Bisnis.com, SUMATRA - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) telah mencatat pencapaian gemilang dengan meraih tiga sertifikat ISO (International Organization for Standardization) secara bersamaan dalam bidang manajemen mutu, lingkungan, dan keselamatan kerja.

PT Sucofindo, lembaga sertifikasi terkemuka di Indonesia, menyerahkan sertifikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, dan ISO 45001:2018 kepada Direktur Utama PHR, Ruby Mulyawan, di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Dalam acara yang turut disaksikan oleh Komisaris PT PHR, Susilo Widhyantoro, serta jajaran manajemen PHR, ketiga sertifikat ini menegaskan komitmen PHR dalam menjaga standar tinggi dalam operasi hulu migas di Wilayah Kerja (WK) Rokan.

Integrasi ketiga sistem manajemen ini menjadi fokus utama Gugus Tugas ISO Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT), yang merupakan bagian integral dari upaya PHR dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).

Pencapaian ini tidak hanya memberikan pengakuan internasional kepada PHR, tetapi juga memantapkan pondasi Perusahaan pada berbagai aspek Management Control seperti GCG dan penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER KLHK).

Perbesar

“Terima kasih saya ucapkan atas kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam pencapaian ini. Semoga sertifikasi ini semakin memacu kebanggaan seluruh pekerja untuk terus berkomitmen memenuhi target produksi migas sesuai target, bermutu, ramah lingkungan dan beroperasi dengan selamat,” ujar Ruby Mulyawan.

Direktur Layanan Sumber Daya Alam PT Sucofindo Darwin Abas dalam sambutannya menyampaikan bahwa PHR telah berkomitmen menerapkan ISO SMT dalam rangka memenuhi kebutuhan bahkan melampaui harapan pemegang saham, “Kami yakin perbaikan akan senantiasa dilakukan, perubahan akan terus diupayakan dan peningkatan akan terus berkelanjutan dalam berbagai lini pekerjaan. Suatu kebanggaan bagi Sucofindo untuk dipercaya mengawal sertifikasi ISO SMT ini.”

Sertifikat ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu menjadi penegasan komitmen PHR WK Rokan dalam menghadirkan produk dan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan. Sedangkan Sertifikat ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan mengesahkan komitmen PHR WK Rokan dalam meminimalisir dampak operasi terhadap lingkungan dan meningkatkan kinerja lingkungan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, sertifikat ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja membuktikan dedikasi PHR WK Rokan dalam menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat bagi seluruh karyawan dan kontraktor.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap kasus dugaan akses ilegal pada sistem Bank Jago. Pelaku diduga membuka akun nasabah yang diduga telah diblokir.

Akibat kejadian ini, Bank Jago dirugikan lebih dari Rp 1,3 miliar. Sedangkan, polisi telah menangkap pelaku berinisial IA yang merupakan mantan pegawai bank tersebut.

Bobol 112 Rekening

Sebelumnya, kuasa hukum Bank Jago, Rio Franstedi melaporkan dugaan penyalahgunaan akses pada sistem bank tersebut ke polisi pada 7 Desember 2023. Penyalahgunaan tersebut terjadi pada 18 Maret 2023 hingga 31 Oktober 2023.

Terduga pelaku membuka 112 akun atau rekening yang telah diblokir. Setelah itu, dana yang berada di akun tersebut dipindahkan ke rekening yang disiapkan oleh pelaku.

"Atas kejadian tersebut korban (Bank Jago) telah dirugikan lebih dari Rp1,3 miliar (Rp1.397.280.711)," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak di Jakarta, Rabu (10/7) dikutip dari Antara.

Ade mengatakan pelaku yang merupakan pegawai Bank Jago bisa membuka akun yang telah terblokir. Caranya dengan memerintahkan pusat komando agen mengajukan permintaan buka blokir untuk disetujui.

"Hal ini memang kewenangan tersangka sebagai spesialis pusat kontak Bank Jago," kata Ade.

Berdasarkan hal itu, polisi lalu menangkap IA pada Kamis (4/7) di kediamannya di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Barang bukti yang disita polisi adalah dua ponsel serta log akses pembukaan blokir 112 rekening Bank Jago.

Dari keterangan yang digali, pelaku menggunakan uang Rp 1,3 miliar itu untuk keperluan pribadi. Sebagian dipakai membayar utang, sisanya dipakai untuk jalan-jalan ke luar kota bersama keluarga.

Atas perbuatan tersebut, tersangka IA dijerat dengan pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pelaku diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp600 juta.

Siapa Pemilik Rekening yang dibobol?

Sedangkan Bank Jago mengatakan rekening yang diblokir dan diakses IA terindikasi berasal dari hasil tindak kejahatan. Rekening tersebut diduga berasal dari pencucian uang hingga pendanaan terorisme.

"Sehingga kami melakukan blokir atas rekening tersebut," kata Corporate Communication, PT Bank Jago Tbk Marchelo di Jakarta, Rabu (10/7).

Marchelo juga mengatakan tidak ada nasabah aktif yang dirugikan atau kehilangan dana dari aksi yang dilakukan IA. Ia juga berjanji Bank Jago akan mencegah tindakan serupa di masa depan.

"Bank Jago akan bekerja sama dengan kepolisian untuk menuntaskan kasus ini," katanya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas usai Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara menyampaikan bahwa presiden meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tugasnya ditambah untuk mengurusi komoditas kakao dan kelapa.

"Diusulkan untuk membuat badan. Tapi tadi diputuskan badannya digabung dengan BPDPKS. Digabung di situ ditambah satu divisi itu kakao dan kelapa, untuk subsidi silang, paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS. Sawit, kakao, kelapa kan mirip-mirip," kata Zulhas kepada wartawan, Rabu (10/7/2024).

Penggabungan dua komoditas ke dalam BPDPKS tersebut diklaim Zulhas lantaran menurunnya produksi komoditas kakao dan kelapa. Di sisi lain, banyak di antaranya yang merupakan petani rakyat sehingga dinilai akan membebani jika diberi iuran untuk badan.

"Jadi kalau badan sendiri dipunguti lagi kan ga, mungkin berat nanti. Kalau BPDPKS dananya Rp50 triliun lebih jadi subsidi silang pembibitan riset segala macem mengenai kelapa dan kakao ini digabungkan ke BPDPKS," terangnya.

Zulhas juga menegaskan bahwa pihaknya juga memberikan usulan untuk tidak ada pembebanan iuran kepada pengusaha atau eksportir kakao dan kelapa.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan bahwa BPDPKS memerlukan evaluasi main business. Apakah bisnis inti yakni kelapa sawit sudah selesai atau belum, dan hak-hak petani sawit harus diperhatikan sebelum menambah pundak BPDPKS dengan tugas mengurus kakao dan kelapa.

“Jika belum terselesaikan dengan baik, penambahan tugas ini bisa dipertanyakan kembali efektivitasnya,” ucap Nailul ketika dihubungi oleh Warta Ekonomi, Kamis (11/7/2024).

Jakarta: Dekan Fakultas Kesehatan (FK) Universitas Indonesia (UI), Ari Fahrial Syam meminta polemik pemecatan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) menjadi pembelajaran bersama. Saat ini, Rektor Unair, Mohammad Nasih kembali melantik Budi Santoso sebagai Dekan FK Unair, ini sekaligus membatalkan pemecatan pria yang akrab disapa Prof BUS ini sebelumnya.

"Ini menjadi pembelajaran, juga untuk para pimpinan fakultas, pimpinan universitas, bahwa di dalam suasana kita yang sedang membangun kedokteran, kesehatan, dalam memutuskan sesuatu ya tentu harus mempertimbangkan banyak hal," katanya ditemui di Kampus FK UI, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Ari menilai kehati-hatian dalam memutuskan sesuatu dapat berdampak luas, tidak hanya di lingkungan sivitas akademika saja, namun juga masyarakat luas. "Untung juga enggak sampai mogok segala macam kan akhirnya," kata Ari.

Ari bersyukur polemik tersebut kini sudah berakhir. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan terkait yang sudah berperan dalam penyelesaian polemik tersebut.

"Mungkin ke depan menjadi pembelajaran bahwa segala sesuatunya itu didiskusikan begitu, apalagi dalam situasi seperti ini ya," ucapnya.

Sebelumnya, Rektor Unair Prof Mohammad Nasih memberhentikan Dekan FK Unair Prof Budi Santoso dari jabatannya. Keputusan tersebut dinilai kontroversial, karena Prof Budi Santoso merupakan salah satu tokoh yang dikenal menolak adanya kebijakan pendatangan dokter asing ke Indonesia.

Namun, pada Selasa (9/7), Rektor Unair Prof Mohammad Nasih membatalkan keputusan tersebut, sehingga Prof Budi Santoso kembali menjabat sebagai Dekan FK Unair.

Baca juga: Sempat Dipecat, Rektor Unair Kembali Lantik Budi Santoso Sebagai Dekan FK

(CEU)

Lampung Geh, Bandar Lampung – Progressive Inline Skate Club (PISC) Lampung kembali menorehkan prestasi gemilang di ajang Kejuaraan Nasional Cirebon Skate Open 2024 yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 7 Juli 2024.

Atlet-atlet muda PISC Lampung berhasil menunjukkan performa luar biasa dan membawa pulang sejumlah medali dalam berbagai kategori.

Dalam kejuaraan ini, M Qaiser Al Munir berhasil meraih Juara 1 pada kategori Battle Slide Youth Men. Tidak kalah membanggakan, Muthia Alzhafira berhasil meraih Juara 2 pada kategori Skate Cross Youth Women. Xtran Tora Al Fathir juga menunjukkan kemampuan yang impresif dengan meraih Juara 3 pada kategori Battle Slide Youth Men.

Prestasi luar biasa juga ditorehkan oleh Naura Anpradita Wahyudi yang meraih juara 1 dalam dua kategori lomba, yaitu Beginner Fish Slalom dan Skate Cross. Keberhasilan Naura menambah deretan prestasi gemilang yang diraih oleh PISC Lampung dalam kejuaraan ini.

Ketua PISC Lampung sekaligus pelatih, Okta Hadi Saputra, menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya terhadap seluruh atlet yang telah berjuang dan membawa nama baik klub serta provinsi Lampung.

"Alhamdulilah, ini adalah hasil dari latihan keras dan dedikasi mereka yang selalu semangat dalam berprogres serta berlatih. Setiap atlet telah memberikan yang terbaik dan hasilnya cukup memuaskan. Saya yakin mereka akan terus berkembang dan meraih lebih banyak prestasi di kemudian hari," ujar Okta pada Lampung Geh, Kamis (11/7).

Kejuaraan Nasional Cirebon Skate Open 2024 diikuti oleh berbagai klub inline skate dari seluruh Indonesia, menjadikan kompetisi ini sebagai ajang bergengsi untuk mengukur kemampuan dan kualitas para atlet muda.

PISC Lampung berharap dapat terus mempertahankan dan meningkatkan prestasi di masa mendatang melalui pembinaan yang lebih intensif dan partisipasi dalam berbagai kejuaraan.

Sebagai informasi, Progressive Inline Skate Club (PISC) Lampung adalah klub inline skate yang berbasis di Bandar Lampung. Klub ini bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat para pemuda dalam olahraga inline skate serta mengharumkan nama daerah di kancah nasional dan internasional.

Dengan program latihan yang terstruktur dan didukung oleh pelatih berpengalaman, PISC Lampung terus mencetak atlet-atlet berprestasi. (Cha/Ansa)

Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan bakal mengusung pasangan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) di Pilkada Jateng 2024.

Meskipun dukungan ini belum disahkan lewat surat rekomendasi dari pimpinan partai. Seperti diketahui, PAN dikenal dekat dengan Presiden Jokowi.

Lalu bagaimana dengan nasib Kaesang Pangarep yang belakangan justru memuncaki hasil survei Pilkada Jateng mengalahkan elektabilitas Luthfi dan Gus Yasin?

Terkait hal ini, Sekjen PAN Eddy Soeparno pun mengatakan partainya sebenarnya masih membuka peluang untuk mengusung Kaesang. PAN bergantung dengan kesepakatan Koalisi Indonesia Maju.

“Kan kita tidak bisa memutuskan sendiri juga kita harus mendengarkan aspirasi dari teman-teman KIM yang lainnya,” kata Eddy saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7).

Eddy mengatakan, sejauh ini KIM sudah melakukan pertemuan untuk membahas peta Pilkada 2024. Keputusan final Pilkada Jateng akan diumumkan bersama Pilkada Jakarta dan Jawa Barat.

“Sudah ada pembicaraan tapi saya kira nanti akan dikerucutkan bersama-sama dengan DKJ dan Jabar,” katanya.

Munculnya nama Kaesang dalam survei Pilkada Jawa Tengah memang di luar parameter. Setidaknya Kaesang merajai dua survei nasional yakni LSI dan Indikator Politik.

Tentunya, ini menjadi pertimbangan bagi partai politik sebab Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah strategis sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak.

Yogyakarta: Anak direktur sebuah perusahaan yang mengelola rumah sakit sempat mundur usai diterima di SMAN 3 Yogyakarta. Mundurnya anak direktur itu dilakukan setelah diduga melakukan kecurangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Usai mengundurkan diri, anak direktur itu mendaftar di SMAN 6 Yogyakarta. Dalam perkembangannya, anak direktur itu bisa diterima di SMA negeri.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Didik Wardaya saat dikonfirmasi membenarkan hal itu. Sang anak direktur mendaftar di SMAN 6 Yogyakarta lewat jalur pemenuhan daya tampung. Saat mendaftar itu, si anak direktur memakai KK asli dan sesuai dengan zonasi tempat tinggalnya di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
"Dia kan alamatnya Caturtunggal, jadi zonasinya itu SMAN 6, SMAN 9, dan SMAN 1 Depok. Kemudian mengikuti seleksi zonasi reguler dengan menggunakan nilai gabungan," kata Didik pada Kamis, 11 Juli 2024.

Secara legal, Didik menyatakan, berkas pendaftaran anak direktur di SMA N 3 Yogyakarta dicabut. KK yang diterbitkan 2023 sebagai bentuk kecurangan karena menumpang keluarga lain, tidak digunakan.

Menurut Didik, pendaftaran anak direktur di SMAN 6 Yogyakarta kali ini memakai dokumen KK sesuai tempat tinggal keluarganya. Ia mengatakan pendaftaran itu tetap sah karena saat itu masih dibuka.

"Selama masih kosong ya bisa saja, selama dalam tahap itu belum tutup pendaftaran. Kemarin (saat anak direktur mendaftar) kan belum tutup," kata dia.

Sebelumnya, direktur sebuah perusahaan yang mengelola rumah sakit (RS) diduga melakukan kecurangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA di Yogyakarta. Bentuk dugaan kecurangan itu melalui menumpangkan anaknya ke keluarga lain dan menggunakan bukti pindah wali lewat notaris.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY, Budhi Masturi mengatakan anak direktur tersebut merupakan lulusan SMP N5 Yogyakarta dan mendaftar sebuah SMA Negeri di Kota Yogyakarta. Sang anak tersebut didaftarkan melalui jalur zonasi radius.

"Orang tuanya ini tinggal di Jalan Kaliurang (Kabupaten Sleman). Ternyata dia pakai KK di selatan Kridosono, dengan SMA yang dituju masuk radiusnya. KK milik orang lain, seakan-akan pemilik KK wali dia (calon siswa)," kata Budhi di kantornya pada Rabu, 3 Juli 2024.

Hasil verifikasi lapangan menunjukkan KK yang digunakan mendaftar calon siswa tersebut diterbitkan pada 2023 silam. Selain KK, orang tua bocah tersebut juga membuatkan surat perpindahan wali melalui notaris.

Di sisi lain, dokumen ijazah bocah tersebut menunjukkan wali bocah tersebut yakni orang tuanya yang tinggal di Jalan Kaliurang. Budhi menyatakan perpindahan wali tersebut seharusnya dilakukan melalui mekanisme pengadilan.

"Investigasi di lapangan yang kami lakukan diduga kuat ini praktik fraud (kecurangan). Sebenarnya itu rumah teman SMP. Dipastikan pemilik KK tidak punya hubungan keluarga dengan orang tua," ujarnya. a

(WHS)

Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 menegaskan akan tetap bekerja secara profesional dan independen.

Wakil Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK, Arif Satria, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan pernah mengakomodasi calon atau pendaftar Capim dan Dewas titipan.

"Kita bekerja secara independen," kata Arif saat ditemui di Kota Makassar, Kamis (11/7).

Ia menegaskan bahwa Pansel bekerja dengan berpedoman pada undang-undang.

"Kami bekerja berdasarkan aturan yang ada dalam undang-undang. Itu adalah pegangan dan acuan kami," ujarnya.

Pansel Capim dan Dewas KPK dibentuk berdasarkan surat keputusan (SK) dari Presiden Jokowi. Meskipun demikian, Pansel KPK mengaku tidak mendapatkan arahan khusus dari Presiden Jokowi terkait calon pimpinan dan Dewas KPK.

"SK berasal dari beliau (Jokowi). Kita bekerja sesuai dengan undang-undang. Tidak ada arahan khusus," ujarnya singkat.

Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, mengadukan penyidik KPK, AKBP Rossa Purbo Bekti ke Propam Polri. Pengaduan ini disampaikan terkait dugaan pelanggaran prosedur penyitaan ponsel milik Kusnadi.

Pengaduan itu diterima dan teregister dengan nomor: SPSP2/003111/VII/2024/BAGYANDUAN tertanggal 11 Juli 2024.

"Ini ada aspek pelanggaran profesi. Bagaimana pun Rossa Purbo Bekti dan Priyatna ini adalah penyidik Polri yang ada di KPK," kata pengacara Kusnadi, Petrus Selestinus, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (11/7).

Petrus menjelaskan, ada 2 peristiwa yang diduga telah dilanggar AKBP Rossa dkk. Pertama terjadi pada 10 Juni 2024, saat Sekjen PDIP Hasto diperiksa KPK terkait buronan Harun Masiku.

Saat itu, Kusnadi mengaku dipanggil oleh AKBP Rossa untuk menyampaikan ponsel milik Hasto. Namun, AKBP Rossa malah menggeledah barang-barang pribadi Kusnadi.

"Rossa meminta agar semua yang ada di dalam ransel di keluarkan. Kusnadi keberatan, 'kok saya digeledah'. Dibalas 'diam kamu'. Dibentak begitu Kusnadi mulai ciut nyalinya. Dibiarkan digeledah, tanpa memperlihatkan surat penggeledahan, penyitaan, dan juga tanpa menjelaskan Kusnadi ini saksi apa tersangka," jelas Petrus.

Kemudian peristiwa kedua terjadi pada 19 Juni 2024, saat itu giliran Kusnadi yang dipanggil KPK terkait Harun Masiku. Kala itu Kusnadi diminta untuk menandatangani surat penerimaan barang bukti.

Menurut Petrus, ada kesalahan dalam surat tersebut. Seperti perbedaan tanggal dan lokasi penerimaan barang bukti.

"Bisa saja ini kekeliruan administrasi, tetapi cara mengatasinya seperti tidak profesional sekali. Sehingga pada tanggal 19 Juni penyidik waktu memeriksa Kusnadi sebagai saksi disodorkanlah 1 sebagai perbaikan tetapi tidak dibuat berita acara perbaikan," ungkap dia.

"Sehingga kalau dalam hitung-hitungan tindak pidana ini bisa masuk juga dalam kategori memasukkan keterangan palsu atau membuat surat palsu di dalam tanda terima ini," tambahnya.

Jakarta: Mahasiswa baru Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) diminta untuk menandatangani surat pernyataan berisi sejumlah hal. Ada 13 aturan yang mesti ditaati mahasiswa baru salah satunya larangan ikut demo.

Pada poin nomor 8, ada perjanjian agar mahasiswa tidak terlibat dalam kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi. Rektor UPN Veteran Jakarta, Anter Venus, meluruskan maksud aturan yang tengah menghebohkan itu.

"Kelihatannya informasi yang tidak jelas. Kampus sangat menghargai kebebebasan berpendapat. Ruang ekspresi untuk pertukaran pendapat dibuka seluas-luasnya bagi semua mahasiswa termasuk melalui demonstrasi. Hanya perlu dibedakan antar demonstrasi dan perilaku berdemonstrasi," kata Venus dalam keterangan tertulis, Kamis, 11 Juli 2024.
Venus mengatakan sebagai bentuk komunikasi di ruang publik, perilaku berdemonstrasi tetap berpijak pada etika komunikasi. Dia menekankan mahasiswa tidak boleh terlibat demonstrasi anarkis.

"Sehingga demo yang dilakukan adalah demo yang dilakukan dengan tertib dengan tujuan mencari infromasi yang benar melalui dialog," tutur Venus.

Selain itu, demo yang dilakukan tetap memberikan respect pada pihak terkait. Demo yang disampaikan juga menjaga kesantunan, ditujukan untuk mencari penyelesaian masalah dengan pikiran terbuka, dan berfokus pada fakta.

Venus mengatakan demo dengan rasa hormat dan kesantunan sangat bermartabat dan produktif. Ia menegaskan kembali pihaknya tidak melarang demonstrasi.

"Jadi demonstrasi tidak dilarang. Yang ingin dilakukan adalah demonstrasi dilakukan secara produktif, beradab, bermartabat sesuai dengan kapasitas sebagai masyarakat akademik yang menjujung kecerdasan, daya nalar, dan budi pekerti," tutur dia.

Berikut isi surat pernyataan yang mesti ditandatangani mahasiswa baru UPNVJ Tahun Akademik 2024/2025:

Selama menjadi mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
2. Berkomitmen melaksanakan kode etik, segala peraturan dan tata tertib yang berlaku dilingkungan UPNVJ
3. Tidak terlibat dalam kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah, atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Tidak terlibat dalam kegiatan yang mengarah pada paham intoleransi, radikalisme, terorisme, dan paham lainnya yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa
5. Tidak menggunakan/mengedarkan narkotika dan obat-obatan terlarang baik di lingkungan kamnpus ataupun di luar kampus
6. Menjaga harkat, martabat, dan nama baik pribadi, keluarga, kolega, lembaga dan pimpinan UPNVJ dalam segala tindakan dan perilaku, baik dalam hal perkataan, perbuatan, dan tulisan di media sosial atau saluran lainnya
7. Tidak melakukan perbuatan vandalistis, anarkistis, menciptakan ketidak tertiban, dan/atau perusakan fasilitas yang ada di UPNVJ, serta akan berperan aktif untuk mendukung upaya UPNVJ menjadi kampus yang aman, nyaman, tertib, sopan, bersih, dan informatif
8. Tidak terlibat dalam kegiatan unjuk rasa/demonstrasi yang berorientasi memprovokasi mahasiswa melakukan penghakiman, perusakan, merendahkan, menghina dan pencemaran nama baik lembaga, pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa
9. Tidak melakukan perbuatan perundungan, perkelahian, pengancaman, intimidasi, dan/atau kekerasan seksual baik di dalam maupun di luar kampus UPNVJ sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021
10. Menjunjung tinggi nilai-nilai Bela Negara dan Budaya Akademik yang berlaku di lingkungan UPNVJ
11. Tidak membuat, memproduksi, dan meyebarkan konten informasi yang melanggar norma agama dan norma moral dan norma hukum
12. Siap menerima dan menjalankan sanksi baik akademik maupun nonakademik apabila terbukti melanggar segala bentuk peraturan yang berlaku di UPNVJ ataupun yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia
13. Apabila saya melanggar surat pernyataan ini maka bersedia dikenakan sanksi saya sesuai kode etik mahasiswa dan peraturan yang berlaku di UPNVJ.

Baca juga: UPNVJ Siapkan 4.400 Kursi Mahasiswa Baru, 26 Prodi Siap Dipilih

(REN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Awak media mengalami kerugian imbas kerusuhan usai sidang putusan perkara Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024) siang.

Kameramen Kompas TV, Bodhiya Vimala mengungkapkan, dirinya menjadi korban aksi kekerasan kubu Pro SYL.

Namun, ia sempat lari dari masa pendukung eks Mentan itu sehingga tidak kena tendang.

“Gue bertahan, mereka rame. Sudah ditendang, tapi enggak kena,” Bodhiya Vimala kepada Kompas.com di lokasi.

Sementara itu, Kameramen TV One Firdaus mendapatkan kekerasan dari polisi. Ia disikut oleh polisi yang mengamankan jalannya sidang.

Kerusuhan ini terjadi setelah sidang ditutup dan SYL beranjak dari kursi terdakwa keluar ruangan.

Wartawan tampak berdesak-desakan untuk mengabadikan momen eks Mentan itu keluar dari ruangan.

SYL sempat tertahan akibat banyaknya awak media yang ingin mengambil gambar. Dorong-dorongan pun tak terhindarkan.

Di sisi lain, keluarga dan simpatisan SYL juga ingin bertemu Politikus Partai Nasdem itu.

Tak sedikit wartawan yang didorong oleh aparat keamanan. SYL pun kembali ke ruang sidang. Sementara kisruh terjadi antara wartawan dan pendukung SYL.

Dari kerusuhan ini, Kamera Kompas TV dan TV One rusak.

Tak sedikit alat-alat peliputan wartawan yang terinjak-injak. Misalnya tripod iNews TV yang ikut rusak.

Usai menyampaikan pernyataan kepada wartawan, SYL pun meminta maaf atas kerusuhan yang terjadi.

“Maafkan saya sudah membuat kekacauan,” tutur SYL.

Dalam perkara ini, SYL dijatuhi 10 tahun penjara setelah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

SYL dinilai telah melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama.

Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengenang program Dakabalarea yang dicetuskan almarhum Raden Nana Nuriana, kala menjadi Gubernur Jabar.

Inovasi tersebut dihadirkan Nuriana guna membantu masyarakat saat menghadapi krisis moneter (Krismon) pada tahun 1998 silam dimana saat itu harga bahan pokok melonjak, akibat inflasi lantaran turunnya nilai jual rupiah atas dollar Amerika.

Ketika itu, makanan menjadi sangat berharga bagi masyarakat Jawa Barat. Hingga akhirnya Gubernur R. Nuriana mencetuskan program bernama Dakabalarea.

"Almarhum mengemban tugas penuh semangat dan patut jadi teladan bagi kita. Waktu krismon, beliau buat program Dakabalarea," ujar Bey Machmudin di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra, Kota Bandung, Kamis (11/7/2024).

Program Dakabalarea, nyatanya mampu membantu masyarakat melewati masa sulit ketika krismon saat itu.

"Dahareun loba, kabeuli ku rakyat. Anu miskin ngurangan, barudak masih bisa sekolah. Mulia ide beliau," ucapnya.

Bey Machmudin pun mengajak, agar semua masyarakat untuk sama-sama berdoa atas perjuangan Nuriana kala memimpin Jawa Barat pada periode 1993-1998 dan 1998-2003 lalu.

Kita doakan semoga Almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah," tandasnya.

Sosok Merakyat

Bey Machmudin juga mengatakan, walaupun belum pernah bertemu secara langsung dalam kedinasan. Namun sudah banyak cerita, bagaimana Nuriana memimpin Jabar selama 10 tahun.

Disiplin dan merakyat, menjadi dua kata yang dikenang oleh orang yang pernah bekerja bersama Almarhum Nuriana.

"Walaupun saya tidak bertemu dalam dinas, tapi teman-teman dan juga banyak yang cerita, beliau sosok yang disiplin dan merakyat. Kalau sekarang biasa, pejabat merakyat. Kalau dulu itu masih jarang. Beliau sangat merakyat," ujarnya.

Belum lagi perhatian almarhum Nuriana pada sejarah kata Bey Machmudin, yang sejatinya dapat menjadi contoh. Dimana mantan Pangdam III Siliwangi tersebut selalu menyempatkan diri mengunjungi museum, di sela kegiatannya.

"Ingin mengetahui karakter daerah seperti apa. Artinya keingintahuan beliau sangat besar," ucapnya.

Atas kepergian almarhum Nuriana, Bey Machmudin menyampaikan, mewakili Pemprov Jabar pihaknya menyampaikan duka cita mendalam pada keluarga dan berharap dapat diberi ketabahan.

Raden Nana Nuriana lahir pada 17 April 1938 di Kabupaten Sumedang. Ia adalah Gubernur Jawa Barat dua periode, periode 1993−1998 dan 1998−2003.

Nuriana juga adalah seorang purnawirawan tentara dengan pangkat terakhir Mayjen TNI. ia menamatkan pendidikan di Akademi Militer Nasional (AMN) pada tahun 1962.

Sebelum menjadi gubernur, ia menjabat sebagai Pangdam III/Siliwangi dari tahun 1991 sampai 1993, kemudian ditunjuk jadi Gubernur Jabar menggantikan seniornya, Yogie Suardi Memet.

Selama menjabat gubernur periode periode 1993−1998 dan 1998−2003, Nana Nuriana dikenal sebagai sosok yang pendiam dan terkesan low profile.

Pada saat Presiden Soeharto mempersiapkan Kawasan Jonggol sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia, dia membentuk tim khusus dan turut membantu pembebasan lahan untuk mendukung gagasan tersebut.

Pada tahun 1997, Nana memohon dukungan kepada DPRD Jawa Barat dalam mengajukan wilayah selatan atau penyangga kawasan calon ibu kota Indonesia baru di Jonggol untuk dijadikan pusat pemerintahan provinsi yang baru, yaitu Cikalongkulon, Cianjur serta sebagian desa di Jonggol selatan.

Alasan pemindahan ibu kota baru Jawa Barat cukup beragam yang dimulai dari tuntutan warga Banten yang mengeluh jauhnya ibu kota Jawa Barat dari wilayah mereka hingga lokasi kantor-kantor pemerintan provinsi yang terpisah-pisah. Akan tetapi, hingga akhir jabatannya pemindahan tersebut tidak terlaksana.

Pascareformasi, Nana menjadi tokoh penting dalam pembentukan Provinsi Banten, serta berperan besar dalam peningkatan status kota administrasi di Jawa Barat.

Nuriana pernah mendapat penghargaan Bintang Mahaputera Utama dari pemerintah pada 7 Agustus 1995.

Diketahui, almarhum Nuriana mengalami masalah kesehatan bahkan dua kali masuk rumah sakit selepas Idulfitri 2024. Yang terakhir, bahkan harus menerima perawatan intensif di RS Santo Borromeus Bandung, dan perjuangannya terhenti usai dirinya menghembuskan nafas terakhir pada Kamis (11/7/2024) dini hari pukul 04.55 WIB.

Almarhum meninggal pada usia 86 tahun dengan meninggalkan satu orang istri, tiga anak yang terdiri dari dua putri dan satu putra, serta empat orang cucu.