Jakarta:Shakira Jasmine merilis single terbarunya berjudul "Benar Salah". Lagu ini bercerita tentang dilema yang dialami orang ketiga dalam sebuah hubungan orang lain.

Di satu sisi, orang itu memiliki perasaan yang tulus terhadap pasangannya. Namun di sisi lain, dia sadar bahwa hubungan itu salah dan tidak bisa diterima oleh norma sosial.

Shakira menyebut lagu ini istimewa karena menceritakan sudut pandang yang masih jarang dibahas. Karena itu, dia ingin mewakili perasaan dari mereka yang terlanjur menaruh hati di sebuah hubungan terlarang.
"Saat kita sudah berada di posisi tersebut, sulit untuk mengutarakan emosi yang pasti, semua menjadi ambigu, seakan-akan hal itu sangat dekat dan di saat yang bersamaan juga sangat jauh," kata Shakira Jasmine.

Lagu ini merupakan hasil kolaborasi antara Dimas Wibisana dan Bianca Nelwan. Tantangan terbesar bagi Shakira dalam proses kreatif pembuatan lagu ini adalah menyeimbangkan pesan cinta dengan norma moralitas. Dia sadar perselingkuhan tidak dapat dibenarkan, tetapi esensi cinta yang tulus tetap diperlukan.

baca juga: Mantan Manajer Tilap Uang Fuji karena Ngaku Digaji Rp500 Ribu

"Lagu ini dibuat dengan tujuan untuk menunjukkan perasaan sejujur-jujurnya dari 'orang ketiga', tanpa menghakimi atau memihak siapapun," ujarnya.

Untuk melengkapi perilisan lagu ini, Shakira turut menghadirkan video klip yang disutradarai Bagoes Tresna Adjie. Mengambil lokasi syuting di Bali, Shakira begitu puas melihat hasilnya.

"Ini memang salah satu video musik favorit yang pernah aku buat. Segalanya tampak begitu sempurna dan jujur," ujarnya.

Meski mengandung pesan yang cukup sensitif, Shakira Jasmine berharap single "Benar Salah" bisa diterima oleh penikmat musik Indonesia. Selanjutnya, Shakira bersiap menyiapkan album.

(ELG)

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam upaya mempercepat transisi ke energi bersih, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengadakan pertemuan strategis dengan pemerintah Amerika Serikat.

Pertemuan ini dihadiri oleh Asisten Menteri Keuangan AS, Alexia Latortue, yang membahas peluang dan tantangan investasi hijau di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia.

Pada pertemuan tersebut, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, menjelaskan banyaknya peluang dan potensi investasi yang dimiliki Indonesia dalam sektor energi terbarukan. Indonesia juga merupakan negara yang memiliki NBS (Nature Based Solutions) terbesar kedua di dunia setelah Brazil, hingga 1,5 GtCO2/tahun.

“Indonesia memiliki sumber daya energi terbarukan dengan total 3.686 GW, yang terdiri dari tenaga surya sebesar 3.295 GW, tenaga air 95 GW, bioenergi 57 GW, tenaga angin 155 GW, energi panas bumi 24 GW, dan energi laut 60 GW," ujar Shinta dalam siaran tertulis, Kamis (11/7).

Namun, dari kapasitas tersebut, baru 12,54 MW yang telah dimanfaatkan. Shinta menekankan pentingnya mengembangkan potensi ini untuk menjadikan Indonesia pemimpin dalam transisi global menuju energi terbarukan.

Ketua Pokja Transisi Energi Kadin Indonesia, Anthony Utomo, menambahkan bahwa investasi AS di Indonesia dapat meningkatkan kapasitas energi terbarukan, pengembangan teknologi hijau, serta menarik investasi dari negara lain. Namun, tantangan seperti peningkatan infrastruktur, regulasi yang mendukung, dan kesiapan sumber daya manusia perlu diatasi.

Pokja Transisi Energi Kadin telah menyiapkan tiga inisiatif utama untuk menarik investor lokal dan global: Pertama, implementasi Green Development Initiative dengan mengembangkan strategi menuju ekosistem industri hijau yang berkelanjutan dengan penggunaan energi bersih.

Kedua, pengembangan Renewable Energy Manufacturing dengan mendukung kemandirian teknologi rantai pasok domestik untuk pengembangan energi bersih sesuai roadmap TKDN Indonesia.

Ketiga, akselerasi Distributed Energy dengan mempercepat distribusi energi bersih untuk konsumsi industri dan mendorong penggunaan solusi inovatif.

Anthony optimistis inisiatif-inisiatif ini akan meningkatkan daya saing perusahaan Indonesia dan menciptakan nilai tambah bagi investor. Investasi AS sebesar US$ 500 juta dalam pembuatan panel surya di Indonesia menunjukkan potensi investasi yang menjanjikan di sektor EBT.

Pada 2023, Indonesia menjadi penerima investasi hijau terbesar di Asia Tenggara dengan total hampir US$1,6 miliar, menyumbang 25% dari total investasi di kawasan tersebut.

Amerika Serikat telah berinvestasi sebesar US$9,4 miliar di Indonesia sejak 2018 hingga triwulan pertama 2023, menciptakan 82.299 lapangan kerja dari 5.683 proyek.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank DKI dan PT TransJakarta bersinergi dalam rangka peningkatan layanan transportasi publik di Jakarta melalui penamaan Halte Gelora Bung Karno menjadi Halte Senayan Bank DKI.

Penamaan atau "naming rights" Halte Transjakarta Senayan Bank DKI diklaim sebagai bentuk dukungan layanan terbaik bagi masyarakat Jakarta.

"Kami mempercayai, upaya ini akan mendukung peningkatan kualitas transportasi publik di Jakarta,” ujar Direktur Utama Bank DKI Agus H Widodo saat peresmian penamaan Halte Senayan Bank DKI di Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Agus mengatakan, tidak tertutup kemungkinan ke depannya akan ada penamaan Halte TransJakarta lainnya sebagai dukungan layanan transportasi publik.

"Penamaan ini untuk mewujudkan layanan transportasi publik dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para pengguna layanan TransJakarta," paparnya.

Sebelumnya, Direktur Utama TransJakarta Welfizon Yuza mengatakan, penamaan Halte Senayan Bank DKI akan berlangsung selama tiga tahun.

"Penamaan (naming rights) ini sampai tiga tahun. Halte Gelora Bung Karno kami pilih untuk bisa branding yang kuat ya di sini," ujar Welfizon, Kamis.

Penamaan atau "naming rights", merupakan bentuk kerja sama PT TransJakarta dengan Bank DKI di mana perusahaan transportasi menjual hak penamaan halte atau stasiun kepada perusahaan.

Berkait dengan penjualan hak penamaan halte GBK, Welfizon enggan mengungkapkan berapa nominal kontraknya.

"Nilai investasinya enggak usah di-share lah. Jadi kalau nilainya mungkin kita tidak bisa publish. Cukup kami yang tahu," kata Welfizon.

Halte GBK dipilih sebagai lokasi penamaan Halte Senayan Bank DKI karena lokasinya yang dinilai strategis dan halte yang paling ramai.

"Setiap hari, kurang lebih 10.000 penumpang yang menggunakan halte ini. Kami menempatkan 'naming rights' karena ini halte yang paling ramai," tutur Welfizon.

Welfizon berujar, penamaan Halte Senayan Bank DKI akan meningkatkan brand awareness Bank DKI dengan memperkenalkan kembali "Jakarta Tourist Pass".

Hal itu dapat dimanfaatkan oleh pengguna transportasi publik serta peluang aktivasi dan event yang dapat dinikmati oleh pelanggan TransJakarta

KOMPAS.com - Undian bulu tagkis Olimpiade Paris 2024 akan berlangsung di Kantor BWF di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (12/7/2024) pukul 15.00 WIB.

Jadwal siaran langsung undian bulu tangkis Olimpiade Paris 2024 tersedia di YouTube BWF TV.

Sebanyak 172 atlet bulu tangkis akan bertanding di Olimpiade Paris 2024 yang dibuka pada 26 Juli dan berakhir 11 Agustus 2024.

Adapun cabang olahraga (cabor) bulu tangkis akan dipertandingkan selama 10 hari pada 27 Juli-5 Agustus 2024.

Indonesia meloloskan enam wakil dari lima nomor yang, yakni Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Gregoria Mariska Tunjung, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari.

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres (PBSI), Ricky Soebagdja, mengatakan bahwa kesiapan para atlet adalah yang utama.

Ricky, peraih medali emas Olimpiade Atlanta 1996, menjelaskan bahwa para atlet Indonesia harus siap siapa pun lawannya pada babak grup.

"Pemain harus siap lawan siapa pun. Ini Olimpiade, motivasinya saya rasa semakin besar, atlet tinggal menjaga performa. Kesiapan atlet yang paling utama," ucap Ricky di Pelatnas PBSI, Jakarta Timur, Kamis (11/7/2024).

Dua posisi teratas masing-masing grup di sektor ganda dipastikan lolos ke fase gugur. Sementara, hanya juara grup di nomor tunggal yang bisa melaju ke babak berikutnya.

Indonesia meraih satu medali emas dan satu medali perunggu di Olimpiade Tokyo 2020.

Emas dipersembahkan ganda putri Greysia Polii/Apriyani Rahayu. Sementara, medali perunggu diraih oleh tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting.

Sekretaris Jenderal PBSI dan Ketua Tim Ad Hoc PBSI untuk Olimpiade Paris 2024, Fadil Imran, berharap bulu tangkis bisa mempertahankan tradisi medali.

"Tentu kami ingin berusaha yang sebaik-baiknya, sesuai apa yang menjadi harapan rakyat Indonesia," ucapnya.

"Kalau ditanya target, pasti kami akan berusaha yang terbaik. Ikhtiar dan doa sudah kami lakukan," imbuh Fadil.

"Saya berharap akan ada hasil sesuai dengan harapan kita. Minimal tradisi mendapatkan medali bisa kami pertahankan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Suami artis Bunga Citra Lestari, Tiko Pradipta Aryawardhana telah diperiksa sekitar 10 jam oleh kepolisian terkait dengan kasus penggelapan dana Rp6,9 miliar.

Kuasa Hukum Tiko, Irfan Aghasar menyampaikan kliennya telah menjawab 40-50 pertanyaan yang berkaitan dengan aliran dana serta hasil audit kepada penyidik Polres Jakarta Selatan.

"Berkaitan dengan aliran aliran dana dan berkaitan dengan hasil audit yang dijadikan bukti kita sudah bahas satu persatu kita jawab satu persatu alirannya kemana. Semua untuk modal usaha. Satu persatu membuktikan aliran dananya ini terbukti dalam rekening koran," ujarnya di Polres Jaksel, Kamis (11/7/2024).

Dia juga mempertanyakan persoalan ini harus diungkap sekarang. Padahal, saat masih memiliki hubungan keluarga dengan pelapor, kliennya mengaku kerap memberikan laporan soal perusahaan.

Oleh sebab itu, Irfan menyampaikan bahwa pihaknya membuka peluang soal mediasi kepada pelapor sekaligus mantan istrinya yakni, Arina Winarto.

"Dallam proses BAP tadi sangat jelas runtut berkaitan dengan tuduhan penggelapan dalam jabatan. Sebagai direksi pak Tiko menjelaskan bahwa aliran dana tersebut murni untuk kepentingan perusahaan dan tidak ada kepentingan pribadi," pungkasnya.

Di sisi lain, usai diperiksa Tiko menekankan bahwa kasus ini tidak ada hubungan dengan istrinya saat ini, Bunga Citra Lestari. Oleh sebab itu, dia meminta agar seluruh pihak tidak mengaitkannya dengan BCL.

"Ini masalah saya dengan mantan istri saya tidak ada hubungannya sama sekali dengan BCL jadi mohon jangan tulis BCL atau pake foto dia di dalam pemberitaan masalah ini terima kasih," pungkasnya.

Jakarta: Konsultan Safety Driving Jusri Pulubuhu mengungkap analisisnya terkait dengan kecelakaan beruntun di KM 58+600 Tol Cipularang arah Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024, karena faktor manusia. Menurut Jusri ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di jalan raya, di antaranya manusia, kendaraan, lingkungan, cuaca dan infrastruktur.

“Si pengemudi gagal antisipasi, dan hal serupa mayoritas terjadi di kecelakaan-kecelakaan lain,” kata Justi, dalam tayangan Metro TV, Kamis, 11 Juli 2024.

Meski sering terjadi penyebab kecelakaan karena manusia yang gagal mengantisipasi keadaan di jalan, namun hal ini belum juga dapat diatasi secara maksimal. Sehingga kejadian serupa terus berulang.
“Yang saya lihat mengapa mereka gagal mengantisipasi, mungkin mereka tidak paham dalam hal ini, bagaimana mengoperasikan kendaraan, memahami lingkungan yang ada, dan tidak paham mengaplikasikan jarak aman, ” tutur Jusri.
Jusri mengungkap kecelakaan yang sering terjadi di jalan raya karena pemahaman pengemudi soal berkendara yang masih kurang. Pemahaman yang dimaksud seperti jarak aman, kecepatan berkendara, rambu lalu lintas, dan lain sebagainya.

(LDS)

KOMPAS.com - PBSI berharap tradisi meraih medali Olimpiade bisa dipertahankan saat bertanding di Paris.

Sebanyak 6 wakil bulu tangkis Indonesia akan bertanding di Olimpiade Paris 2024 pada 26 Agustus-11 Juli 2024.

Keenam wakil tersebut ialah Jonatan Christie, Anthoy Sinisuka Ginting, Gregoria Mariska Tunjung, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari.

Tim bulu tangkis akan berangkat ke Perancis pada 13 Juli 2024 untuk menjalani pemusatan latihan di Chambly selama 10 hari sebelum masuk ke perkampungan atlet.

Fadil Imran berharap Jonatan dkk bisa tampil lepas sebab mereka sudah melakukan persiapan yang maksimal menuju Olimpiade Paris 2024.

"Saya pesankan ke atlet untuk selalu bermain dengan gembira, hati yang nyaman, rileks, dan yakin karena kita telah bekerja keras selama bertahun-tahun," kata Fadil.

"Sudah mempersiapkannya dalam beberapa bulan ke belakang dengan sangat serius. Sisanya kami serahkan kepada Allah SWT," tutur Fadil melanjutkan.

Terkait target di Olimpiade, Fadil menjanjikan para atlet bulu tangkis bakal memberikan segalanya demi melanjutkan tradisi medali.

"Tentu kami ingin berusaha yang sebaik-baiknya, sesuai apa yang menjadi harapan rakyat Indonesia," ucapnya.

"Kalau ditanya target, pasti kami akan berusaha yang terbaik. Ikhtiar dan doa sudah kami lakukan," imbuh Fadil.

"Saya berharap akan ada hasil sesuai dengan harapan kita. Minimal tradisi mendapatkan medali bisa kami pertahankan," ujarnya.

Fadil pun memohon dukungan dan doa masyarakat Indonesia agar tim bulu tangkis Merah Putih bisa beprestasi di Paris.

"Hari ini adalah momen doa bersama, menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga perjuangan dan kerja keras kami mendapat berkah dan rida Allah SWT," ucap Fadil.

"Kami memohon dukungan dari seluruh bangsa Indonesia. Semua usaha telah kami lakukan, membentuk tim Ad Hoc, mengajak para ahli di bidangnya mulai dari psikolog, sport science, performa analisis, hingga melakukan simulasi dengan segala skenario dan kemungkinan yang akan terjadi di lapangan," katanya.

"Sekali lagi, mohon doa dan dukungan dari seluruh bangsa Indonesia, semoga lagu Indonesia Raya dan bendera Merah Putih akan berkibar di Paris," tuturnya.

JAKARTA, investor.id – Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) 2025 menanggung beban berat karena melanjutkan program yang sudah berjalan dari pemerintahan periode sebelumnya, dan harus mengakomodasi program Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dalam hal ini, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran memastikan komitmen pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 untuk disiplin dan prudent dalam mengelola fiskal.

Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad menuturkan,  pemerintahan ke depan tetap menjaga batasan defisit APBN 2025 sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB). Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam APBN 2025 akan tetap di level yang telah dijaga selama ini, yaitu dalam kisaran 30% dari PDB. "Pemerintah tetap teguh pada komitmennya terhadap pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati," jelas Dasco melalui keterangan resmi, Kamis (11/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) meminta Korea Selatan untuk menerapkan aturan fiskal yang lebih ketat dan mempertahankan kebijakan yang restriktif di tengah anggaran negara yang diperkirakan akan tetap defisit hingga tahun depan. Anggaran diperkirakan akan tetap defisit pada 2024 dan 2025.

"Korea Selatan perlu membatasi pengeluarannya hingga tahun depan,” kata OECD dalam laporan ekonomi dua tahunannya mengenai Korea Selatan yang dirilis pada Kamis (11/7/2024).

OECD menilai Korea Selatan yang juga berada di tengah penuaan penduduk yang cepat, perlu mengadopsi peraturan fiskal yang diusulkan dan terus melakukan tinjauan belanja rutin untuk memastikan keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Sebelumnya pada 2022, pemerintah mengumumkan rencana untuk memperkenalkan aturan fiskal yang menyerukan pembatasan defisit fiskal sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Jika utang melebihi 60 persen PDB, pemerintah akan menurunkan defisit menjadi 2 persen, meskipun RUU tersebut belum disahkan.

Kendati utang publik di Korea Selatan masih rendah dibandingkan negara OECD lainnya, tetapi utang itu disebut OECD akan meningkat pesat di masa depan melampaui 150 persen PDB pada 2060 karena perubahan demografi yang akan meningkatkan tekanan fiskal dari dana pensiun, layanan kesehatan, perawatan jangka panjang.

Pada 2023, total pendapatan negara turun 77 triliun won (Rp 903,3 triliun) dibandingkan tahun lalu menjadi 497 triliun won (Rp 5.830 triliun) karena pengumpulan pajak turun drastis karena kinerja perusahaan yang buruk dan kemerosotan pasar properti sehingga mengurangi pajak transaksi.

OECD juga menyebut keringanan pajak yang diberikan pemerintah sebagai alasan menurunnya penerimaan pajak tahun lalu.

Menanggapi penurunan populasi, OECD merekomendasikan langkah-langkah untuk meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja dan meningkatkan lapangan kerja perempuan.

Tingkat kesuburan total yang jauh di bawah standar untuk mempertahankan populasi yang stabil tanpa imigrasi, berpotensi pada berkurang setengahnya populasi dalam 60 tahun. Jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas diperkirakan akan mencapai 58 persen dari total populasi pada saat itu, menurut organisasi tersebut.

“Korea Selatan disarankan untuk memperketat dan menegakkan kriteria kualitas penitipan anak swasta, meningkatkan aksesibilitas penitipan anak publik, mendorong penitipan anak di tempat kerja, dan memperpanjang jam penitipan anak formal untuk mengakomodasi kebutuhan orang tua yang bekerja,” kata organisasi tersebut.

Tak lupa OECD juga menyarankan Korea Selatan untuk memperkenalkan sistem upah yang fleksibel dan menaikkan usia kelayakan pensiun untuk memperpanjang usia pensiun yang saat ini mencapai 63 tahun dan merupakan salah satu usia pensiun terendah di antara negara-negara OECD.

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Visi Nusantara Maju Yusfitriadi menegaskan pentingnya pemahaman terhadap konsep "Green Democratic" atau Demokrasi Hijau bagi para kandidat calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Hal itu diungkapkan Yusfitriadi dalam diskusi pubik "Mendorong Green Democratic dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 untuk Mendukung Terwujudnya Ekonomi Hijau di Indonesia" di Sekretariat Indonesia Working Group on Forest Finance (IWGFF) Jalan Sempur Kaler, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Kamis (11/7/2024).

Menurut Yusfitriadi dalam perhelatan politik lima tahunan ini, masyarakat seharusnya tidak hanya berpikir siapa yang menang dan kalah, tapi harus berpikir bagaimana korelasi para kandidat dalam berproses dalam kontestasi pemilu, dan bagaimana sikapnya sehabis terpilih.

"Faktor apa yang membuat menang harus diperhatikan, apakah karena money politic, pendanaan dari pengusaha yang bisa merusak lingkungan dan lainnya. Di Indonesia heboh di prosesnya, ketika sudah jadi biasa saja," ujar Yusfitriadi kepada Kompas.com.

Ia menjelaskan, istilah demokrasi hijau bukanlah hal yang baru. Dalam kata lain, artinya adalah demokrasi yang dibangun tanpa merugikan siapa pun dan tidak merusak apapun.

Demokrasi dibangun dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan di antaranya keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan.

"Ini merupakan cara bagaimana kita menuju membangun Indonesia dengan ekonomi hijau, tidak merugikan siapa pun. Pertama yang dalam konteks formal prosedural, demokrasi hijau belum menjadi spirit bersama terutama bagi aktor-aktor Pilkada," ucap dia.

Untuk hal itu Yusfitriadi mencontohkan, dalam perjalanan menuju kontestasi politik, acap kali para kandidat bakal calon kepala daerah tidak mengindahkan aturan yang diatur terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Bahkan, pada kenyataannya dampak kemunculan APK dinilai kerap merusak lingkungan dan terkesan 'nyampah'.

"Di mana-mana spanduk banner baliho berserakan amat sangat merugikan masyarakat. Itu kontek definitif yang merugikan, di tempat-tempat yang dilarang malah dipasang dan apabila jatuh ke jalan tidak ada yang bertanggung jawab, merugikan pejalan kaki dan penggunaan jalan," papar Yusfitriadi.

"Kemudian apabila ada pendanaan atau dari donor pengusaha, secara tidak langsung kalau jadi terpilih akan bisa merusak lingkungan," imbuhnya.

Selain itu, ia juga menyinggung soal peran dan kebijakan para kepala daerah yang terkesan labil dalam penegakan aturan dalam mendorong terwujudnya "Green Democratic".

"Contohnya Tugu Kujang (Kota Bogor), dahulu tidak boleh ada bangunan lebih tinggi dari Tugu Kujang. Tetapi tinggal diubah Perda-nya, sekarang bisa dilihat baik bangunan-bangunan sekitar Tugu Kujang banyak yang lebih tinggi," ungkapnya.

"Maka kontrak Green Democratic ini baik, ketika kepala daerah terpilih jangan sampai ikut merusak lingkungan, dengan cara-cara memanfaatkan kekuasaannya dengan memberikan peluang bagi pengusaha perusak lingkungan," ungkap Yusfitriadi.

Sementata itu, Kordinator Komunitas Pemilu Bersih, Jeirry Sumampow menyinggung soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang tergolong tidak menerapkan Green Democratic.

Ia menyebut, bahwa perusakan alam yang terjadi di IKN tergambar jelas dengan adanya pembabatan ratusan hektare hutan, seolah tak ada pilihan lain.

"Kalau pindah ibu kota banyak yang setujukah kayaknya. Tapi, ketika hutan dibabat menjadikan sebuah kota, ini problem," sebutnya.

"Jadi para pemimpin ini harus ada kepemimpinan, bagaimana menyelamatkan keberlangsungan masyarakat daerah dan peduli kepada lingkungan," lanjut Jeirry.

Direktur IWGFF, Willem Pattinasarany menambahkan, berkaitan Pilkada 2024 serentak memang harus didorong adanya gerakan keberlangsungan lingkungan.

Ia menuturkan bahwa pihaknya tengah konsen mendorong ekonomi hijau, sehingga sangat berkaitan dengan dana bersih untuk pembangunan.

"Ini berkaitan erat dengan kerusakan lingkungan. Konsen kami juga di tahapan Pilkada kami mendorong isu kampanye hijau, kami ingin itu benar-benar muncul ditahapan. Sehingga kandidat bisa memahami dana hijau dan keberlangsungan lingkungan," kata Willem

Jadi sumber dana kandidat dari yang bersih dan kami berusaha isu lingkungan bisa masuk ke Undang-Undang pemilu berikutnya," tutupnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno, mengatakan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi harus segera dievaluasi. Karena itu, ia merespons positif rencana pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi per 17 Agustus 2024.

"Sudah kami suarakan agar subsidi BBM dievaluasi karena 80 persen pengguna pertalite dan solar bersubsidi adalah masyarakat kalangan mampu yang tidak berhak," kata Eddy ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 11 Juli 2024.

Padahal, Eddy menambahkan, biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi BBM cukup besar. Tahun ini saja, ia berujar, mencapai Rp 163 triliun. "Kalau 80 persennya digunakan orang mampu, kan besar sekali (bocornya)" kata Eddy.

Kendati demikian, Eddy meminta agar pemerintah melakukan sosialisasi rencana pembatasan pembelian BBM subsidi dengan baik. Tujuannya, agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Selain itu, agar tidak ada kesalahan pemahaman bagi masyarakat yang memang berhak menerima. "Seperti UMKM, ojek online, angkot, kan tetap berhak menerima," ujar dia.

Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengatakan, pembatasan pembelian BBM bersubsidi mesti diimplementasikan melalui revisi aturan, yakni Perpres 191 Tahun 2014. "Supaya tercatat kriteria siapa saja yang berhak menerima dan apa sanksinya bagi mereka (yang tidak berhak) tapi membeli BBM bersubsidi," tutur Eddy.

Sebelumnya, sinyal pembatasan pembelian BBM bersubsidi disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa kemarin. Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Luhut menyatakan pemerintah akan memulai pembatasan ini pada 17 Agustus 2024. "Orang yang tidak berhak dapat subsidi bisa kita kurangi," kata Luhut, dikutip dari Instagaram @luhut.pandjaitan.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk menekan pemborosan anggaran. Sebab, pemerintah harus menjaga stabilitas dan keseimbangan anggaran negara. Terlebih, ia menyampaikan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini diproyeksikann lebih besar ketimbang target yang ditetapkan. Hal ini seiring dengan pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target. Pasalnya, kata Luhut, setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas yang terdampak penurunan harga bakal merosot.

RIRI RAHAYU | SAVERO ARISTIA WIENANTO

Warta Ekonomi, Jakarta -

Keputusan pemerintah melanjutkan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bakal menghadapi banyak tantangan. Selain ketersediaan pasokan gas pipa di dalam negeri yang terus menurun, tingginya harga Liquid Natural Gas (LNG) sebagai subtitusi gas pipa akan menyulitkan konsumen industri.

Program HGBT menetapkan harga gas bumi USD6 per MMBTU kepada 7 sektor industri tertentu. Adapun tujuh sektor penerima HGBT meliputi pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, sarung tangan karet.

Ketua Koordinator Gas Industri KADIN Indonesia sekaligus Wakil Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Achmad Widjaja mengatakan terdapat fakta dan merupakan persoalan yang sudah diketahui bersama bahwa terjadi natural declining atau penurunan produksi secara alami di sejumlah sumber utama gas. Terutama di wilayah Barat yang selama ini memasok sebagian besar industri.

"Pertama, saat ini di semua sisi yang disebut industrialisasi di Jawa Barat sudah kurang. Di Timur kelebihan. Artinya shifting areanya juga belum clear. Nah proses ini sangat membingungkan buat kita apakah HGBT ini benar-benar bisa diimplementasikan secara volume," ungkapnya di sebuah diskusi tentang Energi di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Dengan situasi itu, lanjutnya, melimpahnya cadangan gas tidak bisa lagi menjadi acuan utama karena pemerintah, termasuk Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengetahui adanya natural decline tersebut. ”Melimpahnya gas itu bukan jadi suatu topik lagi saat ini karena pemerintah kan juga sudah tahu ada declining sumur yang ada di Sumatera,” terangnya.

Maka, Achmad menegaskan, yang dibutuhkan sebenarnya adalah kepastian skema dan kebijakan yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang. ”Menurut kita di posisi seperti ini kita bisa tahu apa yang akan menjadi pegangan kita di industri 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, itu intinya,” tegasnya.

Ditambah lagi dengan rencana pemerintah yang juga akan membuka lebih banyak pihak untuk infrastruktur regasifikasi gas alam cair (LNG) di kawasan tertentu. Artinya skema blending price adalah keniscayaan dan tidak bisa dengan sekadar mematok harga murah.

”Jadi PR-nya masih panjang ya sampai ketemu satu titik antara pemangku kepentingan, duduk bersama ya paling tidak,” ucapnya.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, dalam kesempatan yang sama mengingatkan bahwa pemerintah memang perlu berhati-hati dalam kebijakan gas bumi terutama HGBT ini. Terlebih pada akhirnya juga akan mengoptimalkan LNG sebagai solusi terjadinya natural declining ini.

”Kemampuan fiskal pemerintah sanggup tidak untuk intervensi? Kalau misalkan ICP (Indonesia Crude Price) 100, kita tergantung pada LNG, paling tidak harga LNG-nya sudah USD10. Kalau diminta USD6 (sesuai HGBT) pemerintah harus intervensi sekitar USD4 dan tidak punya bagian sama sekali ya ini di dalam LNG,” jelasnya.

Belum lagi jika nantinya bahan baku LNG harus impor penuh. Dalam situasi ini, kata Komaidi, terdapat potensi bahwa pasokan gas ke industri tidak selalu bisa terealisasi. ”Ini yang jauh lebih mengkhawatirkan. Nah karena itu perlu diinformasikan kebijakan yang lebih pas. Kalau hanya kasih HGBT dalam satu sampai dua tahun ke depan, tahun ketiga dan seterusnya menjadi bencana, saya kira ini pilihan kebijakan yang perlu dikaji ulang,” sarannya.

Maka Komaidi berharap seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah menjelaskan situasi sebenarnya. ”Sebetulnya perlu jujur sih problemnya apa, kita cari titik optimalnya ada di mana. Saya kira pengguna gas juga tidak akan menolak ketika harga rasionalnya harus USD7 (per MMBTU) misalnya mereka pasti akan sanggup membayar USD7,” ungkapnya.

Sebab yang lebih dibutuhkan industri adalah kepastian. ”Sebagai ilustrasi misalnya ketika pabrik hari ini katakan lah dapat pasokan gas bumi 1000, itu kan kapasitas pabriknya sudah disetting 1000. Jika nanti turun menjadi 500 otomatis harus turun settingnya. Tapi untuk mengubah lagi settingan itu kan tidak sederhana,” Komaidi menggambarkan.

Pemerintah sebagai fasilitator diyakini bisa berlaku adil untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Kuncinya adalah keadilan untuk seluruh pemangku kepentingan. Bukan hanya industri konsumen gas bumi saja tetapi juga industri hulu, midstream, dan downstream migas.

”Problemnya itu ada di mana kita selesaikan. Kalau misalkan dari hulu sampai hilir ada untungnya USD4 yang untung itu juga didistribusikan; hulu dapat berapa, tengah dapat berapa, industri pengguna dapat pasokannya dan marginnya dapat berapa. Nah pemerintah sebagai fasilitator atau sebagai wasit, harus adil ke semua pemain,” Komaidi mengusulkan.