JAKARTA - Selama lima bulan berturut-turut, dari Mei hingga September 2024, Indonesia mengalami fenomena deflasi . Periode ini seharusnya ditandai dengan kenaikan inflasi, terutama karena adanya perayaan Idul Adha, tahun ajaran baru, serta dinamika politik jelang Pemilu. Namun, roda ekonomi tampak lesu, yang justru mengarah pada patologi deflasi.

Menurut Direktur Program Pascasarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta sekaligus ekonom Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna, kondisi ini adalah tanda bahaya ketimpangan ekonomi yang semakin parah.

"Deflasi tidak hanya disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat, tetapi juga penurunan permintaan agregat dan berkurangnya uang beredar. Orang-orang kaya cenderung menahan uang mereka di bank, bahkan mengalihkannya ke luar negeri alias capital outflow karena berasumsi adanya simpton ketidakpastian ekonomi dan politik nasional, akibatnya nilai kurs rupiah pun makin terjerumus," ujarnya dikutip Minggu (6/10/2024).

Mukhaer menambahkan, pelambatan aktivitas ekonomi juga terjadi akibat penurunan permintaan barang. "Produksi sudah terdongkrak, tetapi permintaan melemah. Akibatnya, banyak barang tidak terserap pasar dan aktivitas ekonomi melambat," jelasnya.

Fenomena ini turut berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran, terutama di industri manufaktur. Data Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang dikutip Mukhaer menunjukkan adanya peningkatan tajam pada tabungan orang kaya.

"Pertumbuhan simpanan di atas Rp 2 miliar naik drastis seperti yang terjadi pada Maret 2024 sebesar 8,9% kemudian naik menjadi 10,11% pada April 2024, sedangkan simpanan di bawah Rp 500 juta melambat dan simpanan di bawah Rp 100 juta merosot. Ini mencerminkan distribusi kekayaan yang semakin tidak merata, sehingga menambah jurang ketimpangan," tambahnya.

Pada Agustus 2024, tabungan orang kaya mencapai Rp 4,245 triliun, sementara mereka yang tidak punya tabungan makin terdorong ke dalam kemiskinan. Mukhaer juga menolak pandangan positif pemerintah terkait deflasi. "Komentar Menteri Keuangan bahwa deflasi adalah tanda positif itu bullshit. Deflasi justru mengirim pesan jelas bahwa ketimpangan pendapatan semakin akut dan kita sedang menuju krisis yang lebih besar," tegasnya.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal deflasi 5 bulan beruntun yang menghantam Indonesia untuk memastikan kondisi perekonomian terkendali dan stabil. Dia meminta pemangku kepentingan untuk segera mengendalikan deflasi, agar tidak merugikan dari sisi produsen, baik petani, nelayan, pabrikan, hingga UMKM.

"Apapun yang namanya deflasi maupun inflasi itu dua-duanya harus dikendalikan, sehingga harga stabil tidak merugikan produsen, tapi juga dari sisi konsumen, supaya harga juga tidak naik," kata Jokowi dalam Nusantara TNI Fun Run 2024 di IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10/2024).

Jokowi mengatakan perlunya pengecekan lebih detil apakah deflasi disebabkan karena penurunan harga barang menyusul pasokan dan distribusi yang baik, atau justru ada pelemahan daya beli. Sementara dari sisi konsumen, Jokowi menekankan agar terjadi keberimbangan harga. "Pengendalian itu yang diperlukan, keseimbangan itu yang diperlukan," terangnya.

Tak hanya itu, inflasi Indonesia sebesar 1,84 persen year-on-year (yoy), terang Jokowi juga perlu dijaga agar tidak terlalu rendah. "Sehingga produsen tidak dirugikan, itu menjaga keseimbangan itu yang tidak mudah dan kita akan berusaha terus," jelasnya.

JAKARTA - China telah membuang lebih dari USD21 miliar atau setara Rp329 triliun obligasi AS sejak awal 2024. Data ini disorot oleh aksi jual terbesar yang diprakarsai oleh China yang pernah tercatat dengan USD53,3 miliar dibuang pada kuartal I-2024. Data dari kuartal III-2024 belum dikompilasi tetapi dengan harga saat ini dapat menambah USD5 miliar-USD10 miliar lebih banyak yang dibuang oleh pendiri BRICS tahun ini.

China dan negara-negara BRICS lainnya telah melepas obligasi AS senilai miliaran dolar AS sejak tahun 2022. Negara komunis ini memiliki rekor dumping tertinggi dalam dua tahun terakhir. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa negara-negara BRICS dan negara berkembang lainnya ingin beralih dari kepemilikan aset AS dalam cadangan devisa mereka. Greenback telah menderita akibat dedolarisasi dan inflasi selama periode tahun yang sama.

Kini, semakin banyak negara di seluruh dunia yang mengincar BRICS sebagai alternatif agar tidak mengalami nasib yang sama di tangan dolar AS. Utang AS mencapai lebih dari USD35,6 triliun pada 2024, yang banyak ditakuti oleh para pendukung USD dan daya tarik negara-negara BRICS.

China telah menjadi salah satu promotor terbesar dedolarisasi, menggunakan mata uang Yuan dan mata uang lokal dalam perdagangan dengan negara-negara lain. Selain itu, saat mereka menjual treasury, China juga secara besar-besaran mengakumulasi emas dalam cadangannya. China dan aliansi BRICS adalah pembeli emas terbesar di tahun 2022, 2023, dan bahkan 2024. Tahun lalu saja, China membeli beberapa ton emas senilai USD550 miliar untuk cadangannya. Hal ini sesuai dengan narasi yang sudah lama beredar bahwa mata uang BRICS yang baru akan didukung oleh logam mulia.

China dan BRICS bergerak semakin menjauh dari dolar AS, treasury, dan obligasi utang pemerintah. Stephen Chiu, Kepala Ahli Strategi Valuta Asing dan Nilai Tukar Asia di Bloomberg Intelligence meyakini bahwa hal ini akan terus berlanjut, terutama seiring meningkatnya ketegangan antara AS dan BRICS. "Penjualan surat-surat berharga AS oleh China dapat meningkat seiring dengan berlanjutnya perang dagang AS-China," ujar dia diansir dari Watcher Guru, Minggu (6/10/2024).

Hal ini terutama berlaku jika calon Presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump, terpilih pada bulan November ini. Oleh karena itu, BRICS dan China terpaksa menjual surat-surat berharga AS sebelum hal itu terjadi untuk mendapatkan keuntungan setelah pemilihan umum AS tahun ini.

JAKARTA - Selama beberapa dekade, dolar AS telah menjadi mata uang cadangan internasional. Dengan banyaknya negara yang kini mencari alternatif lain, dan BRICS menambah anggota baru, apakah masa kejayaan dolar sudah berakhir?

Berdasarkan laporan Middle East Council on Global Affairs, tahun ini empat negara dengan perekonomian terbesar di Timur Tengah dan Afrika Utara bergabung dengan aliansi BRICS. Bergabungnya Mesir, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA) merupakan langkah strategis untuk menjauh dari Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

Bagi anggota baru BRICS, hal ini dapat membuka peluang baru untuk perdagangan dan investasi dengan para pendiri blok ini. Hal ini juga dapat menawarkan mereka kesempatan untuk mengurangi ketergantungan mereka pada dolar AS, memberikan mereka fleksibilitas yang lebih besar untuk melawan tekanan politik dan ekonomi AS. Namun, meskipun beberapa pejabat BRICS telah menyerukan agar blok ini melepaskan diri dari dolar sepenuhnya, hal ini akan sangat sulit untuk dilakukan.

Memahami Dominasi Dolar

Dolar AS telah menjadi mata uang cadangan utama dunia sejak akhir Perang Dunia II. Di bawah perjanjian Bretton Woods tahun 1944, negara-negara anggota pada awalnya menetapkan mata uang mereka ke dolar, yang nilainya dikaitkan dengan emas.

Hal ini membawa stabilitas pada ekonomi global setelah perang. Namun, pada tahun 1971, Pemerintahan Nixon meninggalkan standar emas, sehingga mengganggu perekonomian internasional dengan mengancam akan merusak nilai dolar dan cadangan devisa di banyak negara.

Kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi Arab Saudi, yang telah menetapkan harga ekspor minyak dalam dolar sejak perjanjian tahun 1945 yang menjamin akses Amerika ke minyak Saudi dengan imbalan jaminan keamanan.

Setelah mengumpulkan cadangan dolar, pemerintah Arab Saudi bekerja sama dengan AS setelah "Nixon Shock" untuk meningkatkan permintaan dolar. Otoritas Saudi terus menetapkan harga minyak dalam dolar dan berhasil melobi sesama anggota kartel energi OPEC untuk melakukan hal yang sama. Hal ini mendukung dolar pada saat yang penting, secara efektif mengikat nilainya pada minyak dan bukan emas.

Sejak tahun 1970-an, dolar yang mengambang bebas terus berfungsi sebagai mata uang cadangan utama dunia, mendominasi perdagangan dan perbankan internasional, bahkan ketika berbagai negara telah mengadopsi nilai tukar yang fleksibel. Surat utang AS juga telah terbukti sebagai investasi yang dapat diandalkan dan berisiko rendah.

Kedalaman sistem keuangan AS dan ukuran serta keragaman pasar saham AS semakin meningkatkan permintaan terhadap dolar. Selain itu, kemudahan penukaran dolar membuat biaya transaksi tetap rendah. Bersama-sama, faktor-faktor ini telah meyakinkan generasi pembuat kebijakan di seluruh dunia bahwa dolar adalah penyimpan nilai yang dapat diandalkan.

Mengubah Perspektif tentang Dolar

Namun, meskipun mereka menghargai dolar, bank sentral dan pembuat kebijakan fiskal telah menjadi semakin khawatir akan ketergantungan mereka terhadap dolar. Kekhawatiran berkisar dari ketidakpastian tentang stabilitas politik AS dan kelanjutan kebijakan hingga pergeseran ekonomi yang lebih luas terkait dengan persaingan kekuatan besar.

Meningkatnya utang AS dan kontestasi politik dalam negeri mengenai anggaran, batas utang, dan kebijakan luar negeri memusingkan pemerintah di seluruh dunia. Bagi negara-negara berkembang, terutama yang memiliki nilai tukar tetap, kekuatan dolar dalam beberapa tahun terakhir telah melemahkan daya saing ekspor dan meningkatkan biaya pembayaran utang dalam mata uang dolar.

Bank-bank sentral juga khawatir dengan ?persenjataan? dolar melalui sanksi-sanksi ekonomi AS. AS telah lama menggunakan sanksi sebagai alat kebijakan luar negeri, karena dianggap lebih murah dan lebih manusiawi daripada intervensi militer. Hingga saat ini, AS terutama menggunakan sanksi terhadap negara-negara paria, bekerja sama dengan komunitas internasional yang lebih luas, atau terhadap pemerintah kecil dan terpinggirkan.

Namun, sanksi pemerintahan Trump terhadap Iran dan sanksi Presiden Joe Biden terhadap Rusia setelah invasi ke Ukraina telah berdampak pada lebih banyak negara, secara lebih luas. Ini termasuk sekutu-sekutu Eropa yang telah mengembangkan hubungan ekonomi dengan Iran untuk mendukung perjanjian nuklir 2015.

Sanksi ini juga berdampak pada Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang telah menjalin hubungan dekat dengan Rusia dan membentuk blok OPEC+ untuk mengoordinasikan pasar minyak. Ketika hubungan ekonomi AS dengan China merenggang, banyak yang khawatir bahwa AS akan menggunakan sanksi untuk melemahkan saingannya.

Mengingat keberadaan dolar di mana-mana, hanya ada sedikit cara bagi negara-negara untuk menghindari sanksi setelah AS menjatuhkannya. Hanya sedikit bank internasional yang bersedia mencoba untuk menghindari sanksi. Karena risiko yang ditimbulkannya terhadap perekonomian mereka, bank-bank sentral mencari cara mereka sendiri untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Menuju Sebuah Alternatif

Negara-negara BRICS bisa dibilang paling diuntungkan dengan penggantian dolar dan baru-baru ini telah mengambil langkah signifikan untuk meninggalkan mata uang tersebut. China dan India berusaha membangun permintaan internasional untuk mata uang mereka sendiri.

Mereka telah fokus pada pasar minyak dengan mencoba menegosiasikan penjualan minyak non-dolar dengan produsen-produsen besar untuk menjamin pasokan minyak mereka dan untuk meningkatkan permintaan mata uang mereka sendiri. China bersama Arab Saudi telah menjalin kesepakatan untuk pembelian minyak dalam renminbi selama KTT Riyadh 2022.

Pada 2023, India menandatangani perjanjian dengan UEA untuk menjajaki penetapan harga minyak dalam rupee. Meskipun demikian, baik Riyadh maupun Abu Dhabi mengkhawatirkan risiko valuta asing yang terkait, biaya transaksi, dan konvertibilitas kepemilikan non-dolar.

Pada bulan Agustus 2023, Presiden Lula dari Brasil menyerukan pembentukan mata uang bersama BRICS. Secara teori, serikat mata uang di antara negara-negara BRICS, yang mencakup hampir sepertiga PDB global, akan menjadi alternatif yang menarik bagi dolar.

Namun, pembentukan serikat mata uang akan menimbulkan berbagai tantangan yang kompleks. Hal ini pada akhirnya akan bergantung pada negara-negara BRICS yang mengembangkan pendekatan bersama terhadap kebijakan ekonomi, termasuk kesepakatan mengenai utang dan batas pengeluaran publik. Mereka perlu membangun transparansi yang cukup mengenai data ekonomi dan kebijakan moneter untuk membangun kepercayaan di antara para investor internasional dan mitra dagang, faktor-faktor yang sangat penting dalam kenaikan dolar.

Negara-negara pendiri BRICS masih jauh dari memenuhi kriteria ini. Brasil menghadapi ketidakstabilan ekonomi dan politik, dan mata uangnya telah didevaluasi beberapa kali selama beberapa dekade terakhir dalam konteks deindustrialisasi. Rusia yang bergantung pada minyak mengalami penurunan pertumbuhan dan akan menghadapi lebih banyak pembatasan seiring dengan meningkatnya pengeluaran untuk perang dan sanksi-sanksi yang semakin keras.

India terikat oleh birokrasi yang kaku dan perlawanan rakyat terhadap reformasi yang berorientasi pasar, mempertahankan kontrol modal dan sering kali menggunakan pembatasan ekspor untuk mengelola inflasi. China telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan konvertibilitas renminbi, tetapi ekonomi terus melambat dan guncangan real estat yang membayangi dapat menular. Terakhir, Afrika Selatan sedang berjuang dengan pertumbuhan yang lambat, pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang lemah, dan pengeluaran publik yang tidak berkelanjutan.

Anggota-anggota BRICS yang baru tidak banyak melakukan perubahan dalam hal ini. Arab Saudi dan UEA tetap sangat bergantung pada minyak. Mesir menghadapi krisis ekonomi yang akan datang, sementara Iran sedang berjuang untuk keluar dari satu dekade pertumbuhan yang lambat yang semakin terhambat oleh sanksi-sanksi AS. Ethiopia terlibat dalam konflik sipil dan ketidakstabilan ekonomi yang lebih luas.

Tidak satu pun dari negara-negara ini yang menyediakan informasi ekonomi yang luas dan transparan seperti yang disediakan oleh pemerintah AS mengenai kondisi ekonominya kepada para investor. Meskipun potensi ekonomi negara-negara BRICS secara inheren menarik bagi para investor, negara-negara ini tidak memberikan kedalaman finansial dan keamanan pasar yang ditawarkan oleh ekonomi Amerika.

Selain itu, BRICS tidak memiliki landasan politik atau ideologi yang dapat digunakan untuk mengembangkan koordinasi dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang sering diperdebatkan yang diperlukan untuk mempertahankan mata uang bersama. Bahkan, beberapa negara ini memiliki persaingan geopolitik yang mendalam.

Cadangan Devisa yang Terfragmentasi

Tantangan-tantangan yang terkait dengan pengembangan mata uang BRICS tidak meniadakan nilai kebijakan ini. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi BRICS, memburuknya hubungan AS-China, dan perluasan penggunaan sanksi oleh AS, negara-negara yang menginginkan perdagangan dan investasi yang fleksibel lintas negara akan membutuhkan mata uang cadangan yang dapat bersaing atau menggantikan dolar.

Apakah ini mata uang BRICS, mata uang salah satu anggota, atau alternatif lain, kemunculannya sebagai mata uang cadangan akan didasarkan pada permintaan internasional yang didukung oleh transparansi dan kepercayaan. Daripada melihat dolar digantikan oleh mata uang tunggal lebih cenderung melihat fragmentasi cadangan devisa karena perdagangan dan investasi direstrukturisasi untuk mencerminkan dunia yang semakin multipolar.

Permintaan untuk dolar akan tetap kuat, tetapi kepemilikan renminbi, rupee dan mata uang lainnya akan meningkat, bahkan ketika perdagangan dan investasi menghadapi ketidakpastian yang lebih besar dan biaya transaksi yang lebih tinggi.

Dalam mempersiapkan hal ini, negara-negara MENA memiliki kepentingan dalam proses dedolarisasi yang terkelola dan terkoordinasi. Mereka telah mempersiapkan diri untuk fragmentasi yang akan datang dengan memperkuat kepemilikan cadangan alternatif mereka, termasuk renminbi, rupee, dan emas.

Mereka juga telah memprioritaskan kerja sama dengan India dan China untuk menjamin bahwa mata uang mereka dapat ditukarkan, terutama dalam konteks penjualan minyak. Pada saat yang sama, negara-negara MENA memiliki kepentingan untuk melindungi dolar dari guncangan. Hal ini mungkin memerlukan sekutu Amerika di kawasan ini untuk meningkatkan hubungan mereka dengan AS untuk membujuknya agar memfokuskan kebijakan ekonominya untuk menstabilkan dolar daripada mempersenjatainya.

JAKARTA - Rusia secara tegas memperingatkan Barat dan Ukraina agar tidak mencoba menghalangi KTT BRICS yang dijadwalkan pada 22-24 Oktober 2024 di Kazan. Lebih dari 30 kepala negara dari Asia, Afrika, Timur Tengah dan Amerika Latin telah mengonfirmasikan keikutsertaan mereka.

"Saya memperingatkan para sponsor Barat Kyiv agar tidak mencoba mempengaruhi situasi, termasuk dalam konteks KTT di Kazan. Itu akan menjadi kesalahan dalam skala besar," tegas Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov, dilansir dari Anadolu Ajansi, Minggu (6/10/2024).

Peringatan itu disampaikan dalam sebuah konferensi pers di Moskow. Dia mengungkpakan bahwa KTT BRICS ini akan menjadi acara terbesar yang memiliki kepentingan internasional. Selain politisi nasional, para kepala organisasi internasional dan regional akan datang ke Kazan. Secara khusus, Presiden New Development Bank (NDB) Dilma Rousseff akan berbicara pada pertemuan tersebut.

Pejabat tersebut mengatakan bahwa Moskow juga mengharapkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk ambil bagian dalam KTT BRCIS, dan mengatakan bahwa situasi di Ukraina merupakan salah satu isu yang ingin didiskusikan pihak Rusia dengan Erdogan.

"Semua isu-isu yang relevan dalam agenda internasional sedang dibahas di BRICS. Tentu saja, situasi di Ukraina adalah salah satunya. Kami tidak menyembunyikan apapun. Sebaliknya, kami menggunakan platform ini untuk menunjukkan apa saja akar penyebab dari konflik tersebut," jelas dia.

Berbicara mengenai perluasan BRICS, diplomat tersebut menyebutkan bahwa tidak adanya sanksi terhadap anggota-anggota asosiasi saat ini merupakan salah satu syarat utama untuk bergabung.

"Penting untuk mengejar arah yang berdaulat, memiliki peran yang signifikan dalam urusan internasional dan regional, membangun hubungan yang baik dengan negara-negara BRICS, menahan diri untuk tidak ikut serta dalam sanksi-sanksi yang tidak sah terhadap para anggota asosiasi," tegasnya.

Ryabkov menekankan bahwa penambahan anggota baru harus memiliki tujuan untuk memperkuat potensi BRICS dan otoritas internasional. Diplomat ini juga menegaskan bahwa upaya untuk menciptakan platform keuangan independen di dalam BRICS terus berlanjut meski masih terlalu dini untuk membicarakan pembentukan mata uang digital BRICS.

"Kita tidak boleh memiliki ilusi dan ekspektasi yang terlalu tinggi. Masalah menciptakan mekanisme pembayaran independen sangatlah sulit, ini membutuhkan pendekatan yang dipikirkan dengan matang, dan itulah yang sedang kami lakukan. Yang paling penting, semua negara BRICS fokus pada pencapaian hasil praktis dan siap untuk mengembangkan kerja sama di bidang ini," jelasnya.

BRICS, yang didirikan pada 2009 dinamai sesuai dengan nama Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Blok ini tahun lalu mengundang Arab Saudi, Iran, Mesir, Ethiopia, Argentina, dan Uni Emirat Arab (UEA) untuk menjadi anggota.

JAKARTA - Rencana pemerintah mengganti bentuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi bantuan langsung tunai (BLT) ditanggapi skeptis oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti.

Dia menilai, pemberian BLT tidak cukup untuk menopang kebutuhan hidup masyarakat, sementara pengurangan subsidi BBM justru berpotensi meningkatkan biaya transportasi, yang pada akhirnya mendorong naik inflasi.

"BLT tidak cukup. Yang harus dilakukan adalah stabilisasi harga agar tidak terjadi kenaikan inflasi. Pengurangan subsidi BBM berpotensi meningkatkan biaya transportasi yang akan meningkatkan inflasi. Pelemahan daya beli telah terjadi selama 5 bulan berturut turut," katanya saat dihubungi, Sabtu (5/10/2024).

Esther menyebutkan, beberapa inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran masih di atas inflasi umum. Inflasi transportasi bahkan sangat tinggi dan mengkhawatirkan karena menjadi salah satu penyebab memburuknya daya beli. Karena itu, Esther mengatakan tidak heran jika jumlah kelas menengah terus turun.

Dirinya pun menekankan pentingnya menurunkan suku bunga dan gunakan instrumen moneter seperti giro wajib minimun. Investasi kebijakan moneter juga menurutnya harus fokus pada stabilitas harga bukan hanya nilai tukar.

"Stabilitas harga tidak hanya di level nasional tapi juga di level daerah karena karakteristik inflasi regional setiap daerah berbeda. Akumulasi surplus sebesar Rp312 triliun seharusnya bisa digunakan untuk intervensi kebijakan moneter untuk stabilisasi harga sampai ke daerah," tandasnya.

JAKARTA - Pemerintah berencana mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke bantuan langsung tunai (BLT). Kendati diklaim akan lebih tepat sasaran, perubahan skema subsidi BBM ini dinilai memiliki risiko tersendiri.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) sekaligus pengamat ekonomi digital Nailul Huda mengatakan, perubahan bentuk subsidi BBM ke BLT akan mengakibatkan inflasi yang cukup tinggi. Inflasi ini, jelas dia, bukan didorong dari sisi permintaan, melainkan dari sisi penawaran yang pada akhirnya membuat permintaan masyarakat melemah.

Nailul mencontohkan kasus pada tahun 2022 lalu, ketika pemerintah mengurangi subsidi ke Pertalite. Akibatnya adalah terjadi kenaikan harga Pertalite hingga hampir 50% dan beberapa bulan setelahnya inflasi meningkat menjadi hampir 6%.

"Kemudian ditambah lagi kenaikan harga barang pokok dan tarif PPN yang menyebabkan daya beli melemah di tahun 2023-2024. Pendapatan hanya naik 1,5%. Akibatnya sekarang masyarakat cenderung menahan pembelian, daya beli cenderung melemah. Deflasi dari sisi permintaan terjadi," jelas Huda saat dihubungi, Sabtu (5/10/2024).

Lebih jauh, Huda menyebutkan dampak peralihan subsidi BBM ke BLT mungkin bisa diminimalisir bagi masyarakat miskin karena mereka akan mendapat uang pengganti dari pemerintah. Namun hal ini tidak berlaku bagi masyarakat kelas menengah yang tidak menerima bantuan.

"Mereka (kelas menengah) menjadi miskin. Pemberian bansos pun masih ada exclusion error dimana orang seharusnya dapat BLT, menjadi tidak dapat. Hidup mereka dari miskin menjadi miskin ekstrem. Dampaknya sangat luar biasa negatif jika tidak dilakukan dengan tepat," cetusnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Burhanuddin Abdullah menilai subsidi energi dalam bentuk BLT kepada masyarakat yang berhak penyalurannya akan lebih tepat sasaran.

Menurut Burhanuddin, subsidi energi sebesar Rp540 triliun yang dialokasikan pada tahun 2023 belum tepat sasaran. Burhanuddin juga mengklaim dengan pemberian subsidi melalui BLT, negara akan menghemat anggaran hingga Rp200 triliun.

"Dengan cara itu, ternyata hitung-hitungan kita subsidi menjadi akan berkurang Rp150 sampai Rp200 triliun dan itu akan bisa digunakan untuk hal yang sifatnya lebih produktif," tandasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani blak-blakan perihal jumlah kelas menengah menguras tabungan hingga turun kasta. Menurutnya hal itu lantaran kelas menengah tertekan dengan kenaikan harga atau inflasi.

"Penurunan kelas menengah biasanya karena inflasi. Dengan inflasi tinggi, maka garis kemiskinan naik, mereka tiba-tiba akan jatuh ke bawah," jelasnya di kantornya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Diungkapkan Bendahara Negara bahwa meski sebagian kelas menengah turun, ada juga kelompok miskin yang naik menjadi kelompok menuju kelas menengah atau aspiring middle class.

"Jadi dalam hal ini kita melihat adanya dua indikator, yang miskin naik, tapi yang kelas menengah turun. Penurunan kelas menengah biasanya karena inflasi," imbuhnya.

Menkeu mencontohkan, seperti misalnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di satu tempat namun di tempat lain ada penciptaan lapangan kerja.

Hal itu terlihat dalam data statistik dimana ada 11 juta lebih dalam 3 tahun terakhir angkatan kerja baru atau lapangan kerja baru terbuka, tapi tetap ada PHK. Sehingga semuanya harus dilihat secara keseluruhan.

"Jadi kita harus melihat ekonomi Indonesia mengalami perubahan karena adanya berbagai faktor. Entah itu adalah karena teknologi, entah karena perubahan dari struktur ekonominya. Kita akan terus memperhatikan agar masyarakat yang paling rentan mendapatkan dukungan," paparnya.

"Apakah itu dalam bentuk bantuan sosial atau pelatihan. Dan di sisi lain memperbaiki iklim investasi sehingga muncul lapangan kerja baru," pungkas Menkeu.

JAKARTA - Perang Iran dan Israel yang memanas dapat membuat ekonomi global rentan terhadap guncangan energi seperti era 1970-an. Warning tersebut disampaikan oleh Gubernur Bank of England, Andrew Bailey dalam sebuah wawancara dengan Guardian.

Peringatan tersebut muncul tidak lama setelah invasi Israel ke Lebanon dan dibalas peluncuran rudal balistik Iran ke Israel. Perang regional di Timur Tengah diproyeksi bakal mendongkrak harga minyak mentah dunia mencapai sebesar 3%

Tercatat harga minyak mentah berjangka, Brent untuk pengiriman Desember mengalami kenaikan 1,91% menjadi USD75,31 per barel. Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate AS untuk November juga menguat 2,21% hingga menyentuh level USD71,65 per barel.

"Kekhawatiran geopolitik sangat serius," kata Bailey, sembari menambahkan bahwa regulator mengamati perkembangan "dengan sangat cermat."

"Ini tragis dengan melihat apa yang terjadi. Jelas ada tekanan dan masalah, kemudian, adalah bagaimana mereka dapat berinteraksi dengan beberapa pasar yang masih cukup membentang di beberapa tempat," tambahnya.

Kepala bank sentral juga memperingatkan, bahwa ada batasan untuk apa yang dapat dilakukan dalam mencegah kenaikan minyak mentah jika keadaan "menjadi sangat buruk."

Menurut para analis, meluasnya konflik di Timur Tengah dapat mengganggu aliran minyak mentah dari kawasan tersebut yang membayangi kuatnya prospek pasokan global.

"Menyusul kegelisahan awal dari risiko geopolitik di Timur Tengah, kami melihat ada sedikit ketenangan di pasar global. Tetapi tentu saja, pelaku pasar masih mengawasi respon Israel ke depannya," kata ahli strategi pasar di IG Yeap Jun Rong kepada Business Standard.

Awal pekan ini, Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) menembakkan sekitar 200 rudal ke Israel. Mereka mengatakan bahwa, serangan itu sebagai tanggapan atas pemboman Israel di Gaza dan Lebanon, dan sebagai pembalasan atas pembunuhan terhadap kepala Hamas dan Hizbullah oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

Yerusalem Barat, pada hari sebelumnya, telah meluncurkan serangan darat terhadap Hizbullah di Lebanon selatan. Operasi darat yang disertai juga dengan serangan udara secara intens, ditujukan untuk menghentikan serangan roket dan mortir lintas batas oleh Hizbullah, menurut IDF.

Konflik di perbatasan utara Israel terus melonjak sejak Oktober lalu setelah Yerusalem Barat mengepung Palestina di Gaza, sebagai tanggapan atas serangan mematikan ke Israel oleh kelompok militan Hamas yang berbasis di sana.

Hizbullah lantas mendukung Palestina dan bersumpah bahwa mereka hanya akan menghentikan serangan roket lintas batas ketika gencatan senjata tercapai di Gaza. Sementara itu Israel berniat 'menghilangkan' Hamas sepenuhnya, dan telah berulang kali menolak seruan publik dari Washington untuk gencatan senjata.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan soal deflasi 5 bulan beruntun. Dia mengklaim deflasi tersebut merupakan hal yang positif karena didorong oleh adanya penurunan harga pangan.

"Itu menurut saya merupakan suatu perkembangan yang positif," jelasnya saat ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Menurut dia dari sisi inflasi, pemerintah berupaya mengjaga tetap rendah untuk menentukan daya beli. Pasalnya, kenaikan inflasi yang tinggi sejak tahun lalu banyak sekali dipengaruhi oleh makanan. Sebab itu, deflasi yang dialami Indonesia dalam 5 bulan merupakan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan volatile food.

Apabila volatile food tidak ditangani dengan baik, maka akan sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, terutama kepada masyarakat konsumen kelompok menengah bawah yang mayoritas pengeluarannya digunakan untuk belanja makanan.

"Jadi kalau harga pangan stabil atau bahkan menurun karena waktu itu memang sempat meningkat, itu adalah hal yang positif," terangnya.

Namun demikian, indikator daya beli masyarakat harus dilihat dari banyak sisi, di antaranya indeks kepercayaan konsumen dan indeks ritel. Dia mengatakan bahwa ndeks-indeks tersebut masih stabil.

"Ini artinya di kelompok masyarakat yang direkam melalui indeks kepercayaan konsumen maupun dari sisi ritel masih menunjukkan adanya aktivitas yang cukup stabil," jelasnya.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi kembali terjadi pada September 2024, sebesar 0,12 persen secara bulanan. Angka deflasi ini lebih dalam dibandingkan deflasi Agustus 2024 yang tercatat 0,03 persen secara bulanan.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa deflasi September 2024 ini memang yang merupakan terdalam sepanjang 2024. Sebab apabila dirincikan, pada Mei 2024 terjadi deflasi sebesar 0,03 persen, lalu Juni 0,08 persen, Agustus 0,03 persen dan September 0,12 persen.

Secara historis deflasi lebih dari tiga bulan berturut-turut menjadi yang terpanjang setelah krisis moneter 1998-1999 terjadi deflasi selama 7 bulan beruntun.

"Pada tahun 1999 setelah krisis finansial Asia, Indonesia pernah mengalami deflasi 7 bulan berturut-turut selama bulan Maret 1999 sampai September 1999. Karena akibat dari penurunan harga beberapa barang pada saat itu, setelah diterpa inflasi yang tinggi," jelas Amalia.

JAKARTA - Rusia menguraikan salah satu syarat bergabung bersama dengan BRICS , yang diungkapkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov. Bagi para pelamar BRICS ditekankan tidak dapat menjatuhkan sanksi di antara sesama negara anggota dalam blok ekonomi negara berkembang, tersebut.

BRICS yang awalnya dibentuk sebagai asosiasi informal Brasil, Rusia, India dan China telah berkembang menjadi sembilan negara anggota dan diperkirakan akan terus diperluas untuk dibahas pada KTT di Kazan, Rusia pada akhir bulan ini.

"Seseorang perlu mengejar kebijakan berdaulat, memiliki peran penting dalam urusan internasional dan regional, membangun hubungan bertetangga yang baik dan bersahabat dengan negara-negara BRICS, dan tidak bergabung dalam sanksi yang tidak sah terhadap anggota asosiasi," kata Ryabkov pada konferensi pers di Moskow.

Hal itu disampaikan oleh Ryabkov, ketika ditanya tentang kondisi apa saja yang diharuskan untuk menjadi calon anggota BRICS. Sementara itu Moskow menganggap sanksi Barat yang dijatuhkan oleh AS dan sekutunya atas konflik Ukraina sebagai tindakan ilegal dan tidak sah.

Sementara itu Rusia dijadwalkan menjadi tuan rumah KTT tahunan BRICS di Kazan akhir bulan ini, sebagai pemegang kursi bergulir kelompok saat ini. Di antara negara-negara yang saat ini berminat bergabung bersama BRICS adalah, Aljazair, Bangladesh, Bahrain, Belarusia, Bolivia, Kuba, Honduras, Indonesia, Kazakhstan, Kuwait, Maroko, Nigeria, Palestina, Senegal, Thailand, Venezuela dan Vietnam.

"Pintu ke BRICS tetap terbuka," kata Ryabkov kepada wartawan, tetapi ekspansi seharusnya tidak menjadi akhir bagi dirinya sendiri.

Tujuan Rusia tahun ini adalah untuk "memastikan integrasi organik dan penuh" dari anggota yang baru-baru ini diterima ke dalam "arsitektur multifaset kemitraan BRICS," sambil mempertahankan dinamika dan efektivitas mekanisme dan format asosiasi internasional, jelasnya.

Perluasan BRICS terus didorong untuk tujuan meningkatkan kemampuan dan otoritas internasional. Ryabkov mengingatkan wartawan bahwa semua keputusan dalam asosiasi dibuat berdasarkan konsensus.

Didirikan pada tahun 2006, BRICS kemudian mengakui Afrika Selatan pada tahun 2011. Selanjutnya pada awal tahun 2024, BRICS juga menyambut Mesir, Ethiopia, Iran, dan UEA sebagai anggota baru, meski memutuskan untuk mempertahankan akronim lima huruf para pendiri asli.

Negara-negara anggota BRICS saat ini menyumbang sekitar 46% dari populasi dunia dan lebih dari 36% dari PDB global, menurut perkiraan oleh lembaga keuangan global. Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan, bulan lalu bahwa setidaknya 34 negara telah menyatakan minat untuk bergabung dengan BRICS.

BERLIN - Ekonomi Uni Eropa (UE) tertinggal di belakang AS (Amerika Serikat) dan China akibat dengan regulasi yang berlebihan. Presiden Prancis, Emmanuel Macron mengingatkan, ekonomi Uni Eropa perlu menjadi lebih kompetitif dengan AS dan China , jika tidak ingin mati.

Menurut Macron yang berbicara dalam Dialog Global Berlin, blok 27 negara itu tertinggal di belakang Washington dan Beijing, dimana keduanya telah melampaui Uni Eropa dalam hal output ekonomi dan investasi.

Macron juga memperingatkan bahwa Uni Eropa berada dalam situasi yang sangat genting dan dapat menghadapi masalah yang besar jika gagal memperdalam pasar tunggalnya dan menyelesaikan "fragmentasi."

"Uni Eropa bisa mati, kita berada di ambang momen yang sangat penting," kata presiden Prancis seperti dilansir RT.

"Model kita sebelumnya sudah berakhir ? kita mengatur secara berlebihan dan kurang berinvestasi. Dalam dua hingga tiga tahun yang akan datang, jika kita mengikuti agenda klasik kita, kita akan keluar dari pasar," ungkapnya.

Selainn itu Macron juga mengingatkan, bahwa Uni Eropa gagal untuk segera mereformasi peraturan, blok tersebut akan dipaksa untuk menerapkan rencana penyelamatan dalam waktu lima hingga sepuluh tahun, mendatang.

Lantaran itu, Macron meminta negara-negara anggota Uni Eropa untuk menekan aturan perdagangan global yang adil. Sejalan dengan itu, juga mendesak Brussels agar menyelesaikan paket aturan keuangan serikat perbankan, menurut Bloomberg.

Pernyataan Macron menggemakan peringatan yang diterbitkan dalam laporan "daya saing ekonomi" Mario Draghi bulan lalu. Mantan presiden Bank Sentral Eropa dan perdana menteri Italia itu mengatakan, Uni Eropa membutuhkan investasi tahunan sebesar USD890 miliar, yang merupakan sekitar 4,5% dari PDB seluruh blok UE, untuk bisa mengimbangi AS dan China.