KOMPAS.com – Penyerang Persebaya Surabaya, Bruno Moreira, tak mau mematok angka untuk jumlah gol dan assist yang ingin ditorehkannya pada Liga 1 2024-2025.

Bruno Moreira kini ingin sesegera mungkin membangun chemistry dengan rekrutan baru.

Seperti diketahui, Persebaya memperkuat diri dengan mendatangkan Flavio Silva, Gilson Costa, Mohammed Rashid, Francisco Rivera, Malik Risaldi, dan bek asal Montenegro, Slavko Damjanovic.

Menurut Bruno Moreira, kekuatan tim semakin merata di semua lini.

“Persebaya punya banyak pemain bagus. Saya berharap bisa memiliki chemistry yang bagus di masa mendatang dengan mereka,” ujarnya.

Bagi Bruno Moreira kepentingan tim adalah yang utama. Dalam menatap musim baru, ia tak mau terlalu memikirkan soal pencapaian pribadi.

Torehan individual, baik itu torehan gol maupun assist, ibaratkata hanyalah bonus baginya.

“Masih sama target, yang penting untuk tim. Mengeluarkan apa yang saya bisa dengan menciptakan gol dan assist. Tentunya membantu tim dan berharap bisa melakukan yang terbaik,” ujar Bruno Moreira.

“Saya tidak punya target dengan angka untuk gol dan assist. Tapi, saya ingin melakukan yang terbaik,” katanya lagi.

Sejak kembali lagi ke Persebaya musim lalu, Bruno Moreira bermain sebanyak 31 kali dengan mencetak 10 gol dan tiga assist.

Ia menjadi pemain paling subur di skuad Bajul Ijo selama menjalani Liga 1 2023-2024.

Cuma, kontribusi Bruno Moreira musim lalu tak banyak menolong Persebaya. Bajul Ijo menutup musim di peringkat ke-12.

Bruno Moreira kini yakin ambisi tim menjadi juara bisa tercapai.

“Kami semua di tim ini ingin menjadi juara. Tapi untuk target kami ingin mencapainya dengan melakukan yang terbaik,” tuturnya menegaskan.

JAKARTA, investor.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mewanti-wanti para pihak yang hendak maju dalam Pilkada Serentak 2024. Dia mengingatkan ada konsekuensi yang harus diterima saat mereka mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Bagi kepala daerah yang hendak maju kembali pada Pilkada Serentak 2024, Tirto mengingatkan agar mereka mengajukan cuti.

“Kepala daerah definitif yang maju mereka mengajukan cuti, mengapa cuti? Karena mereka waktu mau menjadi kepala daerah memang ingin menjadi kepala daerah spiritnya, filosofinya. Mereka cutinya pada saat kampanye. Nanti akan diajukan prosesnya,” kata Tito saat dijumpai di gedung KPK, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Selain itu, Tito turut mengingatkan anggota parlemen yang hendak maju pilkada harus mengundurkan diri sebagai anggota legislatif. Hal serupa berlaku pula untuk aparatur sipil negara (ASN) serta anggota TNI-Polri.

“Untuk yang dari ASN, TNI, Polri sebelum tanggal 22 September penetapan mereka sudah harus mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan ASN ataupun TNI dan Polri untuk ikut dalam kontestasi,” tutur Tito.

Mantan Kapolri itu menekankan pihaknya terus mendukung persiapan pilkada mendatang. Upaya koordinasi dengan pihak terkait lainnya terus dilakukan.

“Ini memerlukan orkestrasi semua pihak, memerlukan KPU, Bawaslu, DKPP penyelenggara, pengawas, kemudian memberikan dukungan anggaran,” ucap Tito.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Penerbangan jemaah haji kelompok terbang 9 Embarkasi Balikpapan (BPN-09) mengalami keterlambatan atau delay hingga 28 jam. Kementerian Agama kembali melayangkan protes keras kepada Garuda Indonesia karena hal tersebut.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief menilai kinerja Garuda Indonesia terhadap pelayanan jemaah haji tahun ini sangat buruk seiring delay penerbangan yang terus berulang.

Keterlambatan yang dialami jemaah BPN-09 bahkan terjadi lebih dari sehari yakni 28 jam. Sebelumnya, jemaah haji kloter 3 Embarkasi Kualanamu (KNO-03) juga mengalami delay selama 12 jam.

“Kita protes keras Garuda Indonesia atas kembali terjadinya delay penerbangan jemaah haji Indonesia pada fase pemulangan. Delay lagi dan lagi. Berulang terus. Kita nilai kinerja Garuda Indonesia tahun ini sangat buruk, tidak profesional," tegas Hilman Latief dalam keterangan tertulis yang diterima kumparan, Senin (8/7/2024).

“Dengan kejadian ini, Kementerian Agama akan mempertimbangkan kembali keterlibatan Garuda Indonesia pada penerbangan jemaah haji di tahun mendatang,” sambungnya.

Kloter BPN-09 terdiri dari 324 jemaah. Mereka berasal Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng). Mereka seharusnya pulang ke Tanah Air, pada 6 Juli 2024, pukul 13.40 waktu Arab Saudi (WAS).

Mereka sudah berada di bus dan siap ke Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah saat diinformasikan adanya delay penerbangan dan baru akan diterbangkan pada Minggu, 7 Juli 2024, sekitar pukul 17.40 WAS (Waktu Arab Saudi).

“Pemberitahuan dari pihak Garuda Indonesia juga sering mendadak. Bahkan jemaah sudah berada di bus dan siap menuju Bandara AMAA Madinah baru diinfo kalau ada delay. Ini kejadiannya mirip dengan KNO-03. Jelas Garuda Indonesia tidak profesional,” ucap Hilman

Delay semacam ini, kata Hilman, membuat jemaah lelah. Mereka terpaksa harus membawa koper kabin kembali karena sudah di bus baru diinfo kalau ada delay.

"Ini kan melelahkan,” kata Hilman.

Protes senada disampaikan oleh Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab. Menurutnya, kinerja Garuda pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini betul-betul sangat buruk.

Bahkan, katanya, pada pekan pertama fase pemulangan jemaah haji, lebih 50% penerbangan mengalami keterlambatan. Dari 52 kloter, sebanyak 38 kloter terbang tidak sesuai jadwal karena mengalami keterlambatan.

“Pada pekan kedua pemulangan, total sudah ada 155 kloter jemaah haji Indonesia yang sudah diterbangkan Garuda Indonesia ke Tanah Air. Dari 155 kloter, ada 75 kloter yang mengalami keterlambatan atau 48,39%,” sebut Saiful Mujab.

“Kalau pekan pertama ada KNO 03 yang delay 12 jam 30 menit, pekan kedua ini ada BPN 09 yang delay hingga 28 jam 10 menit. Ini sangat parah,” sambungnya.

Saiful meminta Garuda Indonesia fokus pada upaya perbaikan kinerja pada sisa penerbangan pemulangan jemaah haji Indonesia. Pastikan pesawat yang akan digunakan siap dan ada. Kru pesawat juga siap bertugas, sehingga potensi terjadinya keterlambatan atau delay penerbangan tidak terulang. Persiapkan pesawat cadangan pengganti pesawat bermasalah, sesuai kontrak kerja dengan Kementerian Agama.

"Kasihan jemaah kalau Garuda delay terus. Belum lagi jemaah harus naik pesawat domestik ke provinsi asal yang harus tertunda karena lambat dari Arab Saudi. Dampaknya signifikan dan ini menjadi tanggung jawab Garuda. Saya minta Garuda fokus pada perbaikan kinerja. Layani jemaah haji Indonesia dengan baik dengan tidak membuat jadwal penerbangan delay," katanya.

Garuda minta maaf

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) Irfan Setiaputra memohon maaf atas banyaknya keterlambatan atau delay penerbangan Haji 2024/1445 H.

Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR pada Rabu (3/7) lalu, Irfan mengakui seluruh keterlambatan tersebut merupakan kesalahan manajemen Garuda Indonesia.

Kita tentu saja memohon maaf atas banyaknya delay di luar kemampuan kita, memohon maaf atas ini kepada seluruh jemaah dan seluruh stakeholder, dan memang semua ini tanggung jawab penuh dari manajemen khususnya saya sendiri sebagai direktur utama," ucapnya.

Irfan menambahkan, pihak manajemen menanggung penuh dampak yang timbul akibat keterlambatan penerbangan baik itu keberangkatan maupun kepulangan jemaah haji.

"Kita tidak mau menyampaikan alasan apa pun, memang delay itu faktanya delay, tapi walaupun ada delay kita ingin mengupayakan para jemaah tetap merasa nyaman," tuturnya.

Irfan mencatat untuk keberangkatan haji, terdapat 262 penerbangan dengan persentase on time atau tepat waktu 32 persen, delay 21 persen, dan advance atau lebih awal dari waktu yang ditentukan 47 persen.

Ada dua permasalahan saat keberangkatan haji, yaitu masalah percikan api dalam mesin dalam salah satu penerbangan embarkasi Makassar, dan keterlambatan pengiriman pesawat oleh lessor di embarkasi Solo.

"Penyebab utama lebih kepada aspek operasional sebesar 86 persen dan 14 persen disebabkan oleh aspek teknis itu purely terkait dengan kerusakan pesawat dan yang lain aspek operasional baik penumpang terlambat maupun ATC tidak memberikan izin terbang karena penuh dan sebagainya," jelas Irfan.

Selain keberangkatan yang delay, Irfan juga mengungkapkan ada keterlambatan saat kedatangan di Jeddah maupun Madinah, karena padatnya lalu lintas bandara saat musim haji.

Irfan melanjutkan, kondisi yang sama juga terjadi saat fase pemulangan haji yang akan berakhir pada 21 Juli 2024, yaitu persentase delay sebesar 29 persen, on time 44 persen, dan advance 28 persen.

Sebanyak 4 persen dari keterlambatan disebabkan aspek armada atau teknis, sementara 96 persen disebabkan aspek operasional dan layanan di Arab Saudi.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan upaya pemberantasan judi online yang saat ini marak terjadi. OJK telah menemukan lebih dari 7000 rekening yang terindikasi dalam transaksi judi online. Hal ini disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dalam Konferensi Pers RDK Bulanan (RDKB) Juni 2024 di Jakarta, Senin (8/7/2024).

“Kemudian itu yang terkait sampai dengan saat ini mungkin dapat saya laporkan sampai bulan Juni, OJK telah meminta bank untuk melakukan pembelokiran lebih dari 7000 rekening yang terindikasi terkait perjudian online,” ujarnya.

Dian menampaikan, OJK telah bekerjasama dengan komponen penting perbankan di level Direktur Utama dan Direksi di seluruh Indonesia untuk memastikan bahwa langkah penanganan judi online harus dilakukan secara sistematis.

“Baru hari ini kita juga melakukan koordinasi dengan pimpinan perbankan hampir seluruhnya, seluruh pimbinan perbankan level dirut dan level direksi untuk memastikan bahwa langkah-langkah kita dalam konteks penanganan judi online ini betul-betul lebih dilakukan secara lebih baik lebih sistematis,” jelasnya.

Kerjasama yang dilakukan OJK bersama bank mengenai pembokiran rekening dilakukan dengan beberapa tahap seperti profile screening pemilik rekening untuk selanjutnya data diolah dan diberikan kepada sistem edukasi milik OJK.

“Tentu dalam setiap surat yg kita minta kepada bank mengenai pembelokiran ini kita juga minta kepada bank untuk melakukan profiling kemudian hasil profiling ini dikirimkan kepada sistem edukasi kita (sigap),” tuturnya.

Lebih lanjut katanya, OJK akan melakukan penukaran data kepada pihak bank untuk selanjutnya dilakukan pembelokiran rekening oleh pihak bank.

“Kita juga nanti akan tukarkan antar bank semua data yang terkait dengan rekening itu sehingga bank tahu semua siapa yang pernah terlibat didalam transaksi judi online,” imbuhnya.

Dian juga menyampaikan, dalam melakukan masif campaign OJK akan memberikan konsekuensi bagi siapa saja yang terbukti dalam judi online untuk blacklisting dalam arti mereka tidak dapat lagi membuka rekening di bank.

“Pernah saya sampaikan di beberapa media setelah kita masif campaign seperti ini kita akan bertindak lebih karna terhadap mereka yg sudah terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran berat mungkin sebagai bandarnya atau sebagai fasilitator ini akan ada konsekuensi blacklisting dalam arti mereka tidak boleh lagi membuka rekening di bank,” tegasnya.

Tidak hanya itu, dalam menekan jumlah masyarakat yang terlibat dalam judi online, OJK menegaskan kepada masyarakat yang mencoba melakukan judi online akan langsung dikeluarkan dari sistem keuangan di Indonesia, artinya segala transaksi yang berhubungan dengan keuangan tidak bisa dilakukan.

“Saya kira kalo mereka dikeluarkan dari sistem keuangan Indonesia saya kira mereka tidak akan bisa hidup dan melakukan kegiatannya secara normal,” tandasnya.

Jakarta: Film Mungkin Esok Lusa Atau Nanti (Menanti) segera tayang di bioskop. Film produksi Kolam Ikan Pictures ini mengambil lokasi syuting di Selo, Jawa Tengah dan Istanbul Turki.

Mata penonton bakal dimanjakan oleh visual pemandangan yang cantik desa Selo, dan hangatnya kota Istanbul, Turki. Sehingga penonton diharapkan tertarik dan penasaran untuk bisa menjejakkan kaki di kedua tempat tersebut.

Film ini disebut bakal menguras emosi penonton dengan alur cerita yang sulit ditebak dengan kisah drama romansanya. Di tengah gempuran film horor yang massif, Kolam Ikan Pictures berani ambil keputusan untuk menampilkan genre drama yang penuh muatan positif dan sarat makna.
Tak melulu hanya soal cinta kepada lawan jenis saja, tapi rasa cinta kepada sahabat dan bakti kepada orang tua juga bisa dirasakan dalam film berdurasi 114 menit ini.

"Ini adalah satu-satunya pekerjaan kreatif yang belum pernah dilakoni oleh tim Kolam Ikan, membuat film layar lebar. Film ini adalah suatu pembuktian, bahwa kami mampu membuat sebuah karya film, dan jika kita memang berniat menghasilkan suatu karya, pasti bisa. Diharapkan film ini bisa diterima oleh penonton film Indonesia, dan bisa menjadi inspirasi bagi anak muda untuk jangan takut berkarya, karena semua pasti mampu," kata Iwan Kurniawan selaku produser dan sutradara film MENANTI.

baca juga: Daftar Film Indonesia Tayang Juli 2024, Ada Horor hingga Drama

Melalui film ini Iwan juga seakan ingin menggerakkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial harus memiliki kebermanfaatan untuk orang lain.

"Film ini berangkat dari pesan-pesan baik, seperti khoirunnas anfa'uhum linnas – sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Refleksi pesan ini terlihat dari peran-peran dalam film ini, baik Ning, Dewo dan Radit, dan dibungkus dalam keseluruhan jalan cerita di film ini," jelas Iwan.

Film Mungkin Esok Lusa Atau Nanti (MENANTI) diperankan oleh beberapa bintang baru, seperti Natasya Nurhalima, Bilal Fadh, Tegar Iman dan Devi Permata Sari. Namun aktor dan aktris senior juga ikut meramaikan film ini, sebut saja Olga Lydia, Akbar Kobar, Terry Putri, Intan Erlita dan Farid Aja.

Mungkin Esok Lusa Atau Nanti (MENANTI) mengisahkan seorang perempuan bernama Kemuning, seorang gadis desa yang berkesempatan meraih beasiswa S2 untuk menyelesaikan sekolahnya di Turki. Sementara itu, sebelumnya di tanah air ia telah melabuhkan hati kepada seseorang bernama Raditya yang berjanji akan meminangnya.

Kisah kesetiaan yang terbalut manis ini pun mendadak hancur porak poranda setelah Kemuning mengetahui bahwa Raditya telah mengingkari janjinya, dan akan menikahi wanita lain pilihan ibunya.

Film Mungkin Esok Lusa Atau Nanti (MENANTI) tayang mulai 11 Juli 2024 di bioskop.

(ELG)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo bersama jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023 dari BPK di Jakarta. Dalam laporan ini pemerintah pusat kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam kesempatan itu Jokowi mewanti-wanti soal pengelolaan anggaran. Dia meminta semua anggaran dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel.

Orang nomor satu di Indonesia itu juga menegaskan semua kementerian dan lembaga tidak menjadikan WTP adalah sebuah prestasi, karena WTP adalah kewajiban.

"Sudah sering saya sampaikan WTP bukan prestasi, tapi kewajiban kita semuanya. Kewajiban gunakan APBN secara baik, ini uang rakyat, uang negara, kita harus merasa setiap tahun ini diaudit dan diperiksa," tegas Jokowi dalam Penyampaian LHP dan LKP Pemerintah Pusat oleh BPK di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Sementara itu, beberapa menteri membagikan respons mereka terhadap hasil audit BPK tersebut, melalui Instagram. Berikut pernyataan mereka

(1) Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto

Dalam unggahannya, Airlangga membagikan foto bersama dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua BPK Isma Yatun, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono.

"Pagi tadi, bersama jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, kami mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023 dari BPK RI di Jakarta," tulisnya dalam unggahan di akun Instagram pribadinya (@airlanggahartarto_official).

"Pada LKPP 2023 ini pemerintah pusat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bapak Presiden mengingatkan bahwa WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik karena APBN adalah uang rakyat," jelasnya lagi.

Kemudian dirinya juga bercerita bagaimana Jokowi meminta agar pemerintah dapat saling berkolaborasi dan bekerjasama untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel dan sekaligus fleksibel serta selalu berorientasi pada hasil dan impact.

"Bapak Presiden juga mengingatkan agar berbagai institusi dan komponen pemerintahan saling mendukung dalam proses peralihan jelang Oktober 2024 sehingga transisi pemerintahan berjalan dengan baik," ungkapnya.

(2) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Sri Mulyani bercerita bagaimana pagi tadi para Menteri datang ke JCC untuk menerima laporan pemeriksaan BPK. Dalam kesempatan itu dirinya juga menyampaikan terima kasihnya kepada semua jajaran BPK yang dengan setia selalu mengawasi penggunaan anggaran pemerintah.

"Alhamdulillah, LKPP Tahun 2023 kembali meraih opini audit terbaik, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan melanjutkan capaian predikat yang sama selama 8 tahun berturut-turut. Capaian ini merupakan kewajiban dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan," tulis Sri Mulyani dalam unggahan Instagram-nya (@smindrawati).

"Pemerintah berkomitmen akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan BPK dan terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBN dan APBD agar masyarakat dapat menerima manfaatnya secara optimal," tambahnya.

(3) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

"Pagi ini, saya mengikuti acara yang sangat baik dan penting untuk diikuti segenap masyarakat Indonesia di JCC, Senayan, Jakarta," kata AHY dalam unggahannya di Instagram pribadinya (@agusyudhoyono).

Dalam unggahannya, ia menggunakan foto yang diambil Airlangga bersama Bambang Soesatyo, Isma Yatun, Puan Maharani, dan Sri Mulyani Indrawati.

"Alhamdulillah, secara umum terjadi peningkatan yang baik dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun hasil pemeriksaan keuangan dan @kementerian.atrbpn mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ucapnya.

"Sesuai arahan Bapak Presiden @jokowi bahwa predikat WTP ini tidak mudah untuk didapatkan, tetapi tidak boleh kita anggap sebagai prestasi, melainkan sebuah standar kewajiban yang harus dipenuhi. Untuk itu, ke depan dan seterusnya, saya akan memastikan jajaran Kementerian ATR/BPN bahwa predikat WTP ini menjadi standar kewajiban yang harus dipenuhi oleh @kementerian.atrbpn," pungkas AHY.

(4) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono

Dikenakan sebagai menteri yang masih menggunakan handphone jadul, Basuki tidak membagikan momen bersama Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju saat menerima LHP LKPP dari BPK. Namun momen itu dibagikan melalui akun Kementerian PUPR yang dipimpinnya.

"Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden @jokowi dan Wakil Presiden @kyai_marufamin menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023," tulis Kementerian PUPR dalam unggahannya di @kemenpupr.

"Kementerian PUPR selama 5 tahun berturut-turut, berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI," ungkap lembaga itu lagi.

Atas laporan itu, ke depan Kementerian PUPR akan terus berupaya melakukan perbaikan Sistem Pengendalian Intern dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.

(5) Menteri BUMN Erick Thohir

Erick Thohir mengatakan baru menerima LHP LKPP Kementerian BUMN Senin siang tadi. Dalam hal ini Kementerian yang dipimpinnya juga menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

"Siang tadi diterima Anggota VII BPK RI, Bapak Slamet Edy Purnomo dan tim. Alhamdulillah, dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian BUMN tahun 2023, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ucap Erick dalam unggahan di akun Instagram-nya.

"Pencapaian ini menandai predikat opini WTP diraih Kementerian BUMN secara konsisten sejak 2007. Peran BPK sangat penting dan strategis untuk menjadikan BUMN semakin efisien, transparan, dan berlandaskan good corporate governance," pungkasnya.

(6) Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

"Senin kalian dimulai dengan apa? Kalau saya pagi ini menghadiri acara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) @bpkriofficial terkait Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023," kata Budi Karya dalam unggahan Instagram-nya.

Sama seperti Menteri lainnya, Budi Karya juga mengatakan lembaga yang dipimpinnya telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan yang ke-11 kalinya Kementerian Perhubungan menerima opini WTP.

"Tapi seperti halnya Pak Presiden @jokowi sampaikan WTP bukanlah prestasi, melainkan bentuk kewajiban untuk mengelola keuangan APBN secara baik dan bertanggung jawab. Kita dukung sepenuhnya, laporan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan untuk fondasi keuangan negara yang kuat demi Indonesia Emas 2045," pungkasnya.

(hns/hns)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Taufik Basari menyatakan, proses pengusutan kasus tewasnya Vina di Cirebon memang sudah bermasalah sebelum adanya putusan praperadilan yang menggugurkan status tersangka Pegi Setiawan.

Taufik mencontohkan, sudah ada dugaan salah tangkap ketika polisi menangkap Pegi Setiawan dan menetapkannya sebagai tersangka yang berujung pada putusan praperadilan atas gugatan yang dilayangkan Pegi.

"Ini pelajaran berharga bagi pihak kepolisian. Kasus ini diawali oleh proses yang bermasalah. Mulai dari pengakuan penyiksaan kepada para tersangka sebelumnya yang telah menjadi terpidana, diikuti dengan kejanggalan dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan yang bahkan mengarah pada dugaan adanya peradilan sesat atau salah orang," ujar Taufik kepada Kompas.com, Senin (8/7/2024).

Politikus Partai Nasdem itu berpandangan, ketika Pegi ditetapkan sebagai tersangka tanpa proses pemeriksaan terlebih dahulu, itu jelas membuktikan bahwa proses hukum di Indonesia memang bermasalah.

Apalagi, kata dia, terbukti bahwa Pegi Setiawan bukan pelaku yang sebenarnya, di mana hakim memutuskan untuk membatalkan status tersangka Pegi.

"Pihak kepolisian mesti hati-hati dalam memproses tindak lanjut dari perkara ini. Semestinya yang dilakukan terlebih dahulu adalah memeriksa ulang proses sebelumnya untuk menemukan apakah terdapat kekeliruan dalam prosesnya," kata Taufik.

"Jangan bertahan bahwa seolah-olah prosesnya sudah benar dan kemudian melanjutkan proses yang diduga bermasalah tersebut," ujar dia melanjutkan.

Taufik mengatakan, jika polisi mengawali pemeriksaan kasus dari proses yang keliru, hasil selanjutnya juga hanyalah kekeliruan.

"Putusan praperadilan ini diharapkan dapat memperbaiki strategi penangan perkara dalam kasus ini," kata dia.

Sebelumnya, hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016.

Hakim tunggal Eman Sulaeman menilai, tidak ditemukan bukti satu pun Pegi pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar.

Menurut hakim, penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal dua alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

"Mengabulkan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan proses penetapan tersangka terhadap pemohon berdasarkan surat ketetapan atas nama Pegi dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," ujar Eman di PN Bandung, Senin (8/7/2024).

Hakim juga menyatakan tindakan Polda Jabar menetapkan Pegi sebagai tersangka dugaan tindakan perlindungan anak, pembunuhan berencana, dan pembunuhan, tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.

"Menetapkan surat ketetapan tersangka batal demi hukum. Menyatakan tidak sah segala keputusan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon terhadap penetapan tersangka," ujar Eman.

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bahana Icon Syariah Kelas G mampu mencetak kinerja positif di tengah lesunya kinerja reksadana saham sepanjang semester I 2024. Produk tersebut mencatatkan return sebesar 1,44% sejak awal tahun (YtD).

Berdasarkan data Infovesta, kinerja reksadana saham tercatat -7,58% YtD. Sementara, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga tercatat -2,88% YtD.

Direktur Bahana TCW Doni Firdaus mengatakan, keberhasilannya didorong oleh strategi investasi yang berfokus pada sektor-sektor sesuai prinsip syariah, seperti industri non-keuangan dan infrastruktur. Pihaknya menghindari risiko terkait sektor perbankan konvensional yang rentan terhadap suku bunga tinggi dan dinamika kredit.

"ICON-G berhasil mencatat return 1,65% pada kuartal II dan 1,44% YtD, melampaui kinerja benchmark ISSI Index, yang merupakan indeks saham syariah di Indonesia," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (3/7).

Adapun ICON-G berisikan saham dari sektor-sektor energi, consumer cyclical, infrastruktur dan telko. Misalnya, ADRO, TLKM, UNVR, INTP, dan UNTR.

Doni menyebut, sektor-sektor tersebut tetap menarik untuk dipertimbangkan hingga akhir tahun ini. Ia meyakini kebijakan pemerintah yang mendukung infrastruktur akan menjadi katalis penting bagi sektor infrastruktur, sementara sektor consumer cyclical dapat mengalami pertumbuhan berkat pemulihan ekonomi dan meningkatnya belanja konsumen.

"Meskipun pasar saham dapat mengalami volatilitas, kami melihat penurunan sebagai kesempatan untuk memasuki pasar dengan strategi investasi yang berkelanjutan," paparnya.

Oleh sebab itu, ia memproyeksikan ICON-G akan mampu mencetak return positif hingga akhir tahun. Diperkirakan return yang berhasil diperoleh sekitar 5%-6% hingga akhir tahun. Proyeksi tersebut didasarkan pada evaluasi kondisi pasar saat ini yang mendukung, termasuk pemulihan ekonomi yang stabil dan dukungan kebijakan pemerintah terhadap sektor pasar modal.

"Dengan fokus pada sektor-sektor utama dalam portofolio seperti consumer cyclical, infrastruktur, dan energi yang menunjukkan performa yang solid, reksadana saham syariah ini memberikan kesempatan menarik bagi investor yang mencari pertumbuhan investasi yang konsisten di tengah dinamika pasar yang berfluktuasi," imbuhnya.

Sebuah rumah tinggal di Jalan Bojana Tirta, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, terbakar pada Senin (8/7) malam sekitar pukul 20.00 WIB. Akibat kebakaran ini, sebanyak 16 unit pemadam kebakaran gabungan dikerahkan.

"Warga yang mengetahui kejadian tersebut menghubungi #PemadamJakarta untuk meminta bantuan pemadaman. Menindaklanjuti laporan tersebut, unit dan personel dikerahkan menuju lokasi kejadian," tulis Humas Jakfire, Senin (8/7).

Petugas mulai tiba di lokasi pukul 20.16 WIB. Setelah sekitar setengah jam kemudian, api berhasil dilokalisir pada pukul 20.44 WIB.

"Kemudian, pada pukul 20.58 WIB proses pemadaman masuk ke tahap pendinginan," lanjutnya.

Total ada 16 unit gabungan yang diterjunkan, yang terdiri dari 14 unit dari Jakarta Timur dan dua unit dari Jakarta Pusat. Total ada 80 personel yang dikerahkan untuk membantu mengurai material yang mudah terbakar.

KOLAKA, iNews.id - Kasus penikaman hingga tewas di tempat hajatan warga, Dusun Ill Desa Tambea, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (8/7/2024) berbuntut panjang. Massa dari rekan dan keluarga korban mendatangi lokasi mencari pelaku.

Pantauan di lokasi, sebagian besar massa mengenakan baju berwarna merah yang merupakan organisasi adat di Kolaka. Mereka murka karena rekan seorganiasasinya tewas ditikam tempat hajatan tersebut.

Massa menyisir rumah-rumah warga di Desa Tambea untuk mencari pelaku penikaman. Sejumlah polisi tampak berjaga-jaga dan berupaya menenangkan massa.

Massa kemudian melampiaskan kemarahannya dengan membakar rumah panggung yang berada tepat di samping tenda hajatan. Belum diketahui pasti siapa pemilik bangunan tersebut.

Kerabat korban bernama Irfan Konggoasa dalam rilis videonya mendesak polisi segera menangkap pelaku. Dia juga mengimbau kepada keluarga tidak membuat gerakan tambahan dan meminta rekan-rekannya tidak anarkis.

Selain itu dia juga mengimbau kepada keluarga pelaku segera menyerahkannya ke polisi. "Saudara kami sudah hilang nyawanya, siapa yang bertanggung jawab. Tuntutan kami hanya satu, serahkan pelaku ke pihak berwajib," ucap Irfan.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Kolaka, Iptu Dwi Arif Setiawan saat dikonfirmasi belum memberikan keterangan detail mengenai kejadian itu.

"Nanti ya setelah jelas semuanya," ucapnya singkat.

Editor: Kurnia Illahi

Pemerintah sepakat membentuk dana abadi peningkatan kualitas pariwisata Indonesia (Indonesia Quality Tourism Fund/ IQTF). Hal itu dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pariwisata berkualitas.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengungkapkan pemerintah akan menyelesaikan regulasi pendukung pada Agustus mendatang. Lalu, pemerintah akan menyiapkan modal awal sebesar Rp2 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Baru saja rapat memutuskan atas arahan bapak presiden (Jokowi) yaitu Indonesia Quality Tourism Fund akan dibentuk. Bulan Agustus dirampungkan dari segi regulasi, dengan dana awal kelolaan dalam bentuk dana abadi sekitar Rp2 triliun," ujar Sandiaga usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Senin (8/7).

Alokasi dana abadi itu akan dimasukkan dalam RAPBN 2025. Dengan dana itu, Sandiaga berharap Indonesia bisa menyelenggarakan kegiatan berskala internasional yang akan mendorong pergerakan wisatawan dan mengangkat citra Indonesia di mata global.

"Rapat juga memutuskan event yang akan didanai oleh Indonesia Quality Tourism Fund ini adalah event yang mendapatkan arahan langsung dari bapak presiden. Tadi juga rapat dihadiri presiden terpilih bapak Prabowo Subianto," ujar Sandiaga.

Selain aspek ekonomi dan wisata, pemanfaatan dana itu nantinya juga untuk memastikan kegiatan yang diselenggarakan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.

"Jadi nanti pengelolaan sampahnya, pengurangan emisi karbon ini menjadi bagian dari pada Indonesia quality tourism fund. Kita harapkan Indonesia terus membangun pariwisatanya dan meningkatkan kunjungan pariwisata yang berkualitas menuju Indonesia emas," jelas Sandiaga.

Pembahasan dana abadi pariwisata ini sudah intensif setidaknya sejak 2023 lalu. Bahkan, dibicarakan langsung bersama Presiden Jokowi.

"Tahun ini pemerintah akan menggelontorkan Rp2 triliun melalui dana khusus pariwisata atau Indonesia Tourism Fund (ITF)," klaim Sandi di akun X pribadinya pada 22 Februari 2024 lalu.

"Dana ini akan digunakan untuk menggerakkan event-event lokal hingga internasional, dengan harapan dapat meningkatkan jumlah wisatawan sehingga mampu membawa dampak penciptaan lapangan kerja yang lebih luas lagi," tambahnya.

Namun, pembentukan dana abadi pariwisata ini sebelumnya sempat menuai kontroversi. Pasalnya, pemerintah sempat berwacana untuk memungut iuran tourism funddan memasukkannya ke dalam komponen harga tiket pesawat yang menuai protes masyarakat.

JAKARTA,investor.id - Pakar keamanan siber menilai kelalaian pemerintah hingga pihak vendor dalam menjaga keamanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) telah melanggar Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Ada pun pihak pemerintah yang paling bertanggung jawab dalam kasus pembobolan sistem PDNS ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo). Sementara, dari pihak vendor PDNS adalah PT Telkom Indonesia, melalui anak usahanya Telkomsigma dan PT Indosat Tbk melalui anak usahanya, Lintasarta.

Menurut Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha, pelanggaran terhadap UU tersebut dapat terancam sanksi pidana, sanksi perdata, hingga sanksi administratif.

"Itu bisa dilakukan setelah kita tahu sebenarnya apa yang terjadi. Siapa yang lalai, siapa yang bersalah dalam pengelolaan data pribadi masyarakat karena di PDN itu isinya adalah data-data pribadi masyarakat. Ada data imigrasi, data LKPP, data KIP kuliah, kemudian ada data sertifikat halal dan lain-lain," jelas Pratama, kepada B-Universe, Senin (8/7/2024).

Pratama menilai, perlu ada audit dan investigasi lebih lanjut terkait kasus PDN ini. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga dinilai harus turun tangan mengusut penyebab dan pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum dalam permasalahan ini.

"Yang paling penting adalah dilakukan pengusutan investigasi yang benar, mungkin Polri bisa masuk, apakah ada unsur-unsur pidana yang kira-kira menyebabkan pusat data nasional ini bisa diretas sampai seperti ini, karena kelalaian yang sangat luar biasa pusat data nasional ini bisa diretas," kata Pratama.

Pratama juga menekankan agar akar masalah dari kasus ini harus segera ditemukan. Dia menilai, permasalahan dari kasus pembobolan data PDNS ini bisa dari tata kelola hingga pengadaan dan lainnya.

"Perlu dicari tahu masalahnya di mana, apakah masalahnya hanya masalah tata kelola atau ada masalah misalnya di pengadaan atau ada masalah yang tidak melaksanakan perintah dan lain-lain. Itu yang menurut saya perlu didalami," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News