JAKARTA - Pemerintah akan menyelenggarakan Bali International Airshow 2024 yang berlangsung pada 18-21 September 2024, bertempat di General Aviation Terminal, Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Acara ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam industri kedirgantaraan regional.

Pameran ini menandai kembalinya Indonesia sebagai tuan rumah international airshow, setelah terakhir kali diselenggarakan pada tahun 1996 di Bandar Udara Soekarno-Hatta dan tahun 1986 di Bandar Udara Kemayoran. Setelah 28 tahun, kini Bali International Airshow 2024 kembali hadir membawa berbagai inovasi teknologi aviasi yang siap dipamerkan pada bulan September mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, dukungan dan pentingnya penyelenggaraan Bali International Airshow 2024 bagi Indonesia dan wilayah regional Asia.

"Industri penerbangan di Indonesia sedang berada di jalur yang tepat, dengan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5 persen pada armada pesawat selama lima tahun ke depan dan Indonesia diperkirakan akan menjadi pasar penerbangan terbesar ke-4 pada tahun 2037," ujarnya Menko Luhut dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (19/8/2024).

Bali International Air Show 2024 akan menghadirkan lebih dari 100 perusahaan aviasi, termasuk peserta ternama global yang telah mengkonfirmasi keikutsertaannya antara lain adalah Airbus, Bell Helicopters, Boeing, Brahmos, Dassault Aviation, Embraer, Garuda Group, Leonardo (represented by Helitech Asia - distributor Asia-Pac), Lion Air, MBDA, PT Dirgantara Indonesia, Textron Aviation dan Thales.

Kehadiran perusahaan-perusahaan terkemuka ini tentu akan membuka peluang luas, tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk delegasi dari negara lain.

Selain itu pada gelaran Bali Airshow Pemerintah Indonesia akan secara resmi meluncurkan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional terkait Pengembangan Ekosistem Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan.

Pengembangan ekosistem dan industri SAF ini akan memberikan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi bahan baku, memastikan ketahanan energi, sekaligus berkontribusi melalui dekarbonisasi sektor transportasi udara menuju Net Zero Emission 2060.

Sekedar informasi tambahan, Bali International Airshow 2024 diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perhubungan, Angkatan Udara Indonesia (TNI AU) dan didukung oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, AirNav Indonesia, Otoritas Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, dan Angkasa Pura Airports.

Pameran Bali International Airshow 2024 akan menempati total area seluas 78.000 meter persegi, terdiri dari 70.000 meter persegi area pameran pesawat statis dan 8.000 meter persegi untuk aula pameran. Menargetkan sebanyak 6.000 trade visitors dari 100 perusahaan serta lebih dari 100 delegasi dari 35 negara dan wilayah akan menghadiri pameran ini.

Pada area pameran pesawat statis, pengunjung akan melihat puluhan pesawat dengan teknologi terbaru, termasuk di antaranya jajaran pesawat F16 Fighting Falcon, Sukhoi SU27, C130J Super Hercules, CASA C212, EC275 dan Embraer EMB314 Super Tucano.

JAKARTA - Pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negera (CASN) 2024 dimulai pada 20 Agustus, pukul 17.08.45 WIB hingga 6 September 2024. Untuk ketersediaan formasi sendiri ada sebanyak 250.407 formasi, yang kemudian akan disusul dengan pembukaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Untuk memenuhi persyaratan CASN dan PPPK tahun 2024, pelamar diharuskan membubuhkan e-Meterai di dokumen persyaratan dan ditandatangani sebelum diunggah. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pelamar menggunakan meterai fisik atau Meterai keping, maka pada seleksi CASN 2024 ini, peserta diwajibkan menggunakan Meterai elektronik atau e-Meterai.

E-Meterai merupakan versi digital dari meterai fisik yang digunakan untuk memastikan keabsahan hukum pada dokumen elektronik. Berbeda dengan meterai fisik yang berupa keping stiker, e-meterai berbentuk digital dan dapat ditempelkan pada dokumen elektronik melalui sistem online.

Dalam peruntukan pendaftaran CASN, e-meterai menjadi salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap peserta.

Penggunaan e-Meterai pada pendaftaran CASN ini bertujuan untuk:
? Memastikan keabsahan dokumen.
? Meningkatkan keamanan data termasuk mencegah pemalsuan dokumen dan melindungi data pribadi peserta.
? Efisiensi dalam proses pendaftaran (proses, penggunaan e-meterai mempercepat verifikasi dokumen dan memperlancar tahapan seleksi.

Cara Membeli e-Meterai di Pospay
Untuk membeli e-meterai di Pospay, Anda dapat melakukan langkah berikut:
1. Di halaman utama, pilih ikon Meterai.
2. Pilih menu Beli e-Meterai.
3. Klik Isi Ulang dan masukkan jumlah e-meterai yang ingin dibeli.
4. Lanjutkan ke proses pembayaran.
5. Cek rincian pembayaran, lalu klik Lanjutkan.
6. Status riwayat pembelian akan berubah dari Unpaid menjadi Paid.

Cara Membubuhkan e-Meterai
Proses pembubuhan e-Meterai pada dokumen juga bisa dilakukan melalui aplikasi Pospay. Berikut caranya:
1. Unduh aplikasi Pospay terlebih dahulu.
2. Login ke akun Anda. Jika belum punya, lakukan registrasi.
3. Pilih menu Pembubuhan.
4. Upload dokumen yang akan dibubuhkan e-Meterai.
5. Tempatkan e-Meterai di bagian yang diinginkan.
6. Bubuhkan e-Meterai dan tunggu proses hingga muncul status Berhasil.
7. Cek riwayat pada aplikasi dan pastikan status pembubuhan sukses.
8. Dokumen yang sudah dibubuhkan e-meterai dapat diunduh melalui email.

Cara Membeli e-Meterai di Kantor Pos
Jika lebih suka membeli langsung, Anda bisa mendapatkan e-Meterai di Kantorpos terdekat dengan cara berikut:
1. Kunjungi Kantor Pos terdekat dan ambil nomor antrean.
2. Tunggu giliran dan sampaikan keperluan Anda kepada petugas.
3. Serahkan dokumen yang akan dibubuhkan e-meterai.
4. Bayar e-Meterai di kasir.
5. Kembali ke loket untuk mengambil dokumen yang sudah dibubuhkan e-Meterai.
6. Dokumen dapat disimpan di flashdisk atau dikirim melalui email dan aplikasi pesan online.

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga mengajak para pengusaha untuk memanfaatkan peluang bisnis yang menjanjikan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina. Melalui keikutsertaannya dalam The 22nd IFRA Business Expo 2024, pameran waralaba terbesar di Indonesia, Pertamina Patra Niaga membuka kesempatan bagi para pengusaha untuk bergabung dalam bisnis Non Fuel Retail (NFR) yang tengah berkembang pesat di SPBU Pertamina .

Pengusaha yang tertarik dapat dengan mudah mendaftarkan usaha mereka melalui website. Di situs ini, calon mitra dapat mengakses informasi lengkap mengenai ruang usaha yang tersedia di SPBU Pertamina, memilih lokasi yang strategis, serta mengajukan permohonan kemitraan secara online.

Proses pendaftaran yang simpel dan transparan ini dirancang untuk memudahkan pengusaha dalam menjalin kerja sama bisnis dengan Pertamina Patra Niaga.

Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra menjelaskan, bahwa NFR menjadi salah satu fokus utama perusahaan dalam memperluas jaringan bisnisnya. "SPBU Pertamina bukan hanya tempat pengisian BBM, tapi juga pusat bisnis strategis. Melalui platform mitraspbu.com, kami menyediakan informasi lengkap mengenai ruang usaha yang tersedia di SPBU Pertamina, sehingga memudahkan para pengusaha untuk bermitra dengan kami," ungkap Ega.

Dalam ajang IFRA Business Expo 2024 yang diadakan waktu lalu di JCC Senayan Jakarta pada 16-18 Agustus 2024, Pertamina Patra Niaga memperkenalkan Bright Store, Bright Caf�, dan berbagai solusi bisnis lain yang dapat diimplementasikan di SPBU.

"Kami melihat potensi besar dalam bisnis NFR dan ingin menawarkan peluang ini kepada para pengusaha di seluruh Indonesia. Kerja sama ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi ekonomi lokal," tambahnya.

Untuk memperkuat kolaborasi dengan pengusaha SPBU, Pertamina Patra Niaga juga menyelenggarakan Pertamina Tenants Day, sebuah acara khusus yang mempertemukan pengusaha SPBU dengan calon mitra kerja NFR. Acara ini dibuat untuk menjalin kemitraan strategis dan mengeksplorasi peluang kerja sama yang saling menguntungkan.

"Saat ini, kami telah bekerja sama dengan lebih dari 1.500 mitra/brand yang tersebar di lebih dari 20.000 outlet NFR di SPBU Pertamina di seluruh Indonesia. Kami ingin terus memperluas jaringan ini dan menciptakan sinergi yang bermanfaat bagi semua pihak," jelas Ega.

Pertamina Patra Niaga, dengan jaringan lebih dari 6.000 SPBU dari Sabang sampai Merauke, berkomitmen untuk menjadikan setiap SPBU sebagai pusat keberlanjutan bisnis.

"Dengan bekerja sama dengan pengusaha SPBU, kami berfokus pada inovasi dan keberlanjutan untuk menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat. Kami yakin, melalui kemitraan yang erat dan inovasi berkelanjutan, kami dapat berkontribusi pada kemajuan industri waralaba di Indonesia serta membangun masa depan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat," pungkas Ega.

JAKARTA - Lima tahun terakhir, transisi energi menjadi salah satu wacana yang mengemuka di dunia. Banyak yang memprediksi, transisi energi perlahan membuat nyala industri minyak dan gas (migas) meredup.Namun, industri migas dunia, termasuk di Indonesia masih percaya diri, sektor migas akan memberikan kontribusi besar terhadap pemenuhan kebutuhan energi masyarakat.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( SKK Migas ) Dwi Soetjipto terlihat ceria di sela perhelatan Supply Chain & National Capacity Summit (SCM Summit) 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC). Ditemani Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro, Dwi berkeliling ke booth para peserta dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan berfoto bersama.

Acara yang dihadiri oleh para stakeholder sektor hulu migas itu menjadi salah satu pertanda, bahwa industri hulu migas nasional akan terus eksis ditengah era transisi energi.

?SKK Migas dan seluruh KKKS terus bekerja sama mengembangkan potensi migas di Indonesia untuk memperkokoh peran industri hulu migas sebagai salah satu pilar ketahanan energi,? ujar Hudi di Jakarta Selasa (20/8/2024).

SKK Migas pun terus mendorong agar monetisasi proyek-proyek yang telah berjalan maupun yang akan berjalan segera terwujud. Dengan semangat kolaborasi dan sinergi, keberadaan industri migas diyakini masih memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga ketahanan dan kemandirian energi.

Hudi menyodorkan beberapa bukti bahwa industri migas nasional memberikan kontribusi besar terhadap pemenuhan kebutuhan energi nasional. Hingga 15 Agustus 2024, SKK Migas mencatat peningkatan realisasi produksi migas sebesar 1.873 ribu barel setara minyak per hari (BOEPD).

Jumlah ini meningkat sekitar 3,4% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2023 yang hanya 1.811 ribu BOEPD. Secara bulanan, hingga pertengahan Agustus 2024 produksi minyak dan gas mencapai 1.860 ribu BOEPD. Naik sekitar 3,5% dibandingkan pada data bulanan yang sama di tahun 2023 yang tercatat 1.797 ribu BOEPD.

SKK Migas optimistis berbagai proyek hulu migas yang selesai di tahun ini akan memberikan penambahan produksi migas secara signifikan. ?Selain dengan menemukan sumber-sumber baru, kami juga terus mengoptimalkan sumber-sumber yang telah beroperasi,? paparnya.

Proyek Banyu Urip Infill Clastic (BUIC) di blok Cepu, Jawa Timur yang mencapai 13.300 barel minyak per hari (BOPD) merupakan satu kontributor penambahan produksi minyak nasional. Volume sebesar itu berasal dari 7 sumur yang dibor hingga 2025 mendatang. Berbagai pencapaian industri hulu migas ini, tentunya akan menjadi langkah penting untuk mencapai ketahanan energi nasional.

?Pencapaian ini menegaskan komitmen para pelaku industri hulu migas, termasuk seluruh KKKS, dalam mewujudkan ketahanan energi nasional,? kata Hudi.

Tak hanya SKK Migas, para KKKS pun optimistis dengan masa depan industri hulu migas di Tanah Air. President of ExxonMobil Indonesia, Carole J. Gall di atas panggung SCM Summit 2024 menegaskan optimismenya terhadap masa depan sektor hulu migas di Indonesia.

Mengutip data kebutuhan energi di dunia, dia menyampaikan kebutuhan migas global menunjukkan tren meningkat. Meskipun laju pertumbuhan energi alternatif rendah emisi meningkat cepat, namun minyak dan gas masih menjadi energi terbesar yang dikonsumsi hingga 2050 nanti, terutama untuk sektor industri dan transportasi.

?Kami optimistis terhadap opportunity dan masa depan (industri migas) di Indonesia,?tegasnya.

ExxonMobil menilai, transisi energi justru menjadi peluang untuk bersiap menjalankan bisnis baru. Era transisi energi dan isu perubahan iklim, lanjut dia, memacu industri migas untuk berinovasi dalam rangka mencari solusi untuk mereduksi emisi.

Menurut Gall, kebutuhan energi yang disampaikan di Global Energy Outlook memiliki kesamaan di berbagai negara.

?Bahwa ada forecast di masa depan, kontribusi minyak dan gas masih akan signifikan pada beberapa dekade mendatang. Kami pun percaya bahwa (kebutuhan) minyak dan gas masih besar termasuk di Indonesia,?tegasnya.

Hingga saat ini, ExxonMobil telah menghasilkan 650 juta barel minyak selama beroperasi di Indonesia. ?Bojonegoro merupakan world class asset kami, dengan (cadangan) jutaan barel. Kami sedang melakukan pengeboran di sana untuk menyediakan kebutuhan energi bagi Indonesia,?papar Gall.

Dia pun memastikan, ExxonMobil masih memiliki banyak lapangan migas yang belum berproduksi. Saat ini, ExxonMobil terus melakukan studi bagaimana lapangan-lapangan itu segera berproduksi.

?Kami juga melakukan eksplorasi di wilayah seluas jutaan kilometer dari Sumatera hingga Papua. Kami melakukan kegiatan seismik di banyak tempat sehingga bisa mengidentifikasi daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan,?tuturnya.

Gall menambahkan, ExxonMobil telah memerikan kontribusi kepada negara sebesar USD29,5 miliar, dan investasi senilai USD25 miliar. Tak hanya itu, ExxonMobil juga menghadirkan pekerjaan bagi 200.000 tenaga kerja di dalam negeri. ?Karenanya, industri ini (migas) sangat penting,?tutupnya.

Senada dengan Gall, BP Regional President Asia Pacific Gas & Low Carbon Energy Kathy Wu memaparkan, optimisme BP terhadap masa depan industri migas di Indonesia ditandai dengan nilai investasi yang sudah mencapai USD15 miliar hingga tahun ini.

?Dari prespektif kami, Indonesia memiliki potensi besar yang bisa menarik investasi dari seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam pengembangan sumber daya minyak dan gas yang dimiliki,?tegasnya.

Kathy menambahkan, dengan iklim sektor hulu migas saat ini, diyakini Indonesia mampu membangun ekosistem migas berkelas dunia. ?Kita perlu memperkuat kerjasama dan membangun wold class workforce,?ungkapnya.

Lapangan Tangguh masih menjadi andalan BP, dengan rata-rata produksi LNG sebesar 2,1 miliar kaki kubik per hari, setara dengan 35% produksi gas nasional. Tangguh memasok rata-rata 60 kargo LNG per tahun ke pasar domestik melalui kontrak penjualan dengan PLN.

?Kami juga melakukan deep water explorasion Agung blok II. Ini membutuhkan teknologi yang tinggi, dan kolaborasi yang kuat,?tegasnya.

BP telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara sebesar USD12,5 miliar dan pemasukan terhadap Pemprov Papua Barat senilai Rp2,3 triliun selama 2023 silam.

Sedangkan President Director of Petronas Indonesia Yuzaini bin Md Yusof menyampaikan optimismenya atas masa depan sektor hulu migas di Tanah Air. ?Kami terus memperkuat kolaborasi dengan SKK Migas dan stakeholder lain untuk mencapai target 1 juta barel,?tegasnya.

Yuzaini memaparkan, Petronas melihat banyak peluang di kawasan Indonesia Timur. Karenanya, perusahan migas asal negeri Jiran itu, mengantongi kontrak bagi hasil Wilayah Kerja (WK) Bobara di Papua Barat.

?Tahun ini kami memang fokus di Indonesia Timur. Komitmen kami, apa yang bisa kami kontribusikan untuk Indonesia,?urainya.

Selain melakukan kegiatan eksplorasi, Petronas juga gencar melakukan joint study dengan stakeholder lainnya. Saat ini, portofolio Petronas di Indonesia terdiri dari 30% minyak dan 70% gas. Yuzaini menegaskan, Petronas menggunakan teknologi baru untuk melakukan eksplorasi.

?Untuk meningkatkan produksi, kita perlu mengambil risiko. Kami berkomitmen untuk melakukan eksplorasi di frontier area. Kami ingin sejalan dengan pemerintah Indonesia,?tutup Yuzaini.

Selama dua dekade terakhir, industri hulu migas telah menjadi penyumbang kedua terbesar penerimaan negara setelah pajak, dengan total kontribusi sebesar Rp5.045 triliun. Upaya para stakeholder hulu mihas untuk terus mencari dan mengembangkan cadangan migas baru berhasil mempertahankan Reserve Replacement Ratio (RRR) di atas 100% selama enam tahun berturut-turut.

Proyek-proyek besar seperti Lapangan Jangkrik, Lapangan Jambaran Tiung Biru, dan Tangguh Train 3 telah dituntaskan. Sejak tahun 2012, pasokan gas untuk kebutuhan domestik telah melebihi ekspor. Ini merupakan ikhtiar nyata sektor hulu migas memperkuat ketahanan energi nasional.

Memperkuat Kolaborasi dan Memperbaiki Regulasi

Indonesia masih memiliki cadangan migas yang besar. Namun, demikian sejumlah tantangan masih mengadang. Beberapa diantaranya yakni belum adanya kemudahan berusaha, masalah perizinan, hingga insentif yang kurang menggiurkan. ?Peluang sektor hulu migas bertumbuh masih besar.

Data dari komite eksplorasi, cekungan di Indonesia potensinya masih banyak, baru 40% yang diusahakan,?papar Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro kepada SINDOnews Selasa (20/8/2024).

Saat ini, penemuan-penemuan baru tersebar di banyak wilayah, termasuk di kawasan Indonesia Timur. Dengan lokasi di laut dalam, maka diperlukan pembangunan infrastruktur baru dengan teknologi canggih.

?Dengan kondisi seperti itu perlu insentif dari pemerintah agar proyeknya masuk skala keekonomian,?tuturnya.

Kolaborasi para stakeholder, juga dukungan berupa perbaikan regulasi, termasuk kepastian berusaha, lanjut Komaidi, diyakini akan membuat investor global tertarik untuk menanamkan investasi di Indonesia.

?Contohnya di Ethiopia dan Kamerun. Karena didukung regulasi dan cadangan yang besar, meskipun ada konflik politik dan keamanan, perusahaan migas global masih bisa ngebor 600 ribu barel per hari,?urainya.

Di Indonesia, lanjut dia, masih belum ditemukan cadangan super giant seperti yang ada di Ethiopia maupun Kamerun. ?Tidak ditemukan karena tidak ada eksplorasi. Nah untuk mendorong agar KKKS mau eksplorasi pemerintah perlu memberikan kemudahan. Tak cukup dengan gross split, perlu ada perubahan kebijakan dan regulasi yang mendukung iklim berusaha,?papar Komaidi.

Dari sisi fiskal, bagi hasil perlu disesuaikan agar investor mau berinvestasi dan mengelola wilayah kerja. Selain itu, masalah perpajakan juga perlu dievaluasi oleh pemerintah.

?Misalnya pajak bumi dan bangunan (PBB). Lapangan migas jangan dikutip PBB karena itu tanah negara, bukan milik KKKS. Jika PBB dibebankan di lahan yang beratus ribu hektare, tentu akan memberatkan,?katanya.

Selain itu, pemerintah perlu menyederhanakan proses perizinan. Saat ini, sektor hulu migas dihadapkan pada perizinan yang melibatkan 17 kementerian dan lembaga dengan jumlah 300 perizinan.

?Untuk mengurus izin butuh hingga 4 tahun. Ini harus dicarikan solusinya, sebab investor perlu sibuk mencari minyak bukan sibuk mengurus izin. Karenanya, proses perizinan harus dibuat cepat,?tegas Komaidi.

Dengan penguatan kolaborasi dan perbaikin regulasi, Komaidi pun meyakini, sektor hulu migas akan berakselerasi lebih cepat. ?Produksi bisa naik, potensinya masih besar. Tetapi butuh modal, butuh teknologi, sehingga butuh kebijakan yang cocok bagi investor,?sebutnya.

Sedangkan Country Head Indonesia Rystad Energy Sofwan Hadi menilai, dukungan berbagai pihak terhadap potensi sumber daya ini bersifat mendesak agar Indonesia tidak kehilangan momentum dalam mencapai ketahanan energi nasional.

Dia memberikan contoh, penemuan sumber daya gas bumi di South Andaman dan Geng North menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hampir separuh dari cadangan gas bumi di Asia Tenggara. Penemuan ini akan meningkatkan minat investor global untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi.

?Peluang ada, potensi sangat besar, tetapi bagaimana proyek ini bisa berjalan sehingga dapat meyakinkan investor global. Itu yang harus menjadi prioritas saat ini,? kata Sofyan.

Salah satu dukungan yang mendesak dilakukan adalah menciptakan kebijakan fiskal yang tepat, termasuk insentif dan tax regime yang bisa memastikan keekonomian proyek migas ke depan, serta keleluasaan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terkait pilihan production sharing contract (PSC) gross split atau kembali ke cost recovery.

?Ini bisa menjadi pilihan yang bagus untuk KKKS karena karakteristik setiap wilayah kerja berbeda dan membutuhkan PSC yang berbeda,?imbuhnya.

Selain itu, insentif berdasarkan waktu juga bisa mendorong percepatan monetisasi proyek. Dukungan lainnya adalah penetapan harga gas domestik dan infrastruktur untuk memastikan distribusi gas. Jika harga gas domestik tidak bisa menutup transport cost, maka akan memengaruhi minat investor untuk mengembangkan proyek-proyek tersebut.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto kepada SINDOnews saat menyampaikan kinerja sektor hulu migas di Jakarta beberapa waktu lalu menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk mendukung kemudahan berusaha bagi para investor maupun KKKS.

Salah satunya dengan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk mendukung investasi dalam rangka peningkatan produksi migas nasional. Keterlibatan kabupaten/kota maupun provinsi dinilai penting untuk menyelesaikan persoalan tertentu khususnya yang menyangkut perizinan maupun lahan.

?Dengan participating interest sebesar 10 persen, harapannya pemda memiliki kewajiban untuk mendukung,? ujar Dwi

Sedangkan Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan, sejumlah tantangan seperti masalah lahan di daerah menjadi perhatian SKK Migas untuk diselesaikan.

Dia menyebutkan, pengembalian beberapa wilayah kerja ke Pemerintah sehingga masuk sebagai discovery resources opportunity (DRO) akan didorong untuk mendapatkan operator yang tepat sehingga dapat segera diproduksikan dengan pilihan PSC sesuai keekonomian yang dibutuhan investor.

Angin segar pun datang dari pemerinta tatkala Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan akan menyelesaikan masalah brirokrasi yang menjadi pemantik loyonya investasi di sektor hulu migas.

?Saya katakan kepada Kementerian Kuangan, kita harus mengganti atau memperbaiki regulasi,? tegas Luhut.

Pemerintah, lanjut dia, menyiapkan beragam langkah strategis untuk meningkatkan investasi di sektor hulu migas, termasuk melakukan reformasi regulasi. Pemerintah, sudah melakukan identifikasi terhadap regulasi-regulasi yang menghambat investasi di sektor hulu migas.

Diantaranya masalah perubahan izin lahan pertanian untuk kegiatan migas, perizinan terkait lingkungan saat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, juga perizinan di tingkat daerah. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah akan melakukan percepatan proses perizinan melalui digitalisasi.

?Kita memiliki 11 hal serius di hulu migas dan harus segera diatasi. Sudah saya laporkan ke Presiden terpilih, harus mendapatkan perhatian,? tegasnya.

Masalah regulasi memang masih menjadi faktor krusial yang memengaruhi iklim investasi hulu migas di Indonesia. Tiga masalah pokok yang kerap dijumpai yakni ketidakpastian hukum, ketidakpastian fiskal bagi investor, dan periizin yang rumit. Karenanya, dengan komitmen dari pemerintah untuk memperbaiki regulasi, industri migas nasional bisa melesat lebih cepat.

JAKARTA - Temuan sumber daya gas bumi raksasa membawa Indonesia memasuki momentum emas untuk mampu mengoptimalkannya supaya memberikan manfaat secara luas terhadap perekonomian dan masyarakat.
Dibutuhkan kebijakan yang benar-benar bijaksana sehingga selain akan menarik investasi pemanfaatan di dalam negeri bisa berjalan sesuai harapan terlebih peran gas bumi sangat strategis sebagai energi transisi menuju Net Zero Emission (NZE).

Lembaga riset energi internasional Rystad Energy mengumumkan penemuan sumber daya gas bumi South Andaman di Aceh dan Geng North di Kalimantan Timur membuat Indonesia memiliki hampir separuh dari cadangan gas bumi di Asia Tenggara.

Country Head Indonesia Rystad Energy, Sofwan Hadi, mengatakan dengan hadirnya temuan tersebut maka Indonesia menjadi salah satu negara tujuan utama yang menarik minat investor untuk berinvestasi. Maka hal ini perlu disadari seluruh pihak sebagai momentum yang sangat positif untuk bisa segera dioptimalkan.

"Kondisinya adalah, peluang ada, potensi sangat besar, tetapi bagaimana proyek ini bisa berjalan sehingga dapat meyakinkan investor global. Itu yang harus menjadi prioritas saat ini," ujar Sofwan, di Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Salah satu dukungan utama yang mendesak adalah menciptakan kebijakan fiskal yang tepat. Antara lain berupa insentif dan tax regime untuk memastikan nilai keekonomian proyek migas ke depan, serta keleluasaan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan opsi production sharing contract (PSC) gross split atau kembali ke opsi cost recovery.

"Selain itu, insentif berdasarkan waktu (time-based incentive) juga bisa mendorong percepatan monetisasi proyek," terusnya.

Selain itu, Sofyan menegaskan bahwa penting juga untuk mendukung penetapan harga gas domestik dan infrastruktur untuk memastikan distribusi gas. Sebab, jika harga gas domestik tidak bisa menutup transport cost atau ongkos logistik, minat investor untuk mengembangkan proyek bisa terpengaruh.

Terpisah, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengatakan sangat penting dan diperlukan segera kebijakan yang seimbang dan fair dalam pengelolaan energi gas bumi mulai hulu, midstream, dan hilir.

"Karena masing-masing sektor tersebut saling ketergantungan dan terintegrasi. Tidak dapat melakukan usaha sendiri," tegasnya.

Baca Juga: Transisi Energi, BPH Migas Tegaskan Pentingnya Optimalisasi Gas Bumi

Sebab terdapat segitiga hubungan yang tidak terpisahkan di ekosistem ini yaitu produksi gas hulu, tersedianya infrastruktur gas bumi, dan menyiapkan konsumen sebagai pengguna akhir gas bumi. ?Produksi gas hulu bisa diserap apabila tersedia Infrastruktur gas bumi yang terus dikembangkan serta menghubungkan sampai konsumen akhir baik untuk Jargas, Komersial, dan Industri,? tuturnya.

Untuk menciptakan iklim investasi yang positif di semua sektor gas bumi, Wahyudi menegaskan, wajib terpenuhi nilai keekonomian yang sesuai standar dan menjadi acuan. ?Tentunya dalam kerangka optimalisasi penyerapan gas bumi dan mempertimbangkan kepentingan negara dan masyarakat,? imbuhnya.

Adapun penetapan harga gas bumi di bawah nilai keekonomian, lanjut Wahyudi, bisa dijalankan dengan memberikan insentif yang terukur dan wajar kepada para investor atau badan usaha yang menjalankan penugasan dari pemerintah.

Senada, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, sebelumnya menegaskan bahwa sangat penting mewujudkan regulasi yang menciptakan keseimbangan seluruh pihak mulai dari hulu, upstream dan midstream, sampai dengan hilir, supaya Indonesia tidak kehilangan momentum dalam optimalisasi gas bumi ini.

Maka diperlukan koordinasi serta kesepahaman lintas sektor.?Selama ini tidak ada kesepahaman maka akan berpengaruh kepada komersialisasi gas bumi di Indonesia. padahal kebutuhan gas bumi diperkirakan akan terus bertambah dalam 10 tahun ke depan,? ujarnya.

Di sisi midstream sebagai tulang punggung penyaluran atau distribusi gas bumi, misalnya, Komaidi mengatakan juga harus didukung kebijakan yang tepat. Terlebih ketersediaan infrastruktur distribusi gas bumi ini juga akan mendukung kelancaran investasi di hulu.

"Upaya meningkatkan penyaluran gas di sisi midstream tentu saja harus didukung pemerintah melalui kebijakan yang menciptakan kelancaran investasi dan pembangunan infrastruktur. Supaya ada keseimbangan antara optimalisasi di hulu dan distribusi kepada para pengguna," tegasnya.

Baca Juga: Kebijakan Gas Murah Ciptakan Efisiensi Biaya Produksi Oleokimia

Sebab merujuk data Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebagaimana dirilis Reforminer Institute, volume kebutuhan gas nasional diproyeksi meningkat dari sekitar 5.353 MMSCFD pada tahun 2023 menjadi 11.339 MMSCFD pada tahun 2030. Kemudian meningkat lagi menjadi 25.869 MMSCFD pada tahun 2050.

RUEN menetapkan porsi gas dalam bauran energi Indonesia meningkat dari 22% pada 2030 menjadi 24% pada 2050.

"Pemanfaatan gas bumi tercatat telah menjadi bagian dari garis kebijakan pemerintah Indonesia dalam menuju pemanfaatan energi bersih dan implementasi kebijakan transisi energi," jelasnya.

JAKARTA - PT Kayan Hydro Energy (PT KHE) berkomitmen untuk mempercepat realisasi pembangunan bendungan PLTA Kayan Cascade di Bulungan, Kalimantan Utara. Proyek tersebut dinilai penting untuk mendukung transisi energi di Indonesia dari fosil ke energi hijau.

"Proyek ini sangat penting untuk Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan transisi energi. Kami dari Kayan Hydro Energy berkomitmen merealisasikan proyek ini secepatnya sesuai dengan program yang telah dicanangkan pemerintah," ujar perwakilan holding perusahaan yang menaungi PT KHE, Eko Permanahadi, dalam acara Business Dinner on an Investment Opportunity in Kayan Hydro Power Energy, di Jakarta, dikutip Selasa (20/8/2024).

Eko menegaskan bahwa tujuan dari forum ini untuk membangun kemitraan setara dengan pihak Jepang. Menurutnya, pihaknya berada dalam posisi yang sama dengan mereka. "Bukan hanya sekadar mencari investor, tapi kami juga berinvestasi dan berkomitmen dalam proyek ini," jelasnya.

Semnetara Deputi Menteri Koordinator Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi, yang juga hadir, menekankan bahwa perizinan bukanlah masalah utama dalam proyek ini, melainkan pengelolaan Sungai Kayan yang menjadi sumber energi PLTA tersebut.

"Pengelolaan Sungai Kayan sangat penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami tidak ingin sungai ini dikendalikan oleh pihak luar," tegasnya.

Sedangkan, Komite Eksekutif PT KHE Steven Kho menjelaskan bahwa perizinan untuk proyek PLTA Kayan Cascade cukup kompleks dan berlapis karena belum ada preseden proyek sebesar ini di Indonesia maupun Asia Tenggara.

"Proses perizinan sangat panjang, dengan lebih dari 60 izin yang diperlukan, dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan," ujarnya.

Baca Juga: PLTA Upper Cisokan Beri Bantuan Air Bersih untuk 494 Kepala Keluarga

Steven menambahkan kendala terbesar adalah memastikan proyek ini tetap berada di bawah kendali Indonesia. Meskipun sulit, pemerintah dan PT KHE terus berkomitmen untuk memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi pengendali utama dalam proyek ini.

Edi kembali menegaskan pentingnya menjaga kepemilikan Sungai Kayan. Indonesia tidak ingin mengulang trauma masa lalu di mana kontrol atas sumber daya penting jatuh ke tangan pihak luar.

"Pemerintah akan terus mendukung dan mendampingi KHE dalam proyek ini untuk memastikan posisi Indonesia tetap kuat dan berdaulat," tutupnya.

Baca Juga: PLN Bersama Kejaksaan Perkuat Fondasi Tata Kelola untuk Akselerasi Transisi Energi

Dengan dukungan penuh dari pemerintah, proyek PLTA Kayan Cascade diharapkan menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian energi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.

JAKARTA - PT Taspen (Persero) mengelola asuransi pensiun sebanyak 66.376 ASN di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) hingga Juli 2024. Seluruh ASN di lingkungan Kemenkumham langsung menjadi peserta Taspen sejak diangkat menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).

"Taspen akan terus memastikan kesejahteraan ASN di Kemenkumham melalui empat program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Tabungan Hari Tua (THT), dan Program Pensiun," ujar Corporate Secretary Taspen, Pudiastuti Citra Adi, dalam pernyataannya, Selasa (20/8/2024).

Baca Juga: Cara Generasi Muda Manfaatkan BRIFine by DPLK BRI untuk Pensiun

Melalui komitmen tersebut, Taspen kembali meraih penghargaan sebagai "Mitra Kerja Terbaik" dari Kemenkumham pada acara Hari Pengayoman ke-79 Tahun 2024.

Tahun ini, penghargaan diberikan kepada Taspen atas upaya perusahaan dalam mempersiapkan ASN di lingkungan Kemenkumham dalam menghadapi masa pensiun melalui kegiatan Pembekalan Purnabakti Pegawai, serta sebagai Mitra Kerja dalam pengelolaan Tabungan Pensiun Pegawai Negeri Sipil.

"Taspen akan terus berdedikasi dalam melayani seluruh ASN di Indonesia, terutama di Kemenkumham. Taspen akan terus berupaya memberikan pelayanan yang Andal guna menciptakan masa pensiun yang Aman dan terjamin bagi seluruh peserta," ujar dia.

Baca Juga: Catatan Karier Ronaldo usai Portugal Tersingkir di Euro 2024, Bakal Pensiun?

Pada tahun ini Taspen telah menyalurkan pembayaran pensiun kepada seluruh peserta pensiunan sesuai dengan penetapan dan penyesuaian pensiun pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang berlaku mulai 1 Januari 2024.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tersebut, pemerintah telah melakukan kenaikan untuk pensiunan pokok sebesar 12 persen yang diharapkan dapat berdampak positif dengan meningkatkan kesejahteraan pensiunan dan memberikan multiplier effect bagi roda perekonomian Indonesia.

"Taspen akan terus mendukung transformasi bisnis dengan fokus pada pelayanan dan memastikan korporasi beroperasi secara sehat serta sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen ini akan terus Taspen lakukan dengan bersinergi dengan Kemenkumham," jelasnya.

JAKARTA - Harga minyak turun mendekati level terendahnya tahun ini pada Selasa (20/8) menyusul meningkatnya harapan gencatan senjata perang Israel-Hamas.

Harga minyak mentah Brent turun tipis 1,03% menjadi USD76,8 per barel pagi ini turun 4,39% sepekan dan 6,37% secara bulanan. Harga tersebut mendekati titik terendah tahun ini di USD75,90 per barel yang terlihat pada tanggal 2 Januari.

Baca Juga: AS Ancam Israel, Blinken: Ini Kesempatan Terakhir untuk Genjata Senjata

Harga minyak mentah turun 1,05% menjadi USD72,8 per barel. Ini merupakan penurunan sebesar 6,56% pada minggu ini dan 6,62% bulan ini. Di sisi lain, harga gas alam berkinerja lebih baik, naik 3,84% minggu ini dan diperdagangkan pada USD2,2 per MMBTU demikian juga harga gas TTF juga meningkat, naik 0,94% hari ini.

Harapan gencatan senjata terkait perang Israel-Hamas telah meningkat, setelah Israel baru-baru ini menerima proposal penghubung yang diusulkan oleh AS. Namun, Hamas belum melakukan hal yang sama. Ada beberapa poin perbedaan yang harus diselesaikan. Ini termasuk kebebasan bergerak bagi warga Palestina, serta kehadiran militer Israel di Gaza.

Sebelum pembicaraan dengan Presiden Israel, Isaac Herzog, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyoroti pentingnya kedua belah pihak untuk menyetujui gencatan senjata. Melansir Euronews, ada tekanan yang meningkat bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang diisyaratkan oleh Blinken selama pembicaraan dengan Israel sebagai prioritas utama.

Baca Juga: Harga Minyak Mendidih Usai Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh Terbunuh di Iran

Tidak hanya itu, perusahaan-perusahaan energi berada di bawah tekanan karena harga minyak jatuh. Pelemahan harga minyak juga membebani saham-saham perusahaan energi yang semakin diperburuk oleh permintaan China yang masih lemah. Hal ini terutama disebabkan oleh ekonomi China yang mengalami pertumbuhan yang lebih lemah dengan tingkat pengangguran yang lebih tinggi dan pernurunan produksi industri

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, yang baru saja dilantik untuk mengendalikan harga obat yang mahal. Pasalnya, harga obat di tanah air bisa 400% lebih tinggi dibandingkan di luar negeri.

?Beliau (Jokowi) instruksikan bagaimana harga obat ini bisa dikontrol setidaknya bisa mirip-mirip dengan harga generik atau harga obat di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina atau Singapura,? ujar Taruna dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Taruna pun menegaskan dalam mengendalikan harga obat, BPOM tak bisa bekerja sendiri. Dia telah diminta Jokowi untuk berkolaborasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. ?soal itu, beliau meminta untuk kolaborasi dengan Menkes. Pak Menkes nanti kami akan koordinasi soal hal ini untuk instruksi pertama ini kami akan upayakan berjalan dengan baik dan lintas sektor.?ujarnya

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan perlunya pengembangan obat-obat inovasi. Pasalnya, banyak obat-obat dari negara produsen seperti Amerika, Jerman, Jepang yang dibutuhkan di dalam negeri. ?(Banyak) dibutuhkan di negeri ini, tapi ternyata bertahun tahun tak bisa sampai sini, dia terdampar di negara tetangga, misalnya Singapura. Ini akan berdampak berat ke masyarakat kita.?

?Karena kalau mau pakai obat itu dia harus terbang ke luar negeri. Jadi saya melihat mungkin ada hubungannya juga dengan mafia obat internasional, hubungannya dengan bisnis pelayanan kesehatan internasional. Kitanggakmenuduh negara lain, tapi nampaknya seperti itu ataupun ada hal lain yang membuat obat itu tak bisa masuk sini,? kata Taruna.

?Kemudian ada juga masalah obat dalam negeri terlalu lama disahkan. Beliau (Jokowi) meminta guidance percepatanclinical trialagar obat yang harus dipercepat tak perlu dibuat lama disahkan,? pungkasnya.

JAKARTA - Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini pihaknya tengah mengusulkan anggaran Rp26 triliun untuk Badan Otorita IKN.

Basuki menjelaskan anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk melakukan pemeliharan seluruh bangunan gedung perkantoran di IKN serta sarana dan prasarana yang sebelumnya sudah dibangun menggunakan APBN. Mulai dari Istana dan Kantor Presiden dan Wakil Presiden, 4 komplek perkantoran Kemenko, 47 Tower ASN, dan lain sebagainya.

"Kalau pagu indikatif OIKN Rp505 miliar, itu tidak termasuk pemeliharan dan pembangunan. Kami mengusulkan kalau mau bocorannya Rp26 triliun," ujar Basuki saat ditemui di Gedung PUPR, Selasa (20/8/2024).

Baca Juga: 6 Fakta Maulia Permata Putri, Pembawa Baki Upacara HUT RI di IKN yang Diganti di Detik Terakhir

Lebih lanjut, Basuki menjelaskan seluruh infrastruktur yang dibangun menggunakan APBN oleh Kementerian PUPR nantinya akan diserahkan menjadi aset OIKN. Sehingga menurutnya, akan memerlukan banyak anggaran untuk melakukan pemeliharaan untuk infrastruktur tersebut.

"Sekarang kami usulkan (OIKN) untuk bisa memelihara prasarana yang sudah dibangun oleh PUPR, kita serahkan ke OIKN, mereka memelihara. Itu butuh anggaran juga," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Basuki mengungkapkan untuk saat ini beberapa infrastruktur yang sudah terbangun memang masih membebankan anggaran Kementerian PUPR untuk melakukan pemeliharan. Hal tersebut praktis berpengaruh terhadap prioritas pembangunan infrastruktur dasar di IKN yang juga dibebankan pada DIPA KemenPUPR.

Baca Juga: Otorita IKN Buka Loker 600 Formasi di CPNS 2024, Berminat?

Menurut Basuki, pembangunan infrastruktur dasar di IKN masih cukup banyak memerlukan dukungan APBN. Terutama yang berkaitan dengan pengembangan kawasan di KIPP 1B, dan 1C yang kedepannya akan menjadi tempat investor IKN.

"Karena banyak investor yang sudah mulai pembangunan, kita membangun jalan, air, listrik, MUT itu kita bikin tidak hanya di KIPP 1A, tapi juga 1B dan 1C," tutup Basuki.

JAKARTA - Supply Chain & National Capacity Summit Jakarta 2024 yang telah berlangsung selama tiga hari di Jakarta, sukses mempertemukan lebih dari 9.694 peserta pemangku kepentingan industri hulu migas.

Selama tiga hari, event ini memfasilitasi berbagai sesi diskusi, panel, dan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas isu-isu strategis pengelolaan rantai suplai hulu migas nasional.

Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudi Satwiko, dalam laporan penutupan mengatakan, selama tiga hari kegiatan, Supply Chain & National Capacity Summit 2024 melibatkan 28 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan 39 mitra, di mana 27 di antaranya membuka booth pameran.

Di event ini juga terdapat booth Kapasitas Nasional, CIVD, CHSEMS, Kepabeanan sebagai bentuk pembinaan bagi para vendor untuk memahami dan berpartisipasi aktif dalam pengadaan industri hulu migas.

"Rangkaian Supply Chain & National Capacity Summit 2024 diisi penandatanganan beberapa Nota Kesepahaman (MoU) yang memperkuat kolaborasi dan mempersiapkan industri hulu migas menghadapi tantangan yang ada," ujar dia dalam rangkaian acara penutupan Supply Chain & National Capacity Summit Jakarta 2024, dikutip Selasa (20/8/2024).

Sementara, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjelaskan tantangan yang dihadapi industri hulu migas semakin kompleks, terutama dengan adanya sejumlah proyek strategis nasional hulu migas yang ditargetkan mulai produksi antara 2027 hingga 2030.

"Melalui penguatan rantai suplai yang efisien dan terintegrasi, SKK Migas berkepentingan memastikan bahwa proyek strategis hulu migas berjalan sesuai jadwal," ujarnya.

Selama tiga hari penyelenggaraan, event ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Kehadiran mereka menunjukkan pentingnya sinergi nasional dalam pengembangan rantai suplai dan penguatan kapasitas nasional.

Luhut menyampaikan apresiasi atas kemajuan yang dicapai SKK Migas dalam penerapan digitalisasi, termasuk pada pengelolaan rantai suplai sektor hulu migas.

Salah satu agenda penting event ini adalah Leadership Talks dan COO Forum. Sesi ini menghadirkan para pimpinan perusahaan di sektor migas, di mana mereka berbagi pandangan tentang solusi menghadapi tantangan industri hulu migas ke depan.

Pada hari penutupan, SKK Migas memberikan penghargaan kepada para KKKS dan individu yang berkontribusi signifikan terhadap kemajuan industri hulu migas.

"Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat untuk tata kelola SCM dan meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta memberikan nilai tambah bagi industri hulu migas secara keseluruhan," tutup Rudi.

JAKARTA - Asosiasi Inventor Indonesia (AII) menyelenggarakan seminar perdana bertajuk 'Prospek Industri Hilir Sawit Ke Depan' pada Selasa (20/8/2024).

Ketua Umum AII Didiek Hadjar Goenadi mengatakan seminar ini diselenggarakan oleh AII sebagai bagian dari kegiatan promosi teknologi yang sudah dievaluasi dan divaluasi dari kegiatan pertama, kemudian disajikan dalam acara seminar.

"Topik seminar ini disesuaikan dengan teknologi yang dipromosikan, yaitu di bidang hulu dan bidang hilir," kata dia.

Pemateri yang datang dan hadir saat seminar tidak hanya para Tim Ahli Internal AII dan Tim Ahli Eksternal saja, tetapi juga kalangan pengusaha/investor dan para inventor serta wartawan yang meliput dan tentu saja ada kehadiran dari pemerintah melalui BPDPKS.

Seminar AII Teknologi Hasil Riset GTS 2021-2023 ini rencananya akan diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali . Seminar Pertama dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 di Hotel Aston Simatupang, Jakarta.

Peserta yang datang diperkirakan berjumlah 50 orang. Dalam seminar ini bahasan utamanya adalah menampilkan 16 invensi tersebut di atas secara lebih detil. Dengan menghadirkan undangan dari perwakilan industri diharapkan acara tersebut dapat mempercepat dan memperluas komersialisasi hasil riset yang didanai oleh BPDPKS.

Baca Juga: BPDPKS Gaet AII Lakukan Valuasi dan Komersialisasi Teknologi Hasil Riset Kelapa Sawit

Kepala Divisi Direktorat Penyaluran Dana BPDPKS Arfie Thahar mengatakan diperlukan sinergi antara Pemerintah baik sebagai lembaga pendanaan riset maupun sebagai regulator produk hasil riset, Industri atau Perusahaan Swasta dan Lembaga Penelitian/Perguruan Tinggi untuk mendorong hilirisasi sehingga produk hasil riset dapat segera dikomersialisasikan.

"Diperlukan lembaga yang berfungsi untuk mengkolaborasikan dan mensinergikan hilirisasi dan mempercepat komersialisasi," kata Arfie.

Baca Juga: Pendekatan Yuridiksi Mendorong Percepatan Sertifikasi ISPO Petani Sawit Swadaya

Sementara, Ketua Komite Perkebunan APINDO Harjanto Hanawi mengatakan banyak manfaat Biodiesel Indonesia diantaranya Ketahanan dan kemandirian energi melalui Program Mandatori Biodiesel sejak tahun 2014 ; Program Mandatori Biodiesel didasari neraca perdagangan yang negatif dan ketergantungan impor BBM; Kebijakan B35 ditargetkan menyerap 13,41 juta kiloliter biodiesel; Mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 35 juta ton CO2.

"Selain itu manfaat Biodiesel adalah menaikkan penghasilan pajak pemerintah melalui PPH Badan dan PPN dan Produk biofuel lain, SAF dan Renewable Gasoline," kata dia.