Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya menjelaskan status 112 rekening yang diblokir dalam kasus dugaan pembobolan dana nasabah oleh eks karyawan Bank Jago (ARTO) sebanyak Rp1,39 miliar.

Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak menyampaikan alasan ratusan ratusan rekening tersebut lantaran terindikasi menampung uang hasil kejahatan.

Oleh sebab itu, aparat penegak hukum (APH) atau penyidik telah meminta untuk memblokir rekening tersebut ke perusahaan.

"Jadi dana yang diambil oleh tersangka berasal dari rekening yang berstatus blokir dan dimohonkan blokirnya kepada Bank tersebut APH atau penyidik," ujarnya kepada wartawan, Kamis (11/7/2024).

Dia menambahkan, status blokir rekening tersebut baru bisa dicabut apabila penyidik mengajukan permohonan untuk membuka blokir. Sebab, rekening yang diblokir ternyata tidak berkaitan dengan tindak pidana yang ada.

Berkaitan dengan hal ini, eks karyawan Bank Jago berinisial IA (33) sebagai contact center specialist Bank Jago diduga telah melakukan pembukaan blokir rekening itu secara ilegal.

"IA dalam melakukan pencurian dana nasabah tersebut dari rekening yang berstatus blokir, dengan cara memindahkan ke rekening yang sudah disiapkan oleh tersangka. Artinya tersangka melakukan buka blokir rekening, tanpa prosedur yang berlaku," pungkasnya.

Sebagai informasi, tersangka memiliki motif ekonomi dalam melancarkan aksinya membobol dana nasabah tersebut. Uang Rp1,39 miliar, kemudian dihabiskan IA untuk kepentingan pribadinya seperti perjalanan keluar kota dengan keluarga hingga membayar utang.

Jakarta: Pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah untuk efisiensi penerbangan dan menurunkan harga tiket pesawat. Hal itu dilakukan karena harga tiket yang tinggi saat ini banyak dikeluhkan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah dengan melakukan evaluasi operasi biaya pesawat.

"Kami menyiapkan beberapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket, misalnya evaluasi operasi biaya pesawat," kata Luhut sebagaimana dikutip melalui akun instagram resminya, luhut.pandjaitan, yang dipantau dari Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Baca juga: Menparekraf Koordinasi Lintas Kementerian untuk Turunkan Harga Tiket Pesawat Domestik

Luhut menjelaskan, Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar, perlu diidentifikasi rincian pembentukannya.
Pemerintah tengah merumuskan strategi untuk mengurangi nilai CBH tersebut, berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan.

"Selain itu, kami juga berencana untuk mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan pembukaan Lartas (larangan dan batasan) barang impor tertentu, untuk kebutuhan penerbangan dimana porsi perawatan berada di 16 persen porsi keseluruhan setelah avtur," tutur dia.

Pemerintah menyoroti pengenaan tarif berdasarkan sektor rute

Luhut menambahkan, pemerintah juga menyoroti mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute, yang berimplikasi pada pengenaan dua kali tarif PPN, Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC), bagi penumpang yang melakukan transfer/ganti pesawat.

"Mekanisme perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang, yang akan berdampak signifikan mengurangi beban biaya pada tiket penerbangan," ungkap dia.

Hal lain, lanjut Luhut yang akan dilakukan pemerintah adalah mengevaluasi peran pendapatan kargo terhadap pendapatan perusahaan penerbangan yang seringkali luput dari perhatian.

"Ini bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan harga Tarif Batas Atas. Pemerintah juga akan mengkaji peluang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk beberapa destinasi prioritas,” tutur dia.

Seluruh langkah tersebut, Luhut menambahkan akan dikomandoi langsung oleh Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional.

"Mereka akan mengevaluasi secara detail harga tiket pesawat setiap bulannya," ujar dia.

(ANN)

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto bicara soal revisi UU 34 Tahun 2004 Tentang TNI yang sedang digodok oleh DPR dan pemerintah. Dia menegaskan tidak ada dwifungsi TNI dalam konteks skema lama, muncul lagi setelah RUU TNI ini dibahas lalu disahkan.

"Yang paling penting adalah, berbeda dwifungsi ABRI pada waktu itu. Pada waktu itu, dwifungsi ABRI atau TNI memiliki fungsi 2. Yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik dan memiliki wakil di DPR," kata Hadi usai membuka kegiatan Dengar Pendapat Publik tentang RUU TNI dan RUU Polri di Hotel Borobudur Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (11/7).

"Sekarang TNI tidak memiliki wakil DPR. Sudah tidak ada lagi dwifungsi, itu adalah masa lalu, bagian dari perjalanan sejarah," katanya.

Hadi menjelaskan, RUU TNI memang membuka peluang bagi anggota TNI berperan lebih luas di luar organisasi TNI. Tapi, itu bukan dalam rangka politik praktis.

"Terkait dengan perluasan penugasan TNI di kementerian lembaga. Yang jelas tugas TNI di kementerian lembaga itu adalah bukan untuk kepentingan politik praktis, tapi adalah untuk menjawab kebutuhan dari kementerian lembaga dan sesuai dengan kebijakan presiden," jelas eks Panglima TNI itu.

Nantinya, dalam pembahasan bersama DPR, berbagai poin soal tugas dan fungsi akan sangat hati-hati. Sehingga paradigma lama soal TNI tidak lagi hidup seperti kekhawatiran selama ini.

"Jadi dalam pembahasan nanti, tidak akan masuk kepada norma-norma itu dan isinya juga tidak akan seperti itu," tutup Hadi.

Tentang Revisi UU TNI

Salah satu pasal yang diubah dalam UU 34 Tahun 2004 Tentang TNI salah satunya diubah pada pasal 47 yakni terkait dengan prajurit bisa duduki jabatan sipil. Dalam rancangan aturan tersebut, prajurit bisa menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan.

Berikut bunyinya:

(1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan

Terdapat perubahan antara UU 34/2004 dengan draf revisi UU TNI yakni pada ayat (2).

Pada ayat (2) dijelaskan bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan seperti yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, intelijen negara, atau SAR.

Namun, ayat tersebut kemudian ditambah bahwa prajurit aktif bisa menduduki jabatan di kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit.

Berikut bunyi pasal 47 ayat (2) draf UU TNI:

(2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden.

Sementara pada UU yang lama berbunyi:

(2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

BPJS Kesehatan menggelar ajang Healthkathon 2024: Building the Future of Digital Ecosystem untuk mendukung para inovator, developer, hingga praktisi teknologi informasi dan masyarakat umum mengadakan solusi kreatif dan aplikatif terkait peningkatan kualitas layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Edwin Aristiawan menjelaskan, perkembangan teknologi saat ini berdampak terhadap kualitas layanan yang diharapkan peserta JKN.

Ditambah jumlah peserta yang terus bertambah, data yang besar dan komplek, jaringan luas didukung sistem keamanan, ekspektasi peserta dan stakeholder itu mendorong BPJS Kesehatan untuk ikut menciptakan solusi melalui teknologi informasi. Sehingga, Program JKN dapat berjalan berkelanjutan.

"Kami menyadari bahwa teknologi digital memiliki peran yang sangat penting dalam transformasi layanan kesehatan. Melalui kompetisi ini, kami berharap dapat menemukan inovasi-inovasi baru yang dapat membantu BPJS Kesehatan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," kata Edwin dalam pembukaan Healthkaton 2024 pada Rabu (10/7).

Bagi Edwin, Healthkaton 2024 bukan semata soal kemenangan dan hadiah. Lebih penting, adalah proses pembelajaran dan eksplorasi sebagai upaya menghadirkan solusi yang inovatif. Dirinya berharap, melalui Healthkaton 2024 ini BPJS Kesehatan dapat berkolaborasi membangun ekosistem digital guna memaksimalkan pelayanan JKN.

"BPJS Kesehatan juga berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan ini sebagai bentuk pembinaan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk berkompetisi dan mempublikasi inovasinya," katanya.

Pada sesi webinar, narasumber Co-Founder Feedloop AI, Muhammad Ajie Santika membenarkan bahwa degeneratif AI akan mengoptimalkan transformasi digital pelayanan kesehatan, di mana bantuan digitalisasi melalui sistem aplikasi yang terintegrasi dapat menjawab tantangan di bidang pelayanan kesehatan.

Ajie menyebut, teknologi AI juga bisa memberikan dampak positif dengan penggunaan yang benar dan tepat.

"Sehingga ini bisa diukur manfaatnya, karena semuanya akan terlihat dan bisa dicek terkait dengan dampak yang akan ditimbulkan," lanjut Ajie.

Koordinator Forum Keamanan Siber dan Informasi (FORMASI), Gildas Deograt Lumy menilai, tantangan besar dunia digital adalah terkait keamanan data. Tingkat keamanan baru dapat dikatakan bagus apabila memiliki empat komponen yang saling terintegrasi satu sama lain.

"Kalau keamanannya mau bagus, empat komponen harus saling terintegrasi. Kami juga telah membuat konsep agar setiap fungsi kontrol dapat saling berkesinambungan, di antaranya ada secure design, secure development, secure operation, dan secure incident management," papar Gildas.

Pada Healthkathon 2024, terdapat tiga kategori yang dikompetisikan, yaitu cyber security yang terdiri dari Capture The Flag dan Pentest, Artificial Intelligence, dan Innovation System yang dapat diikuti masyarakat umum.

Calon peserta yang ingin berpartisipasi dalam Healthkaton 2024 dapat mengunggah ide kreatif mulai bulan Juli hingga September 2024. Pada babak seleksi, penjurian akan dilakukan pada Oktober-November 2024. Informasi lengkap terkait persyaratan pendaftaran bisa diperoleh melalui akun resmi media sosial BPJS Kesehatan.

KARAWANG, iNews.id - Petugas pencocokan dan penelitian (coklit) bersama pemuktahiran data pemilih (pantarlih) Pilkada 2024 di Kabupaten Karawang, Jawa Barat menemukan ada seorang pemilih berusia 120 tahun. Namanya Totong warga Desa Tegalurung, Kecamatan Cilamaya Kulon.

Mendengar laporan dari petugas di lapangan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang Mari Fitriana mengaku terkejut dan langsung mendatangi lokasi rumah Totong untuk memastikan kebenarannya.

Dia awalnya sempat tidak percaya jika ada warga Karawang menjadi pemilih tertua di pilkada. Namun laporan yang masuk ke Kantor KPU Karawang didukung data akurat.

Setiba di rumah pemilih tersebut, Mari melihat langsung Abah Totong yang tampak sehat dan mampu menjelaskan tentang dirinya.

"Kami sengaja datang ke rumahnya untuk memastikan dokumen kependudukannya memang seperti itu. Setelah kami melihat KTP yang dimiliki, memang berusia 120 tahun," ujar Mari, Kamis (11/7/2024).

Menurutnya setelah memeriksa KTP Totong, dipastikan priaa tersebut menjadi pemilih tertua di Karawang dalam pilkada nanti. Totong juga menjadi pemilih tertua saat Pileg dan Pilpres 2024.

"Iya saat pilpres kemarin kami belum sempat menerima laporan. Tapi memasuki tahapan pilkada ini, baru kami tahu dan sudah melihat KTP-nya lahir tanggal 10 Februari 1904," katanya.

Sementara itu, Totong mengaku tidak mengetahui jika dia merupakan pemilih paling tua di Karawang. Sebab selama ini dia hanya mengikuti pemerintah saat penyelenggaraan pemilu atau pemilihan bupati.

"Selalu ikut kalau ada pemilu atau pilkada. Saya tidak tahu kalau usia saya paling tua," ucapnya.

Totong mengaku masih beraktivitas seperti biasanya. Warga sekitar rumah memanggilnya dengan nama Abah Totong.

"Saya ikut pemilu sejak zaman Soekarno sampai sekarang," katanya.

Editor: Donald Karouw

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyusun strategi agar produksi beras di Indonesia tidak mengalami penurunan. Khususnya di tengah ancaman kekeringan panjang dan gelombang panas.

Strategi utamanya adalah melakukan pompanisasi, hal ini disebut Jokowi akan menjamin pengairan ke sawah-sawah. Maka ketika kekeringan terjadi, petani tak kesulitan mendapatkan air.

Ujungnya produktivitas bisa terjaga dan akhirnya produksi beras tidak mengalami penurunan. Hari ini Jokowi meninjau pemasangan pompa di Desa Bandan Hurip, Lampung Selatan, Lampung.

"Ini kan pompanisasi ini untuk antisipasi kalau terjadi kekeringan panjang terjadi gelombang panas, kita harus siap dulu, sehingga produktivitas petani produksi beras kita tidak turun, karena semua negara sekarang produksinya turun gegara gelombang panas dan kekeringan panjang," beber Jokowi usai meninjau pemasangan pompa, Kamis (11/7/2024).

Jokowi mengatakan di Lampung Selatan sendiri sejauh ini irigasinya sudah sangat baik. Pompa yang dipasang akan menarik air dari sumber yang lebih rendah menuju ke kawasan persawahan.

"Saya lihat di sini karena irigasinya juga baik, ini kita tarik airnya dari irigasi lebih rendah masuk ke irigasi sekunder tersier bisa lari ke sawah," papar Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia itu juga menyatakan dengan adanya pompanisasi petani yang biasanya cuma bisa panen sekali bisa bertambah jadi dua atau tiga kali.

"Diharapkan biasanya tanam panen sekali bisa dua kali, yang dua kali bisa tiga kali," beber Jokowi.

(hal/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA - PT Amman Mineral Tbk. (AMMN) menuturkan bahwa penyelesaian administrasi rekomendasi ekspor konsentrat tembaga masih dalam proses untuk segera dikeluarkan.

Presiden Direktur Amman Mineral Nusa Tenggara Rachmat Makkasau mengatakan, pihaknya telah memenuhi semua syarat untuk mendapatkan izin perpanjangan ekspor tembaga miliknya.

“Jadi untuk ekspor kita itu kita sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan rekomendasi ekspor dan izin ekspor,” kata Rachmat saat kunjungan ke Bisnis Indonesia, Rabu (10/7/2024).

Rachmat menyampaikan, rencana ekspor dan izin ekspor itu masih sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.

Terkait rekomendasi izin, Rachmat menuturkan bahwa rekomendasi tersebut masih dalam proses untuk segera dikeluarkan.

“Memang saat ini rekomendasi ekspor masih sedang dalam proses, tapi buat kami itu masih sesuai dengan target kita,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa pemerintah akan memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga Freeport Indonesia.

“Ya terus dong, ya diperpanjang. Hanya kami ini memang masih berhitung mengenai dikenakan berapa” ujarnya kepada wartawan, Rabu (8/5/2024).

Jokowi mengatakan bahwa perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat tembaga tersebut dilakukan untuk menghargai upaya Freeport dan Amman Mineral dalam memenuhi komitmen mereka untuk melakukan hilirisasi dengan membangun smelter di dalam negeri.

“Tetapi yang patut juga kami hargai Freeport maupun Amman itu telah membangun smelter dan sudah selesai hampir 100%. Kami selalu ikuti kok [perkembangannya], mingguannya kami ikuti pembangunan sampai berapa persen, berapa persen,” imbuhnya.

Adapun, kepastian perpanjangan izin ekspor bagi Freeport dan Amman Mineral itu muncul melalui terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 6/2024 Tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri.

Dalam Permen ESDM tersebut, pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tahap kegiatan operasi produksi mineral logam komoditas tembaga, besi, timbal, atau seng yang pembangunan smelternya telah memasuki tahapcommisioningdan sebelumnya telah mendapatkan rekomendasi ekspor berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 7/2023 diberikan kesempatan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri sampai dengan 31 Desember 2024.

PEMIKIRAN bahwa China akan mengungguli Amerika Serikat (AS) untuk menjadi ekonomi terbesar di dunia telah menjadi fokus sejumlah pembuat kebijakan dan ekonom selama beberapa dekade. Mereka bertanya-tanya, apa yang akan terjadi, saat AS — salah satu perekonomian paling dinamis dan produktif — disingkirkan oleh sebuah rezim otoriter dengan tenaga kerja sebesar tiga perempat miliar orang?

Prediksi tentang kapan tepatnya China akan merebut posisi AS telah muncul dengan cepat sejak krisis keuangan tahun 2008/2009, yang menghambat pertumbuhan di AS dan Eropa selama bertahun-tahun.

Sebelum terjadi apa yang dikenal sebagai Resesi Besar, China mengalami pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tahunan sebesar dua digit selama setidaknya lima tahun. Dalam dekade setelah krisis itu, perekonomian China masih tumbuh antara 6 persen dan 9 persen setiap tahunnya. Pertumbuhan seperti itu masih terjadi sampai Covid-19 kemudian muncul.

Seakan-akan pandemi – yang memicu langkah lockdown ketat yang membuat perekonomian lumpuh – belum cukup, China juga mengalami krisis di sektor properti. Pada masa jayanya, pasar properti berkontribusi sepertiga dari perekonomian negara itu.

Namun, peraturan yang diperkenalkan Beijing tahun 2020 membatasi jumlah utang yang dapat diambil oleh para pengembang properti. Dampaknya, banyak perusahaan bangkrut, menyebabkan sekitar 20 juta rumah yang belum selesai atau tertunda, tidak terjual.

Pada saat yang sama, menurunnya hubungan dagang dengan negara-negara Barat juga melemahkan pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut. Setelah mendukung kebangkitan China selama beberapa dekade, pada akhir tahun 2010-an, AS berbalik menahan ambisi ekonomi dan militer Beijing, meskipun hanya untuk menunda kemajuan yang tak terhindarkan.

Perekonomian China Sudah Mencapai Puncaknya?

Perubahan nasib perekonomian China begitu drastis sehingga istilah baru muncul sekitar setahun yang lalu: “Puncak China”. Teorinya adalah perekonomian China kini terbebani oleh banyak masalah struktural, seperti beban utang yang besar, produktivitas yang melambat, konsumsi yang rendah, dan populasi yang menua.

Kelemahan-kelemahan itu, ditambah dengan ketegangan geopolitik terkait Taiwan dan pemisahan perdagangan oleh negara-negara Barat, memicu spekulasi bahwa supremasi ekonomi China mungkin akan tertunda, atau tidak akan pernah terjadi.

Namun Wang Wen dari Institut Studi Keuangan Chongyang di Universitas Renmin China mengatakan kepada DW bahwa gagasan Puncak China merupakan sebuah "mitos". Dia menambahkan, total output ekonomi China mencapai hampir 80 persen dari output AS pada tahun 2021.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp 44,249 triliun. Erick menyampaikan Komisi VI DPR juga memberikan sejumlah catatan terhadap PMN untuk beberapa BUMN, salah satunya Perumnas.

"Mereka ingin mengenal lebih dalam model bisnis atau perbaikan daripada transformasi Perumnas," ujar Erick usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/7/2024) malam.

Erick menyambut positif dorongan Komisi VI DPR agar Perumnas memiliki strategi lebih baik dalam penyediaan rumah bagi masyarakat. Erick menyebut hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian BUMN dalam menekan angka backlog perumahan di Indonesia.

Erick memaparkan total luas daratan Indonesia hanya sekitar 30 persen. Dengan keterbatasan tersebut, Erick mendorong Perumnas untuk menggencarkan pembangunan hunian bertingkat.

"Hal-hal ini justru yang terus sedang kita paparkan di Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR supaya konsep bisnis ini bisa diterima," ucap Erick.

Menurut Erick, Perumnas memiliki portofolio mentereng dalam sejumlah proyek hunian bertingkat. Erick mengatakan konsep transit oriented development (TOD) atau pembangunan berorientasi transit yang dijalankan Perumnas menuai respons positif dari masyarakat.

"Ada beberapa kesuksesan Perumnas ketika sudah membangun sejumlah apartemen di stasiun kereta api yang justru nilai peningkatan asetnya positif, juga penerimaan masyarakat sangat baik, karena lokasinya baik dan transportasi juga lebih mudah," lanjut Erick.

Erick sejak awal menekankan pembangunan hunian harus disertai dengan fasilitas pendukung, mulai dari akses jalan, listrik, hingga air. Erick menyebut konsep pembangunan hunian berorientasi transit menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal dan juga akses untuk bekerja atau berusaha.

"Memang dukungan ketika penugasan pembangunan rumah di daerah juga mesti ada komitmen dari pemerintah daerah ataupun kementerian lain sehingga fasilitas pendukungnya bisa terpenuhi, tidak hanya membangun rumah di tempat yang tidak ada aksesibilitas," kata Erick.

Reporter: Vina Elvira | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sang Hyang Seri menggandeng Perum Bulog untuk membangun ekosistem pertanian nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kerja sama strategis antar kedua perusahaan tersebut telah disepakati dan ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU).

Direktur Utama PT Sang Hyang Seri Adhi Cahyono Nugroho mengatakan, pihaknya meyakini kerja sama antar dua perusahaan yang bergerak di sektor pertanian hulu-hilir tersebut akan mampu membantu pemerintah dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

"Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam upaya kami untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi yang erat BUMN Pangan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat luas," ujar Adhi, Rabu, (10/7)

Ruang lingkup kerja sama keduanya meliputi empat fokus, yang pertama terkait peningkatan produktivitas hasil panen.

Melalui kegiatan budidaya yang lebih intensif dan berbasis teknologi, PT Sang Hyang Seri dan Bulog berkomitmen untuk meningkatkan hasil panen para petani. Inisiatif ini guna memberikan dampak positif terhadap ketahanan pangan nasional.

Kedua, penyediaan sarana produksi bagi petani. Dalam kegiatan ini PT Sang Hyang Seri akan menyediakan berbagai sarana produksi seperti benih unggul, pupuk, dan pestisida yang berkualitas untuk mendukung kegiatan budidaya para petani.

“Langkah ini diambil untuk memastikan para petani memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan hasil pertanian mereka,” tutur Adhi.

Kemudian yang ketiga, akan dilakukan pendampingan budidaya, di mana PT Sang Hyang Seri dan Bulog bekerjasama dalam memberikan pendampingan teknis kepada petani. “Pendampingan ini mencakup pelatihan dan konsultasi mengenai teknik budidaya yang efektif dan efisien, guna mengoptimalkan produktivitas pertanian,” terangnya.

Untuk ruang lingkup yang keempat, melingkupi pelaksanaan kegiatan offtake hasil panen. Kerja sama ini bertujuan mengamankan seluruh tahapan rantai pasok pertanian sehingga di hilir Bulog akan memastikan adanya penyerapan hasil panen petani dengan harga yang wajar dan kompetitif.

Jakarta: WhatsApp meluncurkan fitur baru yang akan membantu pengguna tetap aman dalam berkirim pesan grup.

Jika ditambahkan ke grup oleh seseorang yang tidak dikenal, sekarang kamu akan melihat konteks yang memberikan lebih banyak informasi tentang grup tersebut. Ini termasuk siapa yang dapat menambahkan, kapan grup dibuat, dan siapa yang membuatnya.

Berdasarkan informasi ini, kamu dapat memutuskan apakah akan tetap tinggal atau meninggalkan grup, sekaligus meninjau beberapa alat keamanan yang tersedia untuk tetap aman di WhatsApp.
Ini akan sangat membantu, terutama jika kita baru saja bertemu seseorang atau sekelompok orang, dan belum menyimpan nomor kontaknya di ponsel. Pembaruan ini juga dapat membantu memastikan apakah itu grup yang kita kenal atau ingin berpartisipasi.

Pembaruan ini memberikan lapisan keamanan dan keamanan tambahan bagi pengguna WhatsApp, memperkuat fitur-fitur yang sudah ada; seperti bisukan penelepon tidak dikenal, kunci chat, pemeriksaan privasi dalam aplikasi, dan mengontrol siapa yang dapat menambahkan ke grup.

Ini juga mirip dengan pengalaman saat dalam percakapan 1:1, ketika kita diberikan konteks lebih jika dikirim pesan oleh seseorang yang tidak kita kenal.

Fitur ini sudah mulai diluncurkan ke pengguna, dan akan tersedia untuk semua pengguna dalam beberapa minggu mendatang.

(MMI)

Jakarta:Inara Rusli mengaku akan membawa anak-anaknya untuk menjenguk Virgoun, tetapi dengan beberapa syarat. Hal tersebut dilakukan untuk kebaikan anak-anaknya karena mengingat Virgoun terjerat kasus narkoba.

Dalam acara Pagi-Pagi Ambyar, Inara mengungkapkan harus mengajukan syarat karena imbas dari kasus narkoba yang menjerat mantan suaminya. Inara merasa berhak melindungi anak-anaknya dalam keadaan seperti ini.

"Aku enggak pernah ngebatesin dia komunikasi sama anak sih. Tapi kalau untuk ketemu dalam keadaan seperti ini, demi kebaikan anak-anak juga, aku harus kasih syarat," jelas Inara.
Inara meminta Virgoun menemui psikiater dan pemuka agama dulu sebelum menemui anak-anak mereka. Dia ingin Virgoun memperbaiki sifatnya lebih dulu demi kebaikan anak-anaknya.

"Sebelum menemui anak-anak, dia harus menemui ustaz dan psikiater, yang mana aku juga bisa punya akses untuk tahu progres dia,” lanjutnya.

baca juga: Tanggapan Inara Rusli Usai Diminta Rujuk dengan Virgoun

Sebelumnya, memang Inara sempat mengatakan bahwa ia berencana akan membawa putri sulungnya, Starla untuk menjenguk ayahnya di pusat rehabilitasi.

"Aku lagi cari waktu dan cari momentum untuk menyampaikan ini ke Starla juga, karena rencananya mau jenguk sekalian sama Starla," jelas Inara.

Hal tersebut disarankan oleh salah satu ulama yang memberikan pengertian kepadanya bahwa anak tetap harus diberitahu kondisi orang tuanya bagaimana pun keadaannya.

“Aku dapat nasihat dari salah satu ustaz bahwa memang suatu saat cepat atau lambat harus cerita pada anak, terutama sama Starla soal kondisi daddy-nya," beber Inara.

"Bagaimanapun mereka sebagai anak berhak mengetahui kekurangan ayahnya, karena ayahnya, bahkan aku sendiri sebagai manusia memiliki kelemahan, masih ada celahnya," sambungnya.

(Indy Tazkia Aulia)

(ELG)