JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa pemerintah akan menetapkan tanggal 27 November 2024 sebagai hari libur nasional.

Penetapan ini berkaitan dengan pelaksanaan pencoblosan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang dijadwalkan pada hari tersebut.

"Iya, rencananya begitu (27 November libur nasional)," ujar Prasetyo saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusumah, Jumat (8/11/2024).

Prasetyo menjelaskan, dalam waktu dekat, ia akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Menteri Dalam Negeri Jenderal (Purn) Tito Karnavian.

"Saya berencana memang dalam hari-hari dekat ini akan berkoordinasi dengan teman-teman KPU dan Pak Mendagri," imbuhnya.

Pilkada 2024 akan diselenggarakan di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota

Seluruh masyarakat Indonesia yang telah ditetapkan sebagai pemilih akan memiliki kesempatan untuk mencoblos atau memilih calon wali kota, bupati, dan gubernur pilihan mereka.

Calon yang terpilih akan memimpin pada periode 2024-2029.

Perlu dicatat bahwa penetapan hari libur nasional untuk pelaksanaan Pilkada bukanlah hal baru.

Pada 2020, pemerintah juga menetapkan hari pemungutan suara Pilkada serentak, yang berlangsung pada 9 Desember 2020, sebagai hari libur nasional.

Penetapan tersebut dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) nomor 22 tahun 2020.

Jakarta: Setelah menjalani masa rehabilitasi narkoba, Andrew Andika akhirnya bisa menghirup udara segar. Kuasa Hukum Andrew, Ricci Chandra mengatakan, sebenarnya kliennya tersebut bukan pecandu narkoba.

Ricci menyebut Andrew saat ini telah bersih dari zat-zat terlarang itu. Saat penangkapan yang terjadi pada 26 September 2024 lalu, Andrew hanya ikut-ikutan temannya untuk memakai narkoba.

“Dia hanya kebawa dengan teman-temannya pada saat malam itu, satu malam itu saja ya, satu kali dia pakai obat terlarang itu," kata Ricci di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat.
Setelah menjalani rehabilitasi satu bulan rawat inap, selanjutnya suami Tengku Dewi ini tetap harus menjalani dua bulan rawat jalan, untuk mengontrol kondisinya usai rehabilitasi.

baca juga: Bantah Terlibat Bisnis Narkoba, Ammar Zoni Menangis di Persidangan

“Selama dua minggu sekali harus datang ke tempat panti rehab untuk diperiksa tentang kesehatan Andrew,” ucap Ricci.

Ricci juga mengungkap alasan Andrew hingga bisa menggunakan narkoba malam itu. Katanya, semua itu karena Andrew tidak enak hati menolak ajakan teman-temannya.

"Ya jelas karena dia hanya dikasih salah satu pil ekstasi, itu pun menggunakan sekali, saat malam terjadi sebelum penangkapan," tambahnya.

Sebelumnya Andrew bersama kelima temannya melakukan pesta narkoba. Pihak kepolisian mendapat laporan, kemudian melakukan penelusuran, Andrew ditangkap di kediamannya di Bogor pada Kamis, 26 September 2024.

Kelima teman Andrew juga ditangkap pihak kepolisian di hotel kawasan Jakarta Selatan. Mereka kepergok sedang berpesta narkoba di dalam sebuah kamar hotel. Atas kejadian ini, keenam orang tersebut harus menjalani rehabilitasi narkoba.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ELG)

BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, menekankan pentingnya koordinasi intensif antarintelijen dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Saat menyampaikan paparan pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (7/11/2024), Herindra menyampaikan perlunya sinergi yang lebih kuat dalam mengantisipasi ancaman yang kian kompleks di era digital.

Herindra mengingatkan para aparat intelijen daerah agar tidak bekerja sendiri-sendiri atau menahan informasi yang dimiliki.

Dia menyebut fenomena ini sebagai “penyakit” yang masih terjadi dalam lingkup intelijen di berbagai wilayah.

“Jangan ada informasi di tahan sendiri. Saling sharing. Ini jadi tantangan kita semua,” kata Herindra.

Dia menyampaikan, koordinasi yang efektif memungkinkan deteksi dini terhadap berbagai ancaman yang mungkin muncul selama proses Pilkada.

Herindra menekankan urgensi berbagi informasi secara tepat waktu, terutama di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi di era digital.

Baginya, informasi yang terlambat diteruskan justru kehilangan manfaatnya dalam proses mitigasi ancaman.

“Informasi kalau tidak tepat waktu, enggak ada manfaatnya,” ujar Herindra.

Menurutnya, kolaborasi lintas instansi, khususnya antara BIN, TNI, Polri, dan kejaksaan, sangat krusial dalam menjaga stabilitas selama Pilkada. Ia menyebut kerja intelijen dalam senyap, tetapi meminta aparat agar tetap waspada dan aktif.

BIN juga berupaya memastikan adanya akses informasi yang merata dan terkoneksi antarwilayah, terutama daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur.

Melalui koordinasi lintas sektor, Herindra optimis deteksi dini dan mitigasi ancaman dapat dilakukan lebih efektif, dan akan menciptakan kondisi aman dan kondusif bagi masyarakat dalam menjalani Pilkada 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polres Metro Jakarta Barat menangkap delapan orang yang terlibat dalam praktik jual beli rekening untuk judi online di sebuah rumah di Perum Cengkareng Indah, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.

Para pelaku yang ditangkap terdiri dari RS (31), DAP (27), Y (44), ME (21), RF (28), RH (29), AR (22), dan RD (28).

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi menyatakan bahwa kasus ini terbagi menjadi tiga kluster.

"Kluster pertama yaitu peserta. Dalam hal ini, yang dimaksud peserta adalah orang atau warga yang menjual atau menyewakan rekening miliknya kepada tersangka RS. Dalam kluster ini, ada dua orang ditetapkan sebagai tersangka," kata Syahduddi, Jumat (8/11/2024).

Kluster kedua adalah orang yang merekrut peserta. Mereka mengajak warga untuk membuat rekening yang kemudian dijual atau disewakan untuk digunakan dalam judi online di Kamboja.

"Pada kluster kedua ini, tiga pelaku ditetapkan sebagai tersangka karena menjaring peserta," lanjut Syahduddi.

Sementara itu, kluster ketiga adalah pemilik bisnis jual beli atau sewa rekening. Para pelaku dalam kluster ini mendapatkan keuntungan dengan menyediakan rekening bagi bandar judi di Kamboja.

"Harga per satu rekening telah ditetapkan sekitar Rp 10 juta dengan rincian satu rekening Rp 2 juta, satu unit ponsel Rp 3 juta, serta biaya ongkos kirim dan keamanan sebesar Rp 5 juta," ungkap Syahduddi.

RS, selaku pemilik bisnis, mengirimkan satu unit ponsel yang telah terinstal aplikasi m-banking kepada bandar judi di Kamboja melalui jasa pengiriman di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

"Di sana juga yang menampung adalah warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Kamboja sebagai pengelola situs judi online," pungkas Syahduddi.

Penangkapan bermula saat polisi menciduk empat orang, yaitu RD, AR, ME, dan RH, yang baru saja menyerahkan kartu ATM dan buku tabungan di lokasi tersebut.

Mereka diketahui memperpanjang kontrak nomor rekening, ATM, dan buku tabungan yang akan dipakai untuk transaksi judi online di Kamboja.

JAKARTA, investor.id – MMS Group Indonesia (MMSGI) menjalin aliansi dengan Workday, Inc dalam menerapkan Workday Human Capital Management (HCM) untuk mengubah sistem sumber daya manusia (SDM) secara digital. Investasi strategis ini dilakukan dengan target meningkatkan jumlah karyawan dalam waktu 12 bulan ke depan, seiring fase pertumbuhan MMS Group Indonesia yang lebih baik.

Direktur MMS Group Indonesia Sendy Greti mengatakan bahwa visi perusahaan adalah terus tumbuh secara berkelanjutan dan untuk melakukannya, pihaknya perlu mengembangkan talenta yang kuat.

“Kami senang dapat memulai aliansi strategis ini dengan Workday seiring percepatan transformasi digital tenaga kerja kami, dan memperkuat komitmen terhadap pertumbuhan serta dampak yang transformatif di seluruh industri yang kami layani,” ujarnya.

Ditambahkan oleh Sendy, melalui platform Workday yang dilengkapi teknologi kecerdasan buatan (AI), karyawan MMS Group Indonesia dapat berkolaborasi dengan lancar dari mana saja, sekaligus meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

MenurUt Manajer Umum Asean Workday, Pannie Sia bahwa organisasi yang berpikir maju memahami pentingnya peran sumber daya manusia (SDM) sebagai mitra bisnis yang strategis.

“Membangun praktik SDM yang kuat sangat penting untuk meningkatkan ketangkasan bisnis secara keseluruhan dan kesuksesan jangka panjang. Di Workday, kami berkomitmen untuk terus berinovasi demi menghasilkan solusi terbaik yang membantu organisasi besar seperti MMS Group Indonesia menangani permasalahan tenaga kerja dengan lebih baik,” katanya.

Dengan menggunakan Workday HCM, lanjut Pannie, MMS Group Indonesia memiliki posisi lebih baik dalam menarik, mempertahankan, dan mengembangkan talenta yang mereka butuhkan untuk semakin berkembang dalam lanskap bisnis yang terus berubah.

Workday HCM sendiri memiliki layanan Workday Absence Management,Workday Compensation dan Workday Recruiting yang dapat dimanfaatkan MMSGI untuk memberdayakan para jajaran pemimpinnya dengan wawasan yang dapat ditindaklanjuti ,dan data waktu nyata guna mengoptimalkan proses serta meningkatkan efisiensi biaya.

Tampilan Workday yang mudah digunakan pun diklaim mengurangi beban administrasi SDM, sehingga karyawan dapat fokus pada peran yang lebih bernilai dan meningkatkan keterlibatan mereka secara keseluruhan.

Mengutip dari laman resmi, MMS Group Indonesia merupakan perusahaan grup yang terdiversifikasi dalam sektor energi dan properti, dengan tiga unit bisnis utamanya, yakni MMS Resources (manajemen pertambangan terintegrasi), MMS Solutions (Solusi smelter nikel dan energi terbarukan), dan MMS Land (properti dan perhotelan).

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Masalah utama lambatnya pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) karena tidak adanya one-map policy (kebijakan satu peta).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan hal ini saat membuka Hari Tata Ruang Nsional 2024 di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

"Belum adanya one-map policy (membuat) mengurus PKKPR terlalu lama. Kenapa terlalu lama? Karena belum ada cantolan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)-nya," tegas Nusron.

Sejauh ini baru ada 541 RDTR, sedangkan yang menjadi target sebanyak 2.000 RDTR.

Menurut Nusron, dari total 541 RDTR itu pun juga baru 278 yang sudah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS).

"Sehingga, PR (pekerjaan rumah) lima tahun ke depan ini masih sangat panjang. Akibat terlama, sementara Indonesia membutuhkan investasi," ungkap Nusron.

Sebelumnya, Nusron mengungkapkan, pihaknya tengah menyiapkan Rencana Peraturan Pemerintah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RTRWN.

Ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Kementerian ATR/BPN pun mulai berkoordinasi secara vertikal maupun horizontal terkait penyiapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai turunan dari RTRWN.

JAKARTA, investor.id - PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) (TASPEN) menyerahkan manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) di Kota Surakarta, Rabu (6/11/2024). 

Kegiatan penyerahan hak ini diberikan langsung oleh Direktur Operasional TASPEN, Ariyandi, bersama Direktur Keuangan TASPEN, Rena Latsmi Puri, serta Direktur Compliance & Control Bank Mandiri Taspen Resi Lora sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian Jokowi kepada negara.

Besaran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978. TASPEN membayarkan  manfaat Program Pensiun Presiden RI ke-7 mulai 1 November 2024, yang akan disalurkan setiap bulan pada tanggal yang sama melalui rekening Bank Mandiri TASPEN. 

Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo mengatakan, menyampaikan apresiasi atas pelayanan jemput bola yang diberikan oleh TASPEN. "Layanannya cepat, terima kasih TASPEN atas komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik," kata Jokowi dalam keterangan resmi dikutip Jumat (8/11/2024).

Pada kesempatan tersebut, TASPEN juga secara simbolis menyerahkan kartu peserta TASPEN kepada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo sebagai tanda kepesertaannya dalam program TASPEN. Jokowi memasuki masa purnatugas sebagai Presiden periode 2019–2024, setelah menjalankan amanah sebagai Kepala Negara selama lima tahun, terhitung sejak 1 November 2019 hingga 31 Oktober 2024. 

Penyerahan kartu ini menegaskan bahwa Joko Widodo kini resmi menjadi bagian dari penerima manfaat dari program pensiun TASPEN, yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan para pensiunan ASN dan Pejabat Negara.

Corporate Secretary TASPEN Henra, menyatakan, pemberian manfaat pensiun kepada Presiden ke-7 Joko Widodo merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan kepemimpinan beliau selama menjabat sebagai Kepala Negara.

"Kami berharap dana pensiun ini dapat memberikan manfaat nyata bagi Bapak Joko Widodo dalam menjalani masa pensiun dengan nyaman dan tenang. TASPEN berkomitmen untuk memastikan para pensiunan, terutama tokoh-tokoh yang telah berjasa bagi bangsa, mendapatkan layanan terbaik yang menunjang kesejahteraan mereka di masa purnabakti," paparnya.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Binance baru saja merilis laporan Proof of Reserves (PoR) ke-24, yang merupakan langkah terbarunya dalam memastikan keamanan dan transparansi dana pengguna.

Snapshotterbaru ini, diambil pada 1 November 2024, mencakup 34 kripto dengan total aset pengguna yang tercatat mencapai lebih dari US$120 miliar. Langkah ini memperlihatkan komitmen berkelanjutan Binance terhadap keamanan, terutama di tengah meningkatnya kekhawatiran akan keamanan dana dalam bursa kripto global.

Peningkatan Aset BTC dan ETH di Binance

Pada laporan PoR kali ini, aset BTC pengguna tercatat mencapai 608.587 BTC, meningkat sebesar 2,09 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Artinya, terjadi peningkatan sebesar 12.473 BTC dalam jumlah total BTC yang disimpan oleh pengguna bursa tersebut.

Tak hanya itu, aset ETH pengguna juga menunjukkan kenaikan signifikan. Total ETH yang dimiliki pengguna kini mencapai 4.699.518 ETH, meningkat sebesar 6,20 persen dari laporan PoR sebelumnya, dengan tambahan sebanyak 274.000 ETH.

Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan pengguna terhadap Binance, yang merupakan salah satu bursa kripto terbesar di dunia.

Dalam kondisi pasar yang kerap bergejolak, kepercayaan dan transparansi seperti ini sangat dibutuhkan oleh pengguna kripto, terutama untuk menghindari kerugian yang tidak diinginkan.

Aset USDT Pengguna Capai US$20,85 Miliar

Selain peningkatan aset BTC dan ETH, Binance juga mencatatkan total aset USDT pengguna yang mencapai US$20,85 miliar. USDT, yang merupakan stablecoin dengan nilai yang dipatok terhadap dolar AS, menjadi pilihan populer bagi pengguna yang mencari stabilitas di tengah volatilitas pasar kripto.

Laporan PoR ini memberikan pengguna Binance kepastian bahwa aset mereka didukung secara penuh, dan bahwa Binance mampu menanggung seluruh kewajiban terhadap pengguna.

Penerapan zk-SNARKs untuk Privasi dan Keamanan Lebih Tinggi

Pada akhir tahun lalu, bursa yang didirikan Changpeng Zhao (CZ) tersebut telah mengimplementasikan zk-SNARKs, protokol kriptografi yang meningkatkan privasi dan akurasi verifikasi cadangan.

Teknologi zk-SNARKs ini memungkinkan pengguna untuk memverifikasi bahwa aset mereka benar-benar tercantum dalam saldo bersih tanpa harus memaparkan rincian saldo individu.

Dengan demikian, Binance tidak hanya memastikan transparansi cadangan aset, tetapi juga melindungi privasi pengguna.

Penerapan teknologi zk-SNARKs menjadi langkah signifikan untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Dengan zk-SNARKs, Binance mampu memberikan jaminan bahwa aset-aset pengguna tetap terlindungi tanpa mengorbankan aspek privasi, suatu hal yang menjadi perhatian utama di industri kripto.

PoR Binance Kini Mencakup 31 Aset Digital

Sebagai salah satu bursa terbesar, Binance terus memperluas cakupan laporan Proof of Reserves. Saat ini, laporan PoR Binance mencakup 31 aset digital, lebih banyak dibandingkan bursa terpusat lainnya yang hanya mengungkapkan beberapa aset.

Langkah ini menunjukkan tekad bursa tersebut untuk menjadi lebih transparan dan membantu pengguna untuk lebih percaya dalam menyimpan aset di platform mereka.

Perluasan cakupan ini mengukuhkan posisi Binance sebagai pionir di industri kripto yang berupaya untuk memenuhi ekspektasi pengguna.

Transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi ini sangat dibutuhkan di tengah banyaknya tantangan yang dihadapi oleh bursa kripto lainnya, terutama dalam hal kepercayaan publik.

Bukti Transparansi yang Memperkuat Kepercayaan Pengguna

Langkah Binance dalam merilis laporan Proof of Reserves secara rutin merupakan bagian dari upaya mereka untuk meningkatkan kepercayaan pengguna.

Di tengah kondisi pasar yang terus berfluktuasi, banyak pengguna yang merasa khawatir akan keamanan dana mereka di platform kripto. Oleh karena itu, PoR ini tidak hanya menjadi laporan, tetapi juga alat penting yang memberi ketenangan bagi pengguna.

Selain itu, peningkatan aset dalam PoR ke-24 ini menunjukkan antusiasme pengguna yang terus bertambah terhadap Binance. Dengan peningkatan jumlah BTC, ETH dan USDT di platform, Binance tampaknya berhasil membangun reputasi sebagai bursa yang aman dan dapat diandalkan. [st]

KOMPAS.com - Di balik rencana pemerintah menerapkan sistem multi-lane free flow (MLFF) atau proses pembayaran tol tanpa berhenti, ternyata proyek ini dibiayai sepenuhnya menggunakan pajak rakyat Hongaria.

Duta Besar Hongaria untuk Indonesia, Lilla Karsay mengatakan, pemerintah negaranya sudah menggelontorkan dana sebesar 300 juta dollar AS atau sekitar Rp 4,6 triliun untuk membiayai proyek tersebut pada 2021.

Dana sebesar itu disalurkan dalam bentuk foreign direct investment (FDI) sehingga sistem MLFF di Indonesia sama sekali tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meski didanai oleh negara lain, jadwal penerapan sistem MLFF terus mundur dari yang semula Juni 2023 lalu ditargetkan dapat diuji coba mulai Desember 2024 di Jalan Tol Bali Mandara.

“Pada tahun 2021, Pemerintah Hongaria mengalokasikan 300 juta dollar AS yang berasal dari pajak masyarakat," ujar Lilla dalam konferensi pers di Hotel Kempinski, Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Pengaruhi hubungan Indonesia dan Hongaria

Lilla terang-terangan menyatakan, belum dilaksanakannya sistem MLFF berdampak pada hubungan bilateral Indonesia dan Hongaria.

“Hal ini juga sesuatu yang perlu kita pikirkan karena skenario terburuknya adalah pergi tanpa mengimplementasikan proyek,” kata Lilla.

Dalam konferensi pers yang sama, Direktur PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Reinaldi Hutomo mengatakan, pengembangan sistem MLFF yang didanai Hongaria sudah menelan separuh lebih dari nilai investasi atau sekitar Rp 2 triliun.

RITS adalah badan usaha pelaksana (BUP) program MLFF yang memenangkan tender sesuai surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor: PB.02.01-Mn/132 pada 27 Januari 2021.

Reinaldi mengatakan, meski belum dilaksanakan, sistem MLFF sebenarnya sudah siap jika ingin diterapkan saat ini.

Tapi, RITS mengaku pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah mengenai penerapan sistem tersebut.

“Dari sistem teknologi enggak ada masalah.Yang kami butuhkan adalah bagaimana kami mendapatkan arahan dari pemerintah,” ujar Reinaldi.

MLFF berharap bisa diterapkan mulai kuartal I 2025

Senada dengan Reinaldi, Direktur Utama RITS Attila Keszeg mengatakan, pihaknya siap mengimplementasikan MLFF saat ini juga.

Ia berharap, proyek yang menelan anggaran triliunan Rupiah tersebut dapat dioperasikan mulai kuartal I 2025.

Selain itu, Attila juga menuturkan, RITS sudah berkomitmen untuk menyelesaikan proyek MLFF berdasarkan kontrak yang sudah disepakati dan ditandatangani dengan pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR pada 2021.

Warta Ekonomi, Surabaya -

Petani di sentra-sentra tembakau mendukung penuh upaya Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, salah satunya melalui pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian dan perkebunan. Dengan target itu, petani tembakau optimistis semakin dapat bertumbuh dan berdaya saing.

Ketua Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPC APTI) Kabupaten Bandung,Sambas mengatakan, selama ini para petani di wilayahnya konsisten memberdayakan dua komoditas sekaligus yakni, tembakau dan kopi sebagai upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. Pasalnya kopi dan tembakau merupakan komoditas yang mampu mengantisipasi kegagalan tanaman padi dan palawija.

“Di Kabupaten Bandung, sejak September lalu, banyak sawah yang tidak bisa panen karena faktor cuaca. Tapi kerugian petani tergantikan dengan hasil panen tembakau yang baik.Tembakau menjadi tanaman andalan petani di musim kemarau. Kualitas dan harga yang baik membuat petani tetap berdaya dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup,” terang Sambas dalan keterangan resmi pada Warta Ekonomi di Surabaya, Jumat (8/11/2024)

Namun kata Sambas, optimisme petani di Kabupaten Bandung untuk terus meningkatkan produktivitas lahan tembakaunya terhalang oleh peraturan terkait pasal-pasal pertembakauan di PP No.28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (R-Permenkes).

Untuk diketahui, saat ini, sebanyak 17 dari 32 kecamatan di Kabupaten Bandung mengandalkan perekonomiannya dari budidaya tembakau. Total seluas 761 hektare lahan pertanian tembakau di Kabupaten Bandung.

“Seluruh kecamatan tersebut menghasilkan sekitar 6.800 ton tembakau kering yang kemudian dijual dalam bentuk tembakau rajangan dan krosok,” kata Sambas.

“Saat ini yang kami takutkan, tembakau selama ini yang termasuk jadi komoditas unggulan daerah kami, namun dengan peraturan yang menekan seperti ini, tembakau kami tidak bisa diperjualbelikan lagi di kemudian hari. Mau ke mana, kami jual hasil perkebunan kami? Kami berharap Pak Presiden Prabowo bisa melindungi sumber mata pencaharian kami,” lanjutnya.

KOMPAS.com - Kondisi tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, sudah membaik setelah mengalami cedera pinggang di Denmark Open 2024, 19 Oktober 2024.

"Puji Tuhan kondisinya makin hari membaik karena kemarin setelah pulang dari Eropa, saya enggak latihan sama sekali. Jadi, saya rest beberapa hari sampai merasa enakan," kata Gregoria di Pelatnas PBSI, Rabu (6/11/2024).

"Lalu, saya coba latihan sedikit-sedikit, kayak latihan yang enggak terlalu banyak gerak. Mulainya sih pelan-pelan banget dari yang gerakannya terbatas, besoknya makin berani lagi untuk gerak lebih. Sampai akhirnya minggi ini saya sudah bisa latihan di lapangan," tuturnya.

Peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 itu mengatakan, cederanya tidak terlalu mengkhawatirkan dan tak perlu naik ke meja operasi setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Dalam sehari pasti saya fisioterapi, saya MRI juga, rontgen, seperti itu. Tapi memang enggak ada yang mengkhawatirkan kalau dilihat sama profesional. Jadi, semoga enggak kumat saja karena jaraknya cukup dekat ya untuk ikut pertandingan. Semoga sudah bisa sembuh dan hilang sakitnya," ucap Gregoria.

"Enggak (sampai operasi). Saya minum obat juga kemarin untuk menghilangkan rasa nyerinya. Terus saya juga suntik seminggu dua kali sampai minggu ini. Suntiknya di pinggul ke bawah bagian belakang," tutur pemain yang disapa Jorji ini.

Gregoria menekankan bahwa kondisinya kini sudah 100 persen membaik. Ia juga dijadwalkan bertanding di Kumamoto Masters Japan pada 12-17 November 2024.

"Sudah seperti biasa lagi (kondisinya), puji Tuhan, Persiapan kepotong seminggu karena kemarin memang diharuskan banget untuk istirahat. Tapi, dua minggi ini saya berusaha banget untuk mengejar latihan supaya fisiknya enggak turun," katanya.

"Saya juga diskusi dengan pelatih teknik dan fisik dan saya rasa persiapannya bagus. Paling sisa-sisa minggu ini saya berdoa semoga enggak kambuh karena pasti intensitas latihannya tinggi dan capek. Semoga pinggangnya sudah recovery dan lebih kuat," imbuh Gregoria.

Gregoria mengalami cedera pinggang saat melawan An Se-young (Korea Selatan) di semifinal Denmark Open 2024 yang berlangsung di Jyske Bank Arena, Odense, Sabtu (19/10/2024).

Cedera itu memaksa Gregoria harus mundur saat kedudukan 12-12 pada gim kedua, setelah pada gim pertama ia kalah 20-22.

Adapun Gregoria bakal melawan wakil tuan rumah, Tomoka Miyazaki, pada babak pertama Kumamoto Japan Masters 2024.

KOMPAS.com - Di balik rencana pemerintah menerapkan sistem multi-lane free flow (MLFF) atau proses pembayaran tol tanpa berhenti, ternyata proyek ini dibiayai sepenuhnya menggunakan pajak rakyat Hongaria.

Duta Besar Hongaria untuk Indonesia, Lilla Karsay mengatakan, pemerintah negaranya sudah menggelontorkan dana sebesar 300 juta dollar AS atau sekitar Rp 4,6 triliun untuk membiayai proyek tersebut pada 2021.

Dana sebesar itu disalurkan dalam bentuk foreign direct investment (FDI) sehingga sistem MLFF di Indonesia sama sekali tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meski didanai oleh negara lain, jadwal penerapan sistem MLFF terus mundur dari yang semula Juni 2023 lalu ditargetkan dapat diuji coba mulai Desember 2024 di Jalan Tol Bali Mandara.

“Pada tahun 2021, Pemerintah Hongaria mengalokasikan 300 juta dollar AS yang berasal dari pajak masyarakat," ujar Lilla dalam konferensi pers di Hotel Kempinski, Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Pengaruhi hubungan Indonesia dan Hongaria

Lilla terang-terangan menyatakan, belum dilaksanakannya sistem MLFF berdampak pada hubungan bilateral Indonesia dan Hongaria.

“Hal ini juga sesuatu yang perlu kita pikirkan karena skenario terburuknya adalah pergi tanpa mengimplementasikan proyek,” kata Lilla.

Dalam konferensi pers yang sama, Direktur PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Reinaldi Hutomo mengatakan, pengembangan sistem MLFF yang didanai Hongaria sudah menelan separuh lebih dari nilai investasi atau sekitar Rp 2 triliun.

RITS adalah badan usaha pelaksana (BUP) program MLFF yang memenangkan tender sesuai surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor: PB.02.01-Mn/132 pada 27 Januari 2021.

Reinaldi mengatakan, meski belum dilaksanakan, sistem MLFF sebenarnya sudah siap jika ingin diterapkan saat ini.

Tapi, RITS mengaku pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah mengenai penerapan sistem tersebut.

“Dari sistem teknologi enggak ada masalah.Yang kami butuhkan adalah bagaimana kami mendapatkan arahan dari pemerintah,” ujar Reinaldi.

MLFF berharap bisa diterapkan mulai kuartal I 2025

Senada dengan Reinaldi, Direktur Utama RITS Attila Keszeg mengatakan, pihaknya siap mengimplementasikan MLFF saat ini juga.

Ia berharap, proyek yang menelan anggaran triliunan Rupiah tersebut dapat dioperasikan mulai kuartal I 2025.

Selain itu, Attila juga menuturkan, RITS sudah berkomitmen untuk menyelesaikan proyek MLFF berdasarkan kontrak yang sudah disepakati dan ditandatangani dengan pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR pada 2021.

Proyek MLFF digadang–gadang menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan di jalan tol yang dinilai semakin parah.

Kemacetan tersebut membuat Indonesia merugi hingga 300 juta dollar AS atau sekitar Rp 4,6 triliun.

“Sistem pembayaran nonstop nirsentuh dan teknologi melalui Multi-Lane Free Flow berbasis satelit yang dikembangkan Roatex ini juga mampu memangkas waktu tempuh,” jelas Attila dikutip dari Kontan, Rabu.

“Memberikan dampak positif bagi lingkungan dengan mengurangi polusi udara dan suara akibat kemacetan di pintu tol,” tambahnya.

Penyebab MLFF tdak kunjug diterapkan

Basuki Hadimuljono yang menjabat sebagai Menteri PUPR pada Oktober 2019-Oktober 2024 sempat buka-bukaan soal kabar penerapan MLFF di Indonesia.

Ia mengatakan, MLFF akan terus dilanjutkan, namun pemerintah masih melakukan negosiasi terkait manajemen oprasional sistem ini.

"Sampai hari ini masih dinegosiasi, kalau yang piloting tetap kita pakai Desember (2024), tetap kita akan operasikan," ujar Basuki kepada Kompas.com, Jumat (4/10/2024).

Sebelumnya, Indonesia dan Hongaria sempat berselisih paham terkait penerapan MLFF setelah sistem ini batal diujicoabakan di Bali pada 1 Juli 2023.

Pokok permasalahannya adalah Hongaria bersikukuh agar sistem dan teknologi MLFF yang akan diadopsi di Indonesia haruslah sama persis dengan yang sudah diterapkan di negaranya sejak 2013.

Padahal kedua negara sudah membuat kesepakatan bahwa MLFF di Indonesia menyesuaikan dengan kondisi Indonesia.

Kesepakatan lainnya adalah sistem MLFF tidak menyebabkan badan usaha jalan tol (BUJT) kehilangan pendapatannya sepersen pun.

"Jadi ini ada perbedaan visi ini yang sejak Agustus lalu kami sudah mencoba mencari solusi ternyata sampai detik ini tidak bisa (mencapai kata sepakat)," kata Direktur RITS Musfihin Dahlan dilansir dari Kompas.com, Selasa (30/5/2023).

Apa itu MLFF?

MLFF adalah teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) yang dapat mendeteksi keberadaan kendaraan di jalan tol menggunaakan satelit.

Pengguna jalan tol juga membutuhkan electronic On Board Unit (e-OBU) atau aplikasi di gawai pintar melakukan pendeteksian terhadap sistem MLFF.

Aplikasi tersebut adalah aplikasi cepat tanpa setop (cantas) dan dapat iunduh di Play Store maupun App Store.