JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan skenario agar distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi lebih tepat sasaran. Hal ini diungkapkan ketika kabar pembatasan BBM mencuat dalam beberapa hari terakhir.

Menko Airlangga bilang, nantinya skenario tersebut akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Tentu kita sedang siapkan, nah nanti skenarionya dilaporkan ke Pak Presiden," jelas Menko Airlangga ketika ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Namun demikian, Airlangga memastikan skenario tersebut tidak akan membatasi pembelian BBM subsidi. "Skenario terkait dengan program, tidak ada pembatasan BBM," tegasnya.

Airlangga juga menepis pernyataan akan adanya pembatasan BBM subsidi pada September mendatang. Ia hanya bilang, dirinya meminta agar skenario tersebut bisa disosialisasikan lebih dulu sebelum diimplementasikan.

"Jadi saya minta untuk sosialisasikan dulu, tidak ada pembatasan BBM," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Prikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono menyebutkan, pembatasan akan dilakukan mulai 1 September 2024. Sehingga bukan 17 Agustus 2024 seperti yang saat ini ramai diberitakan.

"(17 Agustus pembatasan?) Enggak. September. 1 September lah," jelas Wahyu Sakti.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, food estate yang dibangun sejak 3 tahun lalu di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, siap memasuki musim panen.Luhut mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan panen perdana proyek food estate yang dibangun sejak 3 tahun lalu bersamaan dengan Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH).

"Kemarin saya kunjungi food estate dan juga riset center (TSTH), saya senang sekali karena Presiden nanti akan panen di food estate, setelah 3 tahun kita kerjakan," ujar Luhut mengutip unggahan resmi di akun instagram resmi miliknya, Selasa (16/7/2024).

Lebih lanjut, Luhut mengatakan beberapa komoditas pertanian yang akan dipanen pada proyek food estate di Humbang Hasundutan itu seperti kentang, bawang putih, hingga cabai, dan kubis.

Menurut data Pemerintah Daerah Kabupaten Humbahas, total produksi Food Estate Kabupaten Humbang Hasundutan telah mencapai 392 ton kentang dan 165 ton bawang merah, kubis sebesar 294 ton, cabai sebesar 271 ton, jagung sebesar 93 ton, tomat sebesar 26 ton, dan bawang putih sebesar 13 ton.

Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Food Estate Humbahas telah diolah sejak tahun 2022 dan berfokus pada tanaman hortikultura seperti bawang merah, bawang putih, kentang, kubis, dan cabai. Di bulan Juni 2023, total akumulasi luas tanam di Food Estate Humbahas telah mencapai 482,84 hektare.

Mentan Amran memandang positif perkembangan Food Estate di Humbahas. Ia menyakini, dengan kerjasama dari Kementerian Pertanian, Menko Marves dan Pemerintah Daerah Humbahas maka program Food Estate akan sukses.

"InsyaAllah tahun ketiga sudah swasembada. Tahun pertama kita bisa menekan impor, tahun kedua produksi sudah membaik, dan tahun ketiga paling lambat sudah swasembada," pungkas Amran.

JAKARTA - Pemerintah merencanakan pembatasan BBM (bahan bakar minyak) subsidi per 17 Agustus 2024 mendatang. Pengamat Energi Universitas Gajah Muda (UGM) Fahmy Radhi meragukan, pembatasan BBM bakal berlaku dalam waktu dekat, menyusul waktunya terlalu pendek.

Fahmy mengungkapkan, ada hal lain yang harus lebih dulu dilakukan oleh pemerintah sebelum membatasi pembelian BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar.

"Mestinya diputuskan dulu pembatasan tadi tuh mekanismenya seperti apa. Apakah menggunakan MyPertamina seperti yang disepakati Pertamina, apakah juga pembatasan berdasarkan cubic centimeter (CC)," jelasnya ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, dikutip Selasa (16/7/2024).

Namun diakui Fahmy, apabila pembelian BBM subsidi dibatasi sesuai kapasitas kendaraan, misal 1.400 cc, maka akan sulit dilakukan lantaran akan menyulitkan petugas SPBU.

Oleh karena itu, dirinya meminta pemerintah untuk lebih dulu merevisi Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang didalamnya ada pembatasan Pertalite maupun solar.

"Nah setelah ada mekanismenya kemudian Perpres (Peraturan Presiden) nya harus diubah dulu, Perpres 191, sosialisasi nah baru pembatasan dilakukan," urainya.

Dalam kesempatan yang sama, Fahmy menilai bahwa pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024 sesuatu yang kontraproduktif.

"Saya kira pernyataan Luhut itu kontraproduktif. Pertama tidak jelas dan kedua juga sudah disangkal oleh banyak menteri Joko Widodo (Jokowi)," jelas Fahmy ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (14/7/2024).

Menurutnya, pernyataan Luhut terkait pembatasan Pertalite pada 17 Agutus 2024 itu disalahartikan oleh masyarakat dengan kenaikan harga BBM subsidi. "Sebagian masyarakat memahami seperti itu. Nah kalau ini tidak diluruskan saya kira ini berbahaya," tegasnya.

Fahmy mengaku khawatir jika menjelang 17 Agustus 2024 nanti masyarakat akan menyerbu SPBU untuk membeli BBM Subsidi karena beranggapan harganya akan dinaikkan.

"Karena pemahamannya seperti itu, (maka) terjadi panic buying kemudian nanti antri dan ini akan menimbulkan keresahan sosial padahal pembatasan tadi belum terjadi kenaikan harga," pungkasnya.

JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ( BPH Migas ) membantah pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman mengatakan, pemberlakuan pembatasan akses bahan bakar bersubsidi masih menunggu terbitnya hasil revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014.

Beleid tersebut bakal mengatur konsumen pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) solar dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite, yang merupakan BBM bersubsidi dan kompensasi.

?Apakah sebelum 17 (Agustus) ataukah setelah 17 ini kan belum ada yang tahu nih. Nanti setelah 17 baru kita tahu,? ujar Saleh dalam sesi wawancara dengan MNCTrijaya, Sabtu (13/7/2024).

Menurutnya, meski substansi dalam Perpres Nomor 191 Tahun 2014 sudah final, namun pemerintah masih mempertimbangkan hal lain, sehingga aturan itu belum dapat diterbitkan saat ini.

?Jadi begitu kalau kita sebut secara substansial, itung-itungannya teknokratik atau teknisnya itu sudah kita sampaikan baik ke Menteri ESDM, ke Menko dan sebagainya. Namun sekali lagi pertimbanganya kan tidak hanya pertimbangan teknis ekonomi, tapi juga ada pertimbangan lain, ini yang kita mesti kita tunggulah,? paparnya.

Saleh menyebut, substansi dari Perpres 191/2014 sudah dikaji dan difinalisasi sejak tahun lalu. Namun begitu, pemerintah masih harus mematangkan agar lebih detail lagi, terutama soal konsumen yang berhak.

?Tahun kemarin tuh substansi itu sudah final, cuman kan saat ini begini di Perpres itu bergantung detail, apakah di Perpres itu akan diletakan secara detail, katakan konsumen yang berhak itu sampai detail,? ucap dia.

?Sampai klasifikasi dan sebagainya atau turun ke aturan yang ada di bawah. Nah Ini yang saya lihat kita mesti tunggu terbitnya Perpres, jadi kita belum bisa menyampaikan saat ini. Secara teknis belum bisa kita sampaikan se-detail apa yang diatur di Perpres,? jelas Saleh.

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengakui bahwa perusahaan mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk meluncurkan produk bahan bakar minyak atau BBM jenis baru yang lebih rendah sulfur. Adapun sesuai pernyataan Kementerian ESDM, produk BBM yang diklaim ramah lingkungan itu akan mulai diujicobakan pada 17 Agustus 2024 mendatang.

"BBM rendah sulfur sedang dalam proses, memang ada arahan dari pemerintah terkait hal tersebut," jelas VP Corporate Communication Pertamina yaitu Fadjar Djoko Santoso ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (14/7/2024).

Namun Fadjar enggan menjelaskan lebih detail racikan dari produk BBM tersebut. "Detailnya ditunggu saja," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Pertamina saat ini memang telah menjual produk BBM ramah lingkungan yaitu Pertamax Green. Produk ini merupakan campuran antara Pertamax yang memiliki Research Octane Number (RON 92) dengan kandungan etanol sebagai bahan bakar nabati sebanyak 5%.

Fadjar bilang, saat ini Pertamax Green 95 sudah tersedia pada sekitar 80-an SPBU, terus berkembang secara bertahap dari yang awalnya sekitar 15 SPBU. "Ini membuktikan produk tersebut diterima di masyarakat karena memang kadar oktan tinggi dan ramah lingkungan," imbuhnya.

Sementara itu terkait nasib Pertalite usai 17 Agustus mendatang, Fadjar bilang menekankan bahwa BBM Subsidi seperti Pertalite merupakan kewenangan pemerintah. "Sampai saat ini kami masih ditugaskan untuk menyediakannya," tukasnya.

BOGOR - Dukungan Pertamina Patra Niaga untuk olahraga otomotif kembali dibuktikan dengan menggelar Pertamax Turbo Drag Fest 2024. Ajang pembuktian performa Pertamax Turbo ini akan digelar sebanyak tiga putaran, dimana putaran pertama resmi dimulai pada hari ini Sabtu (13/7) hingga Minggu (14/7) di Lapangan Udara Cicangkal, Bogor.

Kegiatan ini resmi dibuka oleh Direktur Perencanaan & Pengembangan Bisnis PT Pertamina Patra Niaga, Harsono Budi Santoso didampingi Perwakilan Danlanud Atang Sandjaya, Letkol Sus Andry Fauzi, Perwakilan Satbravo'90 Kopasgat, Mayor Pasukan Agung Anggara, KONI Tangerang Selatan, H. Bahrudin dan Wakil Ketua Umum Bidang Mobility IMI, Rifat Sungkar.

Kejuaraan berskala nasional ini dibagi dalam dua kategori yaitu Drag Race (untuk kendaraan roda 4) dan Drag Bike (untuk kendaraan roda 2) yang digelar mulai 13 Juli dan berakhir pada 18 Agustus 2024.

Pjs. Corporate Secretary, Heppy Wulansari mengatakan, pada perhelatan ini semua kendaraan para pembalap menggunakan bahan bakar berkualitas dengan RON 98 milik Pertamina yaitu Pertamax Turbo. ?Kehandalan Pertamax Turbo yang sudah memenuhi standar Euro 4, dilengkapi dengan formula PERTATEC (Pertamina Technology) dan Ignition Boost Formula menunjang akselerasi performa para pembalap beradu kecepatan di atas lintasan balap,? tuturnya.

Heppy menambahkan pada putaran pertama Pertamax Turbo Drag Fest 2024 ini terdapat 195 peserta diantaranya 112 peserta Drag Bike, 47 peserta Drag Race dan 36 peserta bike contest yang turut berpartisipasi dalam ajang ini.

"Tak hanya balapan, ada hiburan dan hadiah bagi para pengunjung pengguna setia MyPertamina. Jadi, bagi masyarakat yang ingin menyaksikan langsung lomba balapan adu kecepatan ini secara gratis cukup dengan menunjukkan aplikasi MyPertamina di pintu masuk," jelas Heppy.

Ajang Pertamax Turbo Drag Fest 2024 ini menyelenggarakan beragam kemeriahan dan suguhan entertainment seperti celebrity race, penampilan artis dan band nasional, bazzar, pertunjukkan bike modification dan artworker serta beragam aktivasi menarik seperti Pertamax Turbo Motor Simulator yang dapat dicoba oleh pengunjung di booth My Pertamina.

Lebih lanjut, Heppy menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Road to Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 pada bulan September di Mandalika dan juga dukungan terhadap Pertamax Turbo untuk Tim WRT di World Endurance Championship.

"Selain hadiah uang tunai dan E-Voucher MyPertamina, pemenang dengan poin tertinggi berhak mendapatkan grandprize yaitu menjadi penonton VIP Pertamina Grand Prix of Indonesia di kelas tertinggi Royal Box VIP termasuk tiket pesawat, akomodasi dan exclusive merchandise MotoGP," tutur Heppy.

JAKARTA - Puluhan kapal tanker minyak yang sebelumnya mengirim minyak mentah Rusia saat ini tetap kosong dan menganggur di lepas pantai Rusia, China, dan Turki setelah terkena sanksi Barat . Hal ini dilaporkan oleh Bloomberg, setelah mengutip data pelacakan.

Beberapa dari 53 kapal menjadi target karena melanggar batas harga G7 pada ekspor minyak Rusia, sementara yang lain ditunjuk untuk menjadi milik perusahaan tanker negara Rusia, Sovcomflot. Sedangkan sanksi lainnya diberikan atas dugaan risiko lingkungan.

Pada bulan Februari, AS menargetkan Sovcomflot dan lebih dari selusin kapal tanker yang berafiliasi dengan perusahaan milik negara.

Menurut data yang dikutip, hampir semua operator minyak yang melanggar sanksi AS, Inggris, dan Uni Eropa sejak Oktober tidak dapat mengambil kargo apa pun sejak itu. Hanya tiga dari mereka yang dilaporkan tetap memuat kargo, dan kemudian mematikan transponder untuk menyembunyikan aktivitas selanjutnya.

Bloomberg mencatat, bahwa tarif pengiriman sempat mengalami penurunan akibat sanksi, menjadi sinyal bahwa sanksi Barat sedikit banyak mengganggu pergerakan kapal. Akan tetapi gagal menaikkan biaya Rusia untuk kargo individu.

Seperti diketahui Barat telah menerapkan batas harga bersama yang dilanjutkan dengan embargo minyak lintas laut Rusia dalam upaya untuk memukul ekonomi Rusia. Selain itu sanksi juga bertujuan meredam minyak mentah Rusia mengalir ke pasar global agar tidak memicu kenaikan harga.

Langkah-langkah tersebut diberlakukan sejak Desember 2022, dan diikuti pada Februari 2023 oleh pembatasan serupa pada ekspor produk minyak Rusia.

Moskow menanggapi dengan mengalihkan sebagian besar ekspor energinya ke Asia, khususnya India dan China, di mana minyak mentah Rusia dapat dijual di atas batas harga Barat karena New Delhi dan Beijing telah memilih untuk tidak bergabung dengan sanksi terhadap salah satu produsen minyak terbesar di dunia.

JAKARTA - Sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk mendukung UMKM naik kelas menuju go global dan konsistendalam menggunakan produk dalam negeri, PT Pegadaian meraih penghargaan sebagai BUMN Tipe B dengan Peringkat II untuk Kategori BUMN Belanja B2B PaDi UMKM Terbaik 2023 di ajang PaDi UMKM Hybrid Expo & Conference 2024 di Sarinah, Jakarta , Kamis (11/7/2024).

Penghargaan yang digelar oleh Kementerian BUMN ini diberikan langsung oleh Sekretaris Menteri BUMN Rabin Hattari dan dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN sekaligus Komisaris Utama PT Pegadaian Loto S. Ginting.

Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Pegadaian yang selama ini terus mendukung kemajuan UMKM melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi agar UMKM di Indonesia bisa naik kelas dan mampu bersaing secara global.

?Alhamdulillah, Penghargaan ini menjadi bukti nyata dari wujud komitmen perusahaan untuk terus berupaya mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui berbagai program dan kerja sama dengan banyak pihak," ujar Damar.

Damar mengatakan, Pegadaian akan terus menghadirkan program-program untuk peningkatan kompetensi kewirausahaan sebagai bentuk dukungan dalam memajukan UMKM di Indonesia.

"Semoga penghargaan ini bisa memotivasi kami untuk terus mendukung program Pemerintah untuk belanja produk-produk dalam negeri dan membantu mewujudkan UMKM naik kelas,? kata Damar.

Selama tahun 2023, Pegadaian telah mempunyai jumlah seller aktif di PaDi UMKM sebanyak 298 dengan rata2 penjualan 47,92 persen, ini membuktikan bahwa partisipasi UMKM khususnya binaan Pegadaian dapat menunjukan eksistensinya di pasar nasional.

Pegadaian akan terus berkomitmen untuk mendukung perekonomian Indonesia, khususnya melalui pengembangan UMKM untuk terus naik kelas.

JAKARTA - Indonesian Society of Steel Construction (ISSC) mendorong pemerintah dan pelaku industri untuk berkolaborasi melindungi industri baja domestik dari gempuran impor .

Ketua Umum ISSC Budi Harta Winata mengatakan keberadaan baja impor sering kali tidak hanya mengganggu pasar tetapi juga mempengaruhi kualitas dan standar keamanan konstruksi.

"Kami harap pemerintah terus mendorong investasi dan peningkatan kapasitas produksi untuk mengurangi ketergantungan ini dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," ujar dia dalam Seminar dan Rakernas bertajuk "Menjadikan Konstruksi Baja Tuan Rumah di Negeri Sendiri" di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut dia kapasitas produksi baja nasional mencapai sekitar 6 juta ton per tahun dengan permintaan baja nasional sekitar 14 juta ton per tahun. "Ini yang menyebabkan ketergantungan pada impor baja untuk memenuhi kebutuhan domestik," kata dia.

Sebagai asosiasi yang menaungi para pelaku bisnis baja konstruksi nasional, pihaknya berharap dapat terus berkontribusi secara signifikan dalam memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan industri baja konstruksi yang vital bagi pembangunan nasional.

JAKARTA - PT Trawlbens Teknologi Anak Indonesia, perusahaan ekspedisi dan jasa pengiriman kargo murah, resmi berganti nama menjadi Troben. Seiring dengan perubahan nama ini, Troben juga berinovasi menambah layanan baru sewa truk bernama Troben Truk dan pengiriman mobil dengan nama Troben Carier.

Mengenai perubahan nama, CEO Troben Beny Syarifudin menjelaskan bahwa alasan utamanya adalah untuk memperkuat branding perusahaan dengan mempermudah pengucapan. Mengusung nama baru yang lebih mudah dilafalkan, Troben diharapkan kian dikenal dan lebih mudah masuk ke benak konsumen.

"Memang namanya keren - Trawlbens, akan tetapi agak susah di lidah orang. Dengan perubahan dari Trawlbens ke Troben, jadi lebih mudah dibaca orang," ungkapnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (13/7/2024).

Dengan lebih mudah dikenal dan diingat, Beny juga berharap agar Troben lebih banyak direferensikan. Pemilik bisnis kargo berbasis aplikasi pertama ini menambahkan, perubahan ini sejalan dengan pernyataan pakar branding terkait positioning, yakni agar dapat menjadi yang pertama masuk ke pikiran konsumen.

Sebelum memutuskan untuk mengganti nama dari Trawlbens ke Troben, Beny mengaku telah melakukan percobaan dengan mengenalkan nama baru tersebut melalui sejumlah platform. "Saya coba pakai nama Troben, dan betul setelah ganti nama tidak ada satupun yang salah sebut. Makanya kita putuskan untuk ganti nama," tuturnya.

Seiring dengan perubahan nama ini, Beny menambahkan, Troben juga meluncurkan produk baru yaitu layanan sewa truk yang dinamai Troben Truk, serta layanan kirim mobil yang dinamai Troben Carier. Kedua layanan baru ini sudah bisa diakses melalui aplikasi Troben.

Beny mengatakan, untuk mengenalkan perubahan nama serta layanan barunya, Troben melakukan branding secara online maupun offline. Troben juga gencar melakukan rekrutmen kemitraan, yang menurutnya juga menjadi cara ampuh untuk rebranding perusahaan. "Setiap truk atau armada yang bergabung di kemitraan Troben akan mendapatkan stiker branding, sehingga secara tidak langsung Troben makin dikenal banyak orang," ucapnya.

JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membeberkan simulasi pembatasan pembelian bahan bakar ( BBM ) bersubsidi. Dalam studi percontohan dipetakan mana konsumen yang berhak atau dilarang membeli bahan bakar minyak bersubsidi.

Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman menyebut, dalam simulasi sudah dihitung jenis kendaraan roda dua dan roda empat yang bisa menggunakan BBM subsidi. Sebaliknya, jenis kendaraan seperti apa yang tidak diperbolehkan membeli BBM subsidi jenis pertalite dan solar.

Dalam hitungan BPH Migas juga termasuk besaran anggaran kompensasi yang bisa dihemat pemerintah, berdasarkan jumlah kendaraan dan periode waktu tertentu. Adapun kriterianya, mobil plat hitam dilarang menggunakan Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar, kecuali mobil pick up.

Bila ada 21 juta kendaraan roda empat plat hitam tidak memakai Solar selama 6 bulan sampai 1 tahun, maka berapa nilai kompensasi yang bisa ditekan pemerintah.

"21 juta kendaraan, ini saving-nya sudah kita hitung, kompensasinya berapa kita bisa saving, kalau itu setahun, kalau itu misalnya 6 bulan berdasarkan itung-itungan demikian pula untuk Solar misalnya, Solar itu semua plat hitam tidak boleh, kecuali pick up misalnya, ini contoh kajiannya," ujar Saleh dalam sesi diskusi MNC Trijaya, Sabtu (13/7/2024).

BPH Migas juga sudah menghitung mana mobil plat kuning yang boleh dan tidak membeli solar bersubsidi, termasuk nilai kompensasinya.

"Kemudian plat kuning, plat kuning ini Solar apakah semua kendaraan itu boleh? Padahal mereka mengangkut barang-barang mewah misalnya," paparnya.

Menurut dia apabila dilihat dari jalan tol mengangkut barang mewah itu plat kuning itu yang akan dilakukan
simulasi perhitungan.

"Kalau ini di stop untuk mereka, hanya tertentu yang mengangkut sembako dan sebagainya, nah ini gimana, iya kan, mitigasinya gimana, di lapangan seperti apa, resikonya apa?," bebernya.

Meski mengklaim BPH Migas sudah melakukan simulasi dengan detail, Saleh sendiri belum terbuka soal hasil studi percontohan yang dilakukan pihaknya. Alasannya, masih menunggu terbitnya hasil revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014. Beleid tersebut bakal mengatur konsumen pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) solar dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite, yang merupakan BBM bersubsidi dan kompensasi.

"Jadi begitu, kalau kita sebut secara substansial, itung-itungannya teknokratik atau teknisnya itu sudah kita sampaikan baik ke Menteri ESDM," ucapnya.

JAKARTA - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan soal pembatasan bahan bakar minyak ( BBM ) bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 dinilai tak berdasar. Hal ini diutarakan anggota Komisi VII DPR, Mulyanto.

Dia memandang, argumentasi yang dilontarkan Luhut Binsar Pandjaitan terkait pembatasan pembelian BBM subsidi mengacu pada dinamika ekonomi global yang terjadi beberapa pekan terakhir ini. Seperti melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga tingginya harga minyak mentah dunia.

Di sisi lain, pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat drastis, namun tidak dibarengi dengan pemasukan. Selain itu, ekspor sejumlah komoditas juga menurun. Luhut, lanjut Mulyanto, melihat perkara ini bisa memperluas defisit fiskal. Sehingga, pembatasan BBM bersubsidi segara dilakukan agar bisa menghemat anggaran negara.

"Kalau saya lihat argumennya, pertama argumennya dolar semakin naik, kedua harga minyak juga anggaplah naik, semenatra APBN banyak pengeluaran dan juga ekspor komoditas juga turun, kemungkinan defisit melebar, untuk itu pembatasan BBM segera dilakukan," ujar Mulyanto dalam sesi wawancara dengan MNC Trijaya, Sabtu (13/7/2024).

Kendati begitu, Mulyanto menyebut pernyataan Luhut perihal pembatasan BBM subsidi mulai berlaku pada 17 Agustus tahun ini tidak berdasar. Pasalnya, harga minyak dunia masih normal dari rata-rata harga minyak mentah Indonesia (IPC).

Diketahui, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) AS untuk kontrak Agustus dipatok USD 82,21 per barel, turun 41 sen, atau 0,5 persen. Harga minyak AS telah naik 14,7 persen. Harga minyak Brent untuk kontrak September dipatok USD 85,03 per barel, turun 37 sen, atau 0,43 persen. Dari awal tahun sampai saat ini harga minyak yang menjadi acuan global ini telah naik 10,4 persen.

Untuk nilai tukar, tercatat rupiah di pasar spot mampu mempertahankan penguatan hingga akhir perdagangan, Jumat (12/7/2024), rupiah spot ditutup di level Rp 16.137 per dolar AS. Hal ini membuat rupiah menguat 0,36 persen dibanding penutupan hari sebelumnya di Rp 16.195 per dolar AS. Pergerakan rupiah berbanding terbalik dengan mayoritas mata uang di Asia.

?Hari ini saya cek harga minyak masih sekitar 82 dolar per barel, itu masih dalam batas ICP kita. Kedua dolar dari Rp 18.840 turun terus, sekarang Rp16.100, jadi dalam konteks itu pernyataan pak Luhut tak punya dasar,? beber dia.