Jakarta -

Sebanyak ribuan karyawan produsen telepon pintar terbesar di Korea Selatan, Samsung, mulai melakukan mogok kerja selama tiga hari. Mereka menuntut agar perusahaan memperbaiki sistem bonus berbasis kinerja dan memberi pekerja libur cuti tahunan tambahan.

Dikutip dari Reuters, Senin (8/7/2024), aksi ini dilakukan oleh serikat The National Samsung Electronics Union (NSEU) yang memiliki total 28 ribu anggota. Meski belum jelas berapa jumlah anggota NSEU yang mogok kerja, 8.100 anggota NSEU dipastikan mengikuti aksi protes yang dimulai pada Senin (8/7).

Mogok dimulai dengan rapat umum yang diadakan di dekat kantor pusat Samsung di Hwaseong, sisi selatan Seoul, ibu kota Korea Selatan.

Pemimpin Senior NSEU, Lee Hyun-kuk, pada pekan lalu sempat mengatakan bahwa rangkaian pemogokan lain dapat berjalan setelah mogok tiga hari jika tuntutan para pekerja tidak didengarkan. Namun, sejumlah analisis memperkirakan aksi pekerja tidak berdampak signifikan untuk kinerja produksi chip perusahaan

Pada pekan lalu, NSEU sempat melakukan walkout dengan menggunakan cuti tahunan. Peristiwa itu adalah aksi industrial pertama para karyawan, tapi perusahaan saat itu mengatakan walkout tidak berdampak terhadap produksi atau aktivitas bisnis Samsung.

Meskipun demikian, para analis memperkirakan bahwa aksi mogok bisa menjadi tantangan tambahan bagi perusahaan. Sebab, Samsung sedang menghadapi persaingan ketat untuk memproduksi chip yang digunakan untuk aplikasi kecerdasan buatan.

(ara/ara)

Jakarta: Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah memasuki usia 17 tahun wajib membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk). KTP merupakan dokumen penting yang menjadi identitas resmi setiap warga negara Indonesia.

KTP memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan, seperti mengakses layanan publik, perbankan, hingga bepergian. Oleh karena itu, setiap warga negara yang telah berusia 17 tahun wajib memiliki KTP.

Pada dokumen ini tercantum data diri pemiliknya, seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat, agama, jenis kelamin, hingga NIK (nomor induk kependudukan).
Bagi yang belum memiliki KTP dan ingin membuat KTP baru, penting mengetahui cara membuatnya. Berikut Medcom.id telah merangkum cara membuat KTP baru 2024.

Baca juga: Begini Cara Mengurus KTP Hilang Terbaru 2024, Bisa Online dan Offline

Persyaratan Membuat KTP Baru

1. Bawa surat pengantar dari pihak Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat.
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
3. Bila bukan warga asli setempat, harus dilengkapi dengan surat keterangan pindah dari kota asal.
4. Bila merupakan WNI yang berasal dari luar negeri dan pindah ke Indonesia, harus membawa surat keterangan pindah dari luar negeri yang diterbitkan instansi pelaksana.

Cara Membuat KTP Baru

1. Kunjungi kantor Dukcapil dengan membawa persyaratan lengkap.
2. Ambil nomor antrean dan tunggu hingga dipanggil.
3. Serahkan persyaratan kepada petugas dan lakukan perekaman sidik jari serta foto.
4. Petugas akan memeriksa kelengkapan data.
5. Anda akan mendapatkan surat pengantar yang digunakan untuk pengambilan KTP nantinya. Selain itu, surat tersebut juga dapat dijadikan pengganti kartu identitas sembari menunggu proses KTP baru selesai.

Biaya Pembuatan KTP Baru

Melansir laman resmi Kementerian Komunikasi dan Informasi, pembuatan KTP, KK, akta kelahiran, dan akta kematian tidak dipungut biaya sepeserpun atau gratis mulai tanggal 1 Januari 2014.
Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada Bab IXA tentang Pendanaan, pasal 87A berbunyi:

"Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara."

(SUR)

Jakarta: Klaim realme pada acara eksklusif di Bangkok, Thailand, yang dihadiri Medcom.id bahwa realem 13 Pro+ akan segera diperkenalkan ke publik pada bulan ini tampaknya mulai ditepati.

Kini beredar informasi bahwa spesifikasi realme 13 Pro+ sudah bocor di internet. Tidak hanya itu, hape atau smartphone dengan kamera mengagumkan tersebut disebut sudah menerima sertifikasi di badan sertifikasi perangkat postel TENAA Tiongkok.

Dikutip dari GSM Arena, realme 13 Pro+ disebut menggunakan Snapdragon 7s Gen 2, chipset yang sama dengan versi realme 12 Pro+ 5G di Indonesia. Kemungkinan chipset tersebut digunakan untuk versi Tiongkok, versi global sempat dirumorkan bakal memakai Snapdragon 7s Gen 3.
Informasi yang simpang siur tersebut masih harus dibuktikan kebenarannya ketika realme 13 Pro+ resmi diumumkan. Kabarnya India akan menjadi yang pertama menggelar peluncuran hape tersebut untuk negara di luar Tiongkok.

Pada bagian layar, realme 13 Pro+ memiliki ukuran 6,7 inci resolusi 1080x2412p layar OLED. Saat acara di Bangkok, Medcom.id berkesempatan memegang realme 13 Pro+ versi prototype, hape ini menawarkan layar melengkung di tepinya sehingga terasa mewah.

Tidak hanya itu, experience fotografi yang kami dapatkan di Bangkok juga menunjukan desain luar housing atau bingkai kamera belakang. Bocoran yang dikutip GSM Arena menyebutkan kamera belakang memiliki kombinasi kemampuan 50MP+8MP+50MP.

Kamera depan realme 13 Pro+ punya kemampuan 32MP. Bocoran lain yang dikutip GSM Arena dari situs TENAA adalah kapasitas baterai 5.050 mAh dengan fast charging 80W.

Informasi lain yang diperoleh adalah realme 13 Pro+ versi Tiongkok akan hadir dengan opsi RAM 6/8/12/15GB. Kemungkinan angka tersebut sudah termasuk fitur ekspansi RAM yang dimiliki realme.

Memori internal yang ditawarkan adalah 128GB/256GB/512GB/1TB. Semuanya adalah informasi yang diperoleh dari situs TENAA Tiongkok.

Informasi lain yang sudah bisa dikonfirmasi oleh Medcom.id pada acara preview eksklusif di Bangkok adalah realme 13 Pro+ akan menggunakan dua sensor kamera terbaru Sony yaitu Lytia LYT-701 50MP OIS dan Lytia LYT-600 50MP untuk 3x optical zoom.

realme 13 Pro+ akan memperkenalkan inovasi bernama Hyperimage+ yang merupakan kombinasi hardware dari lensa kamera dengan software berisi kemampuan AI image processing realme.

(MMI)

JAKARTA, investor.id – Bank Indonesia (BI) menyebut survei konsumen pada Juni 2024 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juni 2024 sebesar 123,3 yang berada pada level optimistis (>100).

Asisten Gubernur BI Erwin Haryono mengatakan, tetap kuatnya keyakinan konsumen pada Juni 2024 didorong oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK).

“Kedua indeks tersebut tetap kuat didukung oleh optimisme pada seluruh komponen pembentuknya,” ungkapnya dalam keterangan pers, Senin (8/7/2024).  

Editor: Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan penutupan ruas jalan di kawasan Patung Kuda Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada hari ini sehubungan dengan adanya aksi demo buruh.

Mengutip laman TMC Polda Metro Jaya, penutupan arus lalu lintas dilakukan dalam rangka kegiatan penyampaian pendapat di kawasan itu.

Pasalnya, ribuan buruh dijadwalkan melakukan demonstrasi terkait UU Cipta Kerja. Uji materiel undang-undang tersebut juga tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Untuk sementara situasi arus lalu lintas dialihkan menuju arah Jalan Medan Merdeka Barat maupun arah Jalan Budi Kemuliaan,” demikian keterangan yang diunggah akun X/Twitter @TMCPoldaMetro, Senin (8/7/2024).

Diberitakan sebelumnya, kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan menggelar aksi demo serentak di seluruh Indonesia hari ini.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyampaikan bahwa aksi demo buruh ini dilakukan bersamaan dengan sidang lanjutan judicial review Omnibus Law UU Cipta Kerja di MK, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon.

“Kami berharap dengan aksi ini, suara para pekerja dapat lebih didengar dan diperhatikan oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi yang sedang menyidangkan uji materiel omnibus law Cipta Kerja,” kata Said dalam keterangan resminya, dikutip Senin (8/7/2024).

Said yang juga Presiden Partai Buruh itu mengatakan, aksi ini akan berlangsung di berbagai kota seperti Semarang, Surabaya, Batam, Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, Gorontalo, Banjarmasin, hingga Makassar. Khusus di Jakarta, peserta aksi demonstrasi diperkirakan mencapai ribuan orang.

Khusus untuk wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, massa akan berkumpul di Jakarta dengan titik utama Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara.

Sebelumnya, massa akan berkumpul di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta mulai pukul 09.00 WIB, dan mulai melakukan aksi pada 10.00 WIB. Diperkirakan peserta aksi demonstrasi mencapai ribuan orang.

Status tersangka Pegi Setiawan, dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, gugur dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada Senin (8/7).

Hal itu setelah dikabulkannya permohonan praperadilan yang diajukan Pegi oleh hakim. Hakim menyatakan bahwa status tersangka Pegi tidak sah.

Berikut bunyi vonis hakim:

"Mengadili:

Satu, mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya.

Dua menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon [...] atas nama Pegi Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Tiga menyatakan tindakan pemohon menetapkan termohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana Perlindungan Anak dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan [...] adalah tidak sah dan tidak berdasarkan proses hukum.

Empat menetapkan surat ketetapan tersangka [...] batal demi hukum.

Lima, menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon

Enam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan perintah penyidikan terhadap pemohon

Tujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan.

Delapan, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sediakala."

Salah satu yang menggugurkan adalah Pegi belum diperiksa oleh polisi pada saat ia ditetapkan tersangka.

"Menurut hakim, penetapan tersangka tidak hanya 2 alat bukti yang cukup tapi harus ada pemeriksaan sebagai calon tersangka terlebih dahulu oleh termohon (polisi)," kata hakim tunggal PN Bandung, Eman Sulaeman.

"...maka menurut hakim penetapan status tersangka oleh termohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum," kata hakim.

Suasana sidang pun menjadi riuh, penonton bertepuk tangan. Hakim pun mengingatkan pengunjung untuk tertib. Ia pun melanjutkan.

"Dengan demikian petitum dalam permohonan praperadilan oleh pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya," ujar hakim.

Pegi disangkakan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 81 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan diancam dengan pidana mati.

Pihak Pegi pun mengajukan praperadilan terkait status tersangkanya. Sidang praperadilan ini digelar sejak 1 Juli 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejaktera (PKS) menolak skema power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan atau RUU EBET. Skema tersebut membolehkan perusahaan swasta Independent Power Producers (IPP) membangun pembangkit listrik dan menjual setrum kepada pelanggan rumah tangga dan industri.

Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto mengatakan power wheeling tidak sekadar mengatur soal sewa jaringan transmisi PLN oleh swasta. Ia menyebut ada implikasi yang krusial, yakni peluang pihak pembangkit listrik swasta menjual listrik secara langsung kepada pengguna listrik dengan mengambil peran PLN. "Artinya, PLN tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga dalam sistem single buyer and single seller (SBSS), tapi ada banyak pihak swasta yang membeli dan menjual listrik dan membentuk multi buyer and multi seller system (MBMS)," ujar Mulyanto melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 8 Juli 2024.

"Dengan kata lain, pengusahaan listrik tidak lagi hanya dimonopoli oleh PLN tapi diliberalisasi kepada swasta dengan mengikuti mekanisme pasar," tambahnya.

Anggota Komisi VII ini menilai skema tersebut tidak sejalan dengan semangat konstitusi yang menempatkan kelistrikan sebagai cabang usaha penting dan strategis yang dikuasai negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yang pengusahaannya dilakukan perusahaan negara.

Mulyanto juga mengatakan, memasukkan pasal power wheeling ke dalam RUU EBET sama dengan menjadikan listrik sebagai komoditas pasar. Karena power wheeling, pengusahaan listrik akan dilakukan oleh orang-perorang yang harganya ditentukan oleh mekanisme pasar.

Menurutnya, skema power wheeling yang diusulkan pemerintah masih dibahas dan belum menemukan kesepakatan. Fraksi PKS menolak sekaligus meminta pembahasan soal ini dilakukan di tingkat rapat kerja. Sayangnya, jadwal masa sidang V DPR akan berakhir pada 11 Juli 2024 sehingga kemungkinan raker tidak bisa diselenggarakan dalam masa sidang kali ini alias dilanjutkan ke masa sidang berikutnya. "Kami minta pemerintah tidak memaksakan untuk memasukkan skema power wheeling," ujar dia.

Mengutip Antara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebelumnya menyatakan pemerintah tidak ragu dan mendorong skema power wheeling masuk RUU EBET.

Lebih lanjut, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, soal harga dan ketentuan dalam skema power wheeling dalam RUU EBET akan ditentukan oleh Menteri ESDM.

Ia juga mengatakan bahwa sewa transmisi sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. "Itu sama persis yang kita cantumkan di RUU EBET ini. Hanya penekanan kami ada di kata-kata bahwa untuk khusus renewable energy," kata Eniya, Kamis, 4 Juli 2024, dikutip dari Antara.

Sebelumnya, skema power wheeling juga ditolak pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi. Ia menilai ower wheeling berpotensi menambah beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan merugikan negara. Pasalnya, power wheeling akan menggerus permintaan pelanggan organik PLN hingga 30 persen dan pelanggan nonorganik hingga 50 persen. Penuruann pelanggan ini tidak hanya memperbesar kelebihan pasokan PLN, tapi juga menaikkan harga pokok penyediaan (HPP) listrik.

Pandangan berbeda disampaikan Direktur Eksekutif Instute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, yang menyebut power wheeling akan menciptakan peluang pengembangan sumber dan pemanfaatan energi terbarukan yang lebih luas, sehingga mendukung transisi energi menuju Net Zero Emisson (NZE) pada 2060.

"Power wheeling akan berdampak pada semakin banyaknya pasokan dan permintaan energi terbarukan, khususnya untuk solusi elektrifikasi industri, sehingga memicu peningkatan investasi," ujar Fabby melalui keterangan tertulis, Senin, 20 Mei 2024.

Ia juga menepis power wheeling sebagai bentuk privatisasi kelistrikan. Ia berujar, jaringan transmisi itu tidak dijual ke swasta alias tetap menjadi milik PLN selaku BUMN. "Justru skema ini dapat mengoptimalkan utilisasi aset jaringan transmisi PLN sehingga menambah penerimaan PLN dari biaya sewa jaringan, yang bisa dipakai untuk memperkuat investasi PLN di jaringan."

Kendati mendukung power wheeling, Fabby memberi catatan, bahwa power wheeling harus mempromosikan energi terbarukan. Karena itu, perlu RUU spesifik yang mengatur skema tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon bupati Boyolali Agus Irawan, yang merupakan adik dari Devid Agus Yunanto, mantan ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama para relawan mendeklarasikan dukungan kepada Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) Sudaryono untuk maju sebagai calon gubernur (cagub) Jateng 2024.

Selain Agus Irawan dan relawan, deklarasi dukungan terhadap mantan asisten pribadi presiden terpilih Prabowo Subianto tersebuf juga dihadiri oleh struktur DPC Partai Gerindra Kabupaten Boyolali, Persatuan Purnawirawan Indonesia Raya (PPIR), dan pengurus Pedagang Pejuang Indonesia Raya (Papera).

"Kami warga desa Kali Gentong, Gladaksari dan Pimpinan Anak Cabang Partai Gerindra se-Kecamatan Gladaksari siap mendukung dan memenangkan pak Sudaryono sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Mas Agus Irawan sebagai Bupati Boyolali," kata pembawa acara diikuti Agus Irawan bersama relawan di Kali Gentong, Kecamatan Gladaksari, Kabupaten Boyolali dikutip Senin (8/7/2024).

Ditemui terpisah, Ketua Umum Relawan Sedulur Mas Dar, Wawan Pramono, mengaku senang dengan dukungan yang diberikan cabup Boyolali Agus Irawan bersama relawan kepada Sudaryono untuk menjadi gubernur Jateng. Dukungan itu, kata dia, menunjukkan calon pemimpin mereka di Boyolali dan masyarakat kompak memenangkan Sudaryono.

"Strategi kami memenangkan (Bapak Sudaryono) sampai ke bawah, sudah terbentuk kepengurusan struktural relawan Sedulur Mas Dar (Sudaryono) sampai desa/kelurahan bahkan dusun. Deklarasi dukungan pada Mas Dar yang juga dihadiri Agus Irawan ini bukti dukungan kepada beliau mengakar sampai ke desa," ucap Wawan.

Menurut Wawan, dukungan terhadap Sudaryono yang terus mengalir karena di Jateng memerlukan sosok pemimpin baru yang bisa membawa Jateng Maju Mapan. "Kami yakin dengan kepemimpinan mas Daryono nanti Jawa Tengah berubah menjadi lebih baik dan melompat lebih jauh lagi," ucap anggota DPRD Boyolali periode 2024-2029 ini.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan apa pun kesepakatan gencatan senjata di Gaza tetap harus memungkinkan negaranya melanjutkan pertempuran hingga tujuan mereka tercapai. Hal itu disampaikannya saat membahas tawaran proposal AS untuk mengakhiri perang, Minggu (7/7).

Lima hari setelah Hamas menerima rencana tersebut, dua pejabatnya mengatakan sedang menunggu tanggapan Israel terhadap usulan terbaru.

Netanyahu akan mengadakan konsultasi pada Minggu malam untuk meninjau rencana tiga fase yang dipresentasikan Presiden AS Joe Biden pada Mei lalu dan dimediasi oleh Qatar dan Mesir.

Hal tersebut bertujuan untuk mengakhiri perang dan membebaskan sekitar 120 sandera Israel yang ditahan di Gaza.

Hamas telah membatalkan tuntutan utama yang meminta Israel terlebih dahulu berkomitmen pada gencatan senjata permanen sebelum menandatangani perjanjian.

“Sebaliknya, Hamas membuka negosiasi untuk mencapai tujuan tersebut selama enam minggu fase pertama,” kata sumber anonim Hamas kepada Reuters pada Sabtu (6/7).

Namun, Netanyahu tetap bersikeras melanjutkan pertempuran. Menurutnya kesepakatan apa pun tak boleh menghalangi Israel mencapai tujuan perang. Tujuan yang dimaksud ialah penghancuran kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, serta pengembalian sandera.

“Rencana yang telah disetujui oleh Israel dan disambut baik oleh Presiden Biden akan memungkinkan Israel memulangkan sandera tanpa melanggar tujuan perang lainnya,” kata Netanyahu, seperti dikutip dari Reuters.

Kesepakatan itu juga harus melarang penyelundupan senjata ke Hamas melalui perbatasan Gaza-Mesir dan tidak mengizinkan ribuan militan bersenjata kembali ke Gaza utara.

Direktur Badan Intelijen Pusat AS, William Burns, akan bertemu dengan perdana menteri Qatar dan kepala intelijen Israel dan Mesir pada Rabu (10/7) di Doha.

Menurut laporan TV Al Qahera News Mesir, Burns juga diperkirakan akan mengunjungi Kairo minggu ini, bersama dengan delegasi Israel.

Di sisi lain, pertempuran di Gaza tak ada henti-hentinya. Militer Israel memperbarui perintah bagi warga dan keluarga pengungsi di beberapa distrik di Kota Gaza untuk meninggalkan rumah mereka.

Beberapa warga dikepung suara tembakan tank dan tembakan drone Israel. Beberapa berhasil melarikan diri dan ada pula yang terjebak di rumah.

“Ini keenam kalinya kami mengungsi, kami tidak tahu harus ke mana. Jujur saja saya tidak tahu. Saya punya gedung tiga lantai dan sekarang kena, saya baru dapat kabar, " kata seorang perempuan kepada Reuters.

“Suami saya diamputasi dan dia terjebak di Shejaiya. Kami belum mendengar kabar tentang dia,” tambahnya.

Pejabat kesehatan Palestina mengatakan serangan udara Israel terhadap rumah di Jabalia, tepi utara Jalur Gaza, telah menewaskan sedikitnya 10 orang. Sejumlah warga terluka dan lainnya masih hilang.

Perundingan terbaru dilakukan setelah serentetan kegagalan untuk mencapai gencatan senjata selama berbulan-bulan. Beberapa kali pertemuan tidak menghasilkan apa-apa meski Washington mengatakan kesepakatan telah tercapai.

Seorang pejabat Palestina yang dekat dengan perundingan tersebut mengatakan usulan dapat menghasilkan kesepakatan jika diterima oleh Israel dan pihaknya mau mengakhiri perang.

“Kami telah menyerahkan tanggapan kami kepada mediator dan menunggu untuk mendengar tanggapan pendudukan,” kata salah satu pejabat Hamas kepada Reuters.

Pejabat Palestina lainnya mengetahui perundingan gencatan senjata dan mengatakan Israel sedang melakukan pembicaraan dengan Qatar. Tanggapannya diperkirakan akan muncul dalam beberapa hari.

Presiden Jokowi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang akan datang. Ia mengungkapkan pemerintah saat ini sedang berada di masa transisi.

"Saya harapkan dukungan BPK dan komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan dengan baik. Saya juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintah, akuntabel, fleksibel, dan selalu berorientasi pada hasil," kata Jokowi di acara Penyampaian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (8/7).

Jokowi juga yakin pemerintahan Prabowo ke depan akan memperhatikan rekomendasi yang diberikan BPK secara serius. Sehingga APBN bisa dikelola secara maksimal.

"Saya yakin pemerintahan saat ini dan presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan akan selalu memberikan perhatian serius pada rekomendasi BPK agar uang rakyat dimanfaatkan dengan baik dan dikelola transparan dan akuntabel," tutur Jokowi.

"Saya minta kementerian atau lembaga dan kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi pemeriksaan BPK agar pengelolaan APBN dan APBD kita semakin hari, semakin tahun makin baik," tambahnya.

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan yang dikeluarkan BPK bukan merupakan sebuah prestasi. Menurutnya, WTP adalah kewajiban yang harus dilakukan setiap kementerian atau lembaga negara.

Untuk itu, Jokowi mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus meningkatkan profesionalitasnya dalam memeriksa keuangan dari para pihak terkait.

"Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik," kata Jokowi.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebut Indonesia terus menyerukan pentingnya membangun tatanan multilateral yang adil melalui penguatan peran negara-negara berkembang atauglobal south. Tujuannya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan aliassustainable development goals.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan dalam mencapai sistem perdagangan multilateral harus mencerminkan kepentingan bersama antara negara maju dan berkembang.Multilateral rules-based order, kata dia, perlu dikalibrasi ulang agar memperhatikan kepentingan negara berkembang.

Mahendra juga menyoroti pentingnya pembiayaan berkelanjutan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dia menyebut pembiayaan berkelanjutan harus didasarkan pada disiplin fiskal dan alokasi sumber daya yang optimal.

“Subsidi yang tidak terkendali untuk mengembangkan teknologi baru yang tidak didukung pasar, selain akan mendistorsi ekonomi global, juga akan berkontribusi pada inflasi dan merusak upaya jangka panjang untuk ekonomi yang lebih hijau." kata Mahendra pada Sabtu, 6 Juli 2024.

Mahendra menyampaikan pidatonya itu saat hadir sebagai pembicara kunci dalam Global Leaders Forum (GLF) UN Trade and Development (UNCTAD) 60th Anniversary di Kantor PBB Jenewa, Switzerland, 12-14 Juni 2024. Pertemuan GLF UNCTAD diselenggarakan untuk memperingati ulang tahun ke-60 UNCTAD, badan PBB yang mempunyai fokus mendorong kepentingan negara berkembang dalam perdagangan global. Pertemuan dibuka oleh Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, dan dihadiri oleh beberapa kepala negara dan pemerintahan seperti Presiden Swiss, Madagaskar, Komoros, PM Timor Leste, dan Wakil Presiden Kosta Rika, serta para menteri dan delegasi dari 152 negara.

Sementara itu, Mahendra menilai pembiayaan berkelanjutan juga memerlukan transisi berharap untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan anggaran pemerintah yang seimbang. Di sisi lain, kata dia, Indonesia juga rentan terhadap perubahan-perubahan yang tidak dapat diprediksi dalam dinamika sistem keuangan internasional.

Indonesia menginginkan ekonomi dengan optimalisasi integrasi vertikal atau peningkatan nilai tambah yang diimbangi dengan rantai pasokan dan permintaan domestik yang semakin kuat. “Hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan meningkatkan nilai tambahnya melalui pengembangan industri hilir seperti produk kelapa sawit, petrokimia, nikel menjadi baterai, baja, dan lain-lain,” kata Mahendra.

Pemerintah Indonesia, melalui OJK telah mengembangkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) untuk mendukung transisi ekonomi. TKBI ini mengadopsi Taksonomi ASEAN dengan penyesuaian pada kategorisasi industri. TKBI tidak menggunakan sistem hijau, kuning, dan merah (traffic light), melainkan fokus pada industri hijau dan industri dalam transisi menuju praktik berkelanjutan.

“Penerapan TKBI ini disambut baik oleh industri dan menjadi panduan bagi sektor perbankan. OJK menekankan pentingnya memastikan investasi hijau menghasilkan keuntungan, sehingga menarik minat investor dan mendorong transisi ekonomi yang berkelanjutan" kata Mahendra.

Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Switzerland, Mahendra juga berkesempatan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan World Intellectual Property Organization (WIPO), badan khusus PBB untuk pengembangan sistem kekayaan intelektual internasional yang berimbang dan mudah diakses, untuk mendiskusikan potensi kerja sama dalam penguatan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

Menutup kunjungan ke Switzerland, Mahendra melakukan pertemuan dengan Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) untuk membahas topik terkait pengawasan perbankan, asuransi dan aset kripto.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran (TA) 2023 dan Ikhstisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2023 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kepala BPK Isma Yatun menyampaikan di depan Jokowi, bahwa pertanggungjawaban dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 ini tercatat memperoleh opines Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal tersebut menjadi buah hasil sinergi dan resiliensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan yang telah membawa kondisi ekonomi dan sosial kita pasca pandemi Covid-19 relatif pulih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain.

Terlebih, dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multi stakeholder engagement yang efektif sekaligus kolaboratif.

“Kami haturkan terima kasih kepada presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir,” ujarnya dalam acara Penyerahan LHP LKPP TA 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II TA 2023 dari BPK kepada Presiden, Senin (8/7/2024).

Dirinya berharap resiliensi yang terjaga ini menjadi landasan yang kuat bagi pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming.

Adapun, Isma Yatun telah terlebih dahulu memberikan LKPP 2023 kepada DPR pada awal Juni 2024.

Isma menjelaskan pemeriksaan LKPP 2023 mencakup laporan bendahara umum negara dan 84 laporan kementerian/lembaga.

Hasilnya, BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 80 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) serta opini wajar dengan pengecualian atau WDP atas 4 LKKL.

Sementara dari Laporan IHPS II/2023, BPK mencatat adanya potensi kerugian negara senilai Rp93,44 triliun sepanjang 2017-2023.

Pada saat yang sama, BPK juga telah menyelamatkan aset dan uang negara senilai Rp136,88 triliun sepanjang 2005-2023. Sebanyak Rp21,87 triliun di antaranya adalah atas hasil pemeriksaan periode RPJMN 2020 - 2023.

Di sisi lain, dalam laporan tersebut juga BPK menemukan penyimpangan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga. Mulai dari bantuan keluarga penerima manfaat yang tidak bertransaksi senilai Rp208,52 miliar belum dikembalikan ke kas kas negara.

Selain itu, juga temuan PT Indofarma Tbk dan PT IGM (anak perusahaan PT Indofarma Tbk) melakukan pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan dan penjualan tanpa analisa kemampuan keuangan pelanggan, sehingga mengakibatkan potensi kerugian Rp146,57 miliar.

Kerugian tersebut terdiri dari piutang macet sebesar Rp122,93 miliar dan persediaan yang tidak dapat terjual sebesar Rp23,64 miliar.