TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah gelar rapat pleno pada Sabtu, 13 Juli 2024 untuk mengkaji kebijakan pemerintah soal izin tambang untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan termasuk memutuskan sikap jika mendapat tawaran mengelola tambang dari pemerintah.

"Jadi kami akan cari mekanisme di Muhammadiyah untuk membahas soal tambang ini lewat forum yang lebih besar. Kemungkinan itu akan kami bahas dalam pleno diperluas yang mengundang pimpinan wilayah seluruh Indonesia," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti di Jakarta pada Kamis, 11 Juli 2024

Sikap Muhammadiyah

Menurut Abdul Mu'ti, Muhammadiyah tak akan sembarangan dalam mengambil keputusan soal izin tambang untuk ormas ini. Ia menilai, seluruh elemen dalam organisasi harus terlibat, termasuk pengurus di tingkat daerah.

Keterlibatan seluruh elemen diperlukan karena jika tawaran izin tambang itu mereka terima maka waktunya akan berlangsung puluhan tahun lamanya. Abdul Mu'ti juga menekankan, Muhammadiyah sangat berhati-hati dalam mengambil sikap mengenai persoalan izin tambang ini untuk meminimalisir terjadinya perpecahan internal di Muhammadiyah sendiri.

"Jangan sampai dapat tambang tapi kita kemudian tarik tambang di dalam rumah gitu," kata Abdul.

Meski belum ada tawaran dari pemerintah mengenai izin tambang ini, kata dia, pihaknya sudah mulai meminta pendapat dari para ahli soal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang mengizinkan Ormas mengelola usaha pertambangan. Mereka khawatir peraturan tersebut belum kuat untuk dijadikan dasar hukum karena belum memiliki aturan turunan.

"Soal dasar PP ini, kan memang juga harus dijelaskan dulu. Dalam pengertian, akan masih ada ya perselisihan pendapat bahwa PP ini bertentangan dengan undang-undang. Muhammadiyah mengundang para pakar, ini yang benar bagaimana?” kata Abdul.

Abdul Mu’ti menegaskan Muhammadiyah juga masih akan mengkaji dampak baik dan buruk mengenai pengelolaan tambang.Karenanya, mereka meminta masukan dari para ahli lingkungan. Abdul Mu'ti berharap setelah rapat pleno diperluas, pihaknya bisa memberikan pandangan yang komprehensif mengenai izin tambang untuk ormas itu.

Sebelumnya, usai diskusi di ruang rapat Komisi IX di Senayan, Rabu, 26 Juni 2024 lalu, Pengamat Kebijakan Publik Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI, Ihsan Tanjung mengatakan, Muhammadiyah belum menentukan menerima atau menolak wilayah izin usaha pertambangan khusus itu.

“Tak ada kami menolak, belum pernah Muhammadiyah menolak. Karena kami belum menyatakan sikap apapun. Jadi kalau ada yang menolak itu personal bukan Muhammadiyah. Yang resmi dari Ketua Umum Muhammadiyah,” kata dia.

Ia mengungkapkan, memang ada perbedaan pendapat di internal Muhammadiyah, namun itu hal yang wajar.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyetujui pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI I HAN REVANDA PUTRA I CICILIA OCHA

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai NasdemAhmad Ali akhirnya resmi mendapatkan rekomendasi dukungan dari partainya sendiri untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulawesi Tengah (Sulteng) 2024.

Rekomendasi diserahkan oleh Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem Willy Aditya di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

“Kami sangat bangga kakak waketum maju sebagai calon gubernur di kampung halaman beliau,” ujar Willy dalam keterangannya, Sabtu (13/7/2024).

Ia menyampaikan, Ali merupakan mantan aktivis dan juga seorang pengusaha.

Latar belakang itu membuatnya yakin, Ali bisa memenangkan kontestasi perebutan kursi Sulteng-1.

“Partai Nasdem banyak memunculkan tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi,” katanya.

Dalam keterangan yang sama, Ali menyampaikan bahwa rekomendasi Nasdem menutup spekulasi yang selama ini beredar bahwa dirinya tak didukung partai sendiri.

Apalagi, berdasarkan pengamatan Kompas.com, Ali memang jarang terlihat di berbagai acara atau momen politik yang berlangsung di Nasdem Tower.

“Memang saya terus berkomunikasi dengan bappilu DPP (Nasdem). Memang saya jarang di sini karena saya di Sulteng bersosialisasi di lapangan,” tuturnya.

Adapun saat ini Ali telah mengantongi rekomendasi pengusungan dari DPP Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ia kemungkinan bakal bersaing dengan mantan Bupati Morowali Anwar Hafidz yang beberapa waktu lalu telah mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrat.

Bekasi: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menetapkan Kepala Desa Karangrahayu, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Ino Herawati, sebagai tersangka kasus dugaan tindakan pidana korupsi pengelolaan dan penggunaan anggaran sewa Tanah Kas Desa (TKD).

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Rahmadhy Seno, mengatakan penetapan status tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan pengumpulan alat bukti.

"Rekan-rekan penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pada Selasa (9/7) telah menetapkan seorang tersangka inisial IH berdasarkan alat bukti yang cukup," kata Seno di Kabupaten Bekasi, Jumat, 12 Juli 2024.
Dia mengatakan, IH meminta uang sewa TKD seluas 180 ribu meter persegi kepada 24 orang penyewa. Namun uang hasil penyewaan sebesar Rp630 juta tidak disetorkan ke rekening desa untuk menjadi Pendapatan Asli Desa (PAS) dan digunakan untuk keperluan pribadinya.
"Laporan pertanggungjawaban keuangan sumber dana Pendapatan Asli Desa (PAD) tersebut dibuat dan disusun tidak berdasarkan realisasi kegiatannya," jelasnya.

Dia membeberkan, kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi Nomor: HM.04.01/123/IRDA/V-2024 tanggal 28 Mei 2024 mencapai sekitar Rp630 juta.

Saat ini, kata Seno, IH telah mengakui perbuatannya dan mengaku menyesal. Selain itu dia juga telah menyerahkan uang titipan sejumlah Rp630 juta untuk diperhitungkan sebagai pemulihan kerugian keuangan negara.

"Bahwa terhadap tersangka IH dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari kedepan terhitung sejak 9 Juli 2024 sampai dengan 28 Juli 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang," ujarnya.

(DEN)

IDXChannel- Harga pangan di akhir pekan ini, Sabtu 13 Juli 2024 terpantau terus mengalami pergerakan. Sejumlah komoditas utama seperti beras, bawang, cabai, hingga minyak goreng meroket naik.

Melansir data Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras premium naik 0,26 persen menjadi Rp15.540 per kg. Begitu pula untuk beras medium yang naik 0,89 persen menjadi Rp13.640 per kg.

Kenaikan harga juga berlaku untuk kedelai biji kering impor yang naik 0,91 persen menjadi Rp12.150 per kg. Selain itu harga bawang merah juga terpantau melonjak 1,60 persen menjadi Rp34.280 per kg.

Begitupun untuk komoditas bawang putih, naik 3,62 persen menjadi Rp41.790 per kg. Cabai rawit merah juga naik 1,60 persen menjadi Rp54.600 per kg.

Disusul daging daging ayam ras dan telur ayam ras juga terpantau meroket masing-masing 1,56 persen dan 2,21 persen menjadi Rp36.360 per kg dan Rp30.060. Harga gula konsumsi juga naik 2,11 persen menjadi Rp18.360 per kg.

Untuk minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah mengalami kenaikan masing-masing 1,95 persen dan 0,31 persen menjadi Rp18.320 per liter dan Rp16.040 per liter. Harga ikan kembung juga naik hingga 3,86 persen menjadi Rp38230 per kg.

Di sisi lain garam halus beryodium naik 2,28 persen menjadi Rp11.660 per kg. Tepung terigu kemasan dan beras SPHP juga melonjak masing-masing 1,35 persen dan 0.32 persen menjadi Rp13.540 dan Rp12.610 per kg.

(SAN)

JAKARTA, investor.id - Pasar kripto menguat dalam 24 jam terakhir. Namun, harga Bitcoin anteng di level US$ 57 ribu saat Jerman tercatat telah menjual habis kepemilikan BTC hasil penyitaan aset.

Berdasarkan data dari Coinmarketcap, Sabtu pagi (13/7/2024) pukul 09.40 WIB, kapitalisasi pasar kripto global menguat 1,14% menjadi US$ 2,14 triliun dalam 24 jam. Kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, Bitcoin (BTC) melonjak 1,07% dalam 24 jam terakhir. Saat ini, harga Bitcoin di level US$ 57.948 per koin atau setara Rp 933,8 juta (kurs, Rp 16.114).

Hal serupa juga terjadi pada Ethereum (ETH) yang menguat 0,71% menjadi US$ 3.128 per koin. Sedangkan Binance (BNB) juga naik 1,77% dalam 24 jam. Sehingga BNB dibanderol dengan harga US$ 534 per koin.  

Dikutip dari Cryptonews, penjualan Bitcoin terakhir Pemerintah Jerman senilai lebih dari US$ 184 Juta telah terjual habis.  Pemerintah Jerman baru-baru ini melanjutkan penjualan kepemilikan Bitcoin-nya, yang menyuntikkan volatilitas tambahan ke pasar.

Pada tanggal 12 Juli, otoritas Jerman melakukan beberapa transaksi, mentransfer total 3.200 Bitcoin di beberapa platform, termasuk Bitstamp, Kraken, dan Coinbase, dengan masing-masing platform menerima 400 BTC.

Selain itu, 1.000 BTC dan 500 BTC dikirim ke dua alamat yang tidak diketahui. Strategi distribusi ini bertujuan untuk mengurangi perubahan harga ekstrem yang biasanya disebabkan oleh penjualan besar. Secara historis, penjualan Bitcoin yang dipimpin pemerintah telah mengakibatkan peningkatan volatilitas pasar, seperti yang diamati dalam pergerakan baru-baru ini.

Tekanan Jual

Kemudian pada hari itu, pemerintah Jerman menjual Bitcoin terakhir yang dimilikinya, menurut data dari Arkham Intelligence.

Transaksi terakhir mencakup 3.093 Bitcoin yang dikirim ke alamat wallet yang diakhiri dengan ‘ybVu’, menyusul tekanan jual yang meningkat selama berminggu-minggu dari pemerintah Jerman, yang menjual puluhan ribu Bitcoin dalam beberapa tahap.

Sebagian besar dari 50 ribu Bitcoin yang dijual oleh pemerintah Jerman selama tiga minggu terakhir merupakan hasil penyitaan aset.

Penjualan Bitcoin ini sebagian besar bertanggung jawab untuk menjaga pasar di bawah titik harga US$ 60 ribu dan rata-rata pergerakan eksponensial 200 harinya.

Editor: Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah saham membukukan penurunan harga secara signifikan dan masuk daftar top losers di tengah penguatan IHSG sepanjang sepekan perdagangan periode 1—5 Juli 2024. Saham masuk ALDO, ATLA hingga JARR milik Haji Isam daftar tersebut.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), selama sepekan perdagangan, PT. Alkindo Naratama Tbk. (ALDO) memimpin pelemahan dengan anjlok 47,51% atau 411 poin ke level Rp454 per saham. Disusul PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk. (ATLA) yang turun 44,44% ke posisi Rp50 per saham.

Selanjutnya diperingkat ke-3 saham paling boncos ada PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) milik Crazy Rich Kalimantan Haji Isam yang melemah 20,13% ke posisi Rp254 per saham. Diikuti saham PT Asia Sejahtera Mina Tbk. (AGAR) yang ambles 17,65% ke posisi Rp280 per saham.

Berikutnya, saham SOLA melemah 17,14% ke level Rp58 per saham. Disusul LPGI yang turun 14,04% ke posisi Rp3.000 per saham.

Berturut-turut, posisi top losers selanjutnya, yaitu FUJI turun 12,84%, NICE melemah 11,63%, saham HELI terkoreksi 11,56% dan saham INCI terkoreksi 10,66%.

Berikut Daftar 10 Saham Paling Boncos Sepekan Periode 8—12 Juli 2024:

1. ALDO: Rp454 (-47,51%)
2. ATLA: Rp50 (-44,44%)
3. JARR: Rp254 (-20,13%)
4. AGAR: Rp280 (-17,65%)
5. SOLA: Rp58 (-17,14%)
6. LPGI: Rp3.000 (-14,04%)
7. FUJI: Rp190 (-12,84%)
8. NICE: Rp570 (-11,63%)
9. HELI: Rp120 (-11,56%)
10. INCI: Rp545 (-10,66%)

Seiring anjloknya 10 saham-saham tersebut, Indeks harga saham gabungan (IHSG) parkir di zona hijau dengan naik 1,02% ke level 7.327,59 Meski begitu, rata-rata nilai transaksi harian Bursa justru terkoreksi jadi Rp10,46 triliun.

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan IHSG selama sepekan ditutup mengalami penguatan 1,02% pada posisi 7.327,59 dari 7.253,37 pada pekan sebelumnya.

Kapitalisasi pasar Bursa juga tercatat mengalami peningkatan sebesar 0,37% menjadi Rp12,47 triliun dari Rp12,43 triliun pada pekan sebelumnya.

Rata-rata volume transaksi harian Bursa juga terpantau mengalami kenaikan 11,97% menjadi 17,41 miliar lembar dari 15,55 miliar lembar pada penutupan pekan lalu. Tak ketinggalan, rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa juga tercatat mengalami peningkatan.

"Kenaikan tertinggi pekan ini terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa yang naik 15,29% menjadi 1,09 juta kali transaksi dari 947 ribu transaksi pada penutupan minggu lalu," kata Kautsar dikutip Sabtu (13/7/2024).

Sementara itu, rata-rata nilai transaksi harian Bursa pada pekan ini tercatat mengalami pelemahan sebesar 1,78% menjadi Rp10,46 triliun dari Rp10,65 triliun pada penutupan pekan yang lalu.

Menutup pekan ini, tepatnya pada Jumat (12/7/2024), investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp1,24 triliun dan sepanjang tahun 2024 investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp3,53 triliun.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk alias WIKA menuding Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh menjadi biang kerok perusahaan rugi besar-besaran.

Perusahaan mencatat rugi sebesar Rp7,12 triliun sepanjang 2023. Kerugian bersih pun membengkak 11.860 persen dari kerugian pada 2022 yakni Rp59,59 miliar.

"Kami itu memang yang paling besar karena dalam penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang memang dari penyertaan saja kami sudah Rp6,1 triliun," ujar Dikretur Utama WIKA Agung Budi Waskito dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Senin (8/7).

"Kemudian yang masih dispute atau kita belum dibayar sekitar Rp5,5 triliun. Sehingga hampir Rp12 triliun," bebernya.

Dalam pembangunannya, nilai investasi Whoosh naik drastis atau terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,2 miliar menjadi US$7,27 miliar atau setara Rp115 triliun (asumsi kurs Rp16 ribu per dolar AS).

Padahal semula biaya pembangunan hanya ditargetkan memakan dana US$5,13 miliar atau sekitar Rp82,08 triliun.

Anggaran itu jauh lebih murah dari penawaran Jepang yang memasang angka investasi di US$6,2 miliar atau setara Rp99,2 triliun.

Whoosh akhirnya diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Oktober 2023, padahal sebelumnya dijadwalkan meluncur 17 Agustus 2023 sebagai kado untuk HUT RI. Peresmian dilakukan di Stasiun Halim, Jakarta.

Saat peresmian itu, pemerintah mengumumkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang pertama di Indonesia dan juga Asia Tenggara bernama Whoosh.

Nama Whoosh dipilih terinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi tersebut. Selain itu, nama tersebut merupakan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat.

WIKA menuding Whoosh menjadi penyebab kerugian perusahaan hingga Rp7,12 triliun.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengatakan perusahaan memang harus menghadapi beban bunga yang tinggi. Namun, kerugian WIKA lainnya disebabkan oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

PSBI adalah anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemilik mayoritas saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yakni mencapai 60 persen. Di lain sisi, WIKA mengampit 38 persen saham PSBI.

Imbas kerugian besar yang dialami perseroan, Agung menyebut WIKA harus mengumpulkan modal. Ini ditempuh dengan menerbitkan obligasi yang malah membuat beban keuangan makin bengkak.

"Sehingga mau tidak mau untuk uang ini, mau tidak mau, WIKA juga harus melakukan pinjaman melalui obligasi ya. Apalagi dengan adanya bisnis properti yang kita memberikan surat hibah lahan (SHL) cukup besar pada kurun waktu 2019-2022," jelasnya.

Hingga kini, Whoosh belum memberikan respons atas tudingan WIKA.

Jakarta: Pemerintah akan merilis bahan bakar minyak (BBM) jenis terbaru pada 17 Agustus 2024.

BBM tersebut memiliki kandungan rendah sulfur dalam minyak solar dengan menggunakan bahan bakar nabati bioetanol.

Asal tahu saja, vioetanol digadang menjadi pengganti alternatif bensin seperti BBM subsidi maupun pertamax series.

"Iya ini lagi dipelajari. Jadi, kita alternatifnya pakai BBM yang rendah sulfur," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dilansir Media Indonesia, Sabtu, 13 Juli 2024.

Pengurangan emisi

Dengan adanya peluncuran produk BBM baru dengan campuran bioetanol itu dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan dengan pengurangan emisi dibandingkan dengan bahan bakar fosil.

Selain itu, kata Arifin, upaya ini dapat mengejar target bahan bakar sesuai standar Euro IV dengan bahan bakar kandungan sulfur maksimal 50 parts per million (ppm).

"Kita cari bahan pencampur yang memang bisa mengurangi sulfur konten. Kalau sekarang kita kan masih 500 ppm. Kalau standarnya EURO IV itu harus di bawah 50 ppm. Tapi, memang menuju ke sana perlu ongkos," jelas dia.

Dalam kesempatan sama, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agus Cahyono Adi menerangkan, peluncuran BBM jenis baru pada Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Republik Indonesia akan diperkenalkan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina.

"BBM rendah sulfur ini akan mulai pada 17 Agustus nanti, semacam kick-off di beberapa SPBU," ungkap dia.

(ANN)

Tampak jelas satu per satu langkah yang dilalui untuk segera merampungkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember 2024-2044.

Ancang-ancang beleid yang berlaku untuk jangka waktu dua dekade itu sekarang ini dikabarkan telah memasuki tahap krusial, yakni hendak memperoleh persetujuan subtantif dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Bupati Jember, Hendy Siswanto menyampaikan hal tersebut usai dirinya menghadiri undangan Kementerian ATR untuk memaparkan materi Raperda RTRW dalam rapat koordinasi lintas sektor yang berlangsung di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024 kemarin. Jalannya rakor dipimpin langsung oleh Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR, Dwi Hariyawan S.

"Rakor lintas sektor menjadi salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses sebelum penetapan Raperda RTRW. Selanjutnya, hasil rapat menjadi dasar untuk nanti diterbitkannya persetujuan substantif dari Menteri ATR," jelasnya, Jumat, 12 Juli 2024.

Menurut Hendy, dirinya telah mengemukakan pandangan teknokratis materi Raperda RTRW. Sedangkan, aspek legislasi melalui DPRD Jember yang mengirim utusan tiga Wakil Ketua Dewan: Dedy Dwi Setiawan, Ahmad Halim, Agus Sofyan, dan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tabroni.

Ia mengatakan, posisi Raperda RTRW Jember adalah upaya penyesuaian terhadap terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pasca disahkannya Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Poin krusialnya terletak pada adanya bentuk pelaksanaan landasan hukum yang efektif, kajian lingkungan hidup strategis, penyederhanaan produk rencana tata ruang, penggunaan peta dasar, rentang kendali untuk keperluan izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan pembentukan forum tata ruang untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat.

Raperda RTRW Jember sebagai komitmen pemerintah memperbaiki regulasi untuk mengatur keseimbangan tata ruang demi menjaga keselamatan manusia dan kelestarian fungsi ekologi. Sehingga, di dalamnya mengandung terobosan baru dalam mempercepat ekonomi daerah serta mendayagunakan sumberdaya alam secara seimbang dengan pedoman konsep pembangunan berkelanjutan.

"Mewujudkan ruang wilayah kabupaten Jember yang berbasis agribisnis didukung oleh pertanian, pariwisata, perikanan, serta usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal. Dengan demikian, tujuan utama penataan dan pemanfaatan ruang benar-benar dapat diarahkan untuk mencapai kemakmuran rakyat secara utuh dan menyeluruh," ulas Hendy.

Hendy menambahkan perihal gambaran umum rencana dan pola pengembangan infrastruktur wilayah.

"Misalnya, rencana jalan tol yang menghubungkan Kabupaten Lumajang – Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo – Kabupaten Jember, dan Kabupaten Jember – Kabupaten Banyuwangi. Juga pelebaran jalan nasional, pengembangan pelabuhan pengumpan regional, pelabuhan perikanan, pengembangan jalur kereta api, bandar udara pengumpan, terminal serta pusat kegiatan wilayah melalui pengembangan sistem permukiman," pungkasnya.

Ketua Pansus, Tabroni mengungkapkan paling lama 20 hari ke depan persetujuan subtantif Kementerian ATR bakal terbit. Kemudian, ditindaklanjuti dengan pembahasan bersama antara Bupati dengan DPRD.

"Maksimal 20 hari kerja akan mendapatkan persetujuan dari Kementerian ATR, dan setelah itu pembahasan bersama Bupati dengan DPRD dalam rapat-rapat Pansus," tuturnya.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Jakarta -

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) resmi melakukan "naming rights" Halte Gelora Bung Karno (GBK) yang diubah menjadi Halte Senayan Bank DKI. Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza menuturkan penamaan halte sebagai commercial branding. Serta berkontribusi signifikan terhadap pendapatan korporasi

"Kolaborasi ini menjadi pendorong untuk memajukan sistem transportasi publik di Jakarta dan menunjang gaya hidup masyarakat sebagai bentuk representatif dari kota global yang berkelanjutan," ujar Welfizon dalam keterangan resmi, Sabtu (13/7/2024).

Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo menjelaskan bahwa sinergi ini menandai langkah penting dalam memperkuat kolaborasi antara Bank DKI dan Transjakarta dalam rangka peningkatan layanan transportasi publik di Jakarta.

"Penamaan Halte Transjakarta Senayan Bank DKI merupakan wujud nyata dukungan Bank DKI untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Jakarta. Kami mempercayai, upaya ini akan mendukung peningkatan kualitas transportasi publik di Jakarta," ujar Agus.

Lebih lanjut, Agus mengatakan dengan menjadi pemegang hak penamaan Halte Transjakarta Senayan Bank DKI, akan menjadi awal dari berbagai program kemitraan dan inisiatif strategis lainnya yang akan dijalankan Bank DKI dan Transjakarta untuk mewujudkan layanan transportasi publik dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para pengguna layanan Transjakarta.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan bahwa dukungan penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta turut menjadi kunci sukses inisiatif ini.

"Bank DKI menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta sebagai Pemegang Saham Utama, serta berharap kerja sama ini dapat terus berjalan dengan baik untuk kemajuan transportasi publik di Jakarta. Hal ini juga sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global yang modern dan berdaya saing," imbuh Arie.

(fdl/fdl)

Jakarta: Jumlah masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bertambah. Panitia Seleksi (Pansel) mencatat sebanyak 203 orang telah mendaftar hingga pukul 16.00 WIB, Jumat, 12 Juli 2024.

"Capim KPK 116 (orang), cadewas 87 orang," ujar Wakil Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK Arief Satria dalam keterangan resminya, Jumat, 12 Juli 2024.

Arief menyebut pendaftaran bakal ditutup pada Senin, 15 Juli 2024. Ia mengajak masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan korupsi segera mendaftar.
"Di penghujung waktu pendaftaran ini kami ingin mengajak putra-putri terbaik, yang peduli terhadap masa depan Indonesia, yang peduli terhadap masa depan pemberantasan korupsi, di Indonesia untuk segera mendaftar," jelasnya.

Baca juga: Kandidat Capim Perempuan Sedikit, KPK Ajak Srikandi Berantas Korupsi

Pendaftaran seleksi Capim dan Dewas KPK telah dibuka sejak 26 Juni 2024 sampai 15 Juli 2024. Setelah itu, pansel akan melakukan seleksi administrasi pada 16-22 Juli 2024. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 24 Juli 2024.

(END)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa belum ada pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi di 17 Agustus 2024.

"Nggak ada batasan di 17 Agustus, masih belum (ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi) ini kok," kata Arifin di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Sebelumnya, wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menanggapi hal itu, Arifin menegaskan belum ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi di Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia (HUT RI). Dia mengatakan, pihaknya masih mempertajam data dan kendaraan yang berhak menerima, sehingga jika kebijakan itu diterapkan maka benar-benar tepat sasaran.

"Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam dulu datanya. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang naik. Kita lagi mempertajam dulu ininya (datanya), kita mempertajam dulu datanya. Kita kan mau tepat sasaran, (jadi) kita perdalam lagi (datanya)," tegas Arifin.

Lebih lanjut, Menteri ESDM menuturkan bahwa saat ini pemerintah masih memproses revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Ia menyebutkan, revisi Perpres itu masih dalam pembahasan di tiga kementerian yaitu Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Ini mau di ini dulu (dibahas), masih di antara tiga menteri, baru ke (Menteri) Perekonomian," ujarnya.

Skema pembatasan nantinya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri (Permen). Pada Permen ini bakal diatur terkait jenis kendaraan yang bisa menggunakan BBM subsidi.

"Ya nanti kita ajukan melalui Permen, tapi kan memang harus tepat sasaran, mana yang memang (harus terima), kendaraan jenis apa yang dapat. Kalau yang komersial nggak," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi bahan bakar minyak pada 17 Agustus, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bahan bakar minyak yang berhubungan dengan defisit APBN 2024. Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol. Luhut meyakini bahwa penggunaan bioetanol tidak hanya mampu mengurangi kadar polusi udara. Tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.

Diperlukan mekanisme yang jelas... (halaman berikutnya)

Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi mengatakan pemerintah harus memberikan penjelasan mengenai mekanisme pembatasan BBM bersubsidi. Fahmy mengaku belum mengerti maksud pembatasan BBM bersubsidi yang dilontarkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu.

"Saya tidak tahu yang dimaksud itu pembatasan apa, apakah dengan pengurangan kuota yang ini pasti akan menimbulkan kelangkaan BBM di beberapa SPBU dan tentu menimbulkan masalah baru," ujar Fahmy saat dihubungi Republika di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Fahmy menilai kebijakan pembatasan BBM bersubsidi harus disertai dengan mekanisme yang efektif agar tepat sasaran. Fahmy menyebut metode penggunaan aplikasi My Pertamina dan pembatasan berdasarkan silinder mesin kendaraan sejauh ini masih jauh dari kata maksimal.

"Ini yang harus ada sebuah instrumen atau mekanisme yang tepat dan diterapkan di SPBU tanpa juga merepotkan petugas SPBU," ucap Fahmy.

Fahmy memahami urgensi pemerintah membatasi penggunaan BBM bersubsidi yang selama ini membebani keuangan negara. Fahmy mendorong pemerintah bersikap tegas dalam memetakan kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.

"Tegaskan saja kalau misalnya yang berhak membeli BBM bersubsidi itu sepeda motor, kendaraan angkutan barang atau angkutan kota, truk, jadi yang selebihnya tidak boleh (mendapatkan BBM bersubsidi," kata Fahmy.

Rencana pembatasan BBM bersubsidi juga mendapat tanggapan dari PT Pertamina (Persero). Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menegaskan komitmen Pertamina menjalankan apa pun keputusan pemerintah.

"Kalau Pertamina prinsipnya akan mengikuti arahan pemerintah nantinya," ujar Fadjar saat dihubungi Republika di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Fadjar mengatakan Pertamina mendukung segala upaya pemerintah dalam implementasi penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Fadjar menyampaikan Pertamina juga telah melakukan sejumlah dalam menerapkan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

"Pertamina menggunakan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM Bersubsidi di SPBU-SPBU secara real time untuk memastikan konsumen yang membeli adalah masyarakat yang berhak," ucap Fadjar.

Pertamina, lanjut Fadjar, juga memiliki program penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di SPBU. Fadjar menyebut Pertamina berkomitmen melakukan digitalisasi di seluruh SPBU Pertamina yang mencapai lebih dari 8000 SPBU, termasuk SPBU yang berada di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).

"Hasilnya, hingga saat ini 82 persen SPBU telah terkoneksi secara nasional," lanjut Fadjar.

Menurut Fadjar, semakin banyak SPBU yang terkoneksi dengan sistem digitalisasi Pertamina akan semakin memudahkan monitoring dan pengawasan atas penyaluran BBM bersubsidi. Selain itu, Pertamina juga terus meningkatkan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan kegiatan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang tidak sesuai peruntukannya.