Seorang pegawai Bank Jago berinisial IA (33) ditangkap polisi usai membobol ratusan rekening yang telah diblokir. Akibat kejadian tersebut, Bank Jago mengalami kerugian mencapai Rp 1,3 miliar.

"Penangkapan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, melalui keterangan yang diterima pada Rabu (10/7).

Pelaku membobol ratusan rekening dengan cara memerintahkan bagian agent command center untuk mengajukan permintaan membuka blokir rekening. Lalu, pelaku yang bekerja pada bagian contact center specialist menyetujui pengajuan tersebut.

Total, ada 112 rekening yang sudah disetujui oleh pelaku untuk dibuka blokirnya. Setelah rekening yang diblokir terbuka, pelaku memindahkan uang yang tersimpan di rekening tersebut ke rekening lain yang telah disiapkan.

Pelaku lalu ditangkap di wilayah Ciputat Timur, Tangerang Selatan, pada Kamis (4/7). Saat ini, pelaku sudah ditahan di Polda Metro Jaya. Dalam kasus itu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti salah satunya ponsel yang dipakai oleh pelaku.

Berikut fakta-faktanya:

Uang itu digunakan oleh pelaku untuk membayar utang hingga main ke luar kota bersama keluarganya.

"Dana Rp 1,3 miliar tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, membayar utang, dan jalan-jalan ke luar kota dengan keluarga," kata Kombes Ade Safri Simanjuntak, ketika dikonfirmasi, Rabu (10/7).

Dengan demikian, menurut Ade, motif pelaku melakukan aksinya itu yakni untuk memenuhi kebutuhan ekonomi belaka. Ade belum menyebut ada atau tidaknya pelaku lain yang turut membantu pelaku dalam melakukan aksinya.

"Sedangkan untuk motif pelaku lebih ke motif ekonomi," ujar dia.

Ade mengatakan ratusan rekening tersebut diblokir karena diindikasi menerima aliran dana hasil tindak pidana. Rekening itu diblokir atas permintaan dari aparat penegak hukum.

"Akun rekening nasabah bank jago yang telah diblokir berdasarkan permintaan APH (Aparat Penegak Hukum) karena terindikasi menerima aliran dana hasil tindak pidana," kata dia melalui keterangan yang diterima, Rabu (10/7).

Hal senada dikatakan Corporate Communication PT Bank Jago Tbk, Marchelo. Menurut dia, ratusan rekening itu diblokir karena terindikasi menerima aliran uang tindak pidana. Maka dari itu, pihaknya melakukan pemblokiran.

"Rekening yang diblokir merupakan rekening yang terindikasi fraud, bisa berupa penipuan, pencucian uang, pendanaan terorisme sehingga kita melakukan blokir terhadap rekening tersebut," ucap dia.

PT Bank Jago Tbk (ARTO) buka suara mengenai kabar seorang pegawai Bank Jago berinisial IA (33) ditangkap polisi usai membobol 112 rekening nasabah yang telah diblokir.

Corporate Communication Bank Jago, Marchelo, menegaskan pihaknya memprioritaskan keamanan data nasabah.

"Untuk itu kami menerapkan proses manajemen risiko dan strategi anti-fraud sebagai langkah mitigasi atas tindakan penyimpangan yang dilakukan pihak internal maupun eksternal," kata Marchelo melalui keterangan tertulis, Rabu (10/7).

Marchelo mengatakan melalui proses tersebut Bank Jago bisa mendeteksi tindakan fraud sejak dini, melakukan pemeriksaan, dan secara proaktif melaporkan tindakan penyimpangan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

"Bank Jago mengapresiasi kepolisian atas tindak lanjut pelaporan dan langkah-langkah yang telah dilakukan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk melanjutkan proses hukum terhadap tindakan fraud yang telah terjadi," ujar Marchelo.

"Langkah tegas ini merupakan bentuk komitmen untuk menjaga keamanan dana dan data nasabah serta memberikan efek jera pelaku tindakan fraud," tambahnya.

Marchelo menjamin tidak ada nasabah Bank Jago yang dirugikan atau mengalami kehilangan dana. "Bank Jago akan terus bekerja sama dengan kepolisian untuk menuntaskan kasus ini dan melakukan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah tindakan serupa terjadi di masa depan," tutur Marchelo.

IA telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

"Ketika terbukti melakukan tindakan fraud, yang bersangkutan langsung diberhentikan," kata Corporate Communication PT Bank Jago Tbk, Marchelo, ketika dikonfirmasi, Rabu (10/7).

Marchelo menambahkan, Bank Jago telah menyerahkan proses hukum kepada aparat kepolisian. Dia juga menegaskan, Bank Jago berkomitmen untuk menjaga keamanan data nasabahnya.

"Langkah tegas ini merupakan bentuk komitmen untuk menjaga keamanan dana dan data nasabah serta memberikan efek jera pelaku tindakan fraud," ucap dia.

JAKARTA, investor.id – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp 44,2 triliun pada 2025, dalam Rapar Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (10/11/2024) malam. Usulan yang diajukan Menteri BUMN Erick Thohir tersebut ditujukan untuk 16 perusahaan pelat merah.    

Dikutip dari Antara, dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji mengatakan, sembilan Fraksi Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan sikap dukungan usulan tersebut. Hal itu karena DPR memahami dan menerima usulan yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir demi keberlangsungan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

“Banyak pertimbangan positif berdasarkan kinerja Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN dalam beberapa tahun terakhir yang membuat usulan PMN sebesar Rp44,249 triliun disetujui hampir semua anggota Komisi VI itu,” ungkapnya.

Salah satunya, lanjut dia, PMN yang diberikan negara saat ini jumlahnya jauh lebih kecil daripada setoran dividen yang diberikan BUMN untuk negara. "Masa yang dulu PMN itu uangnya kebanyakan atau mungkin sebagian besarnya bahkan semuanya dibiayai oleh utang luar negeri, pada saat ini PMN diajukan dengan mengambil dividen dari BUMN," kata Sarmuji.

Berikut rincian PMN dan nilai besaran yang diusulkan Kementerian BUMN dan telah disetujui Komisi VI DPR, yakni;

1. PMN terbesar akan diperoleh PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp13,86 triliun dalam rangka pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Fase 2 dan 3

2. PMN PT ASABRI (Persero) sebesar Rp3,61 triliun dalam rangka perbaikan permodalan

3. PT PLN (Persero) sebesar Rp3 triliun dalam rangka Program Listrik Desa

4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) diusulkan PMN senilai Rp3 triliun untuk penguatan permodalan KUR

5. PMN untuk PT Pelni (Persero) senilai Rp2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru

6. PMN untuk PT Biofarma (Persero) senilai Rp2,21 triliun dalam rangka capex fasilitas baru

7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk diusulkan mendapat PMN senilai Rp2,09 triliun untuk pembangunan Tol Jogja-Bawen dan Tol Solo-Yogya

8. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Rp2 triliun

9. PT Len Industri (Persero) Rp2 triliun

10. PT Danareksa (Persero) Rp2 triliun

11. PMN untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) senilai Rp1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah.

12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food sebesar Rp1,62 triliun dalam rangka modal kerja dan investasi program Cadangan Pangan Pemerintah

13. PT PP (Persero) Tbk diusulkan mendapat PMN senilai Rp1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Tol Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang.

14. Perum Damri Rp1 triliun

15. Perumnas Rp1 triliun

16. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp976 miliar dalam rangka pembuatan KRL.

Editor: Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil baru selama 10 tahun terakhir stagnan hanya mencapai 1 juta unit selama 10 tahun belakangan.

Plt. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Putu Juli Ardika mengungkapkan, yang menjadi penyebab mengapa stagnasi itu terjadi lantaran menurunnya daya beli masyarakat.

“Kita lihat antara inflasi kendaraan menjadi lebih mahal. Dari 2014 ke 2023 itu perbandingan dengan pendapatan semakin besar. Kalau dulu 2014 gap harga mobil dengan pendapatan masyarakat sekitar Rp 15 juta, tetapi di tahun 2023 kemarin gapnya sudah Rp 30 juta," ujar Putu dalam Diskusi Solusi Mengatasi Stagnasi Pasar Mobil, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Selain itu yang menjadi penyebab mengapa tren pembelian mobil baru tak bergairah karena masyarakat lebih condong memilih untuk membeli mobil lama atau mobil bekas.

“Pada 2014, penjualan mobil baru itu 1,2 juta dan hanya 500.000 yang membeli kendaraan second. Nah 2023, ini ada 1 juta orang yang membeli kendaraan baru, tetapi yang membeli mobil second ini naik jadi 1,4 juta," papar Putu.

Oleh karena itu Putu menilai, pemerintah perlu menyiapkan program khusus untuk menstimulus pembelian mobil baru di masyarakat. ‘Tentunya, pemberian stimulus harus tetap mengedepankan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon,” ujarnya.

Sementara ihwal yang berkaitan dengan penurunan daya beli masyarakat, pelonggaran suku bunga untuk pembelian mobil baru secara kredit dapat menjadi salah satu opsi untuk mengembalikan minat masyarakat untuk dapat membeli mobil baru.

Sebelumnya, Pengamat otomotif sekaligus peneliti senior di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (LPEM FEB) Universitas Indonesia, Riyanto menjelaskan terdapat beberapa faktor utama yang membuat penjualan mobil baru stagnan.

Salah satunya ialah terjadi lonjakkan harga mobil di periode 2013-2022 yang tidak diikuti pertumbuhan pendapatan per-kapita. Sehingga, membuat masyarakat jadi kesulitan untuk memiliki kendaraan baru.

"Secara empiris, harga pada seluruh jenis kendaraan paling berpengaruh. Lantas, pendapatan per-kapita, tingkat suku bunga kredit, kurs atau nilai tukar, dan harga bahan bakar," kata dia di Jakarta, Selasa (9/7/2024) malam.

"Berdasarkan data, pendapatan per-kapita dan harga jual mobil selama periode 2000-2013 itu tumbuh beriringan. Di mana, pendapatan masyarakat tumbuh 28,26 persen sementara harga mobil naik 21,23 persen," sambung Riyanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepuasan mudik Lebaran pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, tahun ini tingkat kepuasan mudik masyarakat mencapai 90,5 persen, naik dari tahun lalu yang hanya menyentuh angka 89 persen.

Karenanya, Menhub mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada pihak yang turut menyukseskan penyelenggaraan mudik Lebaran tahun ini, termasuk kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

"Saya berterima kasih kepada semua sektor yang terlibat termasuk dari Kementerian PUPR, Kemenko PMK, Kementerian Kesehatan, Korlantas, serta mitra kerja (BUMN dan swasta) atas usaha-usaha yang disertakan agar bersinergi," kata Menhub dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat, Rabu (10/7/2024).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Basuki menuturkan keberhasilan penanganan arus mudik dan arus balik Lebaran ditentukan oleh tiga faktor kunci, yakni sarana dan prasarana, regulasi yang baik, serta perilaku pengguna jalan.

Adapun Kementerian PUPR pada mudik Lebaran 2024 telah menyiapkan 15 ruas tol operasional baru sepanjang 236,4 kilometer, yang terdiri dari 10 ruas di Pulau Jawa sepanjang 90,6 kilometer dan 5 ruas di Pulau Sumatera sepanjang 145,8 kilometer.

Dukungan infrastruktur juga dilakukan dengan dibukanya 6 ruas jalan tol secara fungsional saat Lebaran 2024 dengan total panjang 167,2 kilometer.

Upaya lainnya adalah pemberlakuan diskon tarif tol atas inisiatif Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk memecah volume lalu lintas pada masa arus mudik dan Lebaran 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - LRT Jakarta segera memasuki jilid 2 seiring dengan rencana pemerintah menawarkan perpanjangan jalur megaproyek senilai Rp24 triliun itu kepada calon investor.

Berdasarkan laman resmi Jakarta Investment Centre (JIC), Pemprov DKI Jakarta tercatat telah menawarkan beberapa proyek pengembangan LRT kepada para investor.

Pemprov DKI Jakarta menyediakan project overview untuk tiga fase perpanjangan jalur LRT Jakarta.

Pertama, LRT Jakarta Fase 1D Dukuh Atas-Pesing yang akan memiliki jalur sepanjang 11,8 kilometer dengan 13 stasiun. Biaya investasi yang diperlukan untuk pengembangan dan konstruksi fase ini adalah sekitar Rp13,4 triliun.

Saat ini, fase 1D LRT Jakarta telah memiliki izin jalur yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan telah dilakukan studi kelayakan dan pre basic engineering design. Fase 1D LRT Jakarta diproyeksikan mulai dibangun pada 2026.

Pemprov DKI Jakarta menawarkan investasi ke fase ini dalam bentuk pendanaan (funding) atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau public private partnership (PPP). Proyek LRT Jakarta Fase 1D diproyeksikan akan memiliki rasio pengembalian investasi atau Investment Return Rate (IRR) sebesar 11,41%

Kedua, LRT Jakarta Fase 2A JIS-Kelapa Gading akan memiliki jalur sepanjang 8,2 kilometer dengan 6 stasiun yang menghubungkan daerah Kelapa Gading ke Jakarta International Stadium (JIS). Biaya investasi yang diperlukan untuk pengembangan dan konstruksi fase ini adalah sekitar Rp7 triliun.

Proyek LRT Jakarta Fase 2A diproyeksikan akan memiliki rasio pengembalian investasi atau Investment Return Rate (IRR) sebesar 11,23%. Fase 2A LRT Jakarta diproyeksikan mulai dibangun pada 2029.

Ketiga, LRT Jakarta Fase 2B Velodrome-Klender, merupakan perpanjangan rute dari jalur eksisting yang akan menghubungkan Velodrome ke Klender. Proyek ini direncanakan memiliki jalur sepanjang 4,5 kilometer dengan 4 stasiun dan akan membutuhkan biaya sekitar Rp3,65 triliun.

Fase 2A LRT Jakarta diproyeksikan mulai dibangun pada 2029 dengan potensi rasio pengembalian investasi atau Investment Return Rate (IRR) sebesar 11,23%.

Dalam perkembangannya, PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro telah mulai menawarkan fase-fase lanjutan LRT Jakarta kepada para calon investor. Fase-fase dengan jalur yang terintegrasi dengan moda transportasi lain menjadi prioritas perusahaan untuk dipasarkan kepada para pemilik modal.

Direktur Utama Jakpro, Iwan Takwin telah mulai menawarkan sejumlah tahap lanjutan untuk LRT Jakarta. Beberapa tahap yang telah dipasarkan kepada investor adalah Fase 1D dengan trase Dukuh Atas-Pesing, fase 2A Kelapa Gading-JIS, serta fase 2B Velodrome-Klender.

Iwan menyebut, pertimbangan perusahaan untuk menawarkan fase-fase tersebut adalah untuk meningkatkan Integrasi antarmoda. Proyek-proyek LRT fase 1D, 2A, serta 2B sudah memiliki fasilitas atau moda transportasi lain yang siap diintegrasikan dengan LRT Jakarta.

"Masterplan transportasi itu nyawa utamanya adalah integrasi, jadi fase-fase itu dulu yang menjadi utama. Tujuannya agar nanti bisa terintegrasi dengan moda-moda lain," jelas Iwan di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dia menjelaskan, melalui jalur-jalur pada fase tersebut, mobilitas masyarakat nantinya akan semakin tinggi karena proses integrasi yang semakin optimal.

Iwan menuturkan, jalur-jalur LRT Jakarta itu nantinya akan menghubungkan masyarakat ke moda transportasi lain, mulai dari MRT, LRT Jabodebek, TransJakarta, hingga Kereta Cepat WHOOSH.

Dia mengeklaim proyek LRT Jakarta jilid 2 ini cukup diminati oleh para investor. Perusahaan juga menyebut telah menerima ketertarikan dari calon investor luar negeri.

Iwan menuturkan, sejauh ini minat terhadap proyek-proyek tersebut terbilang positif. Dia juga menyebut ada sejumlah calon investor asing yang berminat untuk menggarap fase lanjutan LRT Jakarta ini.

Meski demikian, Iwan enggan memerinci asal negara para calon investor tersebut. Jakpro masih terus melakukan komunikasi dengan para calon pemodal asing tersebut untuk menindaklanjuti ketertarikannya.

"Komunikasi terus kita lakukan ke pihak global dan investor internasional. Tetapi, ini kan proses yang panjang dan rigid," ujanrya.

Iwan melanjutkan, perusahaan akan terus berupaya mencari pendanaan untuk proyek LRT baik dari investor dalam negeri maupun asing. Skema pendanaan alternatif akan terus diupayakan agar proyek LRT Jakarta ke depannya tidak membebani APBD.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, mengklaim rencana pemberian subsidi LPG 3 kg melalui pembayaran uang tunai langsung ke masyarakat sudah dibahas bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sebab, kata dia, ide perubahan penyaluran subsidi untuk produk menjadi untuk masyarakat memang datang dari Komisi VII maupun ESDM.

"ESDM sudah menyanggupi, dilaksanakan pada 2026," ujar Eddy ketika dihubungi melalui sambungan telepon pada Rabu, 10 Juli 2024. Ia berujar, penyaluran subsidi secara langsung ke masyaralat penerima dilakukan agar tidak ada disparitas harga di pasar.

Saat ini, upaya penyaluran subsidi LPG 3 kg agar tepat sasaran sudah dilakukan melalui pendataan KTP. Sehingga, masyarakat yang bisa mendapat LPG 3 kg adalahh masyarakat yang sudah terdata dan terverifikasi berhak mendapat subsidi. Eddy mengatakan, data tersebut nantinya disinkronkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.

"Penyaluran bantuan, subsidi, atau apapun bentuk bantuan negara ke mayarakat kan harus berbasis data. Nah, data yang bisa dijadikan panduan, sebaiknya DTKS," kata Eddy. Karena itu, ia meminta pemerintah memperbarui dan memastikan keakuratan data tersebut.

Tempo berupaya mengonfirmasi rencana penyaluran subsidi LPG 3 kg melalui pembayaran uang tunai ke masyarakat mulai 2026 mendatang ke Kementerian ESDM. Namun, hingga berita ini ditulis, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi belum menjawab pertanyaan yang diajukan Tempo melalui aplikasi perpesanan.

Adapun soal sengkarut penyaluran subsidi LPG 3 kg, sementara ini pemerintah baru berupaya menekan kebocoran subsidi melalui persyaratan KTP untuk pembelian. Namun, kebijakan ini dirasa belum tepat. Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono mengatakan pendataan KTP di agen resmi Pertamina bukanlah solusi berkeadilan. Ia kemudian mengusulkan cara lain yang bisa dilakukan pemerintah.

“Cara yang lebih efektif dan berkeadilan untuk menekan beban subsidi LPG 3 kg sebenarnya adalah dengan pembangunan jaringan gas untuk rakyat secara masif,” ujar Yusuf ketika dihubungi Tempo, Kamis, 4 Januari 2024.

Menurut dia, pipanisasi gas akan menghasilkan efisiensi yang signifikan dalam distribusi LPG ke masyarakat dibandingkan melalui tabung gas seperti selama ini.

RIRI RAHAYU | DEFARA DHANYA PARAMITHA

Jakarta: Gubernur nonaktif Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba disebut sering meminta uang kepada pejabat di wilayahnya. Informasi itu terpapar dalam persidangan dugaan penerimaan suap di Malut yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu, 10 Juli 2024.

“Pemberian sejumlah uang kepada AGK (Abdul Gani Kasuba) oleh beberapa saksi tersebut, atas permintaan AGK,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 11 Juli 2024.

Tessa menjelaskan ada 14 saksi dalam persidangan yang membeberkan permintaan Abdul Gani itu. Namun, dia enggan memerinci identitas mereka semua.
Tidak semua uang yang diminta diterima langsung oleh Abdul. Sebagian diantaranya menggunakan tangan orang kepercayaan gubernur untuk mengambil sejumlah upeti yang dimintakan sebelumnya.

“Penyerahan dilakukan secara langsung dan atau melalui perantara,” ujar Tessa.

Baca juga: Sidang Gubernur Malut Ditunda

Dalam persidangan ini, Abdul Gani Kasuba didakwa menerima suap senilai Rp5 miliar dan USD60 ribu disertai penerimaan gratifikasi senilai Rp99,8 miliar dan USD30 ribu. Di sisi lain, dia juga terkena kasus pencucian uang yang saat ini masih di tahap penyidikan di KPK.

“Bukti awal dugaan TPPU (tindak pidana pencucian uang) tersebut yaitu adanya pembelian dan menyamarkan asal usul kepemilikan aset-aset bernilai ekonomis dengan mengatasnamakan orang lain dengan nilai awal diduga sekitar lebih dari Rp100 miliar,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Mei 2024.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu enggan memerinci lebih lanjut aset yang diyakini disamarkan oleh Abdul. Tapi, kasus ini dipastikan digelar atas kecukupan alat bukti.

KPK sudah menyita sejumlah aset Abdul. Sejumlah saksi juga sudah memberikan penjelasan kepada penyidik terkait kasus pencucian uang ini.

(ABK)

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, mengklaim rencana pemberian subsidi LPG 3 kg melalui pembayaran uang tunai langsung ke masyarakat sudah dibahas bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sebab, kata dia, ide perubahan penyaluran subsidi untuk produk menjadi untuk masyarakat memang datang dari Komisi VII maupun ESDM.

"ESDM sudah menyanggupi, dilaksanakan pada 2026," ujar Eddy ketika dihubungi melalui sambungan telepon pada Rabu, 10 Juli 2024. Ia berujar, penyaluran subsidi secara langsung ke masyaralat penerima dilakukan agar tidak ada disparitas harga di pasar.

Saat ini, upaya penyaluran subsidi LPG 3 kg agar tepat sasaran sudah dilakukan melalui pendataan KTP. Sehingga, masyarakat yang bisa mendapat LPG 3 kg adalahh masyarakat yang sudah terdata dan terverifikasi berhak mendapat subsidi. Eddy mengatakan, data tersebut nantinya disinkronkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.

"Penyaluran bantuan, subsidi, atau apapun bentuk bantuan negara ke mayarakat kan harus berbasis data. Nah, data yang bisa dijadikan panduan, sebaiknya DTKS," kata Eddy. Karena itu, ia meminta pemerintah memperbarui dan memastikan keakuratan data tersebut.

Tempo berupaya mengonfirmasi rencana penyaluran subsidi LPG 3 kg melalui pembayaran uang tunai ke masyarakat mulai 2026 mendatang ke Kementerian ESDM. Namun, hingga berita ini ditulis, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi belum menjawab pertanyaan yang diajukan Tempo melalui aplikasi perpesanan.

Adapun soal sengkarut penyaluran subsidi LPG 3 kg, sementara ini pemerintah baru berupaya menekan kebocoran subsidi melalui persyaratan KTP untuk pembelian. Namun, kebijakan ini dirasa belum tepat. Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono mengatakan pendataan KTP di agen resmi Pertamina bukanlah solusi berkeadilan. Ia kemudian mengusulkan cara lain yang bisa dilakukan pemerintah.

“Cara yang lebih efektif dan berkeadilan untuk menekan beban subsidi LPG 3 kg sebenarnya adalah dengan pembangunan jaringan gas untuk rakyat secara masif,” ujar Yusuf ketika dihubungi Tempo, Kamis, 4 Januari 2024.

Menurut dia, pipanisasi gas akan menghasilkan efisiensi yang signifikan dalam distribusi LPG ke masyarakat dibandingkan melalui tabung gas seperti selama ini.

RIRI RAHAYU | DEFARA DHANYA PARAMITHA

IDXChannel- Indonesia diproyeksikan masuk dalam 15 negara dengan ekonomi terbesar dunia pada 2029. Bahkan, lima besar dunia di 2045.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir pun meminta perusahaan swasta dan investor asing tidak setengah-tengah berinvestasi di Tanah Air. Namun, membangun kerja sama yang saling menguntungkan.

Dia tak ingin Indonesia hanya dipandang sebagai pasar (market) bagi investor negara lain. Namun, mitra strategis negara lain.

"Saya mengetuk private sector atau foreign investment yang percaya market Indonesia. Jangan setengah-setengah berinvestasi di Indonesia,” ujar Erick saat ditemui di kawasan Kota Tua Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Menjadi satu kesalahan besar jika orang membandingkan pertumbuhan ekonomi RI dengan negara lain di Asia Tenggara (ASEAN). Misalnya, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Pasalnya, ekonomi di dalam negeri kian membesar.

Lelaki yang menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu juga meminta agar investor tetap memasifkan investasinya di Tanah Air. Jangan hanya Indonesia dijadikan market saja, lalu keuntungannya dibawa ke luar negeri.

"Kita ini sudah jadi ekonomi terbesar dan saya meminta swasta atau investasi asing, kalau misalnya berinvestasi di Thailand satu, ya di Indonesia mesti tiga,” tutur dia.

“Jangan hanya Indonesia dijadikan market saja, lalu investasi dibawa ke luar negeri, lalu diinvestasikan di negara lain, lebih baik jangan," ujar Erick.

Tak hanya itu, Erick memastikan BUMN tetap membuka peluang kerja sama dengan pihak manapun, termasuk UMKM, swasta dan asing.

"Kita tidak anti investasi, tapi kita mau komitmen investasi yang sehat untuk Indonesia sehingga kita bisa memastikan pembukaan lapangan pekerjaan bisa terjamin, dan tumbuhnya pengusaha UMKM yang baru," kata dia.

(SAN)

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sembilan fraksi yang bernaung di Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk mendukung atas usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 44,24 triliun untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Wakil Ketua Komisi VI DPR M. Sarmuji menjelaskan pihaknya, memahami dan menerima usulan yang disampaikan Menteri BUMN demi keberlangsungan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

“Banyak pertimbangan positif berdasarkan kinerja Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN dalam beberapa tahun terakhir yang membuat usulan PMN,” jelasnya, Rabu (10/7).

Pada 2019–2024, dividen yang diberikan BUMN mencapai Rp 279,7 triliun. Di periode yang sama, realisasi PMN yang diserap BUMN hanya Rp 226,1 triliun.

Artinya, suntikan dana yang diberikan negara saat ini jumlahnya jauh lebih kecil daripada setoran dividen yang diberikan BUMN untuk negara.

Wakil dari fraksi PDI Perjuangan, Haris Turino menyampaikan untuk mendukung kinerja BUMN yang lebih baik ke depan, pihaknya mendukung pemberian PMN kepada BUMN.

“Selain menyumbangkan dividen kepada negara, kami mengapresiasi bahwa BUMN turut berkontribusi dalam penerimaan negara melalui PNBP,” kata Haris.

Juru Bicara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tommy Kurniawan berharap PMN 2025 dapat semakin mempercepat kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah.

“Kami berharap perusahaan yang menerima PMN harus dapat menunjukkan perubahan kerja agar pemberian PMN bersifat riil dan penggunaan harus selektif,” jelas dia.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi cenderung melemah pada perdagangan Kamis (11/7). Pada penutupan Rabu (10/7), IHSG berakhir di zona hijau atau naik 17,240 poin (0,24 persen) ke 7.287,042.

Head of Research Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan, memprediksi IHSG hari ini akan terkonsolidasi. Secara teknikal IHSG membentuk pola spinning top yang diiringi Indikator MACD yang bergerak sideaways.

Valdy menuturkan, pasar juga diperkirakan akan masih wait and see terhadap rilis data Inflasi Amerika Serikat (AS) bulan Juni yang akan diumumkan hari ini yang diperkirakan akan turun menuju level 3.10 persen dari sebelumnya di 3.30 persen.

"Sehingga, kami memperkirakan IHSG akan mengalami konsolidasi dalam rentang 7.250-7.300," kata Valdy dalam analisisnya, Kamis (11/7).

Adapun penurunan inflasi AS memberikan tambahan tekanan bagi The Fed untuk segera melakukan pemangkasan suku bunga, mengingat target inflasi telah mendekati kisaran 2 persen dan tingkat pengangguran yang naik ke level 4.10 persen. Menurut CMEFedwatchTool, keyakinan ekonom terhadap pemangkasan suku bunga pada FOMC September 2024 sebesar 70 persen.

Sementara itu, lanjut Valdy, pasar di kawasan Eropa akan disibukkan dengan beberapa rilis data penting dari Jerman dan Inggris. Inggris dijadwalkan merilis GDP untuk bulan Mei yang diperkirakan akan tumbuh ke level 1,20 persen dari sebelumnya di 0,60 persen.

"Pertumbuhan GDP menunjukkan perbaikan ekonomi di Inggris yang sempat terancam resesi. Selain itu, pasar juga menantikan rilis data inflasi untuk bulan Juni di Jerman yang diperkirakan akan turun ke level 2.20 persen dari sebelumnya di 2.40 persen," pungkasnya.

Beberapa saham yang direkomendasikan Valdy hari ini adalah EXCL, ISAT, TLKM, MAPI dan CPIN.

Analis Bhina Artha Sekuritas, Ivan Rosanova, memprediksi IHSG hari akan terkoreksi, meskipun masih ada potensi menguji resisten berikutnya di 7374, setelah tembus ke atas 7308. Ivan melanjutkan, IHSG akan mengonfirmasi pembalikan tren untuk jangka menengah jika berhasil menembus ke atas level 7374.

"Namun, penembusan ke bawah 7262 mengisyaratkan bahwa IHSG dapat memulai koreksi wave (iv). Level support IHSG berada di dan 7262, 7200, 7133 dan 7078, sementara level resistennya di 7374, 7454 dan 7590," jelasnya.

Adapun saham-saham yang menurut Ivan bisa diperhatikan investor hari ini adalah AKRA, ITMG, INDF, KLBF, dan PGAS.

***

Disclaimer:Keputusan investasi sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan dan keputusan pembaca. Berita ini bukan merupakan ajakan untuk membeli, menahan, atau menjual suatu produk investasi tertentu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, pemerintah saat ini sedang meneliti untuk membandingkan kualitas kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dengan kepala daerah yang ditunjuk (pj kepala daerah).

Menurut Tito, penelitian ini akan menjadi masukan untuk pemerintah pusat ke depan.

Tito menyebutkan, penelitian ini berangkat dari kelebihan dan kekurangan sistem pilkada langsung.

"Kita sedang sebetulnya, kita lagi bereksperimen rekrutmen kepala daerah melalui pilkada. Ada plus, minus. Dan sekarang ini, saat ini, separuh (kepala daerah) adalah hasil pilkada 2020. (Sebanyak) 270. (Lalu) 276 (kepala daerah) adalah penugasan. Berdasarkan undang-undang. Jadi (dari) birokrat," ujar Tito

"Saya pengen tahu, jujur. Pengen tahu. Bagus mana kepala daerah dari hasil pilkada dengan kepala daerah hasil penunjukan," lanjutnya.

Ia menyebut, bukan berarti penelitian yang dilakukan itu menunjukkan pemerintah tidak demokratis.

Hanya saja pemerintah ingin melakukan penelitian secara akademis sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

"Ini bagus yang dari pilkada atau yang penunjukan 276. Ada metodologinya. Akan melibatkan selain Kemendagri, IPDN, juga dari universitas, LIPI, dan masyarakat sipil kita libatkan," ungkapnya.

"Apapun hasilnya itu hanya akan jadi masukan kepada presiden, DPR untuk lihat which one is the best," tegas Tito.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu menegaskan, pada intinya pemerintah tetap ingin memberikan kesempatan kepada semua orang untuk bisa berkontestasi dalam pemilihan.

Hanya saja, pemerintah ingin mendorong agar biaya politik rendah sehingga bisa menghasilkan pemimpin daerah yang baik.

Oleh karenanya, Tito berpesan agar seluruh kepala daerah yang ada saat ini memaksimalkan kinerja mereka.

"Tolong rekan-rekan baik yang hasil pemilihan atau ditunjuk langsung, lakukanlah yang terbaik," katanya.