Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Wapres Ma'ruf Amin, mengungkapkan Pemerintah Indonesia berhasil membangun 43 bendungan dalam kurun 10 tahun terakhir atau tepatnya selama 2 periode masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ma’ruf menjelaskan, keberadaan infrastruktur air diperlukan untuk menjaga ketahanan pangan hingga ketahanan energi nasional. Hal tersebut disampaikan Wapres saat meresmikan Bendungan Cipanas di Sumedang, Jawa Barat, Selasa (9/7/2024).

“Pembangunan infrastruktur seperti bendungan sangat penting demi memaksimalkan pengelolaan air. Dalam 10 tahun terakhir, sudah dibangun 43 bendungan,” kata Ma'ruf dikutip dari YouTube Setwapres, Selasa (9/7/2024).

Adapun, 43 bendungan yang berhasil dibangun tersebut berdampak positif pada lebih dari 1 juta hektare jaringan irigasi di Indonesia.

Bendungan Cipanas yang masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) ini juga diklaim sebagai salah satu bentuk Upaya pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan air.

Ma’ruf Amin menyebut, Bendungan Cipanas menyediakan berbagai fungsi pemenuhan kebutuhan masyarakat, mulai dari sumber irigasi pertanian, sumber air baku, pengendali banjir hingga pembangkit listrik.

“Selain itu, bendungan ini akan meningkatkan intensitas tanam di daerah ini dan tidak lupa bendungan ini berpotensi dijadikan area wisata baru,” pungkasnya.

Sebagai informasi, total nilai konstruksi Bendungan Cipanas mencapai Rp2,03 triliun. Bendungan ini dikerjakan selama 7 tahun sejak 2016 hingga 2023 oleh kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya - PT Jaya Konstruksi (KSO) yang fokus pada pembangunan tubuh bendungan dan PT Brantas Abipraya (Persero) untuk pembangunan infrastruktur pendukung.

Bendungan ini memiliki kapasitas mencapai 250,81 juta meter kubik (m3) yang dapat dimanfaatkan untuk tampungan air guna mendukung irigasi pertanian dan sumber air baku di kawasan segitiga Cirebon-Patimban-Kertajati (Rebana) yang berada di Kabupaten Indramayu dan Sumedang.

Bendungan ini juga telah didesain untuk memasok air bersih untuk kawasan industri di Kabupaten Sumedang sebesar 650 liter/detik dan kebutuhan air minum masyarakat di Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu sebesar 200 liter/detik.

Secara teknis, Bendungan Cipanas dibangun setinggi 71,60 meter dengan tipe urugan inti tegak. Bendungan ini memiliki luas genangan 1.315,95 hektare yang juga dapat dimanfaatkan sebagai tampungan air pengendali banjir untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya karena mampu mengurangi debit banjir sebesar 487,75 m3/detik, serta potensi sebagai sumber pembangkit listrik sebesar 3 MW.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Wapres Ma'ruf Amin, mengungkapkan Pemerintah Indonesia berhasil membangun 43 bendungan dalam kurun 10 tahun terakhir atau tepatnya selama 2 periode masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ma’ruf menjelaskan, keberadaan infrastruktur air diperlukan untuk menjaga ketahanan pangan hingga ketahanan energi nasional. Hal tersebut disampaikan Wapres saat meresmikan Bendungan Cipanas di Sumedang, Jawa Barat, Selasa (9/7/2024).

“Pembangunan infrastruktur seperti bendungan sangat penting demi memaksimalkan pengelolaan air. Dalam 10 tahun terakhir, sudah dibangun 43 bendungan,” kata Ma'ruf dikutip dari YouTube Setwapres, Selasa (9/7/2024).

Adapun, 43 bendungan yang berhasil dibangun tersebut berdampak positif pada lebih dari 1 juta hektare jaringan irigasi di Indonesia.

Bendungan Cipanas yang masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) ini juga diklaim sebagai salah satu bentuk Upaya pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan air.

Ma’ruf Amin menyebut, Bendungan Cipanas menyediakan berbagai fungsi pemenuhan kebutuhan masyarakat, mulai dari sumber irigasi pertanian, sumber air baku, pengendali banjir hingga pembangkit listrik.

“Selain itu, bendungan ini akan meningkatkan intensitas tanam di daerah ini dan tidak lupa bendungan ini berpotensi dijadikan area wisata baru,” pungkasnya.

Sebagai informasi, total nilai konstruksi Bendungan Cipanas mencapai Rp2,03 triliun. Bendungan ini dikerjakan selama 7 tahun sejak 2016 hingga 2023 oleh kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya - PT Jaya Konstruksi (KSO) yang fokus pada pembangunan tubuh bendungan dan PT Brantas Abipraya (Persero) untuk pembangunan infrastruktur pendukung.

Bendungan ini memiliki kapasitas mencapai 250,81 juta meter kubik (m3) yang dapat dimanfaatkan untuk tampungan air guna mendukung irigasi pertanian dan sumber air baku di kawasan segitiga Cirebon-Patimban-Kertajati (Rebana) yang berada di Kabupaten Indramayu dan Sumedang.

Bendungan ini juga telah didesain untuk memasok air bersih untuk kawasan industri di Kabupaten Sumedang sebesar 650 liter/detik dan kebutuhan air minum masyarakat di Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu sebesar 200 liter/detik.

Secara teknis, Bendungan Cipanas dibangun setinggi 71,60 meter dengan tipe urugan inti tegak. Bendungan ini memiliki luas genangan 1.315,95 hektare yang juga dapat dimanfaatkan sebagai tampungan air pengendali banjir untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya karena mampu mengurangi debit banjir sebesar 487,75 m3/detik, serta potensi sebagai sumber pembangkit listrik sebesar 3 MW.

Gagal bayar utang di platform pinjol resmi akan mempersulit pengguna mengajukan Kredit Perumahan Rakyat alias KPR maupun Kredit Kendaraan Bermotor atau KKB. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sudah memberlakukan aturan terkait pusat data fintech lending alias pusdafil 2.0.

Aturan yang dimaksud yakni Surat Edaran OJK atau SEOJK Nomor 1 tahun 2024. Dengan adanya aturan ini, data industri pinjaman online alias pinjol masuk Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK.

SLIK merupakan sistem informasi yang pengelolaannya di bawah tanggung jawab OJK yang bertujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan. Salah satunya berupa penyediaan informasi debitur atau iDeb.

Sementara itu, Pusdafil adalah sistem yang memuat data peminjam di startup pinjaman online atau pinjol anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Informasi di dalamnya termasuk nasabah yang rajin membayar utang tepat waktu, dan yang menunggak.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya alias PVML Agusman menjelaskan, SEOJK 1/2024 mengatur tata cara dan mekanisme penyampaian data transaksi pendanaan dan pelaporan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

“Field data yang diminta telah disesuaikan dengan data yang tersedia di SLIK, sehingga diharapkan menjadi salah satu langkah awal untuk mempersiapkan Penyelenggara LPBBTI untuk menjadi pelapor SLIK,” kata Agusman dalam keterangan kepada media, Senin malam (8/7).

Pengajuan KPR bisa ditolak jika riwayat kredit di SLIK diberi label merah atau tidak baik. SLIK menjadi salah satu tolok ukur bagi perbankan untuk melihat karakteristik nasabah yang akan mengajukan kredit rumah.

Ketentuan teknis mengenai pemutihan data pada SLIK mengikuti ketentuan SLIK yang berlaku, yaitu dalam hal debitur telah melunasi seluruh utangnya, maka data debitur dalam SLIK dapat dikinikan.

Sebelumnya, Agusman menyampaikan pengembangan Pusdafil 2.0 diharapkan bisa mendukung penguatan implementasi ketentuan maksimum dua atau tiga platform dan repayment capacity 30%.

Aturan terkait jumlah platform pinjaman dan kemampuan membayar kembali itu diatur dalam SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LPBBTI.

Selain membatasi jumlah platform yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan pinjaman, pusdafil akan menghitung kemampuan membayar kembali (repayment capacity) calon peminjam.

Tahun lalu, Agusman menyampaikan bahwa penyelenggara pinjol wajib menganalisis permohonan utang guna mengukur kemampuan peminjam untuk membayar kembali dari peminjam. Salah satu caranya yakni memverifikasi keaslian dokumen yang disampaikan oleh calon peminjam sesuai prosedur operasional standar.

Penyedia pinjaman juga perlu mengklarifikasi dan konfirmasi peminjam baik melalui tatap muka secara langsung maupun elektronik. Selain itu, melakukan pengolahan data dari pihak lain yang relevan dengan kebutuhan penilaian, jika diperlukan.

Penilaian terhadap kemampuan membayar kembali calon peminjam dilakukan dengan menelaah perbandingan jumlah pembayaran pokok dan bunga. OJK membatasi perbandingannya 50% pada 2024, 40% pada 2025, dan 30% pada 2026.

Analisis itu bertujuan mencegah praktik pemberian dana secara berlebihan kepada peminjam. Aturan ini diharapkan bisa menyaring calon peminjam yang tidak memiliki kemampuan membayar.

JAKARTA, KOMPAS.com -PLN Indonesia Power (PLN IP) bakal mengembangkan pembangkit listrik berbasis hidrogen. Rencananya, pembangkit energi baru terbarukan (EBT) ini memiliki kapasitas 41 gigawatt (GW).

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, langkah ini merupakan terobosan yang dilakukan perusahaan dalam melaksanakan transisi energi untuk mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060.

"Pengembangan hidrogen merupakan salah satu roadmap yang dimiliki PLN untuk mencapai target NDC atau national determined contribution di 2030 dan net zero emission di 2060," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (9/7/2024).

Menurut Edwin, hidrogen merupakan salah satu solusi untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan kendaraan bermotor, sebab energi tersebut tidak menghasilkan zat sisa pembakaran atau emisi karbon.

Sistem hidrogen sendiri sebenarnya sudah lama digunakan pada pembangkit listrik untuk mendinginkan generator.

Maka rencananya pada 2023-2030, PLN Indonesia Power melakukan pengembangan energi hidrogen dan amonia sebagai turunan dari hidrogen, pada pembangkit listrik sebagai bahan bakar pengganti energi fosil.

"Tentu ini akan banyak memberikan banyak manfaat, karena zero carbon dan penghematan biayanya sangat tinggi. Jadi inilah yang terjadi jika kita menggunakan hidrogen," kata Edwin.

PLN Indonesia Power telah menyediakan infrastruktur hidrogen dari hulu hingga hilir.

Pada sisi hulu, perusahaan telah menjadikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang resmi menjadi penghasil hidrogen hijau (green hydrogen) berbasis panas bumi pertama di Asia Tenggara.

Selain itu, PLN Indonesia Power juga akan mengembangkan PLTP lain sebagai produsen hidrogen, yaitu PLTP Gunung Salak, Ulubelu, Darajat, Lahendong dan Ulumbu.

"PLN Indonesia Power akan menunjukkan komitmen kepada dunia, bahwa kami menggunakan hidrogen untuk menghasilkan energi yang ramah lingkungan," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Anant Ambani, Anak orang terkaya di Asia, Mukesh Ambani, sempat menjadi sorotan karena sempat menurunkan berat badan sebanyak 108 kilogram hanya dalam 18 bulan.

Saat ini, keluarga Ambani sedang sibuk mempersiapkan pernikahan akbar Anant Ambani dan Radhika Merchant yang dijadwalkan pada 12 Juli 2024, yang sudah tiga kali menggelar perayaan pre-wedding yang dihadiri selebriti dunia mulai dari Rihanna sampai Justin Bieber

Sebelumnya, ibunya, Nita Ambani, pernah mengungkapkan dalam sebuah wawancara, bahwa sejak kecil Anant sempat sangat menderita karena asma, sehingga dia harus diberikan banyak steroid.

Berkat cara pengobatan tersebut, berat badan Anant melonjak banyak dan pernah memiliki berat badan obesitas sampai dengan 208 kilogram.

Dengan banyaknya risiko kesehatan pada badan yang obesitas, Nita dan Anant pergi ke rumah sakit anak obesitas di Los Angeles untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut.

Beruntung, upayanya untuk keluar dari kondisi obesitas berhasil. Pada 2016, berat badan Anant turun 108 kilogram dalam waktu kurang dari 18 bulan.

Dalam keberhasilannya menurunkan begitu banyak berat badan, ada upaya besar di mana Anant Ambani mempertahankan rutinitas olahraga harian yang intensif, meluangkan waktu lima hingga enam jam sehari untuk kebugaran.

Rutinitasnya dimulai dengan berjalan kaki sejauh 21 kilometer, yang menjadi landasan bagi ketahanan kardiovaskular. Olahraga tersebut kemudian dilengkapi dengan yoga, untuk meningkatkan fleksibilitas dan fokus mental.

Selanjutnya, Anant juga melakukan latihan beban bertujuan untuk membangun kekuatan otot, dan melakukan latihan fungsional untuk memastikan kebugaran secara keseluruhan melalui gerakan dinamis.

Tak ketinggalan, Anant juga melakukan latihan kardio intensitas tinggi untuk meningkatkan stamina dan pembakaran kalori.

Dedikasi Anant terhadap rutinitas yang komprehensif tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik tetapi juga menggarisbawahi komitmennya terhadap kesejahteraan jasmani, memadukan daya tahan, kekuatan, fleksibilitas, dan kebugaran kardiovaskular ke dalam gaya hidup sehari-harinya.

Mengenai pola makannya, Anant Ambani mengadopsi pendekatan disiplin yang bertujuan menurunkan berat badan dan kesehatan secara keseluruhan, dengan fokus pada makanan tanpa gula, tinggi protein, dan rendah karbohidrat dengan kandungan lemak rendah.

Anant mengonsumsi antara 1200-1400 kalori setiap hari, makanannya terdiri dari sayuran hijau segar, kacang-kacangan, kecambah, kacang-kacangan, dan produk susu seperti paneer dan susu.

Dengan menghilangkan junk food sepenuhnya, dia memprioritaskan pilihan bergizi yang mendukung tujuan kebugarannya.

Pendekatan pola makan yang bersih ini juga tidak hanya membantu menurunkan berat badan berlebih tetapi juga meningkatkan tingkat energi yang berkelanjutan dan meningkatkan asupan nutrisi, yang mencerminkan komitmennya untuk mempertahankan gaya hidup yang seimbang dan sehat.

Program penurunan berat badannya juga dipantau oleh pelatih kebugaran, Vinod Channa, yang bisa membuatnya tetap turun berat badan secara alami tanpa mengganggu pengobatan.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana mengeluarkan peraturan terkait pemberian label menggunakan warna (color guide) terhadap minuman kemasan berpemanis.

Melihat hal ini, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansya mengatakan, niat pemerintah dengan memberikan label warna, tentunya demi mengedukasi masyarakat mana yang memiliki kadar gula tinggi, menengah dan rendah.

Namun, kata dia, perlu juga dilihat dampak terhadap industri minuman berpemanis dan potensi lainnya yang timbul dari wacana kebijakan tersebut.

“Persoalannya ketika ini dikeluarkan berdampak pada harga ngga, kalau ada label itu nanti nambah harga artinya merugikan konsumen,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (9/7).

Trubus mengungkapkan, perlu pengawasan yang ketat mengenai label tersebut agar sesuai dengan apa yang terkandung di dalam minuman kemasan tersebut. Artinya, jangan sampai terjadi kecurangan.

Selain itu, Trubus menuturkan, adanya label warna pada minuman kemasan itu bakal meningkatkan biaya produksi. Tentunya hal ini juga akan meningkatkan harga jual produk minuman tersebut.

“Dengan adanya label ini bukan hanya membebani produsen juga tapi juga memperlebar banyaknya produk minuman ilegal. Kalau (peraturan) itu bisa menjamin ya nggak masalah,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pemberian label warna pada minuman berpemanis.

“Kita sudah meeting dengan BPOM, BPOM sudah siap aturannya kayak di Singapura merah, kuning, hijau itu (label) gede nulisnya. Cuma memang kita nunggu RPP-nya,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (8/7).

Budi tak menampik, selama ini penulisan kandungan gula yang tertera pada kemasan minuman tampak kecil sehingga sulit dibaca. Selain itu, yang kerap terlewat oleh pemahaman publik bahwa kandungan gula yang dituliskan pada kemasan merupakan takaran per saji (per serving).

Dia mencontohkan, pada minuman kemasan berpemanis berukuran 250 ml, satu takaran saji berarti 50 ml, artinya terdapat lima kali sajian dalam satu botol minuman. Kemudian, setiap satu takaran saji tersebut mengandung gula sebesar 20 mg, artinya untuk lima kali sajian atau satu botol minuman mengandung gula hingga 100 mg.

“Jadi nanti biar nggak susah bacanya nanti kita pasang color guide, dan color guide itu ada ukurannya jadi berapa besar (kandungan gula) dari brand mereka,” tandasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Informasi seputar gaji calon pegawai negeri sipil (CPNS), pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) terbaru mungkin diperlukan bagi sebagian masyarakat. Pasalnya, pemerintah mengumumkan rencana pembukaan seleksi 1.289.824 formasi calon aparatur sipil negara (CASN) pada 2024.

“Untuk pelaksanaan seleksi CASN 2024, rencananya akan diselenggarakan pada Juni atau Juli setelah instansi menerima Surat Keputusan (SK) Menpan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) terkait penetapan kebutuhan ASN,” kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 3 Mei 2024.

Daftar Gaji PNS 2024

Pemberiangaji pokok bagi PNSdiatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Besaran gaji pokoknya dibedakan atas golongan dan masa kerja golongan (MKG) selama 0-32 tahun.

PP Nomor 5 Tahun 2024 tersebut mengatur kenaikan gaji PNS yang mengalami kenaikan sebesar 8 persen pada 2024 sebagaimana diumumkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Rabu, 16 Agustus 2023 lalu. Berikut rinciannya:

Golongan I

- Golongan Ia: Rp 1.685.700 - Rp 2.522.600.

- Golongan Ib: Rp 1.840.800 - Rp 2.670.700.

- Golongan Ic: Rp 1.918.700 - Rp 2.783.700.

- Golongan Id: Rp 1.999.900 - Rp 2.901.400.

Golongan II

- Golongan IIa: Rp 2.184.000 - Rp 3.643.400.

- Golongan IIb: Rp 2.385.000 - Rp 3.797.500.

- Golongan IIc: Rp 2.485.900 - Rp 3.958.200.

- Golongan IId: Rp 2.591.100 - Rp 4.125.600.

Golongan III

- Golongan IIIa: Rp 2.785.700 - Rp 4.575.200.

- Golongan IIIb: Rp 2.903.600 - Rp 4.768.800.

- Golongan IIIc: Rp 3.026.400 - Rp 4.970.500.

- Golongan IIId: Rp 3.154.400 - Rp 5.180.700.

Golongan IV

- Golongan IVa: Rp 3.287.800 - Rp 5.399.900.

- Golongan IVb: Rp 3.426.900 - Rp 5.628.300.

- Golongan IVc: Rp 3.571.900 - Rp 5.866.400.

- Golongan IVd: Rp 3.723.000 - Rp 6.114.500.

- Golongan IVe: Rp 3.880.400 - Rp 6.373.200.

Daftar Gaji CPNS 2024

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Kepala (Perka) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9 Tahun 2011 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP Nomor 25 Tahun 2010 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP Nomor 11 Tahun 2011, gaji pokok CPNS adalah 80 persen dari gaji pokok baru dengan masa kerja golongan yang dimiliki CPNS yang bersangkutan.

Kemudian, berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, CPNS wajib menjalani masa percobaan selama satu tahun sebelum diangkat menjadi PNS.

Dengan demikian, gaji pokok CPNS berada di level MKG 0-2 tahun yang besarannya didasarkan pada PP Nomor 5 Tahun 2024.

Berikut rincian gaji pokokCPNSsebesar 80 persen dari gaji pokok PNS berdasarkan golongannya untuk MKG 0-3 tahun:

Golongan I

- Golongan Ia: Rp 1.348.560 - Rp 1.391.040.

- Golongan Ib: Rp 1.472.640 - Rp 1.519.040.

- Golongan Ic: Rp 1.534.960 - Rp 1.534.960.

- Golongan Id: Rp 1.599.920 - Rp 1.650.320.

Golongan II

- Golongan IIa: Rp 1.747.200 - Rp 1.830.560.

- Golongan IIb: Rp 1.908.000.

- Golongan IIc: Rp 1.988.720.

- Golongan IId: Rp 2.072.880.

Golongan III

- Golongan IIIa: Rp 2.228.560 - Rp 2.298.800.

- Golongan IIIb: Rp 2.322.880 - Rp 2.396.000.

- Golongan IIIc: Rp 2.421.120 - Rp 2.497.360.

- Golongan IIId: Rp 2.523.520 - Rp 2.602.960.

Golongan IV

- Golongan IVa: Rp 2.630.240 - Rp 2.713.120.

- Golongan IVb: Rp 2.741.520 - Rp 2.827.840.

- Golongan IVc: Rp 2.857.520 - Rp 2.947.520.

- Golongan IVd: Rp 2.978.400 - Rp 3.072.160.

- Golongan IVe: Rp 3.104.320 - Rp 3.202.160.

Daftar Gaji PPPK 2024

Selain PNS, gaji PPPK juga mengalami kenaikan sebesar 8 persen sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Besaran gaji pokoknya dibedakan atas golongan dan MKG selama 0-32 tahun.

Berikut rincian gaji PPPK pada 2024:

- Golongan I: Rp 1.938.500 - Rp 2.900.900

- Golongan II: Rp 2.116.900 - Rp 3.071.200.

- Golongan III: Rp 2.206.500 - Rp 3.201.200.

- Golongan IV: Rp 2.299.800 - Rp 3.336.600.

- Golongan V: Rp 2.511.500 - Rp 4.189.900.

- Golongan VI: Rp 2.742.800 - Rp 4.367.100.

- Golongan VII: Rp 2.858.800 - Rp 4.551.800.

- Golongan VIII: Rp 2.979.700 - Rp 4.744.400.

- Golongan IX: Rp 3.203.600 - Rp 5.261.500.

- Golongan X: Rp 3.339.100 - Rp 5.484.000.

- Golongan XI: Rp 3.480.300 - Rp 5.716.000.

- Golongan XII: Rp 3.627.500 - Rp 5.957.800.

- Golongan XIII: Rp 3.781.000 - Rp 6.209.800.

- Golongan XIV: Rp 3.940.900 - Rp 6.472.500.

- Golongan XV: Rp 4.107.600 - Rp 6.746.200.

- Golongan XVI: Rp 4.281.400 - Rp 7.031.600.

- Golongan XVII: Rp 4.462.500 - Rp 7.329.000.

MELYNDA DWI PUSPITA

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sebagai penyedia solusi interior di Indonesia, TACO secara khusus memiliki perhatian terhadap kontribusinya pada lingkungan dan masyarakat.

Perhatian tersebut diwujudkan dalam program-program yang diinisiasi TACO sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam meningkatkan dan memperluas dampak positifnya melalui program tanggung jawab sosial (CSR). Pada program-programnya, TACO memiliki strategi dan kebijakan berkelanjutan yang selaras dengan ISO 26000 SR, yang menjadi standar global pada pelaksanaan CSR.

Anastasia Tirtabudi, Vice President Brand Marketing & Corp. Communication TACO menjelaskan bahwa langkah-langkah yang diambil TACO pada penerapan strategi dan kebijakan yang berkelanjutan tak lepas dari komitmen perusahaan untuk mewujudkanya dengan mendiversifikasi program-programnya yang melibatkan para pemangku kepentingan.

“Kami dengan bangga mengumumkan bahwa atas upaya kami terhadap program-program tanggung jawab sosial yang sudah berjalan, TACO kembali meraih TOP CSR Award 2024 yang menjadi salah satu penghargaan bergengsi dari majalah Top Business,” jelas Anastasia.

Penerimaan penghargaan TOP CSR Award ini merupakan tahun ke-3 (Tiga) bagi TACO dimana hal ini membuktikan komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan. Pada proses penjuriannya, TACO juga menguraikan beragam program CSR yang termasuk di dalam empat pilar, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, dan UMKM.

Pada bidang pendidikan, TACO kerap menyelenggarakan program pembelajaran gratis seperti memberikan edukasi terkait produk, mengadakan kunjungan ke universitas di jurusan yang relevan, termasuk bekerja sama dengan SBM ITB untuk menawarkan program pembelajaran gratis dan magang bagi lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat di Indonesia. Sedangkan pada aspek Kesehatan, TACO menginisiasikan program penyediaan makan siang sehat bagi karyawan dan program olahraga yang juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Bergerak pada industri manufaktur, TACO melihat bahwa lingkungan menjadi aspek yang penting pada perjalanan bisnisnya, sehingga pemanfaatan limbah produk menjadi bahan bakar turut dilakukan. Lebih jauh, Mitra TACO, yang menjadi program pengembangan UMKM, menjadi bagian dalam program CSR pada aspek UMKM untuk meningkatkan daya saing UMKM bidang furnitur dan jasa interior. Program Mitra TACO kini sudah tersebar di lebih dari 100 kota besar,

Lebih dari 8.000 Mitra TACO telah bergabung untuk mengikuti pelatihan pengembangan keterampilan dan pengetahuan bisnis yang difasilitasi TACO.

“Kami terus berupaya untuk secara konsisten melaksanakan program-program CSR yang sudah berjalan sekaligus mengembangkan program-program mendatang untuk mempertegas komitmen kami terhadap strategi dan kebijakan yang berkelanjutan,” jelas Anastasia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi menangkap perampok berinisial R, yang merampas ponsel milik wanita berinisial ET (24), di warteg Jalan Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

"Benar, satu orang (eksekutor) sudah kami tangkap kemarin," ucap Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M Syahduddi saat dikonfirmasi, Selasa (9/7/2024).

Dikonfirmasi terpisah Kapolsek Grogol Petamburan Kompol Muharam Wibisono menyebut, R ditangkap di kawasan Kuningan, Jawa Barat.

"Ditangkap di kawasan Kuningan," kata Wibisono.

Ia menambahkan, polisi masih memburu satu orang pelaku lainnya.

"Satu orang masih kami buru, untuk detailnya nanti akan kami update lagi," tutur dia.

Diberitakan sebelumnya, ET menjadi korban perampokan bersajam saat makan di warteg Jalan Jelambar Baru Raya, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin (10/6/2024) sekitar pukul 04.30 WIB.

Dalam insiden tersebut, perampok merampas satu unit ponsel miliknya bermerek Vivo.

Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Muhammad Aprino Tamara menjelaskan, korban kerap datang ke warteg tersebut. ET dan kekasihnya setiap hari bermain gim di warteg dari tengah malam hingga pagi.

Saat perampokan terjadi, ET juga sedang bersama kekasihnya di tempat kejadian perkara (TKP).

"Setiap hari main gim, sekitar pukul 01.00 WIB sampai subuh," jelas Aprino.

BPS mencatat impor sebesar 100 juta dolar AS, namun ketika data negara pengekspor bisa mencapai 300 juta dolar AS

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sepakat membentuk satuan tugas (satgas) guna mengatasi dan mengusut adanya perbedaan data barang impor.

Mendag, saat konferensi pers di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa rencana pembentukan satgas tersebut karena pihaknya menemukan adanya temuan perbedaan data yang cukup besar antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan negara pengekspor.

"Nah, inilah rupanya yang kita ingin cari, di mana salahnya. Oleh karena itu, kami sudah sepakat akan bikin satgas, Kadin sama Kementerian Perdagangan nanti tentu dengan siapa lagi, kita akan rumus bareng-bareng," kata Zulkifli.

Mendag Zulkifli melakukan pertemuan bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid guna mengatasi dugaan perbedaan data impor antara yang dimiliki BPS dan negara pengekspor.

"Kami, Pak Arsjad (Ketua Umum Kadin) dari berbagai diskusi, ketemu lah ada persamaan yang kita temukan, itu apa? Data, data impor kita, kalau dari luar dengan data kita yang ada di dalam negeri ini bedanya jauh, jomplang," tutur Mendag.

Mendag mengibaratkan perbedaan data, misalnya BPS mencatat impor sebesar 100 juta dolar AS, namun ketika data negara pengekspor bisa mencapai 300 juta dolar AS.

Dia menyebutkan beberapa komoditas yang mencuat dari perbedaan data tersebut di antaranya alas kaki dan pakaian jadi.

Oleh karena itu, Kemendag dan Kadin sepakat akan membentuk satgas untuk melihat di mana perbedaan data yang begitu besar.

"Karena begini, asosiasi juga beda-beda, kalau Apindo beda, kalau Hippindo lain lagi (datanya), beda sektor kan. Yang pedagang pakaian maunya begini, yang tekstil mungkin maunya lain lagi," tutur Mendag.

Satgas yang bakal dibentuk juga akan melakukan pengecekan lapangan guna memastikan apakah benar barang impor ilegal marak di pasaran atau tidak.

"Kemudian nanti kita akan cek juga ini bareng-bareng, kita bikin satgas nanti yang membentuk satgas Kementerian Perdagangan bersama teman-teman dari Kadin dan yang lain," ujarnya.

Mendag menambahkan, saat ini pihaknya sedang merumuskan rencana pembentukan satgas tersebut.

"(Kapan bekerja) Segera mungkin, lagi dirumuskan, nanti kita minta dari Kadin dan lain-lain siapa, baru saya SK-kan," tutur Mendag.

Arsjad mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung rencana pembentukan satgas tersebut.

"Satgas ini kami merasa baik sekali, karena di sini pentingnya bergotong royong antara pemerintah dan dunia usaha. Jadi, di sisi kita mencari solusi, bukan saling blaming (menyalahkan) atau bagaimana," katanya.

Menurut dia, pembentukan satgas juga sangat penting untuk mendalami terkait perbedaan data impor, apalagi hal itu tidak bisa ditangani secara generik karena sektornya berbeda-beda.

"Kami menyambut baik sekali apa yang di-purpose oleh Pak Menteri (Perdagangan) dan ini sangat menjadi solusi ke depan supaya saling mengisi apa yang diperlukan," kata Arsjad.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: DPR resmi membentuk panitia khusus (pansus) penyelenggaraan haji. Pansus tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.

Awalnya, anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina membeberkan usulan terkait dengan angket tentang pengawasan haji. Salah satu yang disoroti adalah penetapan kuota haji tak sesuai undang-undang dan tak sejalan dengan pelayanan.

"Tambahan kuota jemaah haji terkesan hanya jadi kebanggaan, namun tidak sejalan dengan peningkatan pelayanan serta komitmen dalam upaya perpendek waktu daftar tunggu jemaah haji yang sudah mendaftar," kata Selly di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.
Dia menuturkan penetapan dan pembagian kuota haji tambahan tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Pada pasal 64 ayat 2, disebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia.

"Sehingga keputusan Menag RI nomor 118 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus tambahan dan sisa kuota haji khusus tahun 1445 H atau 2024 M bertentangan dengan UU dan tidak sesuai hasil kesimpulan rapat panja antara Komisi VIII dengan Menag terkait penetapan BPIH," ucap Selly.

Baca juga: Paripurna Soal Evaluasi Penyelenggaraan Haji, 161 Legislator Izin

Berikutnya menyoal indikasi kuota tambahan di tengah adanya penyalahgunaan oleh pemerintah. Lalu, layanan Armuzna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina masih belum ada perubahan karena kesepakatan yang tidak sempurna.

"Over capacity, baik tenda maupun MCK, padahal biaya yang diserahkan bertambah menyesuaikan tambahan jemaah terkait pemondokan, katering, dan transportasi," ujar Selly.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai pimpinan rapat menanyakan kepada peserta setuju atau dibentuk pansus pengawasan haji 2024.

"Saya menanyakan apakah pembentukan dan susunan keanggotaan pansus angket pengawasan haji sebagaimana yang diusulkan apakah dapat disetujui?" tanya Cak Imin.

"Setuju," jawab peserta rapat.

Berikut daftar Anggota Pansus Pengawasan Haji 2024:

1. Diah Pitaloka (F-PDIP)
2. My Esti Wijayanti (F-PDIP)
3. Selly Andriany Gantina (F-PDIP).
4. Mukhlis Basri (F-PDIP)
5. Arteria Dahlan (F-PDIP)
6. Mufti Anam (F-PDIP)
7. Andreas Eddy Susetyo (F-PDIP)
8. TB Ace Hasan Syadzily (F-Golkar)
9. John Kenedy Azis (F-Golkar)
10. Endang Maria Astuti (F-Golkar)
11. Nusron Wahid (F-Golkar)
12. Abdul Wachid (F-Gerindra)
13. Sodik Mujahid (F-Gerindra)
14. Mohamad Haikal (F-Gerindra)
15. Puti Sari (F-Gerindra)
16. Marwan Dasopang (F-PKB)
17. Maman Imanul Haq (F-PKB)
18. Luluk Nur Hamidah (F-PKB)
19. Marwan Cik Asan (F-Demokrat)
20. Wastam (F-Demokrat)
21. Aliyah Mustika Ilham (F-Demokrat)
22. Iskan Qolba Lubis (F-PKS)
23. Wisnu Wijaya (F-PKS)
24. Ledia Hanifa Amaliah (F-PKS)
25. Syarif Abdullah (F-NasDem)
26. Sri Wulan (F-NasDem)
27. Delmeria (F-NasDem)
28. Saleh Partaonan Daulay (F-PAN)
29. Ashabul Kahfi (F-PAN)
30. Achmad Baidowi (F-PPP)

(END)

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas berencana membuat satuan tugas (satgas) untuk mengusut perbedaan data impor yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan negara asal yang jomplang.

Zulhas mengatakan, banjirnya impor 7 komoditas meliputi tekstil, pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya, dan alas kaki masih belum bisa terbendung meskipun pemerintah sudah memperketat aturan.

Adapun pengetatan impor dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 36 Tahun 2023, yang sudah berulang kali direvisi. Aturan terakhir yang berlaku yakni Permendag No 8 Tahun 2024.

"Belum ada perubahan, bukan banjir sekarang, memang dari awal banjir belum ada perubahannya. Tadinya kita harap ada perubahan, tapi tidak ada perubahan," ungkapnya saat ditemui awak media di kantor Kemendag, Selasa (9/7).

Setelah mendapatkan informasi dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Zulhas mengungkapkan ternyata ada perbedaan data yang cukup besar antara data impor yang dikeluarkan BPS dan negara asal impor komoditas tersebut.

Dia mencontohkan, jika nilai impor salah satu komoditas yang terekam BPS sebesar USD 100 juta, namun data impor yang dikeluarkan negara asal bisa mencapai USD 300 juta.

"Kita temukan itu data, data impor kita, kalau dari luar dengan data impor kita yang ada dalam negeri bedanya jauh, jomplang," tutur Zulhas.

Melalui pembentukan Satgas oleh Kementerian Perdagangan bersama Kadin Indonesia, Zulhas berharap bisa menemukan akar permasalahan tersebut.

"Kami sudah sepakat akan bikin Satgas, Kadin sama Kementerian Perdagangan dengan siapa lagi, nanti Kita akan rumus bareng-bareng. Kita bikin Satgas untuk melihat di mana ini perbedaan data yang begitu besar," jelasnya.

Zulhas memaparkan, tugas Satgas tersebut di antaranya mengecek langsung kondisi di lapangan apakah ada barang impor ilegal yang menyebabkan lonjakan data impor, termasuk kemungkinan penyalahgunaan HS Code.

"Pertama kita akan melakukan cek lapangan, bener enggak barang itu yang ilegal itu banyak, kita akan lihat nanti seperti apa. Kemudian nanti mungkin sudah lama kalau produk-produk ini HS number yang disalahgunakan itu seperti apa, kita akan cek juga Ini bareng-bareng bikin Satgas," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menyambut baik pembentukan satgas bersama Kementerian Perdagangan karena pentingnya gotong-royong antara pemerintah dan badan usaha.

"Kita mencari solusi bukan saling blaming, atau bagaimanapun tapi yang penting adalah ke depannya bisa, penting sekali kita melihat mulai dari cek di lapangan, tapi lari-larinya kita langsung lihat HS code-nya kembali," jelasnya.