LOMBOK - PLN Indonesia Power (PLN IP) menghasilkan manfaat ganda atas penerapan program co-firing di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang. Manfaat tersebut adalah sebagai green booster transisi energi Tanah Air, juga mendongkrak kesejahteraan masyarakat dari sisi finansial maupun sosial.

Selain menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan sosial, Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB Sahdan menyebutkan bahwa program co-firing menggunakan biomassa di PLTU Jeranjang juga sejalan dengan program pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan mendukung pencapaian target Net Zero Emission 2050 di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Program co-firing ini ada kaitan dengan pengembangan EBT, green energi betul-betul kita perjuangkan agar apa yang menjadi cikal bakal masyarakat ini mesti kita capai di tahun 2050 untuk NTB," ungkap Sahdan di sela kegiatan monitoring program co-firing di PLTU Jeranjang, Lombok, Kamis (5/9/2024).

Dia menambahkan, pemanfaatan biomassa pada PLTU Jeranjang juga dapat mendukung sektor pariwisata, dengan menghadirkan green energy yang minim emisi. Hal itu diharapkan dapat meningkatkan wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata NTB, khususnya Lombok.

Terpisah, Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan biomassa sawdust menjadi salah satu pilihan untuk dijadikan energi primer untuk menggantikan batu bara. Aksi ini, kata dia, merupakan bentuk komitmen PLN grup dalam upaya transisi energi di Tanah Air serta mendukung percepatan menuju NZE tahun 2060. Co-firing biomassa ini juga merupakan salah satu green booster dalam program akselerasi peningkatan bauran energi terbarukan Tanah Air.

"Penggunaan biomassa pada unit bisnis pembangkitan khususnya PLTU ini berdampak pada penurunan emisi yang berasal dari sektor kelistrikan, hal ini merupakan dukungan PLN IP sebagai Subholding PLN kepada pemerintah untuk mencapai NZE pada 2060," kata Edwin.

Sementara itu, Manager Unit PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Jeranjang Yunisetya Ariwibawa mengatakan, PLTU Jeranjang telah memanfaatkan beragam limbah untuk dijadikan bahan baku biomassa untuk mengurangi peran batu bara. Adapun limbah tersebut mulai dari hasil olahan sampah atau solid recovered fuel (SRF), serbuk kayu (sawdust), keping kayu (woodchip) dan limbah racik uang kertas (LURK).

"Untuk PLTU Jeranjang kami menggunakan biomassa dari SRF , kemudian sawdust dan woodchip dan yang terakhir LURK. Secara akumulatif total konsumsi biomassa PLTU Jeranjang sepanjang 2024 hingga Agustus ini mencapai 15.796 ton," jelasnya.

Terkait manfaat ganda dari pemanfaatan limbah yang dilakukan PLN Indonesia Power UBP Jeranjang, salah satu koordinator masyarakat penyedia biomassa sawdust Mansyur mengungkapkan bahwa sejak dijalankannya program ini, PLN Indonesia Power UBP Jeranjang telah memberdayakan masyarakat sekitar pembangkit. Mereka memperoleh manfaat ekonomi dengan menyediakan bahan baku biomassa yang berasal dari wilayah sekitar Lombok.

"Kita mengumpulkan potensi-potensi lokal. Sumber kami adalah se-Pulau Lombok, jadi ada ratusan ton perkiraan yang didatangkan setiap harinya. Untuk pendapatan, meningkat dua kali lipatnya. Yang awalnya berpenghasilan Rp50.000 setiap harinya kini dapat mencapai Rp100.000-150.000," papar Mansyur.

Mansyur dan anggota kelompoknya mendapat target untuk menyediakan 3.000 ton sawdust dalam satu tahun. Untuk menyediakan hasil olahan serbuk gergaji tersebut, dibutuhkan tenaga sekira 50 orang. Selain itu, ada pula pihak lain yang berperan dalam kegiatan ini. Mansyur menjelaskan, antara lain adalah para perajin kayu yang sejak berjalannya program ini menfapatkan manfaat langsung. Serbuk kayu yang sebelumnya terbuang sebagai limbah, kini memiliki nilai ekonomi.

"Kegiatan penyediaan sawdust ini terbukti menambah pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru, sehingga perekonomian wilayah Lombok juga lebih mengeliat," tandasnya.

JAKARTA - Dugaan skandal gratifikasi dalam proses penawaran umum perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) membuat geram petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Lembaga negara itu berkomitmen untuk mengungkap siapa saja yang berpotensi terlibat dalam kasus yang menggerus integritas pasar modal itu.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan OJK dan BEI terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan lebih lanjut atas masalah yang berujung pada pemecatan 5 karyawan BEI lantaran menerima imbalan dalam proses IPO.

Bukan hanya BEI, pemeriksaan juga dilakukan kepada seluruh pihak yang berpotensi terlibat, bahkan dalam internal OJK sendiri.

?Kami tidak akan tutup-tutupi, dan tidak akan lakukan pengecualian dan keistimewaan kepada siapapun. Karena kami tahu persis risikonya jika tidak dilakukan secara tuntas.? kata Mahendra dalam Konferensi Pers RDKB OJK, Jumat (6/9/2024).

Mahendra mengakui masalah ini dapat berisiko mengganggu kepercayaan investor terhadap pasar modal tanah air.

Terlebih saat arus modal investor sedang deras mengalir, sehingga membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus menemui level tertingginya.

Tak berhenti hanya di lingkaran regulator pasar modal, OJK juga mendalami potensi keterlibatan perusahaan tercatat.

?Kami melihat kemungkinan, dari pihak-pihak lain yang terlibat ya. Karena hal itu tentu sama merupakan suatu pelanggaran. Tidak ada yang dapat ditolerir, dan tidak dapat dikecualikan. (Proses pendalaman) ini sedang berlangsung.? tegasnya.

Ditemui secara terpisah, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna memastikan seluruh perusahaan tercatat yang lolos proses IPO dilakukan dengan verifikasi dan evaluasi yang ketat.

?Karena proses dari evaluasi kita berjenjang dari jenjang Direksi sampai Kepala Divisi,? terangnya

JAKARTA - PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) bersama EMC Healthcare menandatangani pemantapan kerja sama digitalisasi layanan. Kolaborasi tersebut untuk mendorong optimalisasi alur dan proses layanan kesehatan sehingga lebih cepat, mudah, transparan dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pasien.

Kerja sama ini sejalan dengan komitmen kedua belah pihak dalam menerapkan bisnis yang berkelanjutan berdasarkan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance).

"Sejalan dengan misi Mandiri Inhealth untuk menjadi perusahaan asuransi kesehatan yang berkelanjutan, kerja sama ini semakin memperkuat langkah kami dalam mewujudkan digitalisasi di sektor kesehatan sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan atas layanan kesehatan yang diterima oleh tertanggung. Selain dampak positif tersebut, program digitalisasi ini juga sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan yaitu mendukung gerakan paperless," jelas Direktur Operasional Mandiri Inhealth Jenni Wihartini, Jumat (6/9/2024).

Baca Juga: Neuro Care Bintaro, Ajak Masyarakat Wujudkan Keluarga Peduli Kesehatan Otak

Sementara, Direktur Sales & Marketing EMC Healthcare, Nailufar menambahkan, pihaknya menyambut baik program digitalisasi yang diluncurkan oleh Mandiri Inhealth karena menyadari untuk dapat survive di tengah tantangan masa depan, transformasi digital merupakan hal yang utama.

"Program digitalisasi layanan yang dilakukan berupa penghubungan aplikasi kedua belah pihak melalui Application Programming Interface sehingga proses yang berlangsung menjadi lebih cepat, tepat, efektif, efisien dan real time," kata Nailufar.

Program digitalisasi layanan ini telah diimplementasikan di jaringan Rumah Sakit EMC Healthcare.

"Digitalisasi layanan ini dapat terlaksana atas kolaborasi dan kemitraan yang baik antara Mandiri Inhealth dan EMC Healthcare. Melalui kemitraan ini kiranya semakin menciptakan industri kesehatan yang senantiasa tepercaya dan memperhatikan penerapan ESG dalam setiap proses bisnis dan layanan," tutur Jenni.

Disrupsi digital terjadi dalam seluruh aspek kehidupan dan industri, termasuk industri kesehatan dan keuangan. Lebih dari sekadar mewujudkan layanan pelanggan yang prima dengan meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan, digitalisasi juga mendorong dampak positif pada pencapaian kinerja ESG.

"EMC Healthcare berkomitmen untuk mengembangkan serta meningkatkan kualitaspelayan yang berfokus pada patient safety melalui delapan unit rumah sakit yang kami miliki di wilayah Jabotabek. Sebagai bagian dari EMTEK Group, kami sangat menyadari transformasi digital menjadi salah satu kunci bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis rumah sakit di masa depan. Untuk itu, kami berkomitmen tinggi dalam mewujudkan cita-cita menjadi Digital Hospital," ujar Nailufar.

Baca Juga: Kehadiran dan Ketersediaan Layanan Kesehatan Dinilai Penting

Dia mengungkapkan, transformasi digital EMC Healthcare dilakukan secara menyeluruh, salah satunya melalui implementasi sistem informasi rumah sakit tang terintegrasi (TrakCare) di delapan jaringan rumah sakit EMC Healthcare.

"Hal ini tak lain tujuannya semata-mata adalah untuk meningkatkan keselamatan pasiendan memaksimalkan kenyamanan pasien. Tentunya kemudahan menjadi hal yang didambakan pasien saat berkunjung ke rumah sakit," tutup Nailufar.

JAKARTA - Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi meminta pasal power wheeling dalam RUU EBET harus dihapus dalam RUU EBET karena melanggar konstitusi, mengurangi pendapatan negara, dan menggerus APBN.

"Mengizinkan Independent Power Plant (IPP) menjual listrik secara langsung kepada konsumen merupakan bentuk liberalisasi kelistrikan yang bertentangan dengan konstitusi. Karena cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara," kata dia di Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Baca Juga: MTQ 2024 Inovatif, Kontingen Harus Adaptif Terhadap Teknologi Digital

Menurut dia power wheeling justru akan menggerus pendapatan negara, lantaran 90% penjualan listrik berasal dari pelanggan industri. Selain itu, skema power wheeling akan meningkatkan biaya operasional PLN untuk membiayai pembangkit cadangan, yang dibutuhkan menopang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang bersifat intermittent dipengaruhi matahari dan angin.

Peningkatan biaya operasional itu akan memperbesar harga pokok penyediaan (HPP) listrik. Kalau tarif listrik ditetapkan di bawah HPP, maka negara harus merogoh APBN untuk membayar kompensasi dari biaya operasional ketenagalistrikan.

Membengkaknya pengeluaran APBN untuk kompensasi tersebut sudah pasti akan menggerus APBN yang berpotensi mengurangi anggaran APBN untuk membiayai program strategis presiden terpilih Prabowo Subianto, termasuk program makan bergizi gratis.

Baca Juga: Festival Harmoni Budaya Nusantara Hidupkan Budaya Lokal di IKN

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET), yang sempat tertunda, kembali dibahas di Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Salah satu penyebab penundaaan pembahasan RUU EBET itu adalah adanya perbedaan pendapat antar pihak terkait pasal power wheeling (sewa jaringan).

Bahkan pasal tersebut sudah didrop pada awal 2023, namun dimunculkan lagi tiga bulan berikutnya. Saat ini RUU EBET dibahas kembali dan sudah dalam tahap perumusan dan sinkronisasi.

Power wheeling merupakan mekanisme yang mengizinkan pihak swasta atau IPP untuk membangun pembangkit listrik EBET sekaligus menjual secara langsung kepada konsumen dengan menggunakan jaringan transmisi dan distribusi milik PLN.

PALEMBANG - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menandatangani kerja sama (Memorandum of Understanding/ MoU) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) terkait Sinergi Pendampingan dan Inkubasi Koperasi KUMKM melalui lembaga inkubator bisnis.

MoU ini ditandatangani langsung oleh Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo dengan Pj Gubernur Sumatera Selatan Elen Setiadi dalam rangkaian Peringatan Puncak Acara Hari UMKM Nasional 2024 yang digelar di Jaka Baring Sport Center Palembang Sumatera Selatan, Kamis (5/9/2024).

Kerja sama ini dilakukan sebagai payung hukum atas kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilakukan oleh lembaga inkubator di Pemprov Sumsel yaitu Unbara Bisnis Park terhadap koperasi-koperasi di Sumsel agar naik kelas dan memudahkan mereka dalam mengakses pembiayaan terutama ke LPDB-KUMKM.

"Isinya (MoU) berupa pendampingan UMKM dan koperasi melalui inkubator yang sebelumnya sudah kita dikerjasamakan. Jadi ini sebenarnya kita hanya meningkatkan kerja sama agar lebih fokus lagi kepada koperasi mana yang akan mau diinkubasi," kata Supomo.

Diharapkan dengan MoU ini akan semakin mempertegas posisi lembaga inkubator dalam membantu pemerintah Pemprov Sumsel dalam upaya meningkatkan kompetensi dari setiap koperasi di wilayahnya agar memiliki daya saing yang tinggi dan lebih maju serta modern.

Supomo menambahkan dari beberapa koperasi di Provinsi Sumsel, terdapat beberapa yang telah mengajukan proposal pengajuan dana bergulir ke LPDB-KUMKM.

Namun, setelah dilakukan kajian masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian dan peningkatan ekosistem bisnisnya agar layak mendapatkan dana bergulir.

Oleh sebab itu peran lembaga inkubator menjadi sangat penting agar kemampuan koperasi dalam menyesuaikan ketentuan pengajuan pembiayaan hingga pembenahan ekosistem bisnis yang dijalankan bisa meningkat.

"Jadi kalau mau mengakses pembiayaan kepada LPDB memang tata kelola (koperasi) harus benar, sehat dan lainnya. Kalau mau maju dan ikut yang baik, pasti dia senang dengan pendampingan yang dilakukan LPDB," ujar Supomo.

Adapun program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM pada 2024 ini dilaksanakan dengan bekerja sama 10 lembaga inkubator dari berbagai provinsi di Indonesia.

Mulai dari Garut Techno Park dari Provinsi Jawa Barat, Koperasi Jasa Kreasi Kolaborasi Indonesia dari Provinsi Aceh.

Selain itu, Inkubator Bisnis Universitas Hindu Indonesia dari Provinsi Bali, Hetero Inkubator dari Provinsi Jawa Tengah, Unbara Business Park dari Sumatera Selatan.

Selanjutnya, Business Learning Center (BLC) Incubator dari Provinsi Jawa Timur, Cubic Inkubator Bisnis dari Provinsi Jawa Barat, Siger Innovation Hub dari Provinsi Lampung, Amikom Business Park dari Yogyakarta, dan Inkubator Bisnis LPPM Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah.

JAKARTA - Mining Indonesia 2024 akan digelar di JIExpo Kemayoran Jakarta, 11-14 September 2024. Pameran ini menampilkan berbagai inovasi terdepan dan merupakan platform profesional bagi pelaku bisnis di industri pertambangan yang terbesar di Asia.

Henkel siap menampilkan solusi unggulan dalam bidang Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) di Mining Indonesia 2024. Tahun ini, Henkel akan menghadirkan portofolio solusi yang semakin beragam pasca akuisisi CSNRI.

?Kami senang dapat kembali berpartisipasi pada acara Mining Indonesia dengan portofolio solusi yang lebih luas. Ini mencerminkan komitmen keberlanjutan kami dalam mendorong inovasi di bidang MRO,? kata Jimmy Purnama, Country Business Head for Indonesia, General Manufacturing and Maintenance, Adhesive Technologies dalam siaran persnya, Jumat (6/9/2024).

Sebagai pionir global dalam teknologi perekat dan pelapis pelindung, Henkel berkomitmen mengoptimalkan performa infrastruktur industri melalui solusi pemeliharaan, perbaikan, dan perlindungan. Termasuk memperkuat posisi pasar dengan menyediakan solusi inovatif dan keahlian dalam teknologi perbaikan komposit dan penguatan struktur.

Dalam Mining Indonesia, Loctite akan menunjukkan keunggulan berbagai produk yang mampu bertahan pada suhu ekstrem, erosi, abrasi, dan benturan tinggi. Misalnya Loctite PC 7332, Loctite PC 7352, dan Loctite PC 9593.

Selain itu, CSNRI turut menampilkan beberapa produk berkualitas tinggi untuk perbaikan pipa komposit seperti Acidshield, DiamondWrap MT, Synthoglass, ThermoWrap 500, dan ThermoWrap MT. Keunggulan keduanya mampu memperpanjang umur komponen serta menjaga integritas struktural dalam infrastuktur pertambangan dan perminyakan.
Silakan kunjungi booth LOCTITE Indonesia di Hall A1 ? 100 untuk berkesempatan membuktikan keandalan performa melalui demonstrasi produk dan konsultasi langsung dengan tim ahli. Semua merek yang digunakan di atas adalah merek dagang dan merek dagang terdaftar milik Henkel dan afiliasinya di AS, Jerman, Indonesia, dan negara lain.

JAKARTA - Serikat Pekerja (SP) PLN menolak wacana power wheeling, sebuah konsep yang dinilai telah lama dikenal dalam struktur liberalisasi pasar ketenagalistrikan. Skema yang menciptakan mekanisme Multi Buyer Multi Seller (MBMS) ini memungkinkan pihak swasta dan negara untuk menjual energi listrik di pasar terbuka atau langsung ke konsumen akhir.

Power Wheeling terdiri dari dua jenis transaksi, yakni Wholesale Wheeling dan Retail Wheeling. Wholesale Wheeling terjadi ketika pembangkit listrik (baik milik swasta maupun negara) menjual energi listrik dalam jumlah besar ke perusahaan listrik atau konsumen di luar wilayah usahanya. Sementara, Retail Wheeling memungkinkan pembangkit listrik menjual energi listrik langsung ke konsumen akhir di luar wilayah operasinya.

Ketua Umum DPP SP PLN M Abrar Ali mengatakan, kedua model ini menggunakan jaringan transmisi dan distribusi sebagai "jalan tol" dengan skema open access, di mana semua pembangkit listrik dapat menggunakannya dengan membayar "toll fee."

Namun, penerapan Power Wheeling dinilai dapat menimbulkan dampak negatif signifikan, baik dari segi keuangan, hukum, teknis, maupun ketahanan energi. Abrar memaparkan analisis dampak Power Wheeling sebagai berikut:

Dari sisi keuangan, skema Power Wheeling dinilali akan menyebabkan penurunan permintaan organik dan non-organik: Menurut hitungannya, Power Wheeling dapat menggerus permintaan listrik organik hingga 30% dan permintaan non-organik dari pelanggan Konsumen Tegangan Tinggi (KTT) hingga 50%. "Hal ini akan berujung pada lonjakan beban APBN karena biaya yang harus ditanggung negara," ujarnya melalui keterangan pers, Jumat (6/9/2024).

Setiap 1 GW pembangkit listrik yang masuk melalui skema Power Wheeling, kata Abrar, diperkirakan akan menambah beban biaya hingga Rp3,44 triliun (biaya ToP + Backup cost), yang akan semakin memberatkan keuangan negara. Dampak akumulatif hingga 2030 diperkirakan akan meningkatkan beban Take or Pay (ToP) dari Rp317 triliun menjadi Rp429 triliun, atau terjadi kenaikan sebesar Rp112 triliun.

Dari sisi hukum, lanjut Abrar, Power Wheeling kontradiktif dengan UU No. 20 Tahun 2022. "Power Wheeling merupakan implementasi dari skema MBMS yang melibatkan unbundling. Namun, hal ini bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2022 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2004," tegasnya.

Kemudian skema ini juga dinilai mereduksi peran negara karena akan menciptakan kompetisi di pasar penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Hal ini berpotensi mengurangi peran negara dalam menjaga kepentingan umum di sektor ketenagalistrikan.

Di menilai skema ini juga berpotensi menimbulkan perselisihan terkait harga, losses, frekuensi, dan volume yang dapat berdampak pada terhentinya pasokan listrik (blackout) dan merugikan masyarakat luas.

Dari sisi teknis, skema ini menurutnya akan mperparah oversupply. "Saat ini, sistem ketenagalistrikan di Jawa dan Bali telah mengalami oversupply. Penerapan Power Wheeling berpotensi memperburuk kondisi ini, terutama karena pembangkit yang menggunakan energi baru terbarukan (EBT) bersifat intermiten dan tidak stabil," cetusnya.

Power Wheeling yang bersumber dari EBT, kata Abrar, memerlukan spinning reserve tambahan untuk menjaga keandalan sistem, yang justru akan meningkatkan Biaya Pokok Produksi (BPP) dan harga jual listrik kepada konsumen.

Hal itu kemudian berdampak terhadap ketahanan energi. Dengan meningkatnya risiko blackout, kata dia, jaminan pasokan listrik yang stabil semakin sulit dicapai. "Hal ini dapat menghambat akses terhadap listrik yang andal bagi masyarakat," tandasnya.

Penambahan beban akibat skema ToP dan investasi untuk spinning reserve, lanjut dia, akan meningkatkan BPP, yang pada akhirnya membuat harga listrik melonjak dan membebani konsumen serta APBN.

Di bagian lain, dengan prioritas Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 pada pembangunan pembangkit EBT sebesar 51,6%, menurut dia tidak ada urgensi untuk menerapkan Power Wheeling. Hal ini sesuai dengan rencana Net Zero Emission 2060 tanpa menambah risiko dari berbagai aspek.

"Konsep Power Wheeling dikhawatirkan akan digunakan dalam skema liberalisasi penyediaan listrik untuk kepentingan umum, yang pada akhirnya berpotensi melanggar Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, di mana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara," kata Abrar.

Abrar pun mencontohkan studi kasus di Filipina terkait penerapan skema Power Wheeling dan privatisasi sektor ketenagalistrikan melalui Electric Power Industry Reform Act (Epira) pada tahun 2001. "Pengalaman Filipina ini dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan Power Wheeling," jelasnya.

Beberapa tantangan yang dialami Filipina yang perlu diperhatikan dalam konteks Indonesia menurutnya adalah kenaikan harga listrik. Sejak penerapan skema Power Wheeling, harga listrik di Filipina mengalami kenaikan sebesar 55%. Jika hal ini terjadi di Indonesia, masyarakat, terutama golongan ekonomi lemah, akan menghadapi beban finansial yang berat, terutama jika harga listrik ditentukan berdasarkan mekanisme pasar.

Filipina, kata dia, juga menghadapi krisis energi dan sering mengalami pemadaman listrik setelah privatisasi sektor kelistrikan. Tantangan serupa bisa terjadi di Indonesia jika pasokan listrik tidak dijaga dengan baik, dan intermitensi dari pembangkit energi baru terbarukan dapat mengganggu keandalan sistem.

Selain belajar dari pengalaman Filipina, menurut dia Indonesia perlu menghadapi beberapa tantangan utama dalam implementasi Power Wheeling, di antaranya siperlukan kerangka hukum yang jelas dan tegas untuk memastikan kepastian hukum dalam hubungan antara PLN, produsen listrik swasta, dan konsumen. Regulasi yang tepat juga diperlukan untuk menghindari potensi pembentukan kartel di sektor ketenagalistrikan.

Power Wheeling juga membutuhkan investasi besar dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan. Pemerintah harus memastikan adanya kepastian investasi yang cukup untuk mendorong minat produsen listrik swasta dalam berinvestasi.

Dengan skema Power Wheeling, Lanjutnya, tarif listrik akan ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Ketika permintaan tinggi dan pasokan tetap, tarif listrik pasti naik, yang berakibat pada kenaikan subsidi listrik yang harus ditanggung oleh APBN.

Di bagian lain, kata Abrar, PLN harus menanggung beban tambahan dari spinning reserve dan intermitensi pembangkit energi baru terbarukan. Ini akan mempengaruhi biaya pokok produksi (BPP) listrik, yang dapat berujung pada kenaikan tarif listrik untuk konsumen atau peningkatan subsidi dari APBN.

"Intinya, penerapan Power Wheeling justru dapat merugikan BUMN, APBN, dan konsumen secara akumulatif. Oleh karena itu, Power Wheeling dinilai lebih sebagai benalu dalam transisi energi, yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi negara," tutupnya.

JAKARTA - PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) memperkenalkan layanan ramah lingkungan kepada para delegasi perusahaan kereta api di Asia Tenggara dalam gelaran ASEAN Railway CEOs? Conference (ARCEOs? Conference) ke-44, Bandung, Jawa Barat.

"Dalam mempromosikan inovasi dan layanan kereta api, KAI Logistik juga turut memperkenalkan layanan khususnya layanan unggulan seperti angkutan limbah B3, hingga pengelolaan batu bara menggunakan infrastruktur modern yang ramah lingkungan. Dua layanan ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan yang juga selaras dengan tema ARCEOs? tahun ini," kata VP of Corporate Secretary KAI Logistik Dwi Wulandari dalam pernyataannya, Jumat (6/9/2024).

Baca Juga: KAI Siap Sukseskan ARCEOs Conference 2024

Penyelenggaraan ARCEOs? Conference yang mengusung tema "Driving Sustainability with Digital Innovation" diikuti oleh delapan operator kereta se-Asia Tenggara yakni Keretapi Tanah Melayu (Malaysia), Vietnam Railways (Vietnam), Ministry of Public Works and Transport (Kamboja), Lao National Railways (Laos), Philippine National Railways (Filipina), Myanma Railways (Myanmar), State Railway of Thailand (Thailand), dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (Indonesia).

Lebih lanjut, layanan logistik pengelolaan batu bara memanfaatkan infrastruktur yang telah dimodernisasi, berupa conveyor belt system yang diintegrasikan dengan shiploader untuk pemuatan batu bara ke tongkang. Adapun pemuatan batubara dapat dilakukan dalam waktu hanya 5-6 jam yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 30 jam menggunakan dump truck.

Selain mengedepankan efisiensi waktu, ujar dia, layanan ini juga mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi emisi karbon yang sebelumnya dihasilkan oleh dump truck dalam kegiatan operasional.

Menurut dia inisiatif tersebut juga mendapatkan apresiasi dalam gelaran TOP CSR Awards 2024 yang diselenggarakan oleh TOP Business, di mana KAI Logistik berhasil memperoleh penghargaan kategori TOP CSR Awards 2024 on Stars 4 serta kategori Top Leader on CSR Commitment 2024.

Sedangkan pada layanan angkutan limbah B3, KAI Logistik memperkenalkan keunggulan layanan Limbah B3 menggunakan moda kereta api di antaranya kecepatan waktu, jaminan keamanan dan keselamatan, penerapan prosedur yang ketat, pengawalan hingga pemeriksaan di 4 titik untuk memastikan keamanan termasuk risiko kebocoran muatan. Angkutan limbah B3 juga telah mengantongi izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Perhubungan.

"KAI Logistik sangat bangga dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan ini dan tentu menjadi momen yang sangat baik dalam memperkenalkan seluruh layanan termasuk layanan unggulan yang sejalan dengan konsep ESG," kata dia.

Baca Juga: Digelar di Bandung, ARCEOs ke-44 Bakal Kembangkan Kereta Api di ASEAN

Tidak hanya angkutan limbah B3 dan infrastruktur modern dalam pengelolaan batu bara, KAI Logistik juga memperkenalkan layanan digital kurir berbasis aplikasi KAI Logistik TRAX yang mengedepankan kemudahan dan kenyamanan pelanggan dalam mengakses layanan.

Melalui aplikasi tersebut, pelanggan dapat melakukan pemesan, permintaan penjemputan paket, cek tarif, mengetahui lokasi service point, melakukan real time tracking hingga pembayaran secara digital.

Dalam ARCEO's Conference 2-5 September 2024, selain mengambil peran dalam mendukung kelancaran mobilisasi logistik seluruh delegasi selama penyelenggaraan berlangsung, KAI Logistik juga memperkenalkan total layanan tiga segmentasi produk di antaranya Kalog Express, Kalog Plus dan KALOG Pro dengan ragam layanan mulai dari skala kecil hingga skala besar.

JAKARTA - Jika menemukan produk-produk pangan yang sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi alias rusak, para konsumen sebaiknya tidak langsung memviralkannya di media sosial (medsos). Hal ini untuk menghindari adanya tuntutan hukum dari pelaku usaha karena menilai konsumen telah mencemarkan nama baik mereka.

?Kita sudah sampaikan kepada konsumen bagaimana cara mereka untuk mengadu,? ujar Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI ), Rio Priambodo kepada media baru-baru ini.

Menurutnya, cara yang bisa dilakukan konsumen adalah secara internal, eksternal, dan paling tinggi bisa melalui pengadilan. Di tahan internal, katanya, ini biasanya konsumen harus mengklarifikasi terlebih dahulu atau mengadukan dulu kepada pelaku usahanya sebelum kepada pihak ketiga maupun ke medsos, sehingga apa yang dikeluhkan konsumen bisa teratasi.

?Jadi, diselesaikan dulu secara internal. Tidak perlu dipublikasi secara luas karena akan berpotensi digugat oleh pelaku usaha itu sangat tinggi,? tukasnya.

Dalam hal membuat pengaduan, konsumen juga harus menyampaikan bukti-bukti pendukung dan juga fakta-fakta yang ada. ?Jadi, kronologis suasana yang ada harus disampaikan secara jujur dan jelas apa adanya yang didukung bukti-bukti otentik lainnya seperti kwitansi atau bukti pembelian dan pembayaran dan sebagainya. Bahkan, kalau ada perjanjian itu juga bisa dilampirkan sehingga itu bisa mendukung pengaduan yang akan kita disampaikan kepada pelaku usaha,? tuturnya.

Ketika itu tidak bisa diselesaikan dengan pelaku usaha, Rio mengatakan ada pihak-pihak eksternal yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa konsumen. ?Jadi, harapannya seperti itu,? ucapnya.

Adapun lembaga-lembaga yang dihadirkan negara melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk bisa menjembatani keluhan-keluhan konsumen adalah YLKI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

?Nah, media sosial itu hanya menjadi alternatif terakhir dan jangan untuk dijadikan supaya si konsumen menjadi viral dan lain sebagainya,? katanya.

Dia meminta konsumen agar jeli dan bijak dalam menggunakan media sosial. Memang, lanjutnya, ada jargon no viral no justice atau tidak viral tidak ada keadilan.

?Tapi, sebaiknya konsumen harus menyampaikan pengaduannya dengan fakta terlebuh dahulu ke pelaku usahanya sehingga ada klarifikasi keseimbangan informasi,? ujarnya.

Ditegaskan, YLKI sudah beberapa kali mewanti-wanti konsumen agar ketika mengadukan masalahnya, sebaiknya mereka meengikuti alur-alur tersebut. ?Ini untuk menghindari adanya gugatan baik secara perdata maupun yang dilaporkan ke kepolisian terkait dengan pencemaran nama baik. Nah, ini kita harapkan tidak terjadi pada konsumen,? tandasnya.

YLKI saja, menurutnya, dalam melakukan pendampingan terhadap konsumen sangat berhati-hati. Hal itu mengingat di zaman sekarang sangat rentan konsumen itu digugat balik. Karenanya, YLKI perlu melihat secara utuh bukti-bukti yang disampaikan konsumen.

?Ketika menerima pengaduan,YLKI tidak langsung menindaklanjuti. Tapi menganalisa dengan betul apa yang terjadi dan juga apakah pengaduan itu didukung fakta-fakta yang otentik, sehingga ini memperkuat posisi konsumen ketika kita melakukan advokasi dan kita kemudian meneruskan pengaduan,? tuturnya.

Lanjutnya, jangan sampai meneruskan pengaduan ternyata nanti konsumen yang salah informasi atau memang ada sesuatu yang tidak kuat, sehingga memperlemah kedudukan konsumen. Misalkan bukti-buktinya tidak ada dan hanya karena emosional saja, hanya menyampaikan luapan amarahnya saja, tapi tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat. ?Nah, yang seperti ini yang tidak kita harapkan,? tukasnya.

JAKARTA - PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS) menegaskan komitmennya dalam menjalankan integritas perusahaan, terutama dalam proses rekrutmen karyawan . PT GDPS menjalankan proses rekrutmen dengan transparan dan profesional. PT GDPS juga menegaskan bahwa setiap pelaksanaan proses seleksi dilakukan secara gratis.

?Kami tidak pernah memungut biaya apapun dari calon karyawan. Seluruh tahapan seleksi, mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil, dilakukan tanpa biaya. Kami juga tidak pernah mencantumkan nama pejabat tertentu dalam proses komunikasi dengan calon karyawan,? kata VP Corporate Secretary & Legal PT GDPS Adrie Dwi Aryanto dalam siaran persnya, Jumat (6/9/2024).

Diketahui pada Kamis (22/8/2024), PT GDPS berhasil menindak pelaku penipuan yang menyalahgunakan nama perusahaan untuk skema perekrutan yang tidak sah. Setelah melakukan investigasi mendalam dan bekerja sama dengan pihak berwenang, PT GDPS mengumpulkan bukti-bukti berdasarkan pengaduan yang masuk dan cukup untuk mendukung tindakan hukum.

Pelaku penipuan tersebut telah diserahkan kepada aparat hukum yang berwenang untuk diproses lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Langkah ini diambil untuk melindungi calon korban dan menjaga integritas perusahaan.

Sebagai langkah preventif dan represif atas hal tersebut, PT GDPS memiliki mekanisme Whistle Blowing System (WBS) sebagai wadah untuk menyampaikan pengaduan atas dugaan tindakan pelanggaran berupa penipuan, fraud, korupsi, tindak pidana dan pelanggaran etik yang melibatkan pegawai dan orang lain secara berkaitan yang dilakukan di lingkungan perusahaan.

"PT GDPS berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi. Oleh karena itu, WBS hadir sebagai wadah untuk melaporkan segala bentuk kecurangan yang mengatasnamakan perusahaan, sehingga kami dapat mendeteksi dan menangani pelanggaran secara lebih efektif, serta mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang," sambungnya.

Hal ini juga merupakan implementasi dari Peraturan Menteri BUMN No 2/2023 Pasal 35: "Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, BUMN wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai."

WBS dapat diakses melalui website resmi PT GDPS di www.wbsgdps.com. Selain itu, laporan juga dapat disampaikan melalui nomor telepon 0811-1259-1717.

?Ini merupakan salah satu komitmen nyata PT GDPS dalam membentuk integritas di operasional perusahaan. Selanjutnya, PT GDPS akan menindak secara tegas segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan PT GDPS,? lanjutnya.

JAKARTA - Pemerintah tengah menggodok Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektrik. Rancangan ini disinyalir merupakan amanat dari Framework Convention Tobacco Control (FCTC). Padahal, Indonesia tidak pernah meratifikasi FCTC karena Indonesia berbeda dari negara lainnya.

Juru Bicara Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) Moddie Alvianto Wicaksono mengungkapkan Permenkes hanyalah sebuah produk kepanjangan tangan dari FCTC. ?Jika Permenkes memang benar-benar kepanjangan tangan dari FCTC, sama saja Permenkes menodai bahkan sengaja mengakali pemerintah. Sebab, negara ini tidak pernah menandatangani FCTC,? kata Moddie dalam siaran persnya, Jumat (6/9/2024).

Moddie mengatakan, Pemerintah Indonesia baru saja mengeluarkan PP No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17/2023 tentang Kesehatan. PP ini telah mengatur segala seluk beluk yang berkaitan dengan Industri Hasil Tembakau dari hulu hingga hilir. Dari produksi, distribusi hingga konsumsi.

Peraturan tersebut mengatur beberapa hal yang di antaranya pelarangan penjualan rokok eceran, melarang bahan tambahan selain tembakau, pengaturan iklan baik hingga perubahan desain dan kemasan bungkus rokok. Khusus yang terakhir, Kementerian Kesehatan berusaha mencampuri urusan lebih jauh dengan mengeluarkan Rancangan Permenkes.

Dalam Rancangan Permenkes tersebut, Kemenkes ingin mengadopsi desain dan kemasan rokok luar negeri seperti Inggris Raya dan Australia untuk diimplementasikan ke Indonesia. Sebagai contoh, penggunaan warna Pantone 448 C yang mana adalah warna terjelek di dunia.

Tidak hanya pengubahan warna melainkan juga pengubahan ukuran peringatan gambar kesehatan menjadi 50% dan hanya boleh ada gambar tersebut. Bahkan, ada penambahan informasi berupa layanan berhenti merokok.

?Tidak bisa dimungkiri bahwa rancangan Permenkes ini mengadopsi dari luar negeri. Dari warna hingga peletakan informasi. Tampaknya Kemenkes tidak punya pendirian kuat sehingga harus mengekor apa yang dilakukan oleh United Kingdom dan Australia,? tambahnya.

Oleh karena itu, KNPK mendesak pemerintah supaya peraturan ini tidak disahkan. Selain karena Indonesia tidak punya hubungan apa pun dengan FCTC, Indonesia punya kemandirian yang kuat dan itu bernama kretek. Dari kretek lah, jutaan orang (pedagang asongan, buruh pabrik, hingga pekerja kreatif) terus hidup dan saling menghidupi satu dengan lainnya.

Kemudian, pemerintah perlu mengambil keputusan mengenai kebijakan yang akan merusak bahkan membinasakan Industri Hasil Tembakau. Pertama, dibatalkannya Rancangan Permenkes tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektrik.

Kedua, tidak melibatkan kepentingan asing dalam mengelola kebijakan Industri Hasil Tembakau karena Indonesia memiliki kemandirian yang kuat, dan itu tercermin melalui kretek. ?Pemerintah Indonesia harus tegas. Kita punya kemandirian dan kedaulatan yang kuat. Kretek yang kita miliki berbeda dari lainnya. Sudah semestinya kita tidak diatur-atur asing,? tandasnya.

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma?ruf Amin mengakui pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia saat ini belum merata. Padahal, transportasi merupakan elemen penting penghubung antar wilayah yang mendukung pengembangan ekonomi dan pembangunan.

?Kita juga masih menghadapi pembangunan infrastruktur transportasi yang belum merata. Keterbatasan anggaran pembiayaan, infrastruktur, hingga kemacetan lalu lintas di kota besar,? kata Wapres pada acara Hub Space 2024 di JI-Expo Convention Center Kemayoran, Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Wapres pun mengakui bahwa karakteristik geografis dan topografi Indonesia yang beragam menjadi satu tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur transportasi yang efisien dan terintegrasi.

Lebih lanjut, Wapres mengatakan dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor transportasi yang semakin kompleks tersebut pemerintah terus melakukan berbagai upaya penting untuk memajukan transportasi dan konektivitas di Indonesia. ?Salah satunya adalah pengembangan infrastruktur transportasi massal untuk mengurangi kemacetan memperbaiki kualitas udara dan mempermudah mobilitas masyarakat.?

?Selain itu ada juga peningkatan konektivitas antar wilayah bahkan hingga daerah terdepan terluar dan tertinggal yang menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan mendukung kelancaran logistik,? katanya.

Saat ini, kata Wapres, juga telah dimulai penerapan sistem transportasi cerdas yang memanfaatkan teknologi digital dan informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keselamatan transportasi.

?Tidak hanya dukungan langsung dalam bentuk fisik, pemerintah juga mengembangkan skema investasi dalam pembangunan infrastruktur transportasi untuk mengatasi masalah keterbatasan anggaran,? pungkasnya.