Polisi menyebut keluarga Fajar Nugroho (18), Ketua OSIS SMAN 1 Cawas, Klaten, yang tewas tersengat listrik, telah menerima kepergian Fajar. Keluarga juga tidak melaporkan insiden tersebut kepada pihak kepolisian.

Hal ini disampaikan oleh Kapolres Klaten, AKBP Warsono, di sela rapat koordinasi di Gedung Gradika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang. Warsono menyatakan bahwa pihak keluarga sudah membuat pernyataan mengenai insiden itu.

"Pihak keluarga tidak ingin membuat laporan, sudah membuat pernyataan, dan menolak untuk membuat laporan. Mereka menyatakan ini sebagai musibah dan juga menolak autopsi," ujar Warsono, Selasa (9/7).

Meski demikian, pihak kepolisian tetap melaksanakan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi.

"Kita tetap melakukan serangkaian penyelidikan. Beberapa saksi sudah dimintai klarifikasi, tetapi pihak keluarga tidak mau melaporkan ke polisi dan menganggap ini sebagai musibah," jelas Warsono.

Namun, ia tidak bisa memastikan apakah insiden ini akan naik ke tingkat penyidikan karena keluarga korban tidak membuat laporan.

"Belum naik ke penyidikan karena belum ada dasar yang cukup," kata Warsono.

Untuk diketahui, Fajar meninggal dunia setelah diceburkan ke kolam di sekolahnya saat merayakan ulang tahunnya yang ke-18 pada Senin (8/7) kemarin. Sementara itu, dua orang temannya masih menjalani perawatan karena mencoba menolong korban.

Jakarta: Istilah family office menjadi suatu hal yang sering didengar dalam bidang ekonomi. Bahkan, kata family office semakin santer dibicarakan oleh pemerintah belakangan ini.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini menyampaikan rencananya terkait pembentukan family office di Bali ke Presiden Joko Widodo. Maksud dari tujuannya tersebut agar menarik konglomerat asing berminat menempatkan uangnya di Indonesia.

"Family office merupakan salah satu upaya menarik kekayaan negara lain untuk pertumbuhan ekonomi lokal," ungkap Luhut di laman Instagram resmi miliknya, Senin, 1 Juli 2024.

Luhut menyebut investor-investor asing yang terlibat dalam proyek family office di Bali ini tak akan dikenakan bunga. Dirinya juga optimis program ini dapat diterapkan di Indonesia.
"Mereka (investor asing) tidak dikenakan pajak, tapi harus investasi, dan (dari) investasi nanti akan kita pajaki," kata Luhut.

Baca juga: Mengenal 9 Naga, Kekayaan dan Sepak Terjangnya di Indonesia

Apa itu family office

Mengutip laman Investopedia, family office merupakan sebuah perusahaan pengelolaan kekayaan pribadi yang khusus melayani individu atau keluarga dengan kekayaan sangat tinggi atau yang disebut HNWI dan UNHWI.

High-Net-Worth Individual (HNWI) merujuk pada seseorang dengan kekayaan bersih setidaknya USD5 juta. Sementara itu, Ultra-High-Net-Worth Individual (UHNWI) merupakan individu dengan kekayaan net minimal USD30 juta.

Family office juga menawarkan beberapa keutamaan di dalamnya, di antaranya dapat mengendalikan proses pengelolaan kekayaan, melindungi privasi dan kerahasiaan anggota keluarga dengan mengerahkan staf yang berdedikasi, atau menjaga kesatuan keluarga dengan menjaga agar anggota keluarga multigenerasi terus terkoneksi. (Syarief Muhammad Syafiq)

(ANN)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai vonis bebas mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin, dalam perkara perdagangan orang (TPPO) atau yang lebih dikenal dengan kasus ‘kerangkeng manusia’, tak memenuhi rasa keadilan korban. Kendati begitu, LPSK tetap menghormati proses hukum dan putusan hakim.

“Putusan tersebut dirasakan belum memenuhi rasa keadilan bagi para korban TPPO yang telah mengalami penderitaan fisik, psikis, dan kerugian ekonomi,” kata Ketua LPSK Brigjen Pol (Purn) Achmadi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/7).

Sebagai langkah dan upaya keadilan, LPSK mendorong Kejaksaan untuk melakukan upaya hukum kasasi. LPSK juga mendorong jaksa agar mengupayakan substansi mengenai permohonan restitusi korban sebagai salah satu materi pokok dalam memori kasasinya.

“Meski putusan tersebut jauh dari harapan korban, LPSK berkeyakinan bahwa Putusan PN Stabat yang membebaskan Terdakwa TRP [Terbit] tidak menyurutkan upaya penegakan hukum dan pemenuhan hak saksi/korban dalam kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan kasus-kasus lainnya yang merendahkan martabat kemanusiaan dalam berbagai bentuknya sebagai pelanggaran hak asasi manusia,” imbuh Achmadi.

LPSK memberikan perlindungan terhadap 14 orang yang terkait kasus ini, mulai dari korban, keluarga korban, hingga saksi. Perlindungan diberikan sejak 2022.

Perlindungan yang diberikan dari perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, fasilitasi restitusi, bantuan medis, bantuan psikologis, bantuan biaya hidup sementara, dan bantuan rehabilitasi psikososial bagi korban.

LPSK juga menghitung restitusi terhadap 12 korban atau ahli waris korban yang mencapai Rp 2.677.873.143,00. Terbit sebelumnya divonis bebas dari dakwaan oleh PN Stabat. Dia terbebas dari tuntutan 14 tahun penjara yang dijatuhkan jaksa.

Dalam kasusnya, Terbit didakwa Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 11 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dia disebut merencanakan atau melakukan permufakatan tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, mengakibatkan orang tereksploitasi.

Perkara ‘kerangkeng manusia Bupati Langkat’ terungkap kala Terbit Rencana Perangin-angin yang juga merupakan politisi Golkar terjerat OTT tahun 2022.

Baleg DPR RI menyetujui RUU Wantimpres dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR. Kesepakatan diambil dalam rapat Panja yang dipimpin Ketua Baleg Supratman Andi Agtas.

Salah satu yang akan berubah, yakni namanya, dari Wantimpres jadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Lalu, apakah nantinya Dewan Pertimbangan Agung dapat diisi oleh para mantan presiden?

"Saya enggak tahu, saya enggak tahu kalau itu. Sekali lagi kalau itu itu tanyakan kepada presiden. Kami tugasnya membuat regulasi. Soal siapa dan kriterianya yang kami tentukan, orangnya siapa, latar belakangnya apa, kami enggak tahu," kata Ketua Baleg, Supratman Andi Agtas kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/7).

Supratman mengatakan, ketua dan anggota DPA nantinya akan ditentukan oleh presiden.

"Jadi semuanya presiden yang tentukan. Ketua itu dari anggota dan ditetapkan oleh presiden," ucapnya.

Lebih jauh, Supratman menjelaskan alasan jumlah DPA tidak dibatasi. Hal itu karena tidak ingin membatasi ruang gerak presiden.

"Semakin banyak orang yang bisa memberi masukan kepada seluruh orang-orang yang punya kapabilitas dan kapasitas itu kan semakin baik buat republik ini, dengan berbagai macam latar belakang entah itu politik, sosial kemasyarakatan, akademisi dan lain lain semuanya," tandas dia.

Tak lama setelah Prabowo Subianto ditetapkan sebagai presiden terpilih muncul wacana untuk membuat satu forum khusus untuk para presiden yang masih hidup. Forum ini sempat disebut bernama President Club atau Klub Presiden.

Nantinya, lewat forum ini, Prabowo akan bertukar pikiran dengan semua Presiden RI yang masih ada. Mereka, yakni Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Jokowi saat sudah tak menjabat pada 20 Oktober 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebiasaan lawan arah yang dilakukan pengendara sepeda motor masih kerap terjadi dan ditemui di jalan raya.

Contoh seperti unggahan video Instagram @memomedsos, Selasa (9/7/2024), terekam motor gede (moge) roda tiga nekat lawan arah dan berpapasan dengan Bus Damri.

Dari rekaman tersebut, moge awalnya tidak mau mengalah dan berhenti di depan Bus Damri tersebut.

Namun, akhirnya pengendara moge mengalah dan kembali ke jalur yang seharusnya dia lewati. Bahkan, terlihat pengendara itu marah kepada sopir Bus Damri.

View this post on Instagram

A post shared by MEMOMEDSOS (@memomedsos)

Menanggapi video tersebut, Agus Sani, Head of Safety Riding Promotion Wahana mengatakan, menurutnya sebagai pengendara kita harus memahami aturan berlalu lintas.

“Paham akan marka yang ada di jalan raya, sehingga tidak menyebabkan kemacetan di jalan,” kata Agus kepada Kompas.com, Selasa (9/7/2024).

Agus mengatakan, sebagai pengendara, jika tahu dirinya salah, maka seharusnya sudah menjadi kewajiban untuk meminta maaf.

“Sebagai pengendara yang beretika ketika menyadari bahwa dirinya salah yang harus dilakukan adalah meminta maaf kepada pengendara lainnya, bukan malah emosi dan tidak mau mengalah,” kata Agus.

Meski begitu, Agus menyarankan, ketika bertemu pengendara yang arogan sebaiknya mengalah saja dan tidak perlu ditanggapi.

“Namun ketika kita yang bertemu dengan pengendara seperti itu memang lebih baik mengalah agar tidak terjadi keributan yang lebih besar, dan efeknya tentu rugi bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya,” kata Agus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan oleh mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny Gerard Plate atau Johnny G Plate dan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Johnny merupakan terdakwa dugaan korupsi proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Tolak kasasi terdakwa dan JPU,” demikian bunyi amar putusan kasasi nomor perkara 3448 K/Pid.Sus/2024 yang diputus, Selasa (9/7/2024) dilansir dari situs MA.

Meskipun ditolak, namun perkara kasasi yang diperiksa dan diadili oleh majelis hakim yang dipimpin hakim Soesilo dengan hakim Sinintha Yuliansih Sibarani dan hakim Yanto ini memperbaiki amar putusan.

Majelis hakim menambah perintah agar satu unit mobil milik Johnny G Plate dirampas untuk negara atas tindakan yang telah dilakukan eks Menkominfo itu.

“Perbaikan sekedar barang bukti berupa satu mobil Landrover Nomor Polisi B 10 HAN dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa,” kata hakim.

Dalam perkara ini, Johnny Plate dihukum 15 tahun penjara berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI pada 12 Februari 2024.

PT DKI Jakarta menguatkan vonis 15 tahun yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Putusan itu dijatuhkan oleh majelis hakim yang dipimpin hakim H. Mulyanto dengan hakim Anthon R. Saragih dan hakim Brhotma Maya Marbun sebagai anggota.

Majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar akan diganti dengan kurungan selama 6 bulan.

Selain menguatkan hukuman badan dan denda, PT DKI menambah jumlah hukuman pembayaran uang pengganti yang harus dibayarkan oleh eks Menkominfo itu.

Johnny G Plate dihukum membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 16.100.000.000 atau Rp 16 miliar dan 10.000 dollar Amerika Serikat (USD) subsider 5 tahun kurungan.

Jumlah uang pembayaran pengganti ini lebih besar daripada putusan PN Tipikor Jakarta yang menghukum Johnny G Plate untuk membayar Rp 15,5 miliar kepada negara.

Eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem itu dinilai terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Johnny bersama sejumlah terdakwa lain dalam perkara ini dinilai terbukti melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri, orang lain, atau korporasi yang merugikan negara Rp 8,032 triliun.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo berhasil mencetak kinerja positif sepanjang tahun ini.

Pada periode Mei 2024, Perusahaan mencatatkan laba bersih sebesar Rp72,41 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 199,21% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Brellian Gema, menegaskan bahwa positifnya kinerja laba perusahaan didukung oleh pencapaian pendapatan premi perusahaan hingga Mei 2024 yang mencapai Rp1,25 triliun atau tumbuh sebesar 56,63% secara tahunan (YoY).

"Ini artinya sejauh ini kinerja Jasindo lebih baik dibandingkan tahun lalu karena adanya bisnis yang tumbuh, penerapan prudent underwriting, dan dukungan dari IFG selaku holding," kata Brellian dalam keterangan persnya, Selasa (9/7).

Brellian optimistis bahwa kinerja Jasindo tahun 2024 akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2023.

"Selain itu, hasil underwriting perusahaan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang naik 106% atau mencapai Rp137,11 miliar," tambahnya.

Sebagai informasi, pertumbuhan pendapatan premi Jasindo melebihi pertumbuhan di industri Asuransi Umum dan Reasuransi.

Berdasarkan siaran Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKP) Otoritas Jasa Keuangan, industri Asuransi Umum dan Reasuransi mencatatkan pertumbuhan pendapatan premi per Mei 2024 sebesar 16,94%.

Sebagai upaya mempertahankan kinerja bisnis yang positif, Jasindo senantiasa memegang teguh nilai-nilai budaya AKHLAK, sehingga Asuransi Jasindo melakukan pengembangan terhadap tata kelola dan manajemen risiko melalui penerapan GRC (Governance, Risk, dan Compliance) agar Perusahaan dapat menjaga Amanah yang dipercayakan oleh setiap tertanggung.

“Penerapan GRC merupakan komponen penting bagi kami dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional perusahaan, agar setiap keputusan yang diambil memenuhi aspek Governance, Risk, dan Compliance,” tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua oknum polisi berpangkat AKBP dan AKP dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri karena diduga melakukan kekerasan verbal terhadap ZY (21), mahasiswi Fakultas Kedokteran Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Surabaya.

“Kami melaporkan dua oknum polisi, yakni AKBP HSH dan AKP DK terkait adanya dugaan tindakan makian dan pencemaran nama baik,” ujar kuasa hukum keluarga korban, Deshandra Yusuf, di Mapolda Metro Jaya, Selasa (9/7/2024).

Yusuf mengatakan, AKBP HSH dan AKP DK merupakan pasangan suami istri.

Keduanya memiliki seorang anak laki-laki yang tengah menimba ilmu di PTN yang sama dengan ZY berkuliah.

Berdasarkan pengakuan ZY, dugaan kekerasan verbal bermula saat dirinya mengerjakan tugas kampus bersama teman-temannya dan anak pasangan polisi tersebut.

Beberapa hari setelahnya, ZY disebut mendapatkan pesan WhatsApp dari AKP DK yang berisi kekerasan verbal.

AKP DK disebut memanggil ZY dengan sebutan lonte.

“Pada tanggal 14 April 2024, tiba-tiba dia (AKP DK) mengirimkan pesan dengan kata-kata yang kurang pantas kepada korban dan orangtuanya. Salah satunya itu tadi ya (lonte),” tutur Yusuf.

Selain diduga memberikan kekerasan secara verbal, AKP DK disebut hendak menyalahgunakan kekuasaannya.

Ia disinyalir berniat menghampiri ZY ke kampus dengan mengenakan seragam lengkap atau atribut kepolisian.

“Sempat membawa embel-embel sebagai penegak hukum (di WhatsApp). Jadi timbul ketakutan dari klien kami (ZY) saat pergi ke kampus,” ucap Yusuf.

Setelah melakukan dugaan kekerasan verbal, lanjut Yusuf, suami AKP DK disebut mendatangi kediaman kliennya.

AKBP HSH disebut marah-marah dan sempat menunjuk-nunjuk orangtua ZY.

“Terlapor (AKBP HSH) mendatangi kediaman klien kami. Saya tidak tahu tujuannya apa, tetapi yang jelas marah-marah dan mengintimidasi,” ungkap Yusuf.

Di lain sisi, Yusuf menerangkan, kliennya sebenarnya enggan melaporkan kasus ini kepada Divisi Propam Polri.

Namun, ketika kliennya mengirimkan surat somasi, orangtua ZY disebut mendapatkan balasan yang kurang mengenakkan.

Maka dari itu, orangtua ZY lalu melaporkan kejadian ini ke Divisi Propam Polri.

“Kami membuat laporan pada 8 Mei 2024 di Divisi Propam Mabes Polri. Laporan dibuat karena klien kami merasa terancam. Tapi, karena pangkatnya perwira menengah, kasus dialihkan ke Mapolda Metro Jaya. Kebetulan salah satu Terlapor berdinas di Polda Metro Jaya,” kata Yusuf.

Kini, Divisi Propam Polda Metro disebut telah meminta keterangan dari Yusuf selaku perwakilan korban.

“Hari ini, kami dimintai klarifikasi oleh Propam Polda Metro terkait kasus ini. Kami ikuti prosesnya dulu dan yang jelas klien kami masih membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya,” imbuh Yusuf.

Dikonfirmasi terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Ary Syam Indradi mengatakan, dirinya belum bisa menjelaskan secara rinci perihal pelaporan itu.

Ia akan berkoordinasi lebih dulu dengan Kabid Propam Polda Metro Jaya.

“Nanti kami cek dulu ya ke Kabid Propam Polda Metro. Mohon tunggu,” tutup Ade Ary.

JAKARTA - Dua perwiraPolri di jajaran Polda Metro Jaya dimutasi menjadi petinggi Polda Banten. Keduanya adalah Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suyudi Ario Seto dan Diresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki.

Suyudi diangkat sebagai Kapolda Banten. Posisi Wakapolda Metro Jaya digantikan Brigjen Pol Djati Wiyoto. Kemudian, Hengki diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolda Banten. Posisi Diresnarkoba Polda Metro Jaya digantikan Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak.

Kebijakan mutasi yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dikeluarkan akhir Juni 2024. Ketentuan mutasi dan rotasi jabatan terbaru berdasarkan 4 Surat Telegram (ST) bernomor ST/1236/VI/KEP./2024, ST/1237/VI/KEP./2024, ST/1238/VI/KEP./2024, dan ST/1239/VI/KEP./2024.

Tercatat 745 personel masuk daftar mutasi dan rotasi yang ditandatangani Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Dedi Prasetyo pada Rabu, 26 Juni 2024.

Profil 2 Perwira di Jajaran Polda Metro Jaya yang Dimutasi ke Polda Banten

1. Brigjen Pol Suyudi Ario Seto

Suyudi yang menjabat Kapolda Banten akan mendapat kenaikan pangkat menjadi Irjen Pol atau jenderal bintang 2. Lulusan Akpol 1994 ini terakhir menjabat Wakapolda Metro Jaya.

Dia pernah menjabat di posisi penting seperti Kanit II Resmob Polda Metro Jaya, Kapolsek Metro Pasar Minggu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kanit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, dan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat.

Dia juga pernah menjadi Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kapolsek Metro Tanah Abang, dan Kapolsek Metro Penjaringan.

Pada tahun 2020, Suyudi dipindah ke Bareskrim Polri lalu menjabat Wadirtipideksus dan Wadirtipidsiber. Dia kemudian menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri.

2. Kombes Pol Hengki

Hengki diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolda Banten. Posisi Diresnarkoba Polda Metro Jaya digantikan Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak.

Dengan menjabat Wakapolda Banten, pangkat Hengki pecah bintang menjadi Brigjen Pol atau jenderal bintang 1.

Hengki pernah bertugas di beberapa posisi seperti Kapolres Metro Bekasi Kota dan Kasubdit I Dittipiter Bareskrim Polri. Pria kelahiran 7 Januari 1971 yang merupakan lulusan Akpol 1995 ini dikenal berpengalaman dalam bidang reserse.

Jabatan lain yang pernah diemban Hengki yakni Kasubdit II Ditreskrimum Polda Banten, Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Banten, Kapolres Lampung Selatan, dan Wadireskrimsus Polda Sumbar tahun 2015.

Kemudian, Hengki menjabat Kapolres Barelang tahun 2017, Kabidkum Polda Metro Jaya tahun 2021, serta Analis Kebijakan Madya Bidang Hukum Divkum Polri.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan melakukan relaksasi terhadap kebijakan automatic adjustment atau blokir anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) pada semester II/2024.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa relaksasi kebijakan tersebut akan dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan kondisi keuangan negara hingga akhir tahun.

“Relaksasi tetap dilakukan secara selektif dan tentu melihat kondisi keuangan negara, dan saya rasa ini sesuai dengan apa yang selama ini memang menjadi pegangan bagi kami bendahara negara mengelola keuangan negara,” katanya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (9/7/2024).

Sebagaimana diketahui, pada tahun ini, Kementerian Keuangan kembali menerapkan kebijakan automatic sebesar Rp50,14 triliun atau 5% dari total anggaran K/L di APBN 2024.

Kebijakan ini dilakukan karena pemerintah memandang diperlukannya dana cadangan untuk mengantisipasi gejolak yang dikhawatirkan dapat mengganggu perekonomian.

Sri Mulyani menegaskan ada hal yang mendesak bagi K/L dalam rangka untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas nasional atau penting dan mendesak.

“Tadi disebutkan harus selektif dan sesuai kondisi keuangan negara, berarti nanti kita lihat, tidak akan mempengaruhi keseluruhan outlook dari defisit,” imbuhnya.

Untuk diketahui, kebijakan automatic adjustment 2024 tertuang dalam Surat Menteri Keuangan nomor S-1082/MK.02/2023 tertanggal 29 Desember 2023.

Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan blokir, yaitu belanja barang yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda, diutamakan berasal dari 10 akun belanja barang, yaitu honor, perjalanan dinas, paket meeting, belanja barang operasional lainnya, dan belanja barang non operasional lainnya.

Selanjutnya, belanja modal yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda serta kegiatan yang saat ini diblokir (catatan halaman IV A DIPA) dan diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir Semester I/2024.

Sementara itu, anggaran yang dikecualikan dari kebijakan ini seperti belanja bantuan sosial yang meliputi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan, dan Kartu Sembako.

Belanja terkait tahapan Pemilu 2024, IKN, pembayaran Kontrak Tahun Jamak, dan pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment/AP) juga dikecualikan dari kebijakan ini.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Layanan keimigrasian di bandar udara di seluruh Indonesia mengalami kelumpuhan total selama berhari-hari, hal ini termasuk sistem autogate, aplikasi pengajuan visa dan izin tinggal, sistem Cekal Online, dan layanan M-Paspor.

Gangguan layanan keimigrasian ini berlangsung tepatnya sejak Kamis (20/6/2024) hingga Senin (24/6/2024). Sepanjang hampir 5 hari, pemeriksaan imigrasi harus dilakukan secara manual. Hal ini pun membuat antrean imigrasi membludak, terutama di titik pemeriksaan primer, seperti di Bandara Soekarno-Hatta.

Pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan bahwa sumber serangan berasal dari ransomwarebraincipher yang merupakan varian terbaru dari ransomware LockBit 3.0 yang tergolong ransomware canggih dengan kemampuan untuk mengunci sistem dan mengenkripsi data sehingga berpotensi dimanfaatkan penjahat siber untuk memeras korban.

Dalam kasus ini, penyerang siber menuntut sejumlah besar uang untuk memulihkan akses ke sistem yang terkena dampak.

Dampak krisis pada layanan seperti imigrasi sangat besar, karena layanan ini merupakan tulang punggung bagi operasi pemerintahan dan mobilitas warga negara. Data Center yang diserang sendiri merupakan Pusat Data Nasional Sementara yang digunakan sambil menunggu Pusat Data Nasional permanen yang masih dalam proses pembangunan.

Peran Keamanan Siber dalam Melindungi Infrastruktur Nasional

Keamanan siber memainkan peran vital dalam melindungi infrastruktur nasional dari ancaman yang semakin canggih. Dalam menghadapi insiden ini, Grant Thornton Indonesia menekankan pentingnya kerja sama yang erat antara sektor publik dan swasta dalam meningkatkan sistem keamanan siber.

Goutama Bachtiar, IT Advisory Director Grant Thornton Indonesia mengatakan, “Serangan siber yang melumpuhkan layanan imigrasi ini adalah pengingat serius bahwa infrastruktur cadangan termasuk data cadangan menjadi sangat relevan. This is a huge and final wake-up call. Di tataran praktis, pelaksanaan pencadangan data secara berkala dan berkesinambungan bukan hanya perlu dilakukan tapi juga diawasi, dikendalikan dan dipastikan keberhasilan pelaksanaannya. Data resiliency selain ketersediaan data perlu menjadi fokus utama kedepannya dengan semakin maraknya serangan/ancaman menggunakan teknik ransomware. Kita harus memastikan sistem dan data kita tidak hanya pulih dari insiden, tetapi juga lebih kuat dan juga berdaya tahan di masa depan.”

Goutama menambahkan, “Investasi dalam teknologi keamanan siber harus menjadi prioritas utama. Namun, lebih dari itu, kita perlu membangun budaya keamanan siber yang mencakup semua level organisasi, dari karyawan hingga eksekutif. Kesadaran dan pendidikan tentang ancaman siber sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman.”

Selain itu, serangan siber ini juga menggarisbawahi pentingnya penilaian risiko secara berkala dan pembaruan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) untuk mengidentifikasi dan menutupi celah keamanan sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Evaluasi terus menerus dan pembaruan sistem keamanan dan juga proses serta SDM sangat penting untuk menjaga ketahanan terhadap ancaman yang selalu berkembang,” tambah Goutama.

Grant Thornton Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan entitas pemerintah dan swasta guna memberikan solusi keamanan siber yang terintegrasi dan menyeluruh.

“Kami siap memberikan dukungan teknis dan strategis untuk membantu organisasi mengatasi tantangan keamanan siber yang kompleks. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi semua,” tutup Goutama.

Pelatih marching band SMPN 1 Semarang mangkir dari panggilan polisi dalam kasus piagam palsu untuk PPDB 2024 Jawa Tengah. Total sudah tujuh orang saksi yang diperiksa.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, Kompol Andhika Dharma Sena, mengatakan tujuh saksi itu berasal dari pihak sekolah yang mengikuti perlombaan dan pihak komite sekolah.

"Kami sudah melakukan pemeriksaan sebanyak tujuh saksi, salah satu pelatih inisial S ini masih belum bisa kita mintai keterangan dikarenakan yang bersangkutan belum hadir dalam keterangan di Sat Reskrim," ujar Andika, Selasa (9/7).

Dia menjelaskan, kasus ini dilaporkan oleh seorang calon wali murid SMAN 3 Semarang. Ia merasa anaknya tak bisa masuk ke SMA tersebut karena ada calon siswa yang menggunakan piagam palsu untuk jalur prestasi.

"Seharusnya mencantumkan juara 3 dalam perlombaan. Namun yang diterima untuk pendaftaran PPDB di sejumlah sekolah di Semarang mencantumkan juara 1. Skornya 3 untuk piagam," jelas dia.

Pihaknya juga masih menyelidiki apakah piagam tersebut digunakan untuk mendaftar di sekolah-sekolah lain. Untuk itu, ke depan pihaknya berencana meminta keterangan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Jawa Tengah, panitia PPDB dan juga para wali murid.

"Sementara yang kami dapatkan ada copy dari piagam yang diduga palsu maupun yang asli. Nah, kita lihat nanti apakah pelatih ini berbuat sendiri atau ada dibantu dengan yang lain," kata Andika.

Bila sudah ada tersangka, polisi akan menjerat dengan pasal terkait surat palsu.

"Saat ini ditangani oleh tim gabungan dari unit tipikor dan juga dari unit pidum. Untuk pasal sendiri yang kami sangkakan di sini adalah Pasal 263 ayat 1 yaitu yang membuat Surat palsu tersebut dan Pasal 263 ayat 2 yang menggunakan surat palsu tersebut," kata Andika.