REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Berkembangnya isu kenaikan rasio utang negara hingga 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada masa kepemimpinan Prabowo-Gibran menarik perhatian publik. Ini karena peningkatan utang dianggap beban buat masa depan. Kendati demikian, ekonom yang juga Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam berpandangan agar masyarakat perlu memahami esensi utang negara dalam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Piter memiliki beberapa catatan mengenai utang negara yang diisukan bakal terus meningkat, seiring dengan banyaknya program-program Prabowo-Gibran yang dijanjikan saat kampanye Pilpres 2024 untuk dapat direalisasikan.

Pertama, angka kenaikan rasio utang 50 persen tidaklah melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam beleid tersebut diatur bahwa ambang batas rasio utang negara terhadap PDB adalah 60 persen.

“Kalaupun (terealisasi) 50 persen, pemerintah tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membatasi 60 persen. Artinya masih dalam koridor,” kata Piter kepada Republika, Jumat (12/7/2024).

Menurut Piter, semestinya hal itu tidak perlu diributkan. Yang justru perlu untuk lebih difokuskan adalah mengenai tujuan dari peningkatan rasio utang tersebut, yakni untuk memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mengentaskan kemiskinan.

“Jadi yang mesti kita tuntut dari pemerintah adalah bagaimana pemerintah menjaga perekonomian untuk tumbuh dan memberikan lapangan kerja yang cukup. Mengenai bagaimana pemerintah mewujudkan, itu urusan pemerintah,” ujarnya.

Kedua, persepsi publik terhadap utang sebaiknya tidak serta merta bertendensi buruk. Utang dalam konteks perekonomian modern merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan perekonomian.

“Jadi, jangan melihatnya semata kebencian kita terhadap utang. Karena di dalam perekonomian modern, utang adalah bagian dari pengelolaan aset, bagaimana mengelola wealth (kekayaan) kita,” tuturnya.

Ketiga, kenaikan utang negara bukanlah permasalahan utama yang perlu disorot publik. Menurutnya, isu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara komprehensif adalah yang menjadi pusat perhatian.

“No problem utang itu naik, seharusnya yang menjadi fokus bukan utang, tapi APBN-nya. Menjadi 50 persen selama tidak melanggar UU, selama APBN dilakukan dengan hati-hati, selama APBN dilakukan secara lebih produktif, why not, apa yang salah?” terangnya.

Jadi, Piter menekankan bahwa yang harus menjadi fokus adalah bagaimana pemerintah dalam mengelola APBN secara produktif dan efisien. Sehingga besaran utang tidak menjadi masalah krusial selama pengelolaannya baik.

“Kenaikan utang terhadap PDB bukan ukuran bahwa kita menjadi tidak lebih efisien atau tidak lebih produktif. Ada ukuran lain untuk bicara efisiensi atau produktivitas dari APBN,” kata Piter.

Sebelumnya dikabarkan, Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menaikkan rasio utang dari 39 persen menjadi 50 persen dari PDB kembali mencuat. Hal tersebut disampaikan adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

Menurut Hashim rencana tersebut bahkan sudah dilaporkan ke Bank Dunia. “Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50 persen adalah tindakan yang bijaksana,” ujar Hashim saat berbincang dengan Financial Times.

Kepada Financial Times, Hashim mengakui kenaikan rasio utang untuk membiayai makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan pasangan Prabowo-Gibran. Namun, lanjut Hashim, kenaikan rasio utang tersebut akan dilakukan bersamaan dengan menaikkan pendapatan negara.

“Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang. Untuk Pendapatannya bisa mulai dari pajak, pajak ekspor, royalti dari penambangan dan pajak impor,” kata Hashim.

Saat dikonfirmasi terpisah, Bank Dunia tidak mau menanggapi permintaan komentar perihal hal itu. Berdasarkan peraturan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang pemerintah ditetapkan maksimal 60 persen dari PDB.

Rencana pinjaman pemerintah Prabowo menandai pergeseran besar dari sikap fiskal konservatif Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mengubah Indonesia menjadi kekuatan komoditas. Hashim adalah salah satu penasihat terdekat Prabowo dan akan memainkan peran penting pada Oktober nanti.

Hashim disebut sudah menyampaikan ide itu dalam pertemuan dengan perusahaan dan konsultan pada Juni 2024. Menurut sumber, Hashim mengatakan, pemerintah Prabowo akan mencapai target dari 39 persen menjadi 50 persen utang dari PDB secara bertahap yakni naik sebanyak dua persen dalam jangka lima tahun.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons sedikitnya perempuan yang mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) Lembaga Antirasuah. Panitia seleksi (pansel) menyebut hanya dua perempuan dari total 107 orang pendaftar.

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mendukung srikandi Indonesia ikut andil dalam pemberantasan korupsi. Lembaga Antirasuah disebut tidak membedakan jenis gender.

“Terkait jumlah pendaftar dari perempuan untuk calon pimpinan KPK. Di sini KPK mendorong srikandi-srikandi terbaik di Indonesia untuk turut serta melakukan pemberantasan korupsi dengan mendaftar sebagai calon pimpinan KPK,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Juli 2024.
Tessa menegaskan peran perempuan sama pentingnya dengan laki-laki dalam pemberantasan korupsi. Sosok perempuan yang kompeten diharapkan ikut mendaftar.

“Jadi, mari bagi perempuan-perempuan yang memiliki kapasitas, yang ingin mengubah Indonesia bebas korupsi untuk mendaftar dan mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia ke depannya,” ujar Tessa.

Pansel calon pimpinan (capim) KPK dan Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Antirasuah membeberkan total pelamar per hari ini, 12 Juli 2024. Sudah ada 194 orang mancalonkan diri.

“Pendaftar capim KPK 107 orang, pendaftar cadewas 87 orang,” kata Wakil Ketua Pansel Capim KPK dan Dewas Arif Satria dalam telekonferensi di Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024.

Arif menjelaskan ada 682 orang yang meregistrasi akun untuk pendaftaran capim KPK dan Dewas. Pansel yakin pendaftar bakal terus bertambah ke depannya.

“Artinya 682 merupakan orang yang tertarik mempersiapkan diri dalam rangka mendaftar sebagai capim atau cadewas KPK,” ujar Arif.

(ADN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan Pertamina akan mendorong penggunaan Pertamax Green 95. Namun, menurut sebagian orang, akan lebih menguntungkan jika menggunakan Pertamax Turbo.

Untuk diketahui, saat ini Pertamax Green 95 di wilayah Jabodetabek dipasarkan dengan harga Rp 13.900. Sedangkan Pertamax Turbo, per Juli 2024, dibanderol Rp 14.400. Pertamax Green 95 memiliki angka oktana RON 95 dan Pertamax Turbo RON 98.

Perbedaan lainnya adalah bahan bakunya. Pertamax Green 95 merupakan campuran antara bahan bakar fosil dengan bioetanol yang merupkan bahan bakar nabati. Sementara Pertamax Turbo, adalah bahan bakar fosil sepenuhnya.

Dengan selisih yang sangat tipis tersebut, sebagian orang lebih memilih Pertamax Turbo. Jenis bahan bakar tersebut dinilai lebih bagus kualitasnya.

Prof. Dr. Eng. Ir. Iman Kartolaksono Sekwardojo, M.Eng., Guru Besar Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Pertamina, mengatakan, emisi terbagi menjadi tiga jenis, yakni global, regional, dan lokal.

"Emisi CO2 adalah emisi yang pengaruhnya secara global yang mengakibatkan pemanasan global, untuk bahan bakar bioetanol emisi CO2 nya lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil, karena dapat dianggap “Zero Net CO2”," ujar Iman, saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini.

"Emisi regional itu diakibatkan oleh sulfur yang dikandung bahan bakar fosil, emisi gas buang yang mengandung sulfur akan mengakibatkan hujan asam yang dapat merusak lingkungan sampai jamgkauan regional. Selain itu sulfur juga tidak baik untuk mesin dan pengolah gas buang seperti “ Three Way Catalyst"," kata Iman.

"Kemudian, untuk emisi lokal, karena bioetanol mengandung oksigen maka proses pembakarannya lebih baik, oleh sebab itu emisi lokal seperti CO, THC, dan partikelnya lebih rendah. Jadi bahan bakar nabati atau biofuel lebih ramah lingkungan baik, secara global, regional maupun lokal," ujarnya.

Jadi, anggapan bahwa emisi yang dihasilkan Pertamax Turbo lebih baik dibandingkan Pertamax Green 95 tidak sepenuh benar,walaupun angka oktannya lebih tinggi.

JAKARTA, investor.id - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang juga Ketua Kaukus Air DPR RI, Putu Supadma Rudana mengunjungi kapal OceanX, Ocean Explorer, atas undangan dari organisasi OceanX di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendukung kajian dan studi kelautan di Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Putu Rudana bersama delegasi menerima penjelasan dari Kapten Peter dan krunya yang berjumlah 30 hingga 70 orang. Kapal Ocean Explorer adalah sebuah vessel yang dilengkapi fasilitas canggih untuk melakukan penelitian kelautan, termasuk dua kapal selam yang mampu menyelam hingga kedalaman tertentu untuk mempelajari keanekaragaman hayati laut Indonesia.

"Kapal ini bisa kita lihat, mereka bisa sampai turun. Mereka punya dua kapal selam. Itu bisa turun sampai cukup dalam dan melihat Bio Diversity, Marine Bio Diversity yang ada di lautan Indonesia," kata Putu melalui keterangannya di Jakarta, Jumat, (12/7/2024). .

Kata dia, saat ini Pemerintah Indonesia sedang gencar melakukan studi dan kajian terhadap potensi kelautan yang dimiliki. Makanya, Putu menilai langkah ini sangat positif karena Indonesia merupakan negara maritim dengan dua pertiga wilayahnya berupa laut. Oleh karena itu, sangat penting melakukan perlindungan dan pengelolaan terhadap laut.

"Kita harus menjaga dan melindungi laut kita. Kapal ini sangat bermanfaat karena bisa digunakan untuk kajian, studi, dan melihat berbagai potensi kelautan, khususnya di Indonesia," jelas Legislator asal Bali ini.

Menurut dia, kapal ini tidak hanya berfungsi untuk melakukan penelitian ilmiah saja, tetapi juga untuk media. Salah satu tujuan dari kerja sama ini adalah mendokumentasikan keanekaragaman hayati laut Indonesia melalui berbagai media, termasuk video dan film. OceanX juga bekerja sama dengan sutradara terkenal Hollywood, James Cameron, untuk menggabungkan seni dan sains dalam menceritakan keindahan dan pentingnya laut.

"Ini merupakan mempertemukan antara art dan sains. Sains-nya bagaimana kajian atau mapping nya begitu penting. Tapi di sisi lain juga menyampaikan kepada publik, baik dalam bentuk video, youtube ataupun nanti kedepan harapannya ada satu film, yang menceritakan tentang laut, itu menjadi hal keniscayaan," jelas Putu.

Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Berkelanjutan ini juga menyoroti pentingnya teknologi canggih yang ada di kapal OceanX, karena mampu memantau dan memetakan kondisi laut, termasuk mendeteksi potensi bencana seperti pertemuan lempeng yang bisa memicu tsunami. 

“Dulu, untuk melihat ikan di berbagai perairan, kita harus langsung melihat ikannya. Tapi sekarang, dengan teknologi DNA air, kita bisa mengetahui kondisi laut dan jenis ikan yang ada di sana tanpa harus melihat langsung. Dengan memetakan permukaan lautan dan mendeteksi lempeng di laut, kita bisa melakukan mitigasi bencana lebih efektif. Teknologi ini sangat penting untuk perencanaan dan mitigasi bencana di masa depan,” ungkapnya.

Di samping itu, Putu mengatakan teknologi yang digunakan kapal OceanX juga sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia. Sebagai negara maritim, kata dia, sumber protein Indonesia banyak berasal dari laut. Sehingga, ia mengatakan dengan teknologi pemetaan yang canggih dapat memastikan keberlanjutan sumber daya laut dan menghindari eksploitasi berlebihan yang dapat merusak ekosistem.

“Kita ingin memastikan bahwa kerja sama dengan OceanX Explorer ini dapat mendukung keberlanjutan dan keamanan pangan kita, khususnya hasil laut. Kita menyebut kekayaan ini sebagai Marine Mega Biodiversity. Dan kerja sama antara Indonesia dan organisasi internasional ini baik untuk kepentingan pariwisata, diving, maupun keberlanjutan lingkungan laut,” jelas dia.

Maka dari itu, ia menyebut kunjungan kapal ini memungkinkan para ilmuwan untuk melakukan kajian dan pemetaan laut dengan lebih efisien. Makanya, ia mendorong kunjungan ini banyak kolaborasi antara ilmuwan, seniman, dan pemerintah dalam upaya melestarikan dan memanfaatkan sumber daya laut Indonesia secara berkelanjutan.

“Bayangkan, betapa kayanya lautan Indonesia dan semua berkolaborasi antara ilmuwan, seniman, dan pemerintah dalam upaya melestarikan dan memanfaatkan sumber daya laut Indonesia dari Aceh hingga Papua, termasuk kawasan indah seperti Kepulauan Komodo, Raja Ampat, dan Selat Banda,” jelas dia.

Selanjutnya, Putu juga menyoroti pentingnya Blue Carbon dan mitigasi bencana di perairan Indonesia. Menurutnya, Blue Carbon adalah konsep untuk mengelola karbon yang tersimpan di ekosistem laut seperti rumput laut (Sea Grass Meadows) dan pohon bakau (mangrove). 

“Laut memberikan kontribusi besar dalam perubahan iklim dengan mengcapture karbon atau emisi gas rumah kaca. Sea Grass Meadows dan mangrove mampu meng-capture karbon 35 kali lebih banyak dibanding hutan biasa,” kata Putu.

Selanjutnya, Putu menegaskan pentingnya keberlanjutan laut untuk generasi mendatang. Dengan adanya sinergi ini, Putu ingin memastikan laut di Indonesia tetap lestari dan terlindungi dari eksploitasi berlebihan, seperti fishing yang ekstrem atau penggunaan bahan peledak. “Makanya, regulasi harus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan laut kita,” tegas Putu.

Tak hanya itu, Putu juga menekankan pentingnya peran Indonesia dalam menjadi superpower kelautan dan karbon. Dalam kunjungan tersebut, Putu menyoroti potensi besar laut Indonesia dalam kontribusinya terhadap carbon capture dan mitigasi bencana. Menurut dia, bahwa laut Indonesia memiliki potensi besar dalam carbon capture melalui Seagrass Meadows dan mangrove. 

“Seagrass Meadows dan mangrove kita mampu meng-capture karbon 35 kali lebih efektif daripada hutan di darat. Ini adalah kekuatan besar yang harus kita manfaatkan dalam upaya carbon trading,” kata Anggota Komisi VI DPR RI ini.

Untuk itu, Putu mengatakan kerja sama dengan OceanX dalam mengatasi tantangan kelautan, termasuk overfishing dan pencemaran sampah di laut sangat penting guna memitigasi kerusakan laut. Dengan begitu, kata dia, perlu ada strategi jangka panjang dan komitmen dari pemerintah untuk menjaga kelestarian laut Indonesia.

“Kita perlu memastikan bahwa laut kita bersih dan tidak dieksploitasi secara berlebihan. Kita perlu roadmap yang jelas dan komprehensif untuk mengawal laut kita. Parlemen akan terus mendukung upaya ini dan memastikan bahwa Indonesia menjadi super power dalam bidang kelautan,” kata dia.

Oleh karenanya, Putu berharap agar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengambil peran strategis dalam penelitian dan pengembangan teknologi kelautan.

“BRIN harus terlibat aktif dalam penelitian ini. Kita perlu belajar dari teknologi yang dimiliki oleh OceanX dan memastikan kita bisa melakukan hal yang sama di masa depan,” pungkasnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Riau: Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki meyakini pembangunan pabrik minyak makan merah tidak bakal merugi karena sudah terintegrasi dari perkebunan, produksi (pabrik), hingga beredar di pasaran dengan mendapatkan izin edar.

"Jangan takut tidak laku, karena sudah banyak pengusaha yang mendengar tentang minyak makan merah ini. Di antaranya, pengusaha asal Malaysia," ujar Menkop UKM Teten Masduki, pada acara peletakan batu pertama (Ground Breaking) pembangunan pabrik kelapa sawit dan minyak makan merah di KUD Sumber Makmur, Desa Bukit Gajah, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Jumat, 12 Juli 2024.

Bahkan, pemerintah sudah menetapkan bahwa keberadaan pabrik minyak makan merah hanya dimiliki koperasi, bukan oleh usaha besar. "Oleh karena itu, penting bagi koperasi untuk mengelola pabrik secara profesional," jelas Menteri Teten.

Ground breaking pembangunan pabrik kelapa sawit dan minyak makan merah di KUD Sumber Makmur. (Foto: Dok. Kemenko UKM)
Menkop UKM menegaskan pihaknya akan melakukan pelatihan dan pendampingan bagi koperasi agar mampu mengelola pabrik secara profesional. "Kalau ada pengurus yang memiliki kemampuan profesional, silakan. Kalau tidak ada, rekrut dari luar," ujar Menteri Teten.

Menteri Teten menginginkan eksistensi pabrik minyak makan merah harus kompetitif. "Jadi, kita harus menyiapkan SDM yang baik dan kompeten dalam mengelola pabrik," ujar Menteri Teten.

Baca juga: Koperasi Jadi Masa Depan Ekonomi Indonesia

Lebih dari itu, Menteri Teten juga berharap pabrik minyak makan merah milik koperasi ini menjadi sarana petani sawit untuk naik kelas. "Jangan jadi petani terus, tapi harus sudah menjadi industriawan," ujar Menkop UKM.

Menteri Teten mengakui, selama ini kehidupan para petani sawit sudah cukup baik dari hasil penjualan tandan buah segar (TBS). "Tingkat kehidupan petani akan lebih meningkat lagi jika sudah mampu mengolah menjadi produk hilir," kata MenKop UKM.

Menteri Teten optimistis pembangunan pabrik minyak makan merah di Pelalawan ini bakal rampung tak lebih dari empat bulan saja. "Pembiayaannya bakal didukung dana bergulir dari LPDB KUMKM. Saya yakin ini tidak akan macet, karena pasti produknya kompetitif, dan kita bikin ini secara terintegrasi, dari kebun sampai pasarnya," kata MenKop UKM.

Dari sisi kesehatan, Menteri Teten menegaskan, minyak makan merah memiliki kandungan vitamin E dan A yang tinggi, sehingga nilai gizinya sangat baik untuk pengentasan stunting. "Sudah teruji sehat dan khasiatnya," ujar Menkop UKM.

Potensi besar

Ground breaking pembangunan pabrik kelapa sawit dan minyak makan merah di KUD Sumber Makmur. (Foto: Dok. Kemenko UKM)

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Pelalawan H Zukri menyatakan, potensi sawit di Provinsi Riau, terutama Pelalawan, sangat besar. Oleh karena itu, Bupati berharap pembangunan pabrik kelapa sawit dan minyak makan merah yang dikelola koperasi bisa lebih dari satu.

"Kami akan mencari koperasi yang mandiri dan sehat seperti KUD Sumber Makmur ini, yang selalu mendapat penghargaan, agar bisa membangun 2-3 lagi pabrik minyak makan merah," kata Zukri.

Dengan semakin banyaknya dibangun pabrik minyak makan merah, Bupati Pelalawan meyakini kejadian minyak goreng langka di Tanah Air, tidak akan terulang lagi. "Saya yakin itu bisa terwujud," kata Zukri.

Sementara itu, Ketua KUD Sumber Makmur Kuntadi menjelaskan, koperasinya sudah berdiri sejak 1993 dengan jumlah anggota 781 orang dan aset sebesar Rp31,4 miliar, memiliki beberapa unit usaha, antara lain Unit Simpan Pinjam (USP), unit Saprodi (sarana produksi), serta unit transportasi dan penjualan TBS.

Bahkan, keunggulan TBS yang dihasilkan koperasi ini di antaranya telah memiliki sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

"Oleh karena itu, kami sangat berharap bisa mendapat dukungan penuh dari LPDB KUMKM untuk pembiayaan pembangunan pabrik minyak makan merah di Pelalawan," ujar Kuntadi.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyoroti razia ponsel oleh personel Polres Ponorogo untuk mencegah judi online. Disebut melanggar hak atas privasi warga negara.

Mengacu pada Pasal 26 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), diatur mengenai kewajiban menghormati dan melindungi hak atas privasi seseorang yang mencakup beberapa hal. Meliputi, hak menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.

Hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai; serta hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Hal itu sejalan dengan perlindungan konstitusional terhadap diri pribadi seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan juga Pasal 29 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Bahkan, Pasal 32 UU HAM menjamin kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik, yang tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah menurut hukum.

Penegasan itulah yang kemudian menjadi rujukan pengaturan Pasal 30 UU ITE (juga diatur dalam Pasal 332 UU No. 1/2023 tentang KUHP), bahwa akses ilegal terhadap sistem elektronik orang lain dengan sengaja dan tanpa hak sebagai perbuatan pidana.

Perlu diketahui, penggeledahan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik, termasuk penyidik kepolisian.

Dalam hal ini, penyidik dapat memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.

Upaya ini hanya dilakukan dalam dua kondisi, yakni tertangkap tangan atau adanya izin dari ketua pengadilan negeri setempat.

Agar tindakan penggeledahan sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai bagian dari proses penyidikan, maka terlebih dahulu ada perbuatan pidana atau dugaan tindak pidana yang tengah disidik.

Artinya, penggeledahan menjadi salah satu upaya paksa terhadap tersangka, dalam rangka pencarian alat bukti.

“Oleh karena itu tindakan polisi menggeledah secara paksa seseorang di area publik, dan bukan bagian dari proses penyidikan, dapat dikatakan sebagai tindakan sewenang-wenang (arbitrary) terhadap privasi seseorang,” kata Direktur Eksekutif ELSAM Wahyudi Djafar dalam siaran pers, Jumat (12/7/2024).

Elsam juga menekankan beberapa hal atas pemberantasan judi online.

Pertama, perlunya kepolisian untuk secara konsisten memastikan penghormatan dan perlindungan hak atas privasi dalam seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian.

Kedua, Polri untuk melakukan penelaahan dan penyelarasan peraturan-peraturan internal kepolisian, dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelindungan hak atas privasi dan data pribadi.

Ketiga, kebutuhan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan hak atas privasi dan data pribadi dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Keempat, Polri secara aktif melakukan peningkatan kapasitas bagi para personelnya, terkait dengan pengetahuan mengenai kewajiban mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian.

Kelima, DPR dan Presiden menunda proses revisi UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi membongkar markas judi online yang di sebuah apartemen yang berada di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Mereka menemukan pelaku kerja sama dengan sindikat judi online Kamboja.

"Terkait dengan pengungkapan kasus tersebut, penyidik menemukan bahwa perjudian online tersebut merupakan sindikat internasional jaringan Kamboja," ujar Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Syahduddi dalam jumpa pers, Jumat (12/7).

Syahduddi menyebutkan para tersangka menyewakan situs-situs pemerintah telah diretas karena memiliki keamanan lemah kepada sindikat judol Kamboja.

"Ketika itu sudah berhasil dilakukan, maka para pelaku ini tinggal menyewakan alamat situs tersebut kepada para pemain judi online yang ada di negara Kamboja," terang Syahduddi.

"Dari hasil penyewaan tersebut, nilainya bervariasi, tergantung dari pada seberapa banyak situs tersebut dikunjungi ataupun dimainkan oleh para pemain judi online. Kisarannya antara Rp 3 juta sampai Rp 20 juta per harinya per situs yang disewakan," sambungnya.

Ketujuh tersangka FAF (26), AE (39), YGP (20), FH (21), GF (21), dan FAP (19), meraup keuntungan kurang lebih sekitar Rp 200 miliar dalam 3 bulan terakhir.

"Dalam periode tiga bulan terakhir, berdasarkan hasil pengembangan yang telah dilakukan oleh penyidik, ditemukan beberapa rekening yang berada di negara Kamboja, dengan jumlah perputaran uang sebanyak kurang lebih Rp 170.103.801.000," tambahnya.

Kepolisian pun telah menahan para tersangka di Polres Metro Jakarta Barat. Mereka terancam hukuman penjara 10 tahun penjara.

"Terhadap para pelaku, penyidik menjerat dengan pasal 45 ayat 3 juncto pasal 27 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan atau Pasal 303 KUHP tentang perjudian, dengan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara," kata Syahduddi.

Terkait sindikat di Kamboja, Bareskrim polri akan dilibatkan untuk mengungkapnya.

"Ya ini kan yang menjadi persoalan yang mengungkap kasus perjudian online yang bersifat lintas negara ini maka ini yang menjadi langkah kita selanjutnya. Untuk bagaimana kita melakukan upaya-upaya pengungkapan. Bekerja sama dengan kepolisian di daerah setempat kemudian ini juga menjadi hal yang perlu kita sampaikan kepada Bareskrim Polri untuk kita tindak lanjuti terkait tindak pidana yang melibatkan para pelaku kejahatan perjudian online lintas negara," tutupnya.

KOMPAS.com -BPJS Ketenagakerjaan, yang dulu dikenal sebagai BP Jamsostek, memiliki program Jaminan Pensiun (JP).

Dikutip dari informasi resmi, Jaminan Pensiun (JP) adalah salah satu perlindungan yang diberikan kepada peserta untuk mempertahankan kehidupan yang layak saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena sudah memasuki usia pensiun atau cacat total tetap.

Peserta Jaminan Pensiun BPJS terdiri dari pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelanggara negara.

Kategori pekerja pada penyelenggara negara meliputi CPNS, PNS, anggota TNI/Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, prajurit siswa TNI, peserta didik Polri, dan lainnya.

Sementara itu, pekerja selain penyelenggara negara antara lain, orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan miliki sendiri, perusahaan bukan miliknya, atau mewakili perusahaandi luar negeri.

Lantas, berapa iuran Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan?

Iuran program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan

Iuran program Jaminan Pensiun atau yang juga dikenal sebagai BPJS Pensiun untuk pekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebesar 3 persen, dengan rincian 2 persen ditanggung perusahaan dan 1 persen ditanggung pekerja.

Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan iuran Jaminan Pensiun terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.

Peserta akan mendapatkan manfaat uang tunai dari iuran yang dibayarkan. Manfaat uang tunai bisa diterima oleh peserta secara berkala setiap bulannya atau sekaligus.

Selain itu, uang tunai bisa diberikan kepada ahli waris bagi peserta yang sudah meninggal dunia.

Manfaat program ini akan dibayarkan pertama kali setelah dokumen pendukung secara lengkap dan pembayaran manfaat pensiun bulan berikutnya setiap tanggal 1 bulan berjalan.

Dalam hal peserta telah memasuki usia pensiun tapi masih diperkerjakan, maka peserta bisa memilih untuk menerima manfaat pensiun saat mencapai usia pensiun atau saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama tiga tahun setelah usia pensiun.

Lebih lanjut, manfaat uang tunai program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan mencakup:

• Pensiun hari tua: uang bulanan apabila peserta telah memenuhi iuran minimum 15 tahun atau setara 180 bulan saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia
• Pensiun janda/duda: uang bulanan untuk janda/duda yang berstatus ahli waris (terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan) sampai dengan meninggal dunia atau menikah lagi
• Pensiun cacat: uang bulanan apabila peserta mengalami cacat total tetap dan kejadian yang menyebabkan cacat total tetap terjadi paling sedikit 1 bulan menjadi peserta dan density rate 80 persen
• Pensiun anak: uang bulanan kepada anak dari ahli waris peserta (maksimal 2 orang yang didaftarkan pada program JP) sampai dengan usia 23 tahun, menikah, bekerja, atau meninggal dunia.

Demikian rangkuman informasi mengenai apa itu Jaminan Pensiun BPJS, iuran, hingga manfaatnya.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - NEW DELHI. India berencana merombak lebih dari 200 perusahaan milik negara agar lebih menguntungkan. Ini menandakan program privatisasi agresif Perdana Menteri Narendra Modi.

Program untuk memprivatisasi sebagian besar sektor negara di India senilai US$ 600 miliar yang diumumkan pada tahun 2021 berjalan melambat menjelang pemilihan umum pada April-Mei. Saat ini, rencana tersebut kemungkinan mendapat lebih banyak perlawanan setelah Modi kehilangan mayoritasnya di parlemen.

Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman seperti dikutip Reuters mengatakan, rencana tersebut akan diumumkan saat rilis anggaran tahunan pada tanggal 23 Juli. Sumber menyebut, rencananya akan ada penjualan sebagian besar tanah yang kurang dimanfaatkan oleh perusahaan dan ada monetisasi aset lainnya.

India menargetkan bisa mengumpulkan dana US$ 24 miliar pada tahun fiskal saat ini dan menginvestasikannya kembali dana di perusahaan.

JAKARTA, investor.id - Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2022 menyatakan indeks literasi dan inklusi keuangan pelajar masih rendah yaitu masing-masing 47,56% dan 77,80%. Indeks tersebut berada di bawah indeks literasi dan inklusi keuangan nasional, yaitu sebesar 49,68% dan 85,10%.

Survei ini menunjukkan masih cukup besar kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan yang mengindikasikan bahwa banyak masyarakat, termasuk pelajar, belum sepenuhnya memahami berbagai produk dan layanan keuangan yang mereka gunakan. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bagi seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, regulator hingga para pelaku usaha jasa keuangan.

Bank Mega Syariah turut mendukung dan berkontribusi perluasan akses keuangan untuk pelajar yang diiringi dengan upaya literasi keuangan. Upaya yang dilakukan termasuk memberikan pemahaman kepada pelajar tentang pengelolaan keuangan yang bijak. Selain itu, pelajar diperkenalkan dengan berbagai produk dan layanan perbankan syariah yang dapat mendukung aktivitas mereka sehari-hari.

Corporate Secretary Division Head Bank Mega Syariah Hanie Dewita dalam keterangannya menyatakan, edukasi keuangan perlu ditanamkan sejak dini. Melalui kegiatan literasi di berbagai sekolah mulai dari jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP dan SMA, Bank Mega Syariah fokus untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan keuangan yang diperlukan untuk masa depan yang lebih baik.

“Kami mendorong para pelajar dapat menanamkan kebiasaan menabung sejak dini. Selain itu, pengelolaan keuangan dan pemahaman produk jasa keuangan yang baik penting agar para generasi muda tidak terjebak pinjaman maupun judi online,” imbuh Hanie, Jumat (12/7/2024).

Sepanjang tahun 2023, Bank Mega Syariah telah memberikan literasi keuangan kepada lebih dari 1.300 pelajar dari 15 sekolah dasar dan menengah yang ada di berbagai kota di Indonesia. Tahun ini, Bank Mega Syariah semakin masif melakukan literasi kepada pelajar. Hingga Juni 2024, Bank Mega Syariah sudah menjangkau 16 sekolah dan lebih dari 1.500 pelajar.

“Bank Mega Syariah berkomitmen melakukan perluasan akses keuangan untuk pelajar yang diiringi dengan literasi keuangan. Hal ini sebagai bentuk dukungan kami kepada upaya pemerintah untuk mencapai tingkat inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024,” jelas Hanie.

Selaras dengan program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar), Bank Mega Syariah juga membantu para kelompok pelajar untuk membuka rekening tabungan simpanan pelajar (SimPel). Program Kejar merupakan salah satu bentuk aksi gerakan pelajar menabung dalam rangka implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung.

Bank Mega Syariah fokus memperluas jangkauan wilayah ke berbagai Kota di Indonesia. Ditargetkan number of account (NoA) dan volume tabungan pada tahun 2024 dapat tumbuh masing-masing lebih dari 30% dan 10% dibandingkan tahun 2023.

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Beban utang perusahaan pelat merah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk membengkak, salah satunya imbas dari buruknya perencanaan pelaksanaan proyek kereta cepat Whoosh. Direktur Utama Wijaya Karya, Agung Budi Waskito mengaku beban bunga utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tergolong cukup tinggi. Hal itu praktis membebani kinerja keuangan perseroan dan berkontribusi dalam mencatatkan rugi pada tahun buku 2023.

WIKA membukukan utang sebesar Rp56 triliun hingga akhir 2023. Fundamental keuangan perusahaan bergejolak lantaran beban bunga akibat nilai utang bernilai fantastis. Hal tersebutlah lah yang membuat emiten konstruksi pelat merah ini menanggung kerugian sepanjang tahun lalu sebesar Rp7,12 triliun atau naik 11,86% dari rugi di 2022 yakni Rp59,59 miliar.

"Kita itu memang yang paling besar karena dalam penyelesaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang memang dari penyertaan saja kita sudah Rp6,1 triliun, kemudian yang masih dispute atau kita belum dibayar sekitar Rp5,5 triliun. Sehingga hampir Rp12 triliun," ujar Agung Budi di DPR, dikutip Jumat (12/7/2024).

Agung mengaku tingginya penyertaan untuk proyek kereta cepat ini membuat perseroan rajin menerbitkan obligasi untuk mendapatkan pinjaman. Bahkan total beban bunga yang ditanggung perseroan lewat penerbitan obligasi tembus Rp11 triliun.

"Sehingga memang dengan pinjaman yang cukup besar ini di dalam laporan tadi ada dua komponen. Pertama adalah beban bunga yang memang cukup tinggi. Yang kedua adalah beban lain-lain di antaranya mulai tahun 2022 itu kita juga sudah mulai mencatat adanya kerugian dari PSBI atau Kereta Cepat yang tiap tahun juga cukup besar," jelasnya.

Agung menambahkan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini perseroan menjadi anggota konsorsium dibalik pembentuk PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Selain WIKA yang memiliki saham sebanyak 39,12%, konsorsium itu juga melibatkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) dengan porsi kepemilikan 51,37%, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I dengan porsi 1,21%, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan porsi 8,3%.

Selanjutnya, pada tahun 2015 PBSI dan Konsorsium asal China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd, membentuk sebuah perusahaan patungan yang diberinama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan bahwa belum ada pembatasan pembelian bakar bakar minyak (BBM) subsidi di 17 Agustus 2024.

"Nggak ada batasan di 17 Agustus, masih belum (ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi) ini kok," kata Arifin di Jakarta, dilansir Antara, Junat, 12 Juli 2024.

Sebelumnya, wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Dia mengatakan, pihaknya masih mempertajam data dan kendaraan yang berhak menerima, sehingga jika kebijakan itu diterapkan maka benar-benar tepat sasaran.

"Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam dulu datanya. Nggak ada yang berubah, nggak ada yang naik. Kita lagi mempertajam dulu ininya (datanya), kita mempertajam dulu datanya. Kita kan mau tepat sasaran, (jadi) kita perdalam lagi (datanya)," ujar Arifin.

Lebih lanjut ia juga menuturkan bahwa saat ini pemerintah masih memproses revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Baca juga: Pertamina Tunggu Arahan Jalankan Pembatasan Pembelian BBM Subsidi

Revisi Perpres masih dibahas

Ia menyebutkan, revisi Perpres itu masih dalam pembahasan di tiga kementerian yaitu Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Ini mau di ini dulu (dibahas), masih di antara tiga Menteri, baru ke (Menteri) Perekonomian," imbuh dia.

Skema pembatasan nantinya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri (Permen). Pada Permen ini bakal diatur terkait jenis kendaraan yang bisa menggunakan BBM subsidi.

"Ya nanti kan kita ajuin melalui Permen, tapi kan memang harus tepat sasaran, mana yang memang (harus terima), kendaraan jenis apa yang dapat. Kalau yang komersial nggak," ucap dia.

(ANN)