JAKARTA, investor.id – Berdasarkan data Kementerian Agama pada semester ganjil 2023/2024, saat ini ada 39.551 lembaga pesantren dengan sekitar 4,9 juta santri.

Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren maka selain berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan lembaga dakwah, pesantren juga memiliki fungsi sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat.

Mengusung tema "Optimalisasi Peran Santri Dalam Kewirausahaan Pertanian", kegiatan yang berlangsung pada 5-8 November 2024 ini merupakan puncak dari rangkaian pelaksanaan BAZNAS Santripreneur Kompetisi PSP3 IPB University.

Turut hadir Deputi II BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Dr. H. M Imdadun Rahmat, MSi., ⁠Kepala Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Prov. Jawa Barat H. Budi Raharja, S.E., M.M., CSRS, Waka IV BAZNAS Kab. Cianjur H. Hilman Saukani, M.Pd., Ketua BAZNAS Kab. BogorDrs. KH. Lesmana, M.Pd., serta Wakil Rektor III IPB University Prof. Dr. Ernan Rustiadi.

Deputi II BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Dr. H. M Imdadun Rahmat, MSi., dalam sambutannya mengatakan, Pelaksanaan Boothcamp Santripreneur Kompetisi PSP3 IPB University merupakan serangkaian pelatihan usaha selama 4 hari dengan pemberian materi berupa pemahaman tentang bidang usaha Agribisnis dari hulu ke hilir.

"Jadi kami berikan pelatihan baik secara teori maupun praktek langsung yang difasilitasi oleh PSP3 IPB University dan diakhiri dengan kegiatan Grand Final sebagai penentuan kejuaraan sekaligus sebagai acara penutup rangkaian kompetisi program BAZNAS Santripreneur Kompetisi" kata Imdadun dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Imdadun menjelaskan, Kick Off BAZNAS Santripreneur Kompetisi PSP IPB University telah dimulai pada 5 September 2024, kemudian pendaftaran peserta dilakukan secara online dengan total pendaftar sebanyak 401 peserta dari seluruh Indonesia. Dan setelah melewati beberapa tahap seleksi, kini tersisa peserta lolos 50 Besar BAZNAS Santripreneur Kompetisi tahun 2024

"Dari total pendaftar telah diseleksi secara administrasi menjadi 100 orang peserta yang diberikan pelatihan secara online tentang konsep Bisnis Model Kanvas dan pembuatan proposal usaha melalui kelas Matrikulasi pada senin, 7 Oktober 2024. 100 orang peserta kemudian diseleksi lagi hingga tersisa 50 orang peserta melalui seleksi audisi yang dilakukan secara daring" terangnya.

Imdadun menambahkan, Program Santripreneur merupakan bentuk komitmen BAZNAS untuk terus konsisten membantu pemberdayaan ekonomi mustahik berupa pemberian bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan usaha kepada mustahik, khususnya kaum santri.

"Program BAZNAS Santripreneur merupakan program pemberdayaan ekonomi dengan skema kompetisi bisnis, ditujukan kepada santri tingkat akhir dan lulusan Pondok Pesantren yang berkemauan kuat menjadi wirausahawan yang memiliki ide dan inovasi dalam pengembangan usaha secara berkualitas sesuai dengan klaster usaha masing-masing," jelasnya.

"Program BAZNAS Santripreneur diharapkan mampu menjadi wadah bagi para santri untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan dan memberikan kontribusi nyata dalam bidang agrobisnis, sehingga dapat meningkatkan perekonomian mustahik secara berkelanjutan," ujarnya.

Imdadun berharap, program ini dapat melahirkan santri yang tidak hanya memiliki keterampilan bisnis, tetapi juga mampu berinovasi dan memberikan solusi nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala PSP3 IPB University, Dr. rer. nat. Jaenal Effendi, S.Ag, MA, memberikan apresiasi terhadap program Santripreneur sebagai langkah strategis dalam menggalakkan semangat kewirausahaan di kalangan santri.

“Program ini adalah wujud nyata dalam mengembangkan generasi santripreneur muda yang produktif, inovatif, dan tangguh,” ujarnya.

“Saya yakin program ini dapat memberikan dampak yang signifikan dan luas bagi pembangunan ekonomi bangsa khususnya IPB University sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang memiliki pengalaman dan komitmen tinggi untuk melahirkan wirausaha melalui pola pendidikan dan pendampingan melalui inkubasi bisnis,” lanjut dia.

Selain itu, Jaenal mendorong santri untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi, pangan, energi, dan politik .

“Semangat resolusi jihad santri harus berkobar hingga seterusnya, dalam arti perjuangan menghadapi krisis ekonomi dan politik di era modern,” katanya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Harga bitcoin (BTC) kembali mencapai rekor tertinggi atau All Time High (ATH) pada harga USD76 ribu atau sekitar Rp1,2 miliar yang didorong oleh kemenangan Donald Trump pada Pilpres Amerika Serikat (AS) serta meningkatnya minat dari kalangan institusional.

Trump dikenal memiliki sikap mendukung kebijakan yang pro terhadap aset digital dan sektor teknologi, sehingga memberikan pengaruh positif terhadap pasar kripto. Selain itu, Trump juga berencana untuk membentuk cadangan bitcoin nasional dan menjadikan AS sebagai pemimpin global dalam hal aset bitcoin.

Selain faktor politik, pergerakan dana institusional di pasar juga menjadi salah satu pendorong utama kenaikan harga bitcoin belakangan ini. Data dari Farside Investors menunjukkan, pada 6 November 2024, ETF Bitcoin mencatat arus masuk sebesar USD621,9 juta pascakemenangan Trump meningkat.

CEO Indodax Oscar Darmawan menilai fenomena ini mencerminkan betapa kuatnya pengaruh peristiwa politik AS terhadap harga bitcoin. Ketika bitcoin mencapai rekor harga tertingginya, ini menunjukkan kepercayaan dan harapan yang besar dari para investor.

"Faktor politik, seperti kemenangan Trump yang pro kripto pada Pilpres AS, memberikan dorongan psikologis yang signifikan di pasar," ungkap Oscar dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 7 November 2024.

Baca juga: Bitcoin Capai Harga Tertinggi Rp1,2 Miliar, Mengindikasikan Fase Bullish

Peran penting institusi dalam adopsi bitcoin

Oscar juga menggarisbawahi peran penting institusi besar dalam adopsi bitcoin. Adopsi bitcoin bukan hanya didorong oleh para investor ritel, tetapi juga semakin kuat di kalangan institusi keuangan, terutama setelah adanya pengajuan ETF Spot Bitcoin dari perusahaan besar seperti BlackRock.

"Hal ini menunjukkan perubahan persepsi institusi terhadap aset kripto yang kini dilihat sebagai instrumen investasi jangka panjang," tambah dia.

Oscar menguraikan permintaan dari kalangan institusional, yang cenderung lebih stabil dan berjangka panjang, memberikan dampak terhadap keberlanjutan harga bitcoin di level tinggi.

"Ketika institusi mulai berinvestasi dalam bitcoin, mereka membawa likuiditas yang lebih besar dan legitimasi ke pasar kripto. Ini menjadi bukti bitcoin semakin diterima di kalangan mainstream dan bukan sekadar aset spekulatif semata," jelasnya.

Sebagai platform perdagangan aset digital terbesar di Indonesia, Indodax mengingatkan para investor untuk tetap berhati-hati dalam berinvestasi dan mempertimbangkan risiko yang ada akibat volatilitas pasar kripto.

"Indodax terus berkomitmen untuk menyediakan akses mudah ke aset digital serta memastikan keamanan dan transparansi dalam setiap transaksi bagi para pengguna," tegas Oscar.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ekonom dan pakar hukum mengkritisi dampak serius yang ditimbulkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) serta wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes). Hal ini menyusul adanya ancaman perlambatan pertumbuhan perekonomian nasional hingga indikasi intervensi asing dalam penyusunan regulasi.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho, mengatakan bahwa berdasarkan hasil kajian INDEF, dampak ekonomi yang hilang atas rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas merek dapat mencapai Rp308 triliun.

Menurut Andry, rencana aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Tanpa merek dan indetitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran. “Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks. Dengan aturan kemasan tanpa identitas merek, mereka bisa langsung memasukkan produknya ke pasar, dan pemerintah akan kesulitan dalam pengawasan serta identifikasi produk,” ujarnya dalam diskusi media bertajuk “Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru” di Jakarta, Selasa, 5 November 2024.

Selain itu, Andry mengungkapkan dari sisi penerimaan negara, ada potensi hilangnya Rp160,6 triliun atau sekitar 7% dari penerimaan pajak jika aturan itu disahkan, dan membuat target penerimaan negara sulit tercapai. Jika regulasi ini diterapkan, target penerimaan negara sebesar Rp218,7 triliun untuk tahun ini kemungkinan besar tidak akan tercapai.

Pasalnya, lanjut Andry, industri hasil tembakau merupakan salah satu penyumbang signifikan bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sebelum pandemi COVID-19, industri ini menyumbang hingga 6,9% terhadap PDB, namun angka ini terus menurun setiap tahunnya.

Lebih dari itu, Ia mengingatkan bahwa industri hasil tembakau adalah sektor yang besar dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data INDEF, sekitar 2,29 juta orang atau sekitar 1,6% dari total pekerja akan terdampak langsung oleh regulasi ini. “Pada 2019, industri ini menyerap 32% dari total pekerja di sektor manufaktur. Namun, tekanan regulasi terus membuat para pekerja di sektor ini rentan terdampak,” jelasnya.

Ia juga menekankan perlunya diskusi lintas kementerian dalam menentukan kebijakan terkait industri hasil tembakau, mengingat dampaknya yang menyeluruh. Karena menurutnya, kebijakan ini bukan hanya urusan Kementerian Keuangan atau Kementerian Kesehatan saja, tapi juga Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan yang seharusnya ikut dilibatkan.

Di samping itu, ketentuan zonasi larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak dalam PP 28/2024 juga dinilai Andry akan memukul pelaku usaha ritel yang sebelumnya sudah beroperasi di area tersebut. “Kebijakan zonasi ini perlu dipertimbangkan ulang untuk menjaga keseimbangan antara aturan kesehatan dan keberlangsungan usaha,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Andry mengungkapkan pentingnya fokus pada empat hal utama untuk keberlanjutan industri ini. Pertama, penerimaan negara; kedua, pengendalian konsumsi; ketiga, perlindungan tenaga kerja; dan keempat, penanganan rokok ilegal. “Regulasi-regulasi ini seharusnya lebih fokus pada empat hal tersebut agar dampaknya tidak berat sebelah dan dapat tetap menjaga stabilitas ekonomi,” tambahnya.

Di sisi lain, Rancangan Permenkes yang mengatur penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pun kian dipandang bertentangan dengan kedaulatan ekonomi Indonesia dan merupakan ancaman bagi industri hasil tembakau nasional.

Pandangan itu disampaikan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. Ia menjelaskan penerapan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sejatinya mirip dengan kebijakan yang diterapkan Australia pada 2012. Saat itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang menolak kebijakan tersebut.

“Sekarang kita justru ingin menerapkan apa yang pernah kita lawan. Ini sangat membingungkan,” tuturnya.

Hikmahanto menekankan bahwa Indonesia, sebagai negara penghasil tembakau, seharusnya tidak mengikuti regulasi yang ditentukan oleh negara lain, terutama yang bersumber dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Pasalnya, kebijakan ini dapat mengganggu pendapatan negara yang berasal dari keseluruhan kegiatan ekonomi mata rantai sektor tembakau, termasuk devisa ekspor.

“Kita adalah negara penghasil tembakau, tetapi justru kebijakan ini bisa membuat produk kita terpinggirkan di pasar internasional,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu menjaga kedaulatan negara serta memperhatikan kepentingan pelaku usaha domestik yang berjuang untuk bersaing di pasar global. Salah satu poin penting yang disoroti Hikmahanto, kebijakan ini dapat merugikan pelaku usaha yang ingin membedakan produk mereka.

“Setiap pelaku usaha berhak untuk bersaing dengan cara menonjolkan identitas merek mereka. Jika identitas itu dihilangkan, bagaimana mereka dapat bersaing?” imbuhnya.

Lebih jauh, Hikmahanto mengungkapkan bahwa ada urgensi untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan ini terhadap masyarakat. “Jika regulasi ini diterapkan, maka perokok malah akan beralih ke produk ilegal yang tidak terkontrol,” paparnya.

Hikmahanto turut menggarisbawahi perlunya koordinasi antar kementerian dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesehatan masyarakat sekaligus keberlangsungan industri, serta menolak adanya intervensi asing dalam menentukan arah kebijakan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kita harus berjuang untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak mengorbankan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Indonesia harus memiliki ketahanan dan kedaulatan dalam menentukan arah kebijakan kita sendiri,” pungkasnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kawasan Asia Tenggara memiliki peran penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi global. Apalagi, saat ini situasi ekonomi global tengah menghadapi tantangan ketidakpastian geopolitik akibat perang yang terjadi di beberapa wilayah dunia.

Senior Policy Fellow for Energy and Environment The Economic Research Institute of ASEAN and East Asia (ERIA), Prof Jun Arima, mengatakan bahwa saat ini ASEAN menjadi tumpuan dunia untuk terus menggerakkan perekonomian global. Ia mengharapkan ASEAN dapat meningkatkan basis industri manufaktur dan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar pertumbuhan ekonomi global dapat terus terjaga.

"ASEAN merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dan mereka perlu mengambil tanggung jawab tersebut. Apalagi saat ini penuh ketidakpastian atas situasi ekonomi, energi, dan geopolitik dunia seperti yang terjadi di Timur Tengah dan era baru perang dingin antara Amerika Serikat dan China," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Sebagaimana diketahui, perekonomian ASEAN mencatatkan performa positif dalam satu dekade terakhir dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4%-5%. Pertumbuhan ekonomi tersebut mendorong produk domestik bruto (PDB) ASEAN secara agregat mencapai US$3,6 triliun yang menempatkan kawasan ini sebagai pusat ekonomi terbesar kelima di dunia setelah Amerika Serikat, China, Jepang, dan Jerman.

Selain pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2023 lalu kawasan Asia Tenggara juga sukses mempertahankan penguatan permintaan domestik, mengendalikan laju inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekspor. Hal ini dilakukan di tengah situasi ekonomi global yang melambat akibat ketidakpastian situasi geopolitik dunia.

Jun Arima menyarankan negara-negara di Kawasan ASEAN dapat mempererat kolaborasi untuk menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun terakhir. Selain kolaborasi di bidang ekonomi, ia juga menyarankan negara-negara ASEAN untuk memperkuat kolaborasi di bidang energi guna mewujudkan ketahanan energi di kawasan.

"Kawasan Asia Tenggara perlu meningkatkan ketahanan energi melalui kolaborasi di antara negara-negara kawasan," tegasnya.

Selain ketahanan energi, ia juga mendorong kawasan ASEAN untuk mempercepat proses transisi energi guna mewujudkan netralitas karbon atau emisi nol bersih.

Apalagi, saat ini negara-negara di ASEAN bersama dengan Jepang tengah menjalankan program inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC) yang berkeyakinan bahwa Asia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global akan menjadi motor penggerak perekonomian dunia sekaligus model kerja sama dalam mewujudkan proses transisi energi yang rasional, berkelanjutan, dan berkeadilan dengan tetap mempertimbangkan kondisi nasional yang berbeda.

"Program inisiatif seperti AZEC perlu didorong lebih lanjut," pungkasnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Selain itu, beberapa tantangan fundamental dalam kerangka hukum mempengaruhi pelaksanaan M&A, seperti kontradiksi antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN terkait interpretasi “keuangan negara yang terpisah”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 menambah ketidakpastian dengan menetapkan bahwa aset negara yang diinvestasikan dalam BUMN tetap merupakan bagian dari keuangan negara (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013).

Memperkuat Business Judgment Rule (BJR) di Indonesia

Untuk melindungi eksekutif BUMN dari kriminalisasi yang tidak semestinya, diperlukan kerangka Business Judgment Rule (BJR) yang kuat. BJR di negara seperti Australia memberikan perlindungan hukum bagi eksekutif yang mengambil keputusan bisnis berdasarkan niat baik

dan kewajaran, membantu mengurangi ketakutan mereka terhadap tuntutan pidana (Nicolson, Wilcock, & White, 2021). Di Jerman, BJR membantu mengurangi bias retrospektif yang sering kali memicu tanggung jawab pidana bagi eksekutif ketika hasil keputusan bisnis menjadi tidak menguntungkan (The ‘Business Judgment Rule’ and the problem of hindsight bias, 2016).

Memperjelas Perlindungan bagi Direksi

Agar BJR dapat efektif di Indonesia, diperlukan pembeda yang jelas antara kesalahan dalam keputusan bisnis dan tanggung jawab pidana. Standar ini dapat diselaraskan dengan yuridiksi lain seperti Amerika Serikat dan Jerman, untuk mengurangi risiko penuntutan yang berlebihan dan memungkinkan eksekutif membuat keputusan tanpa khawatir akan dampak hukum pribadi.

Menetapkan Standar untuk Fiduciary Duties dan Due Diligence

Indonesia perlu menetapkan standar yang jelas untuk tanggung jawab fidusia dan kehati-hatian (due diligence). Standar ini bertujuan untuk melindungi direksi selama mereka bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan, sesuai dengan standar internasional seperti Corporations Act di Australia (Tan & Associates, 2020).

Meningkatkan Pemahaman Yudisial dan Konsistensi Penerapan BJR

Pendidikan mendalam tentang prinsip Business Judgment Rule (BJR) bagi pemangku kepentingan, termasuk hakim, praktisi hukum, dan eksekutif, sangat penting untuk menciptakan penerapan yang konsisten. Di Jerman, misalnya, pelatihan intensif bagi hakim mengenai BJR telah memperkuat perlindungan yang adil bagi eksekutif, memungkinkan mereka fokus pada inovasi tanpa risiko kriminalisasi atas keputusan bisnis yang beritikad baik (The ‘Business Judgment Rule’ and the problem of hindsight bias, 2016). Penerapan BJR yang konsisten akan memperkuat budaya pengambilan risiko yang terukur, sehingga BUMN Indonesia dapat lebih kompetitif di pasar global.

Selain itu, program pendidikan dan pelatihan ini akan memastikan bahwa sistem peradilan dapat membedakan dengan jelas antara kesalahan strategis yang tidak disengaja dan tindakan kriminal yang disengaja. Konsistensi ini memberi eksekutif kepastian hukum yang kuat, sehingga mereka dapat membuat keputusan strategis demi kepentingan perusahaan tanpa khawatir akan dampak hukum pribadi yang tidak semestinya (Asian Development Bank, 2021; Nicolson, Wilcock, & White, 2021).

Eksekutif juga perlu memahami prinsip BJR untuk mengetahui batas tanggung jawab hukum mereka, yang memungkinkan mereka menjalankan peran dengan keyakinan bahwa keputusan yang berlandaskan itikad baik dan kehati-hatian akan mendapat perlindungan hukum. Pemahaman ini membantu mereka mengambil keputusan yang lebih berani dan strategis tanpa takut terhadap tuntutan pidana yang tidak proporsional, sehingga dapat mendorong pertumbuhan berkelanjutan bagi BUMN (Asian Development Bank, 2021).

Pentingnya Kolaborasi, Reformasi Hukum, dan Tindak Lanjut untuk Pertumbuhan BUMN

Kolaborasi yang erat antara regulator, eksekutif BUMN, akademisi, dan praktisi hukum adalah fondasi yang kokoh untuk mengimplementasikan strategi M&A dan reformasi hukum yang efektif dan berkelanjutan. Melalui kemitraan ini, BUMN dapat mengatasi hambatan hukum dan tata kelola yang menghambat pertumbuhan, sehingga dapat mengambil langkah inovatif tanpa risiko kriminalisasi yang tidak semestinya.

Reformasi hukum yang memperkuat kerangka Business Judgment Rule (BJR) dan meningkatkan standar fidusia menjadi kebutuhan mendesak. Dengan dukungan kebijakan dari pemerintah, reformasi ini akan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, mendukung pertumbuhan BUMN secara berkelanjutan, serta mempercepat implementasi M&A untuk meningkatkan daya saing global.

Seminar ini juga merumuskan rencana tindak lanjut konkret, mencakup mitigasi risiko, persiapan, dan monitoring hasil pasca-akuisisi, untuk memastikan bahwa setiap M&A memberikan nilai tambah jangka panjang bagi BUMN dan perekonomian Indonesia.

Jakarta: Hasil kajian Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE -FEB UB) menyatakan, setiap kenaikan tarif cukai mengakibatkan lonjakan persentase peredaran rokok ilegal sehingga mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan negara hingga Rp5,76 triliun per tahun.

Meskipun kebijakan kenaikan harga dan tarif cukai rokok bertujuan untuk mengurangi konsumsi, mayoritas konsumen lebih memilih alternatif yang lebih murah atau ilegal daripada berhenti.

"Kenaikan tarif cukai yang tidak diimbangi dengan kemampuan daya beli masyarakat justru mendorong peningkatan peredaran rokok ilegal," kata Direktur PPKE-FEB UB Candra Fajri Ananda dalam paparan hasil kajian, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 7 November 2024.

Menyikapi hal itu, Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian Eko Harjanto mengatakan penindakan rokok ilegal perlu ditindaklanjuti sampai ujungnya.

Jika ujungnya tidak dilakukan penindakan, maka rokok ilegal akan terus meningkat. "Bea Cukai tidak bisa sendirian, penegak hukum juga perlu berkontribusi," tutur dia.

Koordinator Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Mediator HI Kementerian Ketenagakerjaan Feryando Agung Santoso menyoroti dampak pemberlakuan PP 28/2024 tentang Peraturan Pelaksana UU No 17/2023 tentang Kesehatan.

Feryando mengatakan, pemberlakuan PP 28/2024 salah satu dampaknya peredaran rokok ilegal yang semakin masif. "Industri hasil tembakau ini harus terus dipertahankan karena banyaknya tenaga kerja yang bergantung pada sektor ini, termasuk keluarga yang juga terdampak," sebutnya.

Perwakilan Kementerian Perindustrian Nugraha Prasetya Yogi mengatakan, tarif rokok yang tinggi membuat konsumen beralih ke jenis rokok lain. Untuk meminimalisir rokok ilegal, Kemenperin sedang merevisi Peraturan Menteri Perindustrian No. 72.

Regulasi itu untuk memantau keberadaan mesin linting dengan titik koordinat yang lebih akurat. "Regulasi ini diharapkan mampu membatasi produksi rokok ilegal yang sulit diawasi karena melibatkan banyak pihak," jelas dia.

Baca juga: Kebijakan Cukai yang Tepat Bakal Cegah Peredaran Rokok Ilegal, Kok Bisa?

Tindak peredaran rokok ilegal di pasar online

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, peredaran rokok ilegal menjadi salah satu tantangan utama dalam penerimaan cukai yang optimal.

Rokok ilegal, yang tidak dikenai cukai, berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dan merugikan industri legal. Ia mengakui tingginya selisih harga antara rokok legal dan ilegal menjadi salah satu pendorong peralihan konsumen ke rokok ilegal.

Menurutnya, sinergi antara Bea Cukai dan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kementerian terkait, dalam memberantas rokok ilegal perlu ditingkatkan. Pihaknya pun telah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Bareskrim Polri untuk memantau dan menindak peredaran rokok ilegal di pasar online.

"Upaya ini perlu dilengkapi dengan kesadaran kolektif semua pihak agar pemberantasan rokok ilegal dapat dilakukan secara tuntas dan berkelanjutan," tegasnya.

Sementara, anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengapresiasi hasil kajian PPKE-FEB UB. Adanya fenomena down trading seiring dengan kenaikan tarif tembakau, menjadi perhatian di Komisi XI DPR. Selain itu, rencana pemerintah akan menaikkan harga jual eceran (HJE) perlu menjadi perhatian bersama.

"Kami berharap hasil kajian ini bisa memberikan masukan tentang rencana kenaikan HJE tembakau karena akan memengaruhi fenomena downtrading. Tidak hanya pengaruh ke sektor ekonomi, tapi juga dari pajak pertambahan nilai," tutup Andreas.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai GolkarBahlil Lahadalia mengumumkan struktur lengkap kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar periode 2024-2029 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta pada Kamis (7/11/2024) sore.

Dari 158 nama Kepengurusan DPP Partai Golkar dan delapan nama ketua dewan pembina, kehormatan, etik, mahkamah partai dan badan lainnya, ada 43 nama yang merupakan anggota DPR RI periode 2024-2029.

Namun, beberapa dari anggota DPR tersebut diketahui telah dilantik menteri dalam Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto, sehingga posisinya akan digantikan oleh kader Partai Golkar lainnya.

Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Selain itu, ada juga nama Ace Hasan Syadzily yang dilantik Prabowo menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Negara, Jakarta pada 22 Oktober 2024.

Berikut daftar nama pengurus DPP Partai Golkar periode 2024-2029 yang merupakan anggota DPR RI Periode 2024-2029:

1. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu (Aceh II)
2. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga (Sumatera Utara II)
3. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia (Sumatera Utara III)
4. Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Zigo Rolanda (Sumatera Barat I)
5. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Maharani (Riau I)
6. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Karmila Sari (Riau I)
7. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir (Sumatera Selatan I)
8. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama (Sumatera Selatan I)
9. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin (Jawa Barat I)
10. Wakil Bendahara Umum, Ravindra Airlangga (Jawa Barat V)
11. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin (Jawa Barat VII)
12. Wasekjen Fungsi Elektoral 2: Daniel Muttaqien (Jawa Barat VIII)
13. Sekretaris Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Dimuntur Kartasasmita (Jawa Barat IX)
14. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko (Jawa Tengah V)
15. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto (Jawa Tengah VI)
16. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo (Jawa Tengah VII)
17. Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih (Jawa Tengah VIII)
18. Wakil Bendahara Umum: Doni Akbar (Jawa Tengah X)
19. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir (Jawa Timur I)
20. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Muhammad Misbakhun (Jawa Timur II)
21. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin (Jawa Timur III)
22. Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ahmad Irawan (jawa Timur V)
23. Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji (Jawa Timur VI)
24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi (Jawa Timur VII)
25. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini (Jawa Timur VIII)
26. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ahmad Labib (Jawa Timur X)
27. Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoirunnisa (Banten I)
28. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gde Sumarjaya Linggih (Bali)
29. Bendahara umum: Sari Yuliati (Nusa Tenggara Barat II)
30. Wakil Bendahara Umum: Gavriel Putranto Novanto (Nusa Tenggara Timur II)
31. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Adrianus Asia Sidot (Kalimantan Barat II)
32. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin (Kalimantan Tengah)
33. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Bambang Heri Purnama (Kalimantan Selatan I)
34. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Pol (Purn) Rikwanto (Kalimantan Selatan II)
35. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan dan Tengah: Sarifah Suraidah (Kalimantan Timur)
36. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah Sjaifudian (Kalimantan Timur)
37. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin M. Said (Sulawesi Tengah)
38. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Soedeson Tandra (Papua Tengah)
39. Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi: Dave laksono (Jawa Barat VIII)
40. Ketua Pusat Data dan Transformasi Digital: Maman Abdurrahman (Kalimantan Barat I)
41. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meutya Hafid (Sumatera Utara I)
42. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily (Jawa Barat II)
43. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid (Jawa Tengah II).

Sementara itu, sebelum mengumumkan pengurus DPP Partai Golkar yang baru, Bahlil menjelaskan bahwa struktur kepengurusan tersebut diputuskan setelah melewati berbagai pertimbangan termasuk aspek regenerasi dan kaderisasi, serta aspek kelaziman yang berlaku di DPP Partai Golkar.

“Dengan melewati berbagai pertimbangan, baik dalam aspek regenerasi, kaderisasi maupun aspek-aspek kelaziman di DPP partai golkar, dengan memperhatikan sumber pengkaderan baik organisasi yang didirikan maupun yang mendirikan dan organisasi-organisasi sayap lain,” kata Bahlil, Kamis.

Jakarta: Perusahaan gas dan rekayasa industri global, Linde, telah memulai proses pemasokan gas industri kepada perusahaan tambang PT Freeport Indonesia (PTFI).

Linde telah menginvestasikan senilai USD120 juta untuk pembangunan, pengelolaan kepemilikan, dan pengoperasian unit pemisahan udara atau Air Separation Unit (ASU) baru.

Fasilitas yang dikembangkan Linde kini telah menjalankan fungsi pasokan gas industri oksigen dan nitrogen untuk Freeport Indonesia dalam menjalankan fungsi pemurnian tembaga dan fasilitas refining di Manyar, Gresik, Jawa Timur.

Unit ASU milik Linde ini juga akan memberikan pasokan gas industri yang dicairkan kepada customer baru dan existing di Jawa Timur yang turut meningkatkan kerapatan jejaring bisnis perusahaan di wilayah tersebut.

"Dengan permintaan komoditas tembaga yang terus meningkat di tingkat global, kami mendukung upaya ekspansi PT Freeport Indonesia," ucap President ASEAN & South Asia Linde Moloy Banerjee, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 7 November 2024.

Baca juga: Kehadiran Smelter Baru Freeport Dukung Kebijakan Hilirisasi Pemerintah

Tingkatkan efisiensi pemurnian tembaga

Banerjee menjelaskan, gas industri membantu meningkatkan efisiensi pemurnian tembaga melalui dorongan kapasitas produksi yang diikuti dengan penurunan konsumsi dan emisi bahan bakar.

"Fasilitas baru di lapangan yang dikembangkan Linde menggunakan teknologi terbaru untuk memasok gas industri yang esensial secara aman dan dapat diandalkan kepada seluruh customer kami pada pasar industri yang penting," papar Banerjee.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) selaku anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) siap menangkap peluang program 3 juta rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Vice President of Corporate Secretary SMBR Hari Liandu mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum memperoleh permintaan untuk memasok bahan baku untuk program 3 juta rumah ini. Meski demikian,pihaknya terus mempersiapkan diri dan meningkatkan kordinasi.

"Perusahaan tetap mempersiapkan diri dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait serta SIG untuk menangkap peluang yang mungkin muncul di masa mendatang. SMBR akan terus memantau perkembangan dan siap berkontribusi bila ada permintaan untuk program ini," ungkap Hari kepada Kontan, Kamis (7/11).

Hari menjelaskan, kehadiran program ini diyakini memberikan peluang signifikan untuk penjualan sektor konstruksi perumahan. Lebih jauh, kehadiran program ini diyakini akan semakin mendukung pertumbuhan industri semen yang dinilai masih belum mengalami perbaikan signifikan hingga September 2024.

"Program ini diharapkan dapat memberikan potensi pertumbuhan yang signifikan bagi SMBR. Mengacu pada arahan induk usaha SIG, SMBR melihat program ini sebagai salah satu faktor pendorong profitabilitas yang berkelanjutan," terang Hari.

Hari melanjutkan, kontribusi dari sektor perumahan terhadap penjualan perusahaan diproyeksikan akan mengalami peningkatan, terutama dalam wilayah pemasaran SMBR yang meliputi Sumatera Selatan dan sekitarnya.

"Pertumbuhan ini akan berdampak positif pada kinerja perusahaan, mendukung proftabilitas dan keberlanjutan perusahaan di tengah persaingan industri yang kompetitif," pungkas Hari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Cat merupakan bagian dan material yang digunakan pada karya arsitektur, desain interior, seni mural, lukis dan instalasi, kerajinan, hingga industri film.

Untuk itu, perusahaan catMowilex turut mendukung penyelenggaraan Bintaro Design District (BDD) 2024.

BDD 2024 mengusung tema 'Analog Reality' yang mengandung pesan untuk kembali kepada sentuhan manusia dan menampilkan karya-karya dengan menekankan elemen dan pendekatan berbasis human (orang).

Arsitek Budi Pradono mengungkapkan, pihaknya sangat senang Mowilex mendukung terselenggaranya acara BDD 2024.

"Hubungan arsitek, designer interior, hingga seniman dengan Mowilex sangatlah erat. Sehingga, BDD 2024 diharapkan bisa menjadi wadah pertemuan bagi semua pemangku kepentingan, baik bagi para professional dan Mowilex," ujar Budi dikutip dari siaran pers, Selasa (5/11/2024).

Cara mengaplikasikan cat selalu berdekatan dengan sentuhan manusia. Sehingga, hal tersebut menjadi dasar dalam menciptakan dan inovasi produk Mowilex yang mengedepankan formulasi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Cat berada dalam interaksi paling dekat karena teraplikasi dalam ruangan, atau jika dalam ranah seni, bersentuhan langsung dengan para seniman, untuk itu, inovasi cat Mowilex selalu mengedepankan human approach untuk mengatasi masalah yang dihadapi konsumen.

Milai dari inovasi cat dengan kandungan plant-based yang mampu mengeliminasi formaldehida (udara toxic) dalam ruangan dari Mowilex Naturalle.

Mowilex memastikan level VOC mengacu pada standar Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA) dan South Coast Air Quality Management District (SCAQM) Negara Bagian California, Amerika Serikat yang merupakan paling ketat.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sejak akhir tahun 2023 lalu, TikTok menginisiasi kampanye #SalingJaga sebagai upaya edukasi semua pihak terkait langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghindari misinformasi.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, dengan mengajak sejumlah mitra, TikTok menggelar diskusi "Membangun Kebiasaan Berpikir Kritis agar Terhindar Hoaks" di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Anggini Setiawan, Communications Director, TikTok Indonesia, mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya menyediakan ruang ekspresi yang aman dan nyaman bagi komunitas TikTok. Namun, mengatasi potensi bahaya yang terus berkembang setiap harinya merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan kerja sama banyak pihak.

“Itulah sebabnya kami mengajak sejumlah mitra dan kreator untuk berbagi praktik terbaik menghadapi misinformasi di ranah daring. Kami harap wawasan ini dapat membantu semua pihak untuk tidak hanya memahami bahaya dari misinformasi, tetapi juga mendorong lahirnya kebiasaan berpikir kritis agar kita bisa lebih cermat dan terlindungi saat berinteraksi di ranah daring," jelas Anggi.

Dalam sesi diskusi yang digelar bersama What Is Up, Indonesia? (WIUI), SIBERKREASI, dan kreator Rye (@ryeee_), TikTok juga memperkenalkan sejumlah fitur keamanan dan sumber daya yang tersedia di dalam aplikasi. Fitur dan sumber daya ini disediakan tidak hanya untuk melindungi pengguna dan masyarakat Indonesia dari potensi misinformasi, tapi juga mengasah kemampuan mereka saat menyaring informasi dari konten unggahan pengguna di dalam platform, antara lain:

• Pelabelan Akun dan Konten: TikTok melabeli profil figur publik (seperti selebritas, tim olahraga, atau brand) dengan tanda centang "Terverifikasi" untuk memastikan keabsahan akun tersebut. Tanda centang ini tidak dapat dibeli dan harus melewati proses pemeriksaan oleh tim TikTok. Selain itu, TikTok juga melabeli konten buatan AI (AI-generated content) secara otomatis untuk memastikan pengguna paham bahwa konten yang disaksikan merupakan buatan mesin;
• Tag Peringatan: TikTok menandai video yang belum terverifikasi dengan Tag Peringatan pada bagian atas agar mudah dilihat oleh pengguna;
• Fitur 'Tidak Tertarik’: Terkadang, pengguna menemukan konten yang kurang sesuai dengan minat mereka. Untuk itu, TikTok menyediakan fitur 'Tidak Tertarik' agar pengguna dapat memberikan sinyal kepada sistem rekomendasi TikTok untuk tidak merekomendasikan konten serupa muncul dalam laman Untuk Anda mereka;
• Fitur 'Laporkan': Jika pengguna menemukan konten terduga misinformasi atau melanggar Panduan Komunitas, pengguna bisa langsung melaporkan pelanggaran tersebut kepada TikTok dengan mengetuk tombol 'Laporkan.' Nantinya, segala jenis konten, komentar, maupun sesi LIVE yang dilaporkan akan ditinjau lebih lanjut oleh tim moderasi TikTok;
• Laman Sumber Daya Khusus: TikTok terus bermitra dengan para ahli dan organisasi pemeriksa fakta di seluruh dunia untuk membantu menghubungkan pengguna dengan informasi kredibel dan otoritatif. Sebagai contoh, di masa penyelenggaraan Pilkada tahun ini, TikTok menyediakan Pusat Panduan Pilkada 2024, sebuah laman khusus dalam aplikasi yang menyediakan informasi kredibel dan resmi terkait proses pelaksanaan Pilkada 2024, hasil kolaborasi bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republika Indonesia.

Mira Sahid, Wakil Ketua Umum SIBERKREASI, mengapresiasi langkah semua pihak dalam upaya menghindari misinformasi dan hoaks sebagai bagian literasi digital. Menurutnya, untuk menekan penyebaran misinformasi di platfom digital, masyarakat juga perlu memahami cara pemanfaatan platform yang baik, termasuk fitur keamanan yang tersedia agar mereka bisa membuat, mengonsumsi, maupun membagikan informasi secara bijak di platform digital.

“Kami mengapresiasi langkah TikTok untuk membuka ruang diskusi ini bagi kami dan para mitra agar bisa menyelaraskan cara terbaik untuk meningkatkan literasi digital warga Indonesia kita demi menekan penyebaran misinformasi,” ungkapnya.

Untuk memastikan keamanan platform dan pengguna, TikTok terus berkolaborasi dengan Dewan Penasihat Keamanan, peneliti, organisasi masyarakat, dan pakar literasi media untuk memperkuat kebijakan TikTok dengan memahami tren dan isu yang ada. TikTok juga menggelar serangkaian lokakarya untuk mengedukasi komunitas dan para pemangku kepentingan tentang kebijakan, fitur keamanan, serta cara melawan misinformasi.

Abigail Limuria, Co-founder, What Is Up, Indonesia? (WIUI), menambahkan, "Berpikir secara sistematis dan akurat merupakan pola berpikir yang wajib dimiliki oleh semua orang, khususnya saat menghadapi misinformasi. Kita harus bisa membedakan ranah-ranah informasi dan memiliki kemampuan untuk memfilter dan menganalisis data untuk memastikan kredibilitas dan kebenarannya.”

"Melalui diskusi yang terjalin bersama para mitra, kami harap makin banyak pihak ikut terinspirasi untuk bekerja sama mencari solusi terbaik guna menghentikan laju penyebaran misinformasi. Kami percaya bahwa ekosistem digital yang sehat bisa tercipta jika kita bisa #SalingJaga untuk melawan misinformasi bersama-sama," tutup Anggini.

Jakarta -

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri merespons permintaan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menggenjot lifting minyak-gas (migas). Menurut Simon, Pertamina akan mengoptimalkan ladang-ladang minyak yang selama ini belum dioptimalkan.

"Kita banyak kan tempat-tempat yang ya harusnya mungkin dari dulu belum jalan, kita akan usahakan secepatnya. Masela, kita dorong. Andaman kita dorong, tempat-tempat lain masih banyak," katanya di Kementerian ESDM, jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

"Jadi saya pikir fokus kita ke situ, tidak bisa ini kalau hanya satu dua pihak, semua pihak berkolaborasi. Pemerintah, Kementerian SDM, SKK Migas, KKKS, sama-sama bersatu," sambung dia.

Menurut Simon perlu kerja keras dan koordinasi yang baik demi mendongkrang produksi minyak dalam negeri. Bahlil sebelumnya menyebut Lifting minyak Indonesia sekitar 600 ribu barel per hari, sementara jumlah impor mencapai 1 juta barel per hari.

Simon juga menilai penambahan lifting minyak tidak cukup dengan hanya mengandalkan sumur-sumur yang ada. Oleh karena itu perlu dilakukan penemuan ladang minyak baru yang juga dilakukan oleh Pertamina.

"Kalau hanya mengandalkan sumur-sumur existing kan tentunya dengan treatment yang kita lakukan ya ada penambahan tapi kurang maksimal. Tentunya wilayah kerja baru yang ada, giant discoveries yang ada, itu harus kita kerjakan," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, ia menyebut Indonesia dikarunia oleh sumber daya alam yang kaya sehingga bisa dioptimalkan. Potensi tersebut juga diharapkan mampu membuat lifting minyak bertambah.

(ily/hns)