REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta memastikan bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk tahap I gelombang dua akan cair pada Jumat (12/7/2024) sore. Pencairan itu dilakukan setelah Disdik melakukan verifikasi terhadap para penerima manfaat.

"Hari ini (KJP) cair. Untuk KJP insyaallah sore ini bisa dicek dan cair," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat siang.

Ia menjelaskan, dalam tahap I gelombang dua itu terdapat sekitar 130 ribu calon penerima KJP. Namun, setelah dilakukan verifikasi, hanya ada sekitar 73.506 ribu penerima KJP yang disetujui, karena dinilai layak menerima KJP. Sementara sekitar 53 ribu orang dinyatakan tidak layak untuk menerima KJP.

Budi meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP. Keterlambatan itu terjadi lantaran Disdik mesti memastikan bantuan yang disalurkan itu tepat sasaran.

"Mohon maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP Plus," ujar dia.

Dengan pencairan tahap I gelombang dua, total penerima dana KJP tahap I sebanyak 533.649 siswa. Sebelumnya, pencairan KJP tahap I gelombang pertama kepada 460.143 penerima telah lebih dulu dilakukan pada bulan lalu.

Budi menegaskan, program KJP yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ini bersifat dinamis. Artinya, bantuan KJP diberikan dengan menyesuikan kondisi perekonomian masyarakat, sehingga jumlah penerima bergerak secara fluktuatif. Hal itu didasari status sosial dan pendapatan ekonomi penerima yang akan terus diperbarui secara berkala.

"Penentu penerima akan selalu dievaluasi dan verifikasi dengan melibatkan tim gabungan terdiri dari berbagai stakeholder terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, Badan Pendapatan Daerah, serta Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta," kata Budi.

Ia menyebutkan, bantuan KJP itu mungkin dinilai tidak seberapa bagi kalangan tertentu. Namun, bantuan itu disebut sangat berharga untuk warga miskin.

"Oleh karenanya, maksimalkan penggunaan untuk keperluan pendidikan anak, agar masa depan keluarga nantinya bisa lebih sejahtera melalui kesuksesan anak dari pendidikan," ujar dia.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menilai kebijakan pengenaan tarif pajak yang tinggi untuk sejumlah kegiatan hiburan bakal berdampak negatif bagi bisnis pariwisata nasional.

Merujuk Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentangHubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) Pasal58 ayat 2, khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

Pemerintah yang diwakilkan Kementerian Keuangan pun baru-baru ini meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil undang-undang tersebut.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Maulana Yusran mengatakan, pariwisata pada dasarnya merupakan sebuah ekosistem besar yang terdiri dari berbagai sektor industri yang saling berkaitan satu sama lain.

Adanya pemberlakuan tarif pajak yang tinggi terhadap beberapa kegiatan yang dianggap sebagai hiburan justru bisa menggerus daya saing pariwisata itu sendiri. Apalagi, sudah menjadi fakta bahwabelakangan ini sektor pariwisata Indonesia kalah saing dengan beberapa negara tetangga akibat perbedaan besaran pajak.

Orang-orang pun menjadi cenderung menghindari kunjungan ke tempat karaoke, diskotek, bar, hingga spa karena tarifnya berpotensi melambung. Dari situ, pendapatan tempat-tempat usaha seperti itu terancam merosot dan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup para tenaga kerja di sana.

“Pemerintah tidak bisa serta merta menaikkan pendapatan fiskal, sementara ada industri yang kolaps akibat kebijakan tersebut. Mestinya pemerintah bisa membuat kebijakan yang menumbuhkan daya saing,” ungkap dia, Jumat (12/7).

Pengenaan tarif pajak yang tinggi juga belum tentu efektif implementasinya di lapangan. Risiko penyelewengan izin usaha terkait hiburan bisa saja terjadi dengan tujuan menghindari pajak tinggi. Hal tersebut bahkan sudah terjadi ketika tarif pajak hiburan belum dinaikkan pemerintah.

“Di daerah-daerah tertentu ada saja kasus di mana KBLI-nya (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) bisnis kafe, tapi yang beroperasi justru menyerupai diskotek,” ujar dia memberi contoh.

GIPI juga mempertanyakan alasan pemerintah ngotot mengenakan tarif pajak yang tinggi untuk sejumlah hiburan. Asal tahu saja, pemerintah beralasan bahwa aktivitas-aktivitas diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa merupakan gaya hidup (lifestyle) dan bukan basic needs yang dibutuhkan dalam kehidupan seperti sandang, pangan dan papan.

Alasan tersebut dinilai tidak relevan karena seolah-olah hanya konsumen kelas atas saja yang dapat mengakses layanan-layanan tersebut.

GIPI: Tingginya Pajak Karaoke Hingg Spa Berdampak Negatif untuk Bisnis Hiburan

Bisa Mempengaruhi Daya Saing Pariwisata Nasional

Bisnis.com, JAKARTA -- Damri menyampaikan pemanfaatan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai senilai Rp1 triliun untuk tahun anggaran 2025 difokuskan dalam melakukan peremajaan bus-bus milik perseroan.

Corporate Secretary Damri Chrystian R. M. Pohan menjelaskan PMN sebesar Rp1 triliun yang diberikan kepada perseroan akan alokasikan membeli alat produksi untuk dioperasikan di jalur perintis dan koridor PT Transportasi Jakarta.

Secara keseluruhan, Dana PMN digunakan untuk peremajaan bus angkutan perintis di 3TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan, Perbatasan) dan pengadaan bus listrik.

Secara rinci, paparnya, peremajaan bus angkutan perintis menggunakan dana PMN senilai Rp490 miliar, sedangkan untuk pengadaan bus listrik senilai Rp510 miliar.

"Terwujudnya peremajaan bus angkutan perintis akan membuka akses bagi masyarakat sehingga meningkatkan konektivitas di kawasan 3TP, membuka peluang pertumbuhan ekonomi, hingga pendidikan daerah melalui kemudahan pergerakan bagi manusia dan barang," ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (12/7/2024).

Pohan melanjutkan bahwa dana PMN tersebut juga diperuntukan pengadaan bus listrik dalam rangka mendukung program pemerintah menghasilkan bebas emisi.

Dia meyakini dengan memiliki bus listrik melalui penerimaan PMN bisa turut memperkuat upaya perseroan dalam mengakselerasi pemulihan kinerja perusahaan secara bertahap karena memiliki nilai tambah yang cukup besar.

Tahapan penggunaan dana PMN ini dijalankan melalui tahapan proses yang mengedepankan prinsip kehati-hatian serta pemenuhan terhadap aspek kepatuhan yang berlaku.

Dia pun menegaskan alokasi ini merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada BUMN yang mendapat amanah mengembangkan inovasi sarana transportasi umum.

"Diterimanya dana PMN ini menjadi capaian bagi perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara atau BUMM transportasi jalan tunggal dalam memberikan kontribusi optimal bagi masyarakat dengan menyediakan sarana transportasi yang aman, selamat, dan berdaya saing," katanya.

Perseroan juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan yang memberikan dukungan penuh terhadap perseroan dalam upaya menciptakan penggabungan Perum PPD ke dalam Perum Damri.

JAKARTA - PTPN IV Regional I tercatat telah merealisasikan 744,93 Ha lahan peremajaan sawit rakyat sampai dengan Juli 2024. Hal ini disampaikan Region Head PTPN IV Regional I Medan, Ahmad Gusmar Harahap dalam rangkaian rapat kerja Board Of Regional Management dengan Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV, Irwan Perangin-angin.

Diterangkan target yang dibebankan kepada Regional I adalah + 500 Ha untuk lahan Peremajaan Sawit Rakyat sudah terlampaui di Periode Juli 2024 seluas 744,93 Ha. Hal ini menurut Gusmar sebagai bukti sinergitas dan kolaborasi secara internal PTPN IV Head Office Jakarta dan Regional I Medan.

Sekaligus juga bentuk sinergitas dan kolaborasi eksternal dari PTPN IV dengan para pemangku kepentingan yang ada, khususnya dalam pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi PSR Pola Kemitraan Kerjasama antara PTPN IV dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia (ASPEKPIR Indonesia) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024 di Le Polonia Hotel & Convention Medan, yang dihadiri sebanyak lebih dari 100 Petani PIR dari Provinsi Sumatera Utara dan 50 Petani PIR dari Provinsi Aceh.

"Total realisasi Peremajaan Sawit Rakyat yang telah mendapat Rekomtek Dirjenbun dan pencairan dana seluas 744,93 Ha dengan rincian seluas + 496,68 Ha sedang melakukan pengolahan lahan," ungkap Region Head Regional I, Ahmad Gusmar Harahap.

Rinciannya masing-masing untuk 4 (empat) Koperasi yaitu Koperasi Konsumen KUD Aek Raso, Koperasi Meranti Sawit Makmur, Koperasi Produsen Ika Sapatani, Koperasi Produsen Nahoda Agro Mandiri. Sedangkan untuk yang sudah realisasi penanaman adalah seluas + 248, 35 Ha masing-masing untuk GAPOKTAN Aek Raso Maju Bersama, Poktan Pasir Tuntung Jaya dan Koperasi Produsen Bilah Agro Mandiri.

"Ditargetkan bulan November 2024 akan selesai dilakukan penanaman keseluruhan Lembaga Pekebun yang telah Rekomtek seluas 744,93 Ha," tambah Gusmar Harahap.

Christian Orchard Perangin-Angin selaku Kepala Bagian Sekretariat & Hukum PTPN IV Regional I menerangkan, dengan keberhasilan peningkatan perekomonian Masyarakat dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat di PTPN IV Regional I seluas 744,93 Ha ini menunjukkan bahwa Perusahaan konsisten untuk menjaga tata kelola sawit dan konsisten bersinergi dengan Masyarakat.

Sehingga kehadiran PTPN IV Regional I ini memiliki arti dan manfaat yang besar bagi Masyarakat yang ada di sekitar Perusahaan, sekaligus juga membuktikan bahwa PTPN IV Regional I konsisten dan terus berupaya untuk mendorong perkembangan aspek sosial khususnya untuk Komoditas Perkebunan.

Ke depannya PTPN IV Regional I akan tetap konsisten untuk membangun Peremajaan Sawit Rakyat untuk Kelompok Petani, Koperasi dan Gabungan Kelompok Tani, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance (GCG).

"Tujuan dari pelaksanaan peningkatan perekonomian masyarakat dalam bentuk Program Peremajaan Sawit Rakyat dapat terlaksana dan memberi manfaat bagi Masyarakat, namun tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku," tutup Christian mengakhiri wawancara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi akan menutup Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta dan menerapkan rekayasa lalu lintas di tengah perhelatan lomba balap sepeda “Sudirman Loop” pada Sabtu (13/7/2024).

Penutupan jalan rencananya dilakukan selama 10 jam. Jalan yang akan ditutup mulai dari Bundaran Senayan hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI).

"Kami akan mensterilkan mulai pukul 03.00-13.00 WIB. Sterilisasi jalan dimulai dari Bundaran Senayan sampai Bundaran HI,” Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Latif Usman kepada wartawan, Jumat (12/7/2024).

Polisi pun telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk kendaraan pribadi dan angkutan umum sepanjang perlombaan balap sepeda dalam rangka HUT Bhayangkara ke-78 itu berlangsung.

Latif pun menyarankan agar masyarakat menghindari Jalan Sudriman-Thamrin. Ia meminta maaf kepada pengguna jalan yang terganggu terkait adanya kegiatan tersebut.

“Kami juga mensterilkan jalur busway. Kami sudah berkoordinasi supaya Transjakarta sementara waktu tak beroperasi di sepanjang lintasan balap,” kata Latif.

Berikut daftar skema pengalihan arus lalin :

1. Arus lalu lintas dari arah Jalan MH Thamrin yang menuju Jalan Jenderal Sudirman dialihkan ke Jalan Imam Bonjol;

2. Arus lalu lintas dari arah Jalan Imam Bonjol yang menuju Jalan Bundaran HI dan Jalan Pamekasan dialihkan ke Jalan Agus Salim dan arus lalu lintas dari arah Jalan Agus Salim yang menuju Jalan Bundaran HI dan Jalan Pamekasan dialihkan ke Jalan Imam Bonjol;

3. Arus lalu lintas dari arah Jalan Galunggung yang menuju Jalan Jenderal Sudirman dialihkan kembali ke Jalan Galunggung;

4. Arus lalu lintas dari arah Jalan Prof. Dr. Satrio atau Casablanca yang menuju jalan Jenderal Sudirman dialihkan ke jalan KH Mas Mansyur atau Tanah Abang;

5. Arus lalu lintas dari arah Jalan KH Mas Mansyur yang menuju Jenderal Sudirman dialihkan kembali ke Jalan KH Mas Mansyur;

6. Arus lalu lintas dari arah Jalan Benhil yang menuju Jalan Jenderal Sudirman dialihkan kembali ke jalan Benhil;

7. Arus lalu lintas dari arah arah Barat Gatot Subroto yang menuju Jalan Jenderal Sudirman diluruskan ke Jalan Gatot Subroto arah timur dan Arus lalu lintas dari arah timur Gatot Subroto yang menuju jalan Jenderal Sudirman diluruskan ke Jalan Gatot Subroto Arah Barat;

8. Arus lalu lintas dari arah Jalan Pintu 1 Senayan yang menuju Jalan Jenderal Sudirman dialihkan kembali ke Jalan Pintu 1 Senayan;

9. Arus lalu lintas dari arah Jalan Senopati yang menuju Jalan Jenderal Sudirman dialihkan ke Jalan Sisingamangaraja atau Jalan Hang Lekir;

10. Arus lalu lintas dari arah Jalan Pattimura yang menuju Jalan Jenderal Sudirman dialihkan ke Jalan Sisingamangaraja atau Jalan Hang Lekir;

11. Arus lalu lintas dari arah Jalan Sisingamangaraja yang menuju Jalan Jenderal Sudirman dialihkan ke Jalan Hang Lekir;

12. Arus lalu lintas dari arah Jalan Asia Afrika yang menuju Jalan Jenderal Sudirman dialihkan ke Jalan Hang Lekir.

(Reporter : Dzaky Nurcahyo | Editor : Jessi Carina)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Bandung putuskan menunda sidang gugatan ratusan nasabah terhadap sebuah perusahaan asuransi, Selasa (09/07/2024).

Bukan tanpa sebab, majelis Hakim menunda persidangan dikarenakan pihak tergugat, dalam hal ini perusahaan asuransi Bumi Putra sebagai pihak tergugat tidak menghadiri persidangan yang sebelumnya sudah di jadwalkan oleh pengadilan pada hari Selasa ini.

Gugatan terjadi karena pihak asuransi belum bisa membayarkan manfaat kepada pemegang polis yaitu Pengsiunan PT INTI yang di ikut sertakan oleh perusahaan sebagai peserta asuransi jaminan hari tua secara kolektif.

Sidang pada Selasa siang beragendakan pemanggilan para saksi dari pemegang polis pengsiunan karyawan serta regulator Keuangan yaitu OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan pihak tergugat yaitu perusahaan asuransi. Namun, sidang ditunda karena tergugat tidak hadir. Penundaan itu menyebabkan para nasabah kecewa.

Ratusan nasabah yang merupakan pensiunan dari perusahaan PT INTI ini sudah mengikuti proses hukum selama 1 tahun lebih dan belum mendapatkan kejelasan terkait pembayaran atas hak manfaat dari produk asuransi tersebut dan sidang akan kembali digelar pada Selasa depan, satu minggu setelah diundur waktu dengan agenda yang sama.

Hengki Candra Buana pensiunan karyawan PT INTI menyampaikan kekecewaannya setelah keluar dari ruang sidang lV Soebekti.

Saat di temui awak media, dirinya menyampaikan bahwa agenda sidang dalam menghadirkan saksi ini sudah dua kali berlangsung, tetapi selalu tidak dihadiri oleh pihak perusahan asuransi Bumi Putra begitupun dengan OJK, sehingga minggu depan merupakan jadwal yang di berikan untuk ke 3 kalinya," ungkap Hengki

Lebih lanjut Hengki sebagai perwakilan dari mantan pegawai PT INTI mengatakan, bahwa proses gugatan ini sudah berlangsung selama satu tahun lebih, terhitung dari 3 juli 2023 yang mana saya bersama rekan-rekan setelah pensiun pada bulan Juli tahun 2018 dan juga karyawan yang terakhir pensiun pada bulan januari tahun 2024 ini dengan total jumlah 491 orang belum mendapatkan manfaat asuransi jaminan hari tua dari Bumi Putra.

"Saya berharap bersama rekan rekan yang lain, perusahaan asuransi Bumi Putra bisa secepatnya menyelesaikan kewajibannya untuk memberikan hak kami, sehingga ada kejelasan dan permasalahan ini cepat beres," ujarnya.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, hidroponik telah menjelma menjadi tren pertanian yang digemari masyarakat, terutama pasca pandemi Covid-19. Tak hanya memanfaatkan lahan sempit di pekarangan rumah, metode pertanian ini juga membuka peluang ekonomi baru bagi banyak orang.

Melihat fenomena tersebut, Pertamina Grup melalui subholding PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) - Unit Dumai dan Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) melalui subholdingnya, menjalankan program Desa Energi Berdikari (DEB) dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk mendukung kebutuhan energi di masyarakat desa.

Salah satu program DEB itu dilakukan Pertamina Group di Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai. Di sini PT KPI Unit Dumai dan Pertamina NRE membangun PLTS untuk kelompok Kesehatan Ibu dan Buah Hati (Sehati),.

Kelompok Sehati merupakan kelompok masyarakat binaan KPI yang membudidayakan selada dan sawi melalui media tanam hidroponik. Kelompok ini mampu menghasilkan puluhan kilogram sayuran dalam satu bulan dari "Green House" masing-masing anggota kelompok.

"Sejak tahun 2022, tepatnya bulan November, kami mulai budidaya tanaman hidroponik berkat dorongan dan pembinaan yang diberikan PT KPI Unit Dumai," kata Yani, salah satu anggota kelompok sehati sebagai pegiat hidroponik

Lewat budidaya hidroponik, ia merasakan banyak manfaat. Mulai dari pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari, penguatan gizi dalam kegiatan posyandu kelompok sehati, hingga membantu perekonomian sekitar Rp1.000.000 setiap bulan.

"Tantangan dari budidaya hidroponik ia adalah pengeluaran akan kebutuhan listrik dalam operasionalnya" tambah Yani.

Terkait program DEB untuk kelompok Sehati, PT KPI dan Pertamina NRE melakukan penyerahan PLTS off-grid dengan kapasitas 2,2 kWp & 5 kWh battery storage secara simbolis berlangsung di Aula Kantor Lurah Tanjung Palas, Kota Dumai, Selasa (9/7).

Pembangunan PLTS di Dumai ini melengkapi aksi Pertamina Grup dalam membangun fasilitas EBT di desa-desa yang membutuhkan akses EBT, setelah sebelumnya membangun fasilitas serupa di Kabupaten Tanggamus Lampung, Muara Enim, Bali, Aceh, dan puluhan desa lainnya di Indonesia. Pembangunan fasilitas EBT itu merupakan bagian dari konsep program DEB yang digencarkan Pertamina Group.

Corporate Secretary Pertamina NRE, Dicky Septriadi, menyatakan bahwa Pertamina NRE berkomitmen serius mengajak masyarakat bersama Pertamina Group untuk aktif mengembangkan energi baru terbarukan.

"Kami bangga dengan kerjasama ini dan berharap semakin banyak lokasi yang bisa kami dukung dalam memanfaatkan energi terbarukan serta mengedukasi masyarakat tentang transisi energi," jelas Dicky.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations, & CSR PT KPI Unit Dumai, Agustiawan menambahkan bahwa Pertamina terus bersinergi untuk membangun desa-desa di Indonesia dengan menyediakan energi baru dan terbarukan sebagai alternatif pengganti energi fosil.

Menurutnya, saat ini Pertamina melalui sinergi dengan unit operasinya telah membangun 3 unit PLTS yang tersebar di beberapa titik di Kota Dumai. Pembangunan 3 unit PLTS itu dilakukan melalui program pembinaan TJSL yang dimiliki oleh Kilang Pertamina Dumai.

"Kami berharap bantuan PLTS ini dapat dimanfaatkan dan dijaga dengan baik agar manfaatnya dapat terus dinikmati," ujar Agustiawan.

Adapun, Zainur, Camat Dumai Timur menyampaikan apresiasinya atas bantuan yang diberikan Pertamina NRE dan PT KPI Unit Dumai. Menurutnya, apa yang telah dibangun dan dibina Pertamina Group sudah berjalan lancar dan cukup membantu perputaran perekonomian masyarakat dan PKK.

"Sosialisasi yang kita terima hari ini kiranya dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penggiat pelaksana hidroponik memanfaatkan energi bersih yang ada di Kecamatan Dumai Timur. Semoga kegiatan ini lebih baik dan positif ke depannya," tutur Zainur.

Mengenai hal ini, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, Pertamina mendukung inisiatif pengembangan energi baru terbarukan serta dekarbonisasi yang dilakukan oleh Pertamina NRE dan KPI tersebut.

Menurutnya, upaya itu mencerminkan komitmen Pertamina Grup dalam sosialisasi pemanfaatan energi transisi, sekaligus memberi kesadaran bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penurunan emisi.

"Pertamina mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat untuk ikut dalam upaya dekarbonisasi, salah satunya dengan penggunaan energi baru terbarukan. Program ini tak hanya bermanfaat dalam menjaga keseimbangan lingkungan, juga membantu masyarakat untuk memajukan perekonomiannya," jelas Fadjar.Inisiatif-inisiatif dalam pengembangan energi baru dan terbarukan serta dekarbonisasi yang dilakukan Pertamina NRE dan KPI juga bagian terintegrasi dari implementasi aspek environmental, social, and governance (ESG) serta dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama tujuan ke-13, yaitu penanganan perubahan iklim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan Pro Jokowi (Projo) menyatakan wacana perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tidak bisa dianggap sebagai bagi-bagi jabatan.

"Kalau yang saya dengar dari wacananya ini ubahan dari satu lembaga yang namanya Wantimpres, setahu saya. Ubahan dari Lembaga Wantimpres yang saya pikir enggak bisa juga divonis sebagai satu upaya untuk bagi-bagi jabatan," kata Bendahara Projo Panel Barus di DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).

Panel mengatakan, revisi UU Wantimpres ini baru sampai pada tahap persetujuan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk dibawa ke rapat paripurna. Artinya, proses revisi masih panjang.

Ia pun belum mengetahui lebih lanjut seperti apa fungsi DPA ke depan seusai UU Wantimpres direvisi.

"Kita juga belum melihat seperti apa fungsi DPA ke depan, harus ada yang diubah juga secara UU-nya. Itu kan masih berproses di legislatif. Jadi tidak bisa buru-buru kita vonis bahwa ini a, b, dan z," tuturnya.

Kendati demikian, ia menekankan akan mendukung langkah Presiden Joko Widodo ke depan setelah pensiun, termasuk jika memilih untuk duduk di Dewan Pertimbangan Agung.

Di sisi lain, Projo juga mendukung Presiden Jokowi untuk memimpin partai politik.

"Kalau kemudian langkah politik yang dipilih Pak Jokowi ke depan pada akhirnya dia akan ada di satu lembaga yang namanya DPA, Projo akan mendukung semua langkah-langkah politik Pak Jokowi," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengingatkan agar revisi UU Wantimpres jangan sekadar untuk bagi-bagi kekuasaan.

Pasalnya, publik mulai menduga ada tujuan bagi-bagi kekuasaan di balik revisi UU Wantimpres yang pembahasannya dikebut satu hari oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR hingga diputuskan akan dibawa ke paripurna dan menjadi insiatif dari parlemen tersebut.

“Tapi jangan sampai ada kesan bahwa DPA ini justru ingin mengakomodasi kelompok politik yang jauh lebih besar. Kan itu yang mestinya harus dihindari,” kata Adi kepada Kompas.com, Rabu (10/7/2024).

Adi juga mempersoalkan salah satu poin revisi yakni perubahan nomenklatur Wantimpres menjadi DPA.

Padahal, DPA sudah dihapus lewat amendemen keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Lalu, tugas dan fungsinya digantikan oleh Wantimpres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Selain itu, Adi menyebut, wacana menghidupkan kembali DPA adalah kelanjutan dari ide presidential club yang ingin mengakomodasi para mantan presiden, sehingga memberikan kontribusi pemikiran sampai gagasan untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Wajar kalau publik melihat sebenarnya belakangan ini perubahan Wantimpres ke DPA ini bagian dari untuk memperbesar koalisi dengan cara merangkum pikiran-pikiran yang dinilai kontributif untuk pemerintahan yang akan datang, tetapi itu tadi kesan bagi-bagi kekuasaan itu harus bisa diminimalisir dan bahkan dihilangkan," ujar Adi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah berakhirnya operasional pendorongan jamaah Gelombang II dari Makkah ke Madinah pada Sabtu (13/7/2024), pelayanan kesehatan Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Makkah pun berakhir. Sedangkan jamaah yang masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS) akan dilayani hingga 23 Juli 2024.

Anggota Media Center Kementerian Agama Widi Dwinanda mengatakan, jika jamaah dinyatakan sembuh di RSAS, mereka akan dievakuasi oleh tim Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah dan KKHI Madinah.

“Jika tim KKHI telah menyelesaikan tugasnya pada penyelenggaraan tahun ini, jamaah haji yang masih berada di RSAS akan diserahkan kepada Kantor Urusan Haji dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI),” ujar Widi dalam keterangan resmi Kemenag, Jumat (12/7/2024).

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), kata Widi, kembali mengingatkan jamaah haji Indonesia agar mengindahkan jadwal penerbangan kepulangan ke Tanah Air yang telah ditentukan dan telah disosialisasikan perangkat kloter.

“Prioritaskan waktu untuk kesiapan kepulangan dengan tidak bepergian seperti city tour dan aktivitas belanja sehari sebelum kepulangan, sehingga tidak terjadi ada jamaah tertinggal pesawat,” ucap dia.

Menunggu kepulangan ke Tanah Air, PPIH juga mengimbau jamaah haji untuk tidak berlebihan dalam menjalankan aktivitas pada hari-hari terakhir di Makkah dan Madinah.

“Tetap mengenakan alat pelindung diri untuk menghindari sengatan matahari langsung saat ke masjid dan kembali ke hotel, terutama di siang hari, minum cukup sehingga terhindar dari dehidrasi,” kata Widi.

Jika ingin melakukan ibadah sunah, city tour, atau ziarah di sekitar Kota Makkah dan Madinah, lanjut dia, maka jamaah diimbau untuk memeriksa kesehatannya terlebih dahulu. "Jika tidak memungkinkan, dalam kondisi sakit untuk ziarah, jangan memaksakan diri agar kesehatan jamaah haji terjaga sampai pulang ke Tanah Air,” jelas dia.

Dia menambahkan, hingga Kamis (11/7/2024) pukul 21.00 Waktu Arab Saudi (WAS), jamaah haji dan petugas yang telah diterbangkan ke Tanah Air berjumlah 144.706 orang tergabung dalam 369 kelompok terbang.

Pada Jumat (12/7/2024) hari ini terdapat 20 kelompok terbang, dengan jumlah jamaah haji sebanyak 7.976 orang. Mereka telah dan akan diterbangkan ke Tanah Air, dengan rincian sebagai berikut:

1. Debarkasi Balikpapan (BPN) sebahyak 324 jamaah atau satu kloter.

2. Debarkasi Batam (BTH) sebanyak 450 jamaah atau satu kloter.

3. Debarkasi Aceh (BTJ) sebanyak 393 jamaah atau satu kloter.

4. Debarkasi Jakarta Pondok Gede (jkg) sebanyak 833 jamaah atau dua kloter.

5. Debarkasi Jakarta Bekasi (JKS) sebanyak 880 jemaah atau dua kloter.

6. Debarkasi Medan (KNO) sebanyak 360 jamaah atau satu kloter.

7. Debarkasi Padang (PDG) sebanyak 393 jamaah atau satu kloter.

8. Debarkasi Palembang (PLM) sebanyak 450 jamaah atau satu kloter.

9. Debarkasi Solo (SOC) sebanyak 1.440 jamaah atau empat kloter.

10. Debarkasi Surabaya (SUB) sebanyak 1.113 jamaah atau tiga kloter.

11. Debarkasi Makassar (UPG) sebanyak 900 jamaah atau dua kloter.

12. Debarkasi Kertajati (KJT) sebanyak 440 jemaah atau satu kloter.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Dalam era digital yang terus berkembang, kemampuan mengelola keuangan dengan bijak menjadi semakin penting. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, Universitas Esa Unggul bekerjasama dengan Adakami melaksanakan Seminar dengan tema “Peran Komunikasi dalam Menciptakan Generasi Bijak Finacial".

Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan memampukan generasi muda untuk mengelola keuangannya dengan bijak, terutama di era digital yang penuh peluang dan tantangan.

Rektor Universitas Esa Unggul r. Ir. Arief Kusuma A.P. ST., MBA., IPU, ASEAN Eng mendorong masyarakat khususnya mahasiswa yang lebih sadar finansial dengan fokus pada tiga pilar utama.

"Pertama literasi keuangan. Memberikan pemahaman dasar tentang konsep keuangan seperti penganggaran, tabungan, investasi, dan pengelolaan utang. Kedua, literasi digital. Memberdayakan generasi muda dengan keterampilan mengelola keuangan mereka secara efektif menggunakan alat dan aplikasi digital," ujar dia, dikutip pada Jumat (12/7/2024).

Kemudian, ketiga, pengembangan keterampilan praktis. Melalui lokakarya dan pelatihan, peserta mendapatkan pengalaman langsung dalam mengelola keuangan mereka sendiri, mulai dari membuat anggaran hingga membuat keputusan investasi yang bijaksana.

Seminar ini menghadirkan narasumber ternama di bidang keuangan dan teknologi finansial, seperti Rista Zwestika, CFP WMI WPS Perencanaan Keuangan Head Advisory & Investment Operations PINA. Lalu, Jonathan Kriss selaku Brand Manager Adakami. Ketiga, Bugi Satrio Adiwibowo, Kepala Biro Humas Universitas Esa Unggul.

Para narasumber akan berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka tentang pentingnya literasi keuangan bagi generasi muda. Kemudian, cara mengelola keuangan dengan bijak di era digital. Ketiga, peluang investasi yang aman dan menguntungkan. Tips terhindar dari penipuan keuangan.

Pertamina meraih penghargaan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan belanja Business to Business (B2b) terbaik untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2023 melalui kegiatan Pasar Digital (PaDI) UMKM Indonesia Expo & Conference 2024 yang diadakan oleh Kementerian BUMN.

Dalam ajang ini, Pertamina menyertakan 17 UMKM unggulan dalam pameran offline di Sarinah, Jakarta, dengan tiga UMKM terlibat dalam business matching di sektor pengadaan perlengkapan kapal dan rig. Adapun penghargaan yang diterima Pertamina antara lain karena transaksi Pertamina melalui platform PaDi UMKM yang hingga Juni 2024 mencapai sekitar Rp1,5 triliun.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan, penghargaan ini merupakan apresiasi atas komitmen Pertamina sebagai penggerak ekonomi nasional dengan mendukung UMKM melalui pasar digital PaDi.

"Pertamina berharap dengan dukungan ini, UMKM akan terus berkembang dan menggerakkan perekonomian, terutama di pelosok daerah," kata Fadjar.

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting menjelaskan, PaDI) UMKM Indonesia Expo & Conference 2024 bertujuan mempertemukan BUMN dengan UMKM agar dapat terjalin interaksi dan kolaborasi yang diharapkan berdampak terhadap perkembangan UMKM, khususnya terkait rantai pasok pemasaran produk UMKM

Gelaran PaDi UMKM Expo kali adalah yang kelima. Sebelumnya, PaDi UMKM Expo diadakan secara virtual pada 2021, dan secara hybrid pada 2022.

"Sejak diluncurkannya PaDi UMKM pada 17 Agustus 2020, platform ini telah berkembang menjadi jembatan yang mempertemukan BUMN dan UMKM, mendorong UMKM untuk bertransaksi secara digital dan berkontribusi pada perekonomian nasional," kata Loto.

PaDi UMKM Indonesia Expo & Conference 2024 diselenggarakan di Jakarta pada 11-14 Juli dan Balikpapan pada 18-21 Juli 2024 dengan tema "Bersama BUMN Bangun Ekosistem BUMN". Rangkaian kegiatan terdiri dari business conference, business matching, talkshow, dan exhibition.

Untuk pertama kalinya, PaDi UMKM Expo menghadirkan konferensi yang diharapkan menjadi wadah bagi UMKM sebagai pemasok, dan BUMN selaku pembeli untuk berinteraksi, berbagi pengalaman, serta melakukan aktivitas business matching. Hal ini diyakini dapat memperkuat ekosistem, sekaligus meningkatkan transaksi antara Buyer Group BUMN dan UMKM.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Barat (BPC Hipmi Jakbar), Rika Amelia Rush dan jajaran menggelar rapat badan pengurus lengkap (RBPL) di Pullman Hotel, Central Park, Jakbar, Rabu (10/7/2024). Rapat dihelat untuk menyatakan sikap terkait pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XVIII Hipmi Jaya.

RPBL merupakan agenda wajib secara organisasi untuk mengambil keputusan di internal BPC. Dihadiri dua pertiga dari total pengurus BPC Hipmi Jakbar, rapat memutuskan mendukung penuh Ketua Umum BPC Hipmi Jakarta Pusat (Jakpus), Muhammad Ryandi Haroen menjadi calon ketua umum (caketum) BPD Hipmi Jaya periode 2024-2027.

Ketua Umum BPC Hipmi Jakbar, Rika Amelia menilai, Ryan Haroen adalah orang yang tepat untuk memimpin Himpi Jaya ke depan. Menurut dia, Ryan membawa visi dan misi yang jelas, spesifik, dan terukur bagi organisasi.

"Kami telah menimbang dan memutuskan secara mendalam, Ryan Haroen adalah kader yang telah matang berproses dan mempunyai track record yang baik. Kami pernah berproses bersama dalam ikhtiar menjadi calon ketua umum Badan Pengurus Cabang (BPC) dan akhirnya beliau menjadi Ketum di Jakpus dan saya di Jakbar," kata Rika dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Rika pun menitipkan masa depan Hipmi Jaya yang sudah baik agar bisa menjadi lebih baik lagi di tangan Ryan. "Menurut saya sudah sepantasnya beliaulah yang kami dukung. Saya yakin seluruh anggota Hipmi Jaya ke depan akan bertumbuh jauh lebih baik lagi perekonomiannya, dan juga dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat luas," kata Rita.

Musda XVIII Hipmi bakal diadakan di Hotel Pullman, Jakbar pada 27-28 Agustus 2024. Selaku tuan rumah, kata Rita, BPC Hipmi Jakbar siap untuk menyukseskan acara penting tersebut.

Ketua Umum BPC Hipmi Jakpus, Ryan Haroen mengaku, ia dan Rika telah menyatukan visi untuk bersama-sama membawa Hipmi Jaya menjadi lebih baik lagi ke depan. "Karena tentunya dalam menahkodai Hipmi Jaya ke depan, kita perlu sikap yang kolaboratif, yang bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder Hipmi Jaya. Tentunya semata-mata demi Hipmi Jaya ke depan yang lebih baik," ucap Ryan.