Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) merilis data transaksi sepanjang semester I tahun 2024.

Dalam kurun waktu tersebut, ICDX mencatat transaksi sebanyak 5.724.852,55 Lot, dengan komposisi 4.917.608,55 Lot merupakan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, dan 807.244 Lot adalah transaksi Multilateral.

Secara Notional Value, sepanjang semester I tahun 2024 ini tercatat sebesar Rp10.794 triliun, dengan komposisi Rp10.718 triliun di transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, dan Rp76 triliun di Transaksi Multilateral.

Dalam kurun waktu Januari-Juni 2024 tersebut, transaksi multilateral didominasi oleh transaksi komoditas emas dengan kontrak GOLDGR sebanyak 317.260 lot atau setara dengan 35%, dan kontrak GOLDUDMic sebanyak 122.984 Lot atau setara dengan 15%. Sedangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif, transaksi didominasi kontrak mata uang asing, dengan kontrak XAUUSD10 sebanyak 1.385.326 lot atau setara dengan 28% dan kontrak XAUUSD14 sebanyak 810.459 lot atau setara dengan 16%.

Untuk tahun 2024 ini, sampai dengan akhir tahun ICDX memproyeksikan total transaksi akan mencapai 14.298.169 lot, naik 11,5% dibandingkan total transaksi tahun 2023 sebanyak 12.429.818 lot. Sebagai catatan, di tahun 2022 total transaksi di ICDX sebanyak 10.162.685 lot dan di tahun 2021 sebanyak 9.890.507 lot.

Fajar Wibhiyadi, Direktur Utama ICDX dalam keterangan resmi yang disampaikan kepada media mengatakan, “Kedepan ICDX akan terus mengembangkan industri perdagangan berjangka komoditi, khususnya di transaksi multilateral. Hal ini karena kami melihat transaksi multilateral ini memiliki potensi besar untuk berkembang, dan bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dalam melakukan lindung nilai serta mitigasi risiko atas harga komoditas”.

Fajar Wibhiyadi menambahkan, “ICDX juga berkomitmen penuh untuk secara bersama-sama dengan otoritas serta pemangku kepentingan lain untuk terus mengembangkan ekosistem perdagangan berjangka komoditi. Indonesia memiliki potensi besar terkait pengembangan industri ini. Kuncinya, semua pemangku kepentingan bisa bersama-sama, berkolaborasi untuk mengembangkan ekosistemnya.

Terkait ekosistem di perdagangan berjangka komoditi, Tirta Karma Senjaya, Kepala Biro Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengatakan, “Investasi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki risiko yang tinggi. Untuk itu, mekanisme perdagangan berjangka perlu dibarengi dengan pemahaman yang sangat baik. Perdagangan berjangka komoditi memiliki potensi sebagai suatu mekanisme lindung nilai, manajemen risiko sudah berjalan dan dapat diberlakukan juga pada komoditi unggulan di Indonesia. Untuk mewujudkan ini, maka komoditi ini harus ditransaksikan di Bursa Berjangka dan ditopang oleh ekosistem industri Perdagangan Berjangka Komoditi yang baik.

“Ekosistem perdagangan berjangka komoditi di Indonesia memberikan fleksibilitas dan layanan yang lengkap, membuka peluang perdagangan yang lebih luas, tercatat dan membentuk tata kelola perdagangan yang adil dan transparan. Kami berharap para pelaku industri di Indonesia bisa mengakselerasi bisnisnya dengan lebih maksimal ke depannya,” ungkap Tirta Karma Senjaya.

“Tentunya Bappebti terus memperkuat ekosistem Perdagangan Berjangka Komoditi untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat agar dapat memberikan manfaat lebih luas serta memperkuat citra industri dengan mengikuti perkembangan dan melakukan penyesuaian berbagai aturan untuk memperbaiki Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia agar wajar, adil, dan aman bagi masyarakat,” tutupnya.

KOMPAS.com –“Di era digital, privasi adalah ilusi”.

Begitulah kata mantan karyawan dari Central Intelligence Agency (CIA) yang menjadi kontraktor untuk National Security Agency (NSA), Edward Snowden.

Ia menilai saat seseorang mengunggah datanya ke dalam dunia maya, data itu langsung dikumpulkan oleh pihak tertentu untuk dijadikan bahan analisis atau keperluan lain.

Pada beberapa kasus, data yang terkumpul berisiko digunakan oleh sejumlah oknum untuk melakukan aksi social engineering. Salah satunya, dengan menghubungi korban dan mengaku sebagai customer service (CS) dari lembaga keuangan.

Mereka biasanya akan meminta korban untuk mentransfer sejumlah uang untuk berbagai alasan. Korban yang tidak waspada bisa terjerumus ke dalam modus penipuan tersebut. Tidak hanya uang yang hilang, data pribadi juga terancam bocor.

Untuk terhindar dari kejadian tersebut, Anda tentu harus berhati-hati. Penting bagi Anda untuk bisa mengenali ciri dari akun CS palsu agar terhindar dari kerugian yang tak diinginkan.

Berikut adalah tiga ciri akun CS palsu yang patut diwaspadai.

1. Meminta data pribadi

Oknum CS palsu yang mengaku sebagai CS resmi lembaga keuangan biasanya akan meminta korban untuk menyebutkan data-data pribadi yang bersifat krusial, seperti kode one-time password (OTP), nomor kartu kredit atau debit, nomor CVV, tanggal lahir, dan nama ibu kandung.

Padahal, CS resmi dari lembaga keuangan tidak akan meminta nasabah menyebutkan data pribadi tersebut saat membantu mengatasi keluhan.

Salah satu modus yang sering dilakukan oknum CS palsu adalah berpura-pura menawarkan bantuan kepada korban untuk memblokir akun atau rekening nasabah. Setelah itu, CS palsu akan meminta korban menyebutkan data-data pribadinya untuk disalahgunakan.

2. Melakukan panggilan berulang kali

Ciri-ciri penipuan CS palsu selanjutnya adalah oknum CS akan melakukan panggilan berulang kali, meskipun calon korban telah menolak panggilan. Ketika telepon tersebut diangkat, biasanya oknum CS palsu akan melakukan panggilan secara memaksa sehingga membuat calon korban tidak nyaman.

Selain itu, Anda juga patut waspada jika dihubungi oleh akun CS palsu berulang kali, padahal Anda tidak merasa melaporkan keluhan.

3. Tidak menggunakan nomor telepon resmi

Oknum CS palsu bisa menggunakan nomor telepon yang mirip dengan nomor call center resmi suatu lembaga. Bedanya, nomor telepon yang digunakan palsu karena disertai dengan awalan, seperti angka 021, +621, atau simbol tanda tambah (+) sebelum nomor telepon.

Selain call center, akun CS palsu juga kerap menghubungi calon korban lewat aplikasi WhatsApp dengan nomor palsu. Salah satu cara mengenali keresmian nomor WhatsApp adalah nomor WhatsApp resmi lembaga keuangan dilengkapi dengan tanda verifikasi centang hijau.

Itu tadi cara mengenali ciri dari akun CS palsu. Bila mendapatkan panggilan dari nomor mencurigakan dan melakukan sejumlah hal di atas, Anda jelas harus waspada.

Untuk diketahui, salah satu pihak yang kerap disalahgunakan namanya dalam tindak penipuan tersebut adalah DANA.

Agar para penggunanya bisa aman dari berbagai modus penipuan, DANA pun mengeluarkan kampanye bertajuk #AwasJebakanBadman.

Melalui kampanye tersebut, DANA memberikan edukasi dan sejumlah informasi penting agar masyarakat terhindar dari aksi kejahatan digital bermodus CS palsu. Berikut adalah infonya.

dok. DANA DANA mengimbau penggunannya untuk selalu menerapkan monitor, konfirmasi, dan lapor jika mencurigai adanya tidak penipuan mengatasnamakan DANA.

Pertama, monitor. Selalu monitor berbagai modus kejahatan saat bertransaksi online. Contohnya, saat dihubungi oleh oknum CS yang mengaku dari pihak bank atau dompet digital, ada baiknya tidak langsung percaya. Periksa dulu apakah nomor yang menghubungi Anda tersebut benar nomor asli atau bukan.

Kedua, konfirmasi. Jika mencurigai adanya tindak penipuan yang mengatasnamakan DANA, Anda bisa mengecek asli atau palsunya link, kontak, ataupun media sosial yang menghubungi Anda lewat fitur DANA Protection di aplikasi DANA. Dengan melakukan konfirmasi di DANA Protection, Anda bisa lebih mudah untuk mengetahui oknum yang mencoba menipu.

Ketiga, lapor. Apabila CS yang menghubungi Anda terbukti hanya mengaku-ngaku sebagai pihak dari DANA, Anda bisa langsung melaporkannya lewat bagian Laporkan via Aduan Nomor yang ada di DANA Protection.

Fitur tersebut akan langsung menghubungkan Anda dengan layanan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Dengan begitu, Anda tidak hanya membantu diri sendiri terhindar dari penipuan online, tetapi juga membantu pengguna DANA lain.

Selain ketiga informasi tersebut, Anda juga bisa menerapkan tip-tip lain dari DANA agar semakin terhindar dari modus penipuan.

Salah satu contohnya adalah CS DANA tidak lagi melayani keluhan lewat WhatsApp. Apabila pengguna DANA memiliki keluhan, dapat melakukan aduan melalui live chat DANA Digital Assistance (DIANA), call center DANA di nomor 1500445, dan email help@dana.id.

Selain itu, CS DANA juga tidak pernah meminta informasi pribadi. CS DANA tidak akan meminta pengguna untuk membagikan informasi pribadi, seperti personal identification number (PIN) DANA, dan kode one-time password (OTP).

Kemudian, CS DANA tidak akan menghubungi nasabah terlebih dahulu. DANA menegaskan, pihaknya tidak akan pernah menghubungi pengguna terlebih dahulu jika mereka tidak membuat laporan apa pun.

Itu tadi ciri akun CS palsu dan tindakan yang bisa Anda lakukan jika mencurigai penipuan atas nama DANA. Untuk informasi lebih lengkap mengenai fitur dan keamanan DANA, silakan kunjungi website resmi DANA atau akun Instagram @dana.id dan TikTok @dana.Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengusulkan untuk kembali memperpanjang waktu pelaksanaan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19. Namun, wacana ini tidak mendapat "lampu hijau" dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, setelah kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit berakhir pada Maret lalu, sejumlah perusahaan asuransi meminta perbankan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) meningkatkan pencadangannya. Ini menandakan risiko restrukturisasi kredit yang meningkat.

"Risiko meningkat kan berkaitan dengan kredit yang berpotensi bermasalah," kata dia, ditemui di Hotel St Regis, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Oleh karenanya, pemerintah membuka opsi untuk memperpanjang pelaksanaan restrukturisasi kredit, agar perbankan tidak terbebani pencadangan KUR. Akan tetapi, Airlangga bilang, opsi tersebut tidak disetujui OJK selaku regulator perbankan.

"OJK kayaknya tidak setuju," ujarnya.

Lebih lanjut Airlangga menyebutkan, saat ini pemerintah masih "memutar otak" untuk menyiasati potensi kredit macet dari program restruktur kredit. Salah satu opsi yang disiapkan ialah kebijakan melalui program KUR.

"Kita akan studi, ada cara lain yang bisa dilakukan," katanya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar melaporkan, nilai restrukturisasi kredit Covid-19 terus menyusut sejak program berakhir pada Maret lalu. Sampai dengan akhir Mei, nilai kredit restrukturisasi perbankan menyisakan Rp 192,5 triliun.

"Yang berarti terus menurun dibandingkan pada saat pengakhirannya dan juga dibandingkan pada bulan April," kata dia, dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Juni.

Seiring dengan penurunan itu, Mahendra bilang, perbankan sendiri telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) untuk meminimalisir dampak kredit macet. Pencadangan yang dilakukan pun mencakup 33,84 persen kredit yang direstrukturisasi.

"Hal ini tentu menunjukan bahwa perbankan secara umum menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehatihatian yang baik," tuturnya.

SAROLANGUN, iNews.id- Proses pencarian terhadap tahanan yang kabur, hingga kini masih dilakukan. Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya memimpin penyisiran kawasan hutan di belakang Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun, Kamis (11/7/2024).

"Iya sekarang kami masih melakukan proses pencarian, saya juga turut turun ke hutan bersama pak pabung mencari terdakwa," ujar AKBP Budi Prasetya, Kamis (11/7/2024).

Dia berharap, pengejaran terhadap tahanan yang kabur segera ditemukan. Dia juga mengimbau kepada masyarakat apabila menemukan orang yang mencurigakan atau tahanan yang kabur agar segera menghubungi aparat.

"Tim kita sudah menyebar mencari keberadaan narapidana ini, yang jelas kami tidak akan berhenti mencari, kami imbau kepada masyarakat apapun informasi tentang narapidana yang kabur ini tolong sampaikan ke kami, " ucapnya.

Dalam pencarian ini mengerahkan 85 personel gabungan, TNI, Polri dan Kejaksaan. Insiden tahanan kabur berawal saat belasan tahanan usai menjalani persidangan di PN Sarolangun, Rabu (10/7/2024) pukul 17.00 WIB. 

Seorang terdakwa bernama Sadir tiba-tiba kabur saat akan menuju mobil tahanan lewat belakang gedung PN Sarolangun.

Editor: Kurnia Illahi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengusulkan untuk kembali memperpanjang waktu pelaksanaan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19. Namun, wacana ini tidak mendapat "lampu hijau" dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, setelah kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit berakhir pada Maret lalu, sejumlah perusahaan asuransi meminta perbankan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) meningkatkan pencadangannya. Ini menandakan risiko restrukturisasi kredit yang meningkat.

"Risiko meningkat kan berkaitan dengan kredit yang berpotensi bermasalah," kata dia, ditemui di Hotel St Regis, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Oleh karenanya, pemerintah membuka opsi untuk memperpanjang pelaksanaan restrukturisasi kredit, agar perbankan tidak terbebani pencadangan KUR. Akan tetapi, Airlangga bilang, opsi tersebut tidak disetujui OJK selaku regulator perbankan.

"OJK kayaknya tidak setuju," ujarnya.

Lebih lanjut Airlangga menyebutkan, saat ini pemerintah masih "memutar otak" untuk menyiasati potensi kredit macet dari program restruktur kredit. Salah satu opsi yang disiapkan ialah kebijakan melalui program KUR.

"Kita akan studi, ada cara lain yang bisa dilakukan," katanya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar melaporkan, nilai restrukturisasi kredit Covid-19 terus menyusut sejak program berakhir pada Maret lalu. Sampai dengan akhir Mei, nilai kredit restrukturisasi perbankan menyisakan Rp 192,5 triliun.

"Yang berarti terus menurun dibandingkan pada saat pengakhirannya dan juga dibandingkan pada bulan April," kata dia, dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Juni.

Seiring dengan penurunan itu, Mahendra bilang, perbankan sendiri telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) untuk meminimalisir dampak kredit macet. Pencadangan yang dilakukan pun mencakup 33,84 persen kredit yang direstrukturisasi.

"Hal ini tentu menunjukan bahwa perbankan secara umum menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehatihatian yang baik," tuturnya.

KOMPAS.com –“Di era digital, privasi adalah ilusi”.

Begitulah kata mantan karyawan dari Central Intelligence Agency (CIA) yang menjadi kontraktor untuk National Security Agency (NSA), Edward Snowden.

Ia menilai saat seseorang mengunggah datanya ke dalam dunia maya, data itu langsung dikumpulkan oleh pihak tertentu untuk dijadikan bahan analisis atau keperluan lain.

Pada beberapa kasus, data yang terkumpul berisiko digunakan oleh sejumlah oknum untuk melakukan aksi social engineering. Salah satunya, dengan menghubungi korban dan mengaku sebagai customer service (CS) dari lembaga keuangan.

Mereka biasanya akan meminta korban untuk mentransfer sejumlah uang untuk berbagai alasan. Korban yang tidak waspada bisa terjerumus ke dalam modus penipuan tersebut. Tidak hanya uang yang hilang, data pribadi juga terancam bocor.

Untuk terhindar dari kejadian tersebut, Anda tentu harus berhati-hati. Penting bagi Anda untuk bisa mengenali ciri dari akun CS palsu agar terhindar dari kerugian yang tak diinginkan.

Berikut adalah tiga ciri akun CS palsu yang patut diwaspadai.

1. Meminta data pribadi

Oknum CS palsu yang mengaku sebagai CS resmi lembaga keuangan biasanya akan meminta korban untuk menyebutkan data-data pribadi yang bersifat krusial, seperti kode one-time password (OTP), nomor kartu kredit atau debit, nomor CVV, tanggal lahir, dan nama ibu kandung.

Padahal, CS resmi dari lembaga keuangan tidak akan meminta nasabah menyebutkan data pribadi tersebut saat membantu mengatasi keluhan.

Salah satu modus yang sering dilakukan oknum CS palsu adalah berpura-pura menawarkan bantuan kepada korban untuk memblokir akun atau rekening nasabah. Setelah itu, CS palsu akan meminta korban menyebutkan data-data pribadinya untuk disalahgunakan.

2. Melakukan panggilan berulang kali

Ciri-ciri penipuan CS palsu selanjutnya adalah oknum CS akan melakukan panggilan berulang kali, meskipun calon korban telah menolak panggilan. Ketika telepon tersebut diangkat, biasanya oknum CS palsu akan melakukan panggilan secara memaksa sehingga membuat calon korban tidak nyaman.

Selain itu, Anda juga patut waspada jika dihubungi oleh akun CS palsu berulang kali, padahal Anda tidak merasa melaporkan keluhan.

3. Tidak menggunakan nomor telepon resmi

Oknum CS palsu bisa menggunakan nomor telepon yang mirip dengan nomor call center resmi suatu lembaga. Bedanya, nomor telepon yang digunakan palsu karena disertai dengan awalan, seperti angka 021, +621, atau simbol tanda tambah (+) sebelum nomor telepon.

Selain call center, akun CS palsu juga kerap menghubungi calon korban lewat aplikasi WhatsApp dengan nomor palsu. Salah satu cara mengenali keresmian nomor WhatsApp adalah nomor WhatsApp resmi lembaga keuangan dilengkapi dengan tanda verifikasi centang hijau.

Itu tadi cara mengenali ciri dari akun CS palsu. Bila mendapatkan panggilan dari nomor mencurigakan dan melakukan sejumlah hal di atas, Anda jelas harus waspada.

Untuk diketahui, salah satu pihak yang kerap disalahgunakan namanya dalam tindak penipuan tersebut adalah DANA.

Agar para penggunanya bisa aman dari berbagai modus penipuan, DANA pun mengeluarkan kampanye bertajuk #AwasJebakanBadman.

Melalui kampanye tersebut, DANA memberikan edukasi dan sejumlah informasi penting agar masyarakat terhindar dari aksi kejahatan digital bermodus CS palsu. Berikut adalah infonya.

dok. DANA DANA mengimbau penggunannya untuk selalu menerapkan monitor, konfirmasi, dan lapor jika mencurigai adanya tidak penipuan mengatasnamakan DANA.

Pertama, monitor. Selalu monitor berbagai modus kejahatan saat bertransaksi online. Contohnya, saat dihubungi oleh oknum CS yang mengaku dari pihak bank atau dompet digital, ada baiknya tidak langsung percaya. Periksa dulu apakah nomor yang menghubungi Anda tersebut benar nomor asli atau bukan.

Kedua, konfirmasi. Jika mencurigai adanya tindak penipuan yang mengatasnamakan DANA, Anda bisa mengecek asli atau palsunya link, kontak, ataupun media sosial yang menghubungi Anda lewat fitur DANA Protection di aplikasi DANA. Dengan melakukan konfirmasi di DANA Protection, Anda bisa lebih mudah untuk mengetahui oknum yang mencoba menipu.

Ketiga, lapor. Apabila CS yang menghubungi Anda terbukti hanya mengaku-ngaku sebagai pihak dari DANA, Anda bisa langsung melaporkannya lewat bagian Laporkan via Aduan Nomor yang ada di DANA Protection.

Fitur tersebut akan langsung menghubungkan Anda dengan layanan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Dengan begitu, Anda tidak hanya membantu diri sendiri terhindar dari penipuan online, tetapi juga membantu pengguna DANA lain.

Selain ketiga informasi tersebut, Anda juga bisa menerapkan tip-tip lain dari DANA agar semakin terhindar dari modus penipuan.

Salah satu contohnya adalah CS DANA tidak lagi melayani keluhan lewat WhatsApp. Apabila pengguna DANA memiliki keluhan, dapat melakukan aduan melalui live chat DANA Digital Assistance (DIANA), call center DANA di nomor 1500445, dan email help@dana.id.

Selain itu, CS DANA juga tidak pernah meminta informasi pribadi. CS DANA tidak akan meminta pengguna untuk membagikan informasi pribadi, seperti personal identification number (PIN) DANA, dan kode one-time password (OTP).

Kemudian, CS DANA tidak akan menghubungi nasabah terlebih dahulu. DANA menegaskan, pihaknya tidak akan pernah menghubungi pengguna terlebih dahulu jika mereka tidak membuat laporan apa pun.

Itu tadi ciri akun CS palsu dan tindakan yang bisa Anda lakukan jika mencurigai penipuan atas nama DANA. Untuk informasi lebih lengkap mengenai fitur dan keamanan DANA, silakan kunjungi website resmi DANA atau akun Instagram @dana.id dan TikTok @dana.Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL dijatuhi hukuman uang pengganti sebesar Rp14,1 miliar dan US$30.000 terkait dengan perkara pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan). Nilai uang pengganti itu lebih ringan dari yang dituntut oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Sebelumnya, JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut SYL untuk membayar uang pengganti dari hasil pemerasan yang dilakukan olehnya sebagaimana dakwaan senilai Rp44,26 miliar dan US$30.000.

Adapun jaksa KPK di persidangan SYL tetap menegaskan bahwa terdakwa terbukti melakukan pemerasan bersama-sama dan berlanjut dengan dua terdakwa lain, senilai Rp44,26 miliar dan US$30.000. Hanya saja, majelis hakim memandang tidak semua hasil pemerasan dinikmati secara langsung oleh SYL.

"Itu terbukti di unsur memaksa. Hanya ada perbedaan antara majelis hakim dan penuntut umum, bahwa menurut majelis hakim yang dinikmati atau diperoleh pak Syahrul Yasin Limpo dari Rp44 miliar itu hanya sebesar Rp14 miliar," kata Jaksa KPK Meyer Simanjuntak usai persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Tim jaksa KPK secara khusus menyoroti pertimbangan hakim perihal sembako yang dibagikan SYL dari hasil pemerasan terhadap pejabat maupun direktorat di Kementan. Hakim menilai sembako itu tidak menguntungkan SYL secara langsung, karena manfaatnya diterima oleh penerima.

Meski demikian, Meyer kukuh memandang sembako hasil pemerasan itu menggunakan atribut Partai Nasdem, atau partai yang menaungi SYL. Oleh sebab itu, dia menilai sembako itu tetap ada kaitannya dengan terdakwa.

"Kami sudah menguraikan itu tetapi majelis hakim yang mulia di tingkat pertama ini berbeda pandangan. Tentu itu akan kita pelajari dan bisa saja akan kita lakukan upaya hukum terhadap hal tersebut," ujarnya.

Meyer menuturkan bahwa penegak hukum fokus untuk berupaya mengembalikan aset hasil korupsi (asset recovery), dalam hal kasus pemerasan di Kementan, senilai lebih dari Rp44 miliar.

Dia menyinggung, sejauh ini aset-aset SYL yang sudah disita mencapai lebih dari Rp60 miliar. Saat ini pun, politisi Nasdem tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencucian uang.

Menurut Meyer, penyidikan kasus pencucian uang SYL sudah berjalan. Penyitaan aset maupun pemblokiran disebut sudah dilakukan oleh penyidik KPK.

Adapun jaksa itu belum memutuskan apabila akan melakukan banding terhadap putusan hakim.

"Kami akan melaporkan dulu kepada pimpinan secara tim untuk mengambil langkah-langkah ke depannya," ujar Meyer.

Sebagai informasi, dalam persidangan tersebut, ketiga terdakwa kasus pemerasan di Kementan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama jaksa KPK.

SYL dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun. Dia juga dijatuhi hukuman pidana denda Rp300 juta subsidair empat bulan kurungan serta uang pengganti Rp14,1 miliar dan US$30.000. Dari ketiga terdakwa, hanya SYL yang dibebankan uang pengganti.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh.

Sementara itu, mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta serta mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono masing-masing dijatuhi pidana penjara empat tahun serta denda sejumlah Rp200 juta subsidair dua bulan kurungan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tengah memfinalisasi penyusunan aturan terkait pengembangan dan penguatan pergadaian atau RPOJK Pergadaian. Salah satu poin yang akan diatur, yakni adanya penyesuaian ekuitas minimum perusahaan pergadaian.

Mengenai RPOJK itu, perusahaan pergadaian PT Budi Gadai Indonesia asal Sumatra Utara (Sumut) menyambut baik adanya penyesuaian ekuitas minimum.

"Memang perlu adanya penyesuaian terhadap permodalan minimum, hal itu bisa membuat industri pergadaian lebih mandiri dalam pembiayaan operasional," ujar Direktur PT Budi Gadai Indonesia asal Sumatera Utara (Sumut) Budiarto Sembiring kepada Kontan, Kamis (11/7).

Budi menambahkan melihat makin ketatnya persaingan bisnis gadai saat ini, perusahaan berencana untuk mencapai ruang lingkup yang lebih tinggi, yaitu ke tingkat nasional.

Sementara itu, Budi menyampaikan modal usaha yang ditempatkan saat ini totalnya sudah Rp 13,5 miliar. Secara rinci, modal awal yang disetor untuk perizinan modal usaha ruang lingkup kabupaten/kota sebesar Rp 500 juta.

Adapun pada 2022, Budi Gadai menaikkan perizinan kita ke tingkat provinsi dengan modal usaha ditempatkan sebesar Rp 2,5 miliar dan ada penambahan modal usaha yang ditempatkan sebesar Rp 11 miliar pada 2014.

"Secara total keseluruhan modal usaha yang ditempatkan sudah Rp 13,5 miliar. Saat ini, perusahaan masih belum memiliki rencana untuk melakukan penambahan modal usaha lagi," katanya.

Budi menerangkan per Mei 2024, Budi Gadai Indonesia telah merealisasikan penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai sekitar Rp 85 miliar. Nilai itu tumbuh sebesar 27%, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Adapun penyumbang terbesar untuk transaksi gadai baru, yaitu barang jaminan elektronik berupa gadget dan laptop.

Sebagai informasi, dalam draft RPOJK Pergadaian tercantum penyesuaian ekuitas minimum. Untuk pergadaian lingkup kabupaten/kota dari Rp 500 juta menjadi sebesar Rp 1,5 miliar, lingkup provinsi dari yang sebesar Rp 1,5 miliar menjadi tak boleh kurang dari Rp 5 miliar, dan ruang lingkup usaha nasional minimum sebesar Rp 125 miliar.

OJK juga menyatakan penyaluran pinjaman perusahaan pergadaian meningkat sebesar 21,33% Year on Year(YoY) menjadi Rp 77,58 triliun per Mei 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Pasangan desainer Sebastian Gunawan dan Cristina Panarese baru saja merilis koleksi “Oru Kami” untuk jenama Sebastian Gunawan Signature 2024/2025. Koleksi ini dipresentasikan di Hotel Mulia, Jakarta (10/7/2024).

Inspirasi Awal Koleksi “Oru Kami”

“Oru” berarti lipat, “kami” berarti kertas. Ide awal seni origami atau melipat kertas dari Jepang ini kemudian dipadukan dengan latar belakang Seba dan Cristina yang meniti pendidikan di Instituto Marangoni, Italia.

Dia mengatakan, formula membuat baju sebetulnya sama saja seperti seni origami–melipat-lipat bahan toile sebagai dasar baju untuk membuat desain yang diinginkan, kemudian ditransfer ke atas kertas untuk dijadikan pola.

Selain origami, pakaian tradisional Jepang, yukata kimono juga dijadikan inspirasi untuk berbagai busana dalam koleksi ini. Juntaian kain di bagian punggung hingga siluet clean-cut dalam koleksi menjadi contoh dari ide yukata kimono ini.

Benang Merah dalam Keberagaman “Oru Kami”

Lipatan kertas origami menjadi tema besar dari runway show koleksi Oru Kami. Namun, siluet busana yang berani menjadi benang merah yang mengaitkan antar busana dengan berbagai warna dan gaya desain.

Koleksi ini dimulai dengan warna-warna pastel dan bahan lembut, seperti tulle dan chiffon silk. Kemudian, mulai bergeser ke arah warna terang seperti chartreuse dan turquoise, bahkan merah terang. Di sini, digunakan bahan yang lebih terstruktur seperti crepe dan mikado. Bahkan, muncul juga motif tartan dengan kain tweed, atau motif bunga yang timbul dari gaun.

Perbesar

Setelah transisi, dipilih warna hitam, putih, dan abu-abu untuk rancangan bridal, tuxedo, dan suit. Seakan-akan mengalami proses yang lebih abstrak, dalam jejeran ini terdapat dekonstruksi unik blazer menjadi piece gaun bagian atas. Motif-motif yang muncul pun terlihat lebih menyatu dengan busana.

Koleksi “Oru Kami” memiliki kontras yang berlapis, dari sisi desain, warna, hingga bahan yang digunakan. Walaupun demikian, satu hal yang kerap muncul dalam koleksi adalah siluet yang bold pada bagian pundak dan pinggul. Efek ini juga didapat dari teknik drapery–melipat kain sedemikian rupa–yang dilakukan.

Sejalan dengan percampuran Jepang dan Eropa, aksen draping pada kimono dirancang di atas gaun malam modern. Teknik ini membentuk cocoon dress maupun cocoon cape. Rok gelembung yang biasanya dibentuk oleh petticoat–muncul juga dalam koleksi ini–kini dibuat puffy melalui teknik lipatan.

Bentuk-bentuk kain geometri yang asimetris juga kerap muncul, biasanya pada rancangan yang lebih polos. Hal ini untuk memberi kesan lipatan origami pada busana.

Siluet origami juga dicapai melalui perhiasan yang dibuat oleh Rinaldy A. Yunardi. Berbentuk capung, pita, dan modul, perhiasan memiliki pinggiran tajam seperti dibuat dari lipatan.

Keinginan Menambah Peminat High Fashion Muda

Walaupun memiliki begitu banyak warna dan gaya yang diangkat, rancangan tersebut menunjukkan relevansinya dengan minat fashion yang beragam pula. Sebastian Gunawan dan Cristina Panarese ingin menyentuh jiwa mode anak-anak muda yang lebih edgy dan inovatif.

“Kami berharap koleksi ini bisa diterima di kalangan yang lebih luas, berjiwa muda, sembari kami meregenerasi minat high fashion ke generasi selanjutnya,” ujar Cristina Panarese. (Ilma Rayhana)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah yang diwakilkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (UU HKPD).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman membantah pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi untuk aktivitas karaoke dan mandi uap/spa menyebabkan harga tidak kompetitif dengan negara-negara lain.

"Dengan demikian, dalil para pemohon yang menyatakan penetapan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan yang dapat menurunkan daya jual bagi industri adalah dalil yang tidak tepat," tegas Luky di Sidang MK, Kamis (11/7).

Luky menjelaskan, masing-masing negara bisa saja berbeda atau tidak ada standar baku dalam penetapan tarif pajak karaoke dan mandi uap/spa. Hal ini dikarenakan penetapan tarif pajak tergantung kepada banyak faktor di masing-masing negara. Faktor tersebut adalah budaya, keagamaan, ekonomi dan juga insentif pajak.

"Dapat kami sampaikan penetapan tarif pajak yang lebih tinggi tersebut tidak serta-merta membentuk harga yang tidak kompetitif dengan negara lain dikarenakan biaya mandi uap/spa dan biaya karaoke untuk jenis pengenaan yang sama jenisnya masih cukup kompetitif dibandingkan negara-negara lain," katanya.

Sekedar mengingatkan, merujuk Pasal 58 ayat 2 UU HKPD, khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia atau KAI tidak membagikan dividen kepada negara selama periode 2021–2023 demi memperkuat keuangan perusahaan dan mendukung kelancaran proyek kereta cepat Jakarta--Bandung Whoosh.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya mengatakan keputusan ini sesuai dengan arahan Komite Kereta Cepat, yang terdiri dari Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN.

“Sejak 2021, KAI mendapat amanah dari Komite Kereta Cepat untuk menahan dividen untuk penguatan keuangan KAI … Jadi tidak ada porsi dividen,” ujar Salusra.

KAI mencatat total kontribusi kepada penerimaan negara pada 2018 adalah Rp3,9 triliun, kemudian naik menjadi Rp4,4 triliun pada 2019 melalui pajak dan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak.

Namun, pada 2020 dan 2021, kontribusi KAI dalam bentuk PNBP dan pajak menurun karena pandemi COVID-19 yang menyebabkan operasional kereta api mengalami penurunan kinerja. Kontribusi KAI kepada negara pada 2020 adalah Rp3 triliun dan pada 2021 sebesar Rp2,9 triliun.

Salusra menyebut perseroan tidak menyetorkan dividen sepanjang periode tersebut.

Meskipun tidak membagikan dividen, KAI tetap memberikan kontribusi yang signifikan kepada penerimaan negara melalui pajak dan PNBP. Pada 2023, total kontribusi KAI mencapai Rp4,9 triliun. Pada 2022, total kontribusi yang diberikan KAI kepada penerimaan negara adalah Rp3,1 triliun.

KAI mengajukan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp1,8 triliun pada tahun anggaran 2025 untuk mendukung pengadaan sarana KRL Jabodetabek, termasuk mendatangkan 11 rangkaian kereta baru dari luar negeri.

Salusra mengatakan suntikan ini dibutuhkan untuk mengganti kereta komuter yang usianya sudah di atas 30 tahun sekaligus mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang.

“Sekarang yang terjadi cadangan sudah habis terpakai dan beberapa kereta sudah tidak dapat difungsikan sehingga penggantian dan penambahan kereta ini mendesak,” katanya.

Pada periode 2015-2022, total PMN tunai yang diterima KAI adalah sebesar Rp17,7 triliun, yang seluruhnya dipakai untuk penugasan proyek kereta cepat Jakarta—Bandung dan LRT Jabodetabek.

Jumlah Penumpang Whoose Capai 2,6 Juta Orang

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat jumlah penumpang yang diangkut Whoose selama beroperasi periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 2.658.492 orang.

"Pada periode Januari sampai dengan Juni 2024, KCIC melayani sebanyak 2.658.492 penumpang Whoosh," kata GM Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa dalam keterangan di Jakarta, 5 Juli 2024.

Eva mengatakan, secara keseluruhan jumlah penumpang yang diangkut kereta cepat Whoosh sejak dioperasikan secara komersial di 17 Oktober 2023 sebanyak 3,8 juta orang.

Pada Semester I 2024, rata-rata volume penumpang bulanan KCIC mencapai 443 ribu penumpang per bulan. Puncaknya terjadi pada Juni 2024 dengan total penumpang mencapai 535 ribu penumpang per bulan.

"Sebelumnya rata-rata penumpang harian KCIC di semester I 2024 mencapai 14,6 ribu penumpang per hari, jumlah tersebut terus mengalami peningkatan hingga puncaknya di bulan Juni 2024 rata-rata penumpang per hari mencapai 17,8 ribu penumpang per hari," ujar Eva.

Dia mengatakan sejak Januari 2024, volume penumpang terus menunjukkan peningkatan mulai April, Mei, hingga Juni.

Menurutnya, peningkatan itu terjadi karena beberapa faktor seperti kepercayaan masyarakat yang terus tumbuh dari waktu ke waktu melalui layanan pemesanan rombongan dan frequent Whoosher yang dihadirkan untuk pengguna rutin yang juga mengalami peningkatan.

"Selain itu adanya momen libur lebaran, longweekend dan libur sekolah juga menjadi salah satu faktor pendukung," tutur Eva.

Dia menyebutkan berbagai peristiwa penting menghiasi perjalanan KCIC di semester I 2024, yakni penerapan tarif dinamis, libur panjang, angkutan libur lebaran, angkutan libur sekolah, peresmian layanan batal dan ubah jadwal online, layanan contact center, dan frequent Whoosher Card.

Eva menambahkan rata-rata okupansi Whoosh juga terus terjaga di 60-70 persen di luar jam sibuk dan 80-100 persen pada jam sibuk pagi dan sore hari.

Ia mengklaim penumpang pebisnis, wisatawan, pelajar, perorangan dan rombongan silih berganti menggunakan Whoosh secara rutin.

"KCIC siap menyambut semester 2 di tahun 2024 dengan penuh rasa optimis. Berbagai peningkatan pelayanan disiapkan oleh KCIC untuk meningkatkan kenyamanan seluruh penumpang Whoosh," kata Eva.

ANTARA

Dua anak buah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), yakni Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta divonis pidana empat tahun penjara di kasus korupsi Kementerian Pertanian (Kementan) pada rentang waktu 2020-2023. Keduanya juga divonis membayar denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan penjara.

Kasdi merupakan Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021–2023. Sedangkan Hatta merupakan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan tahun 2023.

"Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum," kata Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (11/7).

Rianto menuturkan kedua terdakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam menjatuhkan vonis, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan. Kedua terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sementara itu hal yang meringankan vonis yaitu terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan. Hakim juga menilai Kasdi dan Hatta tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi secara materi, serta mengakui dan menyesali perbuatannya.

"Dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim merasa putusan yang diberikan sudah memenuhi rasa keadilan," ujar Rianto.

Sebelumnya, kedua terdakwa dituntut pidana penjara selama enam tahun dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan pidana kurungan. Dalam kasus tersebut, Kasdi dan Hatta bersama SYL terbukti melakukan pemerasan dengan total Rp 44,5 miliar terkait kasus korupsi di lingkungan Kementan.

Adapun kedua anak buah SYL itu merupakan koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I Kementan dan jajarannya. Uang hasil saweran dipakai antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi dan keluarga SYL.

Dalam perkara ini SYL sebelumnya telah divonis penjara 10 tahun dan membayar denda Rp 300 juta. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp 14.147.144.786 ditambah US$ 30.000. Harta SYL akan dilelang apabila tidak membayar uang pengganti. Bila hartanya tidak mencukupi maka diganti kurungan penjara selama 2 tahun.