KOMPAS.com - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Abdul Halim menyatakan bahwa implementasi Peraturan Kepala BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) telah berjalan dengan baik.

“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda), termasuk kepala-kepala dinas, untuk meningkatkan penggunaan surat rekomendasi ini di sektor-sektor, seperti perikanan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pelayanan umum, dan pertanian,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (6/7/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Halim dalam acara Sinergi BPH Migas dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu (6/7/2024).

Dalam kesempatan itu, ia mengatakan bahwa penerbitan surat rekomendasi tersebut tidak hanya bertujuan memperbaiki akuntabilitas dalam volume penyaluran BBM subsidi, tetapi juga untuk memastikan bahwa penggunaan subsidi BBM sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Hal tersebut ditekankan karena subsidi BBM menggunakan dana publik, sehingga penting untuk memastikan bahwa alokasi dan penggunaannya tepat sasaran, tepat volume, dan tepat guna.

Dengan menerbitkan surat rekomendasi untuk pembelian JBT Solar dan JBKP Pertalite, Halim berharap langkah tersebut dapat memudahkan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi penyaluran BBM subsidi, sambil memberikan kenyamanan maksimal kepada seluruh konsumen yang menggunakan BBM subsidi.

Penggunaan Aplikasi XStar

Untuk mempermudah penerbitan surat rekomendasi, Halim menjelaskan bahwa BPH Migas telah mengadopsi teknologi informasi melalui Aplikasi XStar.

“Apabila dalam pelaksanaannya mengalami kendala, dinas-dinas terkait diharapkan segera menghubungi helpdesk BPH Migas di nomor 081230000136,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Halim juga mengungkapkan rencana BPH Migas untuk merilis revisi Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran JBT dan JBKP di daerah yang belum memiliki penyalur.

Langkah tersebut diharapkan dapat membuka akses penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat di wilayah terpencil, pegunungan, dan daerah-daerah lainnya yang sulit dijangkau.

"Sejalan dengan hal tersebut, diharapkan perekonomian masyarakat juga meningkat," ujar Halim sembari menekankan bahwa implementasi ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

Menurut Halim, keberadaan sub penyalur akan menjadi perwakilan bagi kelompok konsumen pengguna BBM subsidi di tingkat kecamatan yang tidak memiliki penyalur BBM.

Mereka akan menyalurkan BBM subsidi dan kompensasi hanya kepada anggotanya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh BPH Migas, dengan tujuan utama bukan untuk mencari keuntungan.

Mekanisme penyalurannya tertutup, tidak melibatkan jual beli, dan biaya pengangkutannya ditetapkan oleh bupati setempat.

Proses pendistribusian BBM subsidi

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas menyoroti bahwa proses pendistribusian BBM subsidi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi geografis suatu wilayah.

Khususnya di wilayah Indonesia Timur, pendistribusian BBM menggunakan moda transportasi seperti kapal tanker, mobil tanki, dan pesawat.

Meskipun demikian, pemerintah terus berupaya untuk menjalankan distribusi BBM secara merata dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks anggaran yang terbatas, Wahyudi mengimbau agar masyarakat menggunakan BBM subsidi sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya, dan menghindari praktik seperti penimbunan atau pengalihan BBM kepada pihak-pihak yang tidak berhak.

“Salah satu langkah untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran adalah melalui penerbitan surat rekomendasi oleh pemda terkait. Penerima surat rekomendasi yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi berupa pencabutan Surat Rekomendasi, serta bisa dijatuhi pidana dan denda sesuai peraturan yang berlaku,” jelasnya.

Berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023, penerima surat rekomendasi ini mencakup UMKM, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi air, dan pelayanan umum.

Upaya lain untuk memastikan akurasi dalam penyaluran BBM subsidi, baik dari segi sasaran, volume, maupun manfaatnya, adalah dengan menggunakan QR Code.

“QR Code ini berfungsi sebagai tanda bahwa pemilik kendaraan berhak membeli BBM subsidi, sebagai langkah preventif untuk mengurangi potensi penyalahgunaan,” imbuh Wahyudi.

Dukungan dari Komisi VII

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menyuarakan upaya untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan BBM demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ia mendukung pembangunan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) di sekitar wilayah pesisir Kalbar sebagai langkah untuk meningkatkan kapasitas penampungan BBM.

Maman menjelaskan bahwa dengan adanya TBBM baru, kapasitas penyimpanan BBM dapat bertambah, sehingga diharapkan dapat memastikan masyarakat di pedalaman memiliki akses BBM dengan harga terjangkau.

Selain itu, ia juga mengapresiasi rencana untuk menetapkan aturan mengenai sub penyalur BBM subsidi di wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh penyalur utama.

“Untuk daerah-daerah yang kita anggap BBM masih langka atau belum ada penyalurnya, maka kita dorong untuk pembentukan sub penyalur. Misalnya di daerah Kubu Raya,” jelas Maman.

Sebagai informasi, kegiatan sinergi tersebut juga dihadiri oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian, serta Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Wilayah Kalbar Aris Irmi.

KOMPAS.com - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Abdul Halim menyatakan bahwa implementasi Peraturan Kepala BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) telah berjalan dengan baik.

“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda), termasuk kepala-kepala dinas, untuk meningkatkan penggunaan surat rekomendasi ini di sektor-sektor, seperti perikanan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pelayanan umum, dan pertanian,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (6/7/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Halim dalam acara Sinergi BPH Migas dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu (6/7/2024).

Dalam kesempatan itu, ia mengatakan bahwa penerbitan surat rekomendasi tersebut tidak hanya bertujuan memperbaiki akuntabilitas dalam volume penyaluran BBM subsidi, tetapi juga untuk memastikan bahwa penggunaan subsidi BBM sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Hal tersebut ditekankan karena subsidi BBM menggunakan dana publik, sehingga penting untuk memastikan bahwa alokasi dan penggunaannya tepat sasaran, tepat volume, dan tepat guna.

Dengan menerbitkan surat rekomendasi untuk pembelian JBT Solar dan JBKP Pertalite, Halim berharap langkah tersebut dapat memudahkan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi penyaluran BBM subsidi, sambil memberikan kenyamanan maksimal kepada seluruh konsumen yang menggunakan BBM subsidi.

Penggunaan Aplikasi XStar

Untuk mempermudah penerbitan surat rekomendasi, Halim menjelaskan bahwa BPH Migas telah mengadopsi teknologi informasi melalui Aplikasi XStar.

“Apabila dalam pelaksanaannya mengalami kendala, dinas-dinas terkait diharapkan segera menghubungi helpdesk BPH Migas di nomor 081230000136,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Halim juga mengungkapkan rencana BPH Migas untuk merilis revisi Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran JBT dan JBKP di daerah yang belum memiliki penyalur.

Langkah tersebut diharapkan dapat membuka akses penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat di wilayah terpencil, pegunungan, dan daerah-daerah lainnya yang sulit dijangkau.

"Sejalan dengan hal tersebut, diharapkan perekonomian masyarakat juga meningkat," ujar Halim sembari menekankan bahwa implementasi ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

Menurut Halim, keberadaan sub penyalur akan menjadi perwakilan bagi kelompok konsumen pengguna BBM subsidi di tingkat kecamatan yang tidak memiliki penyalur BBM.

Mereka akan menyalurkan BBM subsidi dan kompensasi hanya kepada anggotanya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh BPH Migas, dengan tujuan utama bukan untuk mencari keuntungan.

Mekanisme penyalurannya tertutup, tidak melibatkan jual beli, dan biaya pengangkutannya ditetapkan oleh bupati setempat.

Proses pendistribusian BBM subsidi

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas menyoroti bahwa proses pendistribusian BBM subsidi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi geografis suatu wilayah.

Khususnya di wilayah Indonesia Timur, pendistribusian BBM menggunakan moda transportasi seperti kapal tanker, mobil tanki, dan pesawat.

Meskipun demikian, pemerintah terus berupaya untuk menjalankan distribusi BBM secara merata dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks anggaran yang terbatas, Wahyudi mengimbau agar masyarakat menggunakan BBM subsidi sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya, dan menghindari praktik seperti penimbunan atau pengalihan BBM kepada pihak-pihak yang tidak berhak.

“Salah satu langkah untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran adalah melalui penerbitan surat rekomendasi oleh pemda terkait. Penerima surat rekomendasi yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi berupa pencabutan Surat Rekomendasi, serta bisa dijatuhi pidana dan denda sesuai peraturan yang berlaku,” jelasnya.

Berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023, penerima surat rekomendasi ini mencakup UMKM, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi air, dan pelayanan umum.

Upaya lain untuk memastikan akurasi dalam penyaluran BBM subsidi, baik dari segi sasaran, volume, maupun manfaatnya, adalah dengan menggunakan QR Code.

“QR Code ini berfungsi sebagai tanda bahwa pemilik kendaraan berhak membeli BBM subsidi, sebagai langkah preventif untuk mengurangi potensi penyalahgunaan,” imbuh Wahyudi.

Dukungan dari Komisi VII

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menyuarakan upaya untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan BBM demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ia mendukung pembangunan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) di sekitar wilayah pesisir Kalbar sebagai langkah untuk meningkatkan kapasitas penampungan BBM.

Maman menjelaskan bahwa dengan adanya TBBM baru, kapasitas penyimpanan BBM dapat bertambah, sehingga diharapkan dapat memastikan masyarakat di pedalaman memiliki akses BBM dengan harga terjangkau.

Selain itu, ia juga mengapresiasi rencana untuk menetapkan aturan mengenai sub penyalur BBM subsidi di wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh penyalur utama.

“Untuk daerah-daerah yang kita anggap BBM masih langka atau belum ada penyalurnya, maka kita dorong untuk pembentukan sub penyalur. Misalnya di daerah Kubu Raya,” jelas Maman.

Sebagai informasi, kegiatan sinergi tersebut juga dihadiri oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian, serta Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Wilayah Kalbar Aris Irmi.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten anyar produsen udang beku PT Indo American Seafood Tbk. (ISEA) membidik negara Eropa dan China sebagai pasar baru tujuan ekspor.

Presiden Direktur Indo American Seafood Ibnu Syena Alfitra menjelaskan saat ini pihaknya sedang membidik pasar baru ke Eropa sebagai tujuan ekspor.

“Tahun ini kita sudah ada penjajakan ke Eropa dan China untuk market, semoga akhir tahun,” kata Ibnu dalam konferensi pers, Senin (8/7/2024).

Lebih lanjut, Ibnu menjelaskan sampai dengan saat ini, 80% produk ISEA mayoritas diekspor dibandingkan dengan di jual di pasar lokal. Adapun negara yang mendominasi penjualan adalah Amerika serikat hingga 98% sisanya Jepang dan negara-negara lain.

ISEA sendiri memproduksi produk olahan udang yang terdiri raw, cooked, dan value added product, di mana sebagian besar produk diekspor ke Amerika Serikat dan Jepang. Pada 2023, jumlah volume ekspor Perseroan telah mencapai 1.500 ton.

Sejalan dengan target penambahan pasar ekspor, ISEA membidik pendapatan sebesar Rp398,6 miliar serta laba bersih sebesar Rp27 miliar sepanjang 2024.

Adapun saat ini, ISEA memiliki 96 kolam budidaya dengan jumlah kolam yang aktif beroperasi masih sebanyak 32 kolam melalui anak usahanya.

Ibnu menargetkan ISEA dapat meningkatkan kapasitas produksi sebesar 90% atau menjadi sekitar 86 kolam yang aktif beroperasi pada akhir 2024.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta:Sejumlah masyarakat menyampaikan sejumlah keluhannya saat bertemu dengan bakal calon wali kota (Bacawalkot) Bogor Sendi Fardiansyah di acara peringatan 1 Muharam 1446 H di Kampung Kartamaya, Margasari, Kota Bogor, Minggu, 7 Juli 2024.Banyak yang mengeluhkan susahnya mencari lapangan kerja, termasuk kesehatan dan pendidikan.

“Pak Sendi, sekarang ini makin banyak orang yang menganggur, termasuk suami saya. Sehingga, jangan kan untuk biaya beli kebutuhan anak sekolah seperti buku, seragam dan lain, untuk makan sehari-hari saja susah,” ujar Rohayati, dalam keterangan tertulis, Senin, 8 Juli 2024.

Sendi langsung merespons keluhan masyarakat. Dia berjanji fokus pada sektor pendidikan jika terpilih menjadi kepala daerah.
“Saya ikut merasakan kesusahan itu. Khusus terkait pendidikan, saya akan komit," ujar dia.

Baca Juga:Kota Kedua Terbanyak Pelaku Judi Online, Pemkot Bogor Bentuk Satgas

Sekretaris Pribadi Ibu Negara, Iriana Joko Widodo, itu menjamin pemerintah daerah akan memberikan bantuan kepada masyarakat, jika menjadi Bogor 1. "Jika nanti terpilih jadi wali kota, ibu-ibu tak lagi harus bingung membeli seragam sekolah, alat tulis dan lainnya, karena semuanya akan diberikan gratis oleh Pemkot,” kata dia.

Saat menghadiri peringatan 1 Muharam 1446 H, Sendi mendapatkan bekal singkong dan pisang dari hasil tani masyarakat di kampungnya. Sendi menyambut baik pemberian hadiah tersebut.

”Jujur saya jadi malu. Rakyat itu ternyata lebih pandai berterima kasih ketimbang para elite. Hanya dengan datang menemui warga, mereka menghadiahi saya hasil tani. Ini luar biasa,” kata dia.





(AZF)

KOMPAS.com - Foto Lionel Messi yang memandikan bayi Lamine Yamal berumur enam bulan sempat viral dan ramai diperbincangkan di jagat maya dalam sela-sela euforia Euro 2024.

Perbincangan ini muncul, seiring aksi Lamine Yamal (16 tahun) yang mencuri perhatian kala membela timnas Spanyol di Euro 2024.

Kehebatan serta bakat besar Yamal pun disebut-sebut warganet bisa muncul karena "sentuhan" langsung tangan Messi yang jelas ditampakkan dalam foto viral tersebut.

Foto Lamine Yamal dimandikan oleh Messi diunggah oleh ayahnya, yakni Mounir Nasraoui di akun instagram pribadi pada Jumat (5/7/2024).

View this post on Instagram

A post shared by MOUNIR (@hustle_hard_304)

Momen Messi memandikan Yamal di bak mandi plastik itu diambil oleh fotografer Diario Sport, Joan Montfort, pada Desember 2007.

Foto itu diterbitkan dalam kalender amal 2008 yang diselenggarakan oleh yayasan klub Barcelona dan surat kabar lokal, Diario Sport.

Uang yang terkumpul disumbangkan ke organisasi amal termasuk UNICEF dan berbagai LSM di sekitar Catalunya.

Dalam sesi pemotretan pada 2007 silam, 12 pemain Barcelona berpartisipasi, termasuk Messi. Terdapat satu foto pemain Barcelona bersama seorang anak pada setiap lembar bulan pada kalender.

Montfort mengungkapkan sesi pemotretan Messi dan Yamal merupakan momen yang sulit. Sebab, ada dua orang asing bertemu untuk pertama kali, ditambah jarak umur yang terpaut jauh.

Kehadiran ibu Lamine Yamal dalam sesi pemotretan itu sangat membantu Montfort.

"Itu adalah foto yang sulit untuk diambil. Bisa dibilang saya berupaya keras untuk mengambilnya," kata Montfort dikutip dari The Athletic.

Fotografer yang kala itu bekerja untuk surat kabar Diario Sport ini mengungkapkan, Messi pada masa lalu dan sekarang tidaklah jauh berbeda.

"(Lionel) Messi masih pemalu sekarang, dia jauh lebih pemalu ketika dia memulai dan dia mendapati dirinya di sana dengan seorang bayi kecil di bak mandi plastik yang penuh dengan air," ujar Montfort

"Dan bersama ibunya. Pada awalnya, tidak ada banyak interaksi. Itu sulit bagi mereka semua. Tetapi, sedikit demi sedikit, hal itu mulai terjadi dan pada akhirnya, itu adalah foto yang cukup bagus," tutur Montfort menambahkan.

View this post on Instagram

A post shared by Men in Blazers (@meninblazers)

Dalam dua foto lainnya yang beredar, Messi tampak menggendong Lamine yang dibalut dengan handuk.

Legenda timnas Argentina beralias La Pulga tersebut juga terlihat dibantu oleh ibu sang bayi, Sheila Ebana.

Montfort tidak menyangka, apabila foto tersebut bisa sangat bernilai saat ini.

Messi bertumbuh menjadi nama besar di dunia sepak bola. Di sisi lain, Lamine Yamal merekah bersama timnas Spanyol di Euro 2024.

Sejauh ini, torehan tiga assist Yamal turut mengantar Spanyol menembus semifinal Euro 2024.

"Itu sesuatu yang luar biasa. Saat itu, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa bayi ini akan menjadi seperti sekarang, dan Anda juga tidak akan pernah tahu bahwa Messi akan menjadi seperti sekarang," kata Montfort yang kini bekerja sebagai fotografer di Diario As.

"Kita berbicara tentang tahun 2007. Messi baru saja memulai kariernya di Barca saat itu. Takdir memainkan peran penting dalam hal ini," ucapnya.

Lamine kini akan bersiap memperkuat Spanyol melawan Perancis pada semifinal Euro 2024.

Di tempat lain, Messi dengan Argentina bakal berlaga dalam babak empat besar Copa America 2024 menghadapi Kanada.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto merespons soal amanah yang dititipkan Presiden Joko Widodo terkait pengelolaan uang Negara lewat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Dalam sambutannya pada Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas LHP LKPP Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024), Presiden Jokowi meyakini Prabowo Subianto yang menjalankan pemerintahan berikutnya, akan memberi perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK agar uang negara dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel.

"Kita tidak menginginkan kebocoran-kebocoran. Kita tidak menginginkan uang rakyat, tidak bisa dipertanggungjawabkan, setiap rupiah harus kita amankan, harus kita yakinkan berguna untuk bangsa dan rakyat," kata Prabowo saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024).

Dalam kunjungan perdananya ke Istana Kepresidenan Jakarta usai pemulihan operasi, Prabowo mengamini keyakinan Presiden Jokowi soal pengelolaan APBN yang transparan oleh BPK di bawah pemerintahannya.

Ia juga menilai BPK merupakan institusi penting, serta lembaga yang menjadi andalan pemerintah. BPK diharapkan lebih ketat mengawasi penggunaan APBN-APBD sebagai uang Negara.

"Insya Allah pasti. BPK institusi yang sangat penting. BPK andalan kita. BPK ke depan harus lebih ketat mengawasi," kata Prabowo.

Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Jokowi meyakini Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang menjalankan pemerintahan berikutnya, akan memberi perhatian serius pada setiap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengelolaan uang Negara.

"Pemerintahan saat ini dan saya yakin pemerintahan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan, akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK. Agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel," kata Presiden Jokowi pada Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas LHP LKPP Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Jakarta.

Pada sambutannya, Presiden mengingatkan bahwa saat ini sedang berada dalam transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuju pemerintahan berikutnya dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Saat ini kita sedang berada pada era transisi pemerintahan. Pada bulan Oktober 2024 nanti, saya akan digantikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto," ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi pun mengharapkan dukungan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan ini agar berjalan dengan baik, serta untuk menjaga keberlanjutan untuk membawa kemajuan negara.

Jakarta: Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan seekor orangutan dengan ukuran yang tidak biasa bahkan hampir setinggi rumah warga ada di pemukiman Kalimantan Timur (Kaltim).

Video yang diunggah oleh akun X @Heraloebss itu sontak saja menggegerkan jagat dunia maya. Bagaimana tidak, orangutan sebesar itu harusnya bergelantungan di pohon yang juga berukuran besar seperti di hutan, bukan malah di pohon kecil dekat pemukiman warga.

Video orangutan tersebut direkam oleh kamera amatir pengendara yang sedang melintas di pinggir jalan. Terlihat orang utan tersebut sedang mencari tempat bergelantungan di sebuah pohon kecil.
Dalam cuitannya, sang pemilik akun menduga bahwa orangutan yang bergelantungan di pohon kecil dekat pemukiman warga itu sudah tidak nyaman atau bahkan kehilangan habitatnya karena banyaknya penebangan liar.

Baca juga: Viral Video Orangutan Kurus Kering Berjalan di Area Tambang Kaltim

Usai videonya viral, banyak warganet yang menuding adanya kerusakan hutan tersebut disebabkan oleh tangan-tangan manusia serakah yang menyebabkan hewan primata masuk ke pemukiman warga.

“Malah jadi kasian liatnya,” tulis @rbirank.

“Kasian habitatnya dirusak,” tulis @kresentia.

“Kasian bgttt, ibarat kita manusia yang ga salah apa-apa tiba tiba digusur tanpa dikasih tempat yang layak,” tulis @Babyproms.

“Besar juga orang utannya. Semoga segera dipindahkan ke tempat yang lebih layak,” tulis @indibiz_borneo.

Penampakan Orang Utan Berukuran Hampir Setinggi Rumah menggegerkan warga Kaltim. (7/7)
????: khoirulqomarudin

Orang Utan seukuran itu harusnya Bergelantungan di Pohon berukuran Raksasa, Mungkin sudah ga nyaman di habitatnya karena banyak penebangan Liar pic.twitter.com/WnsOkvfd5r

— Miss Tweet | (@Heraloebss) July 7, 2024

(SUR)

REPUBLIKA.CO.ID, MADINAH -- Cuaca di Kota Madinah, Arab Saudi saat ini paling rendah 28 derajat celcius dan paling tinggi 43 derajat celcius. Karenanya, jamaah diimbau untuk tetap menjaga kesehatan dengan makan, minum dan istirahat yang cukup. Mengonsumsi obat yang dianjurkan dokter.

“Membatasi aktivitas di luar hotel dan city tour. Kalaupun harus bepergian, tetap mengenakan alat pelindung diri berupa payung, topi lebar dan kaca mata hitam, membawa air minum untuk mencegah dehidrasi,” ujar Anggota Media Center Kementerian Agama Widi Dwinanda di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Selain itu, jamaah haji yang tetap ingin berpergian diharapkan tetap bersama rombongannya dan membawa identitas diri. “Tetap berkelompok, jangan memisahkan diri agar tidak tersesat, membawa identitas diri berupa paspor, visa, dan gelang tangan,” ucap dia.

Hingga Senin 8 Juli 2024 terdapat 17 kelompok terbang, dengan jumlah jemaah haji sebanyak 6.116 orang. Mereka telah dan akan diterbangkan ke Tanah Air, dengan rincian sebagai berikut:

1. Debarkasi Banjarmasin (BDJ) sebanyak 320 jemaah/1 kloter;

2. Debarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG) sebanyak 393 jemaah/1 kloter;

3. Debarkasi Jakarta Bekasi (JKS) sebanyak 1.320 jemaah/3 kloter;

4. Debarkasi Jakarta Kertajati (KJT) sebanyak 880 jemaah/2 kloter;

5. Debarkasi Medan (KNO) sebanyak 360 jemaah/1 kloter;

6. Debarkasi Lombok (LOP) sebanyak 121 jemaah/1 kloter;

7. Debarkasi Padang (PDG) sebanyak 393 jemaah/1 kloter;

8. Debarkasi Palembang (PLM) sebanyak 450 jemaah/1 kloter;

9. Debarkasi Solo (SOC); sebanyak 1.080 jemaah/3 kloter:

10. Debarkasi Surabaya (SUB) sebanyak 742 jemaah/2 kloter;

11. Debarkasi Makassar (UPG) sebanyak 450 jemaah/1 kloter.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat internal bersama sejumlah menteri membahas Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF).

Usai rapat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, Indonesia Quality Tourism Fund akan dibentuk dan regulasinya ditargetkan rampung pada Agustus 2024. Adapun, dana kelolaan dalam bentuk dana abadi sekitar Rp 2 triliun.

"Dana tersebut akan dialokasikan di RAPBN tahun 2025," ujar Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7).

Sandiaga mengatakan, dana Indonesia Quality Tourism Fund akan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Ia menegaskan, tidak ada pungutan lain yang diambil untuk Indonesia Quality Tourism Fund.

Rencana pungutan iuran kepariwisataan dari tiket pesawat juga batal dilakukan.

Sandiaga melanjutkan, event-event yang akan didanai Indonesia Quality Tourism Fund adalah event berkualitas internasional yang memiliki dampak ekonomi, membantu pergerakan wisatawan dan juga yang akan mampu mengangkat nation branding Indonesia.

Rapat juga memutuskan event yang akan didanai oleh Indonesia Quality Tourism Fund ini adalah event yang mendapatkan arahan langsung dari presiden.

Sandiaga berharap posisi Indonesia di pembangunan kepariwisataan dunia dapat terus ditingkatkan. Yakni dengan kualitas kunjungan pariwisata yang lebih lama tinggalnya, dan juga yang mendapatkan aspek keberlanjutan lingkungan.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Maritim dan Investasi, Odo RM. Manuhutu menyampaikan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan pariwisata berkualitas di Indonesia.

Melalui Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) Pemerintah menetapkan target pergerakan wisatawan nusantara sebanyak 1,25 miliar sampai 1,5 miliar perjalanan pada 2024, dengan potensi pendapatan pariwisata sebesar Rp 3.000,78 triliun.

Target tersebut ditetapkan dalam rangka BBWI yang telah didukung oleh beberapa kebijakan, termasuk diskon tarif tol, integrasi paket kunjungan wisata dengan kereta api, penyelenggaraan event nasional dengan sistem perizinan yang terintegrasi melalui OSS (Onlines SingleSubmission).

Kebijakan Energi Nasional perlu selaras dengan kebijakan perubahan iklim

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan bahwa keselarasan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dengan kebijakan terkait perubahan iklim menjadi salah satu kedaruratan untuk merevisi PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN.

“Kebijakan Energi Nasional perlu selaras dengan kebijakan perubahan iklim,” ujar Arifin dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI di Senayan Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan bahwa pada Conference of Parties (COP) Ke-26 di Glasgow, Skotlandia tahun 2021, Indonesia telah menyampaikan komitmen untuk mencapai net zero emission (NZE) pada 2026.

“Di mana untuk mencapai net zero emission di 2060, sektor energi diperkirakan menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar, yaitu sebesar 129 juta ton CO2 emission,” ujar Arifin.

Oleh karena itu, Arifin menilai kontribusi dekarbonisasi sektor energi dalam penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi memiliki peran yang signifikan.

Selain keselarasan dengan kebijakan perubahan iklim, urgensi dari merevisi Kebijakan Energi Nasional juga dilatarbelakangi oleh tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi, serta sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi dalam PP KEN.

Tidak tercapainya target, kata Arifin, dipengaruhi oleh perubahan lingkungan strategis yang cukup signifikan, baik nasional maupun global. Target pada asumsi makro ekonomi di KEN lama, kata dia, sebesar 7–8 persen pada 2017–2022.

Akan tetapi, realisasi pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan target, terlebih terjadi anomali akibat dampak krisis ekonomi global dan pandemi COVID-19.

“Tahun 2020 terjadi pertumbuhan negatif, mencapai minus 2 persen,” kata dia.

Sejalan dengan hal tersebut, kata Arifin melanjutkan, realisasi pasokan energi primer (air, nuklir, matahari, minyak, batu bara, kayu dan angin) sampai dengan 2022 di bawah angka proyeksi KEN.

Selain itu, Arifin juga mengatakan realisasi pencapaian bauran energi primer tidak sesuai dengan target.

“Khusus di 2023, realisasi capaian bauran EBT, terdapat sebesar 13,1 persen dari target sebesar 17,87 persen,” kata Arifin.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Akmalal Hamdhi | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rupiah mengawali pekan ini dengan penguatan. Mata uang garuda didukung pelemahan data tenaga kerja Amerika Serikat (AS) di akhir pekan lalu.

Pada Senin (8/7), kurs rupiah di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI) terpantau menguat 0,29% ke level Rp 16.265 per dolar AS. Pergerakan rupiah Jisdor BI sejalan dengan rupiah di pasar spot yang menguat 0,12% ke level Rp 16.258 per dolar AS.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengamati, rupiah menguat di awal pekan ini karena didukung sentimen dari AS. Hal itu menyusul data ketenagakerjaan AS cenderung mengindikasikan kondisi pasar tenaga kerja yang melonggar pada bulan Juni 2024.

“Namun demikian, penguatan rupiah ini cenderung terbatasi oleh ketidakpastian di Eropa, terkait kemenangan aliansi sayap kiri,” kata Josua kepada Kontan.co.id, Senin (8/7).

Untuk diketahui, aliansi New Popular Front (NFP) yang berhaluan kiri memimpin dalam pemilihan parlemen Prancis pada Minggu (7/7). Ini menghentikan kebangkitan kelompok sayap kanan, menurut hasil exit poll.

Pengamat Mata Uang dan Komoditas Lukman Leong mengatakan bahwa penguatan rupiah terbatasi data indeks keyakinan konsumen (IKK) Indonesia yang lebih lemah. Meskipun masih dalam level optimistis, indeks keyakinan konsumen tersebut mengalami penurunan.

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan indeks keyakinan konsumen Indonesia mengalami penurunan. IKK Indonesia turun menjadi 123,3 pada bulan Juni daripada 125,2 pada bulan Mei dan 127,7 pada bulan April 2024.

“Rupiah menguat terhadap dolar AS yang melemah setelah data pekerjaan yang mengecewakan. Namun data indeks kepercayaan konsumen Indonesia yang lebih lemah membatasi penguatan,” ujar Lukman kepada Kontan.co.id, Senin (8/7).

Lukman memperkirakan rupiah akan berkonsolidasi dengan potensi melemah terbatas akibat potensi berbalik menguatnya (rebound) pada dolar Amerika Serikat di perdagangan Selasa (9/7).

Investor akan cenderung wait and see mengantisipasi data inflasi Amerika pekan ini. Dari domestik, investor juga menantikan data penjualan ritel Indonesia yang akan dirilis besok.

Sementara itu, Josua memproyeksi rupiah akan cenderung menguat di perdagangan besok. Optimisme itu karena mempertimbangkan dampak dari testimoni Ketua The Fed, Jerome Powell, nanti malam.

Josua memperkirakan Rupiah berpotensi bergerak di kisaran Rp16.200 per dolar AS–Rp 16.300 per dolar AS di perdagangan Selasa (9/7). Sedangkan, Lukman memprediksi rupiah akan bergerak di kisaran Rp 16.225 per dolar AS–Rp 16.325 per dolar AS.

Jakarta -

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju tak ada revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Zulhas menjelaskan, awalnya sejak aturan direvisi menjadi Permendag 8 tahun 2024, ada usulan dari Menteri Perindustrian agar itu direvisi lagi. Usulan itu untuk memasukkan kembali Pertimbangan Teknis (Pertek) yang telah dihapus sebelumnya.

"Saya pulang (dari Peru), dari sana rapat lagi, ada usulan dari Menteri Perindustrian, Pertek masuk lagi, Permendag diubah lagi. Saya bilang saya keberatan. Kalau bisa buat peraturan sendiri, jangan Permendag terus, saya yang jelek," ujar Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Setelah itu, diadakan rapat terbatas lagi dengan Jokowi untuk membahas usulan dari Kementerian Perindustrian. Namun Zulhas masih bersikeras untuk tidak merevisi Permendag 8 tahun 2024.

"Saya bertahan, saya bilang ada cara lain, belum tentu Pertek itu menyelesaikan masalah. Oleh karena itu saya menolak keras. Pak Presiden setuju nggak jadi bikin Permendag lagi," terangnya.

Menurut Zulhas, Permendag 8 Tahun 2024 bukan biang kerok industri tekstil bangkrut. "Kalau (industri) tekstil mengatakan 'kita bangkrut gara-gara Permendag 8', ya nggak benar," ucapnya.

Zulhas menjelaskan, Pertek yang dihapus adalah yang terbaru. Sementara Pertek untuk TPT sudah ada sejak lama, begitu juga dalam peraturan sebelumnya.

"Karena itu (Pertek TPT) nggak dihapus, TPT tetap ada Pertek. Yang baru tadi, yang tambahan-tambahan baru, itu yang dihapus," jelas dia.

Untuk itu, Zulhas menggunakan cara lain dalam mencari tahu penyebab industri sejumlah produk seperti tekstil ambruk. Upaya yang dilakukan dengan melibatkan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

"Kita akan lihat apakah betul tiga tahun terakhir ini yang menyebabkan industri rontok dan lain-lain gara-gara barang impor. Oleh karena itu urusan diserahkan ke Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dia akan lihat diselidiki tiga tahun terakhir data-data kita. Kalau memang melonjak impor 7 macam produk tadi, maka dia bisa dikenakan tarif, bisa 10%, 20%, bisa 200%. Namanya bea masuk tindakan pengamanan (BMTP)," ungkapnya.

Kedua, pemerintah juga menyelidiki terkait tindakan dumping pada sejumlah produk impor. Penyelidikan dilakukan oleh KADI dan jika terbukti dumping maka akan dikenakan bea masuk anti dumping (BMAD).

"Ini bukan balas-membalas, semua negara bisa menerapkan, itu Tiongkok, Jepang, WTO oke, kalau menghancurkan produk dalam negeri, tetapi ada produsedurnya," ujar dia.

(ada/ara)