JAKARTA, KOMPAS.com - Bayu (bukan nama sebenarnya) mengaku harus membayar Rp 100.000 untuk memarkirkan bus wisatanya di area Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Uang parkir itu dia berikan kepada seorang juru parkir (jukir) resmi berseragam biru.

“Kurang lebih Rp 100.000. Kalau setahu saya, dari dulu di sini resmi,” ujar Bayu saat ditemui di parkiran Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Sebagai bukti pembayaran, Bayu menerima selembar kuitansi. Tapi, ketika ditemui Kompas.com, Bayu tidak bisa memperlihatkan kuitansi yang dimaksud lantaran belum diberi oleh jukir yang tadi memarkirkan busnya.

“Kuitansi kayak beli-beli di warung,” jelas dia.

Sebelum parkir di Lapangan Banteng, bus yang mengangkut wisatawan dari Malaysia ini baru saja menurunkan penumpangnya di Masjid Istiqlal. Kata Bayu, saat di Istiqlal, busnya didekati oleh sejumlah orang.

“Kayak tadi tuh, (baru) turunin warga di Istiqlal. Kita baru sampai, (ada yang bilang) parkir, parkir,” ungkap Bayu.

Pria asal Bekasi ini mengaku tidak melihat jelas berapa orang yang mendekati busnya. Tapi, kata Bayu, jumlah mereka banyak, bukan hanya 1 atau 2 orang.

“Kalau saya di Istiqlal lebih parah, nembak dia (minta uang parkir) Rp 300.000,” imbuh Bayu.

Sementara itu, seorang juru parkir resmi di Lapangan Banteng, Gunawan (juga bukan nama sebenarnya), membenarkan besaran tarif parkir yang mereka tarik untuk setiap bus wisata.

“Sehari kalau di sini itu Rp 150.000,” ujar Gunawan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Selasa (9/7/2024).

Tarif parkir untuk satu bus wisata di Lapangan Banteng sebenarnya dikenakan Rp 150.000 per hari. Namun, jukir yang ditemui Kompas.com mengaku tetap menerima berapapun jumlah yang diberikan sopir bus.

“Walaupun di bawah Rp 100.000 juga (diterima). Kadang Rp 30.000 juga ada,” lanjut dia.

Untuk diketahui, berdasarkan Pergub 31 Tahun 2017, tarif parkir tepi jalan untuk bus, truk, dan sejenisnya Rp 4.000 sampai dengan Rp 9.000 per jam.

KOMPAS.com – Exco PSSI, Arya Sinulingga, mengungkap kondisi terkini pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong (STY), seusai menjalani operasi.

Shin Tae-yong dikabarkan sempat menderita sakit radang selaput dada atau pleuritis. Sang juru racik asal Korea Selatan itu bahkan mesti menjalani operasi.

Menurut Arya Sinulingga, Shin Tae-yong saat ini tengah berada di kampung halaman, yakni Korea Selatan.

Eks pelatih Korea Selatan itu pun akan langsung berangkat ke Indonesia setelah kondisinya berangsung membaik.

"Sehat langsung ke sini, dia harus pemulihan," kata Arya Sinulingga kepada awak media, termasuk Kompas.com, seusai acara jumpa pers bertajuk "Menguji Kualitas Kompetisi Liga Indonesia 2023" yang diwadahi Football Institute di kawasan Jakarta pada Selasa (9/7/2024).

"Shin Tae-yong pemulihan. Kemarin, dia baru pulang kampung melihat lapangan bola di kampung halaman," katanya.

“Jadi, kasih waktu istirahat untuk dia,” tutur pria berumur 53 tahun tersebut.

Arya Sinulingga menjelaskan, kondisi Shin Tae-yong sejatinya tidak terlalu mengkhawatirkan seusai operasi radang selaput dada.

"Tidak parah, mungkin udara Jakarta panas atau apa," kata Arya, yang juga menjabat sebagai Staf Ahli BUMN itu.

"Yang pasti Shin Tae-yong bakal kembali ke sini. Pasti Shin kangen sama Indonesia," ucap dia menambahkan.

Adapun Shin Tae-yong tengah berada di Korea Selatan. Ia kembali ke kampung halaman seusai membawa timnas Indonesia menembus putaran ketiga Kualifikasi Piala dunia 2026 Zona Asia.

STY mengantarkan timnas Indonesia ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor 2-0.

Timnas Indonesia besutan STY pun berhak menyegel tiket putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 seusai menempati peringkat kedua klasemen Grup F.

Timnas Indonesia berhak mendamping Irak sebagai perwakilan Grup F yang menembus putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

JAKARTA, investor.id – PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) atau MAP, peritel yang mengelola merek ikonik dari Starbucks hingga Zara di Indonesia, menghadapi tantangan di segmen food and beverage (F&B) yang ditangani oleh anak usahanya, PT MAP Boga Adiperkasa Tbk (MAPB), pada kuartal I-2024.

Segmen F&B MAPI tersebut kembali mencatat EBIT loss sebesar Rp 26,4 miliar. “Namun, perlu dicatat bahwa segmen F&B secara historis hanya berkontribusi 12-14% terhadap total omzet MAPI dan sekitar 6% terhadap EBIT selama 3 tahun terakhir,” tulis analis MNC Sekuritas, Raka Junico W dalam risetnya.

Sebab itu, MNC Sekuritas mengantisipasi segmen aktif MAPI yang dipegang oleh anak usahanya, PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA), untuk mengambil peran yang lebih besar dalam mendukung profitabilitas MAPI ke depannya.

Usai pandemi Covid-19, pendapatan segmen aktif terhadap total omzet MAPI meningkat signifikan menjadi 42% pada kuartal I-2024 dari 29,6% pada kuartal I-2021. Adapun tingkat pertumbuhan per tahun (compounded annual growth rate/CAGR) dalam 3 tahun sekitar 43%.

MAPI atau MAP juga fokus memperluas pasar captive potensial di luar negeri. Ekspansi itu dapat meningkatkan aliran pendapatan di masa depan. Pada tahun lalu, toko-toko segmen aktif MAPI di luar negeri, yaitu di Filipina, Thailand, Malaysia, dan Kamboja, meraih margin EBIT positif satu digit.

Rekomendasi dan Target Harga Saham 

Sementara itu, di lantai bursa, MNC Sekuritas yakin bahwa harga saham MAP (MAPI) telah mencapai titik terendah, sehingga menawarkan diskon mewah alias berlebih dari nilai wajarnya.

MNC Sekuritas mempertahankan rekomendasi beli untuk saham MAPI, dengan target harga lebih rendah sebesar Rp 2.060. Target harga saham MAPI menyiratkan estimasi PE dan PBV 2024 sebesar 17,2 kali dan 2,5 kali.

“Target harga tersebut telah mempertimbangkan ekspektasi laba bersih yang lebih rendah pada 2024 dan 2025. Namun, kami mengantisipasi ekspansi yang cepat di pasar luar negeri melalui segmen aktif bakal meningkatkan penjualan dan profitabilitas,” jelas Raka.

Adapun risiko utamanya jika pertumbuhan laba bersih lebih rendah dari perkiraan, melemahnya kinerja segmen di luar negeri, dan margin profitabilitas yang lebih rendah dari ekspektasi.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelontorkan anggaran senilai Rp 500 miliar untuk perpanjangan pemberian insentif fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pembelian rumah di semester II 2024.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu, mengatakan pemberian insentif dilakukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat kelas menengah supaya masih bisa membeli rumah.

Pemberian insentif perumahan terbagi menjadi dua periode. Periode pertama berlangsung pada 1 Januari-30 Juni 2024 dengan PPN DTP diberikan sebesar 100 persen dari PPN yang terutang.

Sementara periode kedua berlangsung pada 1 Juli-31 Desember 2024 dengan PPN DTP diberikan sebesar 50 persen dari PPN yang terutang.

"Jadi diestimasi memang semester II itu nilainya Rp 500 miliar dan itu melanjutkan 50 persen," kata Febrio kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (9/7).

Febrio menyebut anggaran senilai Rp 500 miliar diberikan untuk 10 ribu rumah di semester II 2024. Dia berharap pemberian insentif dapat menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

"Jadi itu salah satu yang kita harapkan untuk juga memberi manfaat itu terutama kan untuk kelas menengah ya dan menjadi momentum untuk jaga pertumbuhan ekonomi kita di atas 5 persen," ungkap Febrio.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi DPR mengusulkan agar tidak ada batasan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang nomenklaturnya akan diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) lewat revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, dalam draf yang disusun DPR, presiden berhak menentukan anggota Wantimpres atau DPA sebanyak-banyaknya, berbeda dengan UU Wantimpres yang membatasi jumlah anggota Wantimpres sebanyak 8 orang.

"Karena itu presiden akan menetapkan anggotanya, berapapun itu sesuai kebutuhan presiden, termasuk ketuanya juga ditetapkan oleh presiden," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Menurut Supratman, jumlah anggota DPA nantinya tidak dibatasi supaya presiden bebas menentukan jumlah penasihatnya sesuai kebutuhan pemerintahan.

Politikus Partai Gerindra ini menyebutkan, ketentuan soal jumlah anggota DPA juga diubah supaya presiden dapat mengumpulkan orang-orang terbaik yang akan menjadi penasihatnya kelak.

"Semakin banyak orang yang bisa memberi masukan kepada seluruh orang-orang yang punya kapabilitas dan kapasitas itu, kan semakin baik buat republik ini, dengan berbagai macam latar belakang, entah itu politik, sosial kemasyarakatan, akademisi dan lain lain semuanya," ujar dia.

Supratman tidak memungkiri bahwa rancangan aturan tersebut bisa membuat anggaran bertambah karena jumlah penasihat presiden yang berpotensi membengkak.

Namun, ia yakin bahwa presiden akan selektif menentukan jumlah anggota DPA dengan memeprtimbangkan ketersediaan anggaran.

"Jadi apakah nanti bisa 5 orang (jumlah DPA)? Bisa saja. Atau bisa lebih dari 8 seperti sekarang? Bisa. Nah presiden pasti akan arif, akan mempertimbangkan itu, karena presiden yang tahu, yang kelola anggaran kan presiden," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Baleg DPR sepakat membawa revisi UU Wantimpres ke rapat paripurna untuk ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR.

Setelah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR, revisi UU Wantimpres akan dibahas bersama oleh DPR dan pemerintah sebelum disahkan menjadi undang-undang.

Untuk diketahui, Indonesia sebelumnya memiliki lembaga bernama Dewan Pertimbangan Agung yang dihapus setelah memasuki era Reformasi.

Dilansir dari situs resmi Dewan Pertimbangan Presiden, dalam penyelenggaraan pemerintahan NKRI, DPA memiliki tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR mengklaim tak ada permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menghapus jumlah anggota dalam revisi Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Diketahui, salah satu substansi perubahan menyangkut jumlah anggota Wantimpres.

Dalam RUU itu, jumlah anggota diserahkan kebutuhan presiden. Substansi itu akan mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Wantimpres yang menyebut jumlah keanggotaan lembaga itu sebanyak 8 orang.

?Enggak ada (permintaan presiden terpilih) itu, kita berpikiran bahwa yang begini-begini tidak perlu ada limitasi (anggota Wantimpres),? ujar Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, Baleg DPR ingin jumlah anggota Wantimpres diserahkan kepada presiden. Pasalnya, kata Supratman, Indonesia menganut sistem presidential.

?Jadi karena kita harus mengembalikan kepada sistem bernegara kita. Nah sekarang kalau dulu awal-awal reformasi itu kan parlemen heavy semuanya parlemen harus ini, padahal sistem kita adalah sistem presidensial,? ucap Supratman.

"Harusnya di presiden yang menjadi pusat segala sesuatunya sehingga lebih mudah untuk meminta pertanggungjawaban terkait pelaksanaan program pembangunan," pungkasnya.

Sekadar informasi, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi RUU inisiatif DPR dan dibawa ke paripurna untuk persetujuan. Setidaknya, ada tiga subtansi perubahan.

Pertama, terletak pada nomenklatur dari Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Kedua, terkait jumlah keanggotaan. Jumlah anggota DPA menjadi tak terbatas dan menyesuaikan kebutuhan Presiden. Perubahan ketiga, RUU Wantimpres akan mengatur syarat menjadi anggota DPA.

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespon pernyataan Menteri Perindustrian (Menperin) yang mengaku telah menyurati Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terkait data muatan 26.415 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Direktur Jenderal Bea Cukai Kemenkeu, Askolani mengatakan, pihaknya belum membaca isi surat dari Menperin. Namun diakuinya puluhan ribu kontainer itu sudah melalui proses pemeriksaan serta perizinan yang melibatkan beberapa kementerian/lembaga (K/L).

"Itu proses normal aja itu. Enggak ada hal aneh itu. Nanti kalau ada yang enggak sesuai pasti dilarang Kementerian Perindustrian, nanti kalau ada yang enggak sesuai pasti dilarang Kementerian Perdagangan, kalau enggak sesuai pasti dilarang PT Surveyor, banyak pihak yang mengawasinya," kata Askolani di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Sementara itu, perihal adanya dugaan puluhan ribu kontainer yang menumpuk itu berisi barang-barang tekstil dan produk tekstil (TPT), Askolani mengungkapkan hal ini akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Isinya pasti mengikuti ketentuan. Kalau ada larangan dan pembatasan (lartas), itu tidak ada barang yang langsung lolos, pasti dicek. Izin perdagangan, izin sama PT Surveyor Indonesia, panjang tuh urusannya. Itu bukan hanya urusan bea cukai aja, urusan semua pihak," kata Askolani.

Untuk diketahui, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meminta data muatan 26 ribu kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak beberapa waktu lalu.

Agus menilai, pihaknya perlu mengetahui isi dari kontainer tersebut. Hal ini berkaitan dengan tugas Kementerian Perindustrian dalam memitigasi atas barang-barang apa saja yang masuk ke dalam negeri.

"Kami merasa wajib untuk menyiapkan kebijakan-kebijakan untuk melakukan mitigasi terhadap barang-barang apa saja yang masuk ke dalam negeri melalui 26.415 kontainer itu," kata Agus.

(NIY)

Polda Metro Jaya terus mendalami kasus peredaran 45 kilogram sabu yang ditemukan dalam sebuah mobil di halaman parkir RS Fatmawati, Jakarta Selatan.

Sejauh ini polisi baru menangkap seorang kurir berinisial AS (22) yang hendak membawa barang haram itu ke daerah Bintaro, Tangerang Selatan.

Dirresnarkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak mengatakan, AS mengaku baru pertama kali menjalankan aksinya.

"Kalau pengakuannya baru pertama kali. Itu pengakuannya, tapi masih kita dalami," kata Donald di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (9/7).

Dalam kasus ini, polisi juga masih memburu pemilik dan pemesan 45 kilogram sabu tersebut. Donald menyebut, penyidik masih mengumpulkan petunjuk guna mengungkap pelaku lainnya.

"Ya sampai saat ini kita masih dalami. Kita masih memeriksa beberapa saksi termasuk alat bukti elektroniknya. Kita masih menunggu dulu," ujarnya.

Di sisi lain, Donald menekankan, pihaknya akan terus memperketat pengawasan terhadap transaksi narkoba. Khususnya yang terjadi di ruang publik.

"Kita antisipasi juga untuk modus-modus yang lain. Ya pasti lah. Sudah pasti kita lakukan pencegahan," jelas dia.

Sebanyak 45 kilogram sabu ini ditemukan polisi pada Kamis (4/7). Awalnya, penyidik mendapatkan informasi adanya transaksi narkoba di halaman parkir rumah sakit tersebut.

Penyidik mencurigai AS yang saat itu tengah berada di dalam mobil. Polisi lantas langsung melakukan penggeledahan terhadap AS. Benar saja, dari tangannya didapati puluhan kilogram sabu.

"Modusnya titip mobil. Jadi nanti mobil berisi narkoba diantar ke alamat tujuan. Antara kurir yang orang yang menyimpan mobil di parkiran RS itu tidak saling kenal," kata Donald kepada wartawan, Kamis (4/7) lalu.

JAKARTA - PLN Indonesia Power ( PLN IP ) bersiap mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) hidrogen dengan kapasitas 41 gigawatt (GW).

Direktur Utama PLN IP Edwin Nugraha Putra mengatakan, langkah ini merupakan terobosan yang dilakukan perusahaan dalam melaksanakan transisi energi untuk mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060.

"Pengembangan hidrogen merupakan salah satu roadmap yang dimiliki PLN untuk mencapai target NDC atau national determined contribution di 2030 dan net zero emission di 2060," ujarnya dalam pernyataan tertulis, Selasa (9/7/2024).

Menurut Edwin, hidrogen merupakan salah satu solusi untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan kendaraan bermotor, sebab energi tersebut tidak menghasilkan zat sisa pembakaran atau emisi karbon. Sistem hidrogen sendiri sebenarnya sudah lama digunakan pada pembangkit listrik untuk mendinginkan generator.

Berdasarkan rencana 2023-2030, PLN IP melakukan pengembangan energi hidrogen dan amonia sebagai turunan dari hidrogen, pada pembangkit listrik sebagai bahan bakar pengganti energi fosil.

"Tentu ini akan banyak memberikan banyak manfaat, karena zero carbon dan penghematan biayanya sangat tinggi. Jadi inilah yang terjadi jika kita menggunakan hidrogen," kata Edwin.

PLN IP telah menyediakan infrastruktur hidrogen dari hulu hingga hilir. Pada sisi hulu, perusahaan telah menjadikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang resmi menjadi penghasil hidrogen hijau (green hydrogen) berbasis panas bumi pertama di Asia Tenggara.

Selain itu, PLN IP juga akan mengembangkan PLTP lain sebagai produsen hidrogen, yaitu PLTP Gunung Salak, Ulubelu, Darajat, Lahendong dan Ulumbu. "PLN IP akan menunjukkan komitmen kepada dunia, bahwa kami menggunakan hidrogen untuk menghasilkan energi yang ramah lingkungan," tuturnya.

Bogor -

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengapresiasi hasil pembangunan infrastruktur jalan bebas hambatan atau tol di Indonesia. Adapun saat ini, total jalan tol yang telah terbangun dan beroperasi ialah sepanjang 2.839 km.

Ma'ruf Amin mengatakan, dalam 9 tahun terakhir pembangunan infrastruktur jalan tol menunjukkan perkembangan yang signifikan. Bahkan, angkanya mengalami peningkatan rata-rata di atas 13% per tahun.

"Pembangunan tol di Indonesia selama 9 tahun terakhir signifikan mencapi lebih dari 13% per tahun. Saat ini panjang jalan tol mencapai 2.839 yang sebagian besar di Jawa dan Sumatera, dan sisanya di Kalimantan, Sulawesi dan Bali," kata Ma'ruf Amin dalam momentum Peresmian Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, di Jembatan Cileungsi Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/7/2024).

Ma'ruf Amin menilai, pertumbuhan jalan tol ini cukup menggembirakan. Namun dengan luas daratan Indonesia yang mencapai 2 juta km persegi, pembangunan penambahan jalan tol untuk konektivitas antar wilayah perlu terus ditingkatkan.

"Fasilitas infrastruktur seperti jalan ini meningkatkan aksesibiltas ke pusat-pusat ekonomi dan kawasan industri, pertanian dan wisata. Hal ini penting untuk keberlanjutan industri dan daya saing Indonesia," ujarnya.

Di samping itu, ia juga bersyukur bahwa proyek Tol Cimanggis-Cibitung rampung total dan bisa diresmikan pada hari ini. Adapun proyek ini telah dibangun sejak 2016 atau memakan waktu sekitar 8 tahun. Proyek ini menelan anggaran sekitar Rp 10,6 triliun.

"Ini merupakan bagian dari JORR 2 yang merupakan jaringan jalan bebas hambatan di Jabodetabek. Keberadaan jalan tol ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh Cimanggis-Cibitung 30-40 menit dari sebelumnya 1-2 jam melalui jalan arteri," sambungnya.

(shc/rrd)

Jakarta -

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengapresiasi hasil pembangunan infrastruktur jalan bebas hambatan atau tol di Indonesia. Adapun saat ini, total jalan tol yang telah terbangun dan beroperasi ialah sepanjang 2.839 km.

Ma'ruf Amin mengatakan, dalam 9 tahun terakhir pembangunan infrastruktur jalan tol menunjukkan perkembangan yang signifikan. Bahkan, angkanya mengalami peningkatan rata-rata di atas 13% per tahun.

"Pembangunan tol di Indonesia selama 9 tahun terakhir signifikan mencapi lebih dari 13% per tahun. Saat ini panjang jalan tol mencapai 2.839 yang sebagian besar di Jawa dan Sumatera, dan sisanya di Kalimantan, Sulawesi dan Bali," kata Ma'ruf Amin dalam momentum Peresmian Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, di Jembatan Cileungsi Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/7/2024).

Ma'ruf Amin menilai, pertumbuhan jalan tol ini cukup menggembirakan. Namun dengan luas daratan Indonesia yang mencapai 2 juta km persegi, pembangunan penambahan jalan tol untuk konektivitas antar wilayah perlu terus ditingkatkan.

"Fasilitas infrastruktur seperti jalan ini meningkatkan aksesibiltas ke pusat-pusat ekonomi dan kawasan industri, pertanian dan wisata. Hal ini penting untuk keberlanjutan industri dan daya saing Indonesia," ujarnya.

Di samping itu, ia juga bersyukur bahwa proyek Tol Cimanggis-Cibitung rampung total dan bisa diresmikan pada hari ini. Adapun proyek ini telah dibangun sejak 2016 atau memakan waktu sekitar 8 tahun. Proyek ini menelan anggaran sekitar Rp 10,6 triliun.

"Ini merupakan bagian dari JORR 2 yang merupakan jaringan jalan bebas hambatan di Jabodetabek. Keberadaan jalan tol ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh Cimanggis-Cibitung 30-40 menit dari sebelumnya 1-2 jam melalui jalan arteri," sambungnya.

(shc/rrd)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) menguatkan vonis dan hukuman terdakwa korupsi Johnny Gerard Plate (JGP). Dalam putusan kasasinya, Senin (8/7/2024), majelis hakim agung menolak upaya hukum terakhir ajuan mantan menteri komunikasi dan informatika (menkominfo) tersebut terkait dengan kasus korupsi pembangunan BTS 4G Bakti Kemenkominfo.

Dengan putusan tersebut, politikus Partai Nasdem itu tetap dipidana 15 tahun penjara. "Tolak kasasi terdakwa dan JPU (Jaksa Penuntut Umum)," begitu putusan kasasi MA yang disalin Republika.co.id dari laman resmi Kepaniteraan MA, Selasa (9/7/2024).

Bahkan dalam putusan kasasi tersebut, hakim MA malah memperbaiki putusan peradilan sebelumnya terkait aset sitaan dari Johnny Plate. "Dengan perbaikan sekadar barang bukti, berupa satu mobil Landrover Nomor Polisi B 10 HAN, dirampas untuk negara, dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa," kata putusan tersebut.

Juru Bicara MA Soeharto saat dikonfirmasi Republika.co.id, membenarkan putusan tersebut. Dia menerangkan, dari salinan putusan disebutkan kasasi tersebut diputuskan oleh Ketua Majelis Hakim Soesilo dengan anggota masing-masing Hakim Sinintha Yuliansih Sibarani, dan Hakim Yanto.

Menurut dia, putusan kasasi tersebut dibacakan dan dipublikasikan pada selasa (9/72024). Dengan putusan kasasi tersebut, kasus korupsi yang menyeret Johnny Plate sudah inkrah dan akan segera dieksekusi.

Kasus korupsi dalam pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kemenkominfo menyeret belasan orang sebagai tersangka dan terdakwa ke pengadilan. Johnny Plate merupakan terdakwa dengan jabatan publik tertinggi sebagai menteri.

Di pengadilan tingkat pertama, majelis hakim PN Tipikor Jakarta memvonis bersalah mantan sekjen DPP Partai Nasdem karena terbukti menerima uang sedikitnya Rp 7,4 miliar terkait pembangunan dan penyediaan 4.200 menara telekomunikasi di seluruh wilayah terpencil di Indonesia. Atas vonis tersebut, majelis hakim tingkat pertama menghukumnya dengan pidana 15 tahun penjara.

Pengadilan tingkat pertama juga menghukum Johnny Plate dengan denda Rp 1 miliar. Johnny Plate sempat melawan putusan tersebut dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Namun majelis hakim tingkat dua tersebut tetap menguatkan putusan PN Tipikor.

Bahkan dalam putusan banding, majelis hakim tinggi menambahkan hukuman denda pengganti kerugian negara sebesar Rp 16,1 miliar dan 10 ribu dolar AS subsider lima bulan kurungan.