Jakarta: Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump memenangi Pemilihan Presiden AS 2024 melawan pesaingnya dari Partai Demokrat yang juga petahana wakil presiden, Kamala Harris.

Berdasarkan pantauan data hitung cepat dari Fox News hingga Rabu, 6 November sore WIB, Trump diproyeksikan memenangi Pilpres AS dan menjadi Presiden ke-47 AS usai mendapat 277 suara elektoral, melewati ambang batas 270 suara elektoral yang diperlukan untuk menang Pilpres AS.

Negara bagian yang menentukan kemenangan Trump tersebut adalah Wisconsin, yang memiliki 10 suara elektoral dan menjadi negara ketiga yang berbalik mendukung Trump dalam pilpres kali ini. Negara bagian tersebut memberikan suara mereka ke Joe Biden pada Pilpres 2020.

Keunggulan capres dari Partai Republik itu semakin tak terkejar oleh pesaingnya setelah sebelumnya Trump berhasil merebut suara elektoral Georgia dan Pennsylvania, dua negara bagian kunci yang pada Pilpres 2020 lalu juga dimenangi oleh Biden.

Selain unggul dalam capaian suara elektoral, Trump turut meraih perolehan suara pemilih sebesar 51,2 persen, mengalahkan Harris yang hanya mendapat 47,4 persen.

Menurut Fox News, kemenangan Trump membuatnya menjadi kepala negara AS kedua yang menjabat sebanyak dua periode secara tak berturut-turut setelah Presiden Grover Cleveland yang memenangi pemilihan presiden tahun 1884 dan 1892. AFP PHOTO/Jim Watson


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

Jakarta: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan berkomitmen mempercepat penyelesaian beragam tantangan dalam pemajuan pendidikan tinggi tanah air.

"Tantangan yang dihadapi oleh pendidikan tinggi ini bukan baru, tapi sudah ada, pasti terus ada. Kita upayakan untuk bisa lebih cepat kita capai (penyelesaian beragam tantangan dalam pendidikan tinggi)," kata Satryo dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 6 November 2024.

Lebih lanjut, dia menyampaikan sejumlah tantangan dalam pendidikan tinggi Indonesia itu di antaranya kebekerjaan lulusan pendidikan tinggi yang masih rendah. Menurut Satryo, tantangan itu muncul antara lain karena tidak relevannya pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri.

"Bisa karena tidak relevannya pendidikan tinggi, juga karena di satu pihak kita melihat memang lapangan pekerjaan Indonesia itu relatif sangat minim untuk lulusan perguruan tinggi kita," ucap dia.

Berikutnya, Satryo menyampaikan tantangan lain yang dihadapi oleh perguruan tinggi adalah terkait dengan kurangnya perhatian terhadap pengembangan sains dan teknologi.

Ia menekankan tantangan tersebut harus diatasi karena bernilai penting untuk mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai negara maju atau Indonesia Emas pada tahun 2045.

"(menjadikan Indonesia sebagai negara maju) hanya mungkin kalau memang anak-anak kita itu dibekali dengan kemampuan dalam bidang sains dan teknologi," kata dia.

Masih terkait kurangnya perhatian dalam pengembangan sains dan teknologi, Satryo menyampaikan pihaknya akan berupaya memperbanyak sekaligus meningkatkan kualitas penelitian di Indonesia.

"Itu karena pengembangan sains dan teknologi tidak mungkin tanpa melalui kegiatan penelitian," ujar dia menambahkan.

Berikutnya, Satryo menyampaikan tantangan lain dalam perguruan tinggi yang perlu diatasi adalah terkait dengan kebijakan. Menurutnya, regulasi dan kebijakan yang berubah secara cepat justru menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional.

"Regulasi dan kebijakan yang berubah terlalu cepat selama ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pendidikan nasional. Jadi, kita ke depan juga meminimalkan terjadinya upaya-upaya perubahan-perubahan yang menghambat perkembangan pendidikan tinggi," ucap dia. MI/Susanto


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

Jakarta -

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai. Dalam aturan tersebut pemerintah menambah jenis meterai baru yakni Meterai Teraan Digital.

PMK tersebut sudah ditetapkan sejak 11 Oktober lalu dan mulai berlaku per 1 November 2024. Berlakunya aturan ini tentu membuat meterai jenis baru yang diluncurkan pemerintah ini dapat digunakan dan sah secara hukum.

Di luar meterai baru, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengatakan penerbitan PMK ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran Bea Meterai.

Sebab sebelumnya terdapat tiga PMK berbeda yang mengatur tentang Bea Meterai, yaitu PMK Nomor 133/PMK.03/2021, PMK Nomor 134/PMK.03/2021, dan PMK Nomor 151/PMK.03/2021. Sehingga terdapat perubahan maupun penyederhanaan kebijakan terkait meterai sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

"Dengan berlakunya PMK Nomor 78 Tahun 2024 ini, maka ketiga PMK tersebut di atas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku," tegas Dwi dalam keterangan resminya, Rabu (6/11/2024).

Termasuk peluncuran meterai jenis baru, secara umum berikut ringkasan perbedaan pengaturan dalam PMK Nomor 78 Tahun 2024 ini dengan peraturan sebelumnya:

1. Mekanisme pendistribusian meterai elektronik

Dalam aturan sebelumnya pendistribusian meterai elektronik dilakukan melalui distributor. Sedangkan saat ini pendistribusian meterai elektronik dilakukan secara langsung oleh Perum Peruri.

2. Penambahan jenis Meterai Dalam Bentuk Lain

Jika selama ini bentuk meterai yang berlaku di Indonesia hanya meterai tempel dan e-Meterai (meterai) elektronik, melalui aturan ini terdapat meterai dalam bentuk lain jenis baru yaitu Meterai Teraan Digital.

3. Tata cara Perizinan Meterai Dalam Bentuk Lain

Tata cara pemberian izin pembuatan Meterai Teraan, Meterai Komputerisasi, dan Meterai Percetakan disesuaikan untuk implementasi coretax.

4. Penyetoran hasil penjualan Meterai Tempel

Penyetoran hasil penjualan Meterai Tempel dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Sebelumnya penyetoran tersebut hanya menggunakan SSP.

5. Penetapan Pemungut Bea Meterai

Perubahan penetapan Wajib Pajak sebagai Pemungut Bea Meterai dapat dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka implementasi coretax. Sebelumnya penetapan Wajib Pajak sebagai Pemungut Bea Meterai hanya dilakukan secara jabatan.

6. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan

Terakhir dalam aturan itu menetapkan batas waktu penyetoran dan pelaporan menjadi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sebelumnya batas waktu penyetoran adalah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan untuk pelaporan SPT Masa Bea Meterai paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dalam rangka implementasi coretax

Atas perubahan dan penyederhanaan aturan Bea Meterai dalam PMK 78/2024 ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan Bea Meterai.

"Dengan diterbitkannya PMK Nomor 78 Tahun 2024, kami berharap masyarakat dapat memahami peraturan Bea Meterai secara utuh dan sederhana. Kami juga siap membantu memberikan pemahaman melalui edukasi kepada masyarakat," terangnya.

"Ketentuan lebih lengkap mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai dapat diakses dan diunduh pada laman landaspajak.go.id," pungkas Dwi.

Saksikan Live DetikSore:

(fdl/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) merespons terkait penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024 tentang Piutang Macet Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menyebut bahwa saat ini BRI sedang menunggu salinan PP tersebut dan selanjutnya BRI akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal agar kebijakan dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik.

Menurutnya, dengan adanya kebijakan ini maka pelaku UMKM yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar hitam (blacklist), tetapi masih memiliki potensi usaha kini dapat memiliki kesempatan kembali untuk mengakses pembiayaan, sehingga bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

“Di samping itu kebijakan ini juga diharapkan dapat menguntungkan pelaku UMKM dan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Dia menuturkan bahwa BRI optimistis bahwa dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor keuangan dapat mendorong kemajuan pelaku usaha khususnya UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan.

Sebelumnya, Ketua Himbara yang juga menjabat sebagai Direktur Utama BRI Sunarso sempat menyebut bahwa kebijakan hapus tagih sangat dinantikan oleh Himbara agar dapat memiliki kemampuan yang sama seperti yang sudah umum dilakukan oleh bank swasta.

Adapun, hal yang paling ditunggu Himbara adalah penetapan kriteria, yang mencakup jenis kredit macet seperti apa yang dapat dihapus, besaran nominal yang diizinkan untuk dihapus hingga berapa lama waktu kredit macet yang bisa dihapus dari pembukuan bank.

“Hal ini penting, penetapan kriteria ini agar tidak menimbulkan moral hazard. Ini yang paling penting, tidak menimbulkan moral hazard,” katanya dalam Money Talks pada Selasa (5/11/2024).

Menurutnya, ini menjadi penting agar menghindari debitur yang sebenarnya masih mampu membayar alias debitur lancar bisa tergoda untuk sengaja tidak membayar utang mereka.

“Itu yang dijaga, jangan seperti itu. Karena [kalau terjadi moral hazard] nanti semua banknya dan sistem ekonominya jadi rusak,” ujarnya.

Sunarso pun menuturkan sepanjang tidak terjadi moral hazard, sebenarnya BRI sendiri telah memperhitungkan dampak kebijakan penghapusan piutang macet ini dalam perencanaan keuangan perseroan untuk beberapa tahun ke depan.

Lebih lanjut, dirinya menyebut langkah pemutihan ini tentu menjadi peluang bagi nasabah-nasabah untuk bisa memiliki kesempatan untuk mengakses pembiayaan kembali sekaligus tentunya menjadi mesin pertumbuhan bisnis bagi BRI.

Perbesar

Pekerja memindahkan ikan hasil tangkapan nelayan di Dermaga Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, Selasa (9/7/2024). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Pasalnya, banyak UMKM yang sebelumnya memiliki potensi usaha, tetapi kesulitan mengakses pembiayaan karena nama mereka masih tercatat sebagai debitur bermasalah.

“Karena orang-orang yang tadinya tidak bisa mendapat kredit, tapi namanya belum diputihkan itu tidak boleh memang diberi kredit. Nah sekarang dengan diputihkan akan menjadi potensi pertumbuhan baru yang sehat, tentunya,” pungkas Sunarso.

Melansir dari keterangan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif, dan lain-lain.

Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh masukan dari berbagai pihak, khususnya kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Menurutnya, selama ini pada pelaku UMKM menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

Dirinya menekankan bahwa produsen di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan merupakan penopang pangan bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dukungan bagi sektor-sektor yang berperan penting dalam ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

"Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting," ujarnya.

Terkait detail teknis dan persyaratan penghapusan piutang tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh kementerian serta lembaga terkait.

Adapun, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan agar implementasi kebijakan ini berjalan efektif dan tepat sasaran.

Nilai tukar rupiah berada di level Rp15.832 per dolar AS pada Rabu (6/11) sore. Mata uang Garuda melemah 84 poin atau 0,53 persen dari perdagangan sebelumnya.

Sementara, kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah di posisi Rp15.840 per dolar AS.

Mata uang di kawasan Asia kompak berada di zona merah. Yen Jepang melemah 1,62 persen, baht Thailand melemah 1,55 persen, yuan China melemah 0,84 persen, peso Filipina melemah 0,62 persen, dan won Korea Selatan melemah 1,23 persen.

Dolar Singapura juga melemah 1,29 persen dan dolar Hong Kong terpantau melemah 0,01 pada penutupan perdagangan sore ini.

Senada, mata uang utama negara maju juga kompak berada di zona merah. Tercatat euro Eropa melemah 1,49 persen, poundsterling Inggris melemah 1,10 persen, dan franc Swiss melemah 1,20 persen.

Dolar Australia melemah juga melemah 1,10 persen, dan dolar Kanada juga melemah 0,64 persen.

Analis Pasar Lukman Leong mengatakan pelemahan rupiah dan semua mata uang terhadap dolar AS diakibatkan oleh respon investor terhadap hasil pilpres AS yang kemungkinan besar akan dimenangkan oleh Donald Trump.

"Investor mengkhawatirkan kebijakan proteksionisme Trump dapat memicu inflasi dan menurunkan prospek pemangkasan suku bunga the Fed," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Bisnis.com, JAKARTA — Mata uang rupiah ditutup melemah ke posisi Rp15.833 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Rabu (6/11/2024) di tengah momen gelaran pemilihan presiden (Pilpres) AS.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah mengakhiri perdagangan hari ini dengan pelemahan 0,53% atau 84 poin ke posisi Rp15.833 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar terpantau naik 1,56% ke posisi 105,03.

Sama seperti rupiah, sejumlah mata uang di Asia lainnya mengalami tren pelemahan. Yen Jepang misalnya melemah 1,53%, won Korea Selatan melemah 1,01%, dolar Singapura melemah 1,29%, serta yuan China melemah 0,74%.

Sejumlah mata uang di Asia lainnya mengalami pelemahan. Peso Filipina misalnya melemah 0,62%, rupee India melemah 0,16%, serta baht Thailand melemah 1,56% terhadap dolar AS.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama gelaran Pilpres AS. Menurutnya, pasar bersiap untuk masa jabatan kedua Donald Trump yang mengungguli Kamala Haris dalam gelaran Pilpres AS.

Melansir Reuters, Rabu (6/11/2024), Trump memang terpantau masih memimpin dalam perolehan suara Pilpres AS versi hitung cepat (quick count). Trump meraih suara elektoral di 24 negara bagian dengan raihan 230 suara. Sementara itu, Kamala Harris dari Partai Demokrat meraih 169 suara elektoral dari 13 negara bagian, menurut hitung cepat Edison Research.

Kemenangan Trump berpotensi mempertahankan suku bunga tetap tinggi dan dolar AS tetap kuat pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, kemenangan Trump meberi dampak melonjaknya imbal hasil treasury.

Trump secara luas diperkirakan akan memberlakukan lebih banyak kebijakan inflasi, mengingat pendiriannya tentang perdagangan proteksionis dan imigrasi. Skenario seperti itu diperkirakan akan membuat suku bunga relatif lebih tinggi dalam jangka panjang.

Selain itu, prospek kemenangan Trump menghadirkan lebih banyak tekanan ekonomi pada China. Trump telah berjanji untuk mengenakan tarif perdagangan yang tinggi pada China, menandakan lebih banyak tekanan ekonomi pada negara tersebut yang sedang bergulat dengan deflasi terus-menerus serta penurunan pasar properti berkepanjangan.

Dari dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2024 melandai. Melemahnya pertumbuhan ini tak lepas dari melandianya konsumsi rumah tangga Indonesia. Hal ini menjadi permulaan yang kurang baik bagi pemerintahan baru Presiden RI Prabowo Subianto. Terlebih, konsumsi adalah mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melandai ke angka 4,95% secara tahunan (year on year/YoY) untuk kuartal III/2024 atau terburuk dalam setahun terakhir. Angka ini lebih rendah dibandingkan kuartal II/2024 yang berada di angka 5,05%.

Untuk perdagangan besok, Kamis (7/11/2024), mata uang rupiah diproyeksikan fluktuatif tetapi berpotensi ditutup melemah di rentang Rp15.820 - Rp15.920 per dolar AS.

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) mengumumkan rencana pembagian dividen interim untuk tahun buku 2024. Keputusan tersebut sesuai dengan hasil rapat Direksi Perseroan pada Senin, 4 November 2024 lalu.

Sekretaris Perusahaan PT Adi Sarana Armada (ASSA), Jerry Fandy Tunjungan, menyatakan, "Berdasarkan laporan keuangan Perseroan periode 30 September 2024 sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham atau seluruhnya sebesar Rp73.822.750.340 (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh Rupiah)."

Adapun dana dividen tersebut diperoleh dari laba bersih Perseroan pada kuartal III 2024. Diketahui, PT Adi Sarana Armada (ASSA) membukukan peningkatan laba bersih sebesar 5,24% dari Rp3,46 triliun menjadi Rp3.64 triliun.

Pembagian dividen interim dijadwalkan pada 22 November 2024. Sementara itu, investor yang berhak menerima dividen tersebut adalah mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan paling lambat 18 November pukul 16.00 WIB. Lebih jelasnya, simak jadwal pembagian dividen ASSA berikut ini.

• Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi: 14 November
• Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi: 15 November
• Cum dividen di pasar tunai: 18 November
• Ex dividen di pasar tunai: 19 November
• Recording date: 18 November
• Pembagian dividen: 22 November

Bisnis.com, BANDUNG--Bencana banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, dan Kota Sukabumi pada Selasa (5/11/2024).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jabar bergerak cepat dengan melakukan koordinasi dengan BPBD setempat untuk menggelar asesmen dan penanganan korban terdampak bencana tersebut.

Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jabar Hadi Rahmat menuturkan, laporan kejadian banjir dan longsor diterima BPBD Jabar terjadi di Kota Sukabumi pada pukul 18.55 WIB.

Laporan banjir limpasan terjadi di 44 titik, sedangkan delapan titik dilaporkan terjadi longsor. BPBD juga menerima laporan pohon tumbang dan tanggul jebol.

"Penyebabnya intensitas hujan yang tinggi, BPBD Kota Sukabumi telah berkoordinasi dengan BPBD Jabar untuk mengantisipasi dampaknya," ucap Hadi dalam keterangan persnya, Rabu (6/11/2024).

Selain itu, Hadi juga melaporkan banjir terjadi di beberapa titik di Kabupaten Garut pada Selasa sekitar pukul 14.30 WIB.

BPBD Kabupaten Garut menerima laporan dari Kecamatan Cisurupan terkait kejadian bencana banjir. Banjir ini disebabkan oleh hujan berintensitas tinggi, yang menyebabkan air meluap ke jalan raya dan mengganggu akses lalu lintas.

Material lumpur pascabanjir menyebabkan kendala sementara bagi kendaraan roda empat maupun roda dua.

"Air sudah mulai surut, pembersihan material lumpur sedang dilakukan pembersihan dengan alat berat oleh UPTD Bina Marga Provinsi," ujar Hadi.

Sementara banjir di Kabupaten Bandung terjadi di wilayah Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Laporan diterima pukul 20.00 WIB.

Akibat hujan deras, debit air meluap dan membuat 55 kepala keluarga terdampak banjir (200 jiwa). BPBD tengah berupaya melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak banjir ke lokasi pengungsian yang aman.

"Saat ini kebutuhan mendesak adalah obat-obatan, selimut dan makanan siap saji atau sembako," tuturnya.

Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin akan melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi bencana. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan optimal.

"Saya ke Kabupaten Bandung terus lanjut ke Sukabumi," katanya pada bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan anyar pembebasan barang impor salah satunya pajak pesawat udara dan suku cadangnya.

Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.

Salah satu barang yang dibebaskan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang impor adalah pesawat udara dan suku cadangnya.

Beleid tersebut memasukkan pesawat udara dan suku cadangnya, serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya.

“Serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional,” demikian bunyi beleid tersebut seperti dikutip Rabu (6/11/2024).

Selain pesawat dan suku cadangnya, aturan tersebut membebaskan peti mati, buku, kapal laut, kereta api dan suku cadangnya, barang untuk kegiatan panas bumi, barang untuk kegiatan hulu migas, vaksin polio, persenjataan dan amunisi, dan lainnya.

Seperti yang diketahui sebelumnya, pajak suku cadang pesawat di indonesia disebut membebani maskapai dan penumpang. Hal tersebut berdampak pada tingginya harga tiket pesawat.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebutkan perbaikan pengadaan dan distribusi avtur serta pengenaan pajak bagi industri penerbangan akan dapat menekan harga avtur dan tiket pesawat.

Menhub sebelumnya, Budi Karya Sumadi menjelaskan terdapat beberapa rencana yang sudah dapat dieksekusi untuk menekan harga tiket seperti kebijakan pajak suku cadang dan PPN serta multiprovider avtur.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembahasan mengenai penurunan harga tiket pesawat masih digodok oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Pertamina (Persero).

Dia menuturkan pemerintah terus mendorong program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0. Adapun salah satu poin yang dibahas adalah harga tiket pesawat yang lebih kompetitif.

"Salah satu yang sedang dibahas terkait dengan harga tiket yang lebih kompetitif. Ini tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina," kata Airlangga dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Harga tiket pesawat masih menjadi polemik. Pasalnya, harga tiket transportasi tersebut di Indonesia terbilang mahal. Mahalnya tiket pesawat menjadi salah satu tantangan sektor pariwisata Tanah Air dalam 10 tahun terakhir.

KOMPAS.com - Salju akhirnya mulai terlihat di puncak Gunung Fuji di Jepang, berdasarkan sejumlah foto yang diambil dari berbagai titik di sekitar gunung, pada Rabu (6/11/2024).

"Ini adalah foto-foto Gunung Fuji, dilihat dari balai kota pagi ini. Kita bisa melihat lapisan tipis salju di dekat puncaknya," bunyi pernyataan akun resmi Kota Fuji di X (dulu Twitter).

Sejumlah foto yang diambil dari berbagai titik di sekitar Gunung Fuji menunjukkan langit yang cerah dan taburan salju di puncak.

Sebelumnya puncak gunung tertinggi di Jepang ini belum diselimuti salju, padahal biasanya salju sudah terlihat di area tersebut pada awal Oktober.

Dilansir dari AFP, Rabu (6/11/2024), badan cuaca Jepang belum mengumumkan rekor baru terkait keterlambatan munculnya lapisan salju karena stasiun pemantauannya tertutup awan.

Namun, tahun ini menandai keterlambatan munculnya salju sejak data komparatif tersedia tahun 1894, mengalahkan rekor sebelumnya pada tanggal 26 Oktober.

• Pembatas Spot Foto Gunung Fuji di Jepang Diturunkan, Ini Alasannya
• Gerbang Pengendali Kerumunan Dipasang di Gunung Fuji, Cegah Kepadatan Pengunjung

Global warming

Dikutip dari Kyodo News, cuaca hangat di Jepang berlanjut sampai beberapa pekan terakhir, dengan suhu rata-rata di puncak Gunung Fuji sekitar 1,6 derajat celsius.

Petugas Badan Meteorologi Jepang (JMA) menuturkan, cuaca di daerah tersebut masih terlalu berawan untuk menyatakan rekor baru. Hal itu masih terjadi pada sore hari.

Ia menambahkan, suhu pada hari tersebut cukup rendah sehingga kemungkinan besar salju yang ada di puncak di Gunung Fuji bisa bertahan.

Global warming (pemanasan global) termasuk alasan yang menyebabkan keterlambatan salju di puncak Gunung Fuji.

"Suhu pada bulan Oktober di puncak Gunung Fuji lebih hangat dari rata-rata," ucap petugas Badan Meteorologi Jepang tersebut

Musim panas di Jepang tahun ini merupakan musim panas paling panas yang pernah tercatat akibat gelombang panas ekstrem yang dipicu perubahan iklim di berbagai negara di dunia.

• Minimarket di Jepang dengan Latar Belakang Gunung Fuji Timbulkan Masalah
• Jepang Terapkan Tarif Masuk Gunung Fuji, Dampak Overtourism

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Jakarta -

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penghapusan utang melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kelautan serta UMKM lainnya. Aturan ini menjadi payung hukum bagi bank BUMN untuk melakukan hapus tagih kredit macet bagi pelaku UMKM.

Sejalan dengan itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan perbankan masih berperan andil dalam menentukan kriteria yang dihapuskan utangnya. Maman menyebut bagi pelaku UMKM lain dinilai oleh bank BUMN masih mampu untuk terus berjalan, tidak masuk ke kriteria yang mendapat penghapusan utang.

"Bagi pelaku UMKM lain yang memang memiliki dan dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, tidak menjadi kriteria yang mendapat penghapusan utang," kata Maman dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Maman menambahkan kriteria lainnya, seperti nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI), bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya yang terkena beberapa permasalahan, misalnya bencana alam dan COVID-19.

Adapun kriteria lainnya, yakni bagi pelaku UMKM di sektor tersebut yang mempunyai utang jatuh tempo dan sudah tidak mampu membayar. Namun, pelaku UMKM harus terlebih dahulu diproses penghapusan buku di bank BUMN.

"Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM," katanya.

"Saya sampaikan ini, supaya kita ada kesamaan persepsi jangan sampai diterjemahkan lebar kemana-mana," imbuh dia.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024) lalu.

Kebijakan ini menghapus utang bagi UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana, dan kuliner. Prabowo menilai sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," jelas Prabowo.

Simak Video Pernyataan Prabowo Setelah Hapus Utang UMKM-Petani-Nelayan

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwaghandi akan segera menerima hasil evaluasi dan rekomendasi dari Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat pada pekan ini.

Dudy Purwaghandhi mengklaim pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta stakeholder terkait untuk menurunkan harga tiket pesawat. Dudy mengatakan akan mengusahakan tiket turun saat momentum natal dan tahun baru (Nataru).

Dudi menyebut perlu kajian yang mendalam untuk menurunkan harga tiket pesawat lebih dari 10%. Pihaknya ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil nanti benar-benar berdasarkan kondisi nyata, tanpa memberikan harapan berlebihan kepada masyarakat.

“Kami upayakan [harga tiket turun], tapi kami juga tidak ingin mendahului, karena kita harus bicara berbagi pihak ya,” kata Dudy usai raker dengan Komisi V, Rabu (6/11/2024).

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan aturan terkait pembebasan barang impor salah satunya pajak (PPN) pesawat udara dan suku cadangnya.

Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.

Seperti yang diketahui sebelumnya, pajak suku cadang pesawat di indonesia disebut membebani maskapai dan penumpang. Hal tersebut berdampak pada tingginya harga tiket pesawat.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyebutkan perbaikan pengadaan dan distribusi avtur serta pengenaan pajak bagi industri penerbangan akan dapat menekan harga avtur dan tiket pesawat.

Menhub sebelumnya, Budi Karya Sumadi menjelaskan terdapat beberapa rencana yang sudah dapat dieksekusi untuk menekan harga tiket seperti kebijakan pajak suku cadang dan PPN serta multiprovider avtur.