Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden AS, Joe Biden, menyelesaikan regulasi pembatasan investasi oleh individu dan perusahaan AS pada teknologi canggih di China, termasuk semikonduktor, komputasi kuantum, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Mengutip Bloomberg pada Selasa (29/10/2024), peraturan tersebut dikeluarkan setelah melalui pertimbangan selama lebih dari satu tahun. Regulasi itu melarang sejumlah investasi pada industri-industri tersebut dan mengharuskan pemerintah AS untuk diberitahu mengenai investasi lainnya.

Tujuan dari regulasi tersebut adalah untuk mencegah modal dan pengetahuan Amerika Serikat membantu China mengembangkan teknologi penting yang dapat memberi Beijing keunggulan militer.

“Investasi AS, termasuk manfaat tidak berwujud seperti bantuan manajerial dan akses terhadap investasi dan jaringan bakat yang sering kali menyertai aliran modal tersebut, tidak boleh digunakan untuk membantu negara-negara yang menjadi perhatian dalam mengembangkan kemampuan militer, intelijen, dan dunia maya mereka,” kata Paul Rosen, asisten Menteri Keuangan untuk keamanan investasi dalam siaran pers.

Kerangka kerja final, yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari, sebagian besar sesuai dengan proposal yang diumumkan pada bulan Juni, dengan kejelasan tambahan mengenai parameter teknologi dari peraturan tersebut dan ekspektasi pemerintah AS seputar kepatuhan.

Misalnya, seorang pejabat senior pemerintahan mengatakan, peraturan tersebut melarang investasi Amerika pada perusahaan-perusahaan China yang berfokus pada teknologi semikonduktor canggih. Namun, peraturan itu hanya mewajibkan pemberitahuan investasi pada perusahaan-perusahaan China yang berfokus pada apa yang disebut chip lama, yang merupakan komponen generasi lama yang sangat penting bagi perusahaan-perusahaan China.

AS sudah membatasi ekspor chip canggih ke Tiongkok, dan peraturan investasi dirancang untuk melengkapi pembatasan perdagangan yang sudah ada.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian ,mengatakan negaranya “sangat menyesalkan dan dengan tegas menolak” pembatasan yang dilakukan AS.

China mengajukan keluhan diplomatik kepada AS mengenai masalah ini, kata Lin pada konferensi pers rutin di Beijing, dan akan melakukan apa yang diperlukan untuk secara tegas menjunjung tinggi hak dan kepentingan sah pihaknya.

Sementara itu, peraturan seputar investasi AI bergantung pada kekuatan komputasi yang digunakan untuk melatih sistem AI tersebut, serta tujuan penggunaannya.

Aturan tersebut melarang individu dan perusahaan Amerika memperoleh ekuitas di perusahaan AI China yang berfokus pada aplikasi militer; berinvestasi pada model AI dengan aplikasi lain dapat dikenakan larangan atau persyaratan pemberitahuan.

Terdapat pengecualian untuk kategori aliran modal tertentu, termasuk surat berharga yang diperdagangkan secara publik dan investasi mitra terbatas tertentu. Secara garis besar, kata pejabat itu, aturan tersebut dimaksudkan untuk menangkap pola investasi seperti yang diidentifikasi dalam laporan tahun 2023 dari Center for Security and Emerging Technology, sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Washington.

Para peneliti menemukan bahwa orang Amerika berpartisipasi dalam 17% transaksi investasi global dengan perusahaan AI China antara tahun 2015 dan 2021. Dari kesepakatan tersebut, sekitar sembilan dari 10 berada pada tahap modal ventura.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) mencatat laba bersih turun 12% secara tahunan (YoY) pada periode September 2024.

Mengutip laporan keuangan publikasi Selasa (29/10), Bank Jateng membukukan laba bersih Rp 1,03 triliun selama periode Januari hingga September 2024.
Sebagai perbandingan, pada periode sama tahun lalu, laba Bank Jateng senilai Rp 1,17 triliun.

Penurunan laba Bank Jateng salah satunya dipengaruhi oleh beban pencadangan yang dicatatkan senilai Rp 471,26 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 74,09% YoY dari sebelumnya senilai Rp 270,69 triliun.

Hal tersebut sejalan dengan adanya pemburukan kualitas kredit yang dimiliki Bank Jateng. NPL Gross Bank Jateng pada periode September 2024 ada di level 3,92%, naik dari periode sama tahun lalu yang ada di level 2,94%

Untungnya, pendapatan bunga bersih dari Bank Jateng masih mampu menopang kinerja laba. Ada kenaikan dari periode September 2023 yang senilai Rp 3,46 triliun menjadi Rp 3,51 triliun pada periode September 2024.

Namun, rasio Net Interest Margin (NIM) yang dicatatkan oleh Bank Jateng masih terpantau turun tipis. Per September 2024, NIM Bank Jateng ada di level 5,55% dari periode sama tahun lalu yang ada di level 5,65%.

Untuk kredit, Bank Jateng telah menyalurkan kredit pada periode September 2024 tercatat sebesar Rp 62,41 triliun. Ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode akhir tahun lalu senilai Rp 61,55 triliun.

Alhasil, total aset yang dimiliki Bank Jateng tercatat juga mengalami kenaikan jadi Rp 90,1 triliun. Pada periode akhir tahun 2023, total aset Bank Jateng masih senilai Rp 88,45 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 70 nasabah PT Asuransi Jiwasraya yang menolak adanya restrukturisasi menginginkan adanya audiensi dengan DPR. Para nasabah yang mengatasnamakan Konsolidasi Nasional Nasabah Korban Jiwasraya (Konsolnas Jiwasraya) tersebut diketahui juga sudah beberapa kali bersurat ke DPR untuk memohon adanya audiensi.

“Semoga DPR yang baru ini bisa memberikan waktunya supaya kita bisa beraudiensi,” kata perwakilan tim hukum Konsolnas Jiwasraya, Otto Cornelis (OC) Kaligis dalam konferensi pers, Selasa 29 Oktober 2024 di kantornya.

Audiensi ini, menurut OC Kaligis, diperlukan untuk dapat membuat terang kasus. Ia menilai penting adanya pemangku kepentingan yang bisa membantu mendudukkan pihak-pihak yang terkait untuk bisa mencari tahu siapa oknum yang bertanggungjawab terhadap permasalahan ini.

“Supaya bisa jelas, detail menjelaskan. Kemudian bisa didengar oleh pihak-pihak yang punya kepentingan, stakeholders (terutama) DPR,” ucapnya.

Sebelumnya, para nasabah korban Jiwasraya tersebut diketahui juga sudah dua kali bersurat ke Prabowo Subianto. Surat pertama dikirimkan seminggu sebelum pelantikan Prabowo yaitu pada 13 Oktober 2024. Sementara surat kedua dikirimkan sehari setelah pelantikan pada 21 Oktober 2024.

"Sebelum tanggal 20 Oktober, saya coba tulis surat (ke Prabowo), saya kirim ke Kartanegara. Setelah 21 Oktober saya kirim ke Sekretariat Presiden," ujarnya.

Ia juga menyebutkan, Konsolnas Jiwasraya telah mengirimkan surat sekitar 22-23 kali ke Presiden Jokowi selama masa pemerintahannya lalu. Namun, OC Kaligis memaklumi bilamana presiden belum juga membalas karena kesibukan sehari-hari sebagai kepala negara dan pemerintahan. Oleh sebab itu, dirinya sangat berharap adanya audiensi dengan DPR.

Selain permohonan audiensi dengan DPR dan Prabowo serta Jokowi. Konsolnas Jiwasraya juga telah memohonkan dan melakukan audiensi dengan beberapa pihak lainnya seperti dengan DPD, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Ombudsman, hingga ke Kantor Sekretariat Presiden (KSP).

Bisnis.com, JAKARTA – Pada kuartal III 2024 Bank BJB mampu menjaga kinerja yang berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi nasional dan global.

Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi menyampaikan dalam sembilan bulan pertama tahun ini, Bank BJB berhasil menjaga pertumbuhan bisnis yang stabil, didorong oleh inovasi layanan perbankan dan strategi diversifikasi bisnis yang solid.

Fokus utama Bank BJB adalah mempertahankan pertumbuhan yang sehat melalui pengembangan layanan digital, optimalisasi portofolio kredit, serta pengelolaan risiko yang ketat untuk memastikan operasional bisnis tetap kuat dan stabil.

Di tengah situasi ekonomi yang dinamis, Bank BJB juga telah menerapkan strategi inovasi digital yang memungkinkan akses layanan perbankan lebih cepat, aman, dan nyaman bagi nasabah. Selain pengembangan layanan digital, Bank BJB juga memperkuat posisi dalam mendukung pembiayaan sektor produktif.

Secara konsolidasi, Bank BJB menunjukkan kinerja keuangan yang solid. Total aset meningkat sebesar 17,1% year on year (yoy), mencapai Rp210 triliun. Dana Pihak Ketiga juga tumbuh 17,1% yoy, mencapai Rp153,2 triliun, sementara kredit termasuk pembiayaan meningkat 10,4% yoy menjadi Rp138 triliun.

Efisiensi dalam operasional serta optimalisasi fee-based income berhasil menjaga laba sebelum pajak konsolidasi sebesar Rp1,47 triliun dan laba setelah pajak sebesar Rp1,16 triliun.

Dari sisi kredit bank only, Bank BJB mencatat pertumbuhan kredit sebesar 4,3% yoy menjadi Rp121,5 triliun, dengan kontribusi utama dari segmen kredit konsumer yang tumbuh 6,8% yoy mencapai Rp73,1 triliun.

Segmen kredit konsumer masih menjadi penopang utama kinerja Bank BJB, dengan market share mencapai 29% di kalangan P3K di Jawa Barat dan Banten. Pada akhir September, jumlah debitur P3K meningkat signifikan dengan lebih dari 54.000 pegawai yang menjadi nasabah, menunjukkan potensi pasar yang masih besar di segmen ini.

Dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK), Bank BJB berhasil meningkatkan rasio CASA (Current Account Saving Account) sebesar 2,2% menjadi 44,9%, mencerminkan komitmen perseroan untuk menjaga cost of fund di level 4,7%. Hal ini membantu Bank BJB memanfaatkan momentum penurunan suku bunga acuan guna mengurangi biaya dana.

Net Interest Margin (NIM) Bank BJB tercatat sebesar 3,8%, dengan Non-Performing Loan (NPL) pada level 1,53% yang didukung Coverage Ratio di atas 100%. Rasio permodalan (CAR) Bank BJB juga terjaga di level 19,4%, dengan rencana penerbitan Surat Berharga Perpetual untuk penguatan modal Tier 1.

Bank BJB terus mendorong penerapan prinsip-prinsip ESG dalam aktivitas bisnisnya. Hingga September 2024, Portofolio Keberlanjutan Bank BJB mencapai Rp18,2 triliun, setara 15% dari total portofolio kredit. Peningkatan sebesar 15,1% ini disalurkan ke berbagai sektor berwawasan lingkungan, pembiayaan UMKM, dan transportasi ramah lingkungan.

Di Q4 tahun ini, Bank BJB berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan senilai Rp1 triliun guna memperkuat pendanaan keberlanjutan.

Ke depan, Perseroan akan terus berupaya untuk memperkuat posisi untuk menjadi bank pilihan utama masyarakat dengan fokus pada inovasi, digitalisasi, serta peningkatan kualitas layanan, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, sebagai modal penting bagi Perseroan dalam menghadapi tantangan kedepan, serta memperkuat posisi Perseroan sebagai institusi keuangan yang terpercaya dan berorientasi pada masa depan.

Sinergi KUB

Di sisi pengembangan Kelompok Usaha Bank (KUB), Bank BJB mencatat progres positif terkait KUB dengan Bank Jambi dan Bank Maluku Malut. Sinergi grup ini diharapkan dapat memberikan efisiensi operasional, utamanya dalam penggunaan teknologi bersama yang membutuhkan investasi besar, yang pada akhirnya akan mendukung profitabilitas secara grup.

Pelaksanaan KUB dengan sesama BPD di Indonesia merupakan upaya memperkuat eksistensi BPD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. Selain itu, inisiatif KUB ini juga merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat posisi BPD secara grup perbankan dalam industri perbankan nasional.

Kolaborasi adalah hal paling penting yang harus dilakukan BPD dalam melakukan inovasi dan transformasi, agar bisa tetap relevan di industri perbankan.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan komitmen pemerintah untuk tetap melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini memprioritaskan terwujudnya swasembada pangan.

"IKN sih tetap, prioritasnya sekarang kan swasembada pangan," kata Menteri Dody ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dody menegaskan, hal tersebut sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada pangan di Tanah Air.

Sehingga, sudah menjadi kewajiban pihaknya untuk mendukung program yang dicanangkan Presiden dengan cara membantu Kementerian Pertanian melalui pembangunan irigasi.

"Arahannya itu swasembada pangan, kita ini kekurangan beras loh," kata dia.

"Beras itu utama. Kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada, berarti support Kementan Itu dulu yang utama, termasuk swasembada air," lanjut Menteri Dody.

Meski demikian, bukan berarti prioritas swasembada pangan ini akan membuat pembangunan IKN terhenti.

Ia mengatakan, pembagunan IKN akan tetap dilanjutkan dan diharapkan rampung dalam 4 tahun. "Insya Allah," ujarnya.

Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Asta Citanya menyatakan bakal melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta keberlanjutan pembangunan IKN.

Selain itu, Presiden juga menginginkan Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri pangan dengan target pencapaian kurang dari 4 tahun.

Sebelumnya Dody Hanggodo resmi menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum (PU) dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pengumuman tersebut disampaikan secara resmi oleh Prabowo pada Minggu (20/10).

Dengan dilantiknya Dody sebagai Menteri Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalami perubahan nomenklatur, terbagi menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menteri PU Tegaskan IKN Tetap Jalan, tapi Prioritas Sekarang Swasembada Pangan", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/29/18353991/menteri-pu-tegaskan-ikn-tetap-jalan-tapi-prioritas-sekarang-swasembada.

Bisnis.com, JAKARTA – Kabar pelepasan saham PT Bank Panin Tbk. (PNBN) atau Bank Panin oleh pemegang saham pengendalinya ANZ saat ini kembali ramai dibicarakan. Analis pun memberikan pandangan mengenai prospek kinerja dan rekomendasi saham di tengah kemungkinan divestasi tersebut.

Samuel Sekuritas Indonesia menilai Bank Panin sebagai bank swasta terbesar ketiga di Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar. Emiten berkode PNBN ini mendapat peringkat "beli" dengan target harga Rp2.200, yang mengimplikasikan rasio Price to Book Value (PBV) 1,0x pada 2025, dengan potensi peningkatan sebesar 15,5%.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut ada dugaan mismanagement dalam kasus pailit Sritex.

Yassierli mengatakan memang ada diskusi soal industri tekstil lesu. Namun, ia berkata hal itu terbantahkan dengan permintaan tekstil yang masih besar secara nasional.

"Ada diskusi seperti itu, tapi kemudian kami melihat enggak juga. Buktinya kan kalau kita lihat needs-nya dalam negeri itu besar ya. Jadi, enggak ke sana. Mungkin ya ada terkait tentang mismanagement atau apalah," kata Yassierli di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10).

Yassierli tak menjelaskan lebih lanjut mengenai dugaan itu. Dia berkata pemerintah hanya ingin memastikan kondisi ini bisa tertangani dengan baik.

Pemerintah saat ini masih menunggu putusan kasasi terhadap status pailit Sritex. Di saat bersamaan, pemerintah memastikan Sritex tetap berproduksi dan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Statusnya pailit itu kan baru putusan (Pengadilan Niaga Semarang), ya ini kan masih ada proses kasasi. Kalau kasasi menyatakan tidak, kan enggak masalah," ujarnya.

Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Putusan itu terjadi di tengah menurunnya kinerja Sritex.

Berdasarkan laporan keuangan per Juni 2024, utang PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) mencapai US$1,6 miliar atau Rp25,1 triliun (kurs Rp15.735 per dolar AS). Sebesar US$618,9 juta atau Rp9,7 triliun di antaranya berasal dari 28 bank.

 Sritex merespons putusan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg itu dengan mengajukan kasasi.

Reporter: Fahriyadi | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Graha Sidang Pratama (GSP), Investor sekaligus Pengelola Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), melakukan gugatan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terhadap Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait pengakhiran sepihak Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate, Transfer/BOT) yang ditandatangani kedua pihak pada 22 Oktober 1991(Perjanjian).

Sidang pertama atas gugatan PT GSP terhadap PPKGBK telah berlangsung Selasa (29/10) di PN Jakarta Pusat. Namun pihak PPKGBK selaku tergugat tidak hadir.

Amir Syamsudin, kuasa hukum PT GSP menegaskan, sesuai Pasal 8 ayat 2 Perjanjian disebutkan, ketika Perjanjian berakhir pada 21 Oktober 2024, PT GSP (dulu PT Indobuildco) memiliki pilihan pertama untuk memperpanjang Perjanjian dengan PPKGBK (dulu Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan/BPGS) berdasarkan persyaratan yang akan ditentukan kemudian. Namun, pasal tersebut diabaikan dan ditolak oleh PPKGBK yang berencana mengelola Gedung Balai Sidang JCC secara mandiri.

"Langkah hukum ini kami lakukan untuk melindungi kepentingan bisnis dan kepastian hukum atas hak PT GSP yang tercantum dalam Perjanjan Kerjasama BOT yang ditandatangani pada 22 Oktober 1991. Kami sangat menyayangkan adanya upaya dari PPKGBK untuk mengingkari Perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan bersama,” tegas Amir Syamsudin dalam keterangannya, Selasa (29/10).

Amir menjelaskan, PT GSP telah melaksanakan dan menjalankan seluruh kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian tersebut. Diantaranya membangun prasarana penunjang serta fasilitas-fasilitas lainnya baik yang bersifat komersil maupun nonkomersil di lingkungan Gelanggang Olahraga Senayan yang sekarang dikenal sebagai Balai Sidang Jakarta Convention Center.

Sebagai pengelola JCC, PT GSP juga berhasil dan menjadi pionir tumbuhnya industri Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) di Indonesia. JCC merupakan gedung MICE pertama yang berstandar internasional dan sukses menjalankan event kenegaraan, dan berbagai pelaku bisnis lainnya. Sebagai pengelola JCC, PT GSP juga telah menjalankan seluruh kewajibannya kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku.

“Tindakan PPKGBK mengabaikan Perjanjian yang telah disepakati akan menjadi preseden buruk bagi seluruh pelaku usaha yang bekerjasama dengan Badan Layanan Umum (BLU) Pemerintah di kawasan GBK ini,” jelas Amir.

Lebih jauh Amir menambahkan, PT GSP sejatinya telah mengajukan permohonan perpanjangan Perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Perjanjian, PT GSP juga mendasarkan permohonannya pada Peraturan Menteri Keuangan No. 202/PMK.05/2022 yang mengatur pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU), termasuk perpanjangan kerjasama dengan mitra swasta. Namun, permohonan perpanjangan tersebut ditolak oleh PPKGBK.

Penolakan PPKGBK tersebut didasari oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.05/2020, yang menyatakan bahwa pengelolaan aset tanah dan bangunan hanya berlaku satu kali dan tidak dapat diperpanjang. PT GSP menilai bahwa penolakan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian BOT dan peraturan yang relevan.

“PPKGBK menggunakan dasar aturan yang tidak relevan untuk menolak permohonan kami, padahal kami memiliki hak yang sah untuk memperpanjang pengelolaan sesuai dengan kesepakatan awal,” tambah Amir.

Selama proses hukum berlangsung, PT GSP berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan operasional JCC sebagai pusat MICE terkemuka di Indonesia. Kepada para mitra, vendor dan pihak-pihak yang telah berkontrak, PT GSP memastikan bahwa event yang sudah terjadwal akan tetap berjalan dan mendapatkan standar layanan dari JCC.

“Kami akan terus mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan adil. Kami juga terbuka untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran Perjanjian oleh pihak PPKGBK ini sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Amir.

Sebelumnya dalam pemberitaan KONTAN, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia c.q. Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) mengumumkan Perjanjian Kerja Sama Bangun Guna Serah antara PPKGBK dan PT Graha Sidang Pratama (PT GSP) atas bangunan yang selama ini dikenal sebagai Gedung Balai Sidang Jakarta atau Jakarta Convention Center (JCC) telah berakhir pada tanggal 21 Oktober 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PPKGBK mulai melakukan langkah-langkah proporsional dalam rangka melakukan pengamanan Barang Milik Negara (BMN). Hal ini sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pelantikan tentang perlunya keandalan dan kepiawaian dalam mengurus kekayaan negara.

Untuk selanjutnya, JCC akan dikelola secara mandiri oleh PPKGBK, sebagai bagian dari komitmen menjadikan kawasan ini sebagai pusat kegiatan Meetings, Incentives, Conferences, Exhibition (MICE) yang terintegrasi dengan seluruh fasilitas GBK, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara.

Sebagai penghargaan kepada PT GSP yang telah menjadi mitra pengelolaan Gedung JCC selama ini, PPKGBK telah memberikan penawaran skema kerja sama baru sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sekaligus sebagai bagian dari itikad baik PPKGBK dalam rangka melindungi kepentingan para penyewa dan calon penyewa yang akan mengadakan kegiatan di JCC.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan akan tetap melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN. Apalagi Presiden Prabowo Subianto berencana merampungkan proyek tersebut dalam 4 tahun dan menyebutnya sebagai Ibu Kota Politik.

"Tetap IKN tetap, apapun yang sudah diputuskan kan sudah," ujar Dody saat ditemui usai rapat kerja bersama Komisi V DPR RI dalam rangka perkenalan dan penjelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian atau lembaga pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Namun, menteri kabinet merah putih ini mengatakan akan lebih memprioritaskan swasembada pangan terlebih dahulu. Menurutnya, ketersediaan beras dalam negeri saat ini belum mencukupi kebutuhan masyarakat.

Dody juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap situasi geopolitik yang semakin memanas, mengingat perang bisa meletus kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, Indonesia perlu bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Ia pun berkomitmen untuk mendukung Kementerian Pertanian dalam upaya mencapai swasembada pangan.

"Takutnya nanti Ukraina meledak, Iran meledak. Itu kan nanti kita jadi nggak bisa makan. Beras kan semua orang, kan kalau nggak makan beras seolah-olah nggak makan, jangan lah. Beras itu utama, kewajiban PUsupportPak Presiden soal swasembada, berartisupportKementan. Itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menceritakan pengarahan Prabowo melalui media sosial X. Dalam pengarahannya, Prabowo berencana merampungkan pembangunan IKN dalam empat tahun. Pembangunan dilanjutkan dengan tak hanya membangun gedung-gedung eksekutif.

Prabowo juga disebut akan memerintahkan Otorita IKN merampungkan pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif. “Bagi beliau (Prabowo), IKN adalah ‘Ibu Kota Politik’,” kata Raja Juli Antoni yang sebelumnya juga menjabat Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN.

Prabowo berharap, Sidang Paripurna DPR/MPR pada Agustus 2028 sudah bisa diselenggarakan di IKN. Ia juga berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 2029 diselenggarakan di IKN.

Sejak dicanangkan pada periode kedua pemerintahan Jokowi, pembangunan IKN dirancang dalam lima tahap hingga 2045. Proyek ini disinyalir membutuhkan anggaran Rp 466 triliun, yang dialokasikan pemerintah dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar 20 persen dan non-APBN 80 persen. Hingga groundbreaking tahap VII, investasi yang masuk baru tercatat Rp 58 triliun.

Kelanjutan pembangunan IKN ini menjadi pertanyaan lantaran Prabowo tidak membahasnya dalam pidato kenegaraan usai dirinya dilantik di MPR pada Ahad, 20 Oktober 2024. Dalam pidato yang berlangsung sekitar 30 menit itu, Prabowo menyinggung banyak isu, mulai dari kemiskinan, korupsi, ketahanan pangan hingga konflik di Palestina.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun, menilai keberlanjutan pembangunan IKN belum menjadi prioritas Prabowo. "Pak Prabowo tidak menyebut IKN dalam pidatonya karena beliau memprioritaskan apa yang menjadi prioritas hari ini," katanya saat ditemui di kompleks parlemen, Ahad, 20 Oktober 2024.

Menurut dia, Prabowo tidak memprioritaskan pembangunan IKN merupakan sikap yang realistis mengingat kondisi keuangan negara yang terbatas. Terlebih, pemerintah memiliki utang jatuh tempo tahun depan mencapai lebih dari Rp 800 triliun.

Riri Rahayu, Han Revanda Putra, dan Nandito Putraberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -BEIJING. China memperbarui peringatan kepada Uni Eropa terkait negosiasi terpisah yang mungkin dilakukan Uni Eropa dengan perusahaan kendaraan listrik (EV) sembari berdiskusi dengan pihak pemerintah China.

Menurut pernyataan dari Kementerian Perdagangan China pada Senin, langkah tersebut akan “mengguncang kepercayaan bersama” dan mengganggu jalannya negosiasi secara keseluruhan.

Peringatan ini bukan yang pertama; Kementerian Perdagangan China telah mengeluarkan peringatan serupa awal bulan ini.

Namun, pernyataan terbaru ini disampaikan hanya beberapa hari setelah China dan Uni Eropa sepakat untuk melanjutkan diskusi teknis lebih lanjut mengenai alternatif pengenaan tarif pada kendaraan listrik asal China.

Fokus pada Komitmen Harga sebagai Solusi Utama

Kedua pihak sebelumnya telah menyatakan bahwa solusi utama untuk perselisihan tarif ini adalah dengan menerapkan komitmen harga.

Sebagai bentuk kelanjutan dari dialog sebelumnya, Kementerian Perdagangan China menyebutkan bahwa fase berikutnya dari konsultasi sudah dimulai.

Hal ini menunjukkan keseriusan kedua pihak dalam mencari solusi yang saling menguntungkan, di tengah ketegangan yang berkembang akibat ancaman tarif terhadap produk EV China di pasar Eropa.

Undangan kepada Tim Uni Eropa

Pada Jumat lalu, Beijing menyatakan sambutannya terhadap kehadiran tim Uni Eropa di China dan mendorong agar kunjungan tersebut dapat dilakukan secepatnya.

Hal ini menunjukkan keinginan China untuk memperkuat komunikasi langsung dengan Uni Eropa dalam upaya mencari jalan keluar dari ketegangan perdagangan terkait kendaraan listrik.

Di tengah persaingan industri EV yang semakin ketat, China terus menunjukkan pendekatan yang berfokus pada diplomasi langsung dan kolaborasi teknis dengan Uni Eropa sebagai alternatif dari eskalasi tarif yang dapat merugikan kedua belah pihak.

PANGKEP, iNews.id – Peristiwa tragis di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan (Sulsel). Fajar, remaja berusia 18 tahun tewas tertusuk badik saat melakukan tradisi adat anggaru dalam acara penyambutan pasangan pengantin di Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang.

Dalam video amatir yang beredar di media sosial, terlihat jelas detik-detik Fajar menusukkan badik ke dadanya sebagai bagian dari ritual adat. Sayangnya, tusukan tersebut justru mengenai jantungnya dan menyebabkan luka terbuka.

Warga yang menyaksikan kejadian tersebut langsung panik dan berusaha memberikan pertolongan. Fajar kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat, namun nyawanya tidak tertolong dalam perjalanan.

"Saat itu giat awal mula dilaksanakan saat menjemput pengantin pria karena kebetulan ada pesta pernikahan di kampung Malisek. Korban mungkin kurang hati-hati sehingga menusuk dada kirinya," ujar Kapolsek Labakkang, Iptu Aidil Akbar.

Dia menuturkan, korban telah dibawa ke rumah duka di Kecamatan Labakkang untuk dimakamkan. "Setelah Ashar dikuburkan oleh keluarga," katanya.

Editor: Kurnia Illahi

Ottawa: Jajaran menteri luar negeri yang tergabung dalam kelompok G7, kelompok tujuh ekonomi besar dunia, menyatakan keprihatinan mereka atas keputusan parlemen Israel yang melarang kegiatan operasional Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

“Kami, Menteri Luar Negeri Kanada, Australia, Prancis, Jerman, Jepang, Republik Korea, dan Inggris, menyampaikan keprihatinan mendalam atas undang-undang yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh Knesset Israel,” kata pernyataan bersama para menlu G7 tersebut.

Menurut mereka, UU yang dikeluarkan Israel itu bertujuan untuk mencabut hak istimewa dan kekebalan UNRWA, melarang segala kontak antara badan-badan negara Israel, pejabat, dan UNRWA, serta melarang segala kehadiran UNRWA di Israel.
“UNRWA menyediakan bantuan kemanusiaan yang penting dan menyelamatkan nyawa serta layanan dasar bagi para pengungsi Palestina di Gaza, Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan di seluruh wilayah tersebut,” kata G7.

Tanpa kerja kerasnya, kata mereka, penyediaan bantuan dan layanan tersebut, termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan distribusi bahan bakar di Gaza dan Tepi Barat akan sangat terhambat jika tidak mustahil.

Tidak hadirnya UNRWA di wilayah tersebut, dianggap dapat menimbulkan konsekuensi yang ‘menghancurkan pada situasi kemanusiaan’ yang sudah kritis dan memburuk dengan cepat, khususnya di Gaza utara.

Reformasi Internal UNRWA

“Sangat penting bagi UNRWA dan organisasi serta badan PBB lainnya untuk sepenuhnya mampu memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan mereka kepada mereka yang paling membutuhkannya, memenuhi mandat mereka secara efektif,” tegas G7.

“Kami mendesak Pemerintah Israel untuk mematuhi kewajiban internasionalnya, menjaga hak istimewa dan kekebalan UNRWA tetap utuh, dan memenuhi tanggung jawabnya untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan dalam segala bentuknya, serta penyediaan layanan dasar yang sangat dibutuhkan bagi penduduk sipil,” desak mereka.

Mereka mengatakan, tetap mengutuk serangan teror yang brutal dan tidak dapat dibenarkan oleh Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

“UNRWA telah mengambil langkah-langkah untuk menanggapi tuduhan mengenai dukungan karyawan perorangan terhadap organisasi teroris dan menunjukkan kesediaannya untuk mengejar dan melaksanakan reformasi proses internal sesuai dengan tinjauan independen pada bulan April 2024, yang dipimpin oleh Catherine Colonna, mengenai kenetralan UNRWA,” terang mereka.

“Kami menyerukan kepada UNRWA untuk melanjutkan jalur reformasinya sebagai prioritas, menunjukkan komitmennya terhadap prinsip kenetralan, dan memastikan bahwa kegiatannya tetap sepenuhnya sesuai dengan mandatnya. Kami akan terus memantau dan mendukung proses ini secara aktif,” tutup G7.

Perang Israel-Hamas

UNRWA dan lembaga kemanusiaan lainnya menuduh otoritas Israel membatasi aliran bantuan ke Gaza, tempat hampir seluruh dari 2,4 juta penduduk wilayah itu telah mengungsi setidaknya satu kali selama perang.

Badan itu sendiri telah menderita kerugian besar, dengan sedikitnya 223 stafnya tewas dan dua pertiga fasilitas badan itu di Gaza rusak atau hancur sejak perang dimulai.

Perang di Gaza meletus dengan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel, yang mengakibatkan kematian 1.206 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP dari angka resmi Israel.

Serangan balasan Israel telah menewaskan sedikitnya 43.020 orang di Gaza, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, menurut kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai Hamas, angka yang dianggap PBB dapat diandalkan.

Baca juga: Indonesia Sebut Larangan Operasi UNRWA oleh Israel Langgar Piagam PBB


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)