JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmikan dimulainya pembangunan Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek ini menggunakan dana APBN senilai Rp1,45 triliun untuk beberapa pekerjaan.

Istana Wakil Presiden di IKN akan dibangun di atas lahan seluas 14,8 Ha dengan luas total bangunan 10.038,4 m2. Konstruksinya dikerjakan oleh PT Adhi Karya dan Penta Architecture KSO.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menjelaskan pembangunan kawasan Istana Wakil Presiden dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama meliputi pembangunan bangunan istana dan kantor wapres, kediaman wapres, mess paspampres dan parkir, serta bangunan penunjang lainnya.

"Tahap pertama akan kita selesaikan pada Agustus 2025, mudah-mudahan saat 17 Agustus 2025 sudah bisa berfungsi. Untuk tahap 2 akan segera kami lelangkan kembali," ujar Diana dalam keterangan resmi, Senin (12/8/2024).

Pembangunannya menggunakan konsep "Huma Betang Tunai" yang dalam bahasa dayak memiliki arti rumah panjang ibu. Ibu sebagai sebagai pengayom, pemberi, dan pemelihara penting untuk diingat kembali sebagai bagian dari kata Ibu Kota dan Ibu Pertiwi.

Desainer Istana Wakil Presiden Daliana Suryawinata menambahkan, bangunan di IKN membutuhkan tipologi yang berakar dari arsitektur tradisional Indonesia, terutama rumah panggung. Sehingga konsep rumah panggung diangkat dalam konsep Istana Wakil Presiden dan juga konsep rumah panjang yang adalah kekhasan Kalimantan.

"Pada atapnya nanti dipasang panel surya dan bangunannya juga didesain secara hemat energi," kata Daliana Suryawinata.

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan pembangunan Istana Wakil Presiden di IKN ini memiliki arti strategis. Selain menjadi kebanggaan karena merupakan karya anak bangsa, bangunan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pusat aktivitas kenegaraan yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan, integritas, dan pelayanan publik.

"Lebih dari itu, istana ini harus menjadi sumbu perubahan dan tempat lahirnya berbagai kebijakan penting yang menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia," kata Wapres Ma'ruf Amin.

JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) membukukan jumlah penumpang sebanyak 6,11 juta di kuartal II-2024. Angka ini tumbuh sebesar 34,99% dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni sebanyak 4,52 juta penumpang. Dengan demikian, hingga akhir semester I-2024, perseroan mengangkut sebanyak 11,53 juta penumpang.

Pertumbuhan jumlah penumpang tersebut turut terefleksikan pada pertumbuhan frekuensi penerbangan Garuda Indonesia Group sebesar 18,90 persen hingga akhir semester I-2024 lalu jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu.

Di sisi lain, perseroan secara konsolidasi pada periode kuartal II 2024 membukukan pertumbuhan jumlah angkutan kargo sebesar 37,80 persen atau menjadi 53.326 ton kargo secara tahunan. Peningkatan tersebut salah satunya ditunjang oleh pertumbuhan komoditas general cargo, utamanya trafik kargo internasional yang tumbuh hingga 54,01%.

Direktur Utama GIAA, Irfan Setiaputra mengatakan, pencapaian pada periode kuartal II-2024 ini merepresentasikan penguatan kinerja perseroan di tengah momentum akselerasi fase pemulihan kinerja GIAA.

"Hal itu saat ini ditunjang berbagai inisiatif aksi korporasi baik dari layanan penerbangan penumpang maupun angkutan kargo di Garuda Indonesia dan Citilink," kata Irfan dalam keterangan resminya pada Selasa (13/8/2024).

Irfan menjelaskan, perolehan angka pada jumlah angkutan penumpang tersebut dikontribusikan oleh Garuda Indonesia (mainbrand) sebanyak 2,85 juta penumpang, yang mencerminkan peningkatan hingga 56,70% dari 1,82 juta penumpang pada kuartal II-2023. Sementara itu, jumlah angkutan Citilink juga tercatat tumbuh 20,44 % menjadi 3,26 juta penumpang.

"Adapun perolehan angkutan kargo dikontribusikan oleh Garuda Indonesia sebanyak 32.536 ton dan Citilink sebanyak 20.790 ton," imbuh Irfan.

Lebih lanjut, saat ini GIAA terus melakukan optimalisasi kapasitas alat produksi sejalan dengan tumbuhnya demand mobilisasi masyarakat menggunakan transportasi udara.

Upaya tersebut salah satunya diperkuat melalui tingkat utilisasi armada Garuda Indonesia secara grup, yang pada periode kuartal II 2024 tercatat menunjukkan konsistensi capaian efisiensi operasional yang lebih baik, yaitu meningkat sebesar 00:17 menit dibandingkan dengan catatan pada periode yang sama di tahun 2023, dari 8 jam 2 menit menjadi 8 jam 19 menit.

Sementara itu, dibandingkan dengan periode kuartal sebelumnya, tingkat utilisasi pesawat juga meningkat 5 persen atau 24 menit dari periode sebelumnya yang tercatat sebesar 7 jam 55 menit.

Lebih lanjut, dalam rangka menjaga konsistensi capaian kinerja operasional di semester II 2024, perseroan terus melaksanakan sejumlah inisiatif strategis, mulai dari peningkatan nilai tambah layanan penerbangan bagi para pengguna jasa, pengembangan layanan ground handling, hingga optimalisasi rute dan fleet maintenance.

Selain itu, upaya kolaborasi dan sinergi dalam lini bisnis ancillary revenue yang terus dioptimalkan juga menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya atau di era pasca pandemi.

"Melalui berbagai langkah perbaikan yang terus diselaraskan di seluruh lini layanan dan operasional, kami berharap upaya akselerasi kinerja Garuda Indonesia dapat terwujud sesuai dengan proyeksi di fase pasca-restrukturisasi," ujar Irfan.

JAKARTA - Demurrage atau denda impor beras menjadi sorotan usai terungkapnya 1.600 kontainer berisi beras tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak yang diungkap Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengatakan persoalan demmurage sebesar Rp294,5 miliar telah menunjukkan skema impor beras bermasalah sehingga berpotensi membuat gaduh lintas sektor politik dan ekonomi.

"Saya bisa bilang ini telah memunculkan di luar kebiasaan pengiriman beras. Jadi bisa dipahami jika ada demurrage sampai Rp294,5 miliar yang nahan ini pasti nanya, prosedurnya gimana," tegas dia, Selasa (13/8/2024).

Dia menegaskan bahwa permasalahan demurrage menunjukkan adanya komunikasi yang buruk antar lembaga dan kementerian. Ia tak menampik apabila ada permainan dalam persoalan ini. "Ini persoalan komunikasi antar lembaga buruk," kata dia.

Siswanto berharap, agar aparat penegak hukum baik KPK, Kejaksaan Agung hingga Mabes Polri dapat membongkar skandal demurrage impor beras yang ditaksir merugikan negara hingga Rp294,5 miliar. "Caranya membongkar gimana, ini lah tugas KPK, Mabes Polri dan Kejaksaan," jelasnya.

Kemenperin sebelumnya mengungkapkan terdapat 1.600 kontainer dengan nilai demurrage Rp294,5 miliar berisi beras ilegal yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Surabaya. Kemenperin menyebut 1.600 kontainer beras itu merupakan bagian dari 26.415 kontainer yang tertahan di dua pelabuhan tersebut. Keberadaan 1.600 kontainer berisi beras ilegal itu didapat dari data yang diperoleh melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Ribuan kontainer yang tertahan termasuk di dalamnya adalah berisi beras dan belum diketahui aspek legalitasnya.

Sementara, KPK dan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) telah melakukan koordinasi guna mendalami data terkait keterlibatan Bapanas-Bulog dalam skandal demurrage atau denda beras impor sebesar Rp 294,5 miliar. Pihak KPK telah meminta keterangan dan data terkait keterlibatan Bulog dan Bapanas.

JAKARTA - Tarif kamar hotel di Balikpapan dan Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), melonjak naik hingga 10-20% menjelang perayaan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Umum BPP Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi BS Sukamdani mengatakan, menjelang HUT RI 2024 angka permintaan kamar hotel di kota penyangga IKN naik signifikan, hal ini membuat tarif rata-rata hotel di Balikpapan dan Samarinda terkerek naik.

"Otomatis ya karena demand-nya tinggi rata-rata harganya pasti naik. Saya perkirakan mungkin bisa 10-20% karena waktunya pendek semua orang ke sana antara suplai dan demand, kalau demand-nya besar suplainya kecil pasti naiklah,? ujar Hariyadi, dikutip Senin (12/8/2024).

Menurutnya, hotel atau penginapan di kota-kota sekitar IKN saat ini menjadi kebutuhan yang mendesak karena volume pergerakan masa ke IKN cukup tinggi saat ini. "Karena itu kebutuhannya mendesak dalam waktu yang pendek, semua orang datang ke sana (IKN),? jelasnya.

Berdasarkan data PHRI, saat ini tingkat hunian atau occupancy rate seluruh hotel di Balikpapan mencapai 100% alias sudah terisi penuh. Bahkan, sebagian pengunjung memilih menyewa kamar dari rumah warga lantaran kamar hotel sudah tidak tersedia.

"Itu sudah 100% semua malah kekurangan, sangat kekurangan hotel, bahkan yang saya dengar sebagian rumah masyarakat di sewa, karena memang hotel terbatas, jadi menggunakan atau menyewa kamar masyarakat," paparnya. "Jadi itu lebih kepada karena permintaan tinggi inisiatif masyarakat juga, mereka menyewakan rumahnya," jelas dia.

JAKARTA - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) bekerjasama dengan Sawit Watch dan Indonesia Human Rights Commite for Social Justice (IHCS) menggelar workshop bertajuk ?Konferensi Hukum Kemitraan Usaha Perkebunan dan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) dalam Rangka Keadilan Untuk Petani dan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan? pada Senin (12/8/2024).

Dalam sambutannya, Ketua Umum SPKS, Sabarudin, mengatakan bahwa diperlukan urgensi hukum dalam kemitraan usaha perkebunan dan FPKMS untuk petani serta perkebunan yang berkelanjutan.

?Perubahan norma hukum FPKMS dan pengaturan yang berbeda di bidang perkebunan dan pertanahan maupun di bidang kehutanan menimbulkan permasalahan baru tentang kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan FPKMS. Akibatnya, tuntutan masyarakat terhadap realisasi pembangunan 20% tidak mencapai solusi yang jelas, ditengah konflik yang terus merebak di berbagai wilayah,? ujarnya.

Di sisi lain, SPKS juga menyinggung akibat dari penerapan kemitraan yang tidak adil dalam pelaksanaan FPKMS atau hubungan kemitraan lainnya. Sabarudin berharap dengan adanya workshop tersebut, bisa ditemukan solusi atas permasalahan hukum serta penerapan FPKMS dan konflik kemitraan usaha perkebunan sawit yang seharusnya menjadi prioritas utama.

"Konferensi hukum ini dilaksanakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan berupa resolusi konflik kemitraan usaha perkebunan, panduan hukum pelaksanaan PPKMS dan inovasi hukum kemitraan usaha perkebunan dan FPKMS," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP) Usep Setiawan berharap dengan adanya kegiatan tersebut, dapat memberikan insight yang berkelanjutan dalam kolaborasi menerapkan fasilitas pembangunan perkebunan masyarakat.

"Penting bagi seluruh pemangku kepentingan yang mencakup pemerintah, kelembagaan, petani, pelaku usaha, pelaku pasar, para advokat, organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan membawa solusi atas permasalahan tersebut,? jelas Usep yang terus menekankan pentingnya mewujudkan sawit berkelanjutan untuk seluruh daerah.

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mengingatkan pentingnya sinergitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Hal ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam acara Rapat Sinergitas Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Tingkat Nasional serta Penandatanganan Keputusan Bersama Pembina SAMSAT Tingkat Nasional tentang Penghapusan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Atas Dasar Permintaan Pemilik Kendaraan Bermotor.

Dalam sambutannya, Maurits mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagaimana amanat Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terkait Penghapusan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Atas Dasar Permintaan Pemilik Kendaraan Bermotor.

"Saya sangat mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini, selain sebagai ajang koordinasi antara Pembina Samsat Tingkat Nasional dan Daerah, juga kegiatan ini sangat strategis guna mengimplementasikan kebijakan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), sehingga terlaksana secara terintegrasi, cepat, transparan, akuntabel dan informatif," ujar Maurits dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/8/2024).

Maurits menekankan PKB dan BBNKB merupakan salah satu sumber PAD yang sangat potensial dan dominan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

"Pemda harus mengelola pajak secara maksimal. Pasalnya, pajak merupakan faktor penentu dalam pemenuhan target PAD dan berkontribusi lebih dari 90 persen terhadap total PAD. Apalagi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD) Nomor 35 Tahun 2023 Pasal 112 dan Pasal 113 Peraturan Pemerintah urusan perpajakan mesti menjadi perhatian Pemda,? ujar Maurits.

Maurits menjelaskan terjadi penurunan yang cukup signifikan realisasi PKB dan BBNKB yang seharusnya diterima. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain, kurangnya akurasi data potensi kendaraan bermotor, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak kendaraan bermotor masih kurang dan belum tegasnya penerapan sanksi.

Hal ini terbukti bahwa pada 2021 realisasi PKB dan BBNKB seluruh Indonesia sebesar Rp77,91 Triliun atau 47,39 persen dari total PAD sebesar Rp164,42 triliun. Kemudian, pada Tahun 2022 realisasi sebesar Rp88,78 triliun atau 46,53 persen dari total PAD sebesar Rp190,79 triliun. Sementara itu, di 2023 realisasi Rp87,45 triliun atau 42,93 persen. Dari total PAD sebesar Rp203,69 trilliun.

Berdasarkan data tersebut, Maurits menegasknya pentingnya kolaborasi antar Tim Pembina SAMSAT Daerah, melalui sinergitas dalam rangka meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak di Daerah. Demikian juga, Pemda agar melakukan langkah-langkah yang strategis dan inovatif.

Strategi yang dapat diimpelementasikan antara lain dengan melakukan koordinasi ke seluruh Pemda atas persiapan implementasi UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang berkaitan dengan pemungutan Opsen PKB dan opsen BBNKB berlaku efektif mulai 5 Januari 2025.

"Kemudian, melakukan kolaborasi kemitraan dengan para stakeholder terkait untuk menyusun program kerja bersama dengan menjadikan Regident Ranmor, Pembayaran PKB, BBNKB dan Pembayaran SWDKLLJ sebagai persyaratan utama,? tutur Maurits.

JAKARTA - Hampir semua orang ingin hidup tenang dan nyaman saat memasuki usia pensiun. Namun untuk mewujudkannya, tentu diperlukan persiapan yang matang sejak kita masih di usia produktif.

Di sisi lain, generasi muda saat ini harus menghadapi banyak tantangan yang dapat memengaruhi kesehatan finansial. Bahkan menurut survei Asosiasi Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Indonesia (PDPLK), 90 persen milenial tidak memiliki persiapan hari tua.

Tantangan-tantangan tersebut tidak hanya datang dari diri sendiri, namun keluarga dan lingkungan sering kali ikut terlibat. Lalu, apa saja tantangan yang harus dihadapi generasi muda saat ini dan bagaimana mengatasinya agar siap menghadapi masa pensiun?

1. Biaya hidup tinggi
Setiap tahunnya, biaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup terus naik. Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, biaya hidup rata-rata per rumah tangga per bulan di Indonesia melampaui besaran upah minimum provinsi (UMP) di sejumlah wilayah.

Provinsi DKI Jakarta pun menempati peringkat pertama kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Berdasarkan data BPS, biaya hidup di Jakarta tahun 2024 mencapai angka Rp14.394.990 per bulannya.

2. Penghasilan
Tingginya biaya hidup ini ternyata tidak sebanding dengan UMP yang diperoleh oleh pekerja di Indonesia. Contohnya saja di Jakarta, dengan biaya hidup rata-rata hampir mencapai Rp 15 juta, besaran gaji UMR pada 2024 adalah sekitar Rp 5,06 juta.

Ketimpangan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Gen Z dan Milenial memiliki utang lebih banyak dibandingkan dengan generasi lain. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saja, 62 persen rekening fintech pendanaan bersama dimiliki oleh nasabah usia 19-34 tahun.

3. Tanggungan keluarga
Tak sedikit juga generasi muda di Indonesia yang harus menjadi generasi sandwich. Masih dari data BPS, pada 2020, 6 orang usia produktif mendukung 1 orang lanjut usia pada 2020, dan 3 orang usia kerja mendukung 1 orang lanjut usia pada 2045.

Persentase rasio ketergantungan yang lebih tinggi ini menunjukkan bahwa penduduk produktif harus menanggung beban yang lebih tinggi untuk membiayai kehidupan mereka yang belum produktif maupun yang sudah tidak produktif lagi.

Mempersiapkan Masa Pensiun Bersama BRIFine by DPLK BRI

Tidak perlu takut menghadapi masa pensiun, sebab BRI akan membantu kamu mempersiapkan hari tua. Ya, bagi nasabah Payroll BRI, kamu bisa mewujudkan ketenangan hidup di masa pensiun dengan cara mendaftar program pensiun BRIfine by DPLK BRI di BRImo.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia (DPLK BRI) menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi peserta individu maupun Korporasi, Program Pensiun Dana Kompensasi Pasca-kerja (PPDKP) bagi peserta Korporasi, serta Program Pensiun Dana Santunan Kesehatan (PPDSK) bagi peserta Korporasi.

Pilihan investasi DPLK BRI pun cukup beragam, mulai dari DPLK BRI Pasar Uang, DPLK BRI Pendapatan Tetap, DPLK BRI Saham, DPLK BRI Pasar Uang Syariah dan DPLK BRI Berimbang Syariah.

Jangan khawatir, BRIfine by DPLK BRI menyediakan akses portofolio investasi yang sangat mudah dan transparan. Pengelolaan investasi DPLK BRI memakai konsep pengelolaan reksadana yang dihitung harian dan dikirim secara periodik. Begitu juga dengan hasil investasi selalu dipublikasikan setiap hari.

Semakin mudah karena sekarang pendaftaran program dana pensiun ini dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi BRImo. Yuk, simak caranya berikut ini!

1. Buka aplikasi BRImo dan klik fitur DPLK BRI

2. Pilih Buka BRIfine

3. Klik Setuju setelah baca Keuntungan, Ketentuan, dan Biaya

4. Isi Data Peserta, meliputi Data Iuran, Data Pekerjaan dan Foto e-KTP

5. Masukkan PIN

6. Pendaftaran program pensiun BRIfine by DPLK BRI di BRImo sukses dilakukan.

Yuk, langsung daftarkan diri kamu untuk melindungi kesehatan finansial saat pensiun nanti dengan program pensiun BRIfine by DPLK BRI .

Jangan lupa juga download BRImo melalui App Store, Play Store, atau Huawei App Gallery untuk mempermudah segala urusan keuangan kamu.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengatakan proses administrasi calon investor di Ibu Kota Nusantara ( IKN ) kini telah dipercepat. Bahkan para investor langsung bisa mengantongi HGB (Hak Guna Bangunan) paling lambat 11 hari setelah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara.

"Saat ini kalau investasi di IKN, tanda tangan PKS, dan setelah tandatangan itu dari Kementerian ATR/BPN akan mengeluarkan HGB maksimal waktu 11 hari," ujar Presiden Jokowi dalam acara groundbreaking PT BCA di IKN, Senin (12/8/2024).

Menurutnya hal itu seperti yang dilaporkan oleh Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono terkait sertifikasi lahan yang spesifik diperuntukan bagi para calon investor di proyek Ibukota baru tersebut.

"Yang ngomong bukan saya, yang ngomong pak Menteri Pertanahan, jadi kalau ada apa-apa ke beliau," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut Presiden melaporkan hingga saat ini Badan Otorita IKN telah mengantongi 472 LOI (Letter of Intent) yang diberikan oleh para pelaku usaha. Namun dari jumlah tersebut hanya ada 220 LOI yang teridentifikasi serius untuk masuk ke proyek tersebut.

"Semuanya tetap diseleksi, tidak ada bisa langsung," tambahnya.

Presiden berharap, 220 LOI tersebut bisa segera diseleksi lebih cepat oleh Badan Otorita untuk segera merealisasikan komitmen investasi yang disampaikan para pelaku usaha. Meskipun untuk investasi pada tahap awal pembangunan ini masih diperuntukan bagi para pelaku usaha di dalam negeri.

"Kita harapkan 220 LOI juga segera diseleksi oleh Kepala OIKN untuk segera merealisasikan investasinya di IKN, meskipun sekarang ini masih kita memprioritaskan investasi yang berasal dari dalam negeri," kata Presiden Jokowi.

"Meski ada permintaan investor dari luar, tapi yang diprioritaskan sekarang ini dari dalam negeri," pungkasnya.

JAKARTA - Aplikasi Pos Giro Cash (PGC) dari PT Pos Indonesia (Persero) berhasil meraih Prominent Award dalam kategori Excellent Innovation in Digital Financial Social Economic Mover. Acara yang digelar di Jakarta, Jumat (9/8/2024) ini dihadiri Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Haris.

Acara ini ekslusif dan selektif hanya diikuti 25 penerima penghargaan dengan 5 klaster. Yakni BUMN, swasta, emiten dan badan usaha lainnya plus klaster CSR-SDGs- Filantropi dan klaster Special Achievement.

Prominent Awards tahun ini mengusung tema Untukmu Indonesia, senada dengan judul lagu karya Guruh Soekarnoputra yang dibawakan Intan Soekotjo di acara ini. ?Ajang lomba berbuat baik untuk negeri dalam bentuk penghargaan ini diberikan khusus untuk para korporasi yang berprestasi dan mempunyai kontribusi positif untuk bangsa,? kata CEO PT Cahaya Hati Sukses Arief Hidayat Thamrin, sebagai founder Prominent Awards.

PT Pos Indonesia (Persero) mendapatkan Prominent Awards pada Klaster BUMN dalam Kategori Excellent Innovation in Digital Financial for Social Economic Mover. Melalui aplikasi Pos Giro Cash (PGC), Pos Indonesia dianggap sukses membantu penyaluran program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah dan ikut serta menggerakan kehidupan sosial dan roda ekonomi rakyat.

?Aplikasi PGC ini sukses membantu pemerintah dan diapresiasi Presiden Jokowi dalam penyaluran bansos dengan cepat, tepat dan akuntabel,? kata Haris usai menerima penghargaan.

Hal ini memberi dampak positif terhadap kemanfaatan program pemerintah untuk masyarakat. Kinerja dan indikator keberhasilan PGC dalam penyaluran Bansos diukur dengan 3 out put. Pertama, realisasi penyaluran bansos untuk tiap program senantiasa di atas 97-99% (success rate di atas 97%).

Kedua, jumlah rata-rata penyaluran per hari mencapai 1-2 juta KPM per hari, bahkan pernah menembuh 3 juta dalam satu hari. Ketiga, penyelesaian penyaluran Bansos relatif cepat, dalam waktu 1-3 minggu dapat diselesaikan untuk sekitar 20 juta KPM.

Aplikasi PGC merupakan salah satu hasil inovasi transformasi digital dalam layanan jasa keuangan . Penyaluran bansos yang cepat, tepat dan akuntabel ikut mendorong percepatan roda ekonomi rakyat.

Aplikasi ini banyak membawa manfaat untuk pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya. Karena tingkat kesuksesannya diatas 97%, dapat dimonitor real time online, dapat menjangkau difabel, lansia dan daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terluar) dan penyaluran bansos yang cepat ikut menggerakan roda ekonomi rakyat.

Pos Indonesia berhasil menyalurkan bansos secara cepat, tepat, efisien dan akuntabel dengan teknologi digital PGC yang dilengkapi fitur scan QR, face regonition sampai geo tagging. Sehingga pemantauan proses penyaluran dapat dilihat secara real time melalui dashboard. Aplikasi ini aman dan akuntabel karena hanya bisa diakses oleh petugas yang ditunjuk khusus oleh PT Pos Indonesia sebagai juru bayar dalam pekerjaan distribusi pembayaran tersebut.

Begitu pula dalam hal proses verifikasi, dokumentasi dan reporting atau pelaporan. Semua proses penyaluran Bansos dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan real time online. ?Kontribusi positif PGC ini sangat bermanfaat untuk masyarakat dan pemerintah sehingga layak diberi apresiasi Prominent Awards,? tandasnya.

JAKARTA - Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan Autonomous Rail Transit (ART) akan segera dioperasikan untuk melayani antar-jemput tamu dan masyarakat yang mengikuti perayaan HUT ke-79 RI di IKN. Proyek kereta tanpa rel ini merupakan hasil kerja sama antara OIKN dan Norinco, dengan partisipasi dari CRRC produsen sarana perkeretaapian China.

"Ada dua rangkaian kereta dan masing-masing rangkaian memiliki tiga gerbong. Satu gerbong dapat memuat 100 orang, jadi total kapasitas penumpangnya 300 orang. Kecepatannya bisa sampai 70 km/jam," ujar Basuki dalam pernyataannya, dikutip Senin (12/8/2024).

Baca Juga: Investasi Masuk IKN Capai Rp56,2 Triliun, Jokowi Klaim Tanpa APBN

ART yang beroperasi di IKN merupakan moda transportasi massal berupa kereta berbasis elektrik yang tidak memerlukan rel konvensional. Kereta ini menggunakan sistem pandu otomatis yang mengikuti marka khusus yang telah terpasang di jalan.

Untuk skema penjemputannya, pemerintah akan menyiapkan bus listrik untuk mengantar tamu ke halte penjemputan ART. Terdapat empat halte yang akan siap pada 15 Agustus 2024 nanti.

"Halte penjemputan untuk masyarakat ada di halte Sumbu Barat, halte Hotel Nusantara, halte Bank Indonesia, dan halte Grande. Harus tertib naik di halte semua, tidak boleh naik dari sembarang tempat," kata dia.

Selama masa uji coba mulai Agustus hingga Desember, operasionalisasi ART ini akan menggunakan pengemudi untuk agar sistem kereta dapat menyesuaikan rute perjalanan yang dilalui di KIPP IKN.

Adapun rencana skema uji coba nantinya menggunakan rute pendek, yaitu uji coba melingkar dari Gedung Kemenko 3 menuju Gedung Kemenko 2 dan kembali ke Gedung Kemenko 3 di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Sebagai informasi, trem otonom atau ART merupakan lompatan penggunaan teknologi baru dalam dunia transportasi di Indonesia, yakni kereta tanpa rel. Trem otonom dioperasikan menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet, sehingga kendaraan ini ampuh untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi.

Baca Juga: 1.700 PNS Pindah ke IKN Oktober, 47 Tower Rusun ASN Disiapkan

Pada kesempatan berbeda, Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi menjelaskan kereta tanpa awak di IKN yang akan melakukan uji coba ini didatangkan oleh perusahaan CRRC Zhuzhou & Norinco asal China. Kegiatan pengiriman trem otonom oleh Norinco sudah dilakukan sejak tanggal 4 Juli dari Shanghai.

Ali mengatakan setidaknya ada 4 hal yang akan menjadi fokus perhatian pemerintah dalam melakukan uji coba kereta otonom ini. Adapun keempat aspek penilaian kereta otonom di IKN ini meliputi keandalan teknis dan kualitas produk (termasuk operation and maintenance), interoperability atau pertukaran informasi, value for money (affordability) atau pengukuran kemampuan bayar masyarakat yang nantinya akan menjadi pengguna transportasi, dan pertukaran pengetahuan dan teknologi antara China dan Indonesia.

"Untuk semua PoC (uji coba) teknologi yang dilakukan di IKN, termasuk dalam hal ini ART, pada prinsipnya ditinjau dari 4 pertimbangan itu," tambah Ali.

JAKARTA - Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabarudin buka-bukaan terkait maraknya konflik antara pengusaha perkebunan sawit dengan masyarakat sekitar. Menurutnya, kemunculan masalah tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor.

Sabarudin mengungkapkan, meskipun telah ada kebijakan yang mewajibkan pengusaha perkebunan sawit untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat, namun rupanya belum cukup efektif untuk menangani konflik.

Kewajiban perusahaan untuk memberikan fasilitas pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari total area kebun yang diusahakan oleh perusahaan pada kenyataannya justru kerap melahirkan persoalan baru dalam pelaksanaannya.

Sabarudin menyebut ini terjadi akibat kurangnya transparansi serta kurangnya keseriusan upaya dalam pengelolaan sawit yang mana pada akhirnya implementasi kebijakan tersebut tidak kunjung terealisasi, sehingga kemudian banyak masyarakat yang berada di sekitar perkebunan sawit milik perusahaan besar merasa dirugikan.

"Persoalan ini muncul tidak hanya pada tataran implementasi tapi juga tataran aturan atau regulasi yang cenderung tidak mengantisipasi munculnya sengketa maupun konflik di dalam kerjasama tersebut. Persoalan tidak sebatas itu saja, tetapi tataran kebijakan juga memunculkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat sekitar," kata Sabarudin Senin (12/8/2024).

"Hal ini terlihat dari perbedaan perspektif antara pelaku usaha dan juga perbedaan membentuk regulasi pemerintah yang menangani bidang perkebunan dan bidang pertanahan. Akibatnya tuntutan masyarakat terhadap realisasi pembangunan 20% tidak mencapai solusi yang jelas di tengah konflik yang terus merebak di berbagai daerah," lanjutnya.

Berangkat dari situasi tersebut, Sabarudin menyebut perlu adanya solusi atas konflik kemitraan usaha pembangunan kebun masyarakat yang perlu diprioritaskan oleh semua pihak.

Ia menilai perlu adanya perumusan rekomendasi kebijakan berupa resolusi konflik kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit dan merumuskan panduan hukum dalam pelaksanaan pembangunan kebun masyarakat serta merumuskan inovasi hukum dalam kemitraan antara petani dengan pelaku usaha baik di hulu maupun di hilir.

"Cara ini kita harapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan perkebunan sawit nasional kita, termasuk pengembangan sawit berkelanjutan yang menjadi fokus pemerintah saat ini," pungkasnya.

JAKARTA - PT Tripatra Engineers and Constructors (TRIPATRA) berkolaborasi dengan Indika Foundation menyelenggarakan program "Engineering for Teenagers". Event yang digelar (20/7/2024) itu sebagai upaya untuk meningkatkan kontribusi dalam pembangunan berkelanjutan .

Green Energy Development TRIPATRA, Ananto Wardono menjelaskan, program "Engineering for Teenagers" menghadirkan rangkaian acara yang inovatif untuk membuka minat generasi muda terhadap profesi keinsinyuran dan energi terbarukan, seperti talkshow dan eksperimen.

Acara talkshow membahas pengalaman dan pengetahuan tentang berbagai disiplin ilmu teknik, peluang karir di bidang rekayasa, serta peran penting insinyur dalam menciptakan solusi inovatif untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Sementara itu, pada puncak acara, para peserta diajak untuk mengikuti eksperimen sederhana di bidang energi terbarukan, yaitu "Solar Drip Irrigation"."Kompetensi di bidang rekayasa sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Komitmen TRIPATRA adalah untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan," ujarnya.

Diketahui, saat ini kebutuhan akan insinyur di Indonesia terus meningkat. Namun, hanya sekitar 14% lulusan perguruan tinggi di Indonesia berasal dari bidang keinsinyuran atau hanya mampu menghasilkan 100 ribu insinyur setiap tahunnya.

Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan ngera-negara Asia lainnya, meskipun Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga mencatat ada sekitar 2.671 insinyur per 1 juta penduduk di Indonesia.

Angka ini masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan Vietnam yang memiliki 9 ribu insinyur per 1 juta penduduk dan Korea Selatan 25 ribu insinyur per 1 juta penduduk.

Dengan mempersiapkan generasi muda untuk berkarier di bidang keinsinyuran, lanjut dia, diyakini tidak hanya memperkuat kemampuan bangsa dalam mengelola sumber daya alam, tetapi juga memastikan kemajuan berkelanjutan yang berdampak positif bagi masyarakat luas.

Program "Engineering for Teenagers", lanjutnya, memberikan kesempatan bagi sekitar 70 siswa-siswi SMP/Sederajat se-Jabodetabek untuk mengenal lebih dekat dan menciptakan minat generasi muda terhadap dunia rekayasa dan energi terbarukan.

Sebab, kekurangan insinyur ini dapat menjadi tantangan bagi pembangunan negeri di berbagai sektor, seperti infrastruktur, energi, manufaktur, dan lainnya.

"Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk menciptakan lebih banyak tenaga profesional yang kompeten," kata Ananto.