JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-PPuan Maharani menilai semestinya Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep juga silaturahmi ke PDI-P.

Hal ini disampaikan menanggapi gerilya politik Kaesang yang belakangan bertandang ke sejumlah partai politik menjelang pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2024.

Nama Kaesang digadang akan maju pada Pilkada Jawa Tengah yang digelar serentak pada 27 November mendatang.

"Silaturahmi itu penting dan sebaiknya memang dilakukan (silaturahmi ke PDI-P), jadi ya harus silaturahmi," kata Puan ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Puan menerangkan, partainya hingga kini masih melakukan pemetaan politik untuk Pilkada Jateng.

Ia mengaku belum tahu apakah PDI-P sudah mencukupi perolehan kursi untuk bisa mengusung calon sendiri di provinsi tersebut.

Maka dari itu, PDI-P masih membuka kemungkinan berkoalisi dengan partai politik lain berikut pasangan calon yang akan diusung.

"Jadi akan bersama siapa dengan siapa, ya monggo saja, tapi harus mencukupi kursi yang memang jadi persyaratan," ujar Ketua DPR RI ini.

Diberitakan sebelumnya, Kaesang mulai bersafari politik menjelang Pilkada 2024.

Safari itu dilakukan putra bungsu Joko Widodo (Jokowi) ini pertama kali ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Senin (8/7/2024).

Sore ini Kaesang dijadwalkan bertandang ke Partai Golkar bertemu Ketua Umum Airlangga Hartarto.

Namun, hingga kini belum dipastikan apakah Kaesang jadi maju pada Pilkada 2024. Belum ada satu partai politik yang menyatakan dukungan terhadap Kaesang.

Anggota Pansus Haji DPR RI dari PKB Marwan Dasopang mengatakan pansus bisa saja memanggil Presiden Jokowi dalam proses penyelidikan terkait dugaan penyelewengan kuota haji.

“Kalau umpamanya mengenai pengalihan kuota itu tidak mendapatkan jawaban, mari kita tanya presiden, karena Keppresnya dari dia,” kata Marwan saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Kamis (11/7).

Dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 disepakati kuota haji normal sebesar 221.000 ditambah dengan kuota tambahan sebanyak 20.000. Sehingga total kuota haji Indonesia tahun 2024 berjumlah 241.000.

Hal ini diatur dalam Keppres Nomor 06 Tahun 2024 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 yang keluar pada bulan Januari.

Namun pada Februari 2024, Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan baru yang membagi kuota tambahan 20.000 menjadi dua bagian, yakni 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Pembagian ini dianggap tidak sesuai yang menimbulkan berbagai indikasi dugaan penyelewengan aturan, salah satunya indikasi korupsi.

Sasaran utama dalam penyelidikan Pansus Haji ini tentunya adalah Kementerian Agama yang mengurus penyelenggaraan haji jemaah Indonesia.

“Tentu nanti kita akan panggil Menteri Agama. Menteri Agama mungkin saja akan mengikutsertakan aparaturnya. Kemudian terkait kuota tadi kita akan panggil juga BPKH, kemudian akan kita perdalam juga kuota ini akan dikasih ke siapa?” kata Marwan.

Pansus juga bakal melakukan konfirmasi pengalihan kota ini kepada pemerintah Arab Saudi.

“Mungkin juga akan mengunjungi Arab juga. Kalau keterangannya seperti ini gak dapat tambahan, tentu kita kejar ke sana, betul nggak seperti itu?” tuturnya.

Hanya saja, setelah resmi terbentuk, Pansus Haji belum melakukan rapat untuk merembukkan siapa pimpinan Pansus Haji ini.

Apalagi saat ini DPR RI sudah memasuki masa reses, tentunya untuk menggelar rapat di masa ini pansus harus memiliki izin dari pimpinan dewan.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir, menyampaikan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) demi kemajuan negara. Tanpanya, perekonomian bahkan politik sulit untuk mengalami kemajuan.

Hal ini disampaikannya usai menerima kunjungan Grand Syekh Al Azhar Ahmad Tayyeb di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakpus, Kamis (11/7).

"Di bidang pendidikan tapi kita masih tertinggal, satu di bidang ekonomi. Umat Islam jujur masih tertinggal dalam ekonomi dan ini berdampak pada dua hal. Karena ekonomi kita tertinggal, maka secara politik kita juga belum menjadi kekuatan yang signifikan dalam konstelasi bangsa dan negara untuk memajukan Indonesia," ujar Haedar kepada wartawan.

Dia menilai untuk menjadi bangsa yang maju perlu menguasai ilmu pengetahuan sehingga penting menurutnya ke depan untuk berfokus ke sana.

"Padahal kemajuan bangsa-bangsa besar itu kan ada di IPTEK. Maka ke depan itu penguasaan IPTEK dan juga bagi dunia pendidikan itu mengembangkan saintek itu menjadi keniscayaan," tambahnya.

Sementara itu terkait kunjungan Imam Besar Al-Azhar Kairo, Haedar mengaku bangga bisa menyambutnya di Kantor Muhammadiyah

"Kami menerima di gedung PP Muhammadiyah ini secara spesial memang begitu rupa karena kami ingin beliau hadir di gedung kami sendiri tidak di tempat lain untuk menunjukkan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang menghargai apa yang kita miliki," terang Haedar.

Haedar mengaku tak ingin menggunakan fasilitas hotel untuk menerima kunjungan Syekh Ahmad. Meski sebenarnya, organisasi pimpinannya ini memiliki fasilitas hotel sendiri.

"Biarpun kami punya hotel di Jogja, punya hotel di Malang, dan seterusnya, kami menerima di gedung ini untuk juga bahwa hubungan antara kami dengan Al-Azhar itu juga hubungan yang berkeluargaan, mengeluarga, tidak terlalu formalistik," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bisnis RT/RW Net memberi penghasilan tambahan bagi beberapa orang. Namun, untuk menjual kembali layanan internet dari penjualan resmi seperti IndiHome, Biznet, XL Home dan lain sebagainya, ada tata tertib yang harus dipatuhi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memiliki aturan mengenai jual kembali layanan internet yang harus diterapkan penjual. Jika tidak diimplementasikan, maka aktivitas penjualan bisa dikategorikan ilegal..

Dalam rangka tertib penyelenggaraan telekomunikasi khususnya untuk ketentuan jual kembali layanan Jasa Telekomunikasi pada Penyelenggara Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ISP), Kemenkominfo telah mengatur dalam UU No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Selain itu, praktik jual beli jasa internet juga diatur dalam Pasal 22 Permenkominfo No.13/2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dan Pasal 34 Permenkominfo No.1/2021 tentang tentang Perubahan Kedua atas PM Kominfo No13/2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Kemudian, merujuk pada laman resmi Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kemenkominfo, ketentuan menjual kembali layanan internet tertuang pada Permenkominfo no.13/2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dan No.3/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha kegiatan reseller hanya dapat dilaksanakan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat, yakni dengan memperoleh Sertifikat Standar Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi (KBLI 61994) melalui oss.go.id.

Perbesar

Pelaksanaan jual kembali jasa Internet yang diperbolehkan dan simulasinya

Pertama, retailer dapat menggunakan merek dagang layanan penyelenggara jasa telekomunikasi (internet service provider/ISP) yang dijual kembali, dan menambahkan merek dagang sendiri kepada pelanggan (end user).

Kedua, retailer wajib memenuhi ketentuan standar kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang telah dikomitmenkan.

Ketiga, seluruh pendapatan dari pelaksanaan jual kembali jasa telekomunikasi menjadi pendapatan dari dan dibukukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.

Keempat, penagihan (billing) wajib mencantumkan merek dagang penyelenggara jasa telekomunikasi.

Kelima, dalam hal penjualan ritel berbasis protokol internet, peritel wajib menggunakan alamat protokol internet (internet protocol address) publik dan nomor sistem otonom (autonomous system number) milik ISP.

Adapun, ISP berwenang memutuskan kerja sama jual kembali jasa telekomunikasi dengan peritel dalam 2 kondisi.

Yakni, peritel tidak melakukan pencatatan terpisah dan tidak melaporkannya kepada ISP atas seluruh pendapatan penjualan; dan, peritel melanggar ketentuan ISP yang diatur dalam ketentuan perundang undangan.

Puluhan wali murid SMPN 1 Semarang menggeruduk kantor Gubernur Jawa Tengah. Mereka tak terima atas keputusan Pemprov Jateng yang menganulir piagam marching band untuk mendaftar PPDB 2024 karena diragukan keabsahannya.

Kedatangan puluhan wali murid dan anak anak mereka itu disambut langsung oleh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng. Mereka juga melakukan audiensi di lobby Gedung A Lantai 1.

Namun para wali murid itu memilih bungkam terkait hasil audiensi tersebut.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Jateng, Uswatun Hasanah, mengatakan dirinya berjanji akan menyampaikan hasil audiensi kepada Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana.

"Apa yang mereka sampaikan akan kita sampaikan ke Pj Gubernur, dari berbagai sudut pandang semuanya nanti kita sampaikan," ujar Uswatun, Kamis (11/7).

Uswatun tidak merinci isi pertemuan dengan para wali murid itu. Ia hanya mengatakan orang tua yang datang ingin memperjuangkan anak-anak mereka.

"Semuanya berjuang, mereka orang tua yang luar biasa, berjuang untuk anaknya," kata Uswatun.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memutuskan untuk menganulir 69 piagam palsu yang digunakan untuk PPDB SMA dan SMK di Kota Semarang. Secara otomatis, tidak ada nilai dalam piagam tersebut.

Piagam itu digunakan untuk mendaftar sejumlah sekolah. Yakni, SMAN 3 Semarang, SMAN 1 Semarang, SMAN 5 Semarang, SMAN 6 Semarang, SMAN 14 Semarang, SMKN 6 Semarang dan SMKN 7 Semarang.

"Hasil pemeriksaan piagam berjenjang kejuaraan internasional di Malaysia Championship tahun 2022 itu, diragukan keabsahannya, sehingga tidak bisa digunakan di komponen nilai akhir jalur prestasi," kata Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di kantornya, Selasa (10/7).

Pihaknya sudah membentuk tim gabungan yang beranggotakan Inspektorat, OPD Pemprov Jateng, Ombudsman, dan Kementerian Pendidikan untuk mengusut kasus ini.

Termasuk, masih memburu pelatih marching band SMPN 1 Semarang yang tiba-tiba menghilang. Pelatih berinisial S itu merupakan saksi kunci dalam kasus ini.

Direktur Utama PT Primissima Usmansyah mengakui pihaknya menunggak BPJS Ketenagakerjaan karyawan. Jika dihitung dengan denda, jumlah utangnya Rp 5 miliar.

"BPJS (Ketenagakerjaan) kami akui belum dibayar sejak Februari 2020 sudah mulai tidak ada bayar," kata Usmansyah ditemui di sebuah kafe di Kabupaten Sleman, Kamis (11/7).

Usmansyah kemudian dipanggil kejaksaan dan mediasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Tadinya, Primissima dianggap tidak nyetor.

"Tapi faktanya kami bukan nggak nyetor, tapi emang nggak ada duitnya. Seolah-olah kita motong dari karyawan, nggak nyetor," jelasnya.

Setelah mediasi itu, karena sesama perusahaan pelat merah maka penyelesaiannya adalah Primissima utang ke BPJS Ketenagakerjaan. "Sebenarnya ada kesepakatan kami akan mengangsur. Tapi dengan keterbatasan dana yang ada sekarang belum bisa terbayar," ujarnya.

Usmansyah merinci jumlah iurannya yang tertunggak nilainya mencapai Rp 4 miliar. Sementara dendanya lebih dari Rp 1 miliar. "Jadi hampir sekitar Rp 6 miliar," katanya.

Lanjutnya, gaji karyawan sejak April 2020 tidak dipotong untuk BPJS Ketenagakerjaan. "Jadi semua ditanggung perusahaan. Yang biasanya kita potong dari karyawan nggak kita potong, ditanggung perusahaan. Duitnya menjadi utang karena kita belum bayar ke BPJS tapi secara catatan itu menjadi bagian utang perusahaan bukan karyawan," bebernya.

Sementara untuk BPJS Kesehatan, Usmansyah memastikan tetap dibayar. Meski pernah tidak bayar di Oktober 2023, tetapi lalu dilunasi di November 2023.

"Sampai sekarang semuanya lunas, tidak ada masalah dengan BPJS Kesehatan," katanya.

"Kadang-kadang nggak ada duit kan, akhirnya pinjam pribadi. Yang penting BPJS Kesehatan terbayar karena risikonya banyak ya," jelasnya.

JAKARTA - Pertamina International Shipping Asia Pacific ( PIS AP ) meneken nota kesepahaman (MoU) berisi kerja sama dengan Singapore Maritime Foundation (SMF), lembaga pengembangan dan promosi industri maritim Singapura. Kolaborasi tersebut merupakan upaya PIS sebagai talent hub yang menghubungkan talenta maritim yang teruji dan terlatih sesuai kebutuhan industri di Indonesia hingga global.

Dalam nota kesepakatan tersebut, PIS AP berkomitmen menghubungkan para calon pelaut agar lebih dekat dengan industri. Wujud kontribusi PIS dalam kerja sama ini di antaranya seperti dukungan terhadap program beasiswa, magang, hingga kompetisi. Di sisi lain, SMF akan berperan mendukung dari aspek kesekretariatan dan memasarkan program ke talent pool.

"PIS AP dan SMF berkolaborasi dalam mewujudkan komitmen kami menciptakan talent pool yang dibutuhkan industri dan membantu PIS dalam mempersiapkan talenta maritim berskala global," kata Managing Director PIS AP Muhamad Resa, dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2024).

SMF, yang merupakan lembaga penghubung antara sektor publik dan swasta Singapura, mengkurasi dan memelopori sejumlah program pengembangan SDM di bawah payung MaritimeONE. Kolaborasi dengan PIS ini diharapkan dapat memperdalam pengembangan SDM maritim yang dibutuhkan oleh industri.

"Saya menyambut hangat PIS AP sebagai mitra dalam misi bersama membangun SDM yang berkualitas di industri maritim, khususnya dalam mempersiapkan tenaga kerja untuk menghadapi transformasi yang berjalan," tambah Chairman SMF Hor Weng Yew.

CEO PIS Yoki Firnandi pun mengapresiasi kerja sama ini yang merupakan langkah penting bagi PIS dalam menunjukkan kapasitas PIS sebagai pemain global di industri maritim, khususnya dalam hal talent hub maritim Pengembangan SDM yang mumpuni untuk memenuhi kebutuhan industri merupakan salah satu prioritas perusahaan.

Komitmen tersebut sejalan dengan tujuan perusahaan sebagai integrated marine and logistic company terbesar di negara kepulauan terbesar di dunia. PIS Group saat ini mengelola sebanyak 5.300 pelaut, baik langsung maupun tidak langsung. Tak hanya dari aspek kuantitas, PIS juga senantiasa mendukung kesejahteraan pelaut dengan tercapainya zero fatality kru kapal serta 40,5 juta jam kerja aman.

Pencapaian tersebut merupakan buah transformasi perusahaan dan ekspansi bisnis yang terus dilakukan tanpa mengurangi sedikit pun aspek kesejahteraan para pelaut.

Malang: Bakal pasangan calon (Bapaslon) jalur perseorangan atau independen pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Malang, Jawa Timur, Heri Cahyono dan Muhammad Rizky Wahyu Utomo, dinyatakan lolos usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang melakukan verifikasi administrasi ulang terkait syarat dukungan minimal.

Verifikasi ulang yang dilakukan oleh KPU Kota Malang terhadap syarat dukungan minimal yang diajukan oleh pasangan Sam HC dan Rizky Boncell itu berdasarkan keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang beberapa waktu lalu.

"Dengan adanya keputusan Bawaslu, kita segera menindaklanjuti dan melakukan verifikasi administrasi ulang terhadap apa yang diminta oleh tim HC," kata Ketua KPU Kota Malang, Muhammad Toyyib, Kamis, 11 Juli 2024.
Berdasarkan hasil verifikasi ulang tersebut, KPU Kota Malang menyatakan bahwa syarat dukungan minimal yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 49.900 dukungan. Jumlah itu dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 48.882 dukungan.
"Hasil dari verifikasi administrasi ulang yang kita lakukan berdasarkan keputusan Bawaslu kemarin, yang memenuhi syarat itu sebanyak 49.900. Sehingga secara otomatis HC lolos di verifikasi administrasi," jelasnya.

Sebelumnya pasangan Sam HC dan Rizky Boncell itu dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi lantaran jumlah dukungan yang mereka serahkan tidak memenuhi syarat atau ketentuan. Jumlah yang memenuhi syarat hanya 47.241 dukungan, karena sebanyak 13.366 dukungan yang diajukan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

"Ada kegandaan, ada ketidaksesuaian antara NIK dan Nama, ya itu yang membuat TMS. Tetapi setelah dilakukan verifikasi ulang, ada perbaikan-perbaikan ada penyesuaian diatur lagi kemudian menjadi MS, pokoknya sesuai NIK tidak ganda, nama dan NIK nya sama, itu akan menjadi MS," ungkapnya.

Toyyib menerangkan setelah tahapan verifikasi administrasi, KPU Kota Malang selanjutnya bakal melakukan verifikasi faktual terkait syarat dukungan minimal yang diajukan pasangan Sam HC-Rizky Boncell tersebut. Verifikasi faktual ini akan dilakukan oleh petugas badan Ad-hoc KPU Kota Malang mulai 11 hingga 21 Juli 2024.

"Pantarlih kita libatkan karena memang masa kerjanya masih ada, terus dibantu PPS dan PPK. Mereka memverifikasi turun ke lapangan, orang per orang, by name by adress terhadap alamat-alamat, yang kemudian sudah diputuskan memenuhi syarat di verifikasi administrasi kemarin," ujarnya.

(DEN)

Hi!Sekadau - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sekadau memusnahkan barang bukti 54 perkara tindak pidana umum, di Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis, 11 Juli 2024. Dari jumlah 54 perkara tersebut, 1 di antaranya merupakan tindak pidana khusus.

Kepala Kejaksaan Negeri Sekadau, Adyantana Meru Herlambang, mengatakan pemusnahan barang bukti ini dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau. Hal ini sesuai kewenangan jaksa yang diatur dalam Pasal 270-276 KUHP.

"Pagi ini, kami telah melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus," jelas Herlambang kepada wartawan.

Adapun barang bukti yang dimusnahkan itu adalah perkara yang sudah inkracht terhitung sejak Juli 2023 hingga Juli 2024. Perkara tersebut meliput tindak pidana narkoba sebanyak 17 perkara, perlindungan anak 7 perkara, kesusilaan 1 perkara, penganiayaan 2 perkara.

Selanjutnya, perkara tindak pidana pertambangan tanpa izin sebanyak 5 perkara, pencurian 12 perkara, penipuan 1 perkara, perjudian 4 perkara, minyak dan gas bumi 3 perkara, kesehatan 1 perkara, dan tindak pidana khusus (bea cukai) 1 perkara.

"Dari sejumlah perkara tersebut, ada terdakwa yang lebih dari satu orang," ucapnya.

Sementara, barang bukti itu dimusnahkan dengan cara dibakar, dipotong menggunakan mesin gerinda, dilarutkan dengan blender untuk sabu, dan penghancuran menggunakan palu.

Pemusnahan barang bukti ini merupakan salah satu bentuk transparansi dari Kejaksaan Negeri Sekadau guna memastikan tidak ada penyalahgunaan terhadap barang bukti. Pemusnahan barang bukti ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kejari Sekadau dalam upaya penegakan hukum di Kabupaten Sekadau.

Pemusnahan barang bukti tersebut dihadiri Wakil Bupati Sekadau Subandrio, Kapolres Sekadau AKBP I Nyoman Sudama, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Sanggau, Danramil, Kepala dan perwakilan SKPD di lingkungan Pemkab Sekadau, perwakilan Bea Cukai, serta Camat Sekadau Hilir.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan air minum sudah bisa diakses di Ibu Kota Nusantara pada pekan depan, Rabu (17/7). Adapun pemerintah kini memeriksa seluruh sistem perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum di IKN.

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam S Ernawi mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan hingga tiga tahap. Tujuan pemeriksaan tersebut adalah memverifikasi opsi pengoperasian SPAM di IKN dalam setiap kondisi.

"Kalau kualitas air sudah bagus, ada tahap saluran yang bisa dilewati. Kalau kualitas kurang baik, volume air yang dimanfaatkan menjadi separuh. Dengan pengujian skema ini kami bisa menjamin air minum akan beroperasi di IKN," kata Imam dalam konferensi pers virtual, Kamis (11/7).

Imam mengatakan kapasitas air minum yang mengalir di IKN pada pekan depan baru mencapai 150 liter per detik. Untuk diketahui, kapasitas Instalasi Pengolahan Air di IKN mencapai 300 liter per detik.

Imam mengatakan, kapasitas 150 liter per detik sangat cukup untuk peringatan Upacara HUT Indonesia ke-79. Secara rinci, air dari Sungai Sepaku maupun Bendungan Sepaku Semoi akan diolah menjadi air minum dan dikirimkan ke reservoir di belakang Istana Presiden sebelum dinikmati masyarakat Nusantara.

Ia menyampaikan, air minum tersebut akan diperiksa saat masuk dan keluar reservoir untuk menjaga kualitas. "Kemarin kami sudah sesuaikan pompanya dan sekarang bunyi pompanya sudah halus banget," katanya.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga sebelumnya mengatakan, keran yang menghubungkan Bendungan Sepaku Semoi dan Instalasi Pengolahan Air Sepaku akan dinyalakan pada pekan ini.

IKN akan mulai diairi air minum secepatnya pada pekan depan. Jeda waktu antara pembukaan keran dan pengaliran air di IKN dibutuhkan untuk memeriksa seluruh pipa yang menghubungkan sumber air dan IKN.

"Mulai dari dry tes hingga wet test dan seterusnya membutuhkan waktu kurang lebih seminggu. Minggu ketiga ari akan masuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan," katanya.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Kementerian PUPR Pandu Gunadi Atmosukarto mengatakan seluruh infrastruktur di IKN akan fungsional sebelum Agustus 2024. Menurutnya, air yang mengalir di IKN akan mengalir di KIPP dan Kawasan 1B yang kini ditempati investor.

Pandu menilai perluasan kawasan pengairan air minum membuat waktu pemeriksaan perpipaan air ke IKN bertambah. Tantangan lainnya adalah cuaca di kawasan IKN yang tidak mendukung. "Tantangan pengaliran air banyak dari cuaca, alhasil emmang banyak persiapan," kata Pandu.

Bendungan Sepaku Semoi berkapasitas 2.500 liter/ detik, dan Intake Sungai Sepaku yang berkapasitas 3.000 liter/ detik. Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku untuk pemenuhan kebutuhan air minum di IKN.

SPAM tersebut mengandalkan intake dari sungai Sepaku dan direncanakan melayani seluruh persil bangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. SPAM tersebut terdiri dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) berkapasitas sebesar 300 liter per detik, Jaringan Perpipaan Transmisi Air Minum serta Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Pembagi (JDP).

Bisnis.com, JAKARTA – Politikus Partai GerindraMaruarar Sirait berharap bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Menurutnya, setelah presiden terpilih 2024—2029 Prabowo Subianto menjabat pada Oktober 2024 mendatang, orang nomor satu di Indonesia itu menjadi sosok yang tepat untuk menjadi anggota DPA lantaran memiliki pengalaman yang baik di pemerintahan.

"Saya berdoa dan saya yakin, saya harapkan Pak Jokowi jadi anggota dewan pertimbangan agung ke depan. Dia punya pengalaman wali kota, gubernur, presiden," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7/2024) malam.

Di sisi lain, dia menilai bahwa hubungan Jokowi dengan berbagai tokoh politik juga berjalan baik, sehingga cocok untuk mengisi posisi tersebut.

“Hubungan dengan presiden terpilih juga luar biasa baik dengan partai dengan masyarakat, orang yang paling pantas Jokowi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ara mengatakan bahwa apabila Jokowi menjadi DPA, tak akan bertujuan untuk mengawasi pemerintahan. Justru, menurutnya Presiden Ke-7 RI itu bakal membantu memberikan saran ke Prabowo agar bisa menjalankan fungsi Negara dengan baik.

"Kan memberikan pertimbangan, itu bukan mengawasi. Memberikan pertimbangan masukan nasihat, saran, kepada prabowo. Saya rasa itu posisi DPA," pungkas Maruarar.

Untuk diketahui, Rapat Paripurna ke-22 Masa Sidang V Tahun 2023-2024 mengesahkan revisi Undang-Undang No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres) menjadi usul inisiatif DPR.

Keputusan diambil dalam rapat Paripurna DPR, Kamis (11/7/2024) yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Lodewijk F. Paulus dan dihadiri oleh Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua Rachmat Gobel.

Jakarta: Kubu Staf Sekretariat Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, mengadukan penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti dan Priyatno ke Propam Polri. Pengaduan ini atas dugaan pelanggaran prosedur dalam penyitaan ponsel Kusnadi.

"Ini ada aspek pelanggaran profesi. Bagaimana pun Rossa Purbo Bekti dan Priyatno adalah penyidik Polri yang ada di KPK," kata pengacara Kusnadi, Petrus Selestinus, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juli 2024.

Petrus menjelaskan ada dua peristiwa yang diduga pelanggaran AKBP Rossa dan kawan-kawan. Pertama, terjadi pada 10 Juni 2024, saat Sekjen PDIP Hasto diperiksa KPK terkait buronan Harun Masiku.
Kusnadi mengaku dipanggil AKBP Rossa untuk menyampaikan ponsel milik Hasto. Namun, AKBP Rossa malah menggeledah barang-barang pribadi Kusnadi.

"Rossa meminta agar semua yang ada di dalam ransel dikeluarkan. Kusnadi keberatan, 'kok saya digeledah'. Dibalas 'diam kamu'. Dibentak begitu Kusnadi mulai ciut nyalinya. Dibiarkan digeledah, tanpa memperlihatkan surat penggeledahan, penyitaan, dan juga tanpa menjelaskan Kusnadi ini saksi apa tersangka," jelas Petrus.

Baca Juga: KPK Pastikan Penggeledahan Kasus Harun di Rumah Tim Hukum PDIP Disertai Surat Tugas

Peristiwa kedua terjadi pada 19 Juni 2024, saat itu giliran Kusnadi yang dipanggil KPK terkait Harun Masiku. Kala itu, Kusnadi diminta menandatangani surat penerimaan barang bukti.

Menurut Petrus, ada kesalahan dalam surat tersebut. Seperti perbedaan tanggal dan lokasi penerimaan barang bukti.

Hal ini, kata dia, bisa masuk pasa kategori kekeliruan administrasi. Terlebih, penyidik KPK dinilai mengatasinya tidak profesional. Kusnadi diperiksa dengan menyodorkan surat perbaikan, tetapi tidak ada berita acara perbaikan.

"Sehingga kalau dalam hitung-hitungan tindak pidana, ini bisa masuk juga dalam kategori memasukkan keterangan palsu atau membuat surat palsu di dalam tanda terima ini," pungkasnya.

Pengaduan ini disampaikan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (DivPropam) Polri. Pengaduan diterima dan teregister dengan nomor: SPSP2/003111/VII/2024/BAGYANDUAN tertanggal 11 Juli 2024.

(AZF)