Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegur semua kepala daerah karena anggaran masih dipakai untuk belanja produk-produk impor.

Jokowi mengatakan memang sudah ada upaya pemerintah daerah belanja produk lokal untuk pengadaan barang. Namun, ia menilai hal itu belum cukup.

"Saya cek ini masih di angka 41 persen penggunaan produk dalam negeri, masih 41 persen untuk kabupaten dan kota, masih kecil. Artinya, selain itu produk-produk impor, hati-hati," kata Jokowi saat membuka Rakernas XVI Apkasi di Jakarta, Rabu (10/7).

Padahal, pemerintah pusat susah payah mengumpulkan anggaran dari berbagai sumber. Mulai dari penarikan pajak hingga pemungutan royalti.

Pada saat bersamaan, sebagian anggaran itu justru dibelanjakan untuk produk luar negeri oleh pemda. Dia tak mau hal itu terulang lagi.

"Mengumpulkan anggaran itu sangat sulit sekali. Gunakan 100 persen untuk pengadaan barang dan jasa itu produk-produk dalam negeri!" ucap Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi beberapa kali menyoroti tindakan pemerintah daerah yang doyan belanja produk impor menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Jokowi meminta belanja impor dikurangi karena tak berdampak ke perekonomian lokal. Dia ingin anggaran pemda diputar dengan belanja produk-produk dalam negeri.

"Bodoh sekali kita. Hati-hati saya sampaikan ke semua dinas. Kita kumpulkan pendapatan itu sulit sekali, income daerah, income negara sangat sulit sekali, kemudian belanjanya barang impor. Ini selalu saya ingatkan," kata Jokowi dalam Pembukaan Rakornas Korpri pada Selasa, 3 Oktober 2023 lalu.

Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan Kantor Presiden dan Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal rampung pada Juli 2024. Bangunan tersebut akan siap mendukung upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-79.

"Juli ini sudah selesai. Jadi kantor presiden, istana presiden dan kantor-kantor menteri koordinator yang 4 lantai dari 4 tower, tiga lantai sudah siap," ujar Basuki di Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Basuki juga menyebut lapangan upacara juga akan selesai bulan ini. Selain itu, sebanyak 12 dari 47 tower yang diperuntukan bagi ASN akan rampung dibangun.
"Sehingga (tower) itu bisa dimanfaatkan (sementara) oleh peserta upacara. Tanggal 10 Agustus semua paskibraka sudah move ke IKN," jelasnya.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita IKN itu memastikan tidak ada lagi aktivitas pembangunan sejak 10 Agustus. Pihaknya bakal melakukan sterilisasi area.

"Saya mau bersihkan dulu kawasannya," tandasnya.

(LDS)

JAKARTA, investor.id - Industri tekstil mendesak pemerintah lintas kementerian fokus menyelesaikan permasalahan utama impor ilegal. Hal itu yang menjadi penyebab puluhan hingga ribuan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh tekstil dan penutupan sejumlah pabrik tekstil di Indonesia.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta menyikapi polemik kebijakan importasi yang melibatkan perseteruan sejumlah kementerian. Dia mendesak, perdebatan mengenai aturan segera dihentikan.

“Semakin lama kita berdebat soal aturan, kondisi industri tekstil kita semakin memburuk, karena permasalahan utamanya kan impor ilegal yang saat ini masih terus berlangsung” ungkap Redma, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (10/7/2024).

Ada pun sejumlah kementerian yang terkait dengan masalah impor ilegal yang menimpa industri tekstil ini adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian.

Redma menyampaikan, industri tekstil berterima kasih atas upaya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk mengendalikan importasi tekstil dan pakaian jadi melalui Permendag 36/2023 dan Permenperin 5/2024.

Dia juga mengapresiasi langkah Kemendag yang akan membentuk satuan tugas (satgas) impor ilegal bersama Kadin Indonesia untuk memberantas peredaran barang impor ilegal di pasar domestik.

“Kemendag mempunyai alat dan payung hukum terkait perlindungan konsumen untuk memberantas bahkan menyita barang beredar di pasar yang tidak sesuai ketentuan label berbahasa Indonesia, aturan K3L hingga SNI wajib” katanya.

Namun, industri tekstil juga menekankan bahwa permasalahan utama yang dialami industri adalah masuknya barang impor ilegal di pelabuhan. Masalah ini menjadi tanggung jawab Bea Cukai, di bawah Kementerian Keuangan.

“Kami sangat paham bahwa sejak dikeluarkannya kedua aturan ini, para importir dan oknum rekanannya di Bea Cukai tidak senang dan membuat berbagai dinamika hingga akhirnya pemerintah terpaksa mengeluarkan aturan relaksasi impor melalui Permendag 8/2024 karena tersudut,” ungkap Redma.

Mafia Impor

Menurut Redma,  oknum Bea Cukai bersama para mafia impor melakukan perlawanan atas perintah Presiden pada tanggal 6 Oktober 2023. Dengan begitu, industri tekstil meminta agar Menteri Keuangan Sri Mulyani membersihkan Bea Cukai dari oknum pejabat dan petugas yang bersekongkol dengan mafia impor untuk menyelamatkan industri tekstil nasional.

“Untuk kesekian kalinya kami meminta pemerintah membereskan kerja buruk DitJen Bea Cukai yang membiarkan modus impor borongan,  pelarian HS hingga under invoicing terjadi didepan mata dengan bebas, sehingga barang impor murah membanjiri pasar domestik," jelasnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman. Dia menyatakan bahwa pemberantasan barang impor ilegal yang beredar di pasar adalah bagian dari apa yang dituntut oleh kalangan pengusaha industri kelas menengah.

“Disini kami melihat Kemendag sangat paham bahwa permasalahan utamanya adalah barang impor ilegal, sehingga dengan kewenangannya Kemendag berupaya menyelesaikan permasalahan sektor tekstil dan pakaian jadi,” tutup Nandi.

Editor: Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan Michael Steven sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management, meskipun namanya tak tercantum dalam anggaran dasar.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa memastikan hal tersebut berdasarkan pemeriksaan otoritas. Ia menjelaskan, Michael melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana demi kepentingan Kresna Group, sehingga merugikan konsumen.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, Michael Steven terbukti sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management yang meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar, namun melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan grup Kresna, sehingga merugikan konsumen," ujar Aman dalam keterangannya, Rabu (10/7).

Pengamat Hukum, Denny Indrayana, menanggapi keterangan OJK tersebut. Menurutnya, ultimate beneficial owner merupakan modus lama bagi pelaku kejahatan agar namanya tidak terdeteksi dan sulit tertangkap.

"Modus bahwa dia tidak ada namanya di anggaran dasar pemegang saham itu kan modus lama. Memang beneficial owner kan mereka tidak mau muncul namanya, supaya mereka kalau melakukan kejahatan tidak terdeteksi atau tidak bisa ditangkap," jelasnya.

Untuk menyeret para ultimate beneficial owner, lanjut Denny, pemerintah telah memiliki Perpres yang menyatakan bahwa pemilik manfaat harus bertanggung jawab, meskipun namanya tidak ada di dalam anggaran dasar. Namun di sisi lain, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) mengatakan bahwa nama Michael Steven tidak ada di anggaran dasar, sehingga tidak bisa bertanggung jawab.

"Bahwa dia yang mengatur, mengintervensi investasi saham, di mana modal ditanam ke anak-anak perusahaan afiliasi dia kan clear dibuktikan oleh OJK. Jadi jangan dikelabui karena sebenarnya dia pemilik manfaat dari transaksi-transaksi yang diselewengkan Michael Steven ini," kata Denny.

Ia pun menilai, gugatan yang diajukan Michael Steven seharusnya gugur karena menyandang status sebagai tersangka. "Nah OJK sudah melindungi kepentingan masyarakat malah dikalahkan oleh buron," tuturnya.

Dalam UU Pencucian Uang, pemerintah mengatur soal pembatasan hak hukum bagi buronan. Selain itu menurut Denny, Mahkamah Agung juga melarang buronan mengajukan praperadilan.

Ia pun menilai langkah OJK untuk menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 5,7 miliar dan larangan sebagai pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama lima tahun, sudah tepat.

"Itu sudah tepat dan seharusnya sudah bisa mengarah pidana dan memang sudah menjadi tersangka kan yang bersangkutan," pungkasnya.

OJK telah mengajukan memori kasasi kepada Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan putusan tingkat banding dalam Perkara Nomor 437/G/2023/PTUN.JKT, yang mengabulkan gugatan Michael Steven terhadap OJK untuk membatalkan sanksi administratif dan Perintah Tertulis yang dikeluarkan OJK.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, mengatakan dalam perkara dimaksud, Michael Steven keberatan atas sanksi denda senilai Rp 5,7 miliar. Serta perintah tertulis berupa larangan sebagai pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama lima tahun.

“Sanksi tersebut diterbitkan OJK guna menghentikan langkah Michael Steven agar tidak mengulangi pelanggarannya di sektor jasa keuangan serta mencegah munculnya kerugian lebih besar yang dialami konsumen,” kata Aman dalam keterangan resminya, Jumat (5/7).

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Indonesia dikepung banyak sekali krisis selama 5 tahun ke belakang. Menurutnya, periode keduanya menjabat sebagai Presiden memang tidak mudah.

"Saya kira kita merasakan semuanya bahwa dalam 5 tahun ke belakang ini adalah sebuah periode tidak mudah dan sangat sulit penuh tantangan," ungkap Jokowi dalam pembukaan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 2024, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Dia mengatakan sederet krisis mengepung Indonesia, mulai dari sektor kesehatan yang dilanda pandemi COVID-19, kemudian ada juga kondisi geopolitik dunia yang membuat harga minyak dan pangan bergejolak.

Belum lagi, dari sisi lingkungan ada beberapa dampak perubahan iklim yang mengganggu produksi pangan.

"Ini semua sebabkan krisis ekonomi, pangan, keuangan, dan kemanusiaan," tegas Jokowi.

Namun, yang patut disyukuri Indonesia, kata Jokowi, masih bisa bertahan. Bahkan mengalami pertumbuhan yang cukup baik di tengah gejolak yang ada.

"Kita patut bersyukur negara kita mampu bertahan di tengah hambatan dan tantangan yang ada. Ekonom tumbuh 5,11% di kuartal I 2024. Sangat sulit sekarang ini negara-negara bertahan di growth 5%," pungkas Jokowi.

Simak Video 'Buka Rakernas XVI Apkasi, Jokowi Kritik Penggunaan Barang Lokal Cuma 41%':

[Gambas:Video 20detik]

(hal/rrd)

JAKARTTA, iNews.id - Aqiella Nadya, anak salah satu polisi korban bom Surabaya dinyatakan lolos seleksi Bintara Polda Jawa Timur 2024. Dia lulus terpilih sebagai polwan melalui kuota Mabes Polri.

Dalam unggahan akun Instagram @polisi_indonesia, Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol Prof Dr Dedi Prasetyo menyampaikan langsung kabar bahagia tersebut. Postingan ini pun viral di media sosial dan membuat terharu para netizen.

"Anak korban teror bom anggota Polrestabes Surabaya diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan bintara Polri," ujar Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol Prof Dr Dedi Prasetyo, Rabu (10/7/2024).

Dalam tayangan video, Aqiella Nadya terlihat tak kuasa menahan tangis haru. Dia kemudian mendatangi sang ayah dan memeluknya.

"Ini buat ayah. Aku lanjutkan pengabdian ayah. Terima kasih atas pengorbanan dan doa ayah," ucap Aqiella dengan berderai air mata.

Diketahui, sang ayah Ipda Ahmad Nurhadi merupakan anggota Polrestabes Surabaya yang bertugas sebagai Panit Sabhara Polsek Gubeng. Kala itu dia berjaga di gereja yang berada di Jalan Ngagel Madya Nomor 1 Surabaya ketika terjadi teror bom pada 13 Mei 2018.

Peristiwa ini menimbulkan 13 korban meninggal dunia dan puluhan orang terluka, termasuk Ipda Ahmad. Dia kehilangan penglihatan secara permanen atau buta dan mengalami patah tulang kaki.

Para netizen pun ramai mengomentari dan memberikan apresiasi kepada Polri. Mereka juga mengaku ikut menangis menyaksikan tayangan video tersebut.

"Apresiasi setinggi2nya kdp Polri," tulis @darmawanathan27

"Tuhan Itu Sngt Baik," tulis @betariamarbun2023.

"Alhamdulillah selamat ya semoga sehat dan sukses slalu," tulis @septyanrangga.

"Tuhan maha berkuasa apa yang ada dibumi dan langit. Ada keberkahan dibalik musibah atas kuasaNYA. Top Polri," tulis @yussufzaeni.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, investor.id - Bank Mandiri kembali menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan olahraga di Indonesia dengan menjadi title sponsor untuk ketiga kalinya pada Indonesia Open 2024. Turnamen golf bergengsi ini akan berlangsung di Damai Indah Golf – PIK Course, Jakarta, dari 29 Agustus hingga 1 September 2024. 

Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Rohan Hafas mengatakan, penyelenggaraan event golf kelas dunia ini menjadi salah satu momen yang ditunggu para pegolf dan penikmat olahraga di Tanah Air. Lewat keikutsertaan Bank Mandiri, pihaknya berharap dapat memantik semangat para atlet golf di Indonesia serta memberikan kontribusi yang positif untuk pengembangan prestasi golf di Indonesia. Dukungan ini lanjut Rohan, turut menjadi upaya Bank Mandiri untuk menggairahkan wisata olahraga atau sport tourism di Tanah Air. 

"Bank Mandiri merasa terhormat dapat bekerja sama dengan Indonesia Open. Turnamen ini tidak hanya penting bagi lokal, tapi juga memiliki daya tarik regional yang besar, sehingga menjadi ajang olahraga yang patut berkolaborasi dengan Bank Mandiri," ujar Rohan di Jakarta, Selasa (9/7). 

Bank berlogo pita emas ini menjelaskan, dukungan tersebut sejalan dengan inisiatif perseroan untuk membantu perkembangan para atlet untuk mencapai prestasi positif di level internasional. 

"Kami melihat setiap tahun ada peningkatan minat dari masyarakat terhadap golf, khususnya generasi muda. Hal ini yang mendorong Bank Mandiri untuk turut memeriahkan dan mendukung turnamen golf ini agar para pegolf Indonesia bisa bersaing di turnamen kelas dunia," paparnya.

Mandiri Indonesia Open 2024 menawarkan total hadiah sebesar US$ 500.000 atau sekitar Rp 8,15 miliar (kurs 1 US$ = Rp 16.300), dengan juara pertama berhak mendapatkan US$ 90.000. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia (PB PGI), Japto Soerjosoemarno, menyatakan apresiasinya terhadap dukungan Bank Mandiri. 

"Kami sangat berterima kasih kepada Bank Mandiri atas dukungan setianya kepada Indonesia Open. Dukungan yang diberikan selama tiga tahun berturut-turut belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bukti komitmen mereka dalam membantu perkembangan golf di Indonesia," kata Japto. 

Damai Indah Golf – PIK Course lanjut Japto, akan kembali menjadi tuan rumah Mandiri Indonesia Open 2024, setelah terakhir kali menjadi tuan rumah sepuluh tahun lalu. 

"Kami juga sangat mengapresiasi Damai Indah Golf – PIK Course yang kembali menjadi tuan rumah. Kami sangat bersemangat bisa berkompetisi di salah satu klub golf terbaik di Indonesia, dengan lapangan kelas dunia," imbuhnya. 

Para pegolf akan menghadapi tantangan baru di Damai Indah Golf – PIK Course, yang dirancang oleh desainer lapangan golf legendaris, Robert Trent Jones Jr. Direktur PT Damai Indah Golf S Christine Wiradinata, mengungkapkan, hal tersebut menjadi kehormatan bagi Damai Indah Golf – PIK Course menjadi tuan rumah Indonesia Open kembali.

"Lapangan PIK kami adalah tempat yang sempurna untuk turnamen sebesar ini. Klub kami akan bekerja keras untuk memastikan terciptanya event terbaik di turnamen golf tahun ini," tegas Christine.

Menurut Cho Minn Thant selaku Komisaris dan CEO Asian Tour, dalam beberapa musim terakhir, Mandiri Indonesia Open telah menambah kekuatan luar bisa dalam jadwal pertengahan musim Asian Tour. 

“Kami berterima kasih kepada Bank Mandiri yang telah membantu memfasilitasi turnamen ini dan atas kegigihan mereka dalam mensponsori acara ini selama tiga tahun. Kami juga berterima kasih kepada Persatuan Golf Indonesia dan Damai Indah Golf – PIK Course atas upaya besar mereka dalam menyelenggarakan Indonesia Open ke-40,” kata Cho. 

Sebagai informasi, Indonesia Open sudah mulai diselenggarakan sejak tahun 1974. Hingga saat ini baru satu pegolf Indonesia yang pernah menjadi juara, yaitu Kasiadi pada tahun 1989. Pemain Indonesia lainnya, Rory Hie, nyaris mengulang sejarah pada tahun 2011. Namun, dia harus puas menempati posisi T2 dibawah Thaworn Wiratchand (Thailand) yang menjadi juara. 

Saat itu turnamen diselenggarakan di Damai Indah Golf – PIK Course. Tahun lalu, turnamen ini dimenangi oleh Nitithorn Thippong dari Thailand. Pemain bintang lainnya Gaganjeet Bhullar dari India sudah tiga kali menjadi juara, yaitu pada tahun 2013, 2016, dan 2022. 

Pegolf asal Irlandia, Padraig Harrington juga pernah menjadi juara pada tahun 2014, dimana itu adalah terakhir kalinya turnamen diselenggarakan di Damai Indah Golf – PIK Course sebelum kembali lagi pada tahun ini. Thaworn Wiratchan dua kali menjadi juara, tahun 2005 dan 2011. Rekan senegaranya, Thongchai Jaidee menjadi juara tahun 2009. Craig Parry (Australia) juara tahun 1997 dan Frank Nobilo (Selandia Baru) juara tahun 1994. Mendiang Payne Stewart, pegolf Amerika yang pernah menjuarai 11 turnamen PGA Tour juga pernah menjadi juara Indonesia Open tahun 1981.

Editor: Gesa Vitara (gesa@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mensosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri. Dikatakan bahwa aturan tersebut mampu membawa sektor industri tumbuh ke arah yang positif.

PP No. 20 Tahun 2024 hadir untuk menyempurnakan PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri yang saat ini sudah tidak berlaku. Menteri Agus menyebut aturan ini menjadi acuan bersama dalam mengembangkan industri yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

“Berbeda dengan PP No. 142 Tahun 2015 yang hanya mengatur tentang Kawasan Industri, PP No. 20 Tahun 2024 mengatur tentang Perwilayahan Industri yang mencakup pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukkan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri (KI), dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM),” kata Agus dalam keterangan resmi, Rabu (10/7/2024).

Lebih lanjut ia menerangkan bahwa saat ini pihaknya tengah menginisiasi penyusunan peraturan turunannya yang mencakup Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Perwilayahan Industri, dan Peraturan Menteri terkait petunjuk pelaksanaan dari PP dimaksud.

Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan kebijakan ini dapat berhasil dan membawa manfaat besar bagi seluruh rakyat Indonesia seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah, pengurangan angka pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

“Dengan adanya PP No. 20 Tahun 2024, kita berharap dapat menciptakan iklim industri yang kondusif, mampu menarik investasi, serta mendorong inovasi dan kreativitas di sektor industri. Selain itu, peraturan ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar global,” kata Agus.

Untuk diketahui, PP No. 20 Tahun 2024 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. PP No. 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri telah diterbitkan pada Tanggal 7 Mei Tahun 2024.

(SLF)

Bisnis.com, JAKARTA -- Dukungan partai politik kepada menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur atau Pilgub Sumatra Utara terus mengalir deras.

Saat ini, mayoritas partai politik Koalisi Indonesia Maju yakni Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional sudah menyatakan akan mendukung Bobby.

Di luar KIM, wali kota Medan itu juga telah mengantongi dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga sempat menyatakan akan mendukung Bobby, meski demikian pernyataannya tersebut ditarik kembali. PPP juga dikabarkan mulai didekati oleh Bobby.

Alhasil hanya PDIP, sebagai partai parlemen, yang belum menyatakan dukungan kepada Bobby. PDIP memiliki sebanyak 21 kursi di DPRD Provinsi Sumatra Utara. Itu artinya PDIP bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur sendiri dalam Pilgub Sumut November nanti.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan alasan partai politik berbondong-bondong memberi dukungan ke menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution sebagai calon gubernur Sumatra Utara (Sumut) 2024.

Djarot tidak menampik sudah banyak partai politik yang memberi dukungan ke Bobby untuk maju dalam kontestasi Pilkada Sumut 2024. Meski demikian, dia menduga alasan dari dukungan tersebut karena sosok Jokowi.

"Jadi itu saja pertanyaan saya, itu [dukungan] betul-betul karena faktor kapasitas dari Mas Bobby atau karena faktor pengaruh dari mertuanya [Jokowi]?" ujar Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Mantan gubernur DKI Jakarta ini meyakini, Bobby belum tentu memenangkan Pilkada Sumut 2024 meski didukung banyak partai politik. Penentu akhirnya, lanjutnya, ada di tangan warga Sumut.

Lebih lanjut, Djarot menjelaskan bahwa PDIP bisa mengusung calon sendiri dalam ajang Pilkada Sumut 2024 karena memiliki lebih dari 20% kursi di DPRD Sumut berdasarkan hasil Pileg 2024. Meski demikian, dia menyatakan PDIP masih terus lakukan penjajakan.

"Kita tetap membuka komunikasi dengan partai-partai yang belum bergabung ke sana [koalisi pendukung Bobby]," jelasnya.

Bobby Dekati PPP

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi alias Awiek mengungkapkan, menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, sudah mendekati PPP untuk mendapatkan dukungan dalam ajang Pilkada Sumatra Utara (Sumut) 2024.

Awiek menjelaskan, komunikasi dengan Bobby Nasution dilakukan oleh pengurus daerah PPP di Sumut. Pengurus pusat PPP, lanjutnya, masih menunggu hasil komunikasi tersebut.

"Pak Bobby Nasution pernah komunikasi dengan PPP, dan kita menyerahkan sepenuhnya dengan teman-teman di Sumut," ujar Awiek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Menurutnya, tidak ada hambatan psikologis untuk PPP mendukung Bobby Nasution sebagai bakal calon gubernur Sumut 2024. Meski demikian, Awiek menegaskan bahwa PPP belum menentukan usungan ke siapapun dalam ajang Pilkada Sumut 2024.

PPP Sumut, sambungnya, juga belum mengirim nama-nama kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Sumut 2024 ke pengurus pusat.

"Belum ada pengajuan, tetapi namanya komunikasi boleh-boleh saja," kata Awiek.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dukungan partai politik kepada menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur atau Pilgub Sumatra Utara terus mengalir deras.

Saat ini, mayoritas partai politik Koalisi Indonesia Maju yakni Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional sudah menyatakan akan mendukung Bobby.

Di luar KIM, wali kota Medan itu juga telah mengantongi dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga sempat menyatakan akan mendukung Bobby, meski demikian pernyataannya tersebut ditarik kembali. PPP juga dikabarkan mulai didekati oleh Bobby.

Alhasil hanya PDIP, sebagai partai parlemen, yang belum menyatakan dukungan kepada Bobby. PDIP memiliki sebanyak 21 kursi di DPRD Provinsi Sumatra Utara. Itu artinya PDIP bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur sendiri dalam Pilgub Sumut November nanti.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan alasan partai politik berbondong-bondong memberi dukungan ke menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution sebagai calon gubernur Sumatra Utara (Sumut) 2024.

Djarot tidak menampik sudah banyak partai politik yang memberi dukungan ke Bobby untuk maju dalam kontestasi Pilkada Sumut 2024. Meski demikian, dia menduga alasan dari dukungan tersebut karena sosok Jokowi.

"Jadi itu saja pertanyaan saya, itu [dukungan] betul-betul karena faktor kapasitas dari Mas Bobby atau karena faktor pengaruh dari mertuanya [Jokowi]?" ujar Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Mantan gubernur DKI Jakarta ini meyakini, Bobby belum tentu memenangkan Pilkada Sumut 2024 meski didukung banyak partai politik. Penentu akhirnya, lanjutnya, ada di tangan warga Sumut.

Lebih lanjut, Djarot menjelaskan bahwa PDIP bisa mengusung calon sendiri dalam ajang Pilkada Sumut 2024 karena memiliki lebih dari 20% kursi di DPRD Sumut berdasarkan hasil Pileg 2024. Meski demikian, dia menyatakan PDIP masih terus lakukan penjajakan.

"Kita tetap membuka komunikasi dengan partai-partai yang belum bergabung ke sana [koalisi pendukung Bobby]," jelasnya.

Bobby Dekati PPP

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi alias Awiek mengungkapkan, menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, sudah mendekati PPP untuk mendapatkan dukungan dalam ajang Pilkada Sumatra Utara (Sumut) 2024.

Awiek menjelaskan, komunikasi dengan Bobby Nasution dilakukan oleh pengurus daerah PPP di Sumut. Pengurus pusat PPP, lanjutnya, masih menunggu hasil komunikasi tersebut.

"Pak Bobby Nasution pernah komunikasi dengan PPP, dan kita menyerahkan sepenuhnya dengan teman-teman di Sumut," ujar Awiek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Menurutnya, tidak ada hambatan psikologis untuk PPP mendukung Bobby Nasution sebagai bakal calon gubernur Sumut 2024. Meski demikian, Awiek menegaskan bahwa PPP belum menentukan usungan ke siapapun dalam ajang Pilkada Sumut 2024.

PPP Sumut, sambungnya, juga belum mengirim nama-nama kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Sumut 2024 ke pengurus pusat.

"Belum ada pengajuan, tetapi namanya komunikasi boleh-boleh saja," kata Awiek.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dukungan partai politik kepada menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur atau Pilgub Sumatra Utara terus mengalir deras.

Saat ini, mayoritas partai politik Koalisi Indonesia Maju yakni Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional sudah menyatakan akan mendukung Bobby.

Di luar KIM, wali kota Medan itu juga telah mengantongi dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga sempat menyatakan akan mendukung Bobby, meski demikian pernyataannya tersebut ditarik kembali. PPP juga dikabarkan mulai didekati oleh Bobby.

Alhasil hanya PDIP, sebagai partai parlemen, yang belum menyatakan dukungan kepada Bobby. PDIP memiliki sebanyak 21 kursi di DPRD Provinsi Sumatra Utara. Itu artinya PDIP bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur sendiri dalam Pilgub Sumut November nanti.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan alasan partai politik berbondong-bondong memberi dukungan ke menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution sebagai calon gubernur Sumatra Utara (Sumut) 2024.

Djarot tidak menampik sudah banyak partai politik yang memberi dukungan ke Bobby untuk maju dalam kontestasi Pilkada Sumut 2024. Meski demikian, dia menduga alasan dari dukungan tersebut karena sosok Jokowi.

"Jadi itu saja pertanyaan saya, itu [dukungan] betul-betul karena faktor kapasitas dari Mas Bobby atau karena faktor pengaruh dari mertuanya [Jokowi]?" ujar Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Mantan gubernur DKI Jakarta ini meyakini, Bobby belum tentu memenangkan Pilkada Sumut 2024 meski didukung banyak partai politik. Penentu akhirnya, lanjutnya, ada di tangan warga Sumut.

Lebih lanjut, Djarot menjelaskan bahwa PDIP bisa mengusung calon sendiri dalam ajang Pilkada Sumut 2024 karena memiliki lebih dari 20% kursi di DPRD Sumut berdasarkan hasil Pileg 2024. Meski demikian, dia menyatakan PDIP masih terus lakukan penjajakan.

"Kita tetap membuka komunikasi dengan partai-partai yang belum bergabung ke sana [koalisi pendukung Bobby]," jelasnya.

Bobby Dekati PPP

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi alias Awiek mengungkapkan, menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, sudah mendekati PPP untuk mendapatkan dukungan dalam ajang Pilkada Sumatra Utara (Sumut) 2024.

Awiek menjelaskan, komunikasi dengan Bobby Nasution dilakukan oleh pengurus daerah PPP di Sumut. Pengurus pusat PPP, lanjutnya, masih menunggu hasil komunikasi tersebut.

"Pak Bobby Nasution pernah komunikasi dengan PPP, dan kita menyerahkan sepenuhnya dengan teman-teman di Sumut," ujar Awiek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Menurutnya, tidak ada hambatan psikologis untuk PPP mendukung Bobby Nasution sebagai bakal calon gubernur Sumut 2024. Meski demikian, Awiek menegaskan bahwa PPP belum menentukan usungan ke siapapun dalam ajang Pilkada Sumut 2024.

PPP Sumut, sambungnya, juga belum mengirim nama-nama kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Sumut 2024 ke pengurus pusat.

"Belum ada pengajuan, tetapi namanya komunikasi boleh-boleh saja," kata Awiek.

BOGOR, KOMPAS.com - Trotoar di Jalan Abdullah Bin Nuh, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, dipenuhi bangunan semipermanen milik pedagang kaki lima (PKL)

Pengamatan Kompas.com di lokasi, Rabu (10/7/2024), di sepanjang trotoar dari arah Jalan Abdullah bin Nuh ke arah Jalan Sholeh Iskandar hampir dipenuhi PKL.

Bangunan bermaterial kayu digunakan para pedagang untuk membuka usaha, mulai dari warung kopi, rumah makan, penjual duplikat kunci, hingga menjual buah-buahan.

Bahkan, ada beberapa PKL yang sengaja membuat kursi dan meja dari bambu untuk digunakan pembeli saat makan di tempat.

Jika dilihat, tidak ada ruang untuk para pejalan kaki melintasi trotoar tersebut sehingga mau tak mau warga yang melintas terpaksa harus berjalan di bahu jalan.

Namun, bahu jalan pun digunakan para pemilik motor dan mobil untuk memarkirkan kendaraan mereka.

Kondisi ini menimbulkan berbagai keluhan dari masyarakat, salah satunya Muhammad Rifai (37). Dia mengaku kesal trotoar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki malah dijadikan lapak PKL.

Bahkan, menurutnya, lapak pedagang itu sudah berdiri selama bertahun-tahun tanpa ada pembongkaran.

“Sudah bertahun-tahun, lebih dari tiga tahun lapaknya berdiri. Saya orang Curug sini jadi tahu lah. Kalau jalan, saya harus hati-hati kalau tidak bisa kena mobil atau motor. Padahal, trotoar dibangun supaya orang yang jalan kaki kayak kita aman,” ujar Rifai saat diwawancarai Kompas.com.

Warga lainnya, Dade (44), merasa hak pejalan kaki telah direnggut. Saat ini tidak ada tempat yang aman bagi pejalan kaki di lokasi tersebut.

“Kayaknya di mana-mana juga sama ya. Enggak ada tempat yang aman bagi pejalan kaki karena kita harus ikhlas aja gitu bagi-bagi jalan sama pedagang, atau orang yang mungkin tidur di trotoar,” ujarnya.

Lulu Ramdhan (28) malah sudah lupa jika jalanan yang dipenuhi PKL tersebut adalah trotoar, yang dikhususkan bagi pejalan kaki.

“Saking sudah lamanya itu pedagang jualan di sana, saya enggak ingat kalau itu trotoar,” ungkap Lulu.

Ia berharap ada tindakan tegas yang bisa dilakukan para petugas yang berwenang untuk merelokasi PKL ke tempat yang seharusnya.

“Harus ada penindakan karena kalau didiamkan saja ya PKL ngerasa dia benar kalau trotoar itu jadi lapak dia berjualan,” ujarnya.

“Sebaiknya segera direlokasi. Jangan sampai nanti ribut antara petugas sama PKL karena si pedagang merasa sudah lama berjualan di sana,” lanjut Lulu.