Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya sudah membangun 85 satuan pelayanan untuk menjalankan program makan bergizi gratis.

Satuan pelayanan akan melayani 3.000 anak sekolah penerima makan gratis. Ini lebih lengkap dari dapur umum, yakni menjadi tempat memasak makanan sekaligus offtaker produk pertanian lokal.

"Kami sudah membangun hampir 85 (satuan pelayanan). Itu rata-rata untuk bangunan kurang lebih sekitar Rp1,2 (miliar) sampai Rp1,5 (miliar). Nanti peralatannya kurang lebih sekitar Rp700 (juta)," ungkap Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

Dadan mengatakan uang sebanyak itu diambil dari anggaran Badan Gizi Nasional. Alokasi yang diterima Dadan Cs dari APBN adalah Rp71 triliun untuk pelaksanaan makan gratis di tahun pertama.

Saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp, Dadan menegaskan hitungan tersebut belum termasuk pajak.

"Itu hitungan dengan dana sendiri (anggaran Badan Gizi) tanpa pajak. Juga berlaku untuk daerah Jawa dan dengan bahan tersedia lokal," jelasnya kepada CNNIndonesia.com.

Dadan mengatakan seluruh program makan gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sepenuhnya dilaksanakan Badan Gizi Nasional. Kendati, penyediaan infrastrukturnya bisa menggandeng pihak swasta.

Khusus penyediaan infrastruktur dengan APBN akan dihitung sebagai capital expenditure (capex) alias belanja modal.

"Ada juga yang koordinasi dengan lembaga lain, kementerian lain, pemerintah daerah, dan juga pihak ketiga dalam bentuk investasi," jelasnya.

"Nanti kami akan bayar biaya sewa. Sewa lahan, sewa gedung, dan sewa lain-lain per bulan sehingga investasinya akan kembali (balik modal) dalam waktu tiga tahun," tutup Dadan.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Head of Marketing & Digital Platform Electrum, Audie Fitriadi, melaporkan bahwa hingga saat ini pihaknya telah menyediakan lebih dari 250 Battery Swapping Station (BSS) di wilayah Jabodetabek. Dengan keberhasilan integrasi ekosistem berbasis digital, Electrum optimistis penjualan motor listrik (EV) di tahun 2024 akan mencapai angka 6 ribu unit, baik melalui skema bisnis maupun secara langsung ke konsumen.

“Kami menargetkan sekitar 6 ribu motor hingga akhir tahun ini secara keseluruhan, baik dari lini bisnis B2B maupun B2C yang baru kami mulai,” ujar Audie kepada Warta Ekonomi di gelaran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (31/10/2024).

Saat ini, Audie mencatat bahwa Electrum telah berhasil memasarkan lebih dari 3.000 motor listrik melalui skema B2C khusunya kepada pengemudi ojek online Gojek-Tokopedia.

Electrum Perkenalkan Varian Terbaru H3i

Setelah sukses dengan varian H3 dan H5 yang dipasarkan dalam skema business to business (B2B), Electrum resmi memperkenalkan EV terbarunya, H3i pada gelaran IMOS 2024. Berbeda dengan varian sebelumnya, H3i dipasarkan secara langsung kepada konsumen (B2C).

Demi menarik minat pasar, Electrum ujar Audie telah meningkatkan beberapa aspek kenyamanan dari varian H3i dibanding pendahulunya.

Salah satu daya tarik utama H3i adalah teknologi hybrid yang memungkinkan dua opsi pengisian daya: pengguna dapat menukar baterai (SWAP) atau mengisi daya secara langsung menggunakan alat charging yang diberikan oleh Electrum. Dengan alat tersebut pengguna bisa bebas mengisi daya di mana saja asalkan terdapat aliran listrik.

"Ini yang bikin kita beda nih, pemilik kendaraan bisa memilih charge dan juga bisa SWAP,” ujar Audie ke pada Warta Ekonomi.

Huruf 'i' pada H3i merupakan singkatan dari individuality, menandakan bahwa Electrum memberikan kebebasan bagi calon pembeli untuk menentukan warna favorit sesuai dengan gaya pribadi mereka. Terdapat tujuh pilihan warna atraktif, yakni Merah Ceri, Amber, Ice Navy, Hijau Viridian, Beige, Putih Gading, dan Abu-abu.

“Motor ini lincah dan ringan, cocok bagi pengguna yang suka bergerak cepat di tengah kemacetan. Kami juga telah meningkatkan comfort package pada H3i dengan jok yang lebih empuk, ban yang lebih besar, velg keluaran terbaru, serta pilihan tujuh warna,” tambah Audie.

Penawaran Menarik di IMOS 2024

Varian H3i dipasarkan dengan dua paket penawaran. Paket pertama dijual seharga Rp23,9 juta, sudah termasuk baterai. Sementara paket kedua ditawarkan seharga Rp19,9 juta dengan sistem baterai sewa. Khusus untuk gelaran IMOS 2024, Electrum memberikan promo gratis tukar baterai SWAP selama 18 bulan sejak pembelian.

“Kami juga menyediakan pembelian secara online melalui website kami. Ada beberapa opsi pembayaran, mulai dari financing, pembayaran penuh, hingga booking fee untuk menghindari kehabisan stok,” tutup Audie.

Audie optimis bahwa penjualan di tahun depan juga akan semakin positif seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap motor listrik yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan uji materil UU nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja. Putusan ini tercantum dalam putusan nomor 168/PUU-XXI/2023.

"Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan, Kamis (31/10).

Berikut poin dalam beleid dalam UU Cipta Kerja yang dikabulkan oleh MK :

1. Menyatakan frasa “Pemerintah Pusat” dalam Pasal 42 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “menteri yang bertanggungjawab di bidang (urusan) ketenagakerjaan, in casu menteri Tenaga Kerja”

2. Menyatakan Pasal 42 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 4 Lampiran UU 6/2023 yang menyatakan “Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Tenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam Hubungan Kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, dengan memerhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia”

3. Menyatakan Pasal 56 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 12 UU 6/2023 yang menyatakan“Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 (lima) tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan”

4.Menyatakan Pasal 57 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 13 UU 6/2023 yang menyatakan “Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat tertulis serta harus menggunakan secara Bahasa Indonesia dan huruf latin”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin”

5. Menyatakan Pasal 64 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 18 UU 6/2023 yang menyatakan, “Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya

6. Menyatakan Pasal 79 ayat (2) huruf b dalam Pasal 81 angka 25 UU 6/2023 yang menyatakan, “istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai mencakup frasa, “atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”

7. Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 79 ayat (5) dalam Pasal 81 angka 25 UU 6/2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

8. Menyatakan Pasal 88 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan “Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua”

9. Menyatakan Pasal 88 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan, “Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan”

10. Menyatakan frasa “struktur dan skala upah” dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b dalam Pasal 81 angka 27 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “struktur dan skala upah yang proporsional”

11. Menyatakan Pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota

12. Menyatakan frasa “indeks tertentu” dalam Pasal 88D ayat (2) dalam Pasal 81 angka 28 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh”

13. Menyatakan frasa “dalam keadaan tertentu” dalam Pasal 88F dalam Pasal 81 angka 28 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" mencakup antara lain bencana alam atau non-alam, termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

14. Menyatakan Pasal 90A dalam Pasal 81 angka 31 yang menyatakan “Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh di Perusahaan”, bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Upah di atas Upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan”

15. Menyatakan Pasal 92 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 33 yang menyatakan, “Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala Upah di Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi”

16. Menyatakan Pasal 95 ayat (3) dalam Pasal 81 angka yang menyatakan, “Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferen kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan”

17. Menyatakan Pasal 98 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 39 yang menyatakan, “Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan yang berpartisipasi secara aktif”

18. Menyatakan frasa “wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh”, dalam Pasal 151 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 40 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh”

19. Menyatakan frasa “pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial” dalam Pasal 151 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 40 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan maka Pemutusan Hubungan Kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap”

20. Menyatakan frasa "dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya" dalam norma Pasal 157A ayat (3) dalam Pasal 81 angka 49 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang PPHI”

21. Menyatakan frasa “diberikan dengan ketentuan sebagai berikut” dalam Pasal 156 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 47 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “paling sedikit”

Jakarta: Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) melalui Aviation Fuel Terminal (AFT) Husein Sastranegara melaksanakan program Sosialisasi Modul Konservasi Tanaman Langka Saninten (MOKA Saninten). Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini diadakan di Sekolah Dasar Negeri 091 Cibeureum, Kecamatan Andir, Kota Bandung.

Aviation Fuel Terminal Manager Husein Sastranegara Sularno mengatakan, program ini bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap lingkungan, meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya menjaga kelestarian alam khususnya dalam mengenal Saninten sebagai tanaman endemik Jawa Barat.

“Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pegembangan rasa empati yang mengajarkan anak-anak untuk menghargai makhluk hidup lain, seperti tanaman, hewan, dan ekosistem. Ini membentuk empati mereka, yang berdampak positif pada hubungan mereka dengan sesama dan lingkungan,” ucap Sularno dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 31 Oktober 2024.
Program ini dihadiri oleh 40 siswa SD kelas 5 dengan penjelasan mengenai pentingnya menjaga ekosistem dan mengenali keunikan serta manfaat dari pohon Saninten. Siswa-siswi tidak hanya belajar namun juga mengikuti serangkaian permainan yang interaktif dan edukatif seperti menebak gambar tanaman langka di Indonesia.

Baca juga: Mengenal Bitumen, Aspal Cair Bahan Vital Pembangunan

Selain kegiatan interaktif, AFT Husein Sastranegara juga membagikan buku yang berjudul "Teknik Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan dan Tanaman Langka" yang disusun oleh PT Pertamina Region Jawa Bagian Barat. Kegiatan MOKA Saninten juga dinilai selaras dengan tujuan sekolah untuk menanamkan kecintaan anak-anak terhadap lingkungan.

Pada akhir acara, seluruh peserta mendapatkan bibit tanaman di kebun sekolah. Pemberian bibit tanaman tersebut tidak hanya menjadi simbol Pertamina AFT Husein Sastranegara dalam mendukung anak-anak menjaga alam sejak dini, namun juga mendukung penghijauan yang sedang dilakukan oleh para guru dan murid di SDN 091 Cibeureum.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Regional JBB Eko Kristiawan menyampaikan, dalam program ini, siswa-siswi diberikan bimbingan agar dapat lebih memahami pentingnya peran tanaman bagi lingkungan. Ia menegaskan, rangkaian kegiatan ini tentunya juga sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

“Tentunya rangkaian kegiatan ini hadir untuk menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap lingkungan. Ini juga menunjukan komitmen kami dalam memberikan edukasi terkait keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Diharapkan dengan edukasi ini siswa-siswi bisa mendapatkan ilmu tentang pentingnya menjaga kelestarian,” tutup Eko.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Jakarta -

PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) mencatat likuiditas yang kokoh hingga akhir Kuartal III-2024 dengan total kas dan setara kas mencapai US$ 1,2 miliar. Selain itu, ekspansi strategis dan kolaborasi global mendukung visi Chandra Asri untuk menjadi perusahaan terkemuka di sektor energi, kimia, dan infrastruktur di Asia Tenggara.

"Per 30 September 2024, PT Chandra Asri Pacific Tbk melaporkan liquidity pool yang kuat sebesar US$ 2,3 miliar yang terdiri dari US$ 1,2 miliar dalam bentuk kas dan setara kas, serta US$ 800 juta dalam bentuk surat berharga dan Available Committed Revolving Credit Facilities sebesar US$ 300 juta," kata Direktur Chandra Asri, Suryandi dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Lebih lanjut, Suryandi menegaskan bahwa Chandra Asri memperkuat komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui akuisisi SECP yang diproyeksikan menghasilkan keuntungan sebesar US$ 8 hingga 10 Miliar.

Akuisisi ini juga meningkatkan keamanan energi dan mendukung sektor kimia serta infrastruktur domestik dengan memastikan pasokan produk kunci seperti bensin, bahan bakar jet, ethylene, dan polyethylene.

Sementara itu, ekspansi ke ASEAN mendukung visi TPIA sebagai 'Perusahaan Solusi Energi, Kimia, dan Infrastruktur Terkemuka di Asia Tenggara'. Strategi ini meningkatkan kehadiran global Chandra Asri, memanfaatkan pertumbuhan pasar yang diproyeksikan 4,5% pada 2024 dan PDB ASEAN yang diperkirakan mencapai US$ 4,5 triliun pada 2030.

"Kolaborasi dengan Glencore dan akuisisi SECP tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di pasar global, tetapi juga mendorong inovasi. Sehingga, hal ini meningkatkan daya saing Perseroan di sektor energi dan kimia sambil berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," tegas Suryandi.

Pada periode Januari-September 2024, TPIA mencatatkan EBITDA positif sebesar USD$ 41,6 juta, meskipun menghadapi tantangan pasar global. Perseroan juga menyelesaikan pemeliharaan terencana pada Kuartal III-2024 yang sementara berdampak pada kapasitas operasional.

Namun, menurut Suryandi, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas jangka panjang, sehingga menguntungkan daya saing perusahaan di pasar.

"Dengan mengoptimalkan proses dan meningkatkan fasilitas selama periode pemeliharaan ini, Chandra Asri secara strategis memposisikan diri untuk mencapai ketahanan operasional yang lebih besar dan kinerja yang lebih baik di masa depan," papar Suryandi.

TPIA berhasil meningkatkan peringkat ESG dengan meraih skor BBB dari MSCI dan menurunkan skor risiko dari 16,6 menjadi 16,3 menurut Morningstar Sustainalytics. Ini menempatkan Perseroan di posisi atas dalam industri kimia global, membuka akses lebih besar ke pembiayaan berkelanjutan seperti sustainability-linked loans.

"Kolaborasi dengan Glencore dan akuisisi SECP tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di pasar global, tetapi juga mendorong inovasi, sehingga, hal ini meningkatkan daya saing Perseroan di sektor energi dan kimia sambil berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," tegas Suryandi.

(anl/ega)

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) berhasil meraih penghargaan prestisius "Best of The Best Emiten" dalam ajang CSA Awards 2024. Keputusan ini didasarkan pada penilaian Dewan Juri yang terdiri dari lima profesor serta para tokoh dan praktisi berpengalaman di pasar modal, dengan proses evaluasi mendalam terhadap kinerja dan inovasi emiten. Selain BCA, sebanyak 40 emiten lainnya mendapatkan penghargaan berdasarkan kategori yang ditentukan oleh kriteria kuantitatif, kualitatif, serta pencapaian inovasi perusahaan.

CSA Awards, yang diinisiasi oleh Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) dengan dukungan Asosiasi Profesional Pasar Modal Indonesia (Propami), memiliki agenda tahunan dengan rangkaian acara, mulai dari "Unboxing Emiten" hingga seminar Market Outlook yang akan digelar pada November mendatang. Dalam acara "Unboxing Emiten," sebanyak 30 emiten telah dan akan tampil di saluran YouTube CSA Awards-Official untuk memaparkan visi, misi, serta perkembangan bisnis mereka kepada publik, terutama investor.

Aria Samata Santoso, Ketua Panitia Pelaksana CSA Awards 2024, menegaskan bahwa penghargaan ini dirancang dengan standar tinggi yang dinilai oleh juri berkompeten. "Sebanyak lima profesor senior, dipimpin oleh Prof. Roy Sembel, memberikan penilaian yang ketat, berdasarkan kapasitas, kapabilitas, dan profesionalitas yang mereka miliki," ungkap Aria.

Ketua Dewan Juri, Prof. Roy H.M. Sembel, menambahkan bahwa dari total 934 emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), terpilih 121 emiten sebagai nominator untuk dinilai lebih lanjut. Proses seleksi berdasarkan lima kriteria utama, yakni profitabilitas di masa mendatang, keterbukaan terhadap pemegang saham, tata kelola perusahaan (GCG), likuiditas saham, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap aspek Environmental, Social, Governance (ESG).

"Kami memutuskan bahwa 41 emiten layak menerima penghargaan CSA Awards 2024 setelah menilai kinerja kuantitatif, kualitatif, dan terobosan yang dilakukan emiten," jelas Roy.

CSA Awards 2024 mengusung tema "Indonesia Capital Markets: Adapting and Evolving in Global Economic Changes," yang relevan dengan kondisi global saat ini. Di tengah tantangan ekonomi global, seperti ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, suku bunga tinggi, dan ancaman iklim, para pelaku pasar modal di Indonesia, termasuk emiten yang tumbuh dan berinovasi, diharapkan mampu mengantisipasi hambatan serta mempertahankan kinerja positif mereka di pasar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman mengajak TNI memproduksi pangan dari pekarangan rumah melalui program pekarangan pangan lestari atau biasa disebut P2L.

Ajakan itu disampaikan Mentan Amran saat memberi pembekalan Pendidikan Reguler (Dikreg) di Markas Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal), Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024).

“Kalau tentara semua buat pangan lestari di rumahnya, selesai setengah persoalan pangan ini, Pak. Bayangkan, cabai yang biasa mempengaruhi inflasi bisa kita selesaikan minimal satu rumah tanam tiga pot. Nanti bibit cabainya dari saya, gratis, kemudian pelihara ayam lima ekor dan ternak ikan lele sebagai protein segar,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (31/10/2024).

Amran mengatakan, semua makanan segar yang dihasilkan dari pekarangan rumah bisa membuat anak-anak Indonesia terhindar dari bahaya stunting atau kekurangan gizi.

Dengan memanfaatkan pekarangan rumah, lanjut Amran, prajurit TNI juga mendapat keuntungan ekonomi karena bisa menyisihkan gaji.

"Gaji tentara bisa dikumpulkan karena kebutuhan pangan mereka bisa dipenuhi dari pangan lestari. Bahkan tinggi anak-anak kita ke depan kalau memberi asupan segar bisa 170 cm. Jadi ini sangat bisa menyelesaikan masalah,” ujar Amran.

Berdasarkan hitungannya, sebanyak Rp 2 juta per bulan dikeluarkan setiap rumah tangga untuk pangan.

Pengeluaran tersebut digunakan untuk membeli cabai, bawang, sayur, daging, telur, dan kebutuhan dapur lainnya.

“Jika mereka mengoptimalkan pekarangan, Ro 2 juta tersebut bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lain,” kata Amran.

“Ini bisa kita hemat lewat pekarangan rumah, kita bisa mengurangi beban APBN hingga Rp 1.400 triliun. Tidak ada cerita inflasi lagi kalau Rp 1.400 triliun bisa kita selesaikan. Tidak ada stunting, yang ada anaknya cerdas,” tutur dia.

Amran mengatakan bahwa program pangan lestari sudah sejalan dengan program makan bergizi gratis yang rencananya berjalan pada Januari 2025 mendatang.

Oleh karena itu, sekali lagi, Mentan mengajak para prajurit TNI untuk memaksimalkan potensi pekarangan rumah masing-masing.

“Jadi makan bergizi gratis itu program yang sangat bagus karena bisa menggerakan roda ekonomi,” kata Amran.

Jakarta: Negara-negara di Eropa menjadi salah satu destinasi migrasi internasional baru yang makin menarik bagi Pekerja Migran Indonesia. Khususnya pekerja di bidang kesehatan atau perawat.

Peluang kerja di Eropa menjadi satu hal yang layak dicermati ketika tengah berbicara soal migrasi internasional. "Menariknya, ada kekhususan tersendiri dari Eropa tentang peluang PMI untuk bekerja di sana,” jelas Kepala Pusat Riset Kependudukan (PRP) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Nawawi dilansir dari laman BRIN, Kamis, 31 Oktober 2024.

Menurut Nawawi, peluang kerja ini datang karena masyarakat Eropa saat ini tengah mengalami fenomena aging society. Sehingga peluang akan meningkatnya kebutuhan tenaga perawat dan care giver menjadi juga terus meningkat.
Kebutuhan pelayanan kesehatan yang optimal dan pola hidup yang sehat di Eropa, pastinya membutuhkan pelayan kesehatan yang optimal. “Selain itu juga adanya jaminan keamanan, kepastian hukum, dan kestabilan ekonomi. Eropa dikenal dengan negara emigran, sehingga sudah terbiasa adanya interaksi antara masyarakat lokal dengan pekerja asing,” jelas Nawawi.

Data dari BP2MI dan Kemenaker menunjukkan, job order dari perawat Indonesia masih sangat besar. "Kurun waktu 2014 - 2022 dari sekitar 4,2 juta job order untuk perawat, kita baru memenuhi 9% dari job order tersebut,” sebutnya.

Sejumlah Hambatan

Namun demikian, ada berbagai hambatan yaitu informasi peluang kerja perawat di luar negeri. Kemudian pemahaman tentang regulasi, dan proses bekerja di luar negeri harus melalui berbagai skema.

Hambatan berikutnya, keterbatasan kemampuan berbahasa di negara yang akan ditempati, serta hambatan kultural.

Sementara itu, Said Saleh Alwaini Chief Executive Officer Binawan Group menjelaskan, pada 2030 kurangnya tenaga perawat diperkirakan akan mencapai 2,5 juta di negara-negara OECD (Organization for Economic Cooperation and Development).

“Hal tersebut berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan perawatan kesehatan pada populasi yang menua, dan berkurangnya pasokan pekerja usia produktif. Demikian juga tingginya angka putus sekolah dalam profesi ini, terutama setelah covid-19. Selanjutnya, penurunan minat yang signifikan untuk mengejar pendidikan, dan karier keperawatan,” urainya.

Said memberikan rekomendasi, yaitu mempromosikan kesadaran akan peluang kerja internasional kepada perawat Indonesia, mempromosikan kesadaran perawat Indonesia di pasar Eropa. “Menyubsidi program persiapan seperti pelatihan dan pendidikan, terutama untuk memenuhi tuntutan internasional, serta merekayasa ulang dan merampingkan proses penempatan khususnya untuk posisi terampil dan profesional,” terangnya.

Baca juga: LinkedIn: Muncul Rekruitmen untuk Jabatan-Jabatan Baru Profesional, Apa Saja Itu?

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Holding Pangan ID FOOD Melalui anak perusahaannya Rajawali Nusindo bekontribusi yang luar biasa terhadap penurunan angka stunting di daerah Banten sehingga menerima penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Penghargaan diberikan atas prestasi dan komitmen Rajawali Nusindo dalam program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Selain itu, Rajawali Nusindo dinilai berhasil dalam upaya percepatan penurunan stunting dan mewujudkan keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Penghargaan diterima SEVP Purchasing & Market Development Rajawali Nusindo Tubagus Muklis dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI Wihaji didampingi Wakil Menteri KPK/BKKBN RI, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka di Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

"Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Rajawali Nusindo dalam mendukung program pemerintah dalam penurunan stunting serta penguatan program Keluarga Berencana," kata Muklis dalam keterangan tertulisnya di Banten, Rabu (30/10/2024).

Untuk mengapresiasi dukungan dalam upaya penurunan stunting, Menteri menyerahkan piagam penghargaan kepada perusahaan dan mitra kerja yang aktif berperan dalam mendukung program penurunan stunting.

Sementara itu Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Wihaji meminta daerah memperkuat percepatan penurunan stunting dan berharap angka stunting dapat ditekan secara signifikan untuk mendukung generasi masa depan Indonesia yang lebih sehat dan produktif.

Pemerintah komitmen untuk mengatasi prevalensi stunting melalui sinergi lintas sektor dengan fokus pada peningkatan kesehatan ibu dan anak serta peran strategis masyarakat setempat.

Dengan demikian, pihaknya melakukan kegiatan kunjungan untuk memastikan bahwa program Bangga Kencana dan program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) berjalan efektif di tingkat daerah.

Seperti dikertahui sebaran di Provinsi Banten terkait bantuan penanganan stunting yang dilaksanakan melalui Rajawali Nusindo sebanyak 92.654 ribu paket bantuan telur dan daging ayam.

Penyaluran di Provinsi Banten dilakukan di 8 kabupaten/kota yang terdiri dari Kota Cilegon dengan penerima sebanyak 4.112 KRS, Kota Serang 5.976 KRS, Kab. Lebak 13.367 KRS, Kab. Pandeglang 19.267 KRS, Kab. Serang 11.903 KRS, Kota Tangerang 10.008 KRS, Kota Tangerang Selatan 6.859. KRS, dan Kab. Tangerang 21.082 KRS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman mengajak TNI memproduksi pangan dari pekarangan rumah melalui program pekarangan pangan lestari atau biasa disebut P2L.

Ajakan itu disampaikan Mentan Amran saat memberi pembekalan Pendidikan Reguler (Dikreg) di Markas Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal), Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024).

“Kalau tentara semua buat pangan lestari di rumahnya, selesai setengah persoalan pangan ini, Pak. Bayangkan, cabai yang biasa mempengaruhi inflasi bisa kita selesaikan minimal satu rumah tanam tiga pot. Nanti bibit cabainya dari saya, gratis, kemudian pelihara ayam lima ekor dan ternak ikan lele sebagai protein segar,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (31/10/2024).

Amran mengatakan, semua makanan segar yang dihasilkan dari pekarangan rumah bisa membuat anak-anak Indonesia terhindar dari bahaya stunting atau kekurangan gizi.

Dengan memanfaatkan pekarangan rumah, lanjut Amran, prajurit TNI juga mendapat keuntungan ekonomi karena bisa menyisihkan gaji.

"Gaji tentara bisa dikumpulkan karena kebutuhan pangan mereka bisa dipenuhi dari pangan lestari. Bahkan tinggi anak-anak kita ke depan kalau memberi asupan segar bisa 170 cm. Jadi ini sangat bisa menyelesaikan masalah,” ujar Amran.

Berdasarkan hitungannya, sebanyak Rp 2 juta per bulan dikeluarkan setiap rumah tangga untuk pangan.

Pengeluaran tersebut digunakan untuk membeli cabai, bawang, sayur, daging, telur, dan kebutuhan dapur lainnya.

“Jika mereka mengoptimalkan pekarangan, Ro 2 juta tersebut bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lain,” kata Amran.

“Ini bisa kita hemat lewat pekarangan rumah, kita bisa mengurangi beban APBN hingga Rp 1.400 triliun. Tidak ada cerita inflasi lagi kalau Rp 1.400 triliun bisa kita selesaikan. Tidak ada stunting, yang ada anaknya cerdas,” tutur dia.

Amran mengatakan bahwa program pangan lestari sudah sejalan dengan program makan bergizi gratis yang rencananya berjalan pada Januari 2025 mendatang.

Oleh karena itu, sekali lagi, Mentan mengajak para prajurit TNI untuk memaksimalkan potensi pekarangan rumah masing-masing.

“Jadi makan bergizi gratis itu program yang sangat bagus karena bisa menggerakan roda ekonomi,” kata Amran.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja emiten minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) tercatat mayoritas masih positif per kuartal III-2024 di tengah penurunan produksi.

Misalnya, PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) mencatatkan penjualan Rp 2,92 triliun per kuartal III 2024, sama dengan periode sama tahun lalu. Hal ini disebabkan penurunan volume penjualan yang sebagian diimbangi oleh kenaikan harga jual rata-rata produk sawit.

Meski demikian, Laba bersih LSIP naik 76% yoy menjadi Rp 803 miliar, terutama karena kenaikan laba usaha,” ujar manajemen LSIP dalam keterbukaan informasi.

Demikian juga PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) mengantongi pendapatan bersih Rp 16,28 triliun per kuartal III 2024, naik 3,86% yoy dari Rp 15,68 triliun per kuartal III 2023. Sementara, laba bersih juga naik tipis 0,07% yoy ke Rp 801,15 miliar pada periode ini.

Hal serupa juga terjadi pada PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN) yang mencatatkan laba bersih Rp 393,90 miliar per kuartal III 2024, naik 68,19% yoy. TLDN membukukan kenaikan laba bersih di tengah penurunan tipis pendapatan sebesar 0,58% yoy ke Rp 2,86 triliun di akhir September 2024.

Namun, tak semua emiten mencatatkan kinerja bagus di periode ini. Contohnya, PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO) mencatatkan pendapatan Rp 3,48 triliun per kuartal III 2024. Laba bersih perseroan pun tercatat Rp 247,27 miliar di akhir September 2024, turun 41,42% yoy.

Terkait hal itu, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta Utama melihat, kinerja emiten CPO di kuartal III 2024 didorong oleh permintaan minyak sawit yang relatif membaik.

“Hal itu didorong oleh penurunan suku bunga bank sentral yang diprediksi akan meningkatkan harga komoditas, termasuk CPO,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (31/10).

Selain itu, perekonomian para negara importir besar CPO, seperti China dan India, juga tengah pulih. “Sementara, pertumbuhan ekonomi India relatif lebih baik, sehingga bisa meningkatkan permintaan CPO,” paparnya.

Di sisa tahun 2024 hingga 2025, kinerja emiten CPO masih bisa positif karena dikerek oleh rencana penerapan biodiesel 50% alias B50. Jika kebijakan ini diterapkan, serapan produk CPO di pasar domestik pastinya akan meningkat.

Nafan pun merekomendasikan add untuk AALI dengan target harga terdekat Rp 7.075 per saham.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Abdul Azis Setyo Wibowo menambahkan, beberapa emiten sawit yang sudah merilis laporan keuangan di kuartal III 2024, seperti TAPG, DSNG, SGRO, dan AALI menghasilkan laba bersih yang tumbuh positif. Meskipun, pertumbuhan laba bersih AALI masih tumbuh terbatas.

Untuk sisa tahun 2024, kinerja emiten CPO masih bergantung terhadap bagaimana kondisi perekonomian China. Jika stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah China bisa mendorong konsumsi masyarakat mereka, bisa mendorong adanya peningkatan permintaan atas CPO.

Tetapi, perlu dilihat juga permintaan dari India setelah hari perayaan Deepavali yang kemungkinan akan menurunkan permintaan dari negeri itu. Walaupun begitu adanya pemotongan levy ini bisa diharapkan menaikkan laba bersih para emiten CPO.

Tonton:Pemerintah Akan Memburu Pengusaha Sawit Nakal Pengemplang Pajak

“Adanya program B40 yang akan dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga bisa menjadi pendorong permintaan CPO, meskipun memang perlu diperhatikan lagi bagaimana skema yang berlaku,” paparnya.

Sementara itu, pergerakan harga saham emiten CPO juga akan bergantung pada bagaimana kinerja dari keuangan perusahaan, serta strategi yang bisa menggenjot kinerja pendapatan.

Melansir RTI, kinerja saham TAPG naik 69,72% sejak awal tahun alias year to date (YTD). Kinerja saham SGRO naik 1,49% YTD, saham TLDN naik 24,44%, dan saham LSIP naik 37,64% YTD. Sementara, AALI malah mencatatkan turun 3,56% YTD.

Azis pun merekomendasikan trading buy untuk LSIP dan TAPG dengan target harga masing-masing Rp 1.305 per saham dan Rp 975 per saham.

JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan 15 investor asing menunjukkan berminat berinvestasi pada industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia. Investor-investor tersebut akan memindahkan lokasi pabrik ke Indonesia.

“Mereka akan relokasi ke Indonesia karena kebanyakan kan mereka sebelumnya kan investasinya di China. Namun dengan adanya situasi global itu sekarang mereka kebijakan dari buyer di Amerika itu harus cari China Plus One. Oleh karena itu Indonesia harus bisa memanfaatkan secara baik,” ucap Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis (31/10/2024).

China Plus One adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan China untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar domestik dan memperluas operasi mereka ke negara-negara lain sebagai alternatif atau tambahan produktivitas dalam berbagai kegiatan ekonomi.

Airlangga mengatakan 15 investor tersebut ingin agar Indonesia memberikan pelayanan yang optimal. Dalam hal ini, Indonesia bisa mencontoh Vietnam dalam menghadirkan iklim investasi yang memadai. Vietnam memiliki sejumlah kemudahan untuk melakukan ekspor ke Amerika dan negara-negara Eropa. Oleh karena itu Indonesia juga terus menyelesaikan perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA).

“Hal itu hanya bisa dicapai kalau kita tanda tangan IEU CEPA. Karena bagi Vietnam itu ekspor ke Eropa dan ke Amerika bea masuknya 0%. Bagi Indonesia sekitar 16% atau di kisaran 10% sampai 20%,” terang dia.

Meskipun sudah mengatakan jumlah investor yang berminat, namun Airlangga belum merinci nilai investasi yang ditawarkan. Menurut dia, saat ini investor-investor tersebut sedang melakukan kajian terkait hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk investasi di Indonesia. Peluang tersebut harus dimanfaatkan oleh Indonesia.

“Ada 15 investor, belum (ada nilai komitmen investasi) mereka masih belanja (masalah),” terang Airlangga.

PR Pemerintah

Dengan adanya investor yang akan masuk ke sektor padat karya maka pemerintah harus segera melakukan revitalisasi pada sektor tersebut. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan pembenahan tentang produktivitas.

“Produktivitas itu juga kalau industri itu juga harus ada R and D (Research and Development). Karena biar bagaimanapun industri itu ada persaingannya, baik persaingan lokal maupun persaingan global,” kata Mantan Menteri Perindustrian ini.

Dalam hal ini, pemerintah juga harus melakukan pembenahan terkait efisiensi. Dengan kinerja yang efisien dan menghasilkan hasil yang produktif maka industri akan tumbuh lebih optimal.

“Jadi siapa yang lebih efisien, siapa yang energinya lebih efisien, siapa yang teknologinya lebih terakhir. Nah siapa yang output-nya lebih besar itu akan menentukan competitiveness-nya,” tutur dia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News