Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan tata kelola gas dalam negeri kembali menjadi sorotan. Kali ini, pemerintah berencana memperpanjang Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dan menerapkan wajib pasok ke dalam negeri alias Domestic Market Obligation (DMO) gas bumi sebesar 60%.

HGBT lazim disebut sebagai kebijakan gas murah untuk industri yang dipatok sebesar US$ 6 per Million Bristish Thermal Unit (MMBTU). Perpanjangan HGBT dan rencana DMO 60% dikhawatirkan bisa mengganggu iklim investasi di hulu minyak dan gas.

Hal itu kemudian bisa turut berimbas terhadap prospek kinerja dan pergerakan saham emiten, khususnya yang bergelut di bisnis gas. Equity Research Analyst Panin Sekuritas, Rizal Nur Rafly menilai perpanjangan HGBT yang dibarengi kebijakan DMO 60% bakal menjadi sentimen negatif bagi investasi di sisi hulu (upstream) dan tengah (midstream) gas.

"Kami berpendapat hal tersebut akan menimbulkan sinyal yang tidak kondusif untuk investasi, baik di hulu untuk eksplorasi dan produksi maupun di midstream untuk pengembangan infrastruktur gas domestik," ungkap Rizal kepada Kontan.co.id, Kamis (11/7).

Equity Research Analyst Samuel Sekuritas Indonesia Muhammad Farras Farhan menambahkan, perpanjangan HGBT dan DMO 60% berpotensi menekan perolehan margin emiten gas. Sebab, kebijakan ini akan meningkatkan porsi penjualan menggunakan harga yang sudah dipatok oleh pemerintah.

Jika nantinya kedua kebijakan itu diterapkan, Farras menaksir dampak terhadap emiten gas seperti PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) akan cukup signifikan. "Apabila diberlakukan dan jika dibarengi dengan peningkatan jumlah industri yang menerima harga HGBT maka akan menjadi sentimen negatif," ujar Farras.

Analis Stocknow.id Dinda Resty Angira punya pandangan serupa, dimana kebijakan DMO 60% dapat memberikan tekanan tambahan bagi produsen gas untuk memenuhi kebutuhan domestik. Hal ini dapat membatasi pasokan untuk pasar internasional, sehingga berpotensi menurunkan pendapatan dari ekspor gas.

Apalagi jika dalam periode yang sama terjadi peningkatan beban operasional, maka pendapatan dan laba bersih perusahaan akan tertekan. Meski begitu, Dinda memandang respons pasar akan beragam dalam melihat efek perpanjangan HGBT dan DMO 60% terhadap emiten gas.

Pada umumnya, kebijakan yang menekan pendapatan dan margin keuntungan akan dipandang negatif dari sisi investor. Tetapi, jika pasar melihat kebijakan ini bisa meningkatkan stabilitas dan permintaan jangka panjang di pasar domestik, reaksinya bisa lebih netral.

Dalam perspektif tersebut, investor akan lebih melihatnya sebagai kesempatan seandainya emiten gas dapat mengubah operasinya untuk tetap menghasilkan margin. Terlebih jika dibarengi dengan efisiensi operasional, diversifikasi dan penyesuaian strategi bisnis.

"Hal itu akan lebih menarik minat investor yang mencari perusahaan dengan kemampuan adaptasi yang baik dalam menghadapi perubahan regulasi," ungkap Dinda.

Di tengah wacana yang bergulir terkait tata kelola gas domestik tersebut, Dinda menilai saham PGAS dan PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) masih layak dikoleksi. Menurut Dinda, portofolio bisnis gas yang dimiliki PGAS memungkinkan untuk mengelola risiko dengan lebih baik.

Begitu juga dengan MEDC, yang bisnisnya lebih terdiverifikasi. Sebagai rekomendasi, Dinda menyarankan buy PGAS di area harga Rp 1.550-Rp 1.560 untuk target Rp 1.630-Rp 1.650, dan stop loss di Rp 1.505. Untuk saham MEDC, buy di Rp 1.335-Rp 1.340 dengan target Rp 1.405-Rp 1.465, dan stop loss di Rp 1.305.

Sementara itu, Farras menjagokan saham PT Rukun Raharja Tbk (RAJA). Sedangkan Rizal menyarankan pelaku pasar untuk wait and see terlebih dulu, sambil mencermati kejelasan mengenai regulasi dan implementasi yang diatur pemerintah.

KOMPAS.com - Yogyakarta menjadi salah satu tempat wisata yang ramai dikunjungi saat musim liburan.

Jika sedang mencari wisata berbelanja bisa datang ke Ibarbo Park, terdapat juga wisata edukasi berbagai macam burung dan hewan lainnya.

Ibarbo Park bisa dikatakan wisata lengkap di Yogyakarta, cocok dikunjungi para wisatawan luar kota dengan keluarga.

Simak daya tarik wisata Ibarbo Park di Sleman, Yogyakarta berikut ini.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Daya tarik Ibarbo Park

Ibarbo Park objek wisata yang memiliki aviari terbesar di Indonesia dengan luas taman 4,3 hektar dan lebih dari 100 jenis burung.

Para wisatawan dapat berinteraksi langsung dengan sejumlah burung yang ada di Ibarbo Park. Salah satunya Angsa, Burung Kakak Tua, Bebek, dan Burung Unta.

Selain itu terdapat mini zoo yang bisa dinikmati buah hati, kamu bisa memberi makan kelinci, domba, melihat monyet, rusa, dan macan.

Setelah mengajak anak-anak mengenal berbagai macam burung dan hewan-hewan lain, selanjutnya ajak bermain di playground Ibarbo Park.

Para wisatawan bisa berwisata edukasi membuat bakpia khas dari Yogyakarta, kemudian hasilnya dapat dijadikan oleh-oleh.

Selanjutnya setelah lelah berkeliling dan berwisata edukasi di Ibarbo Park, para pengunjung bisa menikmati makanan pada restoran setelah itu berwisata belanja sebelum pulang di shopping center yang cukup lengkap.

Fasilitas wisata di Ibarbo Park terdapat area parkir, restoran, musala, mini zoo, toilet, playground, dan shopping center.

Harga tiket Ibarbo Park

Tiket masuk menuju Ibarbo Park cukup terjangkau, Rp 30.000 per orang, kemudian tiket masuk mini zoo Rp 15.000, dikutip dari Tribun Travel.

Sementara untuk tiket bermain bola Rp 30.000, workshop bakpia Rp 30.000, dan wahana kereta Rp 15.000.

Jam buka dan lokasi Ibarbo Park

Ibarbo Park buka setiap hari mulai pukul 09.00 sampai 18.00 WIB untuk taman wisata, sedangkan untuk restoran dan toko oleh-oleh mulai pukul 09.00 hingga 20.00 WIB.

Ibarbo Park berlokasi di Jalan Magelang KM. 14, Jetis, Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Ibarbo Park berjarak 15,4 kilometer dari pusat Yogyakarta, dapat ditempuh dengan kendaraan selama 32 menit.

Jakarta: PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Mou) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang tentang jasa surety bond. MoU tersebut merupakan langkah strategis perusahaan untuk memperluas hubungan berkesinambungan dengan Pemkab Pinrang.

“Melalui nota kesepahaman ini, kami berharap ke depan kerja sama yang dibangun dengan Pemerintah Kabupaten Pinrang akan semakin produktif,” ujar Direktur Kelembagaan dan Layanan Jamkrindo Abdul Bari, dalam keterangan tertulisnya, Kamis 11 Juli 2024.

Jamkrindo fokus mendorong peningkatan porsi penjaminan kredit nonprogram atau nonpenugasan pemerintah agar aspek keberlanjutan perusahaan dapat terjaga. Penandatanganan MoU dengan Pemkab Pinrang merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan porsi penjaminan kredit nonprogram.
“Perusahaan menyiapkan berbagai strategi untuk meningkatkan porsi penjaminan kredit non program, antara lain mengembangkan jejaring kemitraan untuk penetrasi dan perluasan pasar, meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pelanggan berbasis TI, hingga meningkatkan pengembangan kompetensi dan produktivitas SDM,” ujar Abdul Bari.

Baca juga: Daftar 16 Perusahaan BUMN yang Bakal Peroleh PMN Tahun Depan

Adapun lingkup produk yang dijamin ialah jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan. Sebagai perusahaan penjaminan, Abdul Bari mengatakan, Jamkrindo saat ini fokus membuka kerjasama dengan berbagai institusi dan lembaga termasuk Pemerintah Daerah.

Kerja sama dengan Pemkab Pinrang diharapkan dapat menjadi pintu pembuka bagi pemerintah daerah lain di Indonesia. Adapun surety bond Jamkrindo memiliki berbagai keunggulan antara lain terdapat fitur scan barcode untuk pengecekan validitas dan keabsahan blangko jaminan.

“Semoga penandatangan nota kesepahaman ini dapat menjadi langkah awal untuk kita melakukan sinergi yang lebih besar lagi kedepannya. Dengan begitu pemilik proyek dapat melakukan pengecekan secara langsung,” ujarnya.

(END)

Jakarta: Pendidikan pesantren disebut sah telah mengantongi pengakuan negara, dan menjadi jaminan kesetaraan setelah disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Dengan pengakuan ini, pihak yang tidak mengakui dan menolak legalitas ijazah pesantren dinilai akan berhadapan dengan hukum.

Sekretaris Majelis Masyayikh KH Muhyiddin Khotib mengatakan dokumen sistem penjaminan mutu internal dan eksternal pendidikan formal pesantren akan menjadi acuan pendidikan formal pesantren dalam menerapkan sistem penjaminan mutunya. Ia menegaskan pendidikan pesantren bukan alternatif, melainkan pendidikan yang asli dan terus dirawat dari generasi ke generasi dan sudah diakui negara.

"Ketika negara ini belum lahir, pesantren setidaknya sudah melakukan pemberantasan buta huruf, terutama menjadikan sadar sebagai orang yang beragama. Ini sudah bermula jauh sebelum Indonesia lahir," ujar Muhyiddin dalam keterangannya, Kamis, 11 Juli 2024.
Ia menjelaskan kalangan pesantren telah memiliki legalitas yang jelas dan derajat status yang sama dengan pendidikan formal lainnya. Tidak boleh ada lagi pihak-pihak yang mempermasalahkan legalitas ijazah pendidikan pesantren.

Melalui Undang-Undang tentang Pesantren, kata dia, penyelenggaraan pendidikan pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaran pendidikan nasional dalam sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Lulusannya sederajat lulusan madrasah, sekolah, atau perguruan tinggi yang dikenal di kalangan masyarakat Indonesia.

"Dokumen ini akan mengatur makanisme penjaminan mutu Pendidikan Formal Pesantren. lulusanya setara dengan MI, SD hingga perguruan tinggi." jelasnya.

Pengasuh Pesantren Al-Anwar Sarang KH Abdul Ghofur Maimoen mengatakan, setelah negara memberikan pengakuan penuh, maka kini pesantren tak lagi menghadapi isu rekognisi negara, tetapi kualitas lulusannya. Inilah fungsi sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren yang sedang disusun Majelis Masyayikh.

"Segala hal yang terkait dengan Pendidikan Pesantren itu tidak boleh ditinggalkan kekhasannya," ujar Anggota Majelis Masyayikh itu.

Ghofur meminta semua pihak memahami substansi UU Pesantren yang memberikan derajat setara tanpa harus mengikuti ujian persamaan di Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama (Kemenag) antara pendidikan formal dan nonformal pesantren. Alumni Pesantren secara terbuka berhak mengakses jenjang pendidikan dan pekerjaan tanpa harus khawatir ditolak persoalan administratif.

"Yang menyebabkan alumni Pesantren tidak lolos seleksi adalah ujian, bukan syarat administratif atau legalitas ijazah, itu perlu dipahami betul oleh semua pihak." ujar dia.

Majelis Masyayikh tengah menggelar Workshop Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Pendidikan Formal Pesantren. Kegiatan review dokumen sistem penjaminan mutu ini akan diuji dan akan menjadi acuan dalam penjaminan mutu pendidikan pesantren ke depan.

Baca juga: LPDP Pastikan Dana Abadi Pesantren Tetap Lanjut di Pemerintahan Baru

(AGA)

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) terus mengembangkan kapasitas anak usahanya, Cargoshare Logistics, untuk memperkuat jaringan rantai pasok pada konsumen. Terbaru, Cargoshare Logistics mengantongi sertifikat halal, untuk memenuhi kebutuhan pasar yang makin beragam, sekaligus memperkuat ekosistem halal di tanah air.

Direktur Logistik PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) Suyanto Tjoeng mengatakan, perseroan telah mendapatkan sertifikat halal sejak November 2023. Sertifikasi ini sangat penting, untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Terutama pengiriman Fast Moving Consumer Goods, atau produk keseharian yang paling banyak dilayani perusahaan.

“Karena masyarakat Indonesia majority muslim, kita ingin supaya ketika mereka mengonsumsi makanan sehari-hari kehalalannya itu lebih terjamin,” kata Suyanto di sela-sela Cargoshare Logistics gathering di Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Sebagai badan usaha penerima sertifikat halal, Cargoshare Logistics menjamin tiap proses pengiriman logistik, termasuk penggunaan teknologinya, telah memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan.

“Secara operasional, sistem, dan teknologinya kita pastikan tetap comply pada proses halal. Misalnya memastikan historical kendaraan yang dipakai tidak terkontaminasi. Kalau pernah, harus dilakukan penyucian,” katanya.

Suyanto tidak menampik, Cargoshare Logistics masih melayani pengiriman logistik umum. “Tetap ada, tapi kita segregasi. Untuk barang-barang halal tetap terjamin prosesnya,” tambah dia.

Suyanto menjelaskan, Cargoshare Logistics sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi logistik, kini telah hadir di ratusan titik di seluruh Indonesia.

“Jumlah mobil ada sekitar 1.800 unit, titiknya lebih dari 150 di seluruh Indonesia. Selain network yang banyak, kemudian pengelolaan gudangnya, pendistribusiannya, transport planningnya, salah satu keunggulan kita adalah teknologi. Jadi dengan teknologi itu kita bisa membantu menganalisa dan mengimprove proses logistiknya customer,” tuturnya.

Dengan tren kinerja yang terus menanjak, Suyanto optimis, Cargoshare Logistics berpeluang tumbuh semakin besar di tengah persaingan industri logistik tanah air.

“Melihat potensi bisnis logistik yang sangat besar, termasuk pesatnya permintaan akan produk halal, kami yakin Cargoshare Logistics mampu merebut pangsa pasar yang makin luas,” tukas Suyanto.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan menaikkan rasio utang pada saat resmi menjabat nanti. Sebelumnya ramai diberitakan, Prabowo akan mengerek rasio utang 50 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB.

Menurut Pemimpin Partai Golongan Karya itu, rasio utang dan defisit APBN sudah disepakati. “Defisit tetap di bawah 3 persen, dan rasio utang tetap sekitar 40 persen (terhadap PDB),” ujarnya usai konferensi pers One Map Policy Summit di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Pemerintah, menurut dia hingga saat ini tidak membicarakan terkait rencana menaikkan rasio utang. Dalam rapat rapat paripurna DPR RI 9 Juli 2024, panitia kerja atau Panja dan Kementerian Keuangan menyepakati rasio utang terhadap PDB sebesar 37,82 – 38,71.

Asumsi dasar ekonomi makro tersebut juga meyetujui batas defisit dalam rentang 2,29-2,82 persen terhadap PDB. Selanjutnya pemerintah akan menyusun nota keuangan dan RUU APBN 2025 untuk segera disahkan. Hal itu akan disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada rapat paripurna lanjutan, 16 Agustus mendatang.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengatakan cicilan utang pemerintah terus meningkat. “Rasio utang terhadap PDB dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang peningkatannya cukup signifikan,” ujarnya kepada Tempo, Rabu 10 Juli 2024.

Ia membandingkan rasio pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menuju pemerintahan Jokowi. Rasio utang terhadap PDB Indonesia di tahun 2014 adalah 24,75 persen. Saat itu, total utang pemerintah Indonesia tercatat sebesar Rp 2.608 triliun.

Menurut dia, utang pemerintahan saat ini sudah membengkak. Di masa akhir jabatan Jokowi, rasio utang terhadap PDB sudah hampir 40 persen. Berdasarkan data APBN terbaru yang dirilis Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah hingga 30 April 2024 telah mencapai Rp 8.338 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan menaikkan rasio utang pada saat resmi menjabat nanti. Sebelumnya ramai diberitakan, Prabowo akan mengerek rasio utang 50 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB.

Menurut Pemimpin Partai Golongan Karya itu, rasio utang dan defisit APBN sudah disepakati. “Defisit tetap di bawah 3 persen, dan rasio utang tetap sekitar 40 persen (terhadap PDB),” ujarnya usai konferensi pers One Map Policy Summit di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Pemerintah, menurut dia hingga saat ini tidak membicarakan terkait rencana menaikkan rasio utang. Dalam rapat rapat paripurna DPR RI 9 Juli 2024, panitia kerja atau Panja dan Kementerian Keuangan menyepakati rasio utang terhadap PDB sebesar 37,82 – 38,71.

Asumsi dasar ekonomi makro tersebut juga meyetujui batas defisit dalam rentang 2,29-2,82 persen terhadap PDB. Selanjutnya pemerintah akan menyusun nota keuangan dan RUU APBN 2025 untuk segera disahkan. Hal itu akan disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada rapat paripurna lanjutan, 16 Agustus mendatang.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengatakan cicilan utang pemerintah terus meningkat. “Rasio utang terhadap PDB dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang peningkatannya cukup signifikan,” ujarnya kepada Tempo, Rabu 10 Juli 2024.

Ia membandingkan rasio pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menuju pemerintahan Jokowi. Rasio utang terhadap PDB Indonesia di tahun 2014 adalah 24,75 persen. Saat itu, total utang pemerintah Indonesia tercatat sebesar Rp 2.608 triliun.

Menurut dia, utang pemerintahan saat ini sudah membengkak. Di masa akhir jabatan Jokowi, rasio utang terhadap PDB sudah hampir 40 persen. Berdasarkan data APBN terbaru yang dirilis Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah hingga 30 April 2024 telah mencapai Rp 8.338 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A DPRD Jakarta Simon Lamakadu meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) melakukan pengecekan izin pendirian tower telekomunikasi di Jakarta.

Permintaan itu dilayangkan usai adanya aduan dari warga Kelapa Gading terkait tower ilegal yang dibangun di lantai dua Masjid Al Ihsan, Pegangsaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Vendor-vendor ini kan perusahaan telekomunikasi yang kerjanya bangun tower. PTSP tolong cek mereka punya izin untuk mendirikan tower itu ada atau tidak IMB-nya. Supaya ke depan lebih tertib lagi," ujar Simon dikutip dalam keterangannya, Kamis (11/7/2024).

Anggota DPRD Fraksi PSI itu meminta pembongkaran tower apabila perusahaan terbukti tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB-M) yang dikeluarkan Dinas PMPTSP.

Menurut dia, tower ilegal yang berdiri bebas di Jakarta hanya merugikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

Jangan sampai, kata Simon, Pemprov justru menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk melakukan pembongkaran tower ilegal.

"Jangan biarkan vendor-vendor membangun tower-tower ini, kemudian yang terjadi berikutnya Pemprov menanggung beban biaya untuk menurunkan (membongkar) tower," ujar dia.

Simon berujar, para vendor yang membangun tower secara ilegal, biasanya keberatan untuk membongkar karena biayanya yang besar.

"Makanya, mereka biasanya mengulur-ulur waktu (pembongkaran)," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, perwakilan warga setempat datang ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk mengadukan persoalan tower yang dibangun di lantai dua Masjid Al Ihsan di Jalan Al Ihsan RT 003 RW 010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara.

Ketua RT 003 Wisnu Broto (70) mengatakan, pihak pengelola tidak memberikan informasi apapun berkait pembangunan tower saat meminta izin kepada warga.

Bahkan, pihak pengelola juga tidak menemui warga secara langsung untuk meminta tanda tangan persetujuan. Justru, pengurus masjid yang membantu perizinan itu.

Sadar sewaktu-waktu bisa roboh dan menimpa rumahnya, warga ingin tower tersebut dirobohkan atau dipindahkan agar tidak lagi berada di atas masjid.

Warga tak mau lagi melakukan mediasi dengan pemilik tower ilegal. Mereka meminta tower tersebut segera dibongkar.

"Oh, enggak (mau mediasi) sudah cukup," ucap Krist Ibnu T, salah seorang warga RT 004, RW 10, Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, saat diwawancarai Kompas.com di Masjid Al Ihsan, Rabu (10/7/2024).

Washington: Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan melanjutkan pengiriman bom seberat 500 pon atau sekitar 220 kilogram ke Israel. Namun, Negeri Paman Sam akan menahan pasokan bom seberat 2.000 pon atau sekitar 900 kilogram karena kekhawatiran akan penggunaannya di Gaza yang padat penduduknya.

AS pada Mei lalu menghentikan pengiriman bom seberat 2.000 pon dan 500 pon karena kekhawatiran atas dampak yang mungkin terjadi di Gaza selama perang yang dimulai dengan serangan lintas perbatasan yang mematikan oleh Hamas pada 7 Oktober.

Kekhawatiran khusus pemerintah adalah penggunaan bom berukuran besar di Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mengungsi.
“Kami sudah jelas bahwa kekhawatiran kami adalah pada penggunaan akhir bom seberat 2.000 pon tersebut, khususnya untuk kampanye Rafah Israel yang telah mereka umumkan akan selesai,” kata seorang pejabat AS, dikutip dari Gulf News, Kamis,11 Juli 2024.

Satu bom seberat 2.000 pon dapat menembus beton dan logam tebal, sehingga menciptakan radius ledakan yang luas.

Pejabat AS mengatakan, bom seberat 500 pon itu ditempatkan dalam pengiriman yang sama dengan bom yang lebih besar yang dihentikan sementara dan oleh karena itu tertahan.

“Kekhawatiran utama kami adalah potensi penggunaan bom seberat 2.000 pon di Rafah dan tempat lain di Gaza. Karena kekhawatiran kami bukan mengenai bom seberat 500 pon, hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses yang biasa,” tambah pejabat tersebut.

AS telah memberi tahu Israel bahwa mereka melepaskan bom seberat 500 pon, namun tetap menahan bom yang lebih besar.

Pada Juni, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Washington menahan senjata, dan memohon kepada para pejabat AS untuk memperbaiki situasi. Para pembantu Biden menyatakan kekecewaan dan kebingungan atas pernyataan pemimpin Israel tersebut.

Selama kunjungannya ke Washington, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan, ada kemajuan signifikan dalam masalah pasokan amunisi AS ke Israel. “Hambatan telah dihilangkan dan kemacetan telah diatasi,” kata Gallant.

Meskipun ada jeda pada satu pengiriman, Israel terus menerima aliran persenjataan AS.

Baca juga: Warga Gaza Sedang Menonton Sepak Bola saat Diserang Israel

(FJR)

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Universitas Paramadina Handi Risza menilai pemerintah harus mengakui pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal dan ketidakpastian perekonomian global. Menurut Handi, faktor terbesar melemahnya nilai tukar rupiah dipicu kebijakan fiskal dan moneter dalam negeri.

Handi mengatakan, seharusnya nilai tukar rupiah tidak begitu anjlok mengingat inflasi dalam negeri lebih rendah dibandingkan dengan inflasi di Amerika Serikat. "Dalam teori inflasi itu, ketika inflasi rendah jauh di bawah AS, seharusnya mata uang kita tidak serendah saat ini. Tapi nyatanya mata uang kita turun signifikan," kata Handi saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Dilema Kabinet Prabowo dalam Bungkus Koalisi Besar, di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

"Akan tetapi pemerintah selalu menuding kondisi perekonomian global yang membuat perekonomian kita anjlok. Kondisi eksternal yang membuat mata uang kita jatuh. Padahal ada faktor internal yang sangat serius," ia melanjutkan.

Selain itu, Handi mengatakan penurunan penerimaan pajak saat utang meningkat akan menurunkan kemampuan pembayaran utang ke depan. "Ini akan menjadi beban pemerintahan Prabowo ke depan karena dalam tahun ini jumlah penerimaan pajak tidak meningkat," katanya.

Senada dengan Hendi, Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengatakan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga disebabkan oleh kebijakan impor yang tidak tepat. Ia mengatakan nilai impor Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Mulai dari impor pangan, impor gula, impor tekstil, bahkan garam pun juga impor," kata Esther yang hadir sebagai pembicara secara daring.

Faktor lainnya yang mendorong melemahnya nilai tukar rupiah, kata dia, pengelolaan utang selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Esther menyebut ketergantungan Indonesia terhadap dolar AS sangat tinggi. Menurut Eshter, hal inilah yang terus menggerus devisa negara. "Dan pada akhirnya akan mempersulit kesanggupan pemerintah untuk mengurangi beban utang," kata dia.

Esther menjelaskan, per Mei 2024, utang Indonesia tembus Rp 8.300 triliun dengan jatuh tempo pada 2025 hingga 2029 sebesar Rp 3.749 triliun. "Utang yang jatuh tempo ini juga akan mengurangi devisa negara, sehingga pemerintahan Prabowo harus mencari alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan," katanya.

Untuk itu, ia menyarankan agar pembangunan IKN tidak lagi menggunakan anggaran yang besar dari APBN. "Kalau mau membangun dengan cepat, jangan pakai APBN, harus cari alternatif lain dan tidak dibebankan pada anggaran negara," katanya.

Palu: Berbagai program yang dilakukan oleh Anwar Hafid selama menjabat sebagai Bupati Morowali dinilai membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Tak ayal berbagai pencapaian ini modal bagi Anwar Hafidmaju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Tengah 2024.

"Anwar Hafid menempati survei tertinggi karena investasinya baik," ucap Pengamat Politik Universitas Tadulako Muhammad Khairil dalam keterangannya, Kamis, 11 Juli 2024.

Investasi baik yang dimaksud Khairil yakni berupa peran penting Anwar Hafid membebaskan biaya kesehatan dan pendidikan bagi warga Morowali. Hanya dengan bermodal KTP, warga Morowali bisa berobat di seluruh Indonesia.
Anak-anak Morowali juga ia bantu biaya sekolahnya hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Berkatnya membuka peluang investasi, tercipta peluang pekerjaan datang dari banyak perusahaan tambang nikel di Morowali.

Alhasil, 300 ribu orang Sulteng bisa bekerja di Morowali saat ini. Langkahnya membangun kualitas hidup rakyat sejalan lurus dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Morowali tumbuh pesat dari yang sebelumnya 66,86 pada tahun 2013 menjadi 70,41 pada tahun 2017.

Angka kemiskinan menurun pada 2008 sebesar 28,27 persen menjadi 14,47 persen di tahun 2014, atau turun sekitar 13,47 persen. Khairil menyatakan rekam jejak Anwar Hafid dalam memajukan Morowali menjadi tolak ukur.

"Rekam jejak Anwar Hafid dengan periode-periode yang beliau lewati, beliau berhasil melewati semuanya," kata Khairil.

Berdasarkan data Populi Center pada periode survei 27 Juni-3 Juli 2024, Anwar Hafid berpasangan dengan Reny Lamadjido memperoleh 41,4 persen di posisi puncak.





(WHS)

JAKARTA, KOMPAS.com -Imam Besar Al Azhar Mesir Ahmed Al Tayeb bertemu dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri di tengah rangkaian lawatannya di Indonesia, Kamis (11/7/2024).

Dikutip dari keterangan pers PDI-P, Al Tayeb berterima kasih atas sikap teguh Indonesia, khususnya Megawati, yang dianggap selalu membela hak asasi kemerdekaan Palestina.

"Saya mengapresiasi sikap Ibu Megawati selama ini yang kokoh mendukung kemerdekaan Palestina. PBB harus terus beri perhatian terhadap Palestina meski PBB tidak bisa lepas dari tekanan negara negara tertentu," kata Al Tayeb, Kamis.

Al Tayeb juga menyambut baik ajakan Megawati untuk menggalang tokoh-tokoh dunia bertemu dan membahas isu perdamaian dunia serta persaudaraan umat manusia.

Dalam pertemuan tersebut, Megawati dan Al Tayeb membahas beragam topik, mulai dari isu Palestina, perdamaian dunia, hingga pemanasan global.

"Untuk menyelamatkan dunia dari kerusakan moral dan lingkungan maka manusia sendiri yang harus berubah," kata Megawati.

Megawati menerangkan, peran manusia tetap amat dibutuhkan meski kini kemajuan teknologi begitu mendominasi bahkan sejumlah pekerjaan telah digantikan oleh robot.

Ketua amum PDI-P ini mencontohkan jika robot yang rusak tidak bisa membetulkan dirinya sendiri karena tetap butuh manusia.

"Apapun juga manusia makhluk yang paling prima karena diberi akal dan nurani oleh Sang Maha Pencipta," kata Megawati.

"Percepatan teknologi menyebabkan rasa kehidupan manusia berubah drastis. Anak-anak sekarang tidak bermain dan akrab dengan alam dan bertanya bagaimana misalnya tumbuh-timbuhan diciptakan atau dari mana asalnya," ujar dia.

Sementara itu, Al Tayeb berpendapat semua yang disampaikan Megawati tadi patut untuk direnungkan bersama.

Ia mengatakan, saat ini banyak pemimpin dunia tidak mau tahu akan pentingnya menjaga perdamaian dunia dan kerusakan lingkungan.