JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) ditutup melemah 0,37 persen ke level 7.606 pada Selasa (29/10). Sempat menguat saat sesi pagi hingga ke 7.666 IHSG tak mampu menahan tekanan jual sejak siang hingga sore.

Total 249 saham menguat, 305 melemah, dan 232 lainnya stagnan. Nilai transaksimenyentuh Rp10,9 triliun, dari volume 28,75 miliar saham.

LQ45 turun 0,51 persen ke 930,07, JII melemah 0,11 persen menjadi 528,63, IDX30 anjlok 0,81 persen ke 478,55, dan MNC36 koreksi 0,95 persen di 364,84.

Lima sektor pemberat indeks datang dari bahan baku, transportasi, industri, energi, dan keuangan. Sementara sisanya berada di zona hijau

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) anik 23,21 persen di Rp69, PT Paperocks Indonesia Tbk (PPRI) menguat 20,59 persen di Rp123, dan PT Lenox Pasifik Investama Tbk (LPPS) tumbuh 18,60 persen ke Rp102.

Sedangkan yang menghuni top losers meliputi PT Dyandra Media international Tbk (DYAN) turun 14,17 persen ke Rp103, PT Ancora indonesia Resources Tbk (OKAS) melemah 11,11 persen di Rp112, dan PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL) anjlok 9,04 persen ke Rp755.

Bisnis.com, SURABAYA - Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jawa Timur berharap Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa mewujudkan swasembada garam.

Ketua HMPG Jatim Muhammad Hasan di Surabaya, Selasa (29/10/2024), mengatakan kedaulatan dan ketahanan pangan harus diwujudkan dengan mengurangi garam impor dan memanfaatkan garam produksi lokal.

"Ini berarti proses pemberdayaan kepada masyarakat petambak garam harus dilakukan. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri harus dipenuhi di dalam negeri," katanya.

Langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung petani garam lokal, kata dia, yakni salah satunya dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam lokal.

Upaya itu, sambung dia, harus bisa dilakukan bukan hanya untuk memenuhi garam konsumsi di Indonesia, tetapi juga kebutuhan garam industri.

"Kami berharap dukungan terkait program-program di dalam mendukung upaya tersebut, terutama juga untuk memenuhi kebutuhan di sektor industri, yang selama ini kebutuhan industri itu dilakukan impor," ucapnya.

Kebutuhan garam industri yang dilakukan dengan impor, selama ini, menurutnya, telah menimbulkan polemik di kalangan petani garam lokal, terutama masalah produksi dan harga yang membuat daya serap garam lokal tidak maksimal.

Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah menguatkan dukungan dalam memberdayakan masyarakat petani garam lokal.

"Pembinaan yang lainnya, pembangunan infrastruktur di hulu juga harus dilakukan untuk mendukung upaya-upaya peningkatan kuantitas maupun kualitas," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyatakan perlunya garam masuk dalam kebutuhan pokok sehingga pemerintah harus memberikan perlindungan dan kepastian usaha bagi masyarakat petani garam.

"Selama ini kan diserahkan kepada mekanisme pasar. Baru beberapa tahun ini, jadi harga garam bisa dirasakan oleh masyarakat petambak garam kita. Karena apa? karena ada dorongan yang kuat, tuntutan daripada masyarakat agar masyarakat ini bisa mandiri," ucapnya.

Ia mengatakan sebagian besar masyarakat petani garam di Indonesia adalah petani kecil, yakni yang bekerja untuk tuan tanah. Dan sebagian kecilnya, adalah petani garam yang memiliki tanah sendiri.

"Ini tentunya pemerintah harus bisa memperhatikan kepentingan masyarakat, dalam upaya mendukung keberdayaan masyarakat petambak garam kita," ucapnya.

Jika masyarakat secara mandiri bisa terpenuhi dengan sebuah kebijakan pro petani garam, maka ia memastikan, semangat masyarakat dalam mendukung kedaulatan dan ketahanan pangan, sesuai dengan cita-cita bapak Presiden akan berjalan dengan baik.

"Menyambut baik dan gembira terkait masalah program-program pemerintah yang menjadi visi misi Presiden di dalam upaya kedaulatan dan ketahanan pangan. Ini sebagai wujud dalam upaya memberdayakan masyarakat petani garam," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan non-definitif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Iwan Suprijanto menyebut Kementerian PKP belum mendapat anggaran pelaksanaan program 3 juta rumah.

Anggaran yang dimiliki Kementerian PKP saat ini masih sebesar Rp5,07 triliun, yang merupakan pagu anggaran Ditjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2025.

“Anggaran ini jangan dilihat sebagai anggaran kementerian ya, itu [Rp5,07 triliun] anggaran Ditjen Perumahan pada Kementerian PUPR untuk 2025, “ tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (28/10/2024).

Dengan demikian, tambah Iwan, alokasi anggarannya masih difokuskan untuk menyelesaikan beberapa proyek kontrak tahun jamak (multi year contracti/MYC).

Dia juga menjelaskan, hingga saat ini pihaknya juga belum secara rinci merumuskan berapa kebutuhan anggaran Kementerian PKP untuk membangun 3 juta rumah. Pasalnya, saat ini pihaknya masih terlebih dahulu fokus merumuskan struktur Kementerian PKP terlebih dahulu.

Apabila hal tersebut rampung dilaksanakan, barulah pejabat terstruktur Kementerian PKP bakal merumuskan kebutuhan anggaran program, termasuk proyek 3 juta rumah.

“Belum [ada anggaran program 3 juta rumah], ya makannya kita harapkan ini Pak Menteri membuka struktur, struktur kita selesaikan dan jadi, baru nanti struktur organisasi membentuk struktur program, nanti struktur program itu [selesai dibuat] baru anggaran,” tambahnya.

Meski belum mengantongi anggaran tambahan sepeserpun, sebelumnya Menteri PKP, Maruarar Sirait mengaku bakal segera melakukan groundbreaking program 3 juta rumah dengan menggunakan anggaran dan koneksi pribadi.

Ara memastikan, pihaknya bakal menyumbang lahan seluas 2,5 hektare (Ha) di wilayah Tangerang. Untuk eksekusinya dirinya bakal menggaet pengembang raksasa Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma (Aguan).

“Tanahnya dari perusahaan kami, yang bangun perusahaan lain, Agung Sedayu,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (28/10/2024).

Lebih detail, Ara menyebut proses groundbreaking perdana program tiga juta rumah itu bakal dilakukan pada 10 November 2024.

Dia menjelaskan, nantinya rumah-rumah tersebut tak akan disewakan atau dijual. Melainkan pemerintah murni menyediakan rumah layak bagi masyarakat secara gratis.

“[Dibangun] buat siapa? Ya buat rakyat. Lalu mau disewakan atau dijual? Mau dikasih saja,” pungkasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Korea Selatan kembali menggelar Korea MICE Expo, ajang pertemuan para pelaku industri Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE). Tahun ini, acara tersebut bakal digelar pada 6 - 8 November 2024 di Songdo Convensia, Incheon.

Chairman Korea MICE Association, Danny Hyundae Shin, mengatakan Korea MICE Expo 2024 akan mewadahi pertemuan pelaku industri MICE baik domestik maupun internasional. "Kami berharap tingkat partisipasi yang tinggi di acara yang bertujuan untuk menciptakan tren industri MICE dan melibatkan partisipasi dari beragam organisasi dan perusahaan tanpa terbatas oleh wilayah," katanya dalam siaran pers yang diterima Tempo, Selasa, 29 Oktober 2024.

Itu sebabnya Korea MICE Association sebagai penyelenggara mengusung tema "Much, More, MICE" tahun ini. Acara yang juga digelar oleh Incheon Tourism Organization ini merefleksikan ambisi untuk menunjukkan ekspansi yang sedang terjadi di industri MICE. Selain itu, tema tersebut diambil untuk menggambarkan potensi pertumbuhan sektor ini ke depan.

Menurut Danny, industri MICE industri kerap menjadi contoh dari keberagaman industri karena tiap penyelenggaraan acara MICE membutuhkan kerja sama dengan sektor usaha lain. Dalam Korea MICE Expo 2024, asosiasi mengundang lebih dari 300 perusahaan dan organisasi, termasuk organisasi pariwisata regional, penyedia pusat konvensi, penyelenggara acara, hotel, agen pariwisata, pemerintah daerah, dan lainnya. Mereka datang dari beragam penjuru Korea Selatan seperti Seoul, Gyeonggi, Suwon, Gangwon, Gangneung, Chungbuk, Chungnam, Sejong, Daejeon, Gwangju, Jeonbuk, Jeonnam, Daegu, Gyeongju, Ulsan, Gyeongnam, Busan, hingga Jeju.

Korea MICE Expo akan menjadi tempat buat para peserta bertemu dengan mitra bisnis mereka. Selain itu, acara yang didukung oleh Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea, Incheon Metropolitan City, serta Korea Tourism Organization, Korea MICE Expo ini menghadirkan sesi diskusi dengan para ahli di industri MICE. Setiap harinya akan terdapat sesi dengan topik berbeda, seperti regulasi, teknologi, dan keberlanjutan usaha.

Acara tersebut juga menghadirkan forum khusus antara pelaku MICE di Korea Selatan, Cina, dan Jepang. Perwakilan asosiasi bakal berdiskusi mengenai regulasi di industri MICE, strategi pengembangan bisnis, hingga isu terkait lainnya lebih dalam. Informasi mengenai penerapan kecerdasan buatan dan teknologi lain di industri MICE turut jadi topik pembahasan. Eksibisi ini juga menghadirkan pembahasan mengenai bagaimana membaca tren di industri MICE dari berbagai perspektif, seperti sesi MICE Youth untuk generasi penerus industri MICE.

TEMPO.CO, Jakarta - Korea Selatan kembali menggelar Korea MICE Expo, ajang pertemuan para pelaku industri Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE). Tahun ini, acara tersebut bakal digelar pada 6 - 8 November 2024 di Songdo Convensia, Incheon.

Chairman Korea MICE Association, Danny Hyundae Shin, mengatakan Korea MICE Expo 2024 akan mewadahi pertemuan pelaku industri MICE baik domestik maupun internasional. "Kami berharap tingkat partisipasi yang tinggi di acara yang bertujuan untuk menciptakan tren industri MICE dan melibatkan partisipasi dari beragam organisasi dan perusahaan tanpa terbatas oleh wilayah," katanya dalam siaran pers yang diterima Tempo, Selasa, 29 Oktober 2024.

Itu sebabnya Korea MICE Association sebagai penyelenggara mengusung tema "Much, More, MICE" tahun ini. Acara yang juga digelar oleh Incheon Tourism Organization ini merefleksikan ambisi untuk menunjukkan ekspansi yang sedang terjadi di industri MICE. Selain itu, tema tersebut diambil untuk menggambarkan potensi pertumbuhan sektor ini ke depan.

Menurut Danny, industri MICE industri kerap menjadi contoh dari keberagaman industri karena tiap penyelenggaraan acara MICE membutuhkan kerja sama dengan sektor usaha lain. Dalam Korea MICE Expo 2024, asosiasi mengundang lebih dari 300 perusahaan dan organisasi, termasuk organisasi pariwisata regional, penyedia pusat konvensi, penyelenggara acara, hotel, agen pariwisata, pemerintah daerah, dan lainnya. Mereka datang dari beragam penjuru Korea Selatan seperti Seoul, Gyeonggi, Suwon, Gangwon, Gangneung, Chungbuk, Chungnam, Sejong, Daejeon, Gwangju, Jeonbuk, Jeonnam, Daegu, Gyeongju, Ulsan, Gyeongnam, Busan, hingga Jeju.

Korea MICE Expo akan menjadi tempat buat para peserta bertemu dengan mitra bisnis mereka. Selain itu, acara yang didukung oleh Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea, Incheon Metropolitan City, serta Korea Tourism Organization, Korea MICE Expo ini menghadirkan sesi diskusi dengan para ahli di industri MICE. Setiap harinya akan terdapat sesi dengan topik berbeda, seperti regulasi, teknologi, dan keberlanjutan usaha.

Acara tersebut juga menghadirkan forum khusus antara pelaku MICE di Korea Selatan, Cina, dan Jepang. Perwakilan asosiasi bakal berdiskusi mengenai regulasi di industri MICE, strategi pengembangan bisnis, hingga isu terkait lainnya lebih dalam. Informasi mengenai penerapan kecerdasan buatan dan teknologi lain di industri MICE turut jadi topik pembahasan. Eksibisi ini juga menghadirkan pembahasan mengenai bagaimana membaca tren di industri MICE dari berbagai perspektif, seperti sesi MICE Youth untuk generasi penerus industri MICE.

Bisnis.com, BANDUNG--Provinsi Jawa Barat dan Heilongjiang, China, sepakat menguatkan hubungan bisnis ekonomi dan persahabatan melalui berbagai kerja sama.

Sebagai langkah nyata, Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin menerima dengan hangat kunjungan rombongan pemerintah Provinsi Heilongjiang yang dipimpin Wakil Gubernur Yu Jian langsung di ruang tamu Gubernur Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (29/10/2024).

Pertemuan Bey dengan Yu mengeksplorasi potensi investasi di berbagai sektor strategis, termasuk teknologi pertanian dan industri pariwisata.

"Kami di Jawa Barat memiliki potensi besar dari sumber daya manusia, alam, dan pariwisata, serta terbuka bagi investor termasuk dari Tiongkok, untuk berinvestasi di sini,” ujar Bey Machmudin.

Bey juga mengajak investor dari Heilongjiang untuk berinvestasi di kawasan Ciayumajakuning dengan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sebagai magnet utama.

“Terutama, kami mengundang partisipasi dalam pengembangan Bandara Kertajati yang akan menjadi hub penting di Jawa Barat," tambahnya.

Pertemuan Bey dengan Yu berlangsung akrab. Selain berbagai potensi kerja sama, keduanya juga membahas event bersama yang akan digelar dalam waktu dekat ini, yakni West Java - Heilongjiang Business Matching.

West Java - Heilongjiang Business Matching akan berlangsung di Hotel Pullman, Kota Bandung, menghadirkan 32 pelaku usaha dari Heilongjiang dan 45 pelaku usaha Jawa Barat.

Event bersama ini diharapkan dapat memperluas peluang perdagangan dan kolaborasi ekonomi kedua provinsi.

Delegasi bisnis dari Heilongjiang akan mencakup berbagai sektor, mulai dari perbankan, infrastruktur, IT, hingga pariwisata dan manufaktur.

Provinsi Heilongjiang dikenal sebagai produsen pangan utama dari Cina untuk komoditas seperti beras, jagung, dan kedelai. Wakil Gubernur Yu Jian mengisyaratkan akan membuka peluang transfer teknologi pertanian dari Heilongjiang ke Jawa Barat.

Dengan teknologi maju di bidang pembenihan, pengolahan, hingga pemasaran hasil pertanian, Heilongjiang menawarkan pelatihan dan program magang untuk meningkatkan kapasitas petani di Jawa Barat.

Kolaborasi ini diharapkan dapat mengurangi kehilangan hasil panen, meningkatkan kualitas produk, serta mengoptimalkan strategi pemasaran produk pertanian Jabar.

Wakil Gubernur Heilongjiang Yu Jian menyatakan kegembiraannya atas sambutan hangat yang diberikan Pemprov Jabar.

Yu menekankan pentingnya membangun hubungan erat dengan negara-negara Asia, termasuk Indonesia, melalui inisiatif kerja sama ekonomi dan pembangunan infrastruktur, seperti contoh proyek kereta api cepat Jakarta - Bandung.

“Kerja sama ini bukan hanya mencerminkan kedekatan sejarah, tetapi juga komitmen untuk memperkuat hubungan masa depan antara Provinsi Heilongjiang dan Jawa Barat,” tutur Yu Jian.

Bisnis.com, DENPASAR - Nasib 80 Tenaga Kesehatan (Nakes) di Bali yang direkrut oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk membantu penanganan pandemi Covid-19 terkatung - katung karena tidak bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Para tenaga kesehatan tersebut terdiri dari perawat, bidan hingga dokter. Mereka direkrut oleh Pemprov Bali untuk membantu penanganan pasien pandemi covid-19 di Bali, mereka ditempatkan di berbagai fasilitas kesehatan. Namun, setelah dua tahun bekerja keras membantu Pemerintah menangani pandemi, nasib para nakes tersebut justru tidak jelas.

Para tenaga medis tetap mendapat Surat Keputusan (SK) penugasan dan gaji sebagai tenaga kontrak Pemprov Bali, akan tetapi tidak bekerja secara langsung dibawah Faskes atau RS yang dinaungi oleh Pemprov Bali. Puluhan Nakes tersebut justru ditempatkan di Faskes Kabupaten/Kota asal mereka mulai dari RSUD Kabupaten/Kota hingga Puskesmas yang notabenenya berada dibawah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Hal ini yang kemudian menjadi masalah ketika para tenaga kesehatan tersebut mengajukan diri menjadi PPPK. Pendaftaran para Nakes tersebut ditolak oleh sistem karena SK mereka tidak sesuai dengan tempat mereka ditugaskan.

Para tenaga kesehatan bekerja di Faskes Kabupaten akan tetapi SK dikeluarkan oleh Provinsi. Faskes di Kabupaten Kota tidak bisa mengeluarkan rekomendasi atau keterangan kerja karena status Nakes tersebut merupakan tenaga kontrak Pemprov.

Para Nakes tersebut juga tidak mendapat prioritas utama menjadi PPPK Pemprov Bali karena tidak bekerja di Faskes atau Rumah Sakit yang dinaungi langsung oleh Pemprov Bali.

Salah satu Nakes, Windu menjelaskan mengaku bingung karena tidak bisa mendaftar PPPK, padahal sejak 2022 mereka sudah terdata di database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia bersama rekan - rekannya mengadu ke DPRD Provinsi Bali agar diberikan kesempatan menjadi PPPK sehingga pengabdiannya tidak sia - sia.

Windu meminta agar Pemprov,Pemkab dan BKN melakukan koordinasi mencari solusi agar 80 Nakes bisa mendaftar dan diterima menjadi PPPK. "Kami berharap ada solusi untuk membuka kembali pendaftaran, seperti di Papua, pendaftaran bisa dibuka kembali sampai tanggal 26. Kami ingin agar hak kami diakui meskipun pendaftaran sudah tutup,” jelas Windu saat audiensi dengan DPRD dikutip Selasa (29/10/2024).

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta menjelaskan secara prinsip para tenaga kesehatan tersebut harusnya bisa mendaftar menjadi PPPK, karena mereka sudah memiliki SK, terdaftar di BKN, dan berjasa menangani pandemi covid-19 di Bali.

Suwirta meminta agar instansi terkait di Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama BKN Provinsi Bali berkonsultasi ke Kementerian terkait untuk mencari solusi bagi 80 nakes.

"Kami juga akan mengusulkan agar ada surat pemindahan dari Provinsi ke Kabupaten tempat mereka bekerja. Kasihan jika pengabdian mereka yang sudah lama terlewatkan," ujar Suwirta.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menjelaskan Pemprov Bali tidak lepas tangan terhadap puluhan Nakes tersebut, mereka tetap diusulkan ikut PPPK pada gelombang kedua. Karena menurutnya seleksi PPPK gelombang pertama untuk Nakes yang bekerja langsung di Faskes Provinsi.

“Kami sudah mengusulkan agar mereka diizinkan mendaftar di gelombang kedua. Mereka tenaga Pemprov tapi kerjanya tidak di instansi Pemprov, maka dari itu BKN membuat dua gelombang,” jelas Dewa Indra

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) berhasil mencatatkan pertumbuhan signifikan pada periode sembilan bulan pertama tahun 2024, dengan pendapatan mencapai Rp3,64 triliun per 30 September 2024, naik dari Rp3,46 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Kinerja ini diperkuat dengan peningkatan laba sebelum pajak menjadi Rp342,34 miliar, jauh melampaui Rp81,96 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dalam laporan keuangan yang dirilis pada Selasa, penurunan beban pokok pendapatan dari Rp2,62 triliun menjadi Rp2,56 triliun membantu mendongkrak laba bruto perusahaan, yang meningkat dari Rp839,77 miliar menjadi Rp1,07 triliun pada periode yang sama.

Perseroan juga mencatat kenaikan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, mencapai Rp212,67 miliar, tumbuh 79% dari Rp118,26 miliar pada tahun sebelumnya.

Selain itu, total aset ASSA juga mengalami kenaikan menjadi Rp7,59 triliun dari Rp7,33 triliun pada akhir 2023, sementara liabilitas meningkat tipis menjadi Rp4,80 triliun dari Rp4,73 triliun pada periode yang sama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan, belum ada perusahaan atau pengusaha yang mengajukan eksporpasir laut sejak keran dibuka.

Diketahui, pemerintah membuka lagi keran ekspor pasir laut setelah Joko Widodo (Jokowi), saat masih presiden, menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

“Sampai dengan saat ini belum ada yang mengajukan (ekspor),” kata Plt Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim kepada Kompas.com, Selasa (29/10/2024).

Adapun perusahaan yang ingin mengekspor pasir laut harus memperoleh izin usaha pertambangan (IUP) terlebih dulu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Setelah itu, izin ekspor akan dikeluarkan Kemendag.

“Untuk memperoleh Persetujuan Ekspor (PE) pasir hasil sedimentasi di laut persyaratannya adalah sbg Eksportir Terdaftar (ET),” ujar Isy.

Ekspor pasir laut dilegalkan kembali usai Kemendag merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

Revisi tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Dalam keterangan pers, Kemendag menyatakan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut serta menindaklanjuti usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Zulkifli Hasan alias Zulhas saat masih menjabat Menteri Perdagangan, mengatakan bahwa Kemendag hanya menjalankan PP terkait kebijakan ekspor pasir laut yang dibuka lagi.

Zulhas menyebutkan, merevisi Permendag terkait ekspor pasir laut merupakan sebuah konsekuensi karena dirinya menteri dan bagian dari pemerintah.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bara Krishna Hasibuan mengatakan, pembukaan ekspor pasir laut diputuskan di sidang kabinet.

Bara menjelaskan, proses pengkajian dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Ini kan kalau soal ekspor pasir laut ini kan merupakan kebijakan pemerintah, diputuskan di rapat kabinet,” kata Bara saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Bara mengungkapkan, Kemendag hanya di proses tahap final, yakni perizinan ekspor. Kemendag kemudian merevisi Permendag terkait ekspor pasir laut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan, belum ada perusahaan atau pengusaha yang mengajukan eksporpasir laut sejak keran dibuka.

Diketahui, pemerintah membuka lagi keran ekspor pasir laut setelah Joko Widodo (Jokowi), saat masih presiden, menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

“Sampai dengan saat ini belum ada yang mengajukan (ekspor),” kata Plt Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim kepada Kompas.com, Selasa (29/10/2024).

Adapun perusahaan yang ingin mengekspor pasir laut harus memperoleh izin usaha pertambangan (IUP) terlebih dulu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Setelah itu, izin ekspor akan dikeluarkan Kemendag.

“Untuk memperoleh Persetujuan Ekspor (PE) pasir hasil sedimentasi di laut persyaratannya adalah sbg Eksportir Terdaftar (ET),” ujar Isy.

Ekspor pasir laut dilegalkan kembali usai Kemendag merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

Revisi tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Dalam keterangan pers, Kemendag menyatakan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut serta menindaklanjuti usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Zulkifli Hasan alias Zulhas saat masih menjabat Menteri Perdagangan, mengatakan bahwa Kemendag hanya menjalankan PP terkait kebijakan ekspor pasir laut yang dibuka lagi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) tidak mempermasalahkan fenomena para petani yang belakangan menjadi konten kreator di platform Tiktok. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono membela aktivitas yang dilakukan para petani tersebut.

"Terus apa salahnya? Saya kira selama dia tidak melanggar hukum ya kita hargai," ujar Sudaryono di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Sudaryono menyampaikan aktivitas itu justru memberikan dampak positif dengan adanya pemasukan tambahan untuk para petani. Selain itu, Sudaryono menilai kegiatan tersebut juga mendorong publisitas aktivitas para petani bagi masyarakat luas, terutama di perkotaan.

"Kalau alih (profesi) sih tidak, dia tetap bertani, tapi dia dapat lumayan (tambahan pendapatan) jadi content creator," ucap Sudaryono.

Sudaryono tak sependapat dengan fenomena beralihnya para petani menjadi konten creator. Sudaryono menyebut aktivitas platform TikTok bukan indikator utama dalam penurunan jumlah atau minat petani.

"Bukan karena TikTok juga, ini perlu kita kaji," sambung Sudaryono.

Sudaryono menyampaikan peningkatan jumlah anggota keluarga juga menjadi faktor yang menyebabkan para petani beralih profesi. Hal ini lantaran luas lahan produksi tak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

"Kadi ini ada juga kaitannya dengan penambahan penduduk sehingga kelihatannya, kok yang bertani tua-tua semua. Karena saat anaknya sudah sarjana, keuntungan dari bertani tidak cukup," ucap dia.

Kementan, lanjut Sudaryono, terus mendorong peningkatan jumlah petani milenial. Sudaryono mengatakan Kementan gencar melakukan modernisasi pertanian dengan menggunakan teknologi yang memerlukan keterlibatan anak muda.

"Kita ada program namanya YES itu program youth seperti petani milenial, sudah jalan beberapa tahun dan hasilnya baik, walaupun tidak semasif yang kita inginkan, tapi sebagai awalan, ini saya kira hal yang baik," kata Sudaryono.

Jakarta -

Pemerintah memiliki utang jatuh tempo kepada Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 100 triliun pada 2025. Utang tersebut dihasilkan dari burden sharing bersama BI kala COVID-19 lalu.

Kewajiban itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dikutip Selasa (29/10/2024).

Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat surat berharga negara (SBN) berupa surat utang negara (SUN) seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka surat keputusan bersama (SKB) II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp 612,56 triliun. Nah jatuh tempo pembayaran utang pemerintah kepada BI dengan SUN seri VS adalah sebesar Rp 100 triliun pada 2025.

"Jauh tempo SUN seri VR tahun 2025 sebesar Rp 100 triliun," tulis laporan tersebut.

Pembayaran utang jauh tempo pemerintah kepada BI akan meningkat pada 2026 dan 2027 masing-masing Rp 154,50 triliun. Kemudian pada 2028 akan sebesar Rp 152,06 triliun dan pada 2029 turun menjadi Rp 51,50 triliun.

Sebagai informasi, SKB merupakan komitmen pemerintah dan BI dalam melakukan burden sharing atau berbagi beban dalam pembiayaan penanganan COVID-19, di mana BI bertindak sebagai stand by buyer melalui SKB I.

Pada SKB II, pemerintah langsung menjadi direct placement. Sementara pada SKB III, pemerintah juga menjadi direct placement namun khusus untuk kesehatan dan humanitarian.

Kewajiban pemerintah tersebut hanya sebagian dari total utang jatuh tempo dan bunga utang yang harus dipenuhi pemerintah pada tahun depan. Secara total, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat profil jatuh tempo utang pemerintah pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun.

Jumlah tersebut terdiri dari jatuh tempo SBN sejumlah Rp 705,5 triliun dan jatuh tempo pinjaman senilai Rp 94,83 triliun. Untuk pembayaran bunga utang pada 2025 direncanakan senilai Rp 552,9 triliun.

"Jatuh tempo yang terlihat di sini 2025, 2026, 2027 yang kelihatan tinggi itu tidak menjadi masalah selama persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal, ekonomi dan politik tetap sama," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (6/6).

(aid/ara)