masih bisa masuk SMA negeri lain dengan mendaftar di sekolah yang kuotanya belum terpenuhi.

"Banyak yang tidak daftar ulang kemarin itu ada beberapa sekolah negeri yang (siswa) tidak daftar ulang ya karena sudah diterima di madrasah di pondok dan itu cukup banyak," katanya.

Didik mencatat ada sejumlah sekolah yang kuotanya belum terpenuhi.

"Itu SMA 9 ada berapa. SMA 11, SMA 10, SMA 7, itu ada beberapa yang kosong," bebernya.

"Tetap mengikuti zonasi. Tetap dari zona 1. Kalau zona 1 tidak terisi baru zona berikutnya," bebernya.

Sementara itu, soal polemik ini, dari sisi administrasi dan verifikasi menurut Didik perlu diperkuat.

"Regulasi mungkin kita perlu tinjau lagi," katanya.

Verifikasi yang kuat penting untuk mengetahui kondisi di lapangan secara faktual. "Dari sisi administrasi mungkin tidak ada yang dilanggar, tapi faktualnya seperti apa kan gitu," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (ORI DIY) Budhi Masturi mengatakan pihaknya telah melakukan konfirmasi ke SMA N 3 Yogyakarta terkait dugaan fraud seorang direktur perusahaan di PPDB.

Direktur perusahaan yang membawahi berbagai rumah sakit itu diduga mengakali aturan dengan menitipkan anaknya ke KK orang lain di Kridosono yang masuk zonasi radius SMA N 3 Yogyakarta.

Lantaran famili lain sudah tak bisa untuk PPDB zonasi radius, direktur perusahaan tersebut membuat surat perwalian anak yang dikeluarkan notaris. Hingga akhirnya si anak diterima di SMAN 3 Yogyakarta.

Menteri BUMN Erick Thohir angkat bicara mengenai masalah yang menimpa PT Indofarma Tbk. Sebagaimana diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi fraud pada berbagai aktivitas Indofarma dan anak usahanya, salah satunya pinjaman online.

Erick mengatakan, pihaknya bersama BPK telah berkoordinasi dengan kejaksaan. Dia bilang, jika korupsi akan ditangkap. Namun demikian, pihaknya juga akan melakukan penyelamatan pada Indofarma.

"Sama kan bersama BPK, kita sudah lakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan. Kasus fraud, ya fraud. Korupsi, kita tangkap. Tetapi bagaimana Indofarma-nya sendiri harus kita bisa kelola dengan baik, ya kita harus lakukan penyelamatan. Termasuk tentu utang vendor, dan macam-macam yang kita harus selesaikan," ujar Erick Thohir di Sarinah, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Dia mengatakan, keberadaan oknum bisa terjadi di manapun. Namun, pihaknya menepis jika tidak mempelajari permasalahan pada Indofarma. Erick mengatakan, pihaknya justru menemukan permasalah tersebut dan melaporkan ke BPK.

"Ya kan begini, kalau masalah oknum kan bisa terjadi dimanapun. Kalau dibilang BUMN tidak mempelajari, justru BUMN yang temuin. BUMN yang melakukan audit, baru kita laporkan ke BPK, BPK juga periksa lagi, ya baru terjadi," katanya.

Ia menambahkan, setiap ada kasus pihaknya melaporkan ke pihak terkait. Bahkan, pihaknya menjalin hubungan baik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Setiap ada kasus korupsi, kita laporkan dengan pihak terkait, kita kerjasama dengan kejaksaan. Bahkan KPK sendiri kan kita friendly, di mana kita melakukan banyak isu-isu pencegahan kepada KPK. Memang saya belum ketemu KPK lagi, nanti saya akan minta waktu kepada KPK untuk bagaimana kita terus memperbaiki daripada situasi-situasi yang tentu tadi ada kasus koruptif untuk para oknum itu," paparnya.

Pilkada 2024 tengah bergulir, sejumlah nama tokoh mulai diusung di sejumlah daerah. Namun, PDIP khawatir dengan kondisi Pilkada tak beda jauh dengan Pilpres 2024.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai, banyak tokoh yang berasal dari orang biasa tapi punya kemampuan teknokratis untuk memimpin daerah. Sayangnya, sosok semacam ini tak begitu dilirik partai politik.

"Maka mereka harus diberikan ruang sehingga pilkada bukan menjadi konsensus elite yang kemudian melakukan pengaturan-pengaturan dan kemudian membawa jarak dengan rakyatnya. Maka Pilkada harus menjadi gerakan bagaimana kesetaraan hak yang sama untuk menjadi pemimpin itu dapat ditumbuh-kembangkan," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP yang berada di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).

Hasto kemudian menyinggung soal struktur DPP PDIP yang baru saja diperpanjang masa tugasnya hingga 2025. Dia menilai, partai sebagai tempat belajar dan mengembangkan diri menjadi seorang yang profesional dan paham betul bagaimana mengelola negara dari berbagai bidang.

"Karena yang ingin kita bangun dengan pilkada itu adalah prinsip-prinsip kesetaraan dari setiap anak bangsa untuk dapat didorong melalui proses yang demokratis," tutur dia.

"Menjadi pemimpin secara ideal meskipun mereka berasal dari kalangan rakyat biasa, tetapi memiliki kemampuan profesional, memiliki komitmen ideologis, memiliki kemampuan teknokratik untuk membawa perubahan Indonesia," tambah Hasto.

Hasto menilai seharusnya, partai bukan sekadar melakukan pengaturan-pengaturan demi, melainkan memberikan ruang kepada kadernya untuk berproses.

"Maka PDI Perjuangan membuka ruang dari kalangan rakyat biasa untuk dapat berproses melalui sekolah partai dan akhirnya dipersiapkan menjadi pemimpin," tambahnya.

Hasto pun kemudian lanjut menyebutkan sosok yang mengisi struktur DPP yang baru. Dimulai dari Adian Napitupulu di Bidang kominfo, lalu Ronny Talapessy di bidang hukum, Ganjar Pranowo di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, dan Basuki Tjahaja Purnama di bidang perekonomian.

"Ada Pak Deddy Sitorus Ketua DPP bidang pemenangan pemilu eksekutif. Ada Rano Karno di bidang kebudayaan, sehingga politik nanti akan mencerminkan suatu estetika dalam kebudayaan itu. Kemudian juga Ibu Esti Wijayanti dan tokoh-tokoh seperti Ibu Bintang menjadi ketua dpp bidang perempuan dan juga beberapa teman-teman lainnya," sebut Hasto.

Selain mereka ada nama seperti Andi Widjajanto sebagai kepala badan riset dan analisis kebijakan. Lalu Letjen TNI Purn. Ganip Kepala Baguna, Bonnie Triana sebagai ketua badan sejarah indonesia, dan Hendra di badan saksi pemilu nasional.

"Itu keterangan yang dapat kami sampaikan dan inilah PDI Perjuangan sebagai partai rakyat, partai yang menghadapi tantangan-tantangan sebagai energi untuk terus bergerak, menatap masa depan dengan menggalang rakyat itu," tutupnya.

Sejauh ini, nama tokoh yang muncul dan digadang-gadang maju di Pilgub sejumlah daerah. Nama yang muncul juga tokoh yang selama ini sudah wara wiri di dunia politik.

Pilgub Sumut ada nama Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, serta eks Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

Di Banten, ada eks Wali Kota Tangsel yang juga kader Golkar, Airin Rachmi Diany, dan Ketua DPRD Banten Andra yang juga kader Gerindra.

Jakarta masih cukup sengit. Petahana yang juga eks capres, Anies Baswedan disebut-sebut masih paling kuat. Penantangnya belum sepenuhnya muncul. Sempat ada nama Ridwan Kamil, tapi Partai Golkar masih mempertimbangkan untuk diajukan ke Jabar.

Sementara, nama wakilnya sudah banyak berseliweran. Misalnya, Kaesang Pangarep, Andika Perkasa, Sohibul Iman, hingga Ahok.

Konstelasi di Jawa Barat tak kalah "misterius". Eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil masih jadi terkuat. Selain itu, ada Dedi Mulyadi dari Gerindra dan Ilham Habibie yang diusung NasDem.

Nama-nama tak terduga juga muncul di Pilgub Jateng. Ada Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi, eks Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen, Ketum PSI Kaesang Pangarep, Ketua DPD Gerindra Jateng Sudaryono, hingga Bupati Kendal Dico Ganinduto.

Di Jatim, tak banyak pergerakan. Pasangan Khofifah-Emil Dardak digadang-gadang akan kembali maju satu paket. Sementara, ada nama Tri Rismaharini dan KH Marzuki Mustamar yang disebut siap menantang petahana.

Semuanya belum pada tatanan keputusan final dari partai politik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran program makan siang gratis atau kini disebut program makan bergizi gratis untuk anak sekolah sebesar Rp 71 triliun bakal masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Hal ini sebagaimana sinyal positif dari Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, pihaknya mengapresiasi keputusan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk melaksanakan program makan bergizi secara bertahap. Dengan demikian, program tersebut dapat dilaksanakan dengan tetap menjaga keberlanjutan APBN.

SHUTTERSTOCK/XIXINXING Ilustrasi makan siang di sekolah, makan siang gratis di sekolah.

Prabowo pun sudah menyampaikan komitmennya untuk menjaga defisit APBN sebagaimana kesepakatan antara DPR dengan pemerintah.

Oleh karenanya, meskipun program makan bergizi bakal dijalankan, pemerintahan mendatang berupaya untuk menjaga defisit fiskal di rentang 2,29 sampai 2,82 persen.

"Artinya kalau Rp 71 triliun itu masuk, makan bergisi gratis itu tetap fiskal kita kredibel, APBN kita kredibel, sehat dan berkelanjutan," kata dia, ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Jumat (5/7/2024).

Lebih lanjut Said bilang, APBN tahun depan memang seharusnya memfasilitasi seluruh visi dan misi yang diusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu, pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat dilakukan, namun tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal.

"Memang normanya (program makan bergizi) sudah dimasukkan, akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi visi-misi presiden terpilih," tuturnya.

Meskipun demikian, Said masih menyoroti asal anggaran pelaksanaan program makan bergizi. Pasalnya, belum ditentukan kementerian atau lembaga mana yang bakal melaksanakan program tersebut.

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Ketua DPP PDI-P Said Abdullah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2024).

"Apakah ini lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Atau lewat Kementerian Kesehatan karena bergizinya itu penting? Atau nanti lewat Kementerian Sosial?" kata Said.

Said memastikan, anggaran makan bergizi tidak akan berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Sebab, program itu sudah disiapkan oleh pemerintah.

"Kalau posturnya sudah ada, kita tinggal lihat persentasenya," ucap dia.

Sebelumnya, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo - Gibran Thomas Djiwandono mengatakan, detail dari pelaksanaan program makan bergizi gratis masih dipikirkan oleh pihak Prabowo - Gibran.

"Semua pertanyaan mengenai total jumlah, mengenai prosesnya seperti apa, dan sebagainya, itu yang saya bisa kita katakan sedang dipikirkan secara internal," tutur Thomas, dalam konferensi pers bersama, Senin (24/6/2024).

Thomas yang juga merupakan keponakan Prabowo bilang, saat ini pihaknya masih mengikuti siklus pembahasan anggaran program pemerintahan mendatang yang masih dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan DPR.

"Setelah siklus APBN selesai, di sana kami akan menjelaskan," katanya.

Dengan pelaksanaan program yang masih "dipikirkan", Menteri Keuangan Sri Mulyani pun belum bisa memastikan anggaran program makan bergizi gratis bakal dialokasikan ke K/L, atau justru disimpan di BA BUN.

"Jadi, nanti kami akan lihat dulu, bagaimana tim dari presiden terpilih akan menyusun program itu," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran program makan siang gratis atau kini disebut program makan bergizi gratis untuk anak sekolah sebesar Rp 71 triliun bakal masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Hal ini sebagaimana sinyal positif dari Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, pihaknya mengapresiasi keputusan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk melaksanakan program makan bergizi secara bertahap. Dengan demikian, program tersebut dapat dilaksanakan dengan tetap menjaga keberlanjutan APBN.

SHUTTERSTOCK/XIXINXING Ilustrasi makan siang di sekolah, makan siang gratis di sekolah.

Prabowo pun sudah menyampaikan komitmennya untuk menjaga defisit APBN sebagaimana kesepakatan antara DPR dengan pemerintah.

Oleh karenanya, meskipun program makan bergizi bakal dijalankan, pemerintahan mendatang berupaya untuk menjaga defisit fiskal di rentang 2,29 sampai 2,82 persen.

"Artinya kalau Rp 71 triliun itu masuk, makan bergisi gratis itu tetap fiskal kita kredibel, APBN kita kredibel, sehat dan berkelanjutan," kata dia, ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Jumat (5/7/2024).

Lebih lanjut Said bilang, APBN tahun depan memang seharusnya memfasilitasi seluruh visi dan misi yang diusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu, pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat dilakukan, namun tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal.

"Memang normanya (program makan bergizi) sudah dimasukkan, akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi visi-misi presiden terpilih," tuturnya.

Meskipun demikian, Said masih menyoroti asal anggaran pelaksanaan program makan bergizi. Pasalnya, belum ditentukan kementerian atau lembaga mana yang bakal melaksanakan program tersebut.

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Ketua DPP PDI-P Said Abdullah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2024).

"Apakah ini lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Atau lewat Kementerian Kesehatan karena bergizinya itu penting? Atau nanti lewat Kementerian Sosial?" kata Said.

Said memastikan, anggaran makan bergizi tidak akan berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Sebab, program itu sudah disiapkan oleh pemerintah.

"Kalau posturnya sudah ada, kita tinggal lihat persentasenya," ucap dia.

Sebelumnya, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo - Gibran Thomas Djiwandono mengatakan, detail dari pelaksanaan program makan bergizi gratis masih dipikirkan oleh pihak Prabowo - Gibran.

"Semua pertanyaan mengenai total jumlah, mengenai prosesnya seperti apa, dan sebagainya, itu yang saya bisa kita katakan sedang dipikirkan secara internal," tutur Thomas, dalam konferensi pers bersama, Senin (24/6/2024).

Thomas yang juga merupakan keponakan Prabowo bilang, saat ini pihaknya masih mengikuti siklus pembahasan anggaran program pemerintahan mendatang yang masih dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan DPR.

"Setelah siklus APBN selesai, di sana kami akan menjelaskan," katanya.

Dengan pelaksanaan program yang masih "dipikirkan", Menteri Keuangan Sri Mulyani pun belum bisa memastikan anggaran program makan bergizi gratis bakal dialokasikan ke K/L, atau justru disimpan di BA BUN.

"Jadi, nanti kami akan lihat dulu, bagaimana tim dari presiden terpilih akan menyusun program itu," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran program makan siang gratis atau kini disebut program makan bergizi gratis untuk anak sekolah sebesar Rp 71 triliun bakal masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Hal ini sebagaimana sinyal positif dari Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, pihaknya mengapresiasi keputusan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk melaksanakan program makan bergizi secara bertahap. Dengan demikian, program tersebut dapat dilaksanakan dengan tetap menjaga keberlanjutan APBN.

SHUTTERSTOCK/XIXINXING Ilustrasi makan siang di sekolah, makan siang gratis di sekolah.

Prabowo pun sudah menyampaikan komitmennya untuk menjaga defisit APBN sebagaimana kesepakatan antara DPR dengan pemerintah.

Oleh karenanya, meskipun program makan bergizi bakal dijalankan, pemerintahan mendatang berupaya untuk menjaga defisit fiskal di rentang 2,29 sampai 2,82 persen.

"Artinya kalau Rp 71 triliun itu masuk, makan bergisi gratis itu tetap fiskal kita kredibel, APBN kita kredibel, sehat dan berkelanjutan," kata dia, ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Jumat (5/7/2024).

Lebih lanjut Said bilang, APBN tahun depan memang seharusnya memfasilitasi seluruh visi dan misi yang diusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu, pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat dilakukan, namun tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal.

"Memang normanya (program makan bergizi) sudah dimasukkan, akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi visi-misi presiden terpilih," tuturnya.

Meskipun demikian, Said masih menyoroti asal anggaran pelaksanaan program makan bergizi. Pasalnya, belum ditentukan kementerian atau lembaga mana yang bakal melaksanakan program tersebut.