BOGOR, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri untuk mencari keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (Paman Birin).

Ia dilaporkan melarikan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 6 Oktober 2024.

“Kami akan berkoordinasi juga dengan KPK dan kepolisian untuk menelusuri keberadaan beliau,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (7/11/2024).

Bima mengakui bahwa Kemendagri telah menerima informasi mengenai pelarian Paman Birin.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di komisi antirasuah.

“Tentunya kita dorong semua aparatur untuk menghormati proses hukum karena status beliau kan juga masih definitif, ya, tentu harus menghormati status hukum,” ujar Bima Arya.

Sebelumnya, Tim Biro Hukum KPK menyatakan bahwa Paman Birin melarikan diri setelah operasi tangkap tangan pada 6 Oktober.

Keberadaan Paman Birin tidak dapat ditemukan meskipun penyidik telah mencarinya di beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyiannya.

Di sisi lain, Paman Birin juga tidak menghadiri kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai gubernur, seperti Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Selatan dan Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Kalimantan Selatan

"Sampai persidangan ini berlangsung, termohon masih melakukan pencarian terhadap diri pemohon. Kondisi ini jelas-jelas menunjukkan bahwa pemohon selaku tersangka melarikan atau kabur,” ungkap anggota Tim Biro Hukum KPK, Indah, dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa hari lalu.

Perkara Paman Birin terungkap melalui OTT KPK pada 6 Oktober.

Dalam operasi tersebut, tim penyelidik dan penyidik mengamankan sejumlah anak buahnya.

Selain Paman Birin, KPK juga telah menetapkan enam orang lainnya sebagai tersangka, yaitu:

1. Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan, Ahmad Solhan
2. Kepala Bidang Cipta Karya Kalimantan Selatan, Yulianti Erlinah
3. Pengurus Rumah Tahfidz Darussalam, Ahmad
4. Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, berinisial Agustya Febry Andrean
5. Sugeng Wahyudi (swasta)
6. Andi Susanto (swasta)

TEMANGGUNG - PT Medika Maesindo Global (MMG) mengekspor 168.000 unit alat pelindung diri (APD) jenis coat ke Amerika Serikat melalui Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Minggu (3/11/2024). MMG merupakan perusahaan yang memproduksi produk tech-fabric dan disposables untuk kebutuhan medis dan industri.

Total nilai ekspor perusahaan yang berlokasi di Dusun Tengahan 03/03 Nguwet, Kranggan, Kabupaten Temanggung tersebut sebesar FOB USD46.818. Ekspor itu tak lepas dari peran aktif Bea Cukai Magelang, yang berkomitmen memberikan pelayanan dan pengawasan optimal bagi para pelaku industri.

Tak terkecuali PT MMG yang merupakan penyelenggara kawasan berikat pertama di bawah pengawasan kantor Bea Cukai Magelang. ?Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan dan pengawasan optimal terhadap perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat. Salah satunya dengan pemeriksaan fisik dan pengawasan stuffing yang secara rutin dilakukan oleh petugas kami di hanggar Bea Cukai,? kata Kepala Kantor Bea Cukai Magelang Imam Sarjono dalam siaran pers, Kamis (7/11/2024).

Menurut Imam, pihaknya terus berupaya mendorong ekspor produk dalam negeri demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia . Menambah devisa negara, meningkatkan iklim investasi, dan menciptakan lapangan kerja bagi kesejahteraan masyarakat. ?Bea Cukai Magelang akan terus mendorong produk unggulan dalam negeri agar bisa ekspor dan bersaing di berbagai negara,? tandasnya.

Jakarta -

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melalui aplikasi mobile banking, wondr by BNI mendukung gelaran Indonesia Week Hong Kong 2024. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kampanye internasional 'wondr is everywhere', yang sebelumnya telah hadir di berbagai kota besar dunia, seperti Amsterdam, Seoul, Tokyo, Osaka, Washington DC, dan Singapura.

Adapun Indonesia Week Hong Kong 2024 merupakan kolaborasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong (KJRI HK), Indonesia Incorporated Hong Kong, Ikatan Alumni UI Hong Kong Chapter (Iluni UI HK Chapter) dan Persatuan Pelajar Indonesia Hong Kong (PPI HK), yang berlangsung pada 1-3 November 2024. Acara ini ini diikuti oleh 12 ribu peserta, yang terdiri dari warga lokal Hong Kong, Diaspora Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Berkolaborasi dengan KJRI HK dan mitra lainnya, wondr by BNI hadir untuk memberikan literasi keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong, serta menyediakan solusi perbankan yang mudah dan aman.

SEVP Retail Digital Solutions BNI Rian Eriana Kaslan mengaku sangat antusias dapat menjadi bagian dari pelaksanaan Indonesia Week Hong Kong 2024.

"Dukungan ini merupakan wujud komitmen kami dalam memberikan solusi finansial yang dibutuhkan oleh para Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong. Pada acara ini kami hadir dengan berbagai program yang tidak hanya fokus pada kemudahan dalam perbankan, tetapi juga pemberdayaan dan literasi keuangan, serta kami juga bangga dapat memperkenalkan wondr by BNI di kancah global," jelas Rian dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

BNI, kata dia, terus berupaya mendukung masyarakat Indonesia mewujudkan impian finansialnya di mana pun mereka berada. Rian berharap inovasi wondr by BNI mampu memenuhi kebutuhan spesifik keuangan, edukasi, dan kewirausahaan bagi komunitas Indonesia di luar negeri.

Diketahui saat ini jumlah PMI di Hong Kong terus meningkat. Hingga Mei 2024, tercatat lebih dari 172.000 PMI di Hong Kong, separuh di antaranya adalah nasabah BNI atau sebanyak 87.000 PMI. Transaksi mobile banking BNI oleh PMI naik 81% dalam setahun menjadi 2 juta transaksi hingga akhir 2023 dari 1,15 juta transaksi pada 2022.

"Kami berharap wondr by BNI semakin mempermudah Pekerja Migran Indonesia dalam melakukan transaksi sehari-hari dalam pengelolaan keuangan melalui berbagai fitur yang sangat mudah digunakan dengan lebih terencana sesuai kebutuhan finansial, sekaligus perencanaan masa depan yang lebih optimal," tuturnya. .

Sementara itu, Konsul Jenderal Indonesia di Hong Kong Yul Edison berharap melalui acara yang mempromosikan kebudayaan Indonesia, kuliner, produk UMKM hingga forum investasi itu dapat tercipta kerja sama yang lebih dalam antara Indonesia dan Hong Kong.

Sebagai informasi, pada hari pertama Indonesia Week Hong Kong 2024 yang digelar Jumat (1/11), BNI mendapatkan penghargaan prestisius sebagai Best Indonesian Bank in Hong Kong for Serving Indonesia Diaspora dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hong Kong. Penghargaan ini diterima oleh General Manager BNI Hong Kong Farid Faraitody, sebagai bukti atas komitmen BNI dalam memberikan layanan terbaik dan solusi keuangan yang inovatif, bagi diaspora dan PMI di Hong Kong.

(anl/ega)

Jakarta: Fenomena keluarnya beberapa lembaga survei dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) memunculkan pertanyaan besar di kalangan publik. Diawali oleh Poltracking Indonesia yang menyatakan hengkang pada awal November 2024, beberapa lembaga lain, seperti Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Voxpol Center Research and Consulting, turut menyusul.

Keputusan beberapa lembaga survei ini untuk keluar dari Persepi memperlihatkan adanya ketegangan dan perbedaan pandangan yang mendalam terkait standar dan transparansi organisasi dalam menangani isu-isu etika penelitian.

Berikut tujuh fakta menarik tentang hengkangnya lembaga-lembaga ini dari Persepi:

1. Poltracking Indonesia Menyatakan Keberatan atas Sanksi Persepi

Poltracking Indonesia menyampaikan keberatannya terhadap sanksi yang diberikan Dewan Etik Persepi terkait perbedaan hasil survei Pilgub Jakarta 2024. Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, mengungkapkan, Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas.
"Pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas," ujar Masduri, Selasa 5 November 2024.

Masduri menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena persepsi ketidakadilan dalam perlakuan yang diterima Poltracking dari Dewan Etik.

Baca juga: Panggil LSI dan Poltracking Terkait Pilkada Jakarta, Dewan Etik Persepi: Kami Netral

2. Sejarah Panjang Poltracking Bersama Persepi

Bergabung sejak 2014, Poltracking telah terlibat dalam berbagai survei politik penting, seperti Pilpres 2014 dan 2019, serta sejumlah pilkada. Namun, setelah sepuluh tahun, Poltracking menyatakan keluar dari Persepi sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap Dewan Etik Persepi. Masduri mengkritik keputusan Dewan Etik yang dianggap tidak adil, tidak proporsional, dan tidak akuntabel.

3. Poltracking Tuding Dewan Etik Persepi Tidak Transparan

Poltracking menyatakan bahwa Dewan Etik Persepi tidak transparan dalam menjelaskan perbedaan hasil survei antara LSI dan Poltracking, yang menjadi dasar pemberian sanksi.

"Dewan Etik tidak menjelaskan bagaimana metode dan implementasi survei LSI dapat dianalisis dengan baik dan tidak mempublikasikan hasil analisis tersebut ke publik," kata Masduri.

4. Parameter Politik Indonesia (PPI) Menyusul

Beberapa hari setelah Poltracking mengundurkan diri, PPI juga resmi menyatakan keluar dari Persepi secara sukarela. Dalam surat pengunduran diri yang dikonfirmasi oleh Direktur PPI, Adi Prayitno, disebutkan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi internal PPI.

5. Voxpol Center Research and Consulting Ikut Hengkang

Setelah Poltracking dan PPI, Voxpol Center Research and Consulting juga mengumumkan pengunduran diri dari Persepi. Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak Voxpol, langkah ini menambah panjang daftar lembaga survei yang meninggalkan asosiasi tersebut dalam waktu berdekatan.

6. Kritik Terhadap Persepsi Ketidakadilan dalam Sidang Dewan Etik

Masduri menyebutkan bahwa Dewan Etik Persepi hanya memeriksa dua lembaga, yakni Poltracking dan LSI, tanpa melibatkan lembaga survei lain yang juga melakukan survei dalam periode berdekatan.

"Mestinya semua disidang untuk dilihat secara adil siapa yang bermasalah di dalam survei ini," ujarnya.

7. Fenomena yang Mungkin Terus Berlanjut

Hingga saat ini, tiga lembaga survei telah resmi menyatakan keluar dari Persepi, dan tidak menutup kemungkinan lembaga lain akan mengikuti jejak mereka. Fenomena ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan tanda tanya mengenai masa depan Persepi sebagai asosiasi yang seharusnya menjaga integritas dan kredibilitas lembaga survei di Indonesia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

JAKARTA, investor.id - Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak berlaku bagi semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan atau disabilitas.

Sejak awal memimpin Kalimantan Timur, Isran Noor dan Hadi Mulyadi telah menunjukkan komitmen serius terhadap pemerataan pendidikan yang mencakup semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) telah banyak melakukan upaya untuk mendukung penyandang disabilitas.

“Kami telah melakukan hal yang luar biasa untuk memfasilitasi para disabilitas. Khususnya untuk bangunan-bangunan baru yang dibangun, semua memperhatikan fasilitas untuk penyandang disabilitas,” kata Hadi Mulyadi dalam debat yang digelar akhir pekan lalu.

Dalam paparannya, Hadi menekankan komitmen pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas melalui regulasi yang tegas. “Kalau bicara soal komitmen, kami sudah berkomitmen. Perda Nomor 1 Tahun 2018 adalah bagian dari komitmen kami yang akan terus kami laksanakan,” tegasnya.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mengatur berbagai aspek untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan fasilitas yang setara. Perda ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas adalah warga negara dengan kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama, sesuai dengan undang-undang.

“Oleh karena itu, kami bertekad untuk melanjutkan dan menuntaskan,” kata Hadi Mulyadi dengan penuh keyakinan.

Isran Noor dan Hadi Mulyadi sejak pertama memimpin memang serius dalam menangani pemerataan pendidikan, termasuk bagi kelompok disabilitas. Salah satu bukti perhatian ini adalah keterbukaan dan ketersediaan akses pendidikan formal melalui Sekolah Luar Biasa (SLB).

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim, terdapat 30 SLB yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, 11 adalah SLB Negeri milik pemerintah provinsi, sementara 19 lainnya dikelola oleh pihak swasta. Jumlah SLB ini adalah kekuatan penting untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dari kalangan disabilitas.

Pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas mendapatkan perhatian besar dari Pemprov Kaltim karena mereka percaya bahwa meskipun secara fisik terbatas, kelompok disabilitas memiliki kemampuan akademik dan kreativitas yang perlu diberi ruang untuk berkembang.

Pemprov Kaltim yakin mampu membina SDM penyandang disabilitas melalui pendidikan di SLB.

“Rekan-rekan tuna rungu sudah berkomunikasi intens dengan saya bahkan sebelum saya menjabat sebagai Wakil Gubernur. Keluhan-keluhan mereka sudah kami tindak lanjuti,” ungkap Hadi Mulyadi.

Lebih jauh lagi, Isran Noor dan Hadi Mulyadi menunjukkan komitmen nyata dalam menciptakan pendidikan yang inklusif di seluruh Kalimantan Timur.

Sebagai langkah konkret, mereka mengirim 300 guru ke Universitas Negeri Surabaya (UNESA) untuk mempelajari pendidikan inklusif. Harapannya, para guru ini bisa membantu mewujudkan sekolah inklusif yang dapat diakses oleh semua kalangan.

“Kami sudah memberikan bukti, bukan sekadar janji. Pahamlah Ikam,” tutup Hadi Mulyadi dengan penuh keyakinan.

 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP relawan Pro Jokowi (Projo) Handoko, membela Ketua Umumnya, Budi Arie, atas tudingan terlibat dalam melindungi situs judi online (judol).

Menurut dia, eks Menteri Komunikasi dan Informatika itu justru selama ini adalah sosok pelopor pemberantasan judol.

Ia memastikan Budi Arie tak mengetahui apalagi terlibat dengan belasan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang ditangkap polisi karena membekingi situs judol.

"Padahal kalau dari apa yang kita ketahui dan kita catat betul, termasuk juga kita setelah menggelorakan pemberantasan judi online, maka sebenarnya Budi Arie inilah yang kemudian menjadi pelopor dalam gerakan pemberantasan judi online," kata Handoko dalam jumpa pers di Sekretariat DPP Projo, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024).

Handoko menjelaskan bahwa Budi Arie sudah melakukan sejumlah langkah untuk memberantas judi online, setelah dirinya dilantik sebagai Menkominfo pada era Presiden Joko Widodo.

Salah satu langkah yang dilakukan Budi Arie, jelas Handoko, adalah menghapus situs-situs judol di Indonesia.

"Dalam catatan kami, selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo, 3,8 juta situs judi online di-takedown," ujar Handoko.

"Kemudian, Budi Arie juga mendorong seluruh satker (satuan kerja) di Kominfo untuk tidak terlibat. Jadi, mendorong seluruh satker di Kominfo untuk tidak terlibat judi online dalam bentuk pakta integritas. Jadi, waktu itu semua satker di Kominfo waktu itu menandatangani pakta integritas," tambahnya.

Tak sampai situ, Budi Arie juga disebut telah memberantas judi online hingga ke rekening-rekening pelakunya.

Bahkan, tambah Handoko, Budi Arie juga bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk menutup rekening pelaku judol.

"Juga Budi Arie melakukan koordinasi dengan stakeholder di financial technology, fintech, untuk memverifikasi 11.693 penyelenggara sistem elektronik. Beliau juga menerbitkan instruksi Menteri dan Keputusan Menteri dan Keputusan Menteri untuk memberantas dunia," katanya.

"Sebagai Menkominfo, dia juga melakukan langkah-langkah seperti mencopot, memutasi pegawai atau pejabat, serta tenaga honorer yang dicurigai terlibat judi online," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya membuka peluang untuk ikut memeriksa Budi Arie terkait belasan pegawai Komdigi yang membekingi situs judi online.

Polisi sejauh ini telah menangkap 15 orang tersangka kasus judi online yang 11 di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 10 oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol.

Sementara itu, 1.000 situs judi online sisanya "diamankan" agar tetap aktif. Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan.

Artinya, jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan "memelihara" 1.000 situs judi online tersebut.

Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

Jadwal Pilkada 2024 - Jakarta. Pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berlangsung pada hari ini, Kamis (7/11/2024). Simak gaji dan tugas KPPS di Pilkada 2024. Cek juga jadwal Pilkada 2024.

Diberitakan Kompas.com, KPPS Pilkada 2024 menjalani pelantikan pada Kamis 7 November 2024. KPPS adalah salah satu badan ad hoc penyelenggara Pilkada 2024 yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

KPPS Pilkada 2024 bertugas melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) wilayah masing-masing. Selesai menjalankan tugas selama masa kerja, anggota KPPS akan menerima honorarium atau gaji sebagai imbalan.

Lantas, berapa lama masa kerja dan gaji KPPS Pilkada 2024?

Masa kerja KPPS Pilkada 2024

Jadwal kegiatan KPPS Pilkada 2024 tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu dan Pilkada. Keputusan KPU itu menyebutkan, anggota KPPS yang sudah dipilih berdasarkan seleksi ditetapkan pada 7 November 2024.

Setelah penetapan anggota, KPU kemudian menggelar pelantikan anggota KPPS Pilkada 2024 pada hari yang sama. Masa kerja KPPS dimulai sejak tanggal pelantikan dan berakhir pada 8 Desember 2024, beberapa hari setelah pemungutan suara pada 27 November. Artinya, KPPS akan bekerja selama satu bulan ke depan untuk melaksanakan pemungutan suara Pilkada 2024.

Gaji KPPS Pilkada 2024

Selama satu bulan masa kerja, anggota KPPS akan mendapatkan honorarium atau gaji sesuai jabatan masing-masing. Besaran gaji anggota KPPS telah tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tertanggal 5 Agustus 2022.

Berikut perincian gaji KPPS pada Pilkada 2024:

• Gaji Ketua KPPS Pilkada 2024: Rp 900.000 per orang per bulan
• Gaji Anggota KPPS Pilkada 2024: Rp 850.000 per orang per bulan
• Gaji Pengamanan TPS/Satlinmas: Rp 650.000 per orang per bulan.

Gaji KPPS biasanya akan diberikan menjelang atau setelah masa kerja anggota KPPS Pilkada 2024 selesai. Namun, uang operasional TPS akan diberikan lebih awal, yaitu sebelum hari pemungutan suara yang digelar serentak pada 27 November 2024.

Tonton:Inilah BUMN yang Perlu Perawatan Khusus

Tugas dan wewenang KPPS Pilkada 2024

Kurang lebih satu bulan masa kerja, KPPS harus menjalankan tugas yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022. Tugas KPPS Pilkada 2024 tersebut meliputi:

• Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS
• Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilihan umum (pemilu) yang hadir, pengawas TPS, atau kepada peserta pemilu
• Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
• Membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara
• Menyerahkan berita acara dan sertifikat kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS
• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan
• Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS
• Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022, KPPS juga memiliki kewenangan selama melaksanakan tugasnya, yang mencakup:

• Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS
• Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban petugas KPPS di Pilkada 2024:

• Menempelkan daftar pemilih tetap di TPS
• Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas TPS, Panwaslu kelurahan/desa, peserta pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara
• Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel
• Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu kelurahan/desa
• Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama
• Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pilkada 2024 serentak

Pilkada tahun ini akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Pilkada 2024 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Pilkada 2024 serentak ini akan berlangsung di 545 daerah. Jumlah itu terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

KPU telah menetapkan jadwal sekaligus tahapan Pilkada 2024. Ketetapan tersebut diatur pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Merujuk pada PKPU Nomor 2 Tahun 2024, tahapan Pilkada 2024 dibagi menjadi dua, yaitu persiapan dan penyelenggaraan. Berikut rincian jadwal Pilkada 2024:

Tahapan persiapan Pilkada 2024

1. Perencanaan program dan anggaran: Hingga 26 Januari 2024
2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan: Hingga 18 November 2024
3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan: Hingga 18 November 2024
4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS: 17 April-5 November 2024
5. Pembentukan panitia pengawas kecamatan, panitia pengawas lapangan, dan pengawas tempat pemungutan suara: Sesuai ketetapan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
6. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan: 27 Februari-16 November 2024
7. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih: 24 April-31 Mei 2024
8. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih: 31 Mei-23 September 2024.

Tahapan penyelenggaraan

• Pengumuman persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan: 5 Mei-19 Agustus 2024
• Pengumuman pendaftaran pasangan calon: 24-26 Agustus 2024
• Pendaftaran pasangan calon: 27-29 Agustus 2024
• Penelitian persyaratan calon: 27 Agustus-21 September 2024
• Penetapan pasangan calon: 22 September 2024
• Pelaksanaan kampanye: 25 September-23 November 2024
• Pelaksanaan pemungutan suara: 27 November 2024
• Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara: 27 November-16 Desember 2024
• Penetapan calon terpilih, penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP):

1. Calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota terpilih: Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU
2. Calon gubernur dan wakil gubernur: Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU

• Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan: Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi.
• Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi: Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU.
• Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih:

1. Tidak ada permohonan PHP: Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a
2. Ada permohonan PHP: Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud angka 9 Gubernur dan wakil gubernur terpilih
3. Tidak ada permohonan PHP: Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud angka 9

Itulah informasi tugas dan gaji KPPS Pilkada 2024. Selamat bertugas untuk seluruh KPPS, semoga Pilkada 2024 menghasilkan pemimpin aman untuk rakyat.

Tadi beliau menyampaikan soal keinginan kita untuk mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan kita dalam sebuah institusi bernama Daya Anagata Nusantara, yang disingkat dengan Danantara,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa Presiden meminta peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) ditempuh melalui proses yang hati-hati.

Presiden Prabowo sempat menyinggung soal gagasan pemerintah dalam mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan negara melalui BPI Danantara saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Kamis.

"Tadi beliau menyampaikan soal keinginan kita untuk mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan kita dalam sebuah institusi bernama Daya Anagata Nusantara, yang disingkat dengan Danantara," kata Hasan Nasbi dalam keterangan pers di Sentul, Jawa Barat, Kamis.

Dia menjelaskan bahwa dalam arahannya, Presiden meminta agar pembentukan BPI Danantara untuk mengkonsolidasikan kekayaan negara tersebut tidak boleh terburu-buru.

Menurut Presiden, katanya, Danantara yang menjadi embrio superholding perusahaan negara ini, harus melalui proses yang hati-hati dan pruden.

Atas arahan Presiden tersebut, peluncuran Danantara yang semula dijadwalkan pada Kamis, 7 November 2024 ini pun harus diundur, sampai Presiden Prabowo kembali dari perjalanan luar negeri selama dua pekan.

"Prosesnya harus ditempuh dulu, jadi enggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden. Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan pruden supaya nanti hasilnya baik," katanya.

Hasan menambahkan bahwa pembentukan Danantara ini akan menjadi seperti Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki oleh pemerintah Singapura.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan, pembentukan Danantara tidak akan merevisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun melalui revisi dua peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres).

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Profesor Riset Bidang Proteksi dan Keselamatan Radiasi BRIN, Eri Hiswara, menuturkan radiasi nuklir berperan penting dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan. Namun, pemanfaatannya memiliki risiko kesehatan yang perlu diawasi ketat.

Eri menekankan pentingnya pemahaman dan langkah-langkah proteksi diri dari paparan radiasi nuklir yang berisiko bagi kesehatan.

"Radiasi nuklir adalah gelombang elektromagnetik (seperti sinar-X atau sinar gamma) dan/atau partikel bermuatan (seperti radiasi alfa, radiasi beta, dan radiasi neutron) yang dapat merusak sel dan jaringan tubuh karena energi yang dimilikinya," kata Eri dikutip dari unggahan di Instagram BRIN Indonesia, Kamis, 7 November 2024.
Ia menuturkan radiasi nuklir unik karena tidak dapat dirasakan langsung, tidak berbau, dan mampu menembus berbagai jenis materi. Radiasi nuklir disebut sebagai radiasi pengion, karena energinya mampu menyebabkan elektron terlepas dari ikatan atom, proses yang dikenal sebagai ionisasi.

Untuk itu, proteksi diri menjadi krusial demi mencegah dampak kesehatan yang serius akibat paparan radiasi. Terdapat dua jenis efek radiasi pada tubuh manusia, yaitu efek deterministik dan efek stokastik.

Efek deterministik memiliki ambang dosis tertentu, yang keparahannya meningkat seiring dengan kenaikan dosis. Efek ini disebut juga sebagai reaksi jaringan karena dampaknya tidak hanya terjadi saat penyinaran tetapi juga dapat dimodifikasi sesudahnya.

Beberapa contoh efek deterministik adalah kemerahan kulit, pengelupasan kulit, kerontokan rambut, kemandulan, dan hipotiroid.

Sementara itu, efek stokastik terjadi dengan peluang yang meningkat seiring dosis radiasi lebih tinggi. Tetapi, tingkat keparahannya tidak bergantung pada besarnya dosis. Efek stokastik meliputi kondisi seperti leukemia, kanker, dan efek genetik.

Proteksi radiasi terbagi menjadi dua kategori, yakni proteksi eksternal dan internal. Proteksi radiasi eksternal bertujuan mengurangi paparan dari sumber di luar tubuh.

Upaya ini dapat dilakukan dengan metode "PEJABAT", yaitu:

1. Penggunaan Penahan Radiasi – Menambahkan penghalang untuk menahan paparan radiasi
2. Memperbesar Jarak dari Sumber – Menjauh dari sumber radiasi untuk mengurangi paparan
3. Membatasi Waktu Paparan – Mengurangi waktu berada di dekat sumber radiasi

Sementara itu, proteksi radiasi internal berfokus pada pencegahan masuknya bahan radioaktif ke dalam tubuh melalui pernapasan, ingesti (menelan), atau luka terbuka. Cara proteksi internal yang efektif antara lain menutup sumber radiasi cair atau gas dengan wadah pelindung, memastikan ventilasi dan desain ruangan yang baik, menggunakan pakaian pelindung, dan pelindung pernapasan.

Selain itu, penting untuk tidak mengonsumsi makanan atau minuman di area kerja radiasi untuk menghindari kontaminasi. Meski berisiko, radiasi nuklir memiliki manfaat signifikan dalam berbagai bidang, terutama kesehatan.

"Radiasi nuklir berperan penting dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan manusia. Namun, pemanfaatannya memiliki risiko bagi kesehatan, sehingga perlu diatur dan diawasi dengan ketat," jelas Eri.

Bahaya radiasi nuklir dapat dikendalikan dengan pemahaman yang baik dan penerapan proteksi yang tepat. Sehingga, manfaatnya dapat digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Eri menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam pemanfaatan radiasi nuklir demi keselamatan manusia dan lingkungan. (Suchika Julian Putri)

Baca juga: Takut Perang Dunia 3? Ini 8 Tips untuk Menghadapi Ledakan Nuklir

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengumumkan kebijakan baru yang mulai berlaku pada Oktober 2024 terkait pengelolaan dana pensiun.

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat jangka panjang bagi peserta dana pensiun, serta mendorong penggunaan produk anuitas sebagai sumber pendapatan utama setelah pensiun.

Pembatasan Pencairan Dana Pensiun

Mulai Oktober 2024, peserta dana pensiun tidak akan dapat mencairkan dana pensiun mereka sebelum mencapai usia kepesertaan minimal 10 tahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa kebijakan ini diterapkan untuk mencegah pencairan dana pensiun terlalu cepat, yang dapat mengurangi manfaat program pensiun itu sendiri.

Menurut Ogi, praktik pencairan dana pensiun yang sering dilakukan sebelum waktunya menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).

"Begitu dana masuk ke Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), kemudian dibeli produk anuitas dan dicairkan dalam waktu kurang dari sebulan, meskipun ada penalti besar," ujarnya Senin (30/9).

Praktik ini, lanjut Ogi, tidak sejalan dengan tujuan utama dari dana pensiun, yang seharusnya memberikan manfaat jangka panjang setelah pensiun, bukan menjadi tabungan biasa.

Wajib Membeli Produk Anuitas

Dalam kebijakan baru ini, OJK juga mewajibkan peserta dengan saldo manfaat pensiun lebih dari Rp 500 juta setelah memperhitungkan PPh 21 untuk membeli produk anuitas.

Produk anuitas adalah produk asuransi jiwa yang memberikan pembayaran secara berkala kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun, serta kepada janda/duda atau anak, untuk jangka waktu tertentu.

Anuitas ini nantinya akan menjadi sumber pendapatan utama bagi penerima dana pensiun, yang dapat memastikan penerima pensiun memiliki aliran pendapatan yang berkelanjutan setelah masa kerja mereka berakhir.

Ogi menambahkan bahwa peserta PPIP yang pensiun harus mengalihkan 80% dari saldo manfaat pensiun mereka ke dalam produk anuitas. Namun, jika pendapatan yang dihasilkan dari anuitas tersebut tidak memenuhi batas pertumbuhan yang ditentukan, peserta masih bisa mencairkan dana tersebut secara tunai.

Tujuan Kebijakan

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa dana pensiun benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi peserta setelah mereka memasuki masa pensiun.

Dengan melarang pencairan dana pensiun sebelum usia kepesertaan mencapai 10 tahun, OJK berharap agar dana pensiun tidak disalahgunakan sebagai tabungan biasa yang dapat diambil kapan saja.

Ogi menegaskan bahwa program pensiun seharusnya memberikan manfaat setelah masa pensiun, bukan diambil lebih awal.

"Jika dana pensiun dicairkan terlalu cepat, itu hanya menjadi tabungan biasa, bukan program pensiun. Ini perlu dijelaskan dengan baik kepada peserta," ujarnya.

Melalui kebijakan ini, OJK berharap dapat meningkatkan pertumbuhan dana pensiun di Indonesia, serta mendorong peserta untuk lebih bijak dalam mengelola dana pensiun mereka agar dapat menikmati masa pensiun dengan lebih sejahtera.

JAKARTA, KOMPAS.com – Seorang pengemudi taksi online menjadi viral setelah dipukul oleh penumpang. Insiden tersebut bermula dari cekcok yang membuat penumpang merasa kesal.

Kejadian pemukulan itu menjadi viral karena pengemudi merekamnya menggunakan dashboard camera atau dashcam.

Budiyanto, pemerhati masalah transportasi dan hukum, mengatakan bahwa Digital Video Recorder (DVR) atau dashcam memang dapat digunakan sebagai alat bukti. Namun, ia menambahkan, fungsi dashcam bersifat pasif.

"Sesuai dengan UU ITE bahwa informasi elektronika dan atau rekaman dan atau hasil cetak elektronika dapat digunakan sebagai alat bukti. Alat bukti tersebut merupakan perluasan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP," kata Budiyanto kepada Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

Mantan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP itu menyarankan agar pengemudi segera melapor ke polisi jika menghadapi kejadian yang tidak menyenangkan atau tindakan pidana.

"Segera menuju kantor polisi terdekat, atau jika jauh dari kantor polisi, menuju tempat-tempat yang ramai," ujarnya.

Budiyanto juga menekankan bahwa pengemudi berhak untuk mempertanyakan perilaku penumpang yang dianggap tidak wajar.

Namun, Budiyanto mengingatkan agar hal tersebut dilakukan juga dilakukan sesuai hukum positif yang berlaku.

"Tapi kita sebagai negara hukum tetap harus menjunjung azas praduga tak bersalah dan menghormati etika serta hak asasi manusia (HAM)," ujar Budiyanto.

Jakarta: Pemain dengan nomor punggung 7 mempunyai tempat spesial dalam sejarah sepak bola. Nomor punggung ini banyak dipakai oleh pemain pemain bertalenta dan ikonik.

Pemilik nomor punggung 7 biasanya berposisi sebagai penyerang atau striker. Pemain-pemain tersebut gacor dalam mencetak gol dan memiliki skill menonjol

Berikut ini tujuh pesepak bola terbaik yang memakai nomor punggung 7.

1. Raul Gonzales

Legenda Real Madrid ini tercatat sebagai pencetak gol terbanyak El Real. Selama 16 tahun berseragam Los Blancos Raul sudah mencetak 323 gol di semua kompetisi.
Raul juga menjadi kapten Madrid selama beberapa tahun. Ia juga memegang rekor sebagai pemain yang paling banyak tampil di Liga Champions sebagai kapten.

2. Luis Figo

Selanjutnya ada legenda sepak bola Portugal Luis Figo. Figo merupakan salah satu pemain yang tampil sebanyak 100 kali baik untuk Barcelona maupun Real Madrid.

Figo mengenakan nomor 7 kala berseragam Barcelona. Ia membela Blaugrana pada 1995 sampai 2000, sebelum akhirnya pindah ke Madrid. Namun, saat membela Madrid Figo mengenakan nomor punggung 10.

3. Eric Cantona

Cantona dikenal sebagai pemain terbaik di eranya. Saat membela Manchester United ia mengenakan nomor punggung yang ikonik, yakni 7.

Fans Man United memberinya julukan King Cantona. Julukan ini bukan tanpa alasan, Cantona memiliki mentalitas serta membawa kesuksesan bagi Manchester United.

Puncak karier Cantona di Man United di periode 1992 sampai 1997. Di mana ia mencetak 82 dari 186 penampilan. Ia juga membawa Red Devils meraih empat trofi liga dan 2 piala FA.

4. David Beckham

Pemain yang mempunyai kemampuan umpan silang dan freekick ini meraih kesuksesan bersama Man United di tahun 1992 sampai 2003. Ia mencetak 85 goals dari 394 penampilan, berkontribusi dalam enam trofi liga Inggris, 2 Piala FA dan yang paling ikonik juara Liga Champions 1999.

5. Andriy Shevchenko

Shevchenko adalah nama yang ikonik bagi sejarah AC Milan. Ia juga pernah meraih
Ballon d'Or winner di tahun 2004.

Shevchenko tercatat sebagai top skor di Derby Milan. Shevchenko scored 127 goals dari 208 penampilan selama berseragam AC Milan dari 1999 - 2006.

Baca juga: Alasan Cristiano Ronaldo Sering Pakai Nomor Punggung 7

6. George Best

George Best adalah legenda Manchester United. Ia meraih banyak kesuksesan selama kariernya bersama Setan Merah.

Best mencetak 137 goals dari 361 penampilan. Ia juga menang banyak penghargaan individu termasuk Ballon D'or pada1968.

7. Cristiano Ronaldo

Dari enam nama di atas Cristiano Ronaldo menjadi pemain dengan nomor 7 terbaik yang saat ini masih aktif bermain. Ronaldo terus menampilkan performa yang fenomenal.

Bukan tanpa alasan jika Ronaldo masuk dalam daftar teratas pemain bola terbaik yang memakai nomor punggung 7. Ia hampir mendapat semua selama karier sepakbolanya, bahkan dijuluki the greatest of all time (GOAT). Ia juga meraih lima penghargaan Ballon D'or.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(RUL)