Tipe tertinggi Innova tahun ini dipegang oleh All New Kijang Innova Zenix HEV. Mobil baru Toyota ini menjadi yang terlaris di pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024.

Selama sepuluh hari di IIMS 2024, All New Kijang Innova Zenix HEV mampu terjual 411 unit atau berkontribusi sebesar 16,2 persen dari total penjualan Toyota sebanyak 2.540 unit.

All New Kijang Innova Zenix HEV hadir dengan dua sumber tenaga berupa motor listrik dan mesin bensin. Selain ramah lingkungan, konsumsi bahan bakarnya pun tergolong irit.

All New Kijang Innova Zenix Hybrid tersedia dalam lima varian. Mengutip laman resmi toyota.astra.co.id, berikut spesifikasi dari masing-masing varian Innova Zenix Hybrid.

(NDA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Bagi yang sedang mencari mobil baru pada awal Juli 2024, ada beragam program dan penawaran menarik dari berbagai diler APM.

Dengan adanya potongan harga di bulan ini tentunya akan bermanfaat bagi konsumen, apalagi bila nominalnya bisa menembus puluhan juta rupiah.

Diskon besar juga disediakan oleh berbagai merek dan ada di hampir semua segmen, termasuk mobil-mobil hybrid yang saat ini tengah populer.

Misalnya dari Suzuki yang memberikan diskon untuk produk mobil Hybrid mereka baik itu untuk kredit atau langsung tunai.

Pertama XL7 Hybrid hingga Rp 30 juta di bulan ini. Kemudian ada juga Grand Vitara Hybrid dengan diskon Rp 18 juta. Lalu untuk pembelian Ertiga Hybrid ada diskon Rp 32 juta.

"Semuanya produk mobil hybrid milik Suzuki dengan NIK 2024," kata salah satu tenaga penjualan Suzuki kepada Kompas.com, Kamis (4/7/2024).

Sementara itu dari keluarga Toyota ada Yaris Cross Hybrid yang memberiakn diskon Rp 15 juta. Lalu Zenix Hybrid diskon Rp 10 juta dan Camry Hybrid diskon Rp 12 juta.

"Semuanya ini potongan untuk pembelian kredit atau tunai," kata salah satu tenaga penjual Toyota kepada Kompas.com.

Dok. Kompas.com Toyota Yaris Hybrid.

Adapun diskon untuk Wuling Almaz Hybrid yang diberikan hingga Rp 25 juta dengan syarat melampirkan id card kerja dan no HRD kantor.

"Dengan dua syarat itu bisa langsung dapat diskon Rp 25 juta," kata salah satu tenaga penjual Wuling.

Sementara itu, untuk Nissan Kicks e-Power memberikan diskon dengan besaran yang berbeda untuk pembelian kredit dan cash.

"Kalau kredit bisa Rp 60- 65 juta. Kalau cash potongannya lebih kecil dari itu," kata salah satu tenaga penjual Nissan.

KOMPAS.com - Beberapa waktu belakangan ini, di media sosial (medsos) khususnya X (dulu Twitter), warganet ramai membicarakan soal joki Strava. Keramaian pembicaraan itu terjadi ketika muncul jasa joki Strava di X.

Setelah itu, banyak warganet yang membuat lelucon dengan adanya fenomena jasa joki Strava. Salah satunya seperti akun dengan handle @hahahiheho, sebagaimana yang tercantum di bawah ini.

btw aku buka joki strava yahh!! tapi yang lari sodaraku yang jago larii, price menyesuaikan pace, km dan dl yahh!! bisa dm akyuuu..#jokistravapic.twitter.com/qxyHuMrcnA

— ?? ??? ?? ???????????????????COVI????????????69?w????? (@hahahiheho) July 3, 2024

Akun itu membuat twit lelucon bahwa dirinya membuka jasa joki Strava dengan mencantumkan gambar peta dan capaian aktivitas berlarinya. Namun, lucunya peta yang dicantumkan bukan peta dari daerah asli, melainkan peta game GTA San Andreas.

Selain akun tersebut, ada pula akun dengan handle @degodenzonen yang membuat lelucon soal joki Strava di medsos. Akun tersebut menunjukkan gambar seorang joki Strava andalannya, tetapi orang itu adalah Joko Kendil alias Kusnan, musafir yang sempat viral.

Joki strava andalan gua sih ini. Worth it banget. Harga cocok pengerjaan cepet https://t.co/EoUNohRFmzpic.twitter.com/9OWZTqy7MP

— ????????????????????????????????? (@degodenzonen) July 3, 2024

Sebagian dari Anda mungkin juga sudah sempat melihat keramaian pembicaraan joki Strava ini di medsos. Dari keramaian ini, lantas sebenarnya apa itu joki Strava? Jika tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, berikut adalah penjelasan joki Strava yang ramai di medsos.

Apa itu Joki Strava?

Berdasarkan pembicaraan yang terjadi di medsos X, joki Strava merupakan seseorang yang membuka jasa untuk mendapatkan capaian tertentu di aplikasi Strava. Sebagai informasi, aplikasi Strava merupakan aplikasi olahraga untuk mencatat capaian aktivitas pengguna.

Aktivitas itu bisa berlari, bersepeda, atau mendaki. Tiap melakukan aktivitas tersebut, aplikasi Strava bakal mencatatkan beberapa capaian pengguna, seperti waktu yang ditempuh, jarak yang ditempuh, dan rute yang dilewati.

Joki Strava hadir untuk membantu pengguna mendapatkan capaian aktivitas olahraga. Jadi, dengan joki Strava, pengguna bisa mendapatkan status capaian aktivitas olahraga tanpa harus melakukannya langsung.

Penyedia joki yang akan melakukan olahraga dan menghasilkan status capaian aktivitas di aplikasi Strava untuk dibagikan ke pengguna jasa. Kehadiran jasa joki Strava ini banyak dianggap aneh oleh warganet karena hanya menjadi sarana mencari validasi.

Misalnya, akun dengan handle @fsapradana yang berkomentar jika fenomena joki Strava bisa muncul karena olahraga hanya sekadar menjadi ajang ikut-ikutan dan mencari pengakuan sosial.

Joki strava. Baru denger ????

Akibat dari olahraga cuma FOMO dan mencari pengakuan sosial.

Padahal olahraga yg terbaik adalah yg dilakukan

— furqon satria (@fsapradana) July 3, 2024

Dengan joki Strava, pengguna tidak benar-benar berolahraga sendiri, melainkan menggunakan jasa hanya untuk mendapatkan pengakuan dari capaian yang dihasilkan. Itulah penjelasan soal joki Strava yang ramai di medsos.

Lantas, sebenarnya apa itu aplikasi Strava yang lagi ramai dijadikan alat untuk membuka jasa joki? Jika tertarik untuk mengenalnya, silakan simak penjelasan aplikasi Strava di bawah ini.

Mengenal Strava

Sebagaimana sempat disinggung di atas, Strava adalah aplikasi olahraga yang memiliki kemampuan utama untuk mencatat capaian aktivitas pengguna. Strava menyediakan fitur buat mencatat aktivitas olahraga lari, bersepeda, dan mendaki.

Aplikasi ini pertama kali dirilis pada 2009. Kini, Strava cukup populer di kalangan pelari dan pesepeda. Strava dapat mencatatkan capaian aktivitas olahraga yang dilakukan pengguna seperti waktu yang dibutuhkan, jarak yang ditempuh, dan kecepatan pergerakan.

App Store Ilustrasi aplikasi Strava.

Kemudian, dengan data GPS, rute perjalanan atau pergerakan pengguna selama olahraga juga bisa terdeteksi di aplikasi Strava. Capaian aktivitas olahraga dari pengguna yang dihasilkan Strava itu nantinya bisa dibagikan ke media sosial.

KOMPAS.com - PT Bank Central Asia (BCA) akan mengenakan biaya administrasi Rp 4.000 untuk transaksi di mesin Electronic Data Capture (EDC) mulai Jumat (5/7/2024).

EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F Haryn menuturkan, biaya tersebut dikenakan oleh merchant ritel yang melayani fasilitas Tunai BCA, seperti minimarket dan supermarket.

“Sehubungan dengan informasi mengenai biaya administrasi tarik tunai melalui EDC BCA, dapat kami sampaikan bahwa BCA senantiasa berupaya memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam transaksi bagi seluruh nasabah,” ungkap Hera, Sabtu (29/6/2024).

Sebagai informasi, mesin EDC adalah alat penerima pembayaran yang dapat menghubungkan antar rekening bank.

Lantas, apakah transaksi di ATM BCA juga akan dikenakan biaya administrasi?

Transaksi di mesin ATM BCA tetap gratis

Lebih lanjut, Hera menegaskan bahwa nasabah yang melakukan tarik tunai di mesin ATM BCA tidak akan dikenakan biaya tambahan.

Dilansir dari Kompas.com, Jumat (28/6/2024), saat ini sudah ada 19.055 mesin ATM BCA yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia pada Maret 2024.

Dari jumlah tersebut, 75 persen diantaranya merupakan ATM setor dan tarik tunai bagi nasabah.

"Nasabah tetap dapat melakukan tarik tunai secara gratis melalui jaringan ATM BCA yang tersebar di penjuru Indonesia," jelas Hera.

Sementara itu, bagi non-nasabah BCA, tarik tunai melalui mesin ATM BCA dikenakan biaya Rp 7.500 per transaksi.

Apabila nasabah ingin mengetahui informasi lebih lanjut, dapat menghubungi contact center HaloBCA melalui 15000888 dan aplikasi Halo BCA.

Informasi juga bisa didapatkan melalui WhatsApp Halo BCA di nomor 0811 1500 998, X @HaloBCA, webchat www.bca.co.id, atau e-mail melalui halobca@bca.co.id.

Daftar biaya administrasi BCA

Selain mengenakan biaya administrasi untuk transaksi di mesin EDC, Bank BCA juga mengenakan biaya administrasi untuk beberapa jenis kartu.

Dikutip dari Kompas.com, Senin (11/12/2023), berikut daftar lengkap biaya administrasi BCA mulai 19 Januari 2024:

• TabunganKu: bebas biaya
• Tahapan Xpresi BCA: Rp 10.000
• Debit BCA Silver/Blue
  • Mastercard: Rp 15.000
  • GPN: Rp 14.000.
• Debit BCA Gold
  • Mastercard: Rp 17.000
  • GPN: Rp 16.000.
• Debit BCA Platinum
  • Mastercard: Rp 20.000
  • GPN: Rp 19.000.
• Tapres:Rp 17.000.
• BCA Dollar: 1 dollar AS/2 dollar Singapura.

Khusus transaksi debit dari TabunganKu, biaya administrasi gratis diberikan untuk empat transaksi pertama di bulan yang sama.

Selanjutnya, nasabah akan dikenakan biaya transaksi debet senilai Rp 2.500 untuk setiap transaksi kelima dan seterusnya di bulan yang sama.

(Sumber: Kompas.com/Yefta Christopherus Asia Sanjaya, Diva Lufiana Putri | Editor: Rizal Setyo Nugroho)

KOMPAS.com - PT Bank Central Asia (BCA) akan mengenakan biaya administrasi Rp 4.000 untuk transaksi di mesin Electronic Data Capture (EDC) mulai Jumat (5/7/2024).

EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F Haryn menuturkan, biaya tersebut dikenakan oleh merchant ritel yang melayani fasilitas Tunai BCA, seperti minimarket dan supermarket.

“Sehubungan dengan informasi mengenai biaya administrasi tarik tunai melalui EDC BCA, dapat kami sampaikan bahwa BCA senantiasa berupaya memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam transaksi bagi seluruh nasabah,” ungkap Hera, Sabtu (29/6/2024).

Sebagai informasi, mesin EDC adalah alat penerima pembayaran yang dapat menghubungkan antar rekening bank.

Lantas, apakah transaksi di ATM BCA juga akan dikenakan biaya administrasi?

Transaksi di mesin ATM BCA tetap gratis

Lebih lanjut, Hera menegaskan bahwa nasabah yang melakukan tarik tunai di mesin ATM BCA tidak akan dikenakan biaya tambahan.

Dilansir dari Kompas.com, Jumat (28/6/2024), saat ini sudah ada 19.055 mesin ATM BCA yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia pada Maret 2024.

Dari jumlah tersebut, 75 persen diantaranya merupakan ATM setor dan tarik tunai bagi nasabah.

"Nasabah tetap dapat melakukan tarik tunai secara gratis melalui jaringan ATM BCA yang tersebar di penjuru Indonesia," jelas Hera.

Sementara itu, bagi non-nasabah BCA, tarik tunai melalui mesin ATM BCA dikenakan biaya Rp 7.500 per transaksi.

Apabila nasabah ingin mengetahui informasi lebih lanjut, dapat menghubungi contact center HaloBCA melalui 15000888 dan aplikasi Halo BCA.

Informasi juga bisa didapatkan melalui WhatsApp Halo BCA di nomor 0811 1500 998, X @HaloBCA, webchat www.bca.co.id, atau e-mail melalui halobca@bca.co.id.

Daftar biaya administrasi BCA

Selain mengenakan biaya administrasi untuk transaksi di mesin EDC, Bank BCA juga mengenakan biaya administrasi untuk beberapa jenis kartu.

Dikutip dari Kompas.com, Senin (11/12/2023), berikut daftar lengkap biaya administrasi BCA mulai 19 Januari 2024:

• TabunganKu: bebas biaya
• Tahapan Xpresi BCA: Rp 10.000
• Debit BCA Silver/Blue
  • Mastercard: Rp 15.000
  • GPN: Rp 14.000.
• Debit BCA Gold
  • Mastercard: Rp 17.000
  • GPN: Rp 16.000.
• Debit BCA Platinum
  • Mastercard: Rp 20.000
  • GPN: Rp 19.000.
• Tapres:Rp 17.000.
• BCA Dollar: 1 dollar AS/2 dollar Singapura.

Khusus transaksi debit dari TabunganKu, biaya administrasi gratis diberikan untuk empat transaksi pertama di bulan yang sama.

Selanjutnya, nasabah akan dikenakan biaya transaksi debet senilai Rp 2.500 untuk setiap transaksi kelima dan seterusnya di bulan yang sama.

(Sumber: Kompas.com/Yefta Christopherus Asia Sanjaya, Diva Lufiana Putri | Editor: Rizal Setyo Nugroho)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengkritik rencana pemerintah membentuk family office.

Family office adalah salah satu upaya untuk menarik kekayaan dari negara lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Faisal mempertanyakan pendapatan negara dari pembentukan family office tersebut mengingat konsepnya memberikan keringanan pajak bahkan bebas pajak kepada individu superkaya dunia.

FREEPIK/8PHOTO Ilustrasi pajak.

"Pendapatannya apa? Kan enggak dipajakin biasanya, terus uangnya dia remote, jadi makin enggak relevan," kata Faisal saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Faisal mengatakan, family office juga tidak menambah cadangan devisa negara.

Ia mengatakan, bukannya untuk menyimpan dana, family office berpotensi menjadi tempat pencucian uang. Hal tersebut, kata dia, pernah dialami Singapura.

"Ada (potensi pencucian uang), gampang dideteksi kok. Di Singapura kan itu masalahnya. Cukup banyak family business office itu menjadikan Singapura buat cucian uang. Jadi, mereka (Singapura) sekarang lebih ketat," ujarnya.

Lebih lanjut, Faisal mengatakan, dirinya tak melihat tujuan konkret pemerintah dalam membentuk family office. Ia juga mempertanyakan kesiapan regulasi untuk menghadirkan family office, khususnya terkait pajak.

"(Sebaiknya) identifikasi masalah kita apa. Kita ingin investasi yang berkualitas, menyerap lapangan kerja banyak, kemudian alih teknologi, meningkatkan devisa gitu-gitu kan," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan cara kerja family office di Indonesia.

KOMPAS.com - Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Teddy Anggoro menyampaikan pandangannya mengenai kompleksitas kasus hukum yang salah satunya melibatkan ahli waris PT Krama Yudha dalam web seminar (webinar) bersama Ikatan Mahasiswa Magister Hukum (IMMH)-Universitas Indonesia (UI) pada Kamis (27/6/2024).

Dalam webinar bertajuk “Mengungkap Sisi Gelap Dunia PKPU dan Kepailitan di Indonesia” itu, Teddy menyoroti berbagai aspek kontroversial dan menarik perhatian terkait kasus tersebut.

Teddy mengkritisi banyak hal dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran (PKPU), termasuk peran kurator dan hakim pengawas, serta masalah judicial review atau hak uji materi terhadap undang-undang (UU) kepailitan dan PKPU.

"Sisi gelapnya sudah mulai di situ, ditambah lagi banyaknya judicial review terhadap UU kepailitan dan PKPU,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (2/7/2024).

Pandangan Teddy sangat relevan dalam kasus yang melibatkan warga negara asing (WNA) sebagai ahli waris PT Krama Yudha.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Ketua Majelis Heneng Pujadi dan Betsji Siske Manoe sebagai Hakim Anggota I memutuskan untuk menyatakan pailit terhadap Rozita dan Ery, ahli waris Eka Said, yang berkewarganegaraan Singapura.

Putusan tersebut menghadapi dissenting opinion dari Hakim Anggota II, Darianto, yang menganggap bahwa debitur tidak pantas untuk diurus dalam PKPU karena hanya berperan sebagai ahli waris.

Adapun putusan dengan nomor perkara PKPU NO.226/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST yang dijatuhkan pada 31 Mei 2024 ini telah menimbulkan berbagai pandangan dan perdebatan dalam masyarakat hukum.

Teddy menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam proses hukum, terutama dalam kasus kepailitan dan PKPU.

"Bayangkan jika isu integritas ini masih ada, ketika pihak seperti kurator dan hakim pengawas memiliki kekuasaan besar. Jika mereka tidak berintegritas, hal ini bisa menimbulkan masalah yang serius," ucapnya.

Menurutnya, dengan banyaknya kasus yang ada, terutama masalah ahli waris PT Krama Yudha kali ini, menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia tidak memiliki integritas dan keadilan yang cukup dalam menangani perkara, terutama yang berkaitan dengan bisnis besar.

"Seolah-olah penerapan UU kepailitan ini diinterpretasikan secara sembarangan, sehingga hakim bisa memutuskan tanpa pertimbangan yang matang. Hal ini sangat fatal, dan UU ini perlu direvisi secara mendasar," imbuhnya.

Lebih lanjut, Teddy menjelaskan bahwa pembuktian sederhana atas keberadaan utang dan jatuh tempo adalah hal yang umum dalam proses kepailitan.

Di sisi lain, kuasa hukum ahli waris Krama Yudha, Damian Renjaan, juga mengungkapkan kejanggalan dalam proses PKPU dan menekankan pentingnya transparansi dalam proses tersebut.

"Pembuktian sederhana atas keberadaan utang dan jatuh tempo memang sudah menjadi hal lazim dalam proses kepailitan, tetapi masalahnya muncul ketika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, tetapi tetap dipaksakan," jelasnya.

Reporter: Jane Aprilyani | Editor: Jane Aprilyani

KONTAN.CO.ID - Wacana pemberlakuan peraturan tersebut tertuang dalam pasal-pasal aturan pertembakauan yang tengah difinalisasi dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan tentang peraturan pelaksanaan UU Kesehatan No 17 Tahun 2023 menjadi polemik bagi pengusaha rokok di tanah air. Pedagang toko kelontong dan warung cemas dengan rencana pelarangan zonasi penjualan rokok 200 meter dari fasilitas pendidikan.

Menteri Kesehatan, Budi Gunawan Sadikin menyebutkan bahwa RPP Kesehatan rencananya akan disahkan pada bulan Juni dimana dalam rancangan tersebut juga termasuk larangan zonasi 200 meter jual rokok.

Sebelumnya, Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), dr Ali Mahsun menegaskan penolakannya terhadap aturan zonasi penjualan rokok 200 meter seperti yang didorong dalam RPP Kesehatan sebagai peraturan pelaksana atas UU Kesehatan No 17 tahun 2023. Menurut Ali, ini adalah bentuk peraturan yang tidak adil, diskriminatif, dan menzolimi rakyat kecil.

Padahal para pedagang kecil ini berusaha untuk cari makan, memenuhi kebutuhan keluarga dan menyekolahkan anak, “Pedagang, baik PKL, asongan, warung kelontong, dan UMKM lain berharap tidak terus-menerus disudutkan karena mereka sama sekali tidak bersalah. Rokok itu tidak dilarang di Indonesia!,” tegas Ali dalam keterangan yang diterima KONTAN, Kamis (4/7).

Para pelaku usaha rokok tanah air pun merasa cemas dengan aturan tersebut. Zae Janto, pedagang kelontong di Johar Baru menyebutkan bahwa aturan tersebut akan sangat merugikan. “Kapan aturan ini mau disahkan? Jelas sangat merugikan. Masa depan pedagang kecil seperti saya makin nggak jelas. Bisa tutup jualan kami, bisa mati usaha kami,” sebut pria yang berjualan di kawasan Jakarta Pusat ini.

Ia memaparkan selama menekuni usaha ini, penjualan rokok-lah yang menggerakkan pembeli untuk berbelanja produk lainnya seperti makanan dan minuman. Selain itu, penjualan rokok memberikan porsi sumbangsih total pendapatan yang cukup besar.

“Pedagang kecil seperti saya ini kan hanya berusaha memenuhi kemauan konsumen. Lagipula, konsumen membeli rokok itu juga dibarengi dengan belanja lain seperti makanan dan minuman," terangnya.

Zae pun berharap pemerintah seharusnya memberdayakan pedagang kecil bukan justru menghalang-halangi upaya mereka untuk mencari nafkah secara mandiri. “Kami ini perantau, kalau peraturannya sulit dan tidak adil seperti ini, sangat besar efeknya,” tegasnya.

Senada, Nunung, pedagang kelontong di kawasan Jalan Kawi-Kawi Bawah, Jakarta Pusat juga beranggapan pemberlakuan zonasi 200 meter penjualan rokok, juga akan menyulitkan usahanya. Ia membayangkan kesulitan ketika nantinya harus berhadapan dengan petugas keamanan. “Jangan sampai lagi harus berurusan sama Satpol PP. Kami cuma pedagang kecil. Sekarang barang-barang kebutuhan serba mahal, pendapatan juga tidak sebesar dulu. Janganlah dipersulit,” ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Usai melangsungkan serah terima 1.000 unit kendaraan listrik (EV) BYD batch pertama kepada pelanggan di Indonesia, Chairman BYD Wang Chuanfu dan timnya mengunjungi diler baru BYD Harmony di Sudirman.

Diler baru ini memiliki lokasi strategis di kawasan inti Jalan Sudirman, dikelilingi oleh gedung perkantoran kelas atas, bank, hotel mewah, pusat perbelanjaan, dan apartemen kelas atas.

Lokasinya yang berdekatan dengan instansi pemerintah, lembaga keuangan, dan perusahaan Fortune 500, menjadikannya pusat merek mobil ternama internasional di Jakarta.

Dengan luas area 4.000 meter persegi, diler BYD Harmony Sudirman 4S dilengkapi dengan tempat parkir yang luas dan fasilitas pengisian daya canggih.

Dok. BYD Harmony Chairman BYD Wang Chuanfu kunjungi Dealer Harmony Sudirman

Diler ini juga memiliki bengkel purna jual seluas 2.000 meter persegi, dengan delapan stasiun pemeliharaan, serta layanan body and paint, yang memberikan pelanggan layanan komprehensif dari pemeliharaan rutin hingga perbaikan ahli.

Wang Chuanfu mengapresiasi lokasi unggul, fitur-fitur unggulan, dan filosofi layanan 'BYD City Lounge' dari Dealer Sudirman 4S.

BYD berharap diler Sudirman 4S menjadi oasis perkotaan bagi pemilik mobil BYD di Jakarta. Ini memungkinkan mereka melepaskan diri dari hiruk pikuk kehidupan kota, dan menikmati Happy Hour di ruang nyaman yang dirancang dengan cermat.

Diler Sudirman 4S menyediakan tidak hanya produk dan layanan mobil, tetapi juga pengalaman budaya dan gaya hidup baru bagi konsumen BYD.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis siang, 4 Juli 2024 dimulai dengan alasan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Irfan Setiaputra melaporkan Ketua Umum Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) Dwi Yulianta ke penegak hukum.

Kemudian informasi mengenai Direktur Jenderal Aptika atau Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral atas terjadinya serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya.

Selain itu berita tentang PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) kembali membuka kesempatan magang kerja angkatan ke-5 bagi para lulusan D-III, D-IV, dan S-1. Berikut ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Sebab Dirut Garuda Indonesia Lapor Ketua Umum Sekarga ke Polda Metro Jaya

Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Irfan Setiaputra menyatakan Ketua Umum Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) Dwi Yulianta tak melaporkan dirinya ke penegak hukum, namun berbicara ke publik dan media. Hal itu yang menyebabkan Irfan melaporkan Dwi ke Polda Metro Jaya dengan pasal pencemaran nama baik.

“Mereka ternyata tak melaporkan, terus cawe-cawe di media bilang laporkan atas tindakan kejahatan. Makanya yang saya lakukan (pelaporan) adalah pencemaran nama baik,” katanya dalam rapat kerja di Komisi VI DPR di Senayan, Rabu, 3 Juli 2024.

Ia sempat menanyakan surat lapor dan nomor pelaporan yang disampaikan Ketua Umum Sekarga Dwi Yulianta.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Dirjen Aptika Semuel Abrijani Mundur akibat Serangan Siber pada PDNS, Ini Pernyataannya

Direktur Jenderal Aptika atau Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral atas terjadinya serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya.

"Saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli kemarin saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin kepada Menteri Kominfo," ujar Semuel di Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024.

Semuel menyampaikan bahwa sebagai Dirjen Aptika yang mengampu proses transformasi pemerintahan, dirinya tidak bisa mengemban tanggung jawab tersebut dengan baik.

Dia mengatakan, insiden serangan siber terhadap PDNS 2 secara teknis adalah tanggung jawabnya.

Baca berita selengkapnya di sini<!--more-->

3. Pertamina Hulu Rokan Buka Program Magang Kerja Angkatan 5, Pendaftaran Mulai Hari Ini

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) kembali membuka kesempatan magang kerja angkatan ke-5 bagi para lulusan D-III, D-IV, dan S-1. Pendaftaran program ini dibuka mulai hari ini hingga 9 Juli 2024 melalui https://magangphr.id.

Corporate Secretary PHR, Rudi Ariffianto, mengatakan program magang kerja ini akan memberikan pengalaman bagi para peserta untuk mengenal dunia kerja. “Para peserta mendapatkan kesempatan dan bekal yang cukup untuk lebih berkembang, sekaligus memiliki daya saing yang tinggi di dunia kerja sesuai latar belakangnya masing-masing,” kata Rudi dalam keterangan resmi pada Rabu, 3 Juli 2024.

Program ini akan berlangsung selama enam bulan dengan penempatan di Riau dan Jakarta, sesuai dengan pilihan formasi yang dibuka. Peserta akan mendapatkan uang saku, BPJS kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan sertifikat.

Baca berita selengkapnya di sini.

Belakangan ini, turbulensi parah dialami oleh sejumlah penerbangan. Berkaca dari peristiwa itu, Korean Air hanya melayani pelayanan makan di waktu tertentu.

Dilansir dari VN Express pada Kamis (4/7/2024), Korean Air tidak lagi memberikan pelayanan makan pada 40 menit sebelum pesawat mendarat. Kebijakan itu mulai berlaku pada 1 Juli pada penerbangan jarak menengah dan jarak jauh.

Di waktu tersebut, awak kabin diharapkan untuk fokus pada keselamatan penumpang dan diri mereka.

Sebelumnya, kru Korean Air menghentikan layanan hanya 20 menit sebelum mendarat.

Turbulensi selalu menjadi ancaman selama penurunan karena perbedaan suhu yang besar antara ketinggian.

Industri penerbangan global melaporkan bahwa insiden turbulensi meningkat dua kali lipat pada kuartal pertama tahun 2024 dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya.

Pada bulan Mei, salah satu penerbangan Singapore Airlines dilanda turbulensi yang sangat parah, sehingga satu penumpang tewas dan puluhan lainnya terluka.

Singapore Airlines juga memiliki pembatasan baru termasuk penangguhan layanan makanan dalam penerbangan saat tanda sabuk pengaman dinyalakan.

Penerbangannya SQ321 mengalami turbulensi ekstrem yang tiba-tiba selama layanan sarapan saat terbang di atas Cekungan Irrawaddy di Myanmar.

Seorang penumpang Inggris berusia 73 tahun meninggal karena dugaan serangan jantung, sementara beberapa lainnya menderita cedera tulang belakang, otak, dan tengkorak setelah mereka terlempar ke seluruh kabin.

Kesaksian Penumpang Selamat saat Detik-detik Turbulensi Hebat Boeing 777

Kesaksian Penumpang Selamat saat Detik-detik Turbulensi Hebat Boeing 777

Sistem pembayaran tol tanpa sentuh Multi Lane Free Flow (MLFF) rencananya akan diterapkan di Indonesia. Pengguna tol tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol apalagi mengantre saat melakukan pembayaran di gerbang tol.

Lantas, apa bedanya MLFF dengan pembayaran e-toll dan tunai di gerbang tol? Berikut penjelasannya.

Apa itu Multi Lane Free Flow?

Dilansir situs Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Multi Lane Free Flow (MLFF) adalah transaksi pembayaran tol yang dilakukan dalam kecepatan normal dengan menggunakan teknologi nirsentuh.

Adapun menurut situs Indonesiabaik.id, Multi Lane Free Flow (MLFF) adalah proses pembayaran tol tanpa berhenti, di mana pengguna jalan tol tidak harus menghentikan kendaraannya di gerbang tol. Teknologi yang diterapkan pada MLFF adalah Global Navigation Satelit System (GNSS), sistem yang memungkinkan melakukan transaksi melalui aplikasi di smartphone dan dibaca melalui satelit.

Teknologi ini membuat alat pembaca tidak perlu ada di setiap tempat karena memakai satelit, berbeda dengan radio frequency identification atau RFID. GNSS memakai alat yang dipasang di dalam mobil. Ketika kendaraan berada di gardu jalan tol, alat itu akan terbaca melalui sistem di satelit.

Perbedaan MLFF dengan Pembayaran Tunai dan e-toll

Dulu, sistem pembayaran masuk tol masih menggunakan uang tunai. Untuk membayar, perlu beberapa waktu untuk menyiapkan uang tunai. Pengguna jalan tol juga masih perlu berhenti dan antre.

Kemudian, teknologi mulai menggantikan sistem pembayaran dengan uang tunai. Pembayaran tol pun bisa dilakukan dengan uang elektronik pada kartu e-toll.

Kini, sistem bayar tol bisa dilakukan tanpa uang tunai dan kartu e-toll, yaitu dengan teknologi MLFF. Layanan MLFF pun akan diterapkan di Indonesia.

Ini perbedaan sistem pembayaran tol dengan uang tunai, e-toll, dan MLFF.