Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan ada sekitar 60 perusahaan yang berminat mengimpor sapi untuk mendukung program makan bergizi gratis.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyusun aturan dan/atau perizinan terkait hal tersebut.

"Kalau untuk mendatangkan sapi hidup yang untuk perah itu kalau nggak salah ada sekitar 50-60 perusahaan. Komitmen tapi ya, artinya belum ada satupun perusahaan yang mendatangkan sapinya," ungkap Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10).

Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan impor sapi. Akan tetapi, pihak swasta yang berinvestasi untuk mengimpor sapi perah tersebut.

Dia berharap, bertambahnya populasi sapi akan berdampak pada ketersediaan susu dan daging yang bisa diproduksi dalam negeri. Sehingga Indonesia tidak lagi impor dalam bentuk barang jadi.

Sudaryono juga berharap swasta bisa segera proses mendatangkan sapi dalam 3 bulan pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Jumlahnya total yang komitmen untuk susu plus sapi kira-kira 2 juta ekor," kata Sudaryono.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan, pelaksanaan program makan bergizi gratis akan dimulai 2 Januari 2025. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 71 triliun untuk program tersebut.

Dadan menjelaskan, penyusunan organisasi Badan Gizi Nasional sudah selesai. Pihaknya sudah dipastikan mengisi semua yang dibutuhkan agar DIPA bisa diterima bulan Desember. Tercatat ada empat deputi dalam Badan Gizi Nasional.

Dadan menambahkan, makan bergizi gratis akan ditujukan untuk Ibu hamil, ibu menyusui, anak balita dan seluruh anak sekolah dari mulai PAUD sampai SMA negeri dan swasta.

Meski begitu, Dadan belum bisa memastikan berapa harga per porsi makan bergizi gratis.

"Ya itu nantilah, terlalu teknis," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10).

Jakarta: Bertahun-tahun lamanya para pengembang kawasan dan arsitek bertanya, apa solusi sustainability bagi kawasan baru Indonesia? Semua arsitek dan pengembang selalu menjawab, tunggu ya!

Arsitek-arsitek modern kini menghadapi tekanan sustainability. Gedung-gedung pemerintah mensyaratkan 17 sasaran dalam SDGs. Dunia Usaha dan sektor keuangan dituntut melakukan Transformasi berbasiskan ESG (Environment, Social dan Govermance). Gedung hemat energi, bahan-bahan daur ulang, penanganan air, keindahan natural dan sebagainya.

Tiga arsitek besar Indonesia, Andra Matin, Budi Pradono dan Dani Wicaksono menjawab tantangan tentang sustainability. Dibantu anak muda milenial yang punya keterampilan tangan seni dan ketukangan, Fin Yourdan Kasali, putra Guru Besar UI Rhenald Kasali.
Fin sudah lama mendirikan workshop ketukangan seninya: Rootslab. Bengkel seninya sudah didatangi utusan-utusan khusus dari Belgia, Spanyol, Singapura dan para duta besar Uni Eropa yang memuja karya-karya sustainability yang indah.

Dirinya sedari awal menyukai barang-barang rongsok yang diolah Kembali. Ia juga ahli merangkai bahan-bahan cat dan kimia terbarukan. Menggabungkan kayu, batu, besi dengan lampu, musik, kedap suara alami, dan pewarna alam.

Baca juga: Arsitektur Masa Lalu vs Masa Kini: Menelaah Perbedaan Desain Tradisional dan Modern

Hasilnya Fin sering memenangkan kejuaraan-kejuaraan dan paviliun buatannya berhasil mengantarkan arsitek-arsitek ternama mendapat penghargaan.

Kolaborasi tiga arsitek ternama dengan Fin Kasali bisa dilihat dalam pameran kolosal di BDD (Bintaro Design District) di Kawasan hutan Sampireun, Bintaro. Pameran tersebut berlangsung dari 30 Oktober hingga 9 November 2024.


Karya arsitektur yang dipamerkan di BDD.

Dua masterpiece karya Fin dengan kolaborasi para arsitek dan creative actor lainnya bisa disaksikan di sini. Di dalamnya tercakup creative campaign, alat musik skala besar, soundwave, paviliun sustainable dan kreatif desain.

Mereka menggabungkan bahan-bahan reuse dari proyek-proyek yang terbengkalai, kayu bekas stager dan bahan lain menjadi desain yang keren dan memukau. Cara mereka memadukannya melahirkan genre baru.

Karya mereka diminati para pengembang, pemilik mall, bahkan para pemuja bangunan indah keberlanjutan. Kedua karya Fin yang memenangkan beragam penghargaan itu pantas untuk disaksikan dan bisa menjadi inspirasi, bisa disaksikan dalam pameran ini.

Di antaranya KINEMATIC PAVILION 2.0 , pavilion yang di re-use dari pameran ARCH:ID 2024, dan meraih best booth awards archid dan menang good design awards. Bersama kelvin thengono, grey audio lab, digital nativ, ocra dan riyan berlian, mereka membuat paviliun UNSUNG HEROES

Melalui kolaborasi enam tokoh di bidang yang berbeda melahirkan pavilion yang bisa menampilkan alat music skala besar dimana pengunjung dapat berinteraksi dengan pavilion dan menciptakan alunan music dengan metode gotong royong.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta:Rudi Soedjarwo dipercaya menyutradarai film Bila Esok Ibu Tiada. Para penonton penasaran dengan bagaimana Rudi dapat membangun karakter dari setiap pemainnya.

Rudi membeberkan rahasia bagaimana setiap karakter dalam film Bila Esok Ibu Tiada begitu natural dalam berakting. Kata Rudi, semua itu lebih pada kebebasan yang diberikannya kepada setiap pemeran.

“Saya sutradara yang gak mau rugi, maksudnya gini, kita dikasih pemain yang bagus, mereka harus ngasih dong ke saya, saya berikan halaman bermain, blocking aja gak saya kasih(atur) loh, terserah mereka mau ngapain, kamera ikutin,” ucap Rudi.
Rudi mengaku ada sejumlah bagian dari film yang memang tidak ditulis dalam naskah. Para pemain dipersilakan untuk melakukan improvisasi. Dengan begitu Rudi bisa melihat kemampuan maksimal dari setiap pemainnya.

“Dengan aksi reaksinya sebagai manusia, keajaiban-keajaiban, spontanitas mereka bereaksi, itu tidak bisa kita dapat kalau terlalu steril (diatur-atur),” ungkap Rudi.

baca juga: Adegan Film Bila Esok Ibu Tiada yang Bikin Pemerannya Stres

Film ini diperankan oleh deretan artis ternama tanah air, yakni Christine Hakim yang berperan sebagai Rahmi, Adinia Wirasti sebagai Ranika, Fedi Nuril sebagai Rangga, Amanda Manopo sebagai Rania, Yasmin Napper sebagai Hening, dan Slamet Rahardjo sebagai Haryo.

Film Bila Esok Ibu Tiada mengangkat kisah drama keluarga dari novel dengan judul yang sama karya Nagiga Nuy Ayati. Film ini bercerita tentang sosok Ibu Rahmi yang harus menghadapi keempat anaknya yang memiliki ego satu sama lain, dan sering kali tidak memiliki waktu bersamanya.

Rahmi selalu memberikan semua hal yang terbaik dan mendedikasikan diri untuk menjaga anak-anaknya. Namun hal yang tak diduga terjadi yang membuat keempat anaknya harus mengerti arti kehilangan. Karena kejadian itu, mereka harus saling mendukung untuk tetap kuat dan beradaptasi dengan keadaan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ELG)

Jakarta -

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) protes dengan pengetatan aturan tembakau yang dikeluarkan pemerintah untuk menghilangkan identitas merek dari kemasan rokok lewat Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan (PP 28/2024).

Perkembangan terbaru, Kemenkes telah melakukan modifikasi terhadap Rancangan Permenkes tersebut, namun tidak mengakomodasi masukan dari serikat pekerja dan tetap mendorong klausul penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS, menyatakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek merupakan pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Identitas merek yang telah mendapatkan sertifikat HAKI merupakan bentuk perlindungan hukum pada pelaku usaha untuk melindungi produk dan identitas mereknya.

"Kami kecewa karena Kemenkes sama sekali tidak mau mendengarkan masukan dan terus memaksakan aturan restriktif pada industri hasil tembakau. Perjuangan dan suara kami para pekerja yang terdampak langsung sama tidak dianggap dan diterima sama sekali," terang Sudarto dalam siaran pers ditulis Kamis (31/10/2024).

Sebelumnya, FSP RTMM-SPSI telah melakukan aksi unjuk rasa dan akhirnya diterima untuk berdiskusi di kantor Kemenkes. Pihaknya sudah memberikan penjelasan terkait dampak yang akan dihadapi oleh pekerja tembakau jika penyeragaman terhadap kemasan rokok diberlakukan.

Namun, melalui perkembangan terbaru ini membuktikan Kemenkes masih abai dan memilih tidak mendengarkan kekhawatiran dan masukan dari serikat pekerja dan ekosistem industri hasil tembakau.

Kemenkes tetap memasukkan pasal-pasal yang mewajibkan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Dalam rancangan terbaru, kemasan rokok seolah diperkenankan menuliskan merek dan mencantumkan logo. Hanya saja, identitas merek seperti huruf, warna, dan berbagai ciri khas lainnya diwajibkan untuk diseragamkan sehingga tidak ada pembeda antara satu merek dengan merek lainnya.

Sudarto menegaskan bahwa aturan ini sangat dipaksakan dan terburu-buru dalam proses formulasi, terlebih saat pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang baru dilantik beberapa hari ini.

Aturan kemasan rokok tanpa identitas merek ini tidak hanya mengancam industri rokok, tetapi juga pada sektor tembakau yang berkaitan mulai dari hulu yaitu petani tembakau dan cengkih serta pekerja, hingga hilirnya yaitu pedagang ritel.

"Aturan ini menimbulkan polemik dan tidak sesuai dengan Asta Cita Prabowo-Gibran yang mencanangkan target pertumbuhan ekonomi di 8%, hilirisasi industri, dan penciptaan lapangan kerja karena aturan ini justru akan menekan ekonomi sektor pertembakauan hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang besar," Sudarto.

Sudarto menyayangkan aturan ini jauh melenceng dan tidak sesuai dengan mandat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023) khususnya terkait penerapan graphic health warning (GHW) sebesar 50% pada kemasan rokok.

Baik UU 17/2023 dan PP 28/2024 hanya mengatur ketentuan terkait GHW dan tidak mencantumkan adanya mandat penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Adapun aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek justru menyadur dari klausul kemasan polos (plain packaging) yang tertera pada Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang merupakan agenda anti tembakau internasional. Padahal, Indonesia tidak meratifikasi FCTC mengingat kompleksnya ekosistem pertembakauan di dalam negeri.

Maka, Sudarto menegaskan pentingnya pengawasan pada proses perumusan kebijakan yang dampaknya sangat besar bagi kelangsungan industri. Wewenang Kemenkes hanya mengatur 50% GHW dan informasi kesehatan sedangkan identitas merek dan sisa 50% nya adalah hak pelaku industri hasil tembakau. "Dengan kata lain, Kemenkes sudah melampaui kewenangannya bahkan melanggar hak pelaku usaha yang bukan ranahnya. Sangat disesalkan sekali tindakan Kemenkes ini," tegasnya.

Ketentuan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek adalah bukti tidak dijalankannya prinsip perumusan regulasi yang seharusnya melibatkan meaningful participation bersama pemangku kepentingan terkait dan akibatnya menimbulkan polemik tak berkesudahan. Sudarto memastikan FSP RTMM - SPSI akan terus mengawal aturan ini agar tidak dijalankan dan disahkan pada masa pemerintahan baru Prabowo-Gibran. Harapan ditujukan pada Pemerintahan baru untuk tetap mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan nasional dalam membuat aturan dan regulasi yang berdampak pada warga negaranya.

Sebelumnya, FSP RTMM - SPSI bersama ribuan anggota pekerja tembakau lainnya mengadakan aksi unjuk rasa ke Kantor Kemenkes pada 10 Oktober 2024 lalu. Aksi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan dalam audiensi untuk mengkaji ulang aturan terkait kemasan rokok tanpa merek yang ditolak tegas oleh ratusan ribu pekerja. Melanjutkan aksi ini, FSP RTMM - SPSI mengambil sikap untuk mendesak pemerintah untuk merevisi PP 28/2024 serta membatalkan Rancangan Permenkes yang akan memberikan kerugian signifikan dan mengancam PHK masal terhadap sektor pekerja tembakau.

(kil/kil)

Reporter: Rashif Usman | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akhirnya menguat pada hari ini setelah melemah enam hari perdagangan berturut-turut. IHSG naik tipis 0,06% atau 4,17 poin ke 7.574,02 hingga akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (31/10).

Head Customer Literation and Education PT Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi memperkirakan IHSG pada (1/11) bergerak mixed cenderung menguat dalam rentang level support 7.535 dan resistance 7.645 dengan indikator RSI cenderung landai dan MACD bergerak di zona negatif.

"Rilis kinerja kuartal III-2024 masih menjadi sentimen penggerak IHSG saat ini di tengah penantian rilis data manufaktur dan inflasi Indonesia yang cenderung membuat pasar menahan," ujar Audi kepada Kontan.co.id, Kamis (31/11).

Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan, IHSG besok terkoreksi dengan support di 7.545 dan resistance di 7.612.

"Untuk sentimen kami perkirakan akan ada rilis Non Farm Payrolls (NFP) Amerika Serikat (AS) dan inflasi Indonesia," ujar Herditya kepada Kontan.co.id, Kamis (31/10).

Equity Research Analyst Phintraco Sekuritas Alrich Paskalis Tambolang mengatakan, saham bank berkapitalisasi besar yang tertekan dalam sepekan terakhir mulai mencatatkan technical rebound di Kamis (31/10). Dia memprediksikan IHSG akan bergerak pada support 7.500 dan resistance 7.630.

Kondisi ini didasari keyakinan pemangkasan suku bunga acuan the Fed di November dan Desember 2024. CME FedWatch Tools mencatat peluang pemangkasan di November 2024 masih di atas 95% meski data ekonomi terbaru di AS relatif beragam. Survei yang sama menunjukkan peluang pemangkasan lanjutan sebesar 69,7% di Desember 2024.

"Dari dalam negeri, faktor utama masih berkaitan dengan realisasi kinerja keuangan kuartal III-2024 dari emiten. Mayoritas saham blue chip sudah melaporkan kinerja keuangan kuartal III-2024 di pekan ini, mayoritas relatif sesuai dengan perkiraan pasar," jelas Alrich kepada Kontan, Kamis (31/11).

Phintraco Sekuritas memberikan rekomendasi saham yang dapat diperhatikan pada perdagangan akhir pekan ini (1/11) di antaranya PTBA, PGAS, MBMA, CPIN, dan SCMA.

Herditya merekomendasikan untuk mencermati saham PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) di target harga Rp 488-Rp 500 per saham, PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI) pada target harga Rp 470-Rp 480 dan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) dengan target harga Rp 2.450-Rp 2.500.

Sementara itu, Audi merekomendasikan untuk speculative buy saham PT ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA) dengan support Rp 945 per saham dan resistance Rp 1.030 per saham. Ia juga merekomendasikan trading buy saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) pada support Rp 1.520 per saham dan resistance Rp 1.670 per saham.

Bisnis.com, TERNATE - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pengembangan biodiesel ke depan tidak akan mengganggu pasokan minyak kelapa sawit (CPO) untuk kebutuhan pangan maupun ekspor.

Wakil Menteri ESDM Yuliot mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk meningkatkan kadar pemanfaatan biodiesel sebagai alternatif bahan bakar minyak, dari saat ini di level 35% atau B35 menjadi B40, B50, bahkan hingga B100.

Namun demikian, dia memastikan pengembangan bahan bakar nabati berbasis CPO itu akan tetap memperhitungkan ketersediaan pasokan CPO di dalam negeri.

"Kami akan petakan dari existing [kapasitas produksi] berapa kemampuannya. Dari kemampuan yang ada, kalau kita meningkatkan jadi B50 itu kira-kira berapa tambahan CPO-nya, masih ter-cover nggak produksi CPO yang ada," ujar Yuliot saat ditemui di Ternate, Maluku Utara, Rabu (31/10/2024).

Dia menuturkan, pemerintah sangat menyadari bahwa selain harus memenuhi pasokan CPO untuk kebutuhan pangan dalam negeri, pelaku usaha juga harus memenuhi pasokan untuk ekspor yang telah terkontrak. Untuk itu, pemerintah akan memastikan kebijakan mandatori biodiesel tidak menggerus pasokan CPO untuk ekspor.

"Kalau sudah berkontrak kan wajib dipenuhi ya, kita kan juga harus menjaga bagaimana kepercayaan mitra usaha dari pelaku usaha dalam negeri," jelas Yuliot.

Lebih lanjut, Yuliot mengatakan, pemerintah nantinya akan lebih mengoptimalkan produksi sawit dari kebun-kebun masyarakat atau pelaku usaha yang belum memiliki pasar untuk pengembangan biodiesel.

"Nanti kami arahkan produksi mereka itu untuk diolah di dalam negeri dalam rangka hilirisasi," kata Yuliot.

Adapun, pemerintah segera mengimplementasikan program mandatori pemanfaatan B40 atau campuran minyak solar dengan bahan bakar nabati berbasis sawit 40% pada 1 Januari 2025. Sementara itu, untuk implementasi B50, pemerintah masih melakukan kajian.

"Kami akan lihat kesiapan industrinya yang masok. Kalau kami ada program, tapi rantai pasoknya nggak bisa memenuhi ya tidak jalan. Jadi kami harus pastikan seluruh program yang ditetapkan oleh pemerintah kami evaluasi data, klarifikasi check and recheck, kemudian dilaksanakan," tutur Yuliot.

Jakarta: Psikolog anak dari Universitas Indonesia (UI), Nabila Dian Nirmala, menilai penting bagi pengasuh di daycare mendapatkan pelatihan. Hal itu guna meregulasi emosi pengasuh menghadapi anak.

"Misalnya, pengasuh tidak mudah tersinggung atau frustrasi ketika menghadapi tingkah laku anak tertentu," ujar Nabila kepada Medcom.id, Kamis, 31 Oktober 2024.

Dia menekankan keilmuan psikologi diperlukan para pengasuh. Sebab, akan ada banyak dinamika dalam menjalankan layanan daycare.
"Apabila hal ini dipahami, akan lebih ringan bagi para pengasuh untuk mencari tahu faktor yang berpengaruh terhadap perilaku anak," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya ingin membuat meregulasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Termasuk untuk Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak (TK) bahkan Taman Penitipan Anak (TPA) atau daycare.

"Ada beberapa kasus misalnya dimana tempat pendidikan anak itu bermasalah karena tidak ada regulasi selama ini," ujar Mu'ti di Kompleks Kemendikbudristek, Senin 28 Oktober 2024.

Pihaknya ingin para pengasuh di tingkat daycare mendapatkan pengetahuan lebih dalam menangani anak. Salah satunya terkait kondisi psikologi anak.

"Kita ingin yang bekerja di daycare ini juga mengerti bagaimana psikolgi anak. Kemudian bagaimana perkembangan motoriknya," tutur Mu'ti.

Baca juga: Pengasuh Daycare Mesti Paham Kondisi Anak, Psikolog: Usia 0-5 Tahun 80% Otak Sedang Berkembang

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut program 3 juta rumah yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto dapat menanggulangi pengangguran di dalam negeri.

Sebab, Hashim mengatakan adanya program 3 juta rumah ini bakal membuka banyak lapangan kerja karena merupakan industri padat karya.

Adik dari Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan hal serupa sudah dilakukan oleh China dan Korea Selatan. Dimana proyek perumahan menjadi salah cara untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Itu (proyek perumahan) padat karya. Kita bisa menciptakan jutaan pekerjaan baru. Pada saat kan banyak PHK-PHK,” kata Hashim kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).

Hashim menuturkan program 3 juta rumah yang digaungkan sang kakak bukan tanpa alasan. Sebab, pemerintahan Prabowo menilai ada sekitar 37 juta masyarakat yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH).

Sehingga, program yang dicanangkan oleh Prabowo ini bertujuan untuk membuat masyarakat memiliki rumah yang layak.

“Pemerintah pusat memiliki banyak lahan di kota-kota dan ini yang mau diberdayakan, mau dialokasi oleh Pak Prabowo untuk perumahan sosial,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengaku optimistis dapat melaksanakan groundbreaking proyek tiga juta rumah yang dicanangkan oleh presiden Prabowo Subianto di 100 hari pertama kerja.

Menteri yang akrab disapa Ara ini mengaku dirinya bakal mengebut pelaksanaan tersebut lewat peninjauan secara berkala sejumlah proyek yang selama ini telah dibangun oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan.

“Saya akan melaksanakan peninjauan proyek yang telah dibangun selama ini oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Target kami dalam 100 hari pertama ini sudah bisa mulai dilakukan groundbreaking pembangunan perumahan untuk rakyat,” kata Maruarar dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (24/10/2024).

Di samping itu, untuk mewujudkan hal tersebut dirinya mengaku bakal terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Salah satu yang bakal menjadi prioritas yakni membangun sinergi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN dan swasta.

Ara mengaku langkah itu diambil untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Di mana, saat ini pagu Anggaran Kementerian Perumahan masih cenderung sangat minim.

“Anggaran pemerintah untuk membangun rumah itu sangat minim. Kami ingin mendrong semangat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mensukseskan program 3 juta rumah,” ujarnya.

JAMBI, iNews.id - Polisi menangkap dua pasangan kekasih yang merupakan komplotan pelaku pencurian motor (curanmor) di Jambi. Dalam aksinya, keempat pelaku sudah beraksi di 15 lokasi di wilayah Kota Jambi.

Kapolsek Telanaipura AKP Harefa mengatakan, pengungkapan kasus ini setelah mendapatkan laporan dari korban. Polisi  langsung melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi.

Hasilnya ditemukan rekaman CCTV yang merekam aksi pelaku mencuri motor. Mereka sebelumnya datang dengan menggunakan mobil untuk mencuri motor di parkiraan Universitas Jambi (Unja).

"Aksi terakhir mereka mencuri motor di parkiran kampus Universitas Jambi Telanaipura," ujar Kapolsek, Kamis (31/10/2024).

Menurutnya saat beraksi, pelaku datang dengan menggunakan mobil Honda Brio. Mereka berjumlah empat orang yakni dua laki-laki dan dua perempuan yang merupakan pasangan kekasih.

"Perannya, satu orang pelaku sebagai eksekutor dan yang lainnya berada di dalam mobil," kata Harefa.

Para pelaku ditangkap di dua lokasi berbeda. Pertama di salah satu hotel melati dan penangkapan kedua dalam kontrakan di kawasan Paal X.

"Keempat pelaku berinisial BKC, MS, R dan A. Mereka merupakan spesialis pencurian motor," ucapnya.

Dalam pengakuannya, ternyata Honda Brio yang digunakan saat beraksi oleh para pelaku merupakan mobil sewaan. 

"Dari 15 TKP, 4 TKP di wilayah Telanai dan selebihnya berada di luar wilayah Telanai," ujar Harefa.

Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua pasangan kekasih ini harus mendekam di sel tahanan Polsek Telanai.

Editor: Donald Karouw

Jakarta -

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan disebut-sebut dapat memberikan berbagai dampak buruk terhadap ekosistem industri hasil tembakau (IHT).

Sebab dalam aturan ini dinilai terdapat sejumlah Pasal 'bermasalah' yang dapat mengganggu iklim usaha IHT dari hulu hingga ke hilir. Misalkan saja aturan terkait larangan berjualan rokok secara eceran alias keteng, penetapan jarak minimal berjualan dari institusi pendidikan, hingga kemasan rokok polos.

Dirangkum detikcom, berikut empat dampak ngeri aturan pengetatan rokok di RI:

1. Merugikan Ratusan Ribu Petani Tembakau RI

Ketua Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPC APTI) Jawa Timur Bondowoso, Yazid menyebut pengetatan aturan rokok itu mengancam keberlangsungan mata pencaharian petani tembakau, karena aturan itu dianggap akan berdampak buruk bagi pendapatan dan lapangan kerja ribuan petani tembakau di Jawa Timur.

"Kami petani tembakau se-Jawa Timur sedang memperjuangkan sawah ladang kami. Sudah sejak turun-temurun kami mengandalkan tembakau sebagai sumber penghidupan. Kami, tegas menolak aturan-aturan pertembakauan di PP Kesehatan dan RPMK, termasuk pemaksaan standardisasi kemasan rokok polos tanpa merek. Kurang lebih 370 ribu petani tembakau di Jawa Timur akan jadi korban," kata Yazid dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (16/10/2024).

Senada, Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Kusnasi Mudi, menjelaskan per 2023 ini Indonesia memiliki perkebunan tembakau kurang lebih seluas 191,8 ribu hektare. Luas ini tercatat mengalami penurunan sekitar 4,38% atau 8,8 ribu hektare dari 2021 yang sempat mencapai 200,6 ribu hektare.

Dari jumlah itu, ia menyebut Jawa Timur menjadi provinsi dengan perkebunan tembakau terluas se-Indonesia, yakni 90,6 ribu hektare atau setara 47,23% dari total luas perkebunan tembakau nasional.

Berikutnya ada Jawa Tengah yang memiliki perkebunan tembakau seluas 50 ribu hektare. Kemudian diikuti NTB dan Jawa Tengah yang masing-masing memiliki 34,3 ribu hektare dan 8 ribu hektare.

Dengan lahan perkebunan se-luas itu, tentu ada jutaan orang terlibat untuk mencari nafkah. Namun dengan adanya RPMK dan PP. No 28 Tahun 2024, ia mengkhawatirkan munculnya gangguan di sektor hilir industri hasil tembakau (IHT) yang secara tak langsung juga akan mempengaruhi kesejahteraan mereka.

"Hulu ini memang dilihat dari pasal per pasal tidak ada ada aturan khusus yang mengganggu di hulu. Tapi kalau sektor hilirnya terpukul, tentu akan terimbas di sana. Nah kalau daya beli atau konsumsi rokoknya turun, serapan pertanian kita tentu akan turun," kata Kusnasi dalam acara Talkshow Perkebunan Expo 'Bunex' Tembakau & Cengkeh Sebagai Komoditas Strategis Nasional, Kamis (12/9/2024).

"RPMK dan PP. No 28 Tahun 2024 ini mengabaikan sentralitas dan strategis komoditas tembakau. Ingat, ada 2.5 juta petani tembakau yang akan terdampak langsung dari pasal-pasal pertembakaun di peraturan ini," jelasnya.

Padahal menurutnya hanya tembakau satu-satunya andalan mata pencaharian petani yang masih bisa tumbuh di saat kemarau. Sehingga secara otomatis, aturan yang memberatkan sektor IHT dalam PP ini akan memukul pendapatan para petani.

Sementara itu Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Kementerian Pertanian, Rizal Ismail, mengatakan pada dasarnya tidak ada aturan atau pasal dalam PP 28 Tahun 2024 yang secara langsung membatasi para petani tembakau. Sebab sejumlah pasal dalam PP ini hanya mengatur bagian hilir seperti zonasi penjualan rokok dan sebagainya.

Namun ia tidak memungkiri jika aturan di bagian hilir ini dapat mempengaruhi sektor hulu, yakni para petani tembakau dan cengkeh. Karena pada akhirnya kalau bagian hilir terganggu, tentu penyerapan komoditas di hulu akan terdampak.

"Kalau dari hulu sampai ke hilir, 6 juta orang yang terlibat di situ ya. Kalau 6 juta orang yang terlibat di situ, hampir sama dengan sektor beras. Hampir sama dengan jumlah orang yang terpukul ketika industri tembakau ini ganggu hampir sama dengan industri beras," ucapnya.

2. Penurunan Omzet Pedagang Kecil

Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) menilai sejumlah pasal terkait pengetatan penjualan produk tembakau dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan dapat mengancam keberlangsungan usaha pedagang pasar.

Ketua Umum APARSI, Suhendro menyatakan penerbitan PP Kesehatan ini akan mengancam keberlangsungan hidup 9 juta pedagang di pasar rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Jika aturan ini diberlakukan, kami telah menghitung penurunan omzet usaha sebesar 20%-30%, bahkan sampai pada ancaman penutupan usaha karena komoditas ini menjadi penyumbang omzet terbesar bagi teman-teman pedagang pasar," tegas Suhendro dalam keterangan resminya, Minggu (4/8/2024) lalu.

Hal senada juga pernah disampaikan oleh Ketua Paguyuban Pemilik Warung Kopi Hussein Gozali. Di mana pria yang akrab disapa Cak Chong itu menjelaskan bahwa sekitar 50% dari omzet warkop berasal dari penjualan kopi dan rokok.

"Jika menjual rokok dalam kemasan, keuntungannya hanya Rp 1.000-2.000 per bungkus. Namun, kalau kami menjual eceran, keuntungan dari satu bungkus bisa mencapai Rp 5.000. Sekitar 80% pembeli di warkop lebih memilih membeli rokok secara eceran. Jadi, larangan penjualan eceran ini juga akan memberatkan pembeli," paparnya.

Ada juga Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi) yang mengatakan modal penjualan dari toko kelontong sendiri cukup kecil berkisar Rp 5 jutaan. Jika kebijakan itu diberlakukan maka diprediksi akan menggerus pendapatan dari pedagang bahkan diprediksi bisa gulung tikar.

Kondisi itu terjadi karena pendapatan dari rokok sendiri cukup besar untuk pedagang kelontong hingga 60%-70%. Ditambah biasanya konsumen membeli rokok juga akan membeli produk lain, jadi pendapatannya akan lebih besar tergerusnya.

"Jadi memang kenyataanya mungkin bisa 60% diperkirakan gulung tikar. Karena menarik pelanggan itu yang tadinya beli rokok, ya tiba-tiba beli kopi, nanti minuman-minum itu dipajang nanti itu dibeli. Jadi impact-nya kalau nggak ada rokok besar," kata dia dalam konferensi pers, Polemik Larangan Penjualan Rokok di PP Nomor 28 Tahun 2024, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Sementara Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Koperasi dan Ritel Indonesia (Akrindo) Anang Zunaedi juga menegaskan pihaknya menolak aturan larangan penjualan rokok itu. Karena menurutnya omzet dari ritel kecil atau UMKM didominasi dari penjualan rokok.

"Anggota koperasi kebanyakan UMKM itu mengandalkan rokok omzetnya 50% dengan aturan ini menekan kami pelaku ritel. Di mana kami tidak melakukan pelanggaran penjualan pembatasan usia makin overlapping. Kami menolak kami akan upayakan PP ini dibatalkan," tegasnya.

3. Ancaman PHK Massal dari Industri Terkait

Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Media Luar-Griya Indonesia (AMLI), Fabianus Bernadi menyebut Pasal 449 dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur zonasi pelarangan iklan media luar ruang dalam radius 500 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak berpotensi menyebabkan PHK massal di industri periklanan maupun sektor turunannya.

"Kemungkinan akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), karena ini menjadi efek domino, salah satunya ke industri kreatif kelas menengah ke bawah. Jadi, dampaknya cukup signifikan," kata dia dalam keterangan yang diterima detikcom, dikutip Kamis (29/8/2024).

Menurutnya dengan aturan itu dari 57 perusahaan yang tersebar di 26 kota, terdampak dengan regulasi ini. Bahkan industri yang mengandalkan 75 persen mengandalkan produk rokok, sebanyak 25 persen perusahaan diprediksi langsung bangkrut.

"Contohnya di Bali, sudah adalah laporan, ada festival musik yang batal dilaksanakan karena tidak mendapatkan sponsor rokok. Pengiklan tidak berani, karena takut melanggar PP 28," katanya.

Sementara itu Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Merrijantij Punguan juga pernah mengatakan apabila kebijakan tersebut diterapkan akan terjadi penurunan produksi yang cukup signifikan.

Padahal menurutnya warung-warung kelontong hampir sebagian penjualan hariannya berasal dari rokok. Selain itu, larangan berjualan produk tembakau radius 200 meter dapat menyebabkan outlet penjualan menjadi berkurang. Imbasnya, keuntungan penjualan harian menjadi berkurang.

"Artinya kalau dari sisi market ada tekanan itu akan berdampak kepada sisi produksi. Sisi produksi ada tekanan, akan berdampak kepada tenaga kerja. Tenaga kerja, ada dampak di tenaga kerja ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi, ya ini secara keseluruhan akan berdampak kepada perekonomian nasional kita," kata Merri saat ditemui di Perle Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2024).

"Kalau tadi itu (potensi PHK) pasti ada. Kalau memang pasar kita berkurang, penjualan berkurang pasti dari sisi produksi kan dikurangi. Pengurangan produksi ini akan membuat satu kebijakan khusus di industri masing-masing untuk melakukan efisiensi di mana-mana. Efisiensi itu ya pada akhirnya juga akan melakukan efisiensi di tenaga kerja," jelasnya.

Lebih lanjut, PHK itu tidak hanya terjadi di industri tembakau saja, melainkan industri pendukungnya, seperti industri kertas dan industri filter. Padahal banyak masyarakat Indonesia yang bergantung pada sektor industri tersebut. Meski begitu, dia menyebut pihaknya belum memperkirakan atau menghitung berapa besar PHK yang terjadi di industri tembakau. Namun, dari pelaku industri hasil tembakau memang telah menyatakan akan berdampak negatif.

"Dan banyak masyarakat Indonesia yang bergantung kehidupannya kepada sektor industri hasil tembakau ini. Baik itu dari petani tembakau, petani cengkeh, pekerja langsung di industri hasil tembakaunya dan pekerja di industri-industri pendukungnya, seperti di industri kertas, industri filter. Itu banyak. Jadi, harus mempertimbangkan," terangnya.

4. Timbulkan Ketidakpastian Hukum Bagi Pengusaha

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FPS RTMM SPSI) Sudarto menilai PP 28/2024 bisa menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha dalam ekosistem IHT.

Misalnya, larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari pusat pendidikan dan tempat bermain anak yang tertuang dalam pasal 434 PP 28/2024. Menurut dia, aturan tersebut belum tertulis jelas yang dimaksud tempat pendidikan seperti apa.

"Saya bicara radius 200 meter. Saya bilang, itu kan implementasi lapangannya nggak sesederhana hanya ditulis di aturan contoh, di situ sudah ada warung rokok berikutnya ternyata, ada orang buka les di situ ternyata tadi diurai, yang dimaksud itu tempat pendidikan itu apa memang juga belum dijelaskan," kata Sudarto saat ditemui di depan Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kamis (10/10/2024).

Kemudian aturan terkait kemasan rokok polos tanpa merek yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari PP No. 28 Tahun 2024. Dia menjelaskan aturan tersebut dapat memicu rokok gelap di tengah masyarakat. Sebab, masyarakat tidak dapat membedakan kelas-kelas rokok.

"Karena argumen kita mengatakan begini kalau rokok itu polos, kita mana taju rokok ini kelas A, kelas B, kelas C golongan 1, golongan 2, golongan 3, bahkan termasuk rokok gelap. Kan buat negara sendiri susah. Padahal rokok itu ada kelompok golongannya, grid-grid-nya," jelasnya.

(fdl/fdl)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tak menampik ada opsi subsidi energi diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Perubahan subsidi tersebut sebelumnya juga telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

"Ada beberapa formulasi. Salah satu alternatifnya seperti itu [BLT]. Nanti itu keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja, selesai, kami akan lapor kepada bapak presiden," kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10).

Namun Bahlil belum bisa memastikan apakah pemerintah akan menyetop pemberian subsidi kepada PT Pertamina (Persero).

"Belum bisa saya jawab itu," kata dia.

Selain itu, Bahlil menyebut PR pemerintah saat ini adalah melakukan pendataan agar pemberian subsidi nantinya tepat sasaran.

"Kita harus tahu siapa yang paling berhak untuk mendapatkan subsidi. Ini yang sekarang kita lagi hitung ya," ujar Ketua Umum Partai Golkar itu.

Dalam pidato perdana usai dilantik sebagai presiden pada Minggu (20/10). Prabowo Subianto mengumbar banyak janji di bidang ekonomi.

Prabowo salah satunya juga memastikan subsidi bagi masyarakat miskin tepat sasaran melalui skema penyaluran langsung.

Pemerintah pun kini tengah melakukan evaluasi terhadap rencana peralihan subsidi energi menjadi pemberian BLT. Perubahan ini diharapkan dapat membuat subsidi lebih tepat sasaran.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Askrindo Syariah) telah menjalin kerja sama penjaminan Kontra Bank Garansi (KBG) dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Seremonial penandatanganan kerja sama ini dilakukan Direktur Pemasaran Askrindo Syariah, Achmad Rizali, dan Direktur Treasury & International Banking BSI, Ari Rizaldi, di Jakarta pada Kamis, (31/10/2024).

Acara seremonial ini berlangsung bersamaan dengan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) di Jakarta Convention Center (JCC), dalam rangka Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) Tahun 2024. Selain Achmad Rizali dan Ari Rizaldi, hadir pula Direktur Utama Askrindo Syariah, Kokok Alun Akbar, dan Wakil Direktur Utama BSI, Bob Tyasika Ananta.

Kokok Alun menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan addendum dan pernyataan kembali untuk produk Kontra Bank Garansi (KBG) yang sebelumnya telah berjalan.

"Hal ini dilakukan dalam rangka memperkuat dukungan terhadap sektor usaha, khususnya bagi para pelaku usaha yang memerlukan jaminan dalam berbagai transaksi, terutama Non Cash Financing," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Sementara itu, Ari Rizaldi menambahkan, kerja sama ini dapat menjadi solusi semua pihak, tidak hanya BSI dan Askrindo Syariah, tetapi juga masyarakat, khususnya kontraktor yang membutuhkan layanan Bank Garansi berakad syariah dengan nominal potensi Rp 1 Triliun pada proyek-proyek pemerintah.

Askrindo Syariah sebelumnya juga telah menjalin kerja sama dengan BSI dalam penjaminan produk pembiayaan KUR Syariah, pembiayaan Mikro, dan Ritel.

Selain itu, Askrindo Syariah juga bekerja sama dengan BSI untuk layanan kustodian syariah, guna mitigasi risiko dalam mengelola portofolio efek syariah yang dimiliki oleh Askrindo Syariah. Hingga saat ini, total layanan kustodian syariah mencapai Rp 750 miliar dan direncanakan akan ditingkatkan di masa mendatang.

Kokok Alun menambahkan pihkanya terus meningkatkan perolehan nilai kafalah dan IJK untuk dapat mencapai target di akhir tahun ini dan tahun depan.

Ia juga mengungkapkan bahwa selama dua tahun terakhir, kerja sama dengan BSI telah menunjukkan pertumbuhan yang baik dalam hal nilai kafalah dan jumlah debitur yang dijamin, yang sebagian besar didominasi oleh penjaminan produk KUR Syariah dan Mikro.

Didirikan pada akhi 2012, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah adalah perusahaan penjaminan pembiayaan berbasis syariah pertama di Indonesia.

Askrindo Syariah merupakan anak perusahaan dengan pemegang saham mayoritas PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Sejak 31 Maret 2020, Askrindo bergabung dengan Holding BUMN Asuransi dan Penjaminan, yaitu Indonesia Financial Group (IFG).

Askrindo Syariah memiliki 41 jaringan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia dan terus memperkuat layanannya untuk memberikan penjaminan yang amanah dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Perusahaan juga berfokus pada digitalisasi sistem, termasuk implementasi host to host, Online System Application (OSA), dan mobile application (MAASYA), dalam rangka pengembangan layanan dan inovasi produk berbasis digital untuk meningkatkan nilai perusahaan.