Reporter: Herlina KD | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Rupiah spot ditutup pada level Rp 16.258 per dolar Amerika Serikat (AS) di akhir perdagangan Senin (8/7), menguat 0,12% dari akhir pekan lalu yang ada di Rp 16.278 per dolar AS.

Di Asia, sebagian mata uang menguat terhadap dolar AS sore ini. Rupiah memimpin penguatan mata uang Asia dengan kenaikan 0,12%, disusul baht Thailand yang menguat 0,06%, rupee India naik 0,03%, pesso Filipina naik 0,03%, dan dolar Hong Kong menguat 0,02% terhadap dolar AS.'

Sedangkan mata uang Asia lainnya melemah terhadap dolar AS. Won Korea melemah 0,20%, yen Jepang melemah 0,09%, yuan China melemah 0,02%, dolar Singapura melemah 0,01% dan dolar Taiwan melemah 0,009% terhadap dolar AS.

Sementara itu, indeks dolar yang mencerminkan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama dunia ada di 104,91, naik dari akhir pekan lalu yang ada di 104,87.

Solo: Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka melarang sang adik Kaesang Pangarep maju Pilgub Daerah Khusus Jakarta 2024. Nama Kaesang sebelumnya masuk bursa Pilgub Jakarta 2024.

"Kalau Kaesang jangan di Jakarta," ujarnya, di Solo, 8 Juli 2024.

Ia juga memastikan kegiatannya di Jakarta yang sering dilakukan beberapa waktu belakangan tidak ada kaitannya dengan Kaesang. Hal itu sekaligus mengonfirmasi anggapan sejumlah pihak yang menilai blusukannya di Jakarta punya maksud dan tujuan tertentu.
"Meng-endorse (Kaesang?) Gak lah, saya di Jakarta enggak ada hubungannya dengan Kaesang ya. Ngapain endorse, aku ngecek banjir," tegasnya.

Baca juga: Kaesang Dijadwalkan Temui Presiden PKS Sore Ini

Sebelumnya, kegiatan blusukan yang dilakukan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dinilai punya maksud dan tujuan tertentu. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan tujuan blusukan Gibran itu bisa diartikan untuk menaikkan popularitas adiknya, Kaesang Pangarep.

“Tidak ada asap, jika tidak ada api. Tidak akan blusukan kalau tidak ada maksud dan tujuan. Tidak lain tidak bukan ya arahnya ke sana, ke Kaesang yang diisukan dan digadang-gadang akan maju jadi cagub maupun cawagub. Jadi sangat kelihatan politiknya, sudah bisa dibaca, bisa ditebak,” kata Ujang kepada Media Indonesia, Sabtu, 6 Juli 2024.

Meski sebenarnya secara etika tidak dibenarkan. Namun, blusukan yang sarat muatan politis yang dilakukan Gibran itu tidak melanggar regulasi apa pun.

“Tetapi begitulah arah politik Gibran, ya, itu hak Gibran. Hak siapa pun melakukan itu,” tambah Ujang.

(MEL)

Jakarta -

Pemerintah Jerman melarang Volkswagen menjual anak perusahaannya ke BUMN milik China. Keputusan ini berpotensi meningkatkan ketegangan antar kedua negara yang sebelumnya memang sudah memanas.

Dikutip dari CNN pada Senin (8/7/2024), MAN Energy Solutions yang merupakan bagian dari Grup Volkswagen sebelumnya memang sudah berencana menjual bisnisnya ke CSIC Longjiang GH Gas Turbine Co (GHGT) milik pemerintah Xi Jinping.

MAN Energy Solutions merupakan produsen mesin dan turbin untuk kebutuhan industri, termasuk manufaktur.

Jerman khawatir produk MAN Energy Solution akan diaplikasikan pada kapal-kapal perang milik China. Keputusan Jerman hanya berselang beberapa minggu dari keputusan Uni Eropa yang menaikkan tarif pajak kendaraan listrik China. Keputusan Uni Eropa dibalas China dengan penyelidikan terhadap harga babi impor yang berasal dari Benua Biru.

Menteri Perekonomian Jerman Robert Habeck mengatakan Berlin sebenarnya menyambut baik investasi dari perusahaan asing. Namun ia menyebut teknologi yang relevan dengan keamanan publik harus dilindungi dari negara-negara yang tidak selalu bersahabat dengan Jerman.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Nancy Fraser juga menyambut baik keputusan pemerintah demi alasan keamanan. Jerman dan China memperdagangkan barang senilai € 255 miliar (US$ 275,3 miliar) tahun lalu.

Namun hubungan Berlin dengan Beijing mengalami ketegangan dalam beberapa tahun terakhir, ketika Jerman berusaha melindungi produsen lokal dan mengurangi ketergantungannya pada China. Negara ini sangat terpukul oleh hubungan ekonomi yang erat dengan Rusia setelah Putin menginvasi Ukraina.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan pihaknya berharap Jerman berlaku adil dalam kaitannya dengan bisnis. Ia meminta Jerman tidak berlaku diskriminatif, termasuk ke perusahaan-perusahaan China.

"Kami berharap Jerman akan menyediakan lingkungan bisnis yang adil dan tidak diskriminatif bagi perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, termasuk perusahaan China," sebutnya.

MAN Energy Solutions menyatakan menghormati keputusan pemerintah. "(Kami) sekarang akan memulai proses terstruktur untuk menutup divisi turbin gas, yang akan berlangsung dalam beberapa bulan mendatang," tutupnya.

(ily/kil)

Uni Eropa akan mengadopsi "Travel Rule" atau "Aturan Perjalanan" yang memperketat transaksi di pasar keuangan demi melawan pencucian uang dan pendanaan teroris. Aturan ini juga harus dipatuhi oleh penyedia layanan kripto.

Aturan yang sudah terkenal di sektor perbankan ini mengharuskan lembaga keuangan untuk mengumpulkan dan mengirimkan informasi tentang transfer dana. Mulai 30 Desember 2024, bursa mata uang kripto yang beroperasi di Uni Eropa harus melaporkan informasi terperinci pada setiap transaksi.

Informasi ini termasuk identitas pengirim dan penerima, serta sifat transaksi. Tujuannya adalah untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas yang mencurigakan sejak awal.

Menurut laporan Cointribune, inisiatif ini bukan tanpa tantangan. Penyedia layanan mata uang digital perlu menyesuaikan sistem mereka untuk memenuhi persyaratan baru ini.

Ini merupakan investasi yang signifikan dalam hal waktu dan sumber daya. Namun, pihak berwenang Eropa percaya bahwa manfaat jangka panjang akan lebih besar daripada biaya awal ini, dan membuat perang melawan pencucian uang menjadi lebih efektif.

Dampak Travel Rule pada Bursa Mata Uang Kripto

Pedoman baru yang diberlakukan oleh Uni Eropa akan memiliki dampak yang signifikan terhadap bursa mata uang kripto. Mereka tidak hanya harus mengumpulkan informasi rinci tentang pengguna dan transaksi, tetapi mereka juga perlu membuat kebijakan yang jelas mengenai transfer lintas batas dan multi-perantara.

Peraturan ini merupakan bagian dari kerangka kerja yang lebih luas untuk mengatur aset digital di Eropa, terutama melalui peraturan Markets in Crypto-assets (MiCA).

Selain mengumpulkan informasi, bursa perlu menyatakan kebijakan kepatuhan mereka dan memastikan operasi mereka memenuhi standar baru. Penyedia layanan mata uang kripto akan memiliki waktu dua bulan setelah penerapan peraturan tersebut untuk menyatakan kepatuhan mereka.

Periode ini dimaksudkan agar perusahaan dapat secara bertahap menyesuaikan diri dengan persyaratan baru. Namun, tekanannya tinggi, dan ketidakpatuhan dapat mengakibatkan hukuman yang berat.

Menuju Masa Depan yang Lebih Teratur

Meskipun pengenalan Aturan Perjalanan mungkin tampak membatasi, aturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lebih transparan untuk transaksi mata uang kripto.

Cardano Foundation, misalnya, telah mengambil langkah untuk mematuhi peraturan baru ini dengan bermitra dengan Crypto Carbon Ratings Institute.

Mereka telah menerbitkan indikator keberlanjutan untuk jaringan Cardano, yang menunjukkan upaya menuju transparansi yang lebih besar dan mengurangi konsumsi energi dibandingkan dengan protokol proof-of-work.

Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa para pelaku pasar di dunia kripto menanggapi peraturan dengan serius dan berusaha untuk beradaptasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keamanan dan kepercayaan dalam transaksi mata uang kripto sambil meminimalkan risiko pencucian uang dan pendanaan teroris.

Manfaat jangka panjang dari regulasi ini sangat jelas. Pasar mata uang kripto yang lebih teregulasi dapat menarik lebih banyak investor institusional, meningkatkan legitimasi aset digital, dan menciptakan kerangka kerja yang lebih stabil untuk inovasi keuangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Situs- situs arkeologi Indonesia kembali jadi sorotan internasional. Pekan lalu, arkeolog menemukan bbahwa lukisan gua di situs gua di Maros, Sulawesi Selatan, adalah salah satu lukisan gua tertua di dunia. Umur lukisan berburu babi itu tercatat mencapai 51.200 tahun yang lalu. Mengalahkan lukisan gua dari situs situs di Afrika dan Eropa. Hasil penelitian ini juga masuk ke dalam jurnal bergengsi Nature dan bisa masuk ke dalam daftar penemuan penting arkeologi tahun ini.

Awal pekan ini, giliran situs Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat yang kembali jadi sorotan. Majalah bergengsi arkeologi, Archaeology Magazine edisi Juli/Agustus 2024, mengulas situs Gunung Padang, beserta kontroversi dan perbandingan etnoarkeologinya. Judul artikel yang ditulis oleh Eric A Powell itu, ‘Java’s Megalithic Mountain: Across the Indonesian archipelago, people raised immense stones to honor their ancestor’.

Artikel aslinya bisa dilihat di utas berikut: https://archaeology.org/issues/july-august-2024/features/javas-megalithic-mountain/

Archaeology Magazine adalah salah satu majalah ilmiah populer arkeolog dwibulanan yang paling terkenal. Majalah ini diterbitkan oleh Archaeological Institute of America. Ini adalah organisasi profesi arkeologi tertua dan terbesar di benua Amerika. Organisasi ini berdiri sejak abad ke-19, demikian juga Archaeology Magazine yang sudah terbit sejak 1948.

Eric A Powell dalam tulisannya mewawancarai sejumlah narasumber Indonesia, seperti arkeolog Lutfi Yondri dari Universitas Padjadjaran dan Prof Truman Simanjuntak dari Center for Prehistory and Austronesian Studies.

Eric juga meminta pendapat dari arkeolog asing yang meneliti sejumlah tradisi lokal terkait megalitik di Nusantara, seperti Dominik Bonatz dari Free University of Berlin. Studi Bonatz terkait bangunan megalitik di seluruh Sumatra. Kemudian ada arkeolog Ron Adams, dari Willamete Cultural Resources yang mempelajari budaya ‘tarik batu’ di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Serta arkeolog Tara Steimer-Herbert yang juga tertarik dengan budaya megalitik di Sumba.

Dalam tulisannya, Eric mencermati bagaimana situs Gunung Padang kini menarik minat masyarakat untuk berkunjung. Umat Islam misalnya, kata dia, kerap ditemukan melantunkan Alquran di teras teratas punden berundak yang dibangun dari balok-balok batu itu. Umat Hindu, lanjut dia, juga mengunjungi Gunung Padang di saat-saat khusus, misalnya bulan purnama. Bahkan pesilat perguruan pencak silat pun berdatangan untuk berlatih di sana.

Namun salah satu pertanyaan paling penting adalah siapa yang membangun situs Gunung Padang? Ini yang menurut Eric paling menarik dan kontroversial.

“The question of who built the megalithic structures of Gunung Padang and when has been the subject of much debate since they were recorded in 1914 by Dutch archaeologist N.J. Krom,” tulis Eric.

Ada legenda Sunda, tulis dia, yang mengatakan bahwa situs Gunung Padang dibangun dalam waktu semalam oleh Prabu Siliwangi, raja besar di Sunda dahulu.

Sejumlah arkeolog awal mengeklaim bahwa paling tidak situs punden lima teras ini sudah ada sejak 2.500 tahun lalu. Tim peneliti geologi-arkeologi yang dikoordinir oleh Andi Arief, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa, melakukan sejumlah penelitian di situs itu. Hasilnya sempat heboh, karena Andi Arief dkk mengeklaim bahwa Gunung Padang bisa saja berumur 20 ribu tahun, mengalahkan piramida di Mesir soal. Namun hasil penelitian tersebut dipandang sebelah mata oleh kalangan arkeolog nasional.

Tahun lalu, sebuah artikel dari tim tersebut muncul di laman Archaeological Prospection, namun kemudian ditarik kembali, karena editorial laman tersebut tidak menemukan bukti kuat yang mendukung pernyataan paper tersebut terkait umur Gunung Padang yang amat tua.

Bukti itu terkait sampel artefak yang diambil dari lapisan tanah. Menurut editorial, sampel yang diambil dari lapisan yang sudah tidak ada aktivitas budaya manusia. “Pak Lutfi Yondri, yang sudah meneliti situs ini 30 tahun, berpendapat bahwa setidaknya Gunung Padang sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu,” demikian tulis Eric.

Bareskrim Polri memastikan tak akan mengambil alih penanganan kasus pembunuhan pasangan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana alias Eky di Cirebon pada 2016 silam. Penyidikan kasus tersebut tetap dilakukan oleh Polda Jawa Barat.

Hal ini disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, menyusul dikabulkannya gugatan praperadilan salah satu tersangka, Pegi Setiawan.

"Kalau penanganan ini tentu saja masih kita percayakan pada Polda Jabar untuk menangani karena di sana juga ada penyidik-penyidik," kata Djuhandani di Mabes Polri, Jakarta, Senin (8/7).

Sejauh ini, Djuhandani menjelaskan, pihaknya tetap memberikan asistensi dalam penyidikan kasus tersebut.

"Walaupun kami sudah asistensi, tentu saja asistensi ini kan menyangkut berbagai aspek. Aspek penyidikannya, ataupun aspek yang berkembang di masyarakat yang tentu saja kita dalami," jelas dia.

Eks Dirreskrimum Polda Jateng ini menjelaskan, atas putusan pengadilan yang telah ditetapkan penyidik akan mematuhinya.

"Tentu saja kita dengan apa yang menjadi putusan hari ini adalah putusan yang wajib hukumnya kami penegak hukum tunduk dengan putusan yang sudah ada," ujar Djuhandani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pedagang kopi keliling (starling) asal Tasikmalaya, Endang (58), jungkir balik bekerja di Jakarta tak hanya untuk dirinya. Dia menghidupi istri dan anaknya di kampung halaman dari hasil menjual kopi setiap hari.

Setiap bulannya, ia mengirimkan uang ke istri dan anaknya yang sedang duduk di bangku SMP.

"Setiap dua minggu, saya ngirim Rp 400.000 ke istri, jadi sebulan Rp 800.000," ujar dia kepada Kompas.com, Senin (8/7/2024).

Uang itu digunakan itu biaya hidup sehari-hari termasuk biaya pendidikan anaknya.

Dirinya menjelaskan, istri dan anaknya sempat tinggal bersama dirinya di Jakarta. Akan tetapi, biaya hidup di Jakarta sangat mahal sehingga mereka lebih memilih pulang kampung.

Saat di kampung halaman, sang istri sebenarnya juga bekerja, tetapi hanya jika ada panggilan saja.

Sementara penghasilannya sendiri juga pas-pasan. Endang menjelaskan, dirinya hanya mendapatkan Rp 100.000 setiap harinya.

"Ya rata-rata setiap hari alhamdulillah dapat Rp 100.000 sih," tambah dia.

Jika sedang hujan, kata dia, penjualannya hanya mencapai Rp 50.000 setiap harinya. Sementara jika sedang ramai, ia bisa membawa pulang uang sebesar Rp 150.000 setiap hari.

"Saya juga perlu bayar kontrakan gubug gitu Rp 500.000 setiap bulannya, belum lagi biaya keamanan Rp 100.000," ujar dia.

Akhirnya setelah dipotong untuk biaya hidupnya di Jakarta, Endang hanya bisa mengirim sebanyak itu ke keluarga di kampung.

Setiap harinya, Endang hanya berjualan di kawasan Taman Langsat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dia bilang, tenaganya tidak cukup kuat lagi untuk berkeliling Jakarta. Selain itu, pendapatannya ketika mangkal di Taman Langsat lebih besar ketimbang ia berkeliling.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN dipastikan batal mengakuisisi PT Bank Muamalat Indonesia. Hal ini sebagaimana disampaikan langsung oleh Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu.

Dalam gelaran Rapat Dengara Pendapat Komisi VI DPR RI, Nixon mengatakan, perseroan tidak akan melanjutkan proses akuisisi Bank Muamalat. Namun demikian, Nixon tidak membeberkan alasan batalnya aksi korporasi tersebut.

"Kami tidak akan meneruskan aksi akuisisi Bank Muamalat dengan berbagai alasan yang bisa kami sampaikan pada saat (rapat) tertutup, kami tidak akan meneruskan," ujar dia, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Lebih lanjut Nixon bilang, keputusan itu memang belum diumumkan perseroan melalui keterbukaan informasi. Akan tetapi, keputusan itu telah disampaikan kepada pemegang saham utama perseroan, yakni pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kami juga sudah konsul ke pemegang saham dalam hal ini Pak Menteri (BUMN) dan Wamen dan kami juga sampaikan ke OJK," kata Nixon.

Sebagai informasi, kabar mengenai batalnya akusisi Bank Muamalat oleh BTN memang telah berembus kencang sejak beberapa waktu lalu. Beredar kabar kedua pihak sulit mencapai kata sepakat sehingga memilih melanjutkan agendanya sendiri.

Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sutan Emir Hidayat mengatakan, BTN kembali fokus menyapih unit usaha syariah (UUS) sebagaimana perintah Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) terhadap UUS yang asetnya sudah melampaui 50 persen dari nilai aset induk untuk berdiri sendiri atau menjadi Bank Umum Syariah.

Sementara itu, Bank Muamalat melanjutkan agenda konsolidasi dan mencari partner strategis antara lain melalui initial public offering (IPO).

“Meski masih terdengar sayup sayup, tampaknya rumor tersebut (BTN batal akuisisi) memang benar adanya. Saat melakukan due diligence, kedua pihak mungkin merasa tidak memiliki visi yang sama dan akhirnya memilih strategi berbeda,” kata dia dalam keterangan resmi, Selasa (2/7/2024).

Ia menambahkan, visi yang dimaksud terkait dengan strategi pengembangan bank syariah hasil merger.

BTN mungkin akan membawa bisnis model yang sangat fokus pada ekosistem perumahan. Di sisi lain, banyak pihak berharap Bank Muamalat melanjutkan strategi yang sudah dirintis oleh para pendirinya.

Selain itu, Emir menduga ada sejumlah kendala teknis yang proses penyelesainnya membutuhkan waktu cukup lama, seperti masalah akad kredit nasabah eksisting atau struktur pemegang saham Muamalat itu sendiri.

“Kalau hambatannya terlalu banyak, mungkin berpisah adalah pilihan terbaik. Karena, jika terus dipaksakan, malah hasilnya bisa tidak bagus untuk semuanya,” imbuh dia.

Emir mencium gelagat batalnya akuisisi ketika organisasi kemasyarakatan (ormas) Muhammadiyah menyuarakan pentingnya Bank Muamalat untuk berdiri sendiri, bukan menjadi bagian dari keluarga BUMN. Masukan tersebut diduga membuat para pihak menjadi gamang untuk melangkah lebih jauh.

“Ini merupakan hal yang wajar. Tidak semua due diligence harus berakhir dengan merger dan akuisisi. Apapun keputusannya, kami tentu mengapresiasi selama keputusan tersebut didasari pertimbangan yang sangat matang. Yang penting semangatnya tetap sama yakni demi kemajuan industri keuangan syariah negeri ini,” tutup dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Sidang uji materiil Undang-undang (UU) No.6/2023 tentang Cipta Kerja kembali berlanjut di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon.

Partai Buruh selaku pemohon menghadirkan Amalinda Savirani dari Universitas Gadjah Mada (UGM) selaku ahli.

Dalam agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli tersebut, Amalinda, memaparkan bahwa telah terjadi peningkatan tekanan fleksibilitas pasar tenaga kerja dan neoliberalisasi pasar tenaga kerja secara global.

“Persoalan kelas pekerja, persoalan perburuhan Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari konteks makro yang disebut sebagai deindustrialisasi,” kata Amalinda di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Menurut pengajar Departemen Politik dan Pemerintahan UGM tersebut, gejala deindustrialisasi yang dialami Indonesia ini masih menjadi perdebatan para ekonom.

Namun demikian, Amalinda menyoroti bahwa sumbangan sektor industri terhadap pendapatan negara, dalam hal ini produk domestik bruto (PDB), terus-menerus berkurang.

Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap sektor manufaktur atau pengolahan terus meningkat, sehingga semestinya menjadi pertimbangan dalam menyusun UU Cipta Kerja.

“Menurut saya pembicaraan terkait dengan gugatan terhadap UU Cipta Kerja, terutama klaster perburuhan, itu perlu melihat konteks besar makro ekonomi Indonesia saat ini," ujarnya.

Selain itu, dirinya juga menggarisbawahi tren demografi di Indonesia, utamanya tentang peningkatan populasi tenaga kerja muda.

Menurut Amalinda, apabila substansi UU Cipta Kerja tidak sensitif terhadap kelompok ini, maka akan tercipta kelas pekerja yang rentan tak terpenuhi haknya.

Adapun, perkara nomor 168/PUU-XXI/2023 itu diajukan oleh kalangan buruh yakni Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), serta beberapa perseorangan selaku pemohon.

Terdapat total 93 petitum pemohon yang pada pokoknya menggugat ketentuan upah murah, outsourcing tanpa batasan jenis pekerjaan, kontrak yang berulang, pesangon murah, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipermudah, pengaturan jam kerja yang fleksibel, pengaturan cuti, peningkatan jumlah tenaga kerja asing, dan penghilangan sanksi pidana bagi pengusaha.

Mahkamah telah meregister perkara ini pada 4 Desember 2023 lalu. Sidang pengujian materi UU Cipta Kerja ini kembali digelar usai MK melangsungkan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024.

Diberitakan sebelumnya, kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan menggelar aksi demo serentak di seluruh Indonesia hari ini, Senin (8/7/2024).

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyampaikan, aksi demo buruh ini dilakukan bersamaan dengan sidang lanjutan judicial review Omnibus Law UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon.

“Kami berharap dengan aksi ini, suara para pekerja dapat lebih didengar dan diperhatikan oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi yang sedang menyidangkan uji materiil omnibus law Cipta Kerja,” kata Said dalam keterangan resminya, dikutip Senin (8/7/2024).

Said yang juga Presiden Partai Buruh itu mengatakan, aksi ini akan berlangsung di berbagai kantor Gubernur, Bupati, dan Walikota seperti di Semarang, Surabaya, Batam, Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, Gorontalo, Banjarmasin, hingga Makassar.

Nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi masih menjadi dua nama teratas sebagai calon gubernur Jateng.

Hal tersebut terlihat dari survei yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia. Surveiyang dilakukan pada 10 hingga 17 Juni itu juga merancang kemungkinan Kaesang dan Luthfi jika berpasangan. Hasilnya: elektabilitas pasangan itu mengungguli calon-calon lainnya.

Elektabilitas Ahmad Luthfi jika berpasangan dengan Kaesang berada jauh di atas pasangan lain. Dalam hal ini, Indikator menempatkan nama politisi PDIP Bambang Wuyanto (Bambang Pacul) serta mantan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen sebagai kandidat lawan.

Berikut hasil simulasi tiga nama:

Ahmad Luthfi-Kaesang Pangarep: 41,1%
Bambang Wuryanto-M. Yusuf Chudori: 13,7%
Taj Yasin Maimoen-Dico Ganinduto: 28,8%
Tidak tahu/tidak jawab: 16,5%

Namun, elektabilitas Luthfi merosot jika tak dipasangkan dengan Kaesang. Sedangkan tingkat keterpilihan Taj Yasin dalam simulasi meningkat jika berpasangan dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Berikut hasilnya:

Ahmad Luthfi-Dico Ganinduto: 36,y8%
Bambang Wuryanto-M Yusuf Chudori: 13,9%
Taj Yasin Maimoen-Kaesang Pangarep: 31,9%
Tidak tahu-tidak jawab: 17,3%

Dalam simulasi dua nama, pasangan Luthfi-Kaesang juga mendapatkan elektabilitas tinggi. Namun elektabilitas Luthfi lebih tinggi jika berpasangan dengan Taj Yasin, sementara Kaesang tak ikut kontestasi. Berikut simulasinya:

Ahmad Luthfi-Kaesang Pangarep: 48,5%
Bambang Wuryanto-Taj Yasin Maimoen: 31,5%
Tidak tahu/tidak jawab: 20%

Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen: 59,1%
Bambang Wuryanto-M Yusuf Chudori: 18,1%
Tidak tahu/tidak jawab: 22,8%

Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen: 64,4%
Sudaryono-M Yusuf Chudori: 10%
Tidak tahu/tidak jawab: 25,6%

Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen: 63,6%
Sudaryono-Bambang Wuryanto: 13,9%
Tidak tahu/tidak jawab: 22,5%

Jakarta -

Pemberian insentif untuk mobil hybrid dinilai bisa menguntungkan pemerintah. Kok bisa?

Pemberian insentif kendaraan ramah lingkungan diharapkan juga bisa menyasar mobil jenis hybrid. Seperti diketahui, saat ini baru mobil listrik bertenaga baterai yang mendapat insentif dari pemerintah. Insentif yang diterima pun beragam, mulai dari bebas melintas di wilayah ganjil genap hingga PPN 10 persen ditanggung pemerintah.

Padahal bila insentif juga diberikan untuk mobil hybrid, pemerintah juga akan merasakan keuntungannya.

"Mobil hybrid jelas sudah mengurangi pemakaian bahan bakar, menurunkan polusi, dan tidak memerlukan infrastruktur berupa charging station, bisa membantu percepatan yang Indonesia sudah tanda tangani, Paris Agreement, bisa membantu juga subsidi BBM yang 500 triliun itu, dengan pemakaian BBM-nya menurun dari penggunaan hybrid, kan ini menguntungkan untuk pemerintah," ungkap Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto dikutip Antara.

Kalau bicara emisi gas buang, mobil hybrid memang masih menghasilkan emisi. Kendati demikian, emisinya jauh lebih rendah ketimbang mobil berbahan bakar konvensional. Hal ini boleh dibilang sejalan dengan visi pemerintah untuk menurunkan tingkat emisi hingga netralitas karbon.

Sejauh ini, soal wacana pemberian insentif mobil hybrid masih digodok pemerintah. Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto memastikan, pemerintah tengah menggodok aturan terkait insentif mobil hybrid. Dia menjelaskan, insentif tersebut berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP). Tapi soal besarannya belum dijelaskan lebih lanjut.

Saat ini, PKB dan BBNKB mobil hybrid sama seperti mobil bermesin pembakaran internal, yakni 12,5 persen dan 1,75 persen, sehingga totalnya mencapai 14,25 persen. Sedangkan tarif PPnBM mencapai 6 persen, sesuai PP 74 tahun 2021.

Rencana ini disambut antusias para produsen yang menjajakan mobil hybrid di Tanah Air. Toyota misalnya yang menjual model mobil hybrid paling banyak di Indonesia sangat senang bila nantinya mobil yang mengusung mesin konvensional dan baterai itu diganjar insentif.

"Hybrid itu gimana pun in line juga yang dibutuhkan pemerintah dan masyarakat. Satu fuel consumption yang lebih irit itu kan penting, sehingga penggunaan bahan bakar bisa lebih rendah," kata Vice President Director PT Toyota Astra Motor, Henry Tanoto belum lama ini.

"Kedua, emisi lebih baik, yang menjadi concern kita semua. Ketiga adalah local production, itu sudah kita buktikan hybrid kita, Zenix dan Yaris Cross kita local production. Jadi kita senang sekali, kita sangat menyambut kalau ada insentif hybrid," lanjut Henry.

Suzuki pun demikian. Ditambah lagi saat ini penjualan Suzuki juga mulai didominasi oleh model Hybrid.

"Kami berharap tidak ada disparitas kebijakan, harapannya semua yang dinaungi program LCEV ini bisa mendapatkan insentif yang sama baik hybrid atau teknologi yang battery electric vehicle. Sehingga secara keseluruhan produk-produk yang diproduksi di Indonesia, ini bisa naik volumennya," ungkap Deputy to 4W Sales & Marketing Managing Director PT SIS, Donny Ismi Saputra.

(dry/rgr)

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan hingga Juni 2024 realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit Rp 77,3 triliun atau setara 0,34 persen dari Produk Domestik (PDB).

"Total postur dari APBN 2024 semester I adalah defisit Rp 77,3 triliun. Tahun lalu semester I masih surplus Rp 152,3 triliun, tahun ini semester I kita sudah mengalami defisit Rp 77,3 triliun," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (8/7).

Sri Mulyani mengatakan defisit APBN 2024 hingga semester I lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Hingga Juni 2024, pendapatan negara terkumpul Rp 1.320,7 triliun atau turun 6,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Kalau kita lihat pendapatan negara yang mencapai Rp 1.320,7 triliun, itu adalah 47,1 persen dari target tahun ini Rp 2.802,3 triliun. Pendapatan negara semester I ini dibandingkan semester I tahun lalu yang Rp 1.407,9 triliun, itu berarti mengalami penurunan 6,2 persen," ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani melanjutkan penurunan pendapatan terbesar terjadi pada penerimaan pajak yang baru terkumpul Rp 893,8 triliun. Angka ini turun 7,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai terkumpul Rp 134,2 triliun atau turun 0,9 persen dan PNBP terkumpul Rp 288,4 triliun atau turun 4,5 persen.

"Jadi seluruh komponen penerimaan perpajakan dan PNBP mengalami kontraksi," jelasnya.

Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan pemerintah sudah membelanjakan Rp 1.398 triliun atau melonjak 11,3 persen hingga akhir Juni 2024. Belanja itu terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

"Ini adalah pertumbuhan belanja yang cukup tinggi, double digit 11,3 persen. Tahun lalu semester I kita belanja Rp 1.255,7 triliun atau hanya 40,3 persen," katanya.